PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS

| P e m e r i n t a h a n Y a n g B e r s i h D a n D e m o k r a t i s |

PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN

DEMOKRATIS DEMI TERWUJUDNYA

CITA-CITA NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

JL. KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7492862 Fax (021) 7430756 Email: [email protected]

NO NAMA NPM

1 Annisa Nur Fitriyah 2013320042

2 Ayu Raisa 20133200

3 Dewi Utami 20133200

4 Melia Audina 20133200

mailto:[email protected]


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keberagaman suku,

agama, budaya namun tetap satu tujuan dan satu cita-cita nasional, seperti dalam semboyan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-

beda Tetapi Tetap Satu Jua”. Berdiri lebih dari 68 tahun dan memiliki banyak penduduk,

Indonesia telah banyak menempuh langkah serta memberikan hasil, baik dalam partisipasi

aktif memelihara ketertiban dunia, perbaikan kesejahteraan bangsa, atau dalam

perkembangan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, peran dan fungsi pemerintah

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sudah berjalan cukup baik, meskipun

belum optimal. Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk tidak lain untuk melindungi

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melindungi suatu

bangsa, tentu saja diperlukan pemerintahan yang kuat, bersih dan mau mendengarkan

keluhan dan keinginan rakyatnya.

Di era sekarang ini sebuah pemerintahan yang bersih dan dari rakyat oleh rakyat

untuk rakyat merupakan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis diperlukan

keterlibatan dan kerjasama seluruh masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini ada beberapa hal yang kami bahas, diantaranya:

1. Pengertian pemerintah dan pemerintahan.

2. Pengertian demokrasi dan demokratis.

3. Pengertian cita-cita nasional.

4. Pemerintahan yang bersih dan demokratis demi terwujudnya cita-cita nasional.

5. Pemerintahan bangsa Indonesia itu sendiri.


BAB II

PEMERINTAHAN YANG BERSIH

DAN DEMOKRATIS DEMI TERWUJUDNYA

CITA – CITA NASIONAL

2.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Arti pemerintah dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti sempit adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan

kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga

pemegang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam rangka

mencapai tujuan negara.

Arti pemerintah menurut para ahli, adalah:

1. Suradinata berpendapat bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan

besar dalam suatu negara yang mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan

kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Ndraha berpendapat bahwa pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau

lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok individu

yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Sedangkan pemerintahan dalam arti luas dalam konteks UUD 1945 adalah seluruh

kegiatan penguasaan negara oleh Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Dan

arti pemerintahan menurut para ahli, adalah:

1. Syafiie berpendapat bahwa, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, atau urusan dari

badan yang memerintah tersebut.


2. Affan mengemukakan bahwa, pemerintahan adalah kegiatan yang terorganisir mengenai

rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan

bersumber kepada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat/ penduduk di wilayah itu

sendiri.

Maka berdasarkan pengertian diatas, terdapat perbedaan antara pemerintah dan

pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara,

sedangkan pemerintahan sebagai cara perbuatan atau cara dalam memerintah.

2.2 Pengertian Demokrasi dan Demokratis

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno

pada abad ke – 5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat,

dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan

pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat. Sedangkan demokratis merupakan kata sifat dari demokrasi (kata benda).

Dari rakyat artinya, rakyat ikut berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan. Oleh

rakyat, pada hakekatnya yang memerintah adalah rakyat, karena mereka yang duduk dalam

kursi pemerintahan dipilih oleh rakyat dan merupakan wakil-wakil rakyat yang membawakan

aspirasi rakyat. Untuk rakyat, artinya pemerintahan harus berpihak pada rakyat,

mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan dan individual demi

memajukan kesejateraan rakyat.

Ada dua bentuk demokrasi secara dasar. Kedua bentuk ini menjelaskan bagaimana

rakyat menjalankan keinginannya. Dua bentuk tersebut, yaitu:

1. Demokrasi Langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam

pengambilan keputusan pemerintahan.

2. Demokrasi Tidak Langsung/ Demokrasi Perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan

melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi

mereka.


