peraturan - jdih@bppt

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI(BPPT)

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGINOMOR fl , TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANSISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN KEUANGAN

PADA SATUAN KERJA SEKRETARIS UTAMA/PUSAT/BALAIBESAR/BALAI/UNITPELAKSANA TEKNIS (UPT)

DI LINGKUNGANBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dankeandalan laporan Keuangan, Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT) secara berjenjang berwenang melakukanpembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan diwilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalamhuruf a di atas dan guna memperlancar proses pelaksanaanpelaporan Keuangan yang efisien, efektif, akurat, dan tepatwaktu di Lingkungan Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT) perlu ditetapkan suatu Peraturan Kepalatentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja SekretarisUtama/Pusat/Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) DiLingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

3.Undang-Undang...

-2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun2005;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun2008;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor171/PMK.05/2007 sebagai pengganti Peraturan MenteriKeuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem AkuntansiDan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiNomor 170/Kp/KA/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEMAKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN KEUANGANPADA SATUAN KERJA SEKRETARIS UTAMA/PUSAT/BALAIBESAR/BALAI/UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DILINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini, yangdimaksud dengan :1. Keuangan Negara, adalah:

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segalasesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan miliknegara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Barang.. .

3

2. Barang Milik Negara (BMN), adalah:Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Pemerintah, adalah:Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. Instansi , adalah:Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPPT.

5. Pimpinan Instansi , adalah:Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkatKepala BPPT.

6. Pengguna anggaran , adalah:Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran KementerianNegara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Satuan Kerja, adalah:Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang yang merupakan bagian darisuatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakansatu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

8. Badan Layanan Umum (BLU), adalah:Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas , yang pengelolaankeuangannya diselenggara kan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait;

9. Arsip Data Komputer (ADK), adalah:Arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikandata transaksi , data buku besar , dan/atau data lainnya.

10. Dokumen Sumber ( DS), adalah:Dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakansebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

11. Laporan Keuangan , adalah:Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupaLaporan Realisasi Anggaran , Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atasLaporan Keuangan.

12. Laporan Realisasi A nggaran ( LRA), adalah:Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan , belanja , transfer,surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yangmasing -masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

13. Neraca , adalah:Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset,utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

14. Laporan Arus Kas ( LAK), adalah:Laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periodetertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi , investasi aset non-keuangan , pembiayaan , dan non angga ran.

15. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), adalah:Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atauanalisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA , Neraca, dan LAK dalamrangka pengungkapan yang memadai.

16.Akuntansi,...

-4-

16. Akuntansi, adalah:Proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksidan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya , serta penyajianlaporan.

17. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, adalah:Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan StandarAkuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan danmerupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atassesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan.

18. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah:Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikanlaporan keuangan pemerintah.

19. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah:Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai daripengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posis ikeuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

20. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), adalah:Subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang salingberhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkaninformasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajeriallainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP),adalah:Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai daripengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisikeuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat padaKementerian Negara/Lembaga , pihak lain, dan Departemen Keuangan selakuKuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang ditunjuk olehMenteri Keuangan.

22. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), adalah:Klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yangditerbitkan oleh KSAP.

23. Buletin Teknis adalah:Informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedomansecara tepat waktu untuk mengatasi masalah -masalah akuntansi maupunpelaporan keuangan yang timbul.

24. Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.

25. Bagan Akun Standar (BAS), adalah:Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematisuntuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran , serta pembukuandan pelaporan keuangan pemerintah.

26. Data transaksi BMN, adalah:Data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN,yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit AkuntansiKuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa PenggunaAnggaran di tingkat satuan kerja.

27. Entitas. .

5

27. Entitas Pelaporan, adalah:Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikanlaporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan.

28. Entitas Akuntansi , adalah:Unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanyawajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untukdigabungkan pada entitas pelaporan.

29. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), adalah:Unit/satuan kerja yang menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkatKementerian Negara /Lembaga yang ditetapkan sebagai UAPA.

30. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), adalahUAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

31. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), adalah:UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan , baik keuangan maupunbarang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

32. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), adalah:UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan , baik keuangan maupunbarang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yanglangsung berada di bawahnya.

33. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), adalah:UAI pads tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yangmelakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barangseluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya.

34. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), adalah:Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurusdan/atau menggunakan BMN.

35. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), adalah:Unit akuntansi BMN pads tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkansebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dariUAKPB, penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unitkerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

36. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), adalah:Unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatanpenggabungan Iaporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsungberada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.

37. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), adalah:Unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara /Lembaga yangmelakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yangpenanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

38. Laporan BMN, adalah:Laporan yang menyajikan posisi BMN pads awal dan akhir suatu periode sertamutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.

39. Rekonsiliasi , adalah:Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapasistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

40. Transfer Lainnya, adalah:Pengeluaran yang berasal dari anggaran perhitungan dan pembiayaan atasbelanja bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

41. Pihak...

6

41. Pihak lain , adalah:Instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara /Lembaga dan berbadanhukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, dankarenanya wajib menyelenggarakan SAI sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

42. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP),adalah :Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai daripengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran, sampai dengan pelaporanposisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat padaKementerian Negara/Lembaga dan Menteri Keuangan selaku PenggunaAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

43. Tahun Anggaran Berjalan untuk selanjutnya disingkat (TA. 20X0).

44. Tahun Anggaran Berikutnya untuk selanjutnya disingkat (TA. 20X1).

Bagian KeduaAkuntansi Anggaran

Pasal 2

(1) Kepala BPPT Selaku Pengguna Anggaran /Barang melaksanakan akuntansiatas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan Kementerian Negara/Lembagayang dipimpinnya.

(2) Dokumen sumber yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi atas alokasianggaran dan estimasi pendapatan pada BPPT adalah Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPT.

(3) DIPA sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas disusun menurut unitorganisasi , fungsi , sub fungsi, program. Kegiatan , sub kegiatan, dan jenisbelanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

BAB IISISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Bagian KesatuSistem Akuntansi Instansi (SAI)

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah ketentuan wajib yang harusdiselenggarakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga dalammenghasilkan Laporan Keuangan.

(2) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari

a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK);b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN); dan,c.Sistem . .

-7-

(3)

c. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP).

Untuk melaksanakan SAI sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, BPPTsebagai salah satu Lembaga Pemerintah wajib membentuk Unit Akuntansiyang terdiri dari:a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B);b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon 1

(UAPPA/B-E1);c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah

(UAPPA/B-W); dan,d. Unit Akuntansi Kuasa Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Bagian KeduaSistem Akuntansi Keuangan

Pasal 4

SAK adalah merupakan Sub sistem dari SAI.

Untuk melaksanakan SAK sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, BPPTmembentuk Unit Akuntansi sebagai berikut:a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran -Eselon 1 (UAPPA-E1);c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah

(UAPPA-W); dan,d. Unit Akuntansi Kuasa Anggaran/Barang (UAKPA

Pasal 5

(1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan/atau penggunaanKeuangan Negara,setiap Satuan Kerja dilingkungan BPPT wajib memprosesDokumen Sumber (DS) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas disampaikansecara berjenjang (desentralisasi) oleh BPPT selaku UAPA kepada MenteriKeuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).

Bagian KetigaProses Pelaporan Keuangan

Pasal 6

(1) UAKPA wajib memproses Dokumen Sumber (DS) untuk menghasilkanLaporan Keuangan dalam bentuk :a. Laporan Laporan Realisasi Anggaran Utama (LRA Utama);b. Neraca;c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA Belanja);d. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (LRA Pengembalian Belanja);e. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Negara dan Hibah (LRA

Pendapatan);

f.Laporan...

8

f. Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Negara dan Hibah (LRAPengembalian Pendapatan);

g. Laporan Barang Intrakomptabel per Sub-sub Kelompok Barang SatuanKerja;

h. Laporan Barang-Barang Bersejarah per Sub-sub Kelompok Barang SatuanKerja;

i. Laporan Persediaan Satuan Kerja;j. Laporan Kondisi Barang Barang Satuan Kerja;k. Laporan Kondisi Barang-Barang Bersejarah Satuan Kerja;1. Arsip Data Komputer (ADK) atau Data Kirim;m. Backup Data;n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), khusus untuk Laporan Keuangan

Semester dan Tahunan.

(2) Dokomen Sumber (DS) yang berhubungan dengan aset atau Barang Inventaris( BI) disampaikan kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

(3) Setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib melakukanrekonsiliasi setiap bulan dengan KPPN.

(4) Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA, Neraca dan ADK setiap bulankepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W)dan Unit Ankuntansi Pembantu Pengguna Anggararan - eselon 1 (UAPPA-E1).

(5) Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai denganCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 7

(1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada disetiapkantor Satuan Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Keuangannyakepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W).

