PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP HUKUM

OLEH :

SARAH SERENA, S.H, M.H

(DIVISI PUBLIKASI DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT, DEWAN PIMPINAN NASIONAL,

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA )

KENAPA PERLU TAHU ?

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahuhukum (presumptio iures de iure). Semua orang dianggap tahuhukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atauwarga yang tinggal di pedalaman.

Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist nonexcusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorangtidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belumatau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundangundangan tertentu.

2

PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Pendapat dari Arif Gosita :

“Hukum Perlindungan Anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak

tertulis yang menjamin anak benar- benar dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya.“

Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes

“Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka

yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka

untuk berkembang.”

3

PENGERTIAN “ANAK”

4

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

(Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak).

.Konvensi Hak-hak Anak

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun,

kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Pasal 45 KUHP

“ anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum

berumur 16 tahun “

.Pasal 330 ayat (1) KUHperdata

“ Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut

umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut

telah menikah sebelum umur 21 tahun “

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Ruang Lingkup Perlindungan Anak Melingkupi:

5

“ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA/ RUMAH TANGGA

6

Orang tua berkewajiban :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi

pekerti pada Anak.

(Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak).

“ANAK DALAM LINGKUP SEKOLAH/PENDIDIKAN”

7

Pendidik maupun tenaga kependidikan wajib

memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan

satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya, yang

dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan,

Sesama Peserta Didik, dan/atau Pihak Lain.

(Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak).

“ANAK” DALAM LINGKUP SOSIAL MASYARAKAT

8

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan

melalui kegiatan peran Masyarakat dalam

penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan melibatkan organisasi

kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati

Anak.

(Pasal 25 ayat 1 dan 2 UU Nomor 35 Tahun

2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak).

9

KENAPA ANAK –ANAK PERLU DI LINDUNGI ?

Jawab :

Karena Anak-anak sangat rentan baik sebagai

Korban Maupun Pelaku Kejahatan dalam lingkup :

- Keluarga/Rumah Tangga

- Sekolah/Pendidikan

- Sosial Kemasyarakatan

KERENTANAN ANAK

10

Rumah Tangga Lingkup Sekolah/

Pendidikan

Lingkup Sosial

Kemasyarakatan

Tindakan Kekerasan

- Fisik, Psikis Dan

Seksual

Tindakan Kekerasan

- Fisik, Psikis Dan

Seksual

Tindakan Kekerasan

- Fisik, Psikis Dan

Seksual

Perlakuan Salah :

-Kelalaian

-Ketidak tahuan

-Ketidak cukupan

informasi tentang

sesuatu hal yang

berisiko pada anak

Pelecehan :

-Seksual

-Suku Agama dan

RAS

Pelecehan :

-Seksual

-Suku Agama dan

RAS

Eksploitasi Ekonomi,

Sosial dan Seksual

Diskriminasi Diskriminasi

Tindakan

Membahayakan

Tindakan

Membayahakan

Eksploitasi Ekonomi,

Sosial dan Seksual

11

CONTOH BEBERAPA KASUS KERENTANAN ANAK DALAM

LINGKUP RUMAH TANGGA

Rebutan Baju dengan Kakak, Anak 7 Tahun Tewas Setelah Dipukuli Ayahnya

http://regional.kompas.com/read/2015/02/22/14435441/Rebutan.Baju.dengan.Kakak.Anak.7.Tahun.Tewas.Setelah.Dipukuli.Ayahnya.

Bapak Ini Perkosa Anak Gadisnya yang Masih SMP

http://palembang.tribunnews.com/2016/01/21/bapak-ini-perkosa-anak

gadisnya-yang-masih-smp.

Ibu Kandung Paksa Anak Jadi Pelacur

http://poskotanews.com/2014/01/16/ibu-kandung-paksa-anak-jadi-pelacur/

12

CONTOH BEBERAPA KASUS KERENTANAN ANAK DALAM

LINGKUP SEKOLAH/PENDIDIKAN

Amelia, Bocah SD di Semarang Ini "Lumpuh" karena Dijahili Temannya

http://regional.kompas.com/read/2016/04/30/18171551/Amelia.Bocah.SD.di.Semarang.Ini.Lumpuh.karena.Dijahili.Temannya

Cabuli muridnya sendiri, Guru SMP Dilaporkan ke Polisi

http://kabarjombang.com/cabuli-muridnya-sendiri-guru-smp-dilaporkan-polisi/

Gara-gara jatuhkan pisang Rp 1.000,siswa SD tewas dihajar senior

http://www.kaskus.co.id/thread/536677eaae07e7e0058b4691/gara-gara-jatuhkan-pisang-rp-1000siswa-sd-tewas-dihajar-senior/

