pembangunan kependudukan kabupaten tapanuli utara 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN 2019

GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA2020 - 2045

GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA2020 - 2045

i

Sambutan Bupati Tapanuli Utara

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan dokumen ini dapat

diselesaikan. Kerja keras dan kerja cerdas semua pihak diwakili oleh

kelompok-kelompok kerja yang secara bertahap, berhasil

menyelesaikan dokumen acuan bagi Pembangunan Kependudukan di

Kabupaten Tapanuli Utara. Masukan dari berbagai pihak telah

memberikan manfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kependudukan

secara lintas sektor.

Bertitik tolak pada Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan

dan pembangunan keluarga, dimana tersirat bahwa pembangunan adalah mencakup semua

dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara berkelanjutan. Pembangunan

berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan kondisi

ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan

kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Bagi sebagian pengambil kebijakan, pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap tidak

merisaukan. Akan tetapi, bagi sebagian yang lain, pertumbuhan penduduk yang meningkat

dianggap sebagai salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas. Sebagai

salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi demand yang kemudian

harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan,

pangan dan pakaian.

Selain itu, komitmen untuk mengadopsi 25 tahun Plan of Action (PoA) Konferensi

Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and

Development/ICPD) yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) atau disingkat dengan SDGs, pendidikan, kesetaraan gender,

penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan

ii

reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Target yang tertuang dalam

SDGs, menjadi rujukan pokok penentuan indikator pencapaian pembangunan kependudukan

sampai dengan saat ini. Bukan hanya dalam konteks pembangunan kependudukan, arah kebijakan

pembangunan secara umum juga sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh kebijakan yang tertuang

dalam SDGs.

Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat. Pertama adalah perubahan

kewenangan pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang menuntut adanya pemahaman dan

komitmen pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari para pimpinan daerah.

Kedua, sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara diharapkan mampu untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan

evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan kependudukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Kabupaten Tapanuli Utara

merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan dimasa mendatang dalam bentuk Grand

Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2020-2045. Grand Design Pembangunan

Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa

depan juga diharapkan dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi

pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Ekonomi Nasional serta

Penanggulangan Kemiskinan.

Atas kerjasama yang telah dibangun selama ini dan telah selesainya penyusunan dokumen ini,

saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan khususnya Tim Penyusun Grand Design

Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berkontribusi secara aktif.

Semoga dokumen ini bermanfaat adanya dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Tapanuli

Utara yaitu “Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia

yang berkualitas serta daerah tujuan wisata”.

Tarutung, Desember 2019

Bupati Tapanuli Utara,

DRS. NIKSON NABABAN, M.Si

iii

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPENDUDUKAN KAB. TAPANULI UTARA TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2045

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI TAPANULI UTARA .................................... i

DADTAR ISI ............................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................ 1

1.2. Dasar Hukum ............................................................ 6

1.3. Visi ............................................................................. 8

1.4. Misi ............................................................................ 8

1.5. Arah Kebijakan .......................................................... 9

1.6. Tujuan ....................................................................... 10

1.7. Sasaran ...................................................................... 11

1.8. Hubungan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Kota Binjai dengan Dokumen Perencanaan Lain ........ 11

BAB II KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN .................. 14

2.1 Kondisi Geografis ..................................................... 14

BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI ............................. 18

3.1 Kuantitas Penduduk .................................................. 18

3.1.1 Jumlah Penduduk ........................................... 18

3.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk .......................... 19

3.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ...... 21

3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .. 22

3.1.5 Perilaku Fertilitas ............................................ 23

3.1.6 Usia Kawin Pertama ........................................ 24

3.1.7 Penduduk Lanjut Usia (Lansia) ....................... 24

3.1.8 Keluarga Berencana ......................................... 26

3.1.9 Proyeksi Penduduk Tapanuli Utara 2015-2040 29

3.2 Kualitas Penduduk ..................................................... 40

3.2.1 Aspek Pendidikan ............................................ 40

3.2.2 Aspek Kesehatan .............................................. 42

3.2.3. Aspek Ekonomi ............................................... 44

iv


3.3 Mobilitas Penduduk .................................................... 48

3.4 Pembangunan Keluarga .............................................. 50

3.5 Manajemen Data Base Kependudukan ......................... 53

BAB IV KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG ..... 55

4.1 Kekuatan .................................................................... 55

4.2 Kelemahan .................................................................. 57

4.3 Peluang ...................................................................... 59

4.4 Ancaman ..................................................................... 61

BAB V ISU STRATEGIS DAN ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN

YANG DIINGINKAN ......................................................... 63

5.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk yang

Diinginkan dan Pokok-Pokok Pembangunan .............. 68

5.2 Roadmap Peningkatan Kualiatas Penduduk yang

diinginkan dan Pokok – Pokok Pembangunan ............. 73

5.3 Roadmap Pendataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

yang diiginkan dan pokok pokok Pembanguna ........... 83

5.4 Roadmap Pembangunan Keluarga yang Diinginkan

dan Pokok Pokok Pembangunan ................................. 89

5.5 Roadmap Pembangunan Data Base Kependudukan yang

Diinginkan dan Pokok Pokok Pembangunan ............... 94

BAB VI PENUTUP ..................................................................... 100

DADTAR PERPUSTAKAAN ....................................................... 102

LAMPIRAN :

SK BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 357 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN

KEPENDUDUKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PERIODE 2019 –

2023.

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Jangka Panjang menentukan sasaran terciptanya

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam

suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa

Indonesia yang serba serasi, selaras, dan seimbang serta

berkesinambungan dalam hubungannya antar sesama

manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam

lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut, perlu diadakan upaya

pengembangan kependudukan dan pembangunan

Keluarga Berkualitas dengan tujuan terwujudnya keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas dan persebaran

penduduk serta terwujudnya keluarga berkualitas dalam rangka

membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Tapanuli Utara

hingga saat ini belum maksimal, terutama jika dilihat dari sisi

kuantitas penduduk. Sebagai contoh meskipun adanya penurunan

angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) dan penurunan

pertumbuhan penduduk secara konsisten. Akan tetapi, hasil sensus

penduduk maupun survei bahwa TFR Tapanuli Utara,mulai tahun

2015 sampai dengan tahun 2018 masih berada pada pusaran angka

4,0 anak.

Selain kondisi TFR, dinamika kependudukan di Kabupaten Tapanuli

Utara diindikasikan adanya peranan migrasi, baik migrasi bersifat

horizontal atau vertikal (perubahan status sosial dan pemekaran).

Jika hal ini tidak dicermati secara seksama, dikhawatirkan tujuan

kebijakan pembangunan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk

2


mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tidak dapat dicapai,

bahkan bukan hanya target yang telah dicanangkan tidak dapat

dicapai, tetapi perubahan tersebut akan menimbulkan masalah

baru, baik dibidang kependudukan maupun masalah pembangunan

pada umumnya.

Bagi sebagian pengambil kebijakan, pertumbuhan penduduk yang

meningkat dianggap tidak merisaukan, akan tetapi bagi sebagian

pengambil kebijakan yang lain, pertumbuhan penduduk yang

meningkat dianggap sebagai salah satu hambatan dalam mencapai

tujuan pembangunan secara luas. Sebagai salah satu ilustrasi,

perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi demand yang

harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan

dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan.

Ketersedian pangan yang tidak terpenuhi akibat dari peningkatan

jumlah penduduk yang tidak terkontrol menjadikan kekhawatiran

yang sangat serius bagi kelangsungan hidup penduduk.

Demikian juga halnya dengan kebutuhan dasar lainnya. Memang

hubungan antara keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada

beberapa faktor lain yang mempengaruhi kompleksitas hubungan,

yaitu tehnologi dan organisasi. Akan tetapi aspek kependudukan

merupakan aspek penting dalam pembangunan dan tidak dapat

diabaikan.

Salah satu isu strategis lainnya yang terkait dengan perkembangan

kuantitas penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara adalah perubahan

komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan tren

perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu,

diperkirakan Kabupaten Tapanuli Utara akan mencapai tahap

windows of opportunity. Hal ini hanya akan terjadi jika pengelolaan

kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, dilakukan dengan

sungguh-sungguh. Jika tidak, maka tahap tersebut akan terlewatkan

dan Tapanuli Utara akan kehilangan momentum untuk

mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan di

Tapanuli Utara.

3


Tahap windows of opportunity ditandai dengan angka

ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan

komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai

dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya

jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah

penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya

datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai

agar opportunity berubah menjadi bonus demografi. Jika tahap ini

terjadi dan tidak ada intervensi yang tepat, maka kesempatan

tersebut akan berubah menjadi bencana (disaster).

Dengan cara berpikir tersebut, maka seharusnya telah disusun

suatu arah dan pentahapan pencapaian pembangunan kuantitas

penduduk yang mampu mendorong terealisasinya tahap tersebut.

Selain persoalan yang terkait dengan pertumbuhan dan komposisi

penduduk, Kabupaten Tapanuli Utara masih dihadapkan pada

masalah ketimpangan distribusi penduduk antar kecamatan.

Demikian juga halnya antara desa dan kota. Persoalan ketimpangan

distribusi penduduk pada dasarnya erat kaitannya dengan persoalan

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Di satu pihak

ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan over-

population yang ditunjukkan antara lain adanya kepadatan

penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang pemukiman dan

tekanan penduduk, di pihak lain muncul persoalan optimalisasi

sumber daya alam, khususnya di daerah yang kaya sumber daya

alam tetapi jumlah penduduknya sedikit.

Persoalan kependudukan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Utara

menjadi lebih kompleks karena selain masalah kuantitas dan

mobilitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk

(terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan

pemerataan ekonomi). Contoh yang paling jelas adalah masih

rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli

Utara jika dibandingkan dengan IPM di Kabupaten lain di Provinsi

Sumatera Utara.

4


Permasalahan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk pada

akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan,

tetapi lebih dari itu, persoalan tersebut merupakan permasalahan

pembangunan yang sedang dihadapi. Hal tersebut berkaitan juga

dengan pemikiran secara konseptual bahwa hubungan antara

kependudukan dan pembangunan ekonomi bersifat resiprokal (atau

timbal balik). Dari satu sisi, ketika variabel kependudukan

diletakkan sebagai variabel bebas, maka setiap intervensi untuk

mengatasi permasalahan kependudukan tersebut akan memberikan

kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Sementara itu, perubahan lingkungan strategis, baik pada skala

nasional maupun internasional, telah menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi dinamika kebijakan kependudukan. Pada skala

internasional, kesepakatan dan tujuan SDGs, dan juga kesepakatan

internasional lainnya, telah menyebabkan perubahan orientasi

kebijakan kependudukan.

Arah kebijakan pembangunan kependudukan yang menekankan

pentingnya hak kesehatan reproduksi telah mewarnai program

Keluarga Berencana.

Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yang perlu dicatat;

Pertama adalah perubahan kewenangan pemerintahan daerah

(otonomi daerah) yang menuntut adanya pemahaman dan komitmen

pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari para

pimpinan daerah.

Sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, maka kepada

pemerintah daerah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk

menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi

pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan

kependudukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya

Tapanuli Utara merumuskan acuan bagi pembangunan

kependudukan di masa mendatang, berupa kebijakan umum dalam

bentuk Rancangan induk atau Grand Design Pembangunan

5


Kependudukan. Hal ini merupakan tindak lanjut atau

operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Nasional serta Peraturan Gebernur

Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara tahun 2011-2035.

Melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 357 tanggal 02-07-

2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design

Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2020-2045 telah terbentuk lima kelompok kerja untuk menyusun

GDPK yang masing-masing bertanggung jawab untuk menyusun

grand design termasuk roadmap pembangunan kependudukan,

kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

(Kelompok Kerja I).

2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

(Kelompok Kerja II).

3. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan

Mobilitas Penduduk (Kelompok Kerja III).

4. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja

IV).

5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan

(KelompokKerja V).

Kelima kelompok kerja tersebut telah bekerja secara maksimal dan

telah menghasilkan konsep rancangan induk atau grand design.

Hasil dari kelima kelompok kerja tersebut merupakan sumber utama

dalam penyusunan rancangan induk pembangunan kependudukan

ini. Dengan kata lain dokumen ini merupakan integrasi dan

penyerasian hasil kerja dari kelima kelompok kerja tersebut, dan

diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi perumusan

program atau kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan

6


kependudukan di Kabupaten Tapanuli Utara serta mengintegrasikan-

nya dengan dokumen pembangunan yang lainnya.

Rancangan Induk ini merupakan arahan kebijakan dalam tahapan

lima tahunan pembangunan kependudukan Kabupaten Tapanuli

Utara dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2045.

Untuk itu maka dalam dokumen ini dicantumkan pula roadmap yang

berisi kebijakan dan Program yang diperlukan untuk tiap lima

tahunan sampai tahun 2045, sehingga dapat diperoleh gambaran

yang jelas berkenaan dengan upaya-upaya yang perlu diambil oleh

setiap OPD/sektoral/lembaga dalam mendukung implementasi

pembangunan kependudukan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu, penyusunan Rancangan Induk ini juga memperhatikan

beberapa dokumen yang telah ada terlebih dahulu, misalnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tapanuli Utara,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tapanuli Utara

(RPJMD), Diharapkan dengan menggunakan referensi tersebut,

rancangan induk yang dihasilkan merupakan dokumen yang

komprehensif, akomodatif, dan terstruktur.

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Grand

Design PembangunanKependudukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B,

pasal 33, dan pasal34).

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang

Ketransmigrasian.

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan

Lansia.

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(HAM).

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7


8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan.

9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Diskriminasi terhadap Perempuan.

11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional.

13. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

RI.

14. Undang - Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

15. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

17. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

18. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

19. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

20. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

21. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah.

22. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Miskin.

23. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan.

24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara.

25. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

26. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand

Design Pembangunan Kependudukan Nasional Tahun 2011-2035.

8


27. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

28. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang

Berkeadilan.

1.3. Visi

Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang yang berkualitas sebagai

modal pembangunan untuk mencapai ―Tapanuli Utara sebagai

Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata‖. Penekanan visi pada

pembangunan kependudukan adalah jawaban kunci terhadap

terjadinya ―windows of opportunity‖ sehingga ―bonus demografi‖ dapat

dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan.

1.4. Misi

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral

pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan

kedalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan

lingkungan hidup.

2. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar

pemangku kepentingan di daerah dalam membangun tata kelola

kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan

berkelanjutan.

3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan

dan kebijakan pemerintah di daerah tentang kependudukan.

4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan kearah yang

seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk

dengan lingkungan hidup, baik yang beru padaya dukung alam

maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan

sosial dan budaya.

5. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi secara sinergis antara

wilayah pertumbuhan dengan wilayah pedesaan menjadi suatu

sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik

9


gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan

terjangkau.

6. Membangun potensi dan sinergisitas faktor kependudukan, baik

pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk

meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung

pembangunan berkelanjutan.

7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan

harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta

mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak

yang ideal yakni 2 anak.

8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja secara terarah, tertib, teratur,

dan terlindungi.

9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi

kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang

berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi

dan data base kependudukan yang transparan dan akuntabel.

10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak

dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi

terciptanya kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang demi

tercapainya tujuan pembangunan.

1.5. Arah Kebijakan

1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan

hak asasi sebagai prinsip utama.

2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi

semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun

masyarakat.

3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk

sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai

pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.

4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari

usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

10


5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data

dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

1.6. Tujuan

Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya

kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor

penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-

isu strategis daerah adalah adanya penanganan secara komprehensif

yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi masing-masing daerah

kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan adanya landasan kerangka

pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan, isu-isu

strategis, kebijakan dan program kegiatan spesifik kedaerahan,dan

tetap sinergis dengan tujuan pembangunan secara umum baik secara

nasional maupun wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut ini

disajikan landasan kerangka pikir penyusunan Rancangan Induk atau

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara

(Gambar 1.1).

Penduduk Tumbuh Seimbang dan berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai

Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia (SDM) Yang

Berkualitas dan Tujuan Wisata

Peningkatan

Kualitas Penduduk

Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Penataan Persebaran dan Pengaturan

Mobilitas Penduduk

Pembangunan

Keluarga

Pengembangan Sistem Informasi dan Data Base Kependudukan Yang Berkualitas dan Terintegrasi

Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama Tahun 2020-2045

11


1.7. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang

berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia untuk

meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai

pembangunan berkelanjutan.

2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas

penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan

angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

3. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan

keluarga yang bercirikan ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi,

cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya

keluarga secara optimal.

4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan

sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya,

dan terintegrasi.