2.3 Pengertian Cita – cita Nasional

Cita-cita nasional merupakan rumusan sebuah aspirasi mengenai apa yang ingin

dicapai dan apa yang diharapkan di masa depan yang dirumuskan oleh “The Founding

Fathers” yang sangat luhur, tinggi dan mendalam. Peranan cita-cita bagi suatu bangsa

sangatlah penting karena dapat memberikan semangat dalam menjiwai kehidupan, menjadi

pengarah yang abadi, dan menjadi sumber kekuatan bagi bangsa tersebut. Dengan kata lain,

cita-cita bangsa mempunyai fungsi sebagai penentu bagi tujuan nasional. Cita-cita nasional

suatu bangsa ada yang dinyatakan terulis dan ada yang tidak tertulis.

Bagi bangsa Indonesia, cita-cita nasional bangsa ini terdapat dalam alinea pertama

dan kedua Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama berbunyi “bahwa sesungguhnya

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Adapun

alinea kedua berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampaiilah

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan

makmur”.

2.4 Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis Demi Terwujudnya Cita-

cita Nasional

2.4.1 Pemerintahan yang Bersih

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1

Ayat 2 “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati

asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”. Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah

yang menggunakan uang negara dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk

kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal untuk mendapatkan

keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberikan

pekerjaan dan kesempatan atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat

sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.


Hukum Administrasi Negara (HAN) dapat dijadikan instrument/ alat demi

terselenggaranya pemerintahan yang baik, karena hubungan anatara pemerintahan dengan

masyarakat akan terlihat lebih konkrit dan dapat dijadikan ukuran apakah sebuah

penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Salah satu hakikat HAN adalah untuk

menjalankan fungsinya dan melindungi adminstrasi negara dari melakukan perubuatan yang

tidak sesuai menurut hukum.

Asas-asas mengenai penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas KKN pasal 3, antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,

keselerasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan

cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas tersebut merupakan alternatif yang tersedia bagi pemerintah, yang dapat

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan negara dan

pembuatan produk hukum yang diharapkan dapat mencapai tujuan negara dan menciptakan


pemerintahan yang bersih. Untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dari budaya KKN

maka diperlukan keterlibatan seluruh warga negaranya, seperti:

1. Nilai-nilai kejujuran khususnya bagi para pejabat pemerintahan yang merupakan wakil

rakyat.

2. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan, seperti:

a. Melaporkan ke pihak terkait apabila menemukan praktik-praktik KKN.

b. Menanamkan semangat anti KKN.

c. Tidak ikut menutupi praktik KKN.

3. Adanya sebuah sistem politik dan hukum yang adil, dan lain-lain.

Adapun syarat akan adanya pemerintahan yang bersih, yaitu:

1. Kemauan Politik (Politic Will) dari pemimpin eksekutif tertinggi, dalam hal ini presiden.

Kemauan yang sangat kuat dengan disertai tindakan yang nyata yang dilakukan oleh

presiden dalam menanggulangi masalah KKN sangat berpengaruh terhadap para jajaran

dibawahnya baik yang ada di pusat maupun daerah.

2. Adanya kemauan keras dari masyarakat dan dunia bisnis untuk menghilangkan budaya

KKN.

3. Perlunya pemberdayaan secara maksimal di lembaga-lembaga pemberantasan korupsi.

4. Adanya gerakan moral dan budaya anti korupsi.

5. Perlunya dibangun suatu budaya politik yang lebih santun dan bersih

2.4.2 Pemerintahan yang Demokratis

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang memiliki prinsip-prinsip

demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dalam penyelenggaraan

pemerintahannya. Sebuah negara dapat dikatakan pemerintahannya demokratis apabila:

1. Adanya keterlibatan warga negaranya dalam pengambilan keputusan politik baik

langsung maupun tidak langsung.

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga

negaranya.

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negaranya dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat

penegakkan hukum.


5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negaranya.

6. Adanya pers/ media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol

perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga

perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan/ memilih

pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan

sebagainya.

