Bandung, 26 Agustus 2021

P R O S E D U R K P B U U N S O L I C I T E D

Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.

KPBU UNSOLICITED DEFINISI

PERBEDAAN KPBU DENGAN SKEMA BtoB

KPBU Memerlukan dukungan Pemerintah Dukungan fiskal, sebagian konstruksi (hanya untuk proyek solicited), penjaminan, availability payment, dll.

BtoB Tidak memerlukan dukungan Pemerintah. Baik dukungan fiskal maupun dukungan nonfiskal, dan para pihak sepakat bahwa keseluruhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM hanya menjadi beban para pihak yang melakukan kerjasama (tidak membebankan risiko kepada pihak lain)

3

PIHAK TERLIBAT

RISIKO LAHAN

RISIKO KONSTRUKSI

RISIKO OPERASIONAL

RISIKO PASAR

RISIKO SUKU

BUNGA

RISIKO REGULASI

RISIKO POLITIK

PEMERINTAH

BADAN USAHA

SHARED (BERSAMA)

PEMBAGIAN RISIKO PADA KPBU CONTOH ALOKASI RISIKO

Pemrakarsa proyek

mengajukan proposal

dan dokumen pra-studi

kelayakan (FS) ke

M/KL/D

Evaluasi dokumen Pra-FS

untuk mendapat persetujuan. Badan Usaha Pemrakarsa

menyerahkan FS

Evaluasi FS

(Termasuk Konsultasi

Publik dan Market

Sounding)

Pengadaan BUP

Penandatanganan

Perjanjian KPBU

c .

Financial Close

Penyiapan

Pengadaan Lahan

PJPK Konsultasi

dengan BUPI

2 tahap 60 hari kerja dan dapat

diperpanjang

disertai alasan

c

30 hari kerja dan dapat

diperpanjang

disertai alasan

Penerbitan Surat

Persetujuan hak

eksklusif

60 hari kerja dan dapat diperpanjang disertai alasan

Evaluasi Dokumen (Termasuk Konsultasi

Publik dan Market Sounding)

Konsultasi

dengan BUPI

Penerbitan Surat

Persetujuan/Perbaikan/

Penolakan Pemrakarsa

dan kompensasi

Pengadaan

Penandatanganan

Perjanjian KPBU

Financial Close Badan Usaha Pemrakarsa

mengerjakan dan

menyerahkan FS

6

7 9

1 Tahap Permen PPN 2/2020

Badan Usaha dimungkinkan untuk

langsung menyusun dokumen Studi Kelayakan, dan dokumen tersebut

diserahkan kepada M/KL/D untuk

dievaluasi

Syarat KPBU Unsolicited:

1. Terintegrasi secara teknis dengan

rencana induk pada sektor yang

bersangkutan

2. Layak secara ekonomi dan finansial

3. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan

keuangan yang memadai

ATAU

Konsultasi

Publik

Penerbitan Surat

Persetujuan Final

Apabila membutuhkan

jaminan pemerintah

PROSES KPBU UNTUK UNSOLICITED PROJECT

1 2

EVALUASI PROPOSAL DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

PROPOSAL dari Badan Usaha

SURAT PERSETUJUAN untuk membuat dokumen Studi

Kelayakan

LAYAK secara ekonomi dan

keuangan

STOP

YA

TIDAK

Penilaian Kelayakan : 1. EIRR : Tinggi 2. FIRR : Tinggi (diatas suku bunga pinjaman Bank untuk proyek – proyek pelayanan publik) 3. Pembagian risiko 4. Kemampuan Keuangan dari Badan Usaha Pengusul 5. Sertifikasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pengusul

1

EVALUASI STUDI KELAYAKAN (FS) DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

2

DOKUMEN FS dari Badan Usaha

SURAT PERSETUJUAN FINAL untuk menjadi Pemrakarsa

Kelayakan Teknis, Ekonomi,

Financial, dll.

YA

TIDAK

Kelengkapan Dokumen

Pendukung

YA

TIDAK

Penilaian Kelayakan : 1. Kajian Kebutuhan 2. Kelayakan Teknis 3. Kelayakan Ekonomi & Finansial 4. Kelayakan Lingkungan & Sosial 5. Kajian Regulasi & Kelembagaan 6. Analisa Risiko 7. Kajian Skema Bisnis untuk KPBU 8. Dukungan Pemerintah 9. Jadwal Pelaksanaan

Dokumen Pendukung : 1. AMDAL 2. Dokumen Lelang (RfQ dan RfP) 3. Draft Kontrak Perjanjian KPBU 4. Draft Perjanjian Regres dan Penjaminan

Dalam Melakukan Evaluasi :

• Gubernur dapat menerbitkan hasil reviu kepada Calon BU Pemrakarsa

• Gubernur dapat melibatkan tenaga ahli

• Gubernur dapat melibatkan LKPP/Biro PBJ atau membentuk Sekretariat/Panitia Pengadaan

1

2

Foto: Gedung Sate, Bandung

STUDI KASUS PROYEK KPBU UNSOLICITED

DI JAWA BARAT

SPAM REGIONAL SINUMBRA

Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Sinumbra direncanakan untuk melayani Wilayah Bandung Raya. Sistem ini dirancang dengan kapasitas 1200 lps yang akan mengalir melalui 4 Kota/Kabupaten. Badan usaha diharapkan dapat membantu investasi, pengembangan dan manajemen proyek. Pengembalian investasi diperoleh dari penjualan air curah ke PDAM di 4 kota/Kabupaten.