1.8. Hubungan Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan

dengan Dokumen Perencanaan Lain

Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan

adalah suatu dokumen rumusan perencanaan pembangunan

kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan

dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan

parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan

program-program pembangunan kependudukan yang meliputi

pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk,

pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan

mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan

informasi kependudukan.

Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan Tapanuli Utara baik

dalam jangka panjang maupun jangka menengah adalah merupakan

12


bagian integral dari pembangunan nasional dan Pembangunan

Tapanuli Utara. Tujuannya secara makro ialah tercapainya kondisi

kualitas kependudukan yang baik sehingga mampu menjadi faktor

penting dalam mencapai kemajuan masyarakat khususnya di

Tapanuli Utara.

Oleh karena itu, Rancangan Induk atau Grand Design Pembangunan

Kependudukan Tapanuli Utara disusun dengan berpedoman kepada

cita-cita masyarakat Tapanuli Utara dalam mencapai

kesejahteraannya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia

yang berlandaskan pengembangan pendidikan, kesehatan dan

ekonomi melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian

kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan

persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan

keluarga, serta pembangunan manajemen database dan informasi

kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disamping dokumen grand

design pembangunan kependudukan nasional, grand design Provinsi

Sumatera Utara tahun 2011-2035, maka grand design pembangunan

kependudukan Tapanuli Utara juga disusun dengan memperhatikan

dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku

yang dipandang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

Secara skematis kerangka pikir perumusan Grand Design

Pembangunan Kependudukan Tapanuli Utara tersaji dalam gambar

berikut (Gambar 1.2).

13


Gambar 1.2. Kerangka Pikir Perumusan Grand Design Pembangunan

Kependudukan

Gambar 1.3. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025

CITA2

MASYARAAKAT

KESEJAHTERAAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

GDPK IPM

PENDIDIK

AN

KESEHAT

AN

EKONOMI

1. Pengendalian

Kuantitas Penduduk

2. Peningkatan

Kualitas

Penduduk

3. Pembangunan

keluarga 4.Penataanperseba

randanpengatur

anmobilitaspen

duduk

5.Pembangunan managemen

database

daninformasike

pendudukan

1.Program

Pengendalian

Kuantitas Penduduk

2.Program

Peningkatan

Kualitas

Penduduk

3.Program Pembangunan

keluarga

4.Program

Penataanperseb

arandanpengat

uranmobilitaspenduduk

5. Program

Pembangunan

managemen

database

daninformasi

Kependudukan

14


BAB II

KONDISI GEOGRAFIS DAN KEWILAYAHAN

2.1. Kondisi Geografis

Tapanuli Utara berbatasan langsung dengan lima kabupaten. Batas-

batasnya yaitu, Utara: Kabupaten Toba Samosir, Timur: Kabupaten

Labuhan Batu Utara, Selatan: Kabupaten Tapanuli Selatan, Barat:

Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di

Provinsi Sumatera Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera

Utara berada pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas

permukaan laut.

Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau

berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara

berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir di sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli

Tengah.

15


PETA WILAYAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Luas wilayah daratan Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 3.793,71 km2

dan luas perairan Danau Toba 6,60 km2. Dari 15 kecamatan yang ada,

kecamatan yang paling luas di Kabupaten Tapanuli Utara adalah

Kecamatan Garoga sekitar 567,58 km2 atau 14,96 persen dari luas

Kabupaten, dan kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan

Muara sekitar 79,75 km2 atau 2,10 persen.

16


Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan

Luas

(km²)

Rasio Terhadap

Total

(%)

(1) (2) (3)

1. Parmonangan 257,35 6,78

2. Adiankoting 502,90 13,26

3. Sipoholon 189,20 4,99

4. Tarutung 107,68 2,84

5. Siatas Barita 92,92 2,45

6. Pahae Julu 165,90 4,37

7. Pahae Jae 203,20 5,36

8. Purbatua 191,80 5,06

9. Simangumban 150,00 3,95

10. Pangaribuan 459,25 12,10

11. Garoga 567,58 14,96

12. Sipahutar 408,22 10,76

13. Siborongborong 279,91 7,38

14. Pagaran 138,05 3,64

15. Muara 79,75 2,10

Tapanuli Utara 3.793,71 100,00

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, yaitu:

Parmonangan, Adiankoting, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Pahae

Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan, Garoga,

Sipahutar, Siborongborong, Pagaran dan Muara.

17


Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Tingkat Perkembangannya

di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016

Kecamatan Sangat

Tertinggal Tertingga

l Berkembang Maju Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Parmonangan 5 9 - - 14

2. Adiankoting 2 14 - - 16

3. Sipoholon 2 7 4 - 13

4. Tarutung - 11 13 - 24

5. Siatas Barita 1 3 8 - 12

6. PahaeJulu - 13 5 - 18

7. Pahae Jae - 2 9 1 12

8. Purbatua 1 7 3 - 11

9. Simangumban 2 3 3 - 8

10.Pangaribuan - 22 4 - 26

11.Garoga 6 7 - - 13

12.Sipahutar - 22 3 - 25

13.Siborongborong - 2 18 - 20

14.Pagaran - - 14 - 14

15.Muara - 3 9 3 15

Jumlah 19 125 93 4 241

18


BAB III

KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

3.1. Kuantitas Penduduk

3.1.1 Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya

Berdasarkan data dari Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018

jumlah penduduk sebanyak 297.806 Jiwa, dibandingkan dengan

luas wilayah kabupaten Tapanuli Utara 79,75 Km2 , berarti rata-rata

jumlah penduduk sebanyak 78 Jiwa/Km2. Kecamatan yang paling

padat penduduknya adalah kecamatan Tarutung yaitu 391 Jiwa/Km2

dan yang terendah kecamatan Adiankoting yaitu 25 Jiwa/Km2.

Kepadatan penduduk dalam 1 daerah selalu menjadi pertimbangan

bagi pengambil kebijakan dalam menentukan apakah keluarga

berencana menjadi prioritas pembangunan daerah atau tidak. Bagi

daerah yang tingkat kepadatannya masih jarang sering tidak

menjadikan program KB sebagai salah satu prioritas pembangunan

di suatu daerah dalam arti pengendalian penduduk.

Sebaiknya kepadatan penduduk di suatu daerah bukan satu-

satunya alasan menjadikan program KB menjadi penting, akan tetapi

perlu pula dipertimbangkan keseimbangan antara daya dukung

lingkungan dengan daya tampung disamping faktor-faktor

lingkungan lainnya, seperti terlihat pada tabel 3.1. berikut ini.

19


Tabel 3.1. Luas Wilayah, Rumah Tangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan, 2017

KECAMATAN LUAS

WILAYAH RUMAH TANGGA

PENDUDUK PERTENGAHAN

TAHUN KEPADATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Parmonangan 257,35 3.333 13.891 54

2. Adiankoting 502,9 3.469 14.798 29

3. Sipoholon 189,2 5.693 23.744 125

4. Tarutung 107,68 9.709 42.125 391

5. Siatas Barita 92,92 3.144 13.929 150

6. Pahae Julu 165,9 3.051 12.529 76

7. Pahae Jae 203,2 2.754 11.272 55

8. Purbatua 191,8 1.822 7.641 40

9. Simangumban 150 1.799 7.786 52

10. Pangaribuan 459,25 6.511 28.514 62

11. Garoga 567,58 3.825 16.614 29

12. Sipahutar 408,22 5.924 26.169 64

13. Siborongborong 279,91 10.477 47.098 168

14. Pagaran 138,05 4.003 17.642 128

15. Muara 79,75 3.309 14.054 176

2017 3.793,71 68.823 297.806 78

2016 3.793,71 68.316 295.613 78

2015 3.793,71 67.805 293.399 77

Sumber Data : Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018

3.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan perkiran BPS Provinsi Sumatera Utara Laju

Pertumbuhan Penduduk Kab. Tapanuli Utara Priode Tahun

2010 - 2016 rata – rata 0.88 %. Keadaan perkiraan laju

pertumbuhan penduduk secara Umum dipengaruhi oleh

kelahiran, kematian dan migrasi baik migrasi masuk

maupun migrasi keluar. Laju pertumbuhan penduduk

20


priode tahun 2010 - 2016 cenderung terjadi penurunan,

hal ini dapat dilihat data dalam table 3.2 dan grafik 3.1

berikut ini.

Tabel 3.2. Tren Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015,2016, 2017,2018 Kab. Tapanuli Utara

NO TAHUN LPP

1 2014 - 2015 0,87

2 2015 - 2016 0,75

3 2016 - 2017 0,74

4 2017-2018 0,70

Sumber Data : BPS Tapanuli Utara

Sumber Data : Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2019

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang yaitu ―Penduduk

yang kecepatan perubahan jumlahnya bersifat konstan dan proporsi

untuk masing-masing kelompok umurnya relatif tetap. maka

memerlukan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk harus

menjadi prioritas pembangunan disuatu daerah karena penduduk

menjadi titik sentral dari pembangunan suatu bangsa. Laju

pertumbuhan penduduk Kab. Tapanuli Utara 0,86 % masih jauh

untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang didaerah ini,

apalagi faktor utama penyebab terjadi laju pertumbuhan penduduk

0.87

0.75 0.74 0,70

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018

Grafik 3.1. Tren Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2018

21


disebabkan faktor mobilitas, bukan fertilitas dan mortalitas. Oleh

sebab itulah pengendalian pertumbuhan penduduk harus dilakukan

secara merata antar kecamatan sehingga seluruh masyarakat

mendapat pelayanan KB secara merata.

3.1.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018 yang

diterbitkan oleh BPS penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah

penduduk perempuan sedangkan beberapa kecamatan ternyata ada

kecamatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih sedikit yaitu

kecamatan Adiankoting, Garoga, Sipahutar dan Siborong-borong.

sebagaimana data yang terdapat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Data Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Tapanuli Utara

Kecamatan Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex

Rasi

o

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Parmonangan 6.463 6.558 13.021 98,55

2. Adiankoting 7.022 6.854 13.876 102,45

3. Sipoholon 10.958 11.307 22.265 96,91

4. Tarutung 19.278 20.222 39.500 95,33

5. Siatas Barita 6.305 6.758 13.063 93,30

6. Pahae Julu 5.749 5.991 11.740 95,96

7. Pahae Jae 5.117 5.452 10.569 93,86

8. Purbatua 3.477 3.687 7.164 94,30

9. Simangumban 3.569 3.731 7.300 95,66

10. Pangaribuan 13.220 13.531 26.751 97,70

11. Garoga 7.834 7.747 15.581 101,12

12. Sipahutar 12.303 12.233 24.536 100,57

13. Siborongborong 22.227 21.943 44.170 101,29

14. Pagaran 8.199 8.340 16.539 98,31

15. Muara 6.435 6.747 13.182 95,38

2015 145.105 148.294 293 399 97,85

2016 146.104 149.509 295.613 97,72

2017 147.110 150.696 297.806 97,62

2018 148.222 151.659 299.881 97,73

Sumber Data : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

22


3.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab. Tapanuli Utara

Salah satu bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam

kebijakan pembangunan memperhatikan kelompok umur, karna

berdasarkan kelompok umur berbeda pula tuntutan kebutuhannya

atau Pembangunan yang dibutuhkan oleh masing – masing

kelompok umur.

Data penduduk menurut kelompok umur perlu di jadikan bahan

pertimbangan kebijakan dalam pembangunan daerah

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur selengkapnya

dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut ini:

Tabel 3.4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015,2016,2017 Kabupaten Tapanuli Utara

Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

0 – 4 18.039 17.240 35.279

5 – 9 18.662 17.771 36.433

10 – 14 17.260 16.305 33.565

15 – 19 15.199 13.869 29.068

20 – 24 8.819 7.159 15.978

25 – 29 8.455 7.882 16.337

30 – 34 8.982 8.624 17.606

35 – 39 8.599 8.315 16.914

40 – 44 8.086 8.339 16.425

45 – 49 8.064 8.617 16.681

50 – 54 7.365 8.562 15.927

55 – 59 6.667 8.362 15.029

60 – 64 5.699 6.911 12.610

65 – 69 3.274 4.654 7.928

70 – 74 1.990 3.474 5.464

75 + 1.950 4.612 6.562

2017 147.110 150.696 297.806

2016 146.104 149.509 295.613

2015 145.105 148.294 293.399

Sumber Data : Tapanuli Utara Dalam Angka 2018

23


3.1.5. Perilaku Fertilitas

Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator parameter

kependudukan dalam pengendalian kuantitas penduduk. Total

Fertility Rate (TFR) adalah rata – rata jumlah anak yang dilahirkan

oleh seorang wanita selama usia subur merupakan gambaran

mengenai rata – rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita

usia 15 hingga 49 tahun.

Jumlah TFR tinggi mencerminkan rata – rata usia kawin yang

rendah, tingkat pendidikan yang rendah terutama perempuan,

tingkat social yang rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi.

Apabila TFR terkendali dengan baik, potensi pembiayaan untuk

peningkatan kualitas pendidikan anak pun lebih tinggi karena

tanggungan yang lebih sedikit.

Menurunkan TFR bukan berarti untuk menurunkan jumlah

penduduk, tetapi menjaga struktur penduduk agar seimbang.

Kondisi TFR Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data tahun

2018 sebesar 4 anak. Angka TFR tersebut dipandang masih sangat

tinggi, hal ini menggambarkan bahwa program KB selama ini masih

perlu mendapatkan perhatian yang sungguh – sungguh dan

berkelanjutan agar kabupaten Tapanuli Utara bisa memasuki era

bonus demografi dan memberikan kontribusi bagi pembangunan

daerah.

24


3.1.6. Usia Kawin Pertama

Usia kawin pertama ikut mempengaruhi perilaku pertilitas, semakin

rendah usia kawin pertama semakin banyak kemungkinan jumlah

anak yang dilahirkan oleh seorang ibu.Data usia kawin pertama

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Kabupaten Tapanuli Utara

2015 2016 2017 2018

22,61 22,69 22,83 23,31

Sumber Data : Data Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut di atas ini dapat memberikan gambaran

bagi kita bahwa usia kawin pertama sudah cukup baik yang

berlangsung di kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2015 sudah

mencapai 22,61 tahun. naik pada tahun 2016 menjadi rata-rata

22,69 dan tahun 2017 meningkat menjadi 22,83 serta pada tahun

2018 naik menjadi 23,31 tahun.

3.1.7. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Apabila diperhatikan dinamika penduduk lanjut usia dengan batasan

60 tahun ke atas, ternyata selama priode 2015 – 2018 terjadi

kenaikan penduduk lanjut usia.

Pada tahun 2015 penduduk usia 60 tahun ke atas dikabupaten

Tapanuli Utara sekitar 32.564 Jiwa meningkat menjadi sekitar

36.714 jiwa sampai tahun 2018, terjadi pertambahan penduduk

lanjut usia sebanyak 6.735 jiwa selama tiga tahun terakhir atau rata-

rata setiap tahun sebanyak 1.347 jiwa.

25


Persentase penduduk lansia terus mengalami peningkatan yang

cepat dari 11,10 % pada tahun 2015 naik sebesar 11,47 % pada

tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 sebesar 11,84 %, terakhir

pada tahun 2018 naik menjadi 12,21 %. Kondisi ini dapat dilihat

pada data di tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6. Data Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tapanuli Utara 2015 – 2018

Tahun Jumlah Lansia (jiwa) %

2015 32.564 11,10

2016 33.911 11,47

2017 35.258 11,84

2018 36.605 12,21

Sumber Data : Data Tapanuli Utara Dalam Angka 2019

Perubahan peningkatan penduduk usia lanjut disebabkan beberapa

faktor antara lain semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi,

fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan serta semakin membaiknya

gizi, kesehatan, lingkungan hidup dan angka kematian dapat

diturunkan sehingga usia hidup semakin tinggi, atau kemungkinan

terjadinya migrasi in yang tinggi pada kelompok umur tua.

Meningkatnya penduduk usia lanjut kalau tidak di antisipasi akan

menimbulkan permasalahan seperti kerentanan penduduk, beban

ekonomi semakin tinggi dan penyediaan panti - panti jompo.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu bagi pemerintah daerah dan

swasta menciptakan lapangan kerja bagi para lansia yang masih

potensial.

Disamping itu perlu dikampanyekan gerakan menabung bagi setiap

keluarga untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di hari tua bagi

setiap lansia yang ada disetiap keluarga.

26


3.1.8. Keluarga Berencana

Meningkatnya jumlah penduduk disetiap daerah beberapa tahun

terakhir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya angka

kelahiran yang masih tinggi.

