1

ANOTASIPERATURAN DERAH

TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

(sebagai urusan pemerintahan)

HERU PURNOMOKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

2

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan

yang masih terpengaruh aktivitas daratan

PENGERTIAN 1

3

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara

sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan

PENGERTIAN 2

4

Pengelolaan DAS merupakan sub urusan pemerintahan konkuren (pilihan)

dibidang kehutananNo Sub Urusan Pemerintah

PusatDaerah Provinsi Daerah

Kab/Kota1 2 3 4 5

5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kab/kota dan dalam Daerah kab/kota dlam 1 (satu) Daerah provinsi.

-

LANDAS PIKIR 1

LANDAS PIKIR 2

urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah

5

danuntuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Daerah membentuk PERDA

LANDAS PIKIR 3

Materi muatan PERDA:

6

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta

3. muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

LANDAS PIKIR 4

Pengelolaan DAS yang menjadi urusan pemerintahan DIY (baca:kewenangan)

adalah DAS yang lintas daerah kab/kota dan dalam daerah kab/kota di DIY berdasarkan

pada DAS yang telah di Kodefikasi dan Nama DAS, yaitu DAS Bribin yang terletak di Kabupaten Gunungkidul

7

Penyelenggaraan Pengelolaan DAS harus sesuai dengan:

8

{rujukan hukum Ps. 2 ayat (3) dan (4) PP 37/2012}

1. rencana tata ruang; dan2. pola pengelolaan SDA, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan:

a. Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi dan

b. peran serta masyarakat (perorangan/Forum)

Pengelolaan DAS 2

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS 9

mengatur pengelolaan DAS dari hulu -hilir secara utuh

menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di DIY dan kabupaten/kota

ditujukan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan

, dan mensinergikan

Pengelolaan DAS dalam rangka

meningkatkan daya dukung DAS

energi

Penataan ruang

minerba

pertanian hutan

sumber daya air

LH

transportasi

infrastruktur

Pengelolaan DAS, melalui: 1.perencanaan; 2.pelaksanaan; 3.monitoring dan evaluasi; dan 4.pembinaan dan pengawas

an

diselenggarakan sesuai dengan

rencana tata ruang dan pola

pengelolaan SDA

dilaksanakan secara terkoordinasi dgan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi dan peran serta masyarakat (perorangan/Forum)

Beberapa ketentuan dalam RaPerda Pengelolaan DAS ini yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian rumusan norma hukumnya, yakni sebagai berikut:

10

Ketentuan AnotasiDasar Hukum Mengingat sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 12/2011

bahwa dasar hukum pembentukan PERDA:1.Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2.UU tentang Pembentukan Daerah; 3.UU tentang Pemerintahan Daerah; dan4.PUU yang memerintahkan secara langsung pembentukan PERDA

Ruang lingkup huruf d Perda yang berbunyi “pendidikan, pelatihan, penyuluhan” tidak perlu dirumuskan dalam ruang lingkup karena pendidikan, pelatihan, penyuluhan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembinaan Pengelolaan DAS

ANOTASI TERHADAP 1RAPERDA PENGELOLAAS DAS

11

Ketentuan AnotasiRuang lingkup huruf b Perda yang berbunyi “Penerapan tata nilai

budaya dalam” tidak perlu dirumuskan, tidak perlu dirumuskan di ruang lingkup, lebih baik dirumuskan dalam BAB PELAKSANAAN PENGELOLAAN SDA

Ruang lingkup huruf d Perda yang berbunyi “swasta dan akademisi” tidak perlu dirumuskan dalam ruang lingkup karena swasta dan akademisi merupakan ruang lingkup dari “peran serta masyarakat”

Ruang lingkup huruf f Perda yang berbunyi “pemberdayaan masyarakat” norma hukum ini lebih dirumuskan dalam huruf e (pengelompokan) karena norma hukum ini satu kesatuan dengan ruang lingkup peran serta masyarakat

Ruang lingkup huruf g, h, i dan j Perda yang berbunyi “hak, kewajiban, dan larangan” tidak perlu dirumuskan dalam ruang lingkup

ANOTASI TERHADAP 2RAPERDA PENGELOLAAS DAS