(2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W)melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPAdi wilayah kerjanya.

(3) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W besertaADKnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahmasing-masing setiap bulannya.

(4) UAPPA-W wajib melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan setiap tri wulan.

(5) Laporan Realisasi Anggaran beserta ADK Tingkat UAPPA-W wajib disampaikankepada UAPPA-E1 setiap bulannya.


Pasal 8

(1) UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasaldari UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya dan Laporan KeuanganUAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1.

(2). UAPPA-E1.. .

9

(2) UAPPA-El menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA- El berdasarkan hasilpenggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.

(3) UAPPA-El wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-El besertaADKnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiaptriwulan.

(4) UAPPA-El melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan setiap semester.

(5) LRA beserta Neraca tingkat UAPPA- El beserta ADK wajib disampaikan kepadaUAPPA-El setiap bulannya.


Pasal 9

(1)

(2)

(3)

UAPA melakukan proses penggabungan Lapo ran Keuangan UAPPA-El.

UAPA menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasilpenggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.

UAPA melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK)setiap semester.

(4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dituangkan didalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(5) UAPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADKnyakepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

(6) Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai denganCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Pernyataan Tanggung Jawab(Statement of Responsibility), dan Pernyataan Telah Direviu.

(7) Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) diatas, kemudian diteruskan oleh UAPA BPPT kepada Menteri Keuangan c.q.Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).

Pasal 10

(1) UAPA adalah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran tingkat KementrianNegara/Lembaga.

(2) UAPA BPPT sebagaimana dimaksud oleh ayat (1 ) di atas diseienggarakan olehBiro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

(3) Dalam pelaksanaannya UAPA BPPT dibantu oleh UAKPA, UAPPA-W danUAPPA-E1.

(4). UAKPA ...

-10-

(4) UAKPA BPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas dibagi atas 6(enam) Wilayah Satuan Kerja yaitu:a. Wilayah Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari:

1) Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB);2) Balai Teknologi Survey Kelautan (Teksurla);3) Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST); dan4) Balai IPTEKnet.

b. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Banten yang terdiri dari :1) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS);2) Balai Besar Teknologi Energi ( B2TE);3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran

(LAGG);4) Balai Inkubator Teknologi (BIT);5) Balai Termodinamika Motor dan Propulsi ( BTMP);6) Balai Teknologi Lingkungan (BTL);7) Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (MEPPO);8) Balai Pengkajian Bioteknologi (BIOTEK); dan9) Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP).

c. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Lampung yaitu Balai Besar Teknologi Pati(B2TP).

d. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Yogyakarta yaitu Balai Pengkajian DinamikaPantai (BPDP).

e. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Bali yaitu Unit Pelaksana TeknisPengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali(UPTPSTKP-Bali).

f. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Surabaya yaitu UPT. Balai Pengkajian danPenelitian Hidrodinamika (UPT.BPPH).

Wilayah Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam ayat(4) huruf a di atas di koordinir oleh UAPPA-W UPT Hujan Buatan.

(6) Wilayah Satuan Kerja Propinsi Banten sebagaimana tersebut dalam ayat (4)huruf b di atas di koordinir oleh UAPPA-W B2TKS.

Pasa 11

(1) Setiap bulannya , UAKPA menyampaikan ADK Kepada UAPPA-W untukdisampaikan kepada UAPPA-E1 dan disampaikan kepada Kantor WilayahDirjen Perbendaharaan (DJPB) Propinsi/Wilayah setempat.

(2) UAKPA yang berada di 9 (sembilan ) wilayah kerja PUSPIPTEK SerpongPropinsi Banten dan 4 (empat) satuan kerja yang ada di Propinsi DKI Jakartasebagaimana tersebut dalam Pasal (10) ayat 4 di atas , menyampaikan ADK-nya kepada UAKPA yang telah ditunjuk sebagai UAPPA-W.

(3) UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) di atas akan melakukanpenggabungan laporan (rekonsiliasi), baik keuangan maupun barang seluruhUAKPA yang berada di wilayah kerjanya.

(4) UAPPA-W Propinsi DKI Jakarta, melakukan rekonsiliasi dengan KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Propinsi DKIJakarta sekaligus juga menyampaikan kepada UAPPA-E1.

(5). UAPPA-W...

-11-

(5) UAPPA-W PUSPIPTEK Serpong Propinsi Banten , melakukan rekonsiliasidengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) PropinsiBanten sekaligus juga menyampaikan kepada UAPPA-E1.

(6) UAPPA E-1 sebagaimana dimaksud oleh ayat (4) dan ayat (5) di atas adalahUAPPA- E1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu yangdilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh Biro Keuangan Sekretariat UtamaBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 12

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporanKeuangan, BPPT secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan danmonitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) di atas, BPPT bekerjasama dengan DirektoratJenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bagian KeempatFormat dan Mekanisme /Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 13

(1) Format Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) harus mempergunakan format laporan SistemAkuntansi Instansi.

(2) Formal Laporan SAI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, dibuat dalam2 (dua) sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SistemInformasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

(3) Laporan Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja Setama/Pusat/BalaiBesar/Balai/ Unit Pelaksana Teknis wajib disampaikan ke BPPT Pusat (BiroKeuangan) paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya, sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Committed;b. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Committed;c. Foto Copy Berita Acara Rekonsiliasi, dan penyampaiannya bersamaan

dengan penyampaian Laporan Keuangan setiap bulan;d. Laporan Piutang PNBP.

(4) Selain Menyampaikan Laporan Penyerapan pada ayat (3) tersebut di atas,satuan kerja wajib menyampaikan Laporan Rencana Triwulan dan RencanaPencairan Dana serta Catatan Ringkas atas Pelaksanaan Anggaran Triwulan,yang disampaikan pada awal Triwulan.

(5) Bentuk atau format Laporan Keuangan Committed dirinci menurut Program,Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK), sebagaimanacontoh pada Lampiran IA, IB dan IC.

Pasal...

-12-

Pasal 14

(1) Penyampaian Laporan Keuangan periode Semesteran dilaksanakan padaBulan Juli Tahun Anggaran Berjalan (TA. 20X0 ) dan Penyampaian LaporanKeuangan periode Tahunan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun AnggaranBerikutnya (TA. 20X1).

(2) Penyampaian Laporan Keuangan untuk setiap Unit Akuntansi ke tingkat diatasnya wajib dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 15

(1) Penyampaian Laporan Keuangan ke Kementerian Keuangan untuk tingkatKementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran dilaksanakan 2(dua) kali periode, yaitu Periode Semesteran dan Periode Tahunan.

(2) Penyampaian dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dari UAKPA ke KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) disampaikan paling lambat tanggal7 bulan berikutnya.

(3) Laporan Keuangan beserta Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tingkat UAKPAharus sudah diterima di UAPPA-E1 BPPT paling lambat tanggal 8 bulanberikutnya.

Pasal 16

(1) Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk data wilayah (gabungan) antara UAPPA-W yaitu Satuan Kerja tingkat Propinsi dengan Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan (Kanwil DJPB) dilakukan.

(2) Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I dari UAKPA dan UAPPA-W keUAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun berjalan.

(3) Penyampaian Laporan Keuangan Semester I dari UAKPA dan UAPPA-W keUAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 17 Juli tahun berjalan.

(4) Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III dari UAKPA dan UAPPA-W keUAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 23 Oktober tahun berjalan.

(5) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dari UAKPA dan UAPPA-W keUAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 2 Pebruari tahun berikutnya.

(6) Pengiriman dan/atau penyampaian Laporan Keuangan gabungan dari UAPAkepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan(DAPK)-Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( DJPB ) paling lambat tanggal 25Juli tahun berjalan (T.A.20X0) untuk Laporan Keuangan Semester, dandilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari tahun berikutnya (T.A.20X1) untukLaporan Keuangan Tahunan.

BAB.

-13-

BAB IIISISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Bagian KesatuUmum

Pasal 17

(1) Unit Kerja di lingkungan BPPT yang menyelenggarakan pengelolaan keuanganmenggunakan pola keuangan Badan Layanan Umum wajib menyusun LaporanKeuangan.

(2) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan StandarAkuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi AkuntansiIndonesia.

(3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU untuk tujuan konsolidasi dalamLaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diselenggarakanberdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(4) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), maka dibentuk Unit Akuntansi pada Badan Layanan Umum.

Bagian KeduaProses Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 18

(1) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar AkuntansiKeuangan menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembagayang terdiri dari LRA/Operasional, Neraca, LAK, dan Catatan atas LaporanKeuangan.

(3) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar AkuntansiPemerintahan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.

(4) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari LRA,Neraca , dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 19

(1) Pengkonsolidasian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporankeuangan dan ADK.

(2) Dalam hal Unit Akuntansi BLU belum memiliki sistem akuntansi sebagaimanadimaksud pada Pasal 13 ayat (1), BLU dapat menggunakan SAI.

-14-

(3) Satuan Kerja BLU menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) di atas beserta data transaksinya kepada UAPPA-E1 setiap bulan.

(4) Satuan Kerja BLU melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.

(5) Penggabungan Neraca BLU dengan Neraca Kementerian Negara/ Lembagadilakukan setelah dilakukan konversi ke dalam perkiraan yang terdapat padaStandar Akuntansi Pemerintahan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akuntansi dan pelaporan keuanganuntuk BLU diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IVSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (SA-BAPP)

Bagian KesatuSistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

Pasal 20

(1) SA-BAPP dilakukan dengan cara manual maupun komputerisasi mulai daripengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pada pelaporan posisikeuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada BPPTsebagai salah satu Lembaga Pemerintah selaku salah satu Kuasa PenggunaAnggaran APP.

(2) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dilakukanoleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan kewajiban Pemerintahatas suatu kegiatan dan tidak dilakukan pada Kementrian Negara/ Lembaga.

(3) Pengecualian atas transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan oleh Kementrian Negara/ Lembaga (BPPT) atau pihak lain atasBelanja Lain-Lain dan Transfer Lainnya.

(4) BAPP Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah yang menggunakan anggaranyang bersumber dari BAPP berupa Belanja Lain-Lain wajib menyelenggarakanSAI untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

(5) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas wajib membentuk UAKPA.

Bagian KeduaLaporan Keuangan BAPP Berupa Belanja Lain-Lain

Pasal 21

(1) Setiap UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain, wajib memproses Dokumen Sumber(DS) menjadi Laporan Keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Dokumen Sumber (DS) BAPP Belanja Lain-Lain ditetapkan oleh MenteriKeuangan.

-15-

(3) Setiap UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain , wajib menyampaikan LRA, Neracabeserta ADK setiap bulannya ke KPPN.

(4) UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain, melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiapbulannya.

(5) UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain. menyampaikan LRA, Neraca beserta ADKsetiap bulannya kepada UAPA BPPT.

(6) Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai denganCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 22

(1) UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA BAPPBelanja Lain -Lain, yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

(2) UAPA menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabungan laporankeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) di atas.

(3) UAPA menyampaikan LRA, Neraca dan ADK Tingkat UAKPA kepada DirekturJenderal Anggaran setiap tri wulan.

BAB VPEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan inidibebankan pada masing-masing Anggaran DIPA Satuan Kerja yangbersangkutan.

(2) Semua Aset Tetap yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah wajibdibukukan pada system Informasi Manajemen Barang Milik Negara sebagaibarang milik Negara.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Struktur Organisasi dari Unit Akuntansi Instansi Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi tercantum dalam Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran III, Lampiran IV danLampiran V Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini, yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat bagi semua Unit Kerjayang ada di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 25

Pembagian tugas, Penunjukan Petugas Akuntansi dan hal-hal teknis lainnya diaturlebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja, berpedoman pada Peraturan ini dan

-16-

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentangPelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 26

Menunjuk Satuan Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Serpong, UnitPelaksana Teknis Hujan Buatan DKI Jakarta, Balai Besar Teknologi Pati - Lampung,Balai Pengkajian Dinamika Pantai - Yogyakarta, UPT Balai Pengkajian dan PenelitianHidrodinamika - Surabaya dan UPT Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik &Porselin - Bali sebagai koordinator tingkat wilayah yang berkewajiban menyampaikanLaporan Keuangan dan melaksanakan rekonsiliasi baik dengan KPPN paling lambattanggal 7 setiap bulan maupun kepada Kanwil DjPb paling lambat tanggal 17 setiaptriwulan.

Pasal 27

(1) Ketentuan dalam peraturan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan KerjaSetama / Pusat / Balai Besar / Balai/ Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPPT.

(2) Peraturan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Setama / Pusat/ Balai Besar / Balai/ Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPPT.

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi Nomor 136/KP/BPPT/IV/2009 tentang Pelaksanaan SistemAkuntansi Instansi (SAI) Di Satuan Kerja Sekretaris Utama/ Deputi/ Pusat/ BalaiBesar/Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2011

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOLOGI,

MARZAN AZIZ ISKANDAR

Documents

peraturan - jdih@bppt