Untuk menanggulangi tingginya angka kelahiran tersebut, program

KB telah dilaksanakan dan hasilnya tidak hanya sekedar

menurunkan fertilitas tetapi ikut memperbaiki struktur usia

penduduk yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi.

Program KB adalah program membantu keluarga termasuk individu

anggota keluarga dalam merencanakan kehidupan berkeluarga yang

baik guna mewujudkan keluarga berkualitas.

Melalui keluarga berkualitas pembangunan yang berwawasan

kependudukan menjadi sangat penting, karena menjadikan

penduduk sebagai sentral pembangunan, artinya penduduk sebagai

objek dan subjek pembangunan.

Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan

usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak – hak reproduksi

untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Kegagalan menurunkan angka fertilitas, akan memperbesar proporsi

penduduk non produktif dan berdampak meningkatnya angka

ketergantungan. Dengan demikian akan menjadi beban

pembangunan yang sangat berat.

Pendekatan pemakaian alat kontrasepsi sebagai cara ber KB akan

mempengaruhi fertilitas dapat mengatur panjang pendeknya masa

reproduksi atau terjadinya kehamilan.

Adapun pengetahuan, sikap dan praktek KB dari seluruh penduduk

di pengaruhi oleh factor-faktor sosial ekonomi penduduk, tingkat

pendidikan, status ekonomi, social budaya, penduduk di wilayah

kota dan desa.

27


Trend Kesertaan KB

Adapun trend kesertaan KB Kabupaten Tapanuli Utara 2016-2017

sebagaimana terdapat pada tabel 3.7 berikut, menunjukkan

perkembangan yang cukup baik yakni telah tercapai sebanyak

25.201 peserta KB Aktif pada tahun 2017, naik dari tahun 2016

sebanyak 22.985 akseptor atau sekitar 71,26% dari 35.363 PUS.

Kecamatan yang persentase pencapaiannya tinggi adalah kecamatan

Simangumban 92,43 %, Pahae Jae 89,56 %, dan Parmonangan 81,20 %.

Tabel 3.7. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Akseptor Aktif

menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

KECAMATAN JUMLAH

PUS

JUMLAH

AKSEPTOR AKTIF

%

AKSEPTOR

AKTIF

‘(1) ‘(2) ‘(3) ‘(4)

1. Parmonangan 1.170 950 81,20

2. Adiankoting 4.861 3.458 71,13

3. Sipoholon 2.430 1.673 68,84

4. Tarutung 4.047 2.969 73,36

5. Siatas Barita 1.336 1.066 79,79

6. Pahae Julu 1.246 1.116 89,56

7. Pahae Jae 1.515 958 63,23

8. Purbatua 887 613 69,11

9. Simangumban 1.083 1.001 92,43

10. Pangaribuan 3.526 2.422 68,69

11. Garoga 2.478 1.327 53,55

12. Sipahutar 2.565 1.744 67,99

13. Siborongborong 4.730 3.338 70,57

14. Pagaran 1.934 1.324 68,46

15. Muara 1.555 1.242 79,87

Tapanuli Utara 35.363 25.201 71,26

Sumber: Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018

28


Kontrasepsi modern yang paling diminati selama tahun 2017 di

Kabupaten Tapanuli Utara seperti tabel 3.8 berikut adalah Suntikan

(25,5 %) dan Implant (24,2 %) serta Pill (21,2 %), sedangkan alat

kontrasepsi yang kurang diminati adalah MOP dan IUD masing-

masing 0,3 % dan 5,6 %.

Tabel 3.8. Realisasi Akseptor Aktif menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi

di Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

Kecamatan IUD MOW MOP Implan Suntik Pil Kondom Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Parmonangan 30 112 5 396 169 198 40 950

2. Adiankoting 115 200 - 647 1017 843 636 3.458

3. Sipoholon 37 248 9 368 533 336 142 1.678

4. Tarutung 212 512 25 548 814 644 214 2.969

5. Siatas Barita 32 175 6 263 312 216 62 1.066

6. Pahae Julu 57 50 2 290 390 302 25 1.116

7. Pahae Jae 170 204 3 244 118 163 56 958

8. Purbatua 88 80 - 128 110 148 59 613

9. Simangumban 181 85 - 223 202 232 78 1.001

10. Pangaribuan 40 697 10 943 527 171 34 2.422

11. Garoga 180 170 - 220 340 257 160 1.327

12. Sipahutar 21 357 - 439 459 397 71 1.744

13. Siborongborong 235 488 12 799 839 746 219 3.338

14. Pagaran 9 338 - 369 190 309 109 1.324

15. Muara 4 69 4 221 401 389 154 1.242

Tapanuli Utara 1.411 3.785 76 6.098 6.421 5.351 2.059 25.201

2016 1.438 3.802 69 5.521 5.775 4.460 1.920 22.985

2017 5,6 15,0 0,3 24,2 25,5 21,2 8,2 100,0

2016 6,3 16,5 0,3 24,0 25,1 19,4 8,4 100,0

Sumber Data: Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018

29


3.1.9. Proyeksi Penduduk Tapanuli Utara 2015 – 2045

Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk

kabupaten Tapanuli Utara 25 tahun kedepan trus mengalami

peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2015 sebagai tahun dasar

penyusunan grand design ini sebesar 293.399 Jiwa, apabila

dibandingkan dengan proyeksi penduduk pada tahun 2045 sebesar

310.818 jiwa menunjukkan terjadinya pertambahan jumlah

penduduk sebanyak 17.419 jiwa selama kurun waktu duapuluh lima

tahun kedepan.

Oleh sebab itu kebijakan pengendalian kuantitas penduduk melalui

program KB harus dilakukan secara intensif dan terus menerus serta

menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah kabupaten

Tapanuli Utara.

Perkiraan penduduk yang di inginkan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan kependudukan dapat

di lihat tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9. PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK KAB TAPANULI UTARA MENURUT KELOMPOK

UMUR TAHUN 2015 – 2040

TAHUN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

2015 36.450 35.953 33.167 29.133 15.832 16.548 17.693 15.806

2020 33.606 35.906 34.524 29.116 16.011 16.407 17.343 16.934

2025 31.015 33.192 34.522 30.351 15.997 16.608 17.200 16.603

2030 28.796 30.684 31.929 30.362 16.670 16.576 17.417 16.473

3035 26.980 28.498 29.520 28.073 16.638 17.254 17.368 16.685

2040 25.821 26.705 27.396 25.912 15.328 17.167 18.032 16.598

2045 24.662 24.912 25.272 23.751 14.018 17.080 18.696 16.511

30


PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK KAB TAPANULI UTARA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2015 – 2040

Lanjutan

TAHUN 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 75+ JUMLAH

2015 16.166

16.293

15.417

14.120

11.238

7.006

6.286

6.291

293.399

2020 16.730

17.136

16.645

16.051

14.431

9.681

6.127

7.040

303.688

2025 16.878

17.768

17.549

17.386

16.478

12.502

8.550

8.247

310.846

2030 16.562

17.952

18.232

18.373

17.903

14.336

11.120

10.979

314.364

3035 16.441

17.624

18.434

19.106

18.949

15.621

12.816

14.647

314.654

2040 16.626

17.477

18.080

19.308

19.703

16.545

14.013

18.025

312.736

2045 16.811 17.330 17.726 19.510 20.457 17.469 15.210 21.403 310.818

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Dari segi jumlah penduduk menurut jenis kelamin (sexrasio) di

kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan gejala perkiraan kearah

terjadinya jumlah penduduk laki-laki semakin berkurang atau

menurun dari data awal sebesar 97,8 jiwa per 100 penduduk

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

293,399

303,688

310,846 314,364 314,654

312,736 310,818

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2015-2045

31


77.34

80.05

81.94 82.86 82.94

82.44 81.93

TREN KEPANDATAN PENDUDUK KAB TAPANULI UTARA TAHUN 2015-2045

97.8 97.6

96.7

95.7

94.7

93.8

92.8

perempuan pada tahun 2015 menjadi 92,8 penduduk laki-laki

perpenduduk perempuan pada tahun 2045. Kondisi ini dapat dilihat

pada grafik 3.3 berikut ini.

Perkiraan perkebangan penduduk menurut jenis kelamin (sexrasio)

kabupaten Tapanuli Utara

Dari segi kepadatan penduduk di kabupaten Tapanuli Utara

menunjukkan gejala terjadinya peningkatan kepadatan penduduk

pada periode tahun 2015 sampai dengan 2035 dan terjadinya

penurunan pada periode tahun 2040 dan tahun 2045, sebagaimana

terlihat pada grafik 3. 4 dibawah ini.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

32


PIRAMIDA PENDUDUK KAB. TAPANULI UTARA 2015

LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04

PROYEKSIJUMLAHPENDUDUKKABUPATENTAPANULIUTARA TAHUN 2015

KELOMPOK UMUR

LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH

0-4 18.627 17.823 36.450

5-9 18.489 17.464 35.953

10-14 17.034 16.133 33.167

15-19 15.203 13.930 29.133

20-24 8.691 7.141 15.832

25-29 8.550 7.998 16.548

30-34 9.018 8.675 17.693

35-39 8.566 7.240 15.806

40-44 7.945 8.221 16.166

45-49 7.859 8.434 16.293

50-54 7.139 8.278 15.417

55-59 6.316 7.804 14.120

60-64 5.073 6.165 11.238

65-69 2.840 4.166 7.006

70-75 1.911 4.375 6.286

75+ 1.844 4.447 6.291

JUMLAH 145.105 148.294 293.399

33



LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

KELOMPOK UMUR


0-4 17.238 16.368 33.606

5-9 18.376 17.530 35.906

10-14 17.781 16.743 34.524

15-19 15.295 13.821 29.116

20-24 8.912 7.099 16.011

25-29 8.538 7.869 16.407

30-34 8.905 8.438 17.343

35-39 8.629 8.305 16.934

40-44 8.239 8.491 16.730

45-49 8.328 8.808 17.136

50-54 7.722 8.923 16.645

55-59 7.096 8.955 16.051

60-64 7.722 7.964 15.686

65-69 6.467 5.614 12.081

70-75 4.067 3.832 7.899

75+ 2.125 4.915 7.040

JUMLAH 150.013 153.675 303.688

34



LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04


KELOMPOK UMUR


0-4 15.937 15.078 31.015

5-9 17.020 16.172 33.192

10-14 17.662 16.860 34.522

15-19 15.959 14.392 30.351

20-24 8.944 7.053 15.997

25-29 8.743 7.865 16.608

30-34 8.875 8.325 17.200

35-39 8.503 8.100 16.603

40-44 8.291 8.587 16.878

45-49 8.634 9.134 17.768

50-54 8.190 9.359 17.549

55-59 7.688 9.698 17.386

60-64 7.287 9.191 16.478

65-69 5.203 7.299 12.502

70-75 3.313 5.237 8.550

75+ 2.567 5.680 8.247

JUMLAH 152.816 158.030 310.846

35



LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04


KELOMPOK UMUR LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH 0-4 14.830 13.966 28.796

5-9 15.773 14.911 30.684

10-14 16.378 15.551 31.929

15-19 15.866 14.496 30.362

20-24 9.333 7.337 16.670

25-29 8.770 7.806 16.576

30-34 9.096 8.321 17.417

35-39 8.486 7.987 16.473

40-44 8.180 8.382 16.562

45-49 8.701 9.251 17.952

50-54 8.509 9.723 18.232

55-59 8.177 10.196 18.373

60-64 7.927 9.976 17.903

65-69 5.892 8.444 14.336

70-75 4.272 6.848 11.120

75+ 3.550 7.429 10.979

JUMLAH 153.740 160.624 314.364

36



LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04



5-9 14.683 13.815 28.498

10-14 15.181 14.339 29.520

15-19 14.709 13.364 28.073

20-24 9.261 7.377 16.638

25-29 9.143 8.111 17.254

30-34 9.115 8.253 17.368

35-39 8.697 7.988 16.685

40-44 8.165 8.276 16.441

45-49 8.587 9.037 17.624

50-54 8.584 9.850 18.434

55-59 8.505 10.601 19.106

60-64 8.448 10.501 18.949

65-69 6.427 9.194 15.621

70-75 4.864 7.952 12.816

75+ 4.767 9.880 14.647

JUMLAH 153.062 161.592 314.654

37



LAKI LAKI PEREMPUAN

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04

ROYEKSI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2040


5-9 13.787 12.918 26.705

10-14 14.121 13.275 27.396

15-19 13.609 12.303 25.912

20-24 8.554 6.774 15.328

25-29 9.041 8.126 17.167

30-34 9.472 8.560 18.032

35-39 8.691 7.907 16.598

40-44 8.355 8.271 16.626

45-49 8.560 8.917 17.477

50-54 8.462 9.618 18.080

55-59 8.574 10.734 19.308

60-64 8.787 10.916 19.703

65-69 6.855 9.690 16.545

70-75 5.328 8.685 14.013

75+ 5.794 12.231 18.025 JUMLAH 151.343 161.393 312.736

38




5-9 12.891 12.021 24.912

10-14 13.061 12.211 25.272

15-19 12.509 11.242 23.751

20-24 7.847 6.171 14.018

25-29 8.939 8.141 17.080

30-34 9.829 8.867 18.696

35-39 8.685 7.826 16.511

40-44 8.545 8.266 16.811

45-49 8.533 8.797 17.330

50-54 8.340 9.386 17.726

55-59 8.643 10.867 19.510

60-64 9.126 11.331 20.457

65-69 7.283 10.186 17.469

70-75 5.792 9.418 15.210

75+ 6.821 14.582 21.403

JUMLAH 149.624 161.194 310.818

75+

70-75

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

05-09

0-04

39


74.39

71.77

70.03

68.54 68.65

69.75

70.88

TREN ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN KAB TAPANULI UTARA TAHUN 2015 - 2045

Tren Angka Beban Ketergantungan kabupaten Tapanuli Utara telah berada

pada 68,54 turun dibandingkankan tahun 2015 sebesar 74,39 yang

kondisi pada 2015 setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 74-

75 penduduk non produktif, terjadi perbaikan menjadi setiap 100 penduduk

produktif pada tahun 2030 hanya menanggung 68-69 penduduk non

produktif, namun terjadi perubahan kembali sejak tahun 2035 sampai pada

tahun 2045, sehingga diperkirakan kabupaten Tapanuli Utara tidak

mengalami masa-masa terjadinya bonus demografi, hal tersebut dapat

dilihat pada data tren angka beban ketergantungan sebagaimana terdapat

pada grafik 3.5 berikut ini.

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

40


3.2. Kualitas Penduduk

3.2.1. Aspek Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu yang paling utama dalam menciptakan

Sumber Daya Manusia yang berdaya saing suatu negara atau

daerah. Sebagai daerah dengan posisi strategis dibutuhkan sumber

daya manusia yang handal untuk dapat menjawab tantangan

perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks.

Beberapa indikator kinerja utama dalam bidang pendidikan yang telah

dicapai kabupaten Tapanuli Utara diperoleh angka melek huruf pada

penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2017 mencapai 99,34 % dan

pada tahun 2018 99,38 %.

Hal ini menunjukkan masih adanya penduduk usia 15 tahun ke

atas yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga

perlu perhatian yang lebih serius dari semua pihak terkait dalam

mengurangi angka buta aksara di kabupaten Tapanuli Utara.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

dan dengan tingkat droup out (putus sekolah) yang masih cukup

tinggi dari SD ke SLTP terjadi tingkat droupout sekitar 11,10 % dan

dari SLTP ke SLTA sebesar 10,39 %, sebagaimana terlihat pada data

di tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14. Angka Partisipasi Sekolah (APS).Angka Partisipasi Murni (APM) dan

Angka Melek Huruf Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2018

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 7-18 TAHUN (Persen)

Tahun

2015 2016 2017 2018

07-12 100 100 99,61 99,13

13-15 97,33 99,31 99,09 98,61

16-18 85,46 89,35 87,95 83,91

ANGKA PARTISIPASI MURNI (Persen)

SD 100 100 99,61 99,13

SMTP 80,19 90,93 90,99 88,03

SMTA 74,59 76,38 78,57 77,58

ANGKA MELEK HURUF (Persen) 99,28 99,22 99,34 99,38

41


Tingkat partisipasi penduduk dalam berbagai jenjang pendidikan

menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa adanya tingkat partisipasi

yang bervariasi antara penduduk dengan laki-laki. Penduduk

perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, kecuali pada

usia 7-12 (SD) sama-sama 100 %, sedangkan pada usia 16-18 tahun

(SLTA) penduduk perempuan lebih rendah yakni 86,62 % sedangkan

penduduk laki-laki 91,41 %. Pada usia 13-15 (SLTP) penduduk

perempuan 100 %, laki-laki 98,69 %, sedangkan pada usia 19-24

tahun (PT/Univ) penduduk perempuan 47,59 % dan laki-laki 31,10 %,

hal tersebut terlihat pada data di tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15. Persentase Penduduk yang Masih Sekolah

menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara, 2016

Kelompok Umur

Laki-Laki Perempua

n Jumlah

(1) (2) (3) (4)

7-12 100,00 100,00 100,00

13-15 98,69 100,00 99,31

16-18 91,41 86,62 89,35

19-24 31,10 47,59 39,50

7-15 99,58 100,00 99,78

7-24 87,78 88,78 88,25

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2018

Capaian Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara,

mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2012 sebesar 8,79

tahun, pada tahun 2017 menjadi 9,46 tahun, demikian pula dengan

angka harapan lama sekolah rata-rata kabupaten Tapanuli Utara

mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2012 sebesar 12,83

tahun, pada tahun 2017 menjadi 13,65 tahun sebagaimana terlihat

pada tabel 3.16 berikut ini.

42


Tabel 3.16. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

Tahun

Angka Harapan

Hidup

Harapan Lama

Sekolah

Rata-rata Lama

Sekolah

Pengeluaran per Kapita (Rp. 000,-) IPM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2012 67,05 12,83 8,79 10.786,03 69,83

2013 67,15 13,09 9,79 10.850,34 70,5

2014 67,25 13,14 9,05 10.964,00 70,7

2015 67,55 13,19 9,31 11.079,00 71,32

2016 67,71 13,61 9,32 11.242,00 71,96

2017 67,86 13,65 9,46 11.402,00 72,38

2018 68,11 13,66 9,65 11.607,00 72,91

Sumber: Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2019

3.2.2. Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan bahwa jumlah kasus kematian bayi di Tapanuli

Utara pada tahun 2014 sebesar 11,40 per seribu kelahiran hidup,

kemudian terjadi penurunan lagi pada tahun 2018 menjadi 6,32 per

1000 kelahiran hidup, sebagaimana terdapat pada tabel 3.17 berikut

ini.

Tabel 3.17. Angka Kematian Bayi di Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2014- 2018

TAHUN Kasus

2014 11,40

2015 10,53

2016 11,43

2017 8,68

2018 6,32

Sumber Data: Tapanuli Utara Dalam Angka 2018

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penurunan angka

kematian bayi antara lain peningkatan pelayanan kesehatan,

pemeliharaan dan pemeriksaan kehamilan serta penolong persalinan,

pemberian ASI dan makanan tambahan serta imunisasi.

Adapun jumlah kematian Ibu saat melahirkan terjadi pada tahun

2015 sebanyak 6 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus,

43


pada tahun 2017 terdapat sebanyak 6 kasus kematian Ibu saat

melahirkan dan pada tahun 2018 hanya terjadi 1 kasus.

Sedangkan persentase gizi buruk dan sedang pada tahun 2017

sebanyak 18,2 % terdiri dari gizi buruk 6,4 % dan gizi kurang 10,4 %

Lebih rendah dari rata-rata provinsi Sumatera Utara (tabel 3.18).

Tabel 3.18. Jumlah Kematian, Gizi Buruk & Sedang Tapanuli Utara dan Sum. Utara

Kab/Kota

Jumlah Kematian Persentase

Ibu Bayi Gizi

buruk Gizi

kurang Gizi baik

Gizi lebih

Gizi Buruk+ Kurang

Tapanuli Utara 6 54 6,4 10,4 79,6 3,6 16,8

SUM. UTARA 180 1.079 5,2 13 79,9 1,9 18,2

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2018

Selanjutnya, parameter yang tidak kalah penting dalam rangka

menunjukkan pola mortalitas adalah angka harapan hidup. Angka

harapan hidup pada suatu umur didefinisikan sebagai rata-rata tahun

hidup yang masih dijalani oleh seorang yang telah berhasil mencapai

umur tersebut dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan

masyarakatnya.

Mengacu pada ukuran angka harapan hidup berdasarkan data

Tapanuli Utara Dalam Angka 2018 (tabel 3.19), pada tahun 2012

sebesar 67,05 tahun dan terjadi peningkatan pada tahun 2017

sebesar 67,86 tahun dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 68,11

tahun.

44


Tabel 3.19. Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2018

TAHUN Angka Harapan Hidup

2012 67,05

2013 67,15

2014 67,25

2015 67,55

2016 67,71

2017 67,86

2018 68,11

Sumber : Tapanuli Utara Dalam Angka 2018

3.2.3. Aspek Ekonomi

Adapun angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara yang berada

pada garis kemiskinan setiap tahun terus mengalami kenaikan,

dimana data penduduk miskin (tabel 3.20), pada tahun 2011 sebesar

11,89 %, turun pada tahun 2012 menjadi 11,55 % dan tahun 2013

naik lagi menjadi 11,68 %, pada tahun 2014 menjadi 11,06 % serta

tahun 2015 menjadi 11,41 %, turun lagi pada tahun 2016 menjadi

11,25 %, kemudian naik lagi menjadi 11,35 %. Jika dibandingkan dengan

perkembangan sejak tahun 2011 terjadi penurunan11,89 % menjadi 11,35

%.

Tabel 3.20. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Tapanuli Utara, 2017

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Jumlah Penduduk Miskin

(1) (2) (3)

2011 33 600 11,89

2012 32 600 11,55

2013 33 800 11,68

2014 32 230 11,06

2015 33 700 11,41

2016 33 200 11,25

2017 33 750 11,35

45


Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara bersama seluruh pihak yang

berkepentingan, membangun Tapanuli Utara dengan tujuan utama

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan

umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan, dengan

memanfaatkan posisi geografi yang sangat strategis dan potensi

demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi

sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah kabupaten

Tapanuli Utara selama ini telah menunjukkan pencapaian yang

menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai

indikator kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian tantangan dan permasalahan pembangunan yang

dihadapi dewasa ini dan ke depan nantinya akan semakin kompleks.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kabupaten Tapanuli Utara

yang komprehensif perlu disusun dengan memperhatikan seluruh

potensi, peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi

dalam berbagai parameter prekonomian.

Beberapa indikator utama perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara

telah berhasil dibuktikan dengan terjadinya peningkatan PDRB

perkapita tahun 2018 sebesar 24,33 juta rupiah naik dari tahun 2015

sebesar 19,96 juta rupiah, sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita

sebesar 11,079 juta rupiah pada tahun 2015 hanya naik menjadi

11,402 juta rupiah.Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 3.21 sebagai

berikut

Tabel 3.21. PDRB PERKAPITA ADHB, PENGELUARAN PERKAPITA TAHUN 2015-2018

INDIKATOR TAHUN

2015 2016 2017 2018

PDRB PERKAPITA ADHB (Juta Rupiah)

19,96 21,31 22,72 24,33

PENGELUARAN PERKAPITA 11.079 11.242 11.402

46


Ketenagakerjaan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Kondisi penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan di

Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015 didominasi oleh tingkat

pendidikan maksimum SD sebesar 27,35 %, menyusul mereka yang

berpendidikan SLTP sebesar 27,81 % dan SLTA sebesar 28,82 %.

Tingginya penduduk yang bekerja maksimum SD menunjukkan masih

rendahnya kualitas pekerjaan yang berakibat terhadap rendahnya

produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli

Utara.

Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi/

universitas/diploma untuk tahun 2015 sebanyak 6.62 %, dapat dilihat


Tabel 3.22. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tapanuli Utara, 2015

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Tapanuli Utara

(1) (2) (3) (4)

Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Tidak/ BelumTamat SD/SD 24,08 30,59 27,35

SMP 31,26 24,38 27,81

SMA 29,48 28,18 28,82

SMK 9,39 9,41 9,4

Diploma I/II/III 1,22 2,95 2,09

Diploma IV/ Universitas 4,57 4,49 4,53

Jumlah 100 100 100

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dikabupaten Tapanuli Utara (lihat

tabel 3.23) tahun 2018 hanya 1,42 %, terdiri dari laki-laki 0,89 % dan

perempuan 1,96 %. Angkatan Kerja sebesar 83,94 % dan Bukan

Angkatan Kerja sebanyak 16,06 % dari jumlah penduduk usia 15

tahun keatas.

47


Tabel 3.23.Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kelamindan Kegiatan Seminggu Yang lalu, 2018

Kegiatan Seminggu yang Lalu Laki-laki Perempuan Tapanuli

Utara

(1) (2) (3) .(4)

I Angkatan Kerja 87,74 80,14 83,94

1. Bekerja 86,96 78,57 82,77

2. Pernah Bekerja 0,32 0,16 0,24

3. Tidak Pernah Bekerja 0,46 1,41 0,94

II Bukan Angkatan Kerja 12,26 19,86 16,06

1. Sekolah 5,7 6,27 5,99

2. Mengurus Rumah Tangga 3,67 7,55 5,61

3. Lainnya 2,89 6,04 4,47

Total Angkatan Kerja+Bukan Angkatan Kerja 100 100 100

TPAK 87,74 80,14 83,94

TPT 0,89 1,96 1,42

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten

Tapanuli Utara (lihat tabel 3.24), pada tahun 2015 sebesar 2,56 %

mengalami peningkatan dibandingkan TPT pada tahun 2014 hanya

sebanyak 0,59 %, dan turun kembali pada keadaan 1,42 % pada tahun

2018.

Tabel 3.24 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara

Berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu 2015

Kegiatan seminggu yang Lalu 2014 2015

‘(1)

‘(2)

‘(3)

I Angkatan Kerja 83,98 83,57

1. Bekerja 83,49 81,43

2. Pernah Bekerja 0,31 0,52

3. Tidak Pernah Bekerja 0,19 1,62

II Bukan Angkatan Kerja 16,02 16,43

1. Sekolah 8,2 6,55

2. Mengurus Rumah Tangga 4 3,86

3. Lainnya 3,82 6,01

100 100

TPAK 83,98 83,57

TPT 0,59 2,56

48


Perbandingan lapangan pekerjaan Penduduk kabupaten Tapanuli

Utara (lihat tabel 3.25) berdasarkan data tahun 2015 yang bekerja

pada sektor Pertanian sebagai sebanyak 84,74 %, pada sektor jasa

11.30 % sedangkan pada sektor manufaktur (industri/pengolahan)

hanya 3,96 % dan terjadi pergeseran pada tahun 2018 yang bekerja

disektor pertanian menurun menjadi hanya 67,78 % di sektor

manufaktur turun menjadi 2,47 % sedangkan disektor jasa naik

menjadi 29,76 %.

Tabel 3.25. Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara

Berumur 15 Tahun keatas menurut Lapangan Usaha Jenis dan Jenis Kelamin , 2015 dan 2018

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan

Tapanuli Utara

2015

Tapanuli Utara

2018

(1) (2) (3) (4) (4)

1 Pertanian 83,36 86,09 84,74 67,78

2 Manufaktur 2,76 5,12 3,96 2,47

3 Jasa 13,88 8,79 11,30 29,76

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

3.3 Mobilitas Penduduk

Mobilitas Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

persebaran penduduk dan menjadi salah satu faktor yang mendorong

perubahan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Mobilitas penduduk

yang tidak terkendali akan menyebabkan penurunan daya dukung

dan daya tampung lingkungan. Kepadatan penduduk dialami oleh

daerah perkotaan merupakan salah satu potret yang mencerminkan

data jumlah penduduk yang besar menempati luas daerah yang

sangat terbatas.

Faktor Penggerak Migrasi Netto Positif Aspek Ekonomi

Tren migrasi out lebih tinggi dibandingkan migrasi in pada periode

tahun 2015 sampai dengan 2017, tetapi terjadi perubahan pada

tahun 2018 jumlah dan persentase penduduk migrasi in lebih banyak

49


dibandingkan migrasi out yakni sebanyak 8.537 migrasi in dan

sebanyak 8.049 migrasi out sehingga migrasi nettonya positif 488 atau

sekitar 0,002 % (lihat data pada tabel 3.26.)

Tabel 3.26. MIGRASI IN, MIGRASI OUT DAN MIGRASI NETTO

MIGRASI TAHUN

2015 2016 2017 2018

MIGRASI IN 11.708 16.726 6.246 8537

% 3,99 5,66 2,10 2,10

MIGRASI OUT 19.570 30.963 38.184 8049

% 6,67 10,47 12,82 12,82

MIGRASI NETTO -7.862 -14.237 -31.938 488

% -2,68 -4,82 -10,72 0,002

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit

wilayah. Kepadatan penduduk Tapanuli Utara sebagaimana yang

terdapat pata tabel 3.27 dibawah ini menunjukkan terus mengalami

peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di

Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk

Tapanuli Utara sebesar 77,34 jiwa per Km² naik menjadi 77,92 jiwa

pada tahun 2016, kemudian naik lagi menjadi 78,50 jiwa pada tahun

2017 serta menjadi 79,05 jiwa per km2 pada tahun 2018.

Tabel 3.27. Kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2018

Tahun 2015 2016 2017 2018

Kepadatan 77,34 77,92 78,50 79,05

Jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Tarutung yaitu sebanyak

391 jiwa per Km² dengan luas wilayah 107,68 km (2,84 %) dari

seluruh luas wilayah kabupaten Tapanuli Utara dihuni oleh penduduk

sebayak 42.125 jiwa (14,15%) dari jumlah seluruh penduduk

kabupaten Tapanuli Utara, kecamatan Muara 176 jiwa per Km².

Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah

50


kecamatan Adiankoting dan Garoga masing-masing dengan kepadatan

29 jiwa per Km² dengan luas wilayah untuk kecamatan Adiankoting

seluas 502,9 km2 (13,26%) dengan jumlah penduduk sebanyak

14.798 jiwa (4,97%), dan kecamatan Garoga seluas 567,58 km2

(14,96 %) dihuni oleh penduduk sebanyak 16.614 jiwa (5,58 %). Hal

ini dapat kita lihat pada data tabel 3.28 dibawah ini.

Tabel. 3.28. Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan Luas Wil % Jlh Penduduk % Kepadatan

1. Parmonangan 257,35 6,78 13.891 4,66 54

2. Adiankoting 502,9 13,26 14.798 4,97 29

3. Sipoholon 189,2 4,99 23.744 7,97 125

4. Tarutung 107,68 2,84 42.125 14,15 391

5. Siatas Barita 92,92 2,45 13.929 4,68 150

6. Pahae Julu 165,9 4,37 12.529 4,21 76

7. Pahae Jae 203,2 5,36 11.272 3,79 55

8. Purbatua 191,8 5,06 7.641 2,57 40

9. Simangumban 150 3,95 7.786 2,61 52

10. Pangaribuan 459,25 12,11 28.514 9,57 62

11. Garoga 567,58 14,96 16.614 5,58 29

12. Sipahutar 408,22 10,76 26.169 8,79 64

13.Siborongborong 279,91 7,38 47.098 15,81 168

14. Pagaran 138,05 3,64 17.642 5,92 128

15. Muara 79,75 2,10 14.054 4,72 176

3.793,71 100 297.806 100 78,50

Sumber: Tapanuli Utara Dalam Angka 2018

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi distribusi dan persebaran

penduduk yang tidak merata di kabupaten Tapanuli Utara yang dapat

berdampak terhadap kurang meratanya hasil pembangunan serta

terjadinya kesenjangan kesejahteraan di Tapanuli Utara.

3.4 Pembangunan Keluarga

Keluarga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal

dalam suatu rumah yang masih mempunyai hubungan

kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi

dan lain sebagainya.

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota diperlukan

dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan

pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan,

51


kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Dengan

menggunakan informasi dalam Kepala Keluarga (KK), didapatkan data

dasar kependudukan, potensi keluarga serta besaran keluarga di

suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu. Berdasarkan KK

ini pula pemerintah dapat melakukan intervensi misalnya untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin maupun intervensi

untuk anggota keluarga yang menyandang cacat dan memerlukan

pertolongan.

Selain itu, akan ditampilkan pula data mengenai jumlah keluarga dan

rata-rata jumlah anggota keluarga. Banyaknya jumlah anggota

keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan

dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin

kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat

kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya

digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar

menjadi keluarga kecil.

Dapat diketahui bahwa jika dibandingkan jumlah penduduk

kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 299.881 jiwa pada tahun 2018

dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 57.985 kk maka rata-

rata anggota keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018

sekitar 5,2 jiwa yang terdiri dari dua orangtua (ibu dan bapak) beserta

sekitar 3,2 anak.

Pembangunan keluarga ditujukan agar Terwujudya keluarga

Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan

bertakwa kepada Tuhan YME yang meliputi: Keluarga yang bertakwa

kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah

menurut hukum negara dan agama, Keluarga sejahtera, sehat, maju,

mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender

dengan jumlah anak ideal (dua), Keluarga yang berketahanan sosial,

keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga

berwawasan nasional, yang mampu mengembangkan kepribadian dan

budaya bangsa Indonesia, Keluarga yang berkontribusi kepada

52


masyarakat yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya

serta keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta

berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak,

patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagian kuluarga di Tapanuli Utara dalam kondisi sangat rentan

(kemampuan keluarga melaksanakan fungsinya menjadi lemah)

terhadap kecepatan kemajuan dan perubahan perkembangan global

baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sehingga dampaknya

banyak terjadi berbagai tindakan dan kondisi yang melemahkan

penduduk sebagai sumber daya manusia yang mampu bersaing

ditengah penduduk dunia.

Kondisi tersebut dapat kita perhatikan antara lain tentang jumlah

keluarga pra sejahtera yang masih ada sebanyak 1.914 kk atau sekitar

0,33 % dari jumlah keluarga sebanyak 57.985 kk.

disamping itu terdapat keluarga yang termasuk penyandang masalah

sosial mulai dari anak terlantar, lansia terlantar, kekerasan dalam

rumah tangga, anak jalanan, ketergantungan narkoba, HIV/Aids,

ekspolaitasi anak, pekerja anak, penduduk berkebutuhan khusus dan

lain sebagainya.

Jumlah penduduk miskin juga masih besar sebanyak 29.238 jiwa

atau sekitar 9,75 % walaupun telah terjadi penurunan dari tahun

2017 sebesar 11,35 %. Kondisi keluarga dan penduduk miskin

kabupaten Tapanuli Utara sebagamana diuraikan diatas dapat dilihat


Tabel 3.29. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Tapanuli Utara, 2015-2018

Tahun Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Jumlah Penduduk Miskin

(1) (2) (3)

2015 33.700 11,41

2016 33.200 11,25

2017 33.750 11,35

2018 29.238 9,75

53


Oleh sebab itu pembangunan keluarga menjadi sangat penting sebagai

institusi atau unit terkecil tempat penduduk bersosialisasi yang

harus dijadikan parameter dan sasaran pembangunan kependudukan

dan sebagai indikator keberhasilannya adalah seberapa besar tingkat

kemampuan keluarga dapat melaksanakan fungsinya.

3.5 Manajemen Data Base Kependudukan

Dalam pembangunan Kependudukan, Administrasi Kependudukan

sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara dalam rangka

pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk,

melalui pelayanan publik dalam bentuk dokumen kependudukan

(Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen Akte-akte

Catatan Sipil).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang

nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara

Nasional dalam menyediakan Data Penduduk (Database

Kependudukan) yang terjamin akurasinya dan terkini, Pemerintah

mempunyai 3 (tiga) program strategis , yaitu :

1. Melaksanakan pemutakhiran Data Kependudukan

2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Dapat diinformasikan bahwa jumlah Wajib E KTP di Kabupaten

Tapanuli Utara pada tahun 2018 mencapai 234.076 dari total

penduduk usia 17 tahun keatas yang ada. Sedangkan jumlah Wajib

KTP pada tahun 2015 adalah sebanyak 195.956 orang, hal ini

mengalami peningkatan sebanyak 38.120 orang.

Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk Kabupaten Tapanuli

Utara pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 151.215 orang jika

54


dibandingkan dengan jumlah kepemilikan akte kelahiran pada tahun

2015 sebanyak 92.237 orang, maka mengalami peningkatan sebanyak

58.978 orang.

Tentang kepemilikan akta kematian di Kabupaten Tapanuli Utara

pada tahun 2018 sebanyak 3.920 orang, terjadi kenaikan sebanyak

2.149 orang dibanding tahun 2015 sebanyak 1.771 orang.

Sedangkan kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara

pada tahun 2018 sebanyak 68.744 kk, terjadi kenaikan sebanyak

13.450 kk dibanding tahun 2015 sebanyak 55.294 kk. Kondisi

tersebut diatas dapat dilihat dalam data di tabel 3.30 berikut ini.

Tabel 3.30. PENDUDUK YANG MEMILIKI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KTP, AKTE DLL)

Kepemilikan Administrasi Penduduk 2015 2016 2017 2018

e KTP 195.956 203.411 208.347 234.076

Akte Kelahiran 92.237 114.815 135.604 151.215

Akte Kematian 1.771 2.544 3.246 3.920

Kartu Keluarga 55.294 60.553 63.707 68.744

Sumber data: Dinas Dukcapil Kabupaten Tapanuli Utara

55


BAB IV

KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

Sesuai dengan kondisi kependudukan yang diuraikan dalam bab-bab

sebelumnya, bahwa berbagai isu strategis di bidang kependudukan yang

meliputi indikator-indikator pada aspek pengendalian kuantitas penduduk,

peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk,

pembangunan keluarga serta penataan data base dan informasi penduduk

memperlihatkan masih adanya tingkat kesenjangan yang berbeda antara

satu wilayah dengan wilayah yang lain. Artinya di masa mendatang

kabupaten Tapanuli Utara dihadapkan pada persoalan-persoalan untuk

memeratakan hasil-hasil pembangunan.

Oleh sebab itu perlu dikaji dan dianalisa berbagai kondisi baik dari aspek

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal

(peluang dan ancaman) dalam upaya pembangunan kependudukan di

Kabupaten Tapanuli Utara

4.1 Kekuatan

Adapun kekuatan dalam Pembangunan Kependudukan di Kabupaten

Tapanuli Utara saat ini maupun yang akan datang adalah sebagai

berikut ;

1. Dalam aspek kuantitas penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk

yang sudah rendah berada pada posisi 0,86 % pada tahun 2018,

disamping itu terjadi peningkatan usia kawin pertama bagi

perempuan sebesar 22,3 tahun.

2. Struktur umur penduduk muda yakni adanya penduduk usia

dibawah 15 tahun yang cukup besar di atas 35,5 % yang

memberikan peluang untuk mendapatkan potensi akan

tersedianya kelompok penduduk usia muda yang terampil dan

mandiri dimasa yang akan datang.

56


3. Rata-rata lama sekolah berada pada posisi ke empat tertinggi dari

25 kabupaten (diluar kota) se Sumatera Utara yakni 9,31 tahun

dibawah Toba Samosir (10,08 tahun), Karo (9,50 tahun), Deli

Serdang (9,48 tahun)

4. Dari segi kualitas kesehatan adanya kondisi yang sudah mulai

membaik jika dilihat tentang kasus Gizi buruk dan kurang

semakin menurun 30 kasus pada tahun 2015 menjadi sebanyak

23 kasus pada tahun 2018. Kasus kematian ibu melahirkan

sebanyak 6 jiwa pada tahun 2015 turun menjadi hanya 1 jiwa

pada tahun 2018, dan kematian bayi dari sebanyak 99 jiwa pada

tahun 2015 turun menjadi 21 jiwa pada tahun 2018.

5. Dari aspek ekonomi, terdapat penurunan penduduk miskin

dengan persentase dibawah angka dua digit atau dibawah 10

persen yakni sebesar 9,75 %, dan dengan PDRB perkapita atas

dasar harga berlaku yang setiap tahunnya terus meningkat dari

19,960.000 pada tahun 2015 menjadi Rp. 24,330.000,- pada

tahun 2018.

6. Mobilitas penduduk kabupaten Tapanuli Utara beberapa tahun

sebelumnya cenderung lebih sedikit yang masuk (migrasi In)

dibanding yang keluar (migrasi Out), namun demikian terjadi

perubahan pada tahun 2018 jumlah penduduk yang masuk

(migrasi in) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang

keluar (migrasi out)

7. Dalam bidang Pembangunan Keluarga di Tapanuli Utara telah

memiliki data mikro keluarga sehingga dapat diketahui jumlah

keluarga yang telah sejahtera dan yang belum sejahtera. Saat ini

terdapat keluarga yang sejahtera sebanyak 99,97 % yang semakin

lama semakin meningkat. Keluarga yang memiliki kemampuan

menyejahterakan keluarganya tersebut menjadi potensi yang

cukup besar dalam mengembangkan strategi pemberdayaan

keluarga dalam mewujudkan keluarga berkulitas.

8. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah memiliki

berbagai sumber data baik dari catatan dan statistik administrasi

57


kependudukan catatan sipil, hasil Sensus Penduduk, SDKI,

Susenas, hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara

rutin/reguler, data mikro keluarga (hasil pendataan keluarga),

serta hasil sensus, survei dan data statistik rutin sektor lainnya.

9. Dalam aspek dukungan lainnya adanya dukungan politis dan

dukungan operasional dari semua pihak baik dari legislatif, pihak

swasta dan berbagai lapisan masyarakat, telah memberikan

perhatian, dorongan dan dukungan yang sangat besar dalam

pembangunan kependudukan di Tapanuli Utara dengan

dituangkannya kedalam RPJMD. serta adanya jaringan

kelembagaan sampai tingkat lini lapangan dan partisipasi

masayarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

kependudukan seperti PPKBD, Sub PPKBD serta kader PKK, kader

KB dan sebagainya.

4.2 Kelemahan

Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Tapanuli

Utara telah memberikan dampak positif namun tetap masih adanya

kelemahan yang dihadapi antara lain :

1. Pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan fertilitas yang

masih cukup tinggi yakni 4,0 anak mengakibatkan lambatnya

kondisi penduduk tumbuh seimbang serta masih lamanya waktu

akan terjadinya bonus demografi di Tapanuli Utara yang ditandai

dengan terjadinya angka ketergantungan atau depedency ratio

yang masih tinggi yakni sebesar 78,6 pada tahun 2018.

2. Tingkat efektifitas kesertaan dari PUS ber KB yang sangat rendah

baik peserta KB Aktif maupun peserta KB Baru sehingga tidak

banyak pengaruhnya untuk menurunkan fertilitas.

3. Masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan

pendidikan di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, serta masih

rendahnya minat dan perhatian untuk mengembangkan

pendidikan vokasional untuk menciptakan penduduk yang kreatif,

innovatif, trampil dan mandiri dan mampu mengembangkan sektor

58


industri pengolahan terhadap hasil dari sektor pertanian dan

perkebunan.

4. Masih terjadinya angka kelahiran bayi yang memiliki berat badan

yang rendah serta gizi kurang bahkan gizi buruk (16,8%) yang

didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan

kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah dujangkau

termasuk Pos Pelayanan Terpadu dsb.

5. Kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah dalam menjaga

serta memelihara kesehatan keluarganya, memeriksakan ibu

hamil, memeriksakan bayi serta pemberian gizi, immunisai dll

serta lingkungan yang sehat merokok disembarangan tempat

termasuk pengolahan limbah atau sampah.

6. Persebaran penduduk yang tidak merata serta kepadatannya yang

membutuhkan penataan sehingga terciptanya keseimbangan

antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung

lahan atau lingkungan.

7. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera yang secara persentase sedikit

namun secara komulatif relatif masih cukup banyak 1.914 kk yang

perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dientaskan

dan ditingkatkan menjadi keluarga yang sejahtera.

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi

kependudukan serta belum sepenuhnya dilakukan pelayanan

administrasi kependudukan yang prima, data dan informasi

penduduk yang belum terintegrasi serta pemanfaatannya dalam

sistem pengambilan keputusan pembangunan berwawasan

penduduk.

9. Kurangnya terjadi saling bersinergi (Concerted Efforts)

terintegrasinya berbagai kebijakan dan program pembangunan

diantara Pemangku Kebijakan Pembangunan Kependudukan

(Pengendalian Kuantitas, Pengembangan Kualitas, Penataan

Mobilitas, Pembangunan Keluarga dan Data Base Penduduk).

59


10. Terbatasnya jumlah tenaga Penyelenggara Pembangunan

kependudukan baik dalam aspek pengendalian kuatitas penduduk

(tenaga lapangan KB, kader KB), aspek kualitas penduduk ( tenaga

medis, guru ), tenaga lainnya seperti tenaga pencacah administrasi

penduduk dan sebagainya.

4.3 Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan

pembangunan kependudukan antara lain :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah maka semakin jelas kewenangan

serta pembagian urusan sehingga menjadikan Program

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nasional menjadi

salah satu urusan wajib bagi daerah kabupaten/kota serta adanya

kelembagaan tersendidiri (OPD) yang mengurusi nya

2. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap

pembangunan Kependudukan dan KB menjadi bagian dari

Prioritas nasional maupun daerah yang dituangkan dalam RPJMN

dan RPJMD serta berbagai dokumen perencanaan nasional

maupun daerah

3. Berbagai sumber pembiayaan yang tersedia baik APBN, APBD,

DAK, APBDes serta berbagai sumber keuangan masyarakat yang

dapat menjadikan Program Pembangunan Kependudukan semakin

baik

4. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mendukung upaya

mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan

kembali peran dan fungsi keluarga dalam upaya meningkatkan

kualitas penduduk dan keluarga melalui peningkatan pendidikan,

pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga. Sikap

dan perilaku yang kondusif masyarakat ini memberikan peluang

bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk

memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya,

terutama dalam memberikan peran dan kedudukan perempuan

60


sebagai mitra sejajar kaum pria dalam segala aspek kehidupan,

baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya

pengembangan dalam memberikan peluang bagi upaya-upaya

peningkatan efektifitas dan efisiensi serta mutu pelayanan

pembangunan kependudukan.

6. Perkembangan tehnologi informasi juga memberikan peluang

mempermudah penyediaan dan akses data base dan informasi,

pengembangan jaringan informasi dan komunikasi serta

pemanfaatannya, termasuk penyediaan data mikro keluarga

bersekala nasional. Disamping itu, pengembangan tehnologi tepat

guna yang mampu menyediakan perangkat yang dibutuhkan bagi

pembangunan berwawasan kependudukan.

7. Meningkatnya dukungan dan partisipasi para mitra kerja dalam

mendukung penyelenggraan pembangunan kependudukan serta

sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah dari

Universitas/Perguruan Negeri maupun swasta para Tokoh Lintas

Agama dan para Stakeholders lainnya.

8. Keberadaan pusat pelatihan dan penelitian berbagai program

dalam Pembangunan Kependudukan. Dukungan komitmen

Internasional, yaitu adanya dan disetujuinya oleh Pemerintah

Indonesia berbagai komitmen dan kesepakatan internasional

seperti ICPD Cairo tahun 1994, dan MDGs tahun 2000, serta yang

terakhir dan sedang menjadi salah satu acuan dalam perencanaan

pembangunan nasional yaitu SDGs yang memberikan dasar

kerjasama upaya global untuk meningkatkan kualitas dan hak-

hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kualitas

sumber daya manusia, kesetaraan Gender, peningkatan

kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

9. Adanya peluang bonus demografi (peduduk usia produktif 15-64

tahun jumlahnya semakin besar) yang puncaknya diperkirakan

terjadi diatas tahun 2040-an yang akan datang, apabila

pengelolaan pembangunan kependudukan yang akan datang dapat

61


diarahkan untuk peningkatan kualitas penduduk, maka penduduk

Tapanuli Utara akan menjadi kekuatan pembangunan dan jika

tidak dapat dikelola dengan baik, maka peluang bonus demografi

tersebut akan hilang dan tidak ditemukan di kabupaten Tapanuli

Utara.

4.4. Ancaman

Disamping kekuatan dan kelemahan yang dihadapi, Pembangunan

Kependudukan dikabupaten Tapanuli Utara, masih menghadapi

berbagai tantangan atau ancaman, antara lain:

1. Dalam aspek kuantitas penduduk masih terdapat kelambatan

penurunan fertilitas yang cukup besar 4,0 anak yang disebabkan

adanya keinginan yang kuat terhadap keinginan anak ideal yang

lebih dari dua anak serta adanya pengaruh dari adat dan budaya

yang berlaku.

2. Dalam bidang kualitas penduduk khususnya pada aspek

pendidikan masih belum adanya keserasian dalam pengintegrasian

kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional dari

tingkat pusat, provinsi dan daerah kab/kota. Demikian pula dalam

aspek pembangunan kesehatan serta pembangunan dalam bidang

perekonomian yang belum saling mendukung dan terintegrasi

3. Pada aspek penataan mobilitas dan penataan kepadatan serta

persebaran penduduk yang diselaraskan dengan daya tampung

dan daya dukung lingkungan, adanya kondisi yang mengakibatkan

migrasi in yang tinggi dari penduduk pada kelompok usia tua (non

produktif) adanya jumlah penduduk diatas enam puluh tahun

semakin banyak yakni lebih dari 12 % pada tahun 2018 kondisi

dimana terjadinya agging populotion.

4. Ancaman yang dihadapi dari segi pembangunan keluarga, adalah

kemampuan keluarga dalam menghadapi kecepatan

perkembangan dan kemajuan global sehingga jika tidak

62


diberdayakan secara dini dan baik akan menjadikan keluarga-

keluarga di Tapanuli Utara semakin rentan untuk memenuhi

kebutuhan dan menjalankan fungsi keluarganya serta semakin

meningkatnya keluarga yang tidak memiliki tabungan.

5. Kondisi perekonomian dunia yang memburuk serta ketidak

mampuan pemerintah pusat mengatasi persoalan persoalan serta

dampak ekonomi global membuat rendahnya daya beli masyarakat

sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin menurun,

lambatnya penurunan angka kemiskinan, serta mulai terjadinya

gejala dampak dari kemajuan yang pesat dalam bidang industri

teknologi yang dewasa ini terjadinya revolusi industri 4,0

6. Bervariasinya dukungan dan komitmen pemerintah

Kabupaten/Kota tentang pentingnya Program Pembangunan

Berwawasan Kependudukan dalam rangka pembangunan

berkelanjutan.

7. Seiring dengan berkembangnya pengaruh globalisasi dan informasi

dewasa ini, serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan

demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan

pula ancaman baru dalam upaya memberikan pelayanan yang

harus semakin berkualitas, dan meningkatkan perhatian terhadap

pemenuhan dan hak-hak penduduk, serta semakin derasnya arus

informasi dan globalisasi akan berdampak pula terhadap

masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan nilai luhur

budaya bangsa, yang akan mengancam ketahanan keluarga.

63


BAB V

ISU STRATEGIS DAN ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN

YANG DIINGINKAN

Untuk menjamin dan mempercepat proses terwujudnya tujuan

pembangunan di berbagai sektor di kabupaten TapanuliUtara, maka

pembangunan kependudukan dirasakan merupakan suatu

hal yang sangat penting terutama menyangkut karakteristiknya seperti

pertumbuhan, kepadatan, penyebaran, kematian dan kelahiran.

Pengetahuan tentang keadaan kependudukan sangat mempengaruhi

kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam berbagai bidang seperti

pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan ketenaga kerjaan. Hal

ini sekaligus menunjukkan bahwa masalah pembangunan tidak dapat

terlepas dari masalah kependudukan. Oleh karena itu strategi kebijakan

pembangunan harus berprinsip kepada integrasi kebijakan pembangunan

kependudukan.

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan

pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan

prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu

strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan population

mainstreaming. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan

mendasarkan pada prinsip people centered development untuk mencapai

pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanannya harus

mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu langkah pertama

adalah melakukan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan,

baik di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan sampai ke tingkat

desa/kelurahan.

Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan

dengan kebijakan pembangunan lainnya sejak tahap perumusan,

implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring. Dengan

memperhatikan bahwa kondisi dari semua aspek di setiap kecamatan

bahkan di desa desa homogen, maka disparitas yang terjadi antar wilayah

kecamatan dan desa harus menjadi pertimbangan utama dalam

64


merumuskan strategi. Strategi yang ditetapkan tidak harus bersifat

tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap

kecamatan, desa dan kelurahan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi

diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara bottom-up dan top-

down.

Keadaan jumlah dan pertumbuhan serta persebaran penduduk menurut

kecamatan ternyata masih menunjukkan kondisi yang beragam. Tentunya

hal ini disebabkan oleh peranan faktor kelahiran, kematian dan migrasi

yang memang berbeda-beda di setiap kecamatan, desa/kelurahan.

Peranan ketiga faktor tersebut tentunya juga terkait dengan kebijakan dan

program-program dijalankan pada masing-masing kecamatan,

desa/kelurahan yang telah dijalankan sebagai komitmen dalam upaya

pengendalian kuantitas penduduk.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, secara otomatis akan menjadi

beban pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk kesehatan,

pendidikan, pangan, sandang, papan dan lainnya yang terkait dengan

kebutuhan rakyat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi

penggerak ekonomi yang kuat jika penduduknya berkualitas, namun

jumlah penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas akan menjadi beban

pembangunan.

Mengacu kepada kenyataan tersebut, maka isu-isu strategis

kependudukan di Kabupaten TapanuliUtara ke depan adalah menyangkut :

1. Dalam aspek kuantitas penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk yang

berada pada posisi 0,85 % setiap tahunnya, dapat diturunkan lagi

secara konsisten dengan upaya penurunan Total Fertility Rate (TFR)

yang signifikan menjadi 2,5 anak, disamping upaya mempertahankan

usia kawin pertama bagi perempuan sebesar yang selama ini sudah

berhasil dalam mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan

terjadinya kondisi Depedency Rasiomenju Bonus Demografi.

2. Efektifitas kesertaan PUS ber KB untuk menurunkan fertilitas dengan

segmentasi sasaran dipokuskan kepada PUS Usia Muda Paritas

Rendah (PUS MUPAREN) serta peserta KB baru yang benar benar

65


murni bukan dari peserta KB ganti cara yang dicatat sebagai peserta

KB baru, serta PUS yang sudah tidak ingin punya anak lagi atau yang

ingin menunda kehamilannya tetapi belum terlayani dalam pemakaian

alat atau obat kontrasepsi (unmetneed).

3. Peningkatan Advokasi dan KIE serta Promosi dalam penerimaan

masyarakat terdapat adanya keinginan yang kuat terhadap jumlah

anak ideal yang lebih dari dua anak akibat adanya pengaruh budaya

dan adat yang berlaku.

4. Mempertahankan partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang

bersekolah SD telah 100% dan usia 13-18 tahun yang bersekolah di

SLTP dan SLTA masing masing menjadi sebesar 100 % serta

membantu penduduk usia 19-24 yang berpotensi mengikuti

pendidikan tinggi.

5. Membangun pendidikan vokasional (formal dan non formal) untuk

menciptakan penduduk yang kreatif, inovatif, terampil dan mandiri

dan mampu mengembangkan sektor industri pengolahan terhadap

hasil dari sektor pertanian maupun perkebunan.

6. Meningkatkan kualitas kesehatan dari kondisi yang sudah mulai

membaik saat ini kearah yang semakin lebih berkualitas menuju

penduduk yang sehat dan produktif serta menuju penduduk tumbuh

seimbang antara kelahiran dengan kematian.

7. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menjaga serta

memelihara kesehatan keluarganya, memeriksakan ibu hamil,

memeriksakan bayi serta pemberian gizi, immunisai serta lingkungan

yang sehat, merokok tidak disembarangan tempat termasuk

pengolahan limbah atau sampah.

8. Meningkatkan ekonomi penduduk, dengan menurunkan jumlah

penduduk miskin, meningkatkan PDRB perkapita, daya beli,

menurunkan jumlah pengangguran serta meningkatkan pemerataan

hasil pembangunan.

66


9. Menata dan memobilisasi perpindahan, pemerataan danke padatan

penduduk untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk

dengan daya dukung dan daya tampung lahan dan lingkungan.

10. Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera dan berkualitas melalui

berbagai strategi Pembangunan Keluarga yakni Program Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Program Keluarga

Harapan, Program Kelompok Usaha Bersama, Pembinaan Ketahanan

Keluarga melalui berbagai kelompok kelompok kegiatan dan

Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

11. Penataan manajemen database dan informasi kependudukan melalui

pelayanan prima kepada penduduk yang mengurus administrasi

kependudukan atau catatan sipil, pengintegrasian kedalam proses

adanya satu data serta pemanfaatan data base dan informasi

penduduk dalam berbagai pengambilan kebijakan.

12. Membangun kemitraan untuk mendapatkan dukungan politis dan

dukungan operasional dari semua pihak baik dari legislatif, pihak

swasta dan berbagai lapisan masyarakat.

13. Meningkatkan sinergisitas serta terintegrasinya berbagai kebijakan

dan program pembangunan diantara Pemangku Kebijakan

Pembangunan Kependudukan (Pengendalian Kuantitas, Peningkatan

Kualitas, Penataan Mobilitas, Pembangunan Keluarga dan Data Base

Penduduk).

14. Meningkatkan ketersediaan dan pendayagunaan tenaga Penyelenggara

Pembangunan kependudukan baik dalam aspek pengendalian

kuatitas penduduk (tenaga lapangan KB, kader KB), aspek kualitas

penduduk (tenaga medis, guru), tenaga lainnya seperti tenaga

pencacah administrasi penduduk dan sebagainya.

15. Mengantisipasi berkembangnya pengaruh globalisasi dan informasi

serta tumbuhnya nilai-nilai baru dalam pelaksanaan demokrasi dan

penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan pula tantangan

baru dalam upaya memberikan pelayanan yang harus semakin

berkualitas, akan berdampak pula terhadap masuknya nilai-nilai baru

67


yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa, yang akan

mengancam ketahanan keluarga.

16. Membangun Saranadan Prasarana yang dibutuhkan dalam

Pembangunan Kependudukan dari berbagai sumber pembiayaan yang

tersedia baik APBN, APBD, DAK, APBDes serta berbagai smber

keuangan masyarakat

Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti diatas maka diperlukan

perumusan ―Grand Design Pembangunan Kependudukan‖ yang di desain

untuk menjadi acuan pembangunan kependudukan meliputi pengendalian

kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan

persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga,

dan pembangunan database kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan sangat diperlukan untuk

menghindari terjadinyaledakan penduduk dan masalah kependudukan

lainnya. Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mencakup

besaran-besaran yang harus diperhatikan dalam upaya untuk mengatasi

masalah kependudukan. Secara operasional, untuk setiap periode atau

tahapan 5 (lima) tahunan perlu disusun semacam peta jalan (road-map)

yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program-

progrsm pokok yang perlu dilakukan dalam upaya pelaksanaan

pembangunan kependudukan ke depan. Road-map ini diharapkan

berfungsi sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam

penyusunan langkah-langkah program dan kegiatan dalam mendukung

upaya pembangunan kependudukan.

Road-map Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mencakup

kurun waktu 2020 sampai dengan 2045 dengan periode lima tahunan.

Road-map dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran

pembangunan kependudukan akan dan telah dapat dicapai, baik yang

mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas

penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk,

pembangunan keluarga, dan pembangunan database kependudukan.

Secara garis besar, tujuan road-map, sasaran lima tahunan serta

keterkaitan Grand Design dengan road-map tersaji pada uraian berikut.

http://arsipberita.com/show/tag/terjadinya

http://arsipberita.com/show/tag/terjadinya

68


5.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk yang Diinginkan dan

Pokok-Pokok Pembangunan

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah

tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama

(seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi

stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS),

adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,0 per perempuan

atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1

per perempuan.

Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan kabupaten

Tapanuli Utara ini bertujuan untuk terciptanya kondisi penduduk

tumbuh seimbang, diperkirakan akan tercapai pada tahun 2045

keatas dimana TFR saat itu diperkirakan menurun menjadi 2anak,

dan NRR menjadi 1 tahun 2045. Kondisi ini akan dipertahankan terus

sampai dengan tahun tahun selanjutnya.

Patut dicermati bahwa TFR dan NRR tidak dimaksudkan untuk terus

menurun sampai dibawah 1,85, karena jika itu terjadi maka pada

jangka panjang penduduk Tapanuli Utarabisa mengalami penurunan

seperti fenomena yang terjadi di negara-negara maju yang TFR nya

telah di bawah 1,5 per wanita dan bahkan ada yang di bawah 1 per

wanita. Penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat

rendah akan mengakibatkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia)

akan sangat besar sehingga akan menyebabkan masalah tersendiri

yang tidak kalah peliknya.

Tidak kalah pentingnya adalah bahwa bonus demografi akan terjadi di

tanah air pada kurun waktu 10 tahun ke depan atau mulai 2025.

Bonus ―ledakan‖ kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat

krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas.

Modal untuk pembangunan adalah kualitas SDM. Salah satu tanda

bonus demografi adalah angka ketergantungan di bawah 50 persen,

69


artinya setiap seratus orang penduduk usia produktif menangung

sekitar50 orang penduduk usia nonproduktif. Berdasarkan kelompok

umur, penduduk dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu muda (0-14

tahun), menengah (15-64 tahun), dan tua (65 tahun keatas).

Pengelompokan penduduk yang terkait dengan kemampuan

berproduksi secara ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi penduduk

nonproduktif dan penduduk usia produktif. Penduduk nonproduktif

terdiri dari penduduk yang berumur 0-14 tahun dan penduduk yang

berumur 65 tahunkeatas. Kelompok penduduk usia produktif adalah

penduduk yang berumur 15-64 tahun.

Angka beban ketergantungan Tapanuli Utara saat ini adalah sebesar

78,6 persen, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif

menanggung sekitar 79 penduduk usianonproduktif.

Hasil sensus penduduk 2010 yang diproyeksikan sampai tahun 2035

menunjukkan tren yang semakin menurun namun selanjutnya terjadi

peningkatan kembali sehingga semakin lama semakin kecil

diharapkan untuk mendapatkan kesempatan mengalami bonus

demografi

Tidak berbeda dengan keadaan secara umum, maka di TapanuliUtara

peluang bonus demografi ke depan kemungkinan juga akan dialami

apabila Program Keluarga Berencana benar-benar dapat diberhasilkan

dengan baik dalam kurun waktu sepuluh tahun atau lebih yang akan

datang.

Selanjutnta periode dua dekade ke depan adalah momentum yang

harus dijadikan periode investasi besar-besaran dibidang sumber

daya manusia, khususnya dibidang pendidikan. Agar tidak kehilangan

momentum tersebut harus dipastikan agar generasi muda memiliki

kompetensi dan menjadi insan yang produktif. Dalam mewujudkan

SDM tangguh dan berkualitas untuk menikmati bonus demografi,

peran serta pemerintah daerah sangat penting dan relevan untuk

bersinergi dan bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka

mengembangkan SDM melalui penyediaan akses pendidikan dan

70


keterampilan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan strategis

pembangunan di daerah.

Gambar 5.1. Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Diinginkan

Tabel 5.1. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan

Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk KabupatenTapanuli

Utara 2020-2045

Indikator/

Parameter

Periode Roadmap 2020-2045

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Laju Pertubuhan Penduduk(%)

0,70 0,80 0,70 0,60 0,50 0,30

Total Fertlity Rate (Rata-rata wanita punya

anak)

3,84 3,50 3,17 2,83 2,49 2,15

Contraception Prevalance Rate

(Persentase Kesertaan KB)

43,66 48,63 53,60 57,32 62,91 68,50

Usia Kawin Pertama bagi Wanita

23,31 23,2 23,3 23,5 23,7 23,9

ROADMAP 2020-2025

ROAD MAP 2031-2035

Terkendalin

ya jumlah

dan laju

pertumbuh

an

penduduk

Terkendaliny

a jumlah dan

laju

pertumbuhan

penduduk

Terkendaliny

a jumlah dan

laju

pertumbuhan

penduduk

Tercapainya

kondisi

penduduk

tumbuh

seimbang (PTS)

Bertahannya

kondisi

penduduk

tumbuh

seimbang

sebagai

prasyarat

penduduk

tanpa

pertumbuhan

(PTP)

ROAD MAP 2026-2030

ROAD MAP 2036-2040

ROAD MAP 2041-2045

71


Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua

komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan

penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui

program KB yang mengatur :

1. usia ideal perkawinan.

2. usia ideal melahirkan.

3. jarak ideal melahirkan.

4. jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya

dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil

keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan

hal berikut :

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan.

2. penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan.

4. peningkatan kesertaan KB pria.

5. promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program-program Keluarga Berencana

juga dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengintegrasian program pengendalian kuantitas dengan sektor

pembangunan lainnya.

2. Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di

semua segmentasi sasaran wilayah.

3. Penyelenggaraan pelayanan KB harus berlandaskan Hak Asasi

Manusia.

4. Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama,

budaya, etika, dan hak-hak reproduksi.

5. Penyediaan alat kontrasepsi bagi seluruh Pasangan Usia Subur

disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

72


Selanjutnya, penurunan angka kematian bertujuan untuk

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada

seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan

pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan

angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian

pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan

anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya

proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan

perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya

penurunan angka kematian difokuskan pada (1) kesamaan hak

reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses,

kualitas KIE, dan pelayanan, (3) pencegahan dan pengurangan resiko

kesakitan dan kematian, serta (4) partisipasi aktif keluarga dan

masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, maka strategi pengendalian

kuantitas penduduk perlu dilakukan adalah mencapai pertumbuhan

penduduk yang terkendali dan pencapaian windows of opportunity,

maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu,

diperlukan revitalisasi program KB. Dalam melakukan revitalisasi

program KB, pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah

orientasinya dari supplyke demand side approach. Strategi yang

dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi,

kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin.

Berikut adalah penjelasan detailnya.

Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara itu,

desentralisasi dilakukan melalui lima cara. Pertama, memberikan

otoritas yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam

implementasi program KB, salah satunya adalah dengan

memperkuat kelembagaan. Tujuannya adalah melakukan

sinkronisasi dan menghindarkan overlap fungsi dan peran antara

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

73


Sementara itu, strategi kemitraan dilakukan dengan cara

memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan

program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal,

tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan

dan mutual benefits. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan

kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku

kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan

program KB difokuskan pada masyarakat miskin, tertinggal,

terpencil melalui program Kampung KB dengan cara memberikan

subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam

pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial,

budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk yang diinginkan dan


Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan

nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,

sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan

menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya,

berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun

2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan

untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas,

mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja

yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan

kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi.

Paling tidak ada tiga dimensi yang dapat dipakai sebagai landasan

peningkatan kualitas penduduk : Pertama, dimensi kesehatan yakni

meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam rangka

74


menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan

hidup. Kedua, dimensi pendidikan yakni meningkatkan kompetensi

dan daya kompetisi penduduk Tapanuli Utara melalui pendidikan

formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi

kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional, mengurangi

kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan

akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, dimensi

ekonomi, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui

perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk

menurunkan angka kemiskinan.

Selanjutnya, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan

aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di

samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan

bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk,

pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat

pembangunan.

Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan

sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu,

pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan

teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya.

Dengantersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti

kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang

dapat diatasi dengan baik.

Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu

ditingkatkan agar tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya

budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan

motivasi di kalangan penduduk usia produktif dari pada hanya

menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program

"magang" atau "job trainning" perlu dilakukan dalam rangka

mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

75


Gambar 5.3. Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia

SDM

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal:

pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan

kualitas penduduk tahun 2045 adalah penduduk yang sehat, cerdas,

produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang

harus dicapai oleh seluruh penduduk. Kualitas penduduk adalah

kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, produktivitas,tingkat sosial, ketahanan,

kemandirian, dan kecerdasan.

Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan

kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang

bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup

layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan

dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif,

cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu

diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin

menguat.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi

peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pembangunan

Ekonomi

Pembangunan

Pendidikan

Pembangunan

Kesehatan

76


Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka

kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana

diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari

penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu,

strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan

dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak.

Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan

degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi

sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan

treatment penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memerhatikan

diversitas kondisi kesehatan antar wilayah, terutama dalam hal

penyakit, maka setiap strategi, tidak dapat bersifat homogen atau

tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat

kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan

untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi

terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus

ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun

antenatal.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah

memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan,

khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan.

Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan

pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk

mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan

pendidikan antara laki-laki dan perempuannya.

Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi

adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian

dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi

yang dicapai sekarang lebih tinggi dari capaian pada masa

sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut

bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang

77


dan jasa sehingga dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan

diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan

pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan

adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan

fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah. Dalam kondisi

tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat

kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan

tingkat output produksi yang dihasilkan, sementara pembangunan

ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi,

tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi

dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.

Pembangunan Tapanuli Utara telah memberikan hasil yang secara

nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya

kegiatan perekonomian yang didukung oleh makin meningkatnya

ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya

taraf kesejahteraan, dan makin tercukupinya kebutuhan dasar

masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Dalam

pelaksanaan pembangunan ekonomi, telah banyak kemajuan yang

dicapai Kabupaten Tapanuli Utara yang ditunjukkan, baik oleh PDRB

per kapita maupun laju pertumbuhannya yang lebih tinggi dari tahun

tahun sebelumnya, maupun taraf kesejahteraan masyarakat yang

ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti angka melek huruf, angka

kematian bayi, dan usia harapan hidup, yang lebih baik jika

dibandingkan dengan angka rata-rata tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi

ketenagakerjaan di Tapanuli Utara ditandai dengan masih besarnya

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif

rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan

dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya

industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai

penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi TapanuliUtara,

78


memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di

Kabupaten Tapanuli Utara, kondisi tenaga kerja yang tersedia

umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas,

khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya.

Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan

ekonomi TapanuliUtara, tantangannya adalah membentuk serta

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu

sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang

mampu mengisi, menciptakan, memperluas lapangan kerja, dan

kesempatan usaha.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan

investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah

terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan

peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha.

Sehubungan dengan itu, Kabupaten Tapanuli Utara harus mampu

menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk

mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di

wilayah ini. Oleh sebab itu Tapanuli Utara dihadapkan pada masalah

untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi

masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, tantangannya adalah

mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat

menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan

sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Gambar 5.3. Roadmap Kondisi Kualitas Kependudukan Diinginkan

ROADMAP 2020-2025

ROADMAP

2026-2030 ROADMAP

2031-2035 ROADMAP 2036-2040

ROADMAP 2040-2045

Pencapaian

kualitas pendidikan,

kesehatan

dan ekonomi penduduk

yang mapan

Peningkatan

kualitas

pendidikan, kesehatan

dan ekonomi yang mapan

yang didukung

terciptanya

good governance

Pencapaian kualitaspen

duduk kreatif dan

inovatif untuk

meningkatkan kerja

produktif

Peningkata

nkualitas penduduk

kreatif dan inovatif

untuk meningkat-

kan kerja

produktif

Terwujudnya kualitas

penduduk yang

beriman,

maju, mandiri,

mapan dan berkeadilan

di dalam kebhinekaan

79


Akhir dari peningkatan kualitas penduduk adalah terwujudnya

kualitas penduduk atau masyarakat Tapanuli Utara yang beriman,

maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan adalah :

1).Terwujudnya penduduk atau masyarakat Tapanuli Utara yang

beriman yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya

dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang

memiliki sikap yang kuat untuk saling menghargai dan

menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai keluarga

besar masyarakat Tapanuli Utara.


maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan

supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan akal

sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan

menyesuaikan diri dengan perkembangan global, namun tetap

mempertahankan identitas masyarakat Tapanuli Utara.


mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki

kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya

dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan

daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.


mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki daya

tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu

meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup

yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan yang semakin

kecil.


berkeadilan di dalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki

hak dan kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat

yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada kelompok

masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.

80


Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan

di Tapanuli Utara sebagai berikut ;

1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Targetnya adalah meningkatkan APS/APK/APM/Melek huruf serta

meningkatnya rata-rata lama sekolah, pada setiap jenjang, jalur dan

jenis pendidikan memberikan kesempatan kepada semua penduduk

usia prasekolah dan usia sekolah, baik umum, kejuruan,

keagamaan, maupun pendidikan khusus, serta memberikan keadilan

bagi seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan pemberian

pendidikan dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belar 12 tahun.

Demikian pula perluasan kesempatan belajar bagi Anak luar Biasa

(ALB) dan Anak berkebutuhan khusus (ABK), memperbanyak

pendidikan informal dengan memberdayakan perempuan yang

berdaya saing global, melaksanakan Pendidikan Menengah Universal

(PMU) yang bekualitas serta mengembangkan Pendidikan tinggi

sesuai kebutuhan daerah dan berdaya saing global.

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur,

jenis dan jenjang pendidikan sehingga memberikan dukungan yang

berarti bagi bakal kehidupan peserta didik dimasa depan, baik

berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan local (daerah), budi

pekerti, kecakapan hidup, dan jiwa entrepreneur, iptek, olah raga dan

seni, kesehatan dan lingkungan hidup. Serta aspek-apsek

pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya.

Dengan penyiapan berbagai fasilitas, dan melakukan pemetaan dan

kesejahteraan guru mengembangkan dan meningkatkan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) di daerah yang berorientasi pada potensi

daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat

daerah, nasional maupun internasional.

3. Peningkatan Manajemen pendidikan

Targetnya agar meningkatkan kemampuan pengelolaan program

pembangunan pendidikan, baik yang diselanggarakan oleh

81


pemerintah maupun masyarakat yang meliputi perbaikan

kurikulum, proses pembelajaran, kualifikasi dan kompetensi guru,

penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses edukasi.

4. Peningkatan Tata kelola, Akuntabilitas, dan pencitraan Publik

Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan

pendidikan lebih partisipasif, terkoordinasi, dan lebih menyeluruh

terhadap jalur, jenis dan kelembagaan satuan pendidikan.

Meningkatkan pembiayaan dan anggaran serta laporan dan

pertanggungjawabannya secara transparan pada setiap

penyelenggaraan satuan pendidikan. mensinerjikan kebijakan dan

mengatur batas-batas kewenangan penyelenggaraan evaluasi

pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan

sampai ke Kecamatan dan UPT Sekolah dan lembaga satuan

pendidikan serta meningkatkan kualitas, data dan informasi

pendidikan yang cepat, akurat dan dapat dipercaya.

5. Peningkatan Peranserta Masyarakat, dunia perusahaan, dan stake holders

Targetnya adalah diarahkan pada kebersamaan memikul tanggung

jawab antara pemerintah, masyarakat dan peran serta didik sebagai

bagian dari subjek pembelajaran, yang dinamis, adaptif, dan penuh

inisiatif. merintis, membangun, dan mengembangkan inovasi-inovasi

pendidikan lebih bersifat antisipatif kearah peningkatan kualitas,

relevansi dan daya saing pendidikan.

82



Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten

Tapanuli Utara 2020-2045

Indikator/

Parameter


2020 2025 2030 2035 2040 2045

Pendidikan Lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Tahun (%)

9,46

39,5

10,2

46,5

11,4

50,0

12,6

57,0

13,8

63,0

15,0

70,0

Kesehatan - Kematian Bayi(jiwa) -KematianIbu

- Indek Pembangunan Manusia (IPM)

-

- Kasus Gizi Kurang dan Buruk

21

1

72,91

23

17

1

75,00

15

13

1

78,00

5

9

1

81,00

0

5

0

83,00

0

1

0

85,00

0

Ekonomi

- Rata-Rata Pengeluaran (ribu rupiah perkapita perbulan)

- PDRB Perkapita (juta rupiah)

- Gini Rasio

11.607,00.

24,33

0,282

130.393

28.000

0,273

131.029

32.000

0,270

131.665

35.000

0,267

132.301

38.000

0,263

132.937

40.000

0,260

83


5.3 Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk yang

Dinginkan dan Pokok-Pokok Pembangunan

Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan

adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata sehingga

konsentrasi penduduk terkendali. Demikian juga halnya dengan

urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong – bondong

datang keperkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru

yang tidak kalah peliknya. Patut disadari bahwa urbanisasi tidak

semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa kekota, tetapi

juga karena daerah – daerah dengan kategori urban semakin banyak

jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran

penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan

potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya

penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam

dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata

keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk baik local

maupun regional.

Dalam upaya pencapaian kondisi yang diinginkan yaitu terjadinya

persebaran penduduk yang lebih merata sehingga konsentrasi

penduduk terkendali maka strategi diperlukan adalah :

- Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal

yang harmonis melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena

keadaan (pengungsi) Memberikan kemudahan, perlindungan,

dan pembinaan terhadap para migran dan keluarganya.

- Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya

dukung dan daya tampung lingkungan.

- Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu.

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, melalui

penciptaan wirausaha baru.

- Memperluas kesempatan kerja produktif.

84


- Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis.

- Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.

- Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

- Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

- Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya

saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan

meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu

dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut :

1) Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara

menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan

administrasi di beberapa wilayah yang diproyeksikan sebagai daerah

tujuan mobilitas penduduk.

2) Mengurangi mobilitas penduduk kekota megapolitan, seperti Jakarta,

Medan dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, dengan

adanya penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah

tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan dengan kota

besar sekitarnya.

3) Kebijakan tentang migrasi harus dilakukan benar-benar dalam

rangka menciptakan distribusi penduduk agar terjadinya pemerataan

pendapatan perkapita.

Untuk tujuan ini, perlu tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahan

mobilitas penduduk yakni :

1) Mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah

tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan

perpindahan secara spontan.

2) Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan

sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak

berkualitas berpindah kedaerah lain (mobilitas bukan sekadar

85


pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab

daerah asal/kelahiran.

3) Membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada

kepentingan nasional, misalnya migrasi kepulau terdepan,

peningkatan kualitas prasarana dan sarana ekonomi, serta

peningkatan akulturasi dan asimilasi cultural antara pendatang dan

penduduk asli.

Penyusunan road-map kebijakan pengarahan mobilitas penduduk tidak

semata-mata atas dasar pertimbangan hukum, tetapi juga didasari oleh

fakta sosiologis dan dinamika lingkungan sosio-kultural dan politik.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka roadmap pengarahan mobilitas

penduduk secara tegas berbasis pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 tentang

RPJPN 2005-2025, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

pendudukdan Pembangunan Keluarga, dan RPJP Daerah Sumatera

Utara.maupun kabupaten TapanuliUtara. Disamping itu, basis kondisi

sosiologis serta dinamika sosio-kultural dan politik mengamanatkan

penyusunan strategi pengerahan mobilitas penduduk perlu

mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan global,

nasional, dan daerah. Basis ini pun secara nyata mencermati sejauh

mana komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten Tapanuli Utara

terhadap aspek mobilitas penduduk sehingga menjadi bagian yang

integral dan menentukan bagi perkembangan dan keberhasilan

pembangunan penduduk dan pembangunan berkelanjutan dalam

koridor kepentingan nasional.

Pada titik ini, pengerahan mobilitas penduduk perlu menjamin

kepastian pelibatan elemen dearah. Fakta yang berkembang

menunjukkan bahwa pengerahan mobilitas penduduk saat ini tidak

semata dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga elemen masyarakat sipil

dan pasar. Oleh karena itu, penting untuk mereposisi dan

mengidentifikasi peran yang harus dimainkan pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten. Mereka memiliki kewenangan dan perannya

masing-masing. Demikian juga peran dan kewenangan LSM maupun

86


Civil Society Organization (CSO). Semua elemen harus memiliki peran

strategis dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Kebijakan

mobilitas daerah harus memperhatikan perkembangan–perkembangan

spesifik daerah, misalnya kemungkinan dampak masuknya penduduk

kedaerah industri baru, cara mengantisipasi dan memitigasi

kemungkinan dampak negatif bagi daerah tujuan, dampak bagi

keseimbangan penduduk lokal dan pendatang, serta kemungkinan

marginalisasi penduduk lokal. Dengan demikian, penting dirumuskan

sebuah kebijakan lokal yang dapat merespon hal-haltersebut, misalnya

melalui perda pengendalian penduduk.

Berbicara tentang pengerahan penduduk, maka dalam jangka pendek

maupun menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran

pengarahan mobilitas penduduk yang antara lain meliputi hal berikut :

1. Pemodelan rekayasa sosial yang memungkinkan integrasi antara

penduduk pendatang dan penduduk asli.

2. Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa

mengurangi hak hidup pendatang.

3. Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya migration

selection berdasarkan kapasitas pendidikan dan keterampilan, aspek

politik, dan kelembagaan.

4. Penguatan peran elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan

universitas) dalam capacity building permukiman baru hasil

kebijakan mobilitas formal.

5. Pengembangan forum komunikasi antarwarga di daerah-daerah

tujuan mobilitas.

6. Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks kebijakan

kesehatan reproduksi.

7. Strategi pengembangan daerah penyangga perkotaan dan

pengembangan ekonomi perdesaan sehingga mengurangi minat

penduduk desa melakukan urbanisasi.

87


8. Pemodelan pengembangan ekonomi makro dan distribusi

kesejahteraan yang merata sehingga semakin mengurangi distorsi

biaya hidup antar daerah.

9. Memikirkan kembali keterkaitan antara pendidikan, pelatihan dan

kesempatan kerja.

10. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan

masyarakat migran.

11. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga

kerja.

12. Pengembangan kajian akademis terkait pemodelan mobilitas

penduduk dan dikaitkan dengan kepentingan daerah (sesuai dengan

dokumen perundangan), dengan tujuan pengembangan dan

mengonstruksikan proposisi/teori menengah terkait dengan proses-

proses migrasi yang berhasil diidentifikasi dari studi terkait kondisi

masyarakat Tapanuli Utara untuk menjawab tantangan tujuan-

tujuan pengerahan penduduk, mengaitkan kebijakan pengerahan

mobilitas penduduk dengan konteks perkembangan ekonomi, politik,

budaya, dan lingkungan fisik migran, baik lokal, regional maupun

global, membangun kerangka konseptual baru yang memungkinkan

untuk menjawab tantangan pengarahan mobilitas penduduk, serta

pengembangan strategi-strategi baru terkait dengan pengarahan

mobilitas penduduk, baik internal maupun regional.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahan mobilitas penduduk

tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa Perda, Perbup dan

berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat diselesaikan. Beberapa

peraturan yang dibutuhkan untuk meng implementasikan tujuan itu

adalah sebagai berikut :

a. Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan dan

antar Kabupaten/Kota.

b. Kebijakan mobilitas penduduk non permanent.

88


c. Kebijakan ketenagakerjaan dalam mencapai hubungan industrial

harmonis.

d. Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah.

e. Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah

penyangga.

f. Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan.

g. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tatacara

pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

Sementara itu, pada tataran perda, dibutuhkan adanya perda

tentang kebijakan mobilitas penduduk.

Gambar 5.4. Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas

Kependudukan Diinginkan

ROADMAP 2020-2025

ROAD MAP

2026-2030

ROADMAP 2031-2035

ROADMAP 2036-2040

ROADMAP 2041-2045

Penataan

dan penyebaran

penduduk

antar daerah kecamatan

Penataan

dan penyebaran

penduduk antar daerah

kecamatan sesuai

dengan daya

dukung sosial dan

lingkungan

Penataan persebaran

dan Pengarahan

mobilitas penduduk

melalui

pengembangan daerah

penyangga

Peningkatan mobilitas non

permanen dengan cara

menyedia-kan

berbagai fasilitas sosial,

ekonomi, budaya, dan

ad ministrasi di beberapa

daerah yang diproyeksikan

sebagai daerah

tujuan mobilitas

penduduk

Terjadinya persebaran

penduduk

yang lebih merata

antar daerah

kecamatan sehingga

konsentrasi

penduduk terkendali

dan harmonis

89


Tabel 5.3. Kondisi Diinginkan Akhir Roadmap Menurut

Indikator dan Parameter Penataan Persebaran Dan Mobilitas

Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2045

Indikator/

Parameter


2020 2025 2030 2035 2040 2045

Migrasi Neto Antar Daerah

Kab/Kota (%) 0,16 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07

Pertumbuhan Penduduk Perkotaan (%)

14,00 17,00 20,00 23,00 27,00

30.00

5.4 Roadmap Pembangunan Keluarga yang Diinginkan dan Pokok-

pokok Pembangunan

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah

Terwujudnya keluarga yang berkualitas meliputi :

a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga

berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum

Negara.

b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis

yangberkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak

yang ideal (dua).

c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu keluarga yang memiliki

perencanaan sumberdaya keluarga, keluarga berwawasan

nasional, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara

serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar

pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

90


1. Pokok-pokok pembangunan keluarga

a) Membangun keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa;

b) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang

sah;

c) Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju,

mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan

gender;

d) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan

berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara;

e) Membangun keluarga yang mampu merencanakan

sumberdaya keluarga.

2. Sasaran pembangunan keluarga

a) Seluruh keluarga dan semua siklus kehidupan keluarga

b) Keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan

social danekonomi.

c) Keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun

budaya;

d) Keluarga yang bermasalah secara ekonomi, sosial, fisik dan

psikis.

3. Strategi yang disuguhkan dalam pembangunan keluarga

a) Pembangunan Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa,

Strategi yang dilakukan adalah melalui:

(a). Pendidikan Agama (etika dan moral).

(b). Pendidikan Sosial Budaya.

Indikator keberhasilannya :

a) Keluarga menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan

masing- masing dengan baik dan benar

91


b) Keluarga menaati nilai, norma, dan aturan agama.

c) Keluarga memelihara kerukunan antar umat beragama.

4. Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan

perkawinan yang sahadalah dilakukan dengan hal berikut :

a. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan.

b. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga.

c. Komitmen Pemerintah hanya mengakui perkawinan antara

laki-laki dengan perempuan.

d. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan

negara.

e. Perkawinan mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan

masyarakat.

f. Indikator keberhasilannya :

a) Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama

dan negara.

b) Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dengan

perempuan,

c) Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh

keluarga dan masyarakat.

d) Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang

dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

5. Strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat,

maju, dan Mandiri adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender.

b) Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat

fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat

lingkungan).

c) Pendidikan dan pengasuhan anak.

92


d) Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan

keluarga.

e) Peningkatan ketahanan keluarga dengan berbasis

kelembagaan lokal.

Indikator keberhasilannya sebagai berikut :

a. Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi).

b. Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak

miskin, rumah layak huni, mempunyai tabungan).

c. Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, tidak

berpenyakit, sehat fisik dan psikhis).

d. Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja).

e. Keluarga mandiri (kemandirian social ekonomi).

f. Keluarga harmonis (tidak bercerai,tidak ada kekerasan dalam

rumah tangga, tidak ada perdagangan manusia, tidak ada

kenakalan anak dan remaja).

6. Strategi Membangun keluarga yang berwawasan kebangsaan dan

sebagai Pelaku pembangunan yang memberikan kontribusi kepada

masyarakat, bangsa, dan Negara adalah melalui :

a) Pendidikan.

b) Pembinaan.

c) Kebudayaan.

Indikator keberhasilannya adalah

a) Keluarga berketahanan sosial,

b) Berwawasan kedepan (menguasai iptek),

c) Pelaku pembangunan yang berkontribusi kepada masyarakat,

bangsa,dan negara.

7. Strategi Membangun keluarga yang mampu merencanakan

sumberdaya Keluarga adalah :

93


a) Merencanakan sumberdaya dengan pendampingan

manajemen.

b) konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen

keuangan rumah tangga,

c) manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

Indikator keberhasilannya adalah :

a. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.

b. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak.

c. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.

d. Keluarga mempunyai sertifikat kelayakan untuk berkeluarga.

Gambar 5.5. Roadmap Kondisi Pembangunan Keluarga Diinginkan

ROADMAP 2020-2025

ROAD MAP

2026-2030 ROADMAP 2031-2035

ROADMAP 2036-2040

ROADMAP 2041-2045

Terciptanya

kondisi keluarga

berdasarkan

perkawinan yang sah dan

bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa

Peningkatan dan

bertambahnyakondisi

keluarga

berdasarkan perkawinan

yang sah dan bertakwa

kepada Tuhan Yang

Maha Esa

Terciptanya kondisi

keluarga yang

berkualitas bercirikan

sejahtera,

sehat, maju, mandiri,

dengan jumlah

anak ideal (dua) dalam

keharmonisan

yang berkeadilan

dan

berkesetaraan

gender

Peningkatan dan

bertambahnyakondisi

keluarga sejahtera,

sehat, maju, mandiri,

dengan

jumlah anak ideal dua

dalam keharmonisa

n yang berkeadilan

dan kesetaran

gender

Terwujudnya

keluarga

kecil yang

berkualitas,

berkeadilan

dan

berkesetaraa

n gender

serta berdaya

saing

94



Parameter Pembangunan Keluarga Tapanuli Utara 2020-2045

Indikator/

Parameter


2020 2025 2030 2035 2040 2045

Persentase penduduk miskin

9,75 9,35 8,51 7,67 6,84 5,0

Rata-rata banyaknya anak dalam keluarga

4 4 3 2,9 2,8 2,7

Persentase Keluarga Pra

Sejahtera & KS-1 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

76,35 76,88 77, 41 77,94 78, 47 79,00

5.5 Roadmap Pembangunan Data base Kependudukan Diinginkan dan


Kondisi yang diinginkan pada pembangunan database kependudukan

adalah terwujudnya database kependudukan yang memiliki akurasi

dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu system

yang terintegratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan,

serta menjadi bagian dari sistem pendukung keputusaan (Decision

Support System).

Dalam rangka menyikapi kondisi yang ada serta target capaian sampai

dengan tahun 2045 yang akan datang maka ditentukan arah dan

kebijakan pembangunan manajemen database dan informasi

kependudukan sebagai berikut :

1. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui

pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

95


2. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi

perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis,

3. Pemantapan fungsi dan peranan Database kependudukan yang

berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan

prima administrasi kependudukan,

4. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang

berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah

ada,

5. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari

DSS (Decision Support System) yang terintegratif.

Selanjutnya, dalam keupayaan kondisi diinginkan maka strategi dan

pokok-pokok kebijakan dan program dilakukan melalui tahapan :

1. Periode 2020-2025 :

Fokus utama periode ini adalah pemantapan layanan Sistem

Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah

terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Government to

Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal

dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem

Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan

Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan

menggunakan berbagai fitur yang telah dipersiapkan maupun yang

disempurnakan, serta mengupayakan pengintegrasian data satu

sumber dan satu pintu. Pada periode ini juga mulai dikembangkan

sistem identifikasi pengenal tunggal dengan teknologi biometrik.

Pendekatan pengembangan dan penerapan, baik sisifitur teknologi

maupun dari sisi implementasi di lapangan dilakukan secara

bertahap dan berkesinambungan.

2. Periode 2026-2030

Periode ini agar SAK dapat memberikan layanan prima untuk

mendukung hubungan sesama instansi pemerintah (G2G),

hubungan kepada masyarakat (G2C) dan hubungan dengan dunia

bisnis, atau dikenal dengan Goverment to Business (G2B).

96


Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan akan menjadi

acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan

dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-pay

ment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya

dengan terlebih dahulu mempersiapkan berbagai sarana dan

prasarana pendukung terutama dalam mempersiapkan perangkat

keras maupun perangkat lunak sistem teknologi informasinya.

3. Periode 2031–2035 :

Pada periode ini melakukan pemantapan fungsi dan peranan

Database Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang

berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan

prima administrasi kependudukan.

Database Kependudukan Daerah ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi padapemerintah, dunia bisnis, dan dunia internasional.

Pada periode ini Database Kependudukan Daerah telah memiliki

tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi dan diakui oleh dunia

internasional. Kepercayaan yang tinggi terhadap Database

Kependudukan Daerah dapat digunakan untuk mendukung kerja

sama multilateral bidang pertahanan dan keamanan, seperti cross

border cyber crime, bidang perekonomian (international investment),

dan bidang lainnya, sehingga daerah memiliki daya saing yang

tinggi untuk menghadapi persaingan global.

Pada periode ini juga diharapkan peranan SAK menjadi faktor daya

saing bangsa dan sebagai akselerator dalam mewujudkan iklim

masyarakat informasi (Information Society) dan masyarakat

berpengetahuan (Knowledge base society).

4. Periode 2036-2040:

Fokus strategi periode ini untuk mengembangkan database yang

ada terintegrasi dengan data lain terkait. Hal itu dilakukan dengan

mengembangkan sistem yang terhubung dengan data lain yang

berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah

ada( satudata). Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh

pemangku kepentingan.

97


5. Periode 2041-2045:

Strategi yang dilakukan adalah mengembangkan sistem yang telah

terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang

terintegratif.

Seterusnya program strategis dilakukan dalam kerangka

pencapaian kondisi yang diinginkan dengan Terciptanya

pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem

pendukung pengambilan keputusan adalah meliputi :

1. Melaksanakan layanan prima Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) untuk sesama instansi pemerintah

Government to Government (G2G), untuk masyarakat atau

Government to Citizen (G2C), serta Layanan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B),

2. Menjadikan database dan Informasi kependudukan sebagai

acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan

dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-

payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik

lainnya

3. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung

terutama dalam mempersiapkan perangkat keras maupun

perangkat lunak sistem teknologi informasinya.

4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia professional yang

mendukung terselenggaranya layanan prima sistem administrasi

kependudukan

5. Memantapkan fungsi dan peranan Database dan Informasi

Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan

pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima

administrasi kependudukan.

6. Menjadikan Database dan Informasi Kependudukan Daerah

untuk dapat memberikan kontribusi pada pemerintah, dunia

bisnis, dan dunia internasional

98


7. Menjadikan Database dan Informasi Kependudukan Daerah

memiliki tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi dan diakui oleh

dunia internasional untuk mendukung kerja sama multilateral

bidang pertahanan dan keamanan, seperti cross border cyber

crime, bidang perekonomian (international investment), dan

bidang lainnya, sehingga daerah memiliki daya saing yang tinggi

untuk menghadapi persaingan global.

8. Membangun masyarakat Tapanuli Utara menjadi masyarakat

informasi (Information Society) dan masyarakat berpengetahuan

(Knowledge base society).

9. Membangun database dan Informasike pendudukan yang

terintegrasi dengan datalain terkait. Mengembangkan sistem

yang terhubung dengan data lain yangberasal dari berbagai

lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada agar mudah

diakses oleh pemangku kepentingan.

10. Mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Sensus Penduduk,

Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, SUPAS, SUSENAS, SDKI,

Pendataan Keluarga dan berbagai sensus maupun survey

lainnya.

Gambar 5.6. Roadmap Kondisi Pengembangan Manajemen Database

Dan Informasi Kependudukan Diinginkan

ROADMAP 2020-2025

ROAD MAP

2026-2030 ROADMAP 2031-2035

ROADMAP 2036-2040

ROADMAP 2041-2045

Terciptanya tertib

administrasi kependudukan

Terciptanya

pelayanan prima

administrasi kependudukan

Tercipta kondisi

masyarakat berbasis

database dan

Informasi kependuduk-

an

Terciptanya integrasi

data dan informasi

kependuduk-an dari

berbagai sumber

dalam suatu

database dan bebas

diakses

Terciptanya pendayagun

aan data dan informasi

kependuduk-an sebagai

sistem pendukung

keputusan

99



Parameter Pengembangan Manajemen Database Dan Informasi

Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2045

Indikator


2020-

2025 2026-

2030 2031-

2035 2036-

2040 2041-

2045

Indikator Kualitatif

Periode konsolidasi ke dalam dan tertib

administrasi kependudukan XXXXX XXXX XXX XX XX

Periode pelayanan prima administrasi

kependudukan XXXX XXXXX XXXX XXX XX

Periode pengembangan masyarakat

berbasis pengetahuan (knowledge base society)

XXX XXXX XXXXX XXXX XXX

Periode integrasi data dan informasi

kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses

oleh berbagai pihak yang memerlukan

XXX XXXX XXXXX XXXX XXX

Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)

XXX XXXX XXXX XXXX XXXXX

Indikator Kuantitatif

Persentase penduduk dapat

menunjukkan catatan sipil berupa

eKTP,akte kelahirandll

60 90 100 100 100

Persentase penduduk menguasai akses computer

10 20 40 60 80

100


BAB VI

P E N U T U P

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen

rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka

waktu 25 tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi

tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting

kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang

meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas

penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan

mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan

sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan dan secara

khusus juga diharapkan dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan arah,

kebijakan dan pokok-pokok pembangunan kependudukan yang tertuang

dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkanakan

terwujudnya kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang yang berkualitas

sebagai modal pembangunan untuk mencapai Tapanuli Utara yang

mandiri, maju, adil, dan sejahtera sebagai upaya mendukung

terwujudnya Kabubaten Tapanuli Utara Lumbung Pangan, lumbung

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan daerah pariwisata

Grand Desaign pembangunan kependudukan ini diharapkan untuk

ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi, advokasi serta monitoring

terhadap berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan agar Grand

Desaign Pembangunan Kependudukan dapat diimplementasikan sesuai

dengan kondisi kependudukan dan kebutuhan pembangunan kabupaten

Tapanuli Utara untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan

kependudukan.

101


Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara

dalam implentasinya akan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Tim

Koordinasi dan Pengendalian yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati

Tapanuli Utara dalam suatu Keputusan.

BUPATI TAPANULI UTARA

DRS. NIKSON NABABAN, M.Si

102


DAFTAR PERPUSTAKAAN

,Adioetomo, Sri Murtiningsih. 2005. “Bonus Demografi Menjelaskan

Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan

Ekonomi‖ Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI.

Jakarta: FE-UI.

,Badan Pusat Statistik. 2000. Sensus Penduduk 2000. Jakarta.

——. 2002. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002. Jakarta.




——. 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta.

——.——. 2010. Sumatera Utara Dalam Angka 2019. Medan : BPS.

____.2019. Tapanuli Utara Dalam Angka 2019. Tarutung : BPS.

-------Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Hasil Pendataan

Keluarga Tahun 2015, Updating 2019, BKKBN.

Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2014. Grand Design

Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Jakarta : Perpres

Nomor 153 tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2014. Grand Design Pembangunan

Kependudukan Tahun 2011-2035. Pergub Nomor 32 Tahun 2014

Medan: Perwakilan BKKBN Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, ..... Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, ..... Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun.

Documents

pembangunan kependudukan kabupaten tapanuli utara 2020