Adapun syarat-syarat sebuah pemerintahan yang demokratis, yaitu:

1. Pemilihan umum kepala pemerintahan.

2. Pemilihan perangkat legislatif.

3. Multi partai politik.

4. Kebebasan beragama.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

6. Pemilihan umum yang bebas.

7. Pengakuan hak minoritas.

8. Musyawarah.

9. Persetujuan parlemen dalam setiap kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

Dari banyaknya sistem pemerintahan yang ada dan digunakan di berbagai negara,

sistem pemerintahan yang demokratis ada 3, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen

memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki

wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan

pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem

pemerintahan ini dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang

berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer,

yaitu:

a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan

kepala negara dikepalai oleh presiden/ raja.


b. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi

berdasarkan undang-undang.

c. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.

d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

f. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini adalah Inggris,

Kamboja, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

2. Sistem Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan

serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu presiden soekarno. Demokrasi

terpimpin akhirnya tidak digunakan lagi pada sistem pemerintahan Indonesia sekarang

dikarenakan adanya penyimpangan dalam demokrasi tersebut. Sistem yang awalnya

demokrasi ini, lama kelamaan menyimpang dengan menentang nilai-nilai pancasila dan

UUD 1945 yang berlaku. Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden

Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Latar belakang dicetuskannya sistem pemerintahan tersebut oleh presiden

Soekarno adalah:

1. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi

liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara.

2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergatian kabinet pada masa demokras

liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat

dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan

UUDS 1950.

3. Sistem Presidensial


Sistem Presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional,

merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih

melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial, yaitu:

a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala

negara.

b. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih

langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

c. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.

d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan

kekuasaan kepada legislatif.

e. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

f. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini adalah Indonesia,

Pakistan, Filiphina, Amerika Serikat dan lain-lain.

Sedangkan sistem pemilihan dalam sebuah negara yang demokrasi terdiri dari

beberapa jenis, yaitu:

1. Sistem Proporsional.

2. Sistem Distrik.

3. Sistem Multi Distrik.

Dan sistem partainya terdiri dari:

1. Sistem Dua Partai.

2. Sistem Multi-partai.

3. Fragmentasi Partai.

4. Budaya Koalisi.

5. Budaya Oposisi.


2.4.3 Gambaran Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis

Berikut merupakan gambaran terwujudnya sebuah pemerintahan yang bersih dan

demokratis yang mencerminkan sila ke-4 dari pancasila:

\

Gambar 2.1

Cermin dari Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis


BAB III

BAGAIMANA DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA?

Berdasarkan pembahasan pada BAB II mengenai “PEMERINTAHAN YANG

BERSIH DAN DEMOKRATIS DEMI TERWUJUDNYA CITA –CITA NASIONAL” maka

dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dapat dikatakan memiliki pemerintahan yang bersih

dan demokratis, apabila para penyelenggara negaranya bersih dari KKN dan negara tersebut

memiliki sebuah pemerintahan yang melibatkan rakyatnya dalam pengambilan kebijakan-

kebijakan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.1 Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lalu bagaimana dengan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI)? Indonesia

merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila, yaitu

sebuah sistem pemerintahan yang demokrasi yang berlandaskan pada nilai nilai pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945 merupakan alat

kontrol penegakkan hukum di Indonesia. Indonesia dikatakan negara yang demokratis

dikarenakan memenuhi syarat-syarat sebuah negara demokrasi. Dalam segi informasi, media

massa di Indonesia bisa dikatakan sangat bebas, kritis, dan juga netral dalam memberikan

informasi kepada warga negaranya. Dalam segi pemilihan umum, Indonesia sejak tahun 1955

sudah melaksanakan pemilu pertamanya dan pemilu tahun 1955 tersebut sering dikatakan

sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Dalam segi kebebasan berpendapat, rakyat

kini sudah semakin bebas untuk berpendapat mengenai apa yang tidak disetujui atau disetujui

oleh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya melalui demonstrasi, pamflet,

aksi teatrikal, dan lain-lain. Tapi untuk segi penegakkan hukum, Indonesia masih belum

demokratis, karena banyak keputusan-keputusan dalam persidangan yang lebih

“menyamankan dan mengamankan” kalangan atas dibandingkan dengan rakyat kecil. Tidak

hanya itu, untuk penegakan hukum dalam kasus-kasus HAM pun banyak yang belum

terselesaikan bertahun-tahun, contoh kasus Hak Asasi Manusia Munir.