Kelayakan Finansial

IDR 800 Miliar (Capex)

IDR 1.418 /m3 (Opex)

EIRR : 22,02% FIRR : 12,94% NPV : IDR 190,9 M Payback Period : 11 Tahun Bentuk Kerjasama : DBFOMT Skema Investasi

KPBU Unsolicited Masa Konsesi 30 Tahun

Lingkup Proyek

Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi

1200 liter/detik

intake, transmisi, PLTM, IPA, JDU (meter offtake)

DETAIL

INFORMATION

Timeline SPAM Sinumbra

Surat Minat WKI & Penyampaian

Proposal/Pra-FS 29 Juni 2020

Srt. No. 166/WKI/DIR/2020 Kajian Kelayakan /FS

Sep.’20 – Feb.’21

Surat Sekda Pemprov Jabar Pemberian Ijin Untuk

Penyusunan FS 27 Juli 2020

Srt. No. 690/3303/RFX

Surat Penyampaian FS & Permohonan Pembahasan

5 Feb. 2021 Srt. No. 18/WKI/DIR/2021

Evaluasi FS & FGD 15-19 Maret 2021

Surat Tim KPBU Pemprov Jabar Hasil Evaluasi terhadap Studi

Kelayakan 5 April 2021

Srt. No. 640/61/ND/Asda Ekbang

Surat Usulan Bentuk Kompensasi bagi Pemrakarsa

9 Maret 2021 Srt. No. 35/WKI/DIR/2021

Surat Penyampaian Hasil Revisi FS 4 Mei 2021

Srt. No. 79/WKI/DIR/2021

Penyampaian Review Revisi FS oleh Tim KPBU

11 Mei 2021

Penyampaian Dokumen Kelengkapan FS

(dok PQ, RFP. Amdal, dan LARAP) 4 Juni2021

Srt. No. 87/WKI/DIR/2021

2020 2021

SURAT PERSETUJUAN

FINAL

FGD PDAM Off-taker 2-6 Agustus 2021

Proses Review

SMART STREET LIGHTING

Latar belakang dari diadakannya Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited Penerangan Jalan Umum (PJU) Provinsi Jawa Barat adalah masih rendahnya ketercapaian kebutuhan penerangan jalan di Provinsi Jawa Barat. Dari data yang berhasil dihimpun, Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan PJU sebanyak 36.433 unit, sedangkan ketersediaannya baru mencapai 13.262 unit. Dengan demikian, angka ketercapaian pemenuhan kebutuhan PJU untuk masyarakat berada pada kisaran 36.40%. Berdasarkan data-data tersebut maka diperlukan peningkatan layanan publik khususnya untuk penerangan jalan.

Perkiraan Investasi

IDR 550 Miliar (Capex)

IDR 43 Miliar (Opex 15 Tahun)

Lokasi Proyek

1. Kabupaten Sukabumi

2. Kabupaten Bandung

3. Kabupaten Bandung Barat

4. Kabupaten Garut

5. Kabupaten Tasikmalaya

Skema Investasi

KPBU Unsolicited 6. Kabupaten Pangandaran

7. Kabupaten Cirebon

8. Kabupaten Majalengka

9. Kabupaten Subang

Lingkup Proyek

Jalan Provinsi di 9 kabupaten di Jawa Barat

8.540 Unit PJU-TS

DETAIL

INFORMATION

Timeline Proyek PJU (Smart Street Lighting)

Surat Minat dari PT. Brantas Abipraya

3 November 2020 Srt. No. 273/PBG/UM/XI/2020

Surat Minat dan Pengajuan Proposal dari PT. Brantas

dan PT. Fokus Indo Lighting 10 Juni 2021

Srt. No. 198/PBG/UM/VI/2021

2020 2021

Pembahasan I Internal antar OPD

25 Juni 2021

Pembahasan II Internal antar OPD

2 Juli 2021

Surat Permohonan Klarifikasi 14 Juli 2021

Rapat Pembahasan dan Klarifikasi dari Calon

Pemrakarsa 20 Agustus 2021

SURAT PERSETUJUAN PENYUSUNAN FS

THANK YOU West Java PPP Node Secretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat Address: Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Bandung 40135 Phone: 022-2516061 Fax: 022-2510731 Website: www.bappeda.jabarprov.go.id Email: simpulkpbujabar@gmail.com