13

CONTOH BEBERAPA KASUS KERENTANAN ANAK

DALAM LINGKUP SOSIAL KEMASYARAKATANAda 19 Anak yang Menjadi Korban Trafficking Pasutri Asal Palur Mojolaban

Sukoharjo

http://solo.tribunnews.com/2016/05/17/ada-19-anak-yang-menjadi-korban-

trafficking-pasutri-asal-palur-mojolaban-sukoharjo

Ngeri, Ratusan Anak di Mataram Diduga jadi Kurir Narkoba

http://www.teropongsenayan.com/39996-ngeri-ratusan-anak-di-mataram-

diduga-jadi-kurir-narkoba

Duh! 1.000 Lebih Anak di Lombok Timur Jadi Buruh Kasar

http://www.beritapekerja.com/2016/06/30/duh-1-000-lebih-anak-di-lombok-

timur-jadi-buruh-kasar/

14

PERLINDUNGAN ANAK :

Perlindungan Anak Secara Garis Bersar Terbagi dalam :

1. Perlindungan Anak Secara Umum , yakni :

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari (tindak) kekerasan,dan diskriminasi, (eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya).”

2. Perlindungan Anak Secara Khusus, yakni :

Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

(Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

15

Secara umum, anak-anak berhak memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;

e. pelibatan dalam peperangan; dan

f. kejahatan seksual

Anak-anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus :

a) Anak dalam situasi darurat :

- Anak yang menjadi pengungsi;

- Anak korban kerusuhan;

- Anak korban bencana alam; dan

- Anak dalam situasi konflik bersenjata

16

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait

dengan kondisi Orang Tuanya 17

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dilakukan melalui

upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan

gangguan kesehatan lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai

pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak

mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses

peradilan.

18

ATURAN PIDANA BAGI PELAKU PELANGGARAN HAK

ANAK

1. Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

rupiah).

2. Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau

perdagangan Anak, dipidana dengan pidana penjara penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

19

4. Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,menyuruh melibatkan Anak dalampenyalahgunaan, serta produksi dan distribusinarkotika dan/atau psikotropika., dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

20

Pertanyaaan :

Bagaimana bila Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak juga masih Anak-

anak ?

Jawab :

Anak-anak sebagai Pelaku Tindak Pidana tersebut disebut sebagai anak

yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu perlindungan khusus,

yang di atur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

21

PENGERTIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam Konteks Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terbagi atas : anak

sebagai Pelaku, Anak Sebagai Korban, dan Anak sebagai Saksi.

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, dikatakan sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana.”

Adapun yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum menurut

Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, adalah sebagai berikut : anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana

22

Sementara anak yang menjadi korban diatur didalam Pasal 1 butir 3 Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak

Korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ataukerugian ekonomi yang

disebabkan oleh tindak pidana. “

Demikian pula halnya dengan anak yang menjadi saksi, diatur di dalam Pasal 1

butir 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidangpengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

23

PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak : “Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. “

Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekreasional;

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

f. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

24

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang

Yang dipercaya oleh Anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

l. memperoleh kehidupan pribadi;

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

n. memperoleh pendidikan;

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

25

Hak Anak Yang Sedang Menjalani Pidana :

a. mendapat pengurangan masa pidana;

b. memperoleh asimilasi;

c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

d. memperoleh pembebasan bersyarat;

e. memperoleh cuti menjelang bebas;

f. memperoleh cuti bersyarat; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang meliputi :

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

26

b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelahmenjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

DIVERSI

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang dimaksud dengan Diversi adalah :“Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

27

Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dane. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Proses Diversi wajib memperhatikan:a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;c. penghindaran stigma negatif;d. penghindaran pembalasan;e. keharmonisan masyarakat; danf. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

28

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

a. kategori tindak pidana;

b. umur Anak;

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

29

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai

kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat

dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing

Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi tersebut dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

b. rehabilitasi medis dan psikososial;

c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau

LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

30

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi,kemudian hasil tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan aquo disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

31

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak

Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional

dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik,Penuntut Umum,

Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan

suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

32

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa

depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak

pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti

dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan

secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.

Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak

yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih,

akan hak-hak anak karena di bahu mereka lah, masa depan dunia

tersandang.

33

Terima Kasih

34