3.2 Apakah Pemerintahan Indonesia Bersih dari KKN?

Indonesia memang sebuah negara yang demokratis tapi dalam segi sistem

pemerintahan yang bersih, Indonesia bisa dikatakan jauh dari pemerintahan yang bersih

bahkan mustahil untuk bersih. Budaya KKN sudah merusak dan mental bangsa Indonesa.

Mengapa begitu? Dikarenakan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia

sudah dari pucuk sampai ke akar-akarnya birokrasi di Indonesia jauh dari kata bersih. Budaya

buruk KKN sudah merajalela di lingkungan pemerintahan di daerah maupun di pusat mulai

dari Lurah sampai ketua Mahkamah Konstitusi (MK, yang merupakan lembaga tertinggi di

Indonesia) yang seharusnya para pejabat pemerintah yang digaji oleh uang rakyat tersebut

bisa memberikan tauladan yang baik bagi rakyatnya. Dalam segala hal dan segala bidang

dikorupsi oleh pejabat negara mulai dari dana APBD dan APBN, dana bantuan sosial, dana

pengadaan Al-Qur’an, dana proyek pemerintahan, dana pengadaan alat kesehatan, dana

pajak, bidang MIGAS, dan lain-lain.

Negara Indonesia tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan apabila sistem

pemerintahannya tidak bersih walaupun demokratis, dan tidak akan tercapai pula apabila

sistem pemerintahannya bersih tapi tidak demokratis. Karena, pemerintahan yang bersih dan

demokratis selalu sejalan, apabila pemerintahannya demokratis maka akan terjadi keadilan

terhadap rakyat, dan apabila pemerintahannya bersih maka tidak ada lagi budaya KKN dan

itu artinya birokrasi pemerintahannya akan baik dan benar sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Karna sudah banyak negara yang akhirnya hancur dan tidak

terwujudnya cita-cita nasionalnya dikarenakan pemerintahannya membudidayakan budaya

KKN.


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintahan yang bersih dan demokratis merupakan landasan yang penting demi

terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Peran masyarakat dalam keterlibatan

mewujudkannya juga sangat penting, karena sebuah pemerintahan yang bersih dan

demokratis akan menjadi angan-angan belaka apabila seluruh komponen masyarakatnya tidak

turut ikut serta mendukung. Pemerintahan yang bersih dan demokratis juga akan menentukan

apakah sebuah cita-cita bangsa tersebut dapat tercapai atau tidak. Bila moral bangsanya saja

sudah hancur dengan budaya KKN yang merajalela dan tidak didengarnya lagi keinginan

rakyat, bagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia bisa terwujud.

4.2 Saran

Saran kami untuk sistem pemerintahan Indonesia adalah:

1. Penegakkan hukum di Indonesia harus lebih adil, dan tidak seperti paku yang tumpul

diatas dan tajam dibawah. Artinya, keadilan dalam hukum harus ditegakkan tanpa

pandang bulu sekalipun dia seorang pejabat tinggi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia ini.

2. Budaya anti korupsi harus terus digemakan agar KKN di Indonesia sedikit demi

sedikit berkurang.

3. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya ikut serta dalam

mengurangi lalu menghilangkan budaya KKN.


DAFTAR PUSTAKA

Dwiyono Agus, dan Bambang Pracaya, dkk. 2007. Kewarganegaraan SMP KELAS IX.

Jakarta: Yudishtira.

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.sistem-pemerintahan.blogspot.com

www.wikipedia.com

http://www.sistem-pemerintahan.blogspot.com/

http://www.wikipedia.com/

Documents

PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS