AKUNTANSI SYARIAH

Disusun guna melengkapi tugas matakuliah Seminar Akuntansi

Kelas A

Oleh :

1. Savira Intan Y (110810301111)

2. Nuki Widani (110810301124)

3. Putri Purnamasari (120810301023)

4. One Rahayu (120810301045)

5. Atika Irdinda s (140810301243)

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS JEMBER

2015

PENDAHULUAN

Islam adalah agama bersifat terbuka, yang selalu

memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir ke

depan, dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan

yang lebih baik. Salam seorang guru besar berkebangsaan

Amerika menulis dalam sebuah buku yang berbunyi : “…the

introduction of Arabic Numerical greatly facilitated the growth

of accounting”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam yang

lahir dikawasan Arab telah banyak memberikan sumbangan bagi

perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun

itu hanya berupa notasi angka yang dikenal dengan angka Arab,

seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang kita kenal sekarang

ini. Angka-angka semacam ini sangat penting bagi operasional

aktivitas kehidupan umat manusia, seperti aktivitas akuntansi.

Akuntansi syariah telah lahir semenjak dahulu kala.

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial.

Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk

menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran

moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana

fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa

dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili

di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu

derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa

yang jelek. Realitas Akuntansi Syariah adalah tercermin dalam

akuntansi zakat.

Akuntansi syariah secara nyata telah diterapkan pada era

dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya

pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam

lainnya. Sedangkan Akuntansi syariah yang saat ini muncul

dalam era kegiatan ekonomi dan sosial telah dikuasai oleh sistem

nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis

akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat

yang ada pada masanya.

PEMBAHASAN

1.1 Munculnya IFis (International Islamic Financial Inclusion

Summit)

Sejarah akuntansi Islam mulai dari munculnya keuangan

Islam. Islam mengalami zaman keemasan pada periode antara

abad ke 6 sampai abad ke 12. Meskipun Islam digunakan dalam

berbagai struktur keuangan, pada abad ke 13 masa keemasan

tersebut mulai hilang (Jamaldeen, 2012). Pada tahun 1963,

sejarah keuangan Islam modern muncul kembali dengan

pembentukan Mit Ghamar di Mesir, sebuah bank tabungan

dengan ide laba berbagi (El-Ashker, 1987; FISHO-Oridedi, 2000;

Jamaldeen, 2012; Sharawy, 2000). Meskipun itu ditutup pada

tahun 1967 karena alasan politik, Mit Ghamar telah

mempengaruhi perkembangan keuangan Islam. Kemudian

muncullah Bank syariah pada tahun berikutnya. Setiap tahun

bertambah jumlah bank Islam yang muncul sekitar tahun 1970

dan awal 1980-an. Namun perubahan iklom politik di banyak

Negara Muslim membuat beberapa lembaga keuangan syariah

beroperasi tanpa label Islam untuk menghindari pandangan

negative dunia terhadap Islam (Sharawy, 2000).

Setelah Islam semakin berkembang, muncullah IFI dari

pembentukan bank Islam yang merupakan komponen yang paling

berkembang dalam system keuangan Islam. IOSCO (2004)

menemukan bahwa keberhasilan dalam mengembangkan

perbankan syariah mendorong perluasan Islam praktek ke segmen

pasar lainnya dengan menawarkan produk-produk keuangan

Islam yang lebih luas. Permintaan pembiayaan syariah terus

tumbuh dan menarik minat tidak hanya Muslim, tetapi juga

nonMuslims.prinsip utama dari keuangan Islam yaitu

menyediakan bebas bunga dalam transaksinya, telah menciptakan

implikasi dalam penerapan akuntansi konvensional. Berbagai

Produk keuangan Islam dikembangkan untuk menghindari bunga,

yang pada dasarnya terdiri dari mudharabah (bagi hasil),

musyarakah (profit and loss sharing), murabahah (perdagangan

dengan markup atau biaya plus sale), salam (muka pembelian),

istisna (purchase order), dan ijarah (sewa pembiayaan). Selain

pelarangan bunga, kegiatan yang berkaitan dengan gharar

(ketidakpastian), maisir (judi), dan haram (melanggar hukum)

produk, seperti alkohol dan babi, juga dilarang. Dengan

demikian, ada dorongan untuk memberikan laporan keuangan

yang dapat menginformasikan kepada pembaca IFI sebuah

kepatuhan terhadap syariah dan mengakomodasi karakteristik

dari transaksi keuangan Islam.

1.2 Teori Akuntansi dan Pilihan Kebijakan

Pilihan akuntansi dan pelaporan kebijakan penting

karena mempengaruhi alokasi dan distribusi kekayaan dan juga

menunjukkan akuntabilitas perusahaan 'untuk konstituen mereka

serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan mereka.

Karena kurangnya kepercayaan pada kekuatan pasar untuk

melindungi kepentingan berbagai penuntut perusahaan, maka

standar akuntansi diperkenalkan untuk mempengaruhi dan

membatasi pilihan kebijakan akuntansi dan pelaporan. Berbagai

teori pembuatan kebijakan telah diusulkan dalam literatur tetapi

fokus kami adalah pada dua teori utama yaitu rasionalis (atau

positivis) dan pandangan sosialis serta mengapa mereka selaras

dengan prinsip bisnis Islam.

Secara rasionalis, memperlakukan pengambilan

keputusan sebagai proses yang berurutan yang melibatkan empat

langkah: 1. mencari tujuan atau masalah, 2. merumuskan tujuan

yang akan dicapai, 3. pilih alternatif untuk mencapai tujuan, 4.

dan mengevaluasi konsekuensi. Pemilihan alternatif bertujuan

memaksimalkan nilai dari pembuat keputusan. Dalam konteks

akuntansi, keputusan sering didasarkan pada rasionalitas

ekonomi, berkonsentrasi pada memaksimalkan kekayaan

pemegang saham serta menimbang biaya dan manfaat dari

menghasilkan informasi akuntansi.

Pandangan mengenai pendekatan manajer yang

beroperasi secara sempurna di pasar belum tentu terdapat

hubungan sosial yang penting. Pandangan juga menunjukkan

bahwa perusahaan memilih trade-off yang menyeimbangkan tiga

pengaruh yang bertentangan: kompensasi manajemen, biaya

kontrak dan biaya politik (Watts dan Zimmerman, 1990. Faktor-

faktor ekonomi dan sosial tidak memiliki pengaruh utama pada

perilaku mereka. Pandangan ini mungkin tampak ekstrim oleh

mereka yang percaya pada konsep 'rasionalitas yang dibatasi',

ditandai dengan satisficing daripada memaksimalkan perilaku.

Dalam pendekatan konstruksi sosial, hubungan

individu, kelembagaan dan sosial mempengaruhi konsepsi

utilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa norma timbal balik

dan hubungan pribadi menimbulkan perhatian pihak lain yang

mungkin akan terpengaruh oleh praktik akuntansi yang dipilih,

kedua faktor sosial dan ekonomi menjadi pertimbangan penting

dalam pemilihan praktik akuntansi. Demikian pula, hubungan

kekuasaan, hubungan ketergantungan sumber daya, keinginan

untuk mempertahankan legitimasi dan kepatuhan terhadap

norma-norma sosial keadilan yang baik secara implisit maupun

eksplisit diperkenalkan dalam pertimbangan pilihan seseorang

praktik akuntansi, maka menyoroti ketidakmampuan penjelasan

dari perilaku didasarkan pada efisiensi atau ekonomi argumen

utilitas. Namun, pendekatan dalam mengenali hubungan di luar

diri manusia dan sesama, khususnya kepada Allah, dalam

menjelaskan pengaruh dan kendala dalam pilihan kebijakan

akuntansi dan perilaku. Hal ini sebagian disebabkan oleh

pemisahan antara urusan rohani dan jasmani dibentuk dalam

wadah budaya Barat

Seperti yang bisa dilihat, pendekatan untuk pembuatan

kebijakan yang dikembangkan di Barat membatasi

penggunaannya dalam menjelaskan pengaruh dan kendala pada

pilihan kebijakan akuntansi untuk manajer Muslim. Dua

pendekatan tampaknya berada di dua ujung yang berbeda yaitu.

rasionalisme ekonomi sekuler dan sosialisme. Namun, Islam

menunjukkan konsep al wasatiyah (jalan tengah) (Dhaouadi,

1990) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Jadi harus

Kami membuat Anda seorang umat adil skor. Agar kamu menjadi

saksi atas bangsa-bangsa, dan utusan saksi atas dirimu "(Al

Baqarah 2: 143).

Manajer Muslim harus menyeimbangkan antara

pemangku 'kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat

serta memastikan bahwa kegiatan usaha tidak akan

membahayakan keseimbangan yang baik dalam eko-sistem yang

ditetapkan oleh Allah. Mengingat keterbatasan teori-teori Barat

proses pembuatan kebijakan, ada kebutuhan untuk pendekatan

alternatif. Manajer perusahaan dalam lingkungan Islam perlu

mengadopsi syariah Islami'iah, yang mempelajari perilaku

individu dalam konteks sistem sosial secara keseluruhan.

Prinsip umum akuntansi Syariah yaitu: nilai

pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat

dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja

sudah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional

akuntansi syariah. Makna yang terkandung dalam ketiga prinsip

akuntansi syariah tersebut adalah :

1.Prinsip pertanggungjawaban (accountability).

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah

yang merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq

mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan

akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik

bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang

telah diamanatkan dan yang telah diperbuat kepada pihak-

pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya

dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai

yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis,

tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam

fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya

memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap

aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata

adil dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat

berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan

dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam

konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu :

Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu

kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa

kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan

menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil

bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak dalam nilai-nilai

etika / syariah dan moral).

3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak

dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita

akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran

dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik

apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan

mencipatakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan

melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

1.3 Syari'at Islami'iah dan Akuntansi Pilihan

Kebijakan mendorong Kita untuk melanjutkan

menghubungkan prinsip-prinsip syariah Islami'iah berdasarkan

konsep Uqud dengan pilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan

dalam masyarakat Islam tidak berbeda dari rekan-rekan Barat

mereka. Mereka juga mengakui perhubungan hubungan kontrak

dalam kegiatan bisnis. Seperti disebutkan sebelumnya, mereka

diwajibkan untuk mempertimbangkan hubungan kontraktual di

luar diri dan sesama makhluk sendiri untuk menyertakan Allah

dan lingkungan berdasarkan aqad mereka dengan Allah, yang

mematuhi syariah Islami'iah, seperti pengukuran dan

pengungkapan masalah dan pilihan perusahaan 'kebijakan

akuntansi dan pelaporan harus diatasi dalam hubungan kontrak

yang ada dalam pedoman yang ditetapkan oleh syariah Islami'iah.

Untuk menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada

Allah, masyarakat dan lingkungan, manajer Muslim harus

berusaha untuk menyediakan produk halal sangat baik /

pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan keuntungan yang

wajar, mencapai tujuan dari usaha bisnis, hanya dengan karyawan

dengan membayar upah yang adil dan mengambil mengurus

kesejahteraan merek, menjadi toleran dengan debitur,

memastikan bahwa kegiatan usaha secara ekologis berkelanjutan

dan mengakui pekerjaan sebagai bentuk ibadah.

Di sisi lain, untuk menunjukkan transparansi dalam

kegiatan bisnis, manajer Muslim harus memberikan informasi

yang relevan dan dapat diandalkan mengenai semua kegiatan

halal dan haram yang telah dilakukan, alasan untuk melakukan

kegiatan terakhir dan bagaimana mereka ditangani, kebijakan

yang terkait dengan pembiayaan, investasi dan karyawan,

hubungan dengan masyarakat, debitur dan kreditur, penggunaan

sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Akuntansi konvensional dianggap tidak sesuai dengan sosial

ekonomi

Beberapa peneliti juga mengusulkan format yang berbeda

untuk laporan keuangan yang berkaitan dengan islam. Nilai

tambah pernyataan untuk pelaporan keuangan Islam yaitu untuk

menggantikan laporan laba rugi pertama kali disampaikan oleh

Baydoun & Willet pada tahun 1994 dan secara luas diikuti oleh

para sarjana akuntansi Islam lainnya ( Baydoun & Willet , 2000;

Harahap , 2005; Taheri , 2005; Triyuwono , 2001) . Namun, ide-

ide yang diusulkan masih tertahan di tingkat diskusi . Pendapat

responden Muslim Sulaiman (2001 ) dibandingkan ' mengenai

Pertambahan Nilai dan laporan laba rugi.

1.4 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi

sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk

menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran

moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana

fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa

dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili

di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu

derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa

yang jelek. Realitas Akuntansi Syariah adalah tercermin dalam

akuntansi zakat.

Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan

diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu

contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi.

Disamping itu ternyata melalui Al Qur'an telah menggariskan

bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan

pertanggungjawaban atau accountability yang tujuanya menjaga

keadilan dan kebenaran.

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa

Inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah”

yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan

yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang,

memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab,

yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat

dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan

dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu

berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah SWT:

QS.Al-Isra’(17):12 “….bilangan tahun-tahun dan

perhitungan….”

QS.Al-Thalaq(65):8 “…. maka kami hisab penduduk negeri itu

dengan hisab yang keras…”

QS.Al-Insyiqah(84):8 “…. maka dia akan diperiksa dengan

pemerikasaan yang mjudah…”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada

bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan

accountable. Oleh karena itu, akuntasi mengetahui sesuatu dalam

keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi

Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan

pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi

berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung

zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan),

barang yang haram, dan membahayakan.

Akuntansi syariah secara nyata telah diterapkan pada era

dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya

pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam

lainnya. Sedangkan Akuntansi syariah yang saat ini muncul

dalam era kegiatan ekonomi dan sosial telah dikuasai oleh sistem

nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis

akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat

yang ada pada masanya.

Sejarah Akuntansi Syariah

Pada zaman Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari

fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan

penunjukkan orang-orang yang kompeten (Zaid, 2000).

Perkembangan pemerintah Islam hingga Timur Tengah, Afrika,,

dan Asia di zaman Umar bin Khatab. Para sahabat

merekomendasikan perlunya pencatatan untuk

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Negara, lalu

Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan yang

berarti tulisan. Reliabilitas laporan keuangan pemerintah

dikembangakan oleh Umar bin Abdul Aziz (681-720 M) dengan

kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang (Imam, 1951).

Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan

dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya

(Lasheen, 1973). Evolusi perkembangan pengelolaan buku

akuntansi mencapai tingkat tertinggi pad masa Daulah Abbasiah.

Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti

akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara,

akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan

buku/auditing.

Praktek akuntansi pada masa pemerintahan Islam juga

memunculkan sistem pembukuan menggunakan model buku

besar, meliputi:

Jaridah Al-Kharaj menunjukkan utang individu atas zakat

tanah, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan

cicilan. Utang individu dicatat dalam satu kolom dan

cicilan pembayaran di kolom yang lain.

Jaridah Annafakat mencatat segala pengeluran kas dalam

jurnal pengeluaran

Jaridah Al Mal mencatat penerimaan dan pengeluaran

dana zakat biasa disebut jurnal dana.

Jaridah Al Musadareen mencatat penerimaan denda/sita

dari individu yang tidak sesuai syariah termasuk korupsi.

Selain buku besar juga terdapat Laporan keuangan berupa:

Al-Khitmah yang menunjukkan total pendapatan dan

pengeluaran yang dibuat setiap bulan.

Al Khitmah Al Jame’ah merupakan laporan keuangan

komperehensif gabungan antara income statement dan

balance sheet.

Akuntansi syariah telah lahir semenjak dahulu kala. Lalu

darimanakah asal double entry bookkeeping yang sekarang

dipakai dikalangan perusahaan dan para pekerja akuntansi.

Dimana dalam pandangan Vernon Kam, bahwa double entry

bookkeeping muncul di Italia sekitar abad ke-13. Catatan yang

ada dan paling tua tentang double entry bookkeeping adalah pada

tahun-tahun terakhir abad ke-13.

Dimana double entry bookkeeping telah digunakan

beberapa tahun sebelumnya dan dikuatkan dengan pernyataan

Shehata yaitu : “sesuatu pengkajian selintas terhadap sejarah

Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah

merupakan seni dan ilmu yang baru”, sebenarnya bisa dilihat dari

peradaban Islam yang pertama yang sudah memiliki “Baitul

Maal” yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai “Bendahara Negara” serta menjamin kesejahteraan sosial.

Masyarakat muslim sejak itu telah memiliki jenis akuntansi yang

disebut “Kitabat al-Amwal” (Pencatatan Uang). Dipihak lain

istilah akuntansi telah disebutkan dalam beberapa karya tulis

umat Islam. Tulisan ini muncul lama sebelum double entry

ditemukan oleh Lucas Pacioli di Italia pada tahun 1949.

Istilah Zournal (sekarang journal) sendiri telah terlebih

dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah Jaridah

untuk buku catatan keuangan. Penggunaan kata “In The Name Of

God” yang berarti Bismillah di awal buku catatan keuangan telah

digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat “In The Name

Of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful”

1.5 Perumusan Akuntansi Keuangan Syariah

Perkembangan Bank dan lembaga keuangan syariah,

sebagai sebuah entitas yang baru dan memiliki tantangan yang

besar dalam kegiatannya khususnya dalam melayani masyarakat

yang cukup beragam. Para pakar ekonomi islam dan akuntansi

syariah terdorong untuk merumuskan alat untuk menghasilkan

informasi keuangan melalui penyusunan standar-standar

akuntansi yang berprinsip syariah agar terjadi keselarasan antara

kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Investasi

merupakan landasan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut Bank Syariah berperan untuk

menarik dana individu dalam bentuk tabungan atau deposito

untuk selanjutnya menyalurkannya dalam bentuk penyaluran

pembiayaan.

Islam secara jelas mendorong untuk berinvestasi. Ketika

Islam mewajibkan Zakat, maka ada perintah agar kelebihan

kesejahteraan tersebut diinvestasikan, dengan kata lain adanya

kesejahteraan yang dimiliki segera dikeluarkan sebagian untuk

membayar zakat jika sudah mencapai nishab dan haulnya. Sebuah

hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik

menyebutkan bahwa: “Tidak akan habis harta seseorang hanya

karena dia membayar Zakat”.

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa Allah

memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas

segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan

muamalah. Ayat tersebut dapat digunakan sebagai informasi

untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.

Berdasarkan definisi akuntansi, tidak disampaikan mengenai

pengertian akuntansi syariah karena yang terpenting adalah

apakah di dalam proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai

yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an.

Pengembangan standar akuntansi keuangan bank syariah

telah dimulai sejak tahun 1987. Dari hasil penelitian dan diskusi

adalah pembentukan The Financial Accounting Organization For

Islamic Banks And Financial Institutoion pada tanggal 1 safar

1410 H / 26 februari 1990. Organisasi ini terdaftar sebagai

organisasi nirlaba yang berdomisilidi Manama - Bahrain pada

tanggal 11 Ramadhan 1411 H / 27 Maret 1991.

The Financial Accounting Organization For Islamic

Banks And Financial Institutoion berganti nama menjadi The

Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial

Institution (AAOIFI) yang menjadi organisasi nirlaba

internasional yang memiliki kompetensi untuk menyusun standar-

standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan

Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Organisasi memiliki

tujuan:

a. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang

relevan dengan lembaga keuangan.

b. Menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing

yang relevan bagi lembaga keuangan dna penerapannya

melalui pelatihan, seminar, publikasi, jurnal yang

merupakan hasil riset.

c. Menyajikan, mengumumkan, dan menginterprestasikan

standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga

keuangan syariah.

d. Mereview dan mengamandemen standar-standar

akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah.

1.6 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 mengatur tentang Penyajian Laporan

Keuangan Syariah. PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari

PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur

mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank

Syariah. Penyusunan standar ini diadopsi dari Financial

Accounting Standard (FAS) No. 1 yang disusun oleh AAOFI

(2002) tentang General Presentation And Disclosure In The

Financial Statement Of Islamic Banks And Financial Institution.

Selain itu PSAK 101 juga diselaraskan dengan pengaturan dalam

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang tidak Bertentangan

dengan Prinsip Syariah.

Pernyataan dalam PSAK 101 menetapkan dasar penyajian

laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah

yang selanjutnya disebut ”laporan keuangan” supaya dapat

dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya

maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan

ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur

laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan

SAK. Entitas syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah

entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam

anggaran dasarnya.

SAK lain mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran,

dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain. PSAK 101

menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang

berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik.

Jika entitas syariah tidak berorientasi laba dengan aktivitas

nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan

Pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan

deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan

dan istilah laporan keuangan itu sendiri. Entitas syariah seperti

reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham,

contohnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian

dalam laporan keuangannya.

Tujuan Laporan keuangan adalah suatu penyajian

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat

keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai

tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi

mengenai entitas syariah yang meliputi:

a) aset;

b) liabilitas;

c) dana syirkah temporer;

d) ekuitas;

e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;

f) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam

kapasitasnya sebagai pemilik;

g) arus kas;

h) dana zakat; dan

i) dana kebajikan.

Komponen laporan keuangan syariah terdapat pada PSAK

101 paragraf 11 yang mengatur tentang komponen-komponen

laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai

standar penyajian antara lain:

1) Neraca, member informasi tentang posisi keuangan

perusahaan pada saat tertentu.

2) Laporan laba rugi, memberikan informasi tentang

keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan.

3) Laporan Arus kas, memberikan informasi tentang

kegiatan manajemen selama satu periode dalam

mengelola kas.

4) Laporan Perubahan Ekuitas, laporan ini merupakan

penghubung antara laporan laba rugi dan neraca.

5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan

yang berisi informasi rekapitulasi penerimaan zakat yang

dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi baitul

maal. Penerimaan zakat bias berasal dari dalam entitas

maupun luar entitas syariah yang meyelenggarakan baitul

maal.

6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan

yang berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari

beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas

syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana

wakaf sesui ketentuan uu no. 41 tahun 2004 tentang

wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda,

dan pendapatan non halal lainnya.

7) Catatan atas laporan keuangan, laporan ini harus disajikan

secarta sistematis setiap pos dalam neraca, laporan laba

rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,

laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan

sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan

dengan informasi yang terdapat dalam calk.

Tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk

transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen

menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan

menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan

informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan

keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan dan andal,

dalam laporan keuangan yang:

menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas;

mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa,

atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;

netral, yaitu bebas dari bias;

pertimbangan sehat; dan

lengkap dalam semua hal yang material.

DAFTAR PUSTAKA

Beta, Aprilia Suandi. 2009. ISLAMIC ACCOUNTING IN

INDONESIA: A Review from Current Global Situation.

Dewi, Sri Anggadini. 2011. PERLUNYA AKUNTANSI SYARIAH

DI LEMBAGA BISNIS (KEUANGAN) SYARIAH. Program Studi

Akuntansi. Fakultas Ekonomi Unikom

Haniffa , Ros. And Hudaib, Mohammad. 2004. ACCOUNTING

POLICY CHOICE WITHIN THE SHARI’AH ISLAMI’IAH

FRAMEWORK. University of Exeter, UK, Queensland University

of Technology, Australia

Anggadini, Dewi Sri. Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga

Bisnis (Keuangan) Syariah. Majalah Ilimiah Unikom Vol. 8, No.

2

ED PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-

akuntansi-syariah.html