Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai |

Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai | 1

| Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai2

MOBILEBEA CUKAI

LAYANAN BEA CUKAI SEMAKIN DEKATDALAM GENGGAMAN ANDA

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses kepabeanan dan cukaijuga dapat menghubungi contact center 1500 225

KURSInformasi kurs yang

terhubung langsung dengan pusat data

dari Badan Kebijakan Fiskal

KALKULATOR

Kalkulator untuk simulasiperhitungan bea masukdan pajak impor

TRACKINGTracking barang kirimanmaupun status pengajuan dokumen impor (PIB), ekspor (PEB), manifest, TPB dan cukai bagi pengguna

Aplikasi Bea Cukai Mobile menyediakan fasilitas pelacakan status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta pengecekan kurs

19:21

D J

BC

NCUS


DARIREDAKSI

Maraknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia masih menjadi permasalahan bagi banyak pihak. Hingga Indonesia masuk dalam kategori priority watch list (PWL) atau negara dengan sistem pengamanan atas hak kekayaan intelektual (HKI) yang belum berjalan efektif. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Bea Cukai yang memiliki peran penting dalam perlindungan HKI.

Lalu, bagaimana peran Bea Cukai dalam meningkatkan perlindungan HKI di Indonesia? Serta apa kaitannya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri? Selengkapnya pada Laporan Utama.

Simak juga rubrik Feature tentang Sirkuit Mandalika serta peran Bea Cukai dalam penyelenggaraan event internasional di Sirkuit Mandalika. Kemudian pada rubrik Hobi dan Komunitas membahas Beladiri Bea Cukai Marine Customs, serta jangan lewatkan rubrik menarik lainnya.

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi Yamiral Azis Santoso

PENGARAHNirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIYamiral Aziz Santoso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIBudi Sulistiyo, Setiawan Rosyidi, Agus Cahyono, Achmad Sandri Qurnain

PENULISPiter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITORYella Meisha Indika, Nur Iman, Rezky Ramadhani, Annisa Wahyu Budiyani

DESAIN GRAFISHenry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid

FOTOGRAFERDovan Wida Perwira, Bagus Yuliandri Nugroho, Rizki Putra Agusta

SEKRETARIATBangkit Bakti Dewantara

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEHSUBDIREKTORAT PUBLIKASI

DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.Kirim ke [email protected]

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan nama pada kolom subjek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 489 0308 Ext. 222

E-mail : [email protected]

Terbit Sejak 1968Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April

1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972


Daf

tar

Isi

Dari Redaksi / 01

Daftar Isi / 02

Profil Kantor / 04Bea Cukai Tanjung Balai KarimunMendorong Ekspor Kawasan Bebas (Free Trade Zone)

Opini / 08Permasalahan dalam Tim dan Cara Mengatasinya

Sisi Pegawai / 10Eksplorasi Diri dalam Dunia Sulih Suara

Hobi dan Komunitas / 12Bela Diri Bea Cukai Marine Customs Melatih Fisik dan Mental, Mendukung Pelaksanaan Tugas

Laporan Utama-Main Report / 16Peran Bea Cukai Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

DGCE'S Role on Protecting Intellectual Property Rights

Wawancara / 24Wewenang Bea Cukai dalam Mengatasi Pelanggaran HKI

Infografis / 28Mekanisme Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Laporan Khusus / 30 Direktorat KBPJ, Perkuat Peran Kehumasan Bea Cukai


Daf

tar

Isi

Ragam / 35Resensi Buku: Bahasa Tubuh Digital

Feature / 37Mandalika: Sirkuit dan Keelokan Panorama Alamnya

Travel Notes / 39Jalan Pagi di Pematangsiantar

Sosok / 41Haji Mochtar, Sang Penggagas Khitanan Kasih Sayang

Ruang Kesehatan / 44Computer Vision Syndrome (CVS)

Peraturan / 46Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021

Galeri Foto / 48Bira, Sulawesi Selatan

BC Menjawab / 54Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)


PROFIL KANTOR

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun (Bea Cukai Karimun), yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 5, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki wilayah kerja yang cukup luas dan unik. Selain kawasan perdagangan bebas (free trade zone), wilayah pengawasan kantor pabean ini sebagian besarnya (81%) ialah perairan (laut). Secara geografis, letak Bea Cukai Karimun sangatlah strategis, karena berhadapan dengan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura.

Wilayah Karimun yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimunbesar dan seluruh Pulau Karimun Kecil. Penetapan tersebut membuat Bea Cukai Karimun tidak hanya melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada umumnya yang berlaku di Indonesia, tetapi juga tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai yang khusus di kawasan bebas.

Bea Cukai Tanjung Balai KarimunMendorong Ekspor Kawasan Bebas (Free Trade Zone)


Dengan karakteristik wilayah kerja yang unik tersebut, Bea Cukai Karimun memiliki visi menjadi Bea Cukai yang terkemuka dalam pengawasan dan pelayanan di gerbang batas negara. Adapun misinya ialah pengawasan efektif dan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi. Bea Cukai Karimun pun memiliki motto "Pelayanan Terbaik, Terdepan, Berani, Inovatif, dan Kreatif".

Kepala Kantor Bea Cukai Karimun, Agung Marahendra Putra mengatakan kondisi geografis Bea Cukai Karimun menyebabkan banyaknya potensi pelanggaran dan tingginya tindak pidana kepabeanan. Sehingga menurutnya, aktivitas Bea Cukai Karimun lebih banyak di bidang pengawasan daripada di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai. Hal ini juga terlihat dari struktur anggaran (DIPA) yang sebagaian besar ditujukan untuk mendukung kegiatan pengawasan.

"Untuk memperkuat fungsi pengawasan, saat ini kami memiliki tiga unit speed boat untuk mengawasi wilayah perairan dan kendaraan operasional pengawasan darat untuk pengawasan di kepulauan. Selama tahun 2021, di bidang pengawasan, Bea Cukai Karimun telah berhasil melakukan berbagai penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan menerbitkan 213 Surat Bukti Penindakan (SBP)," rincinya.

Di bidang pelayanan, Bea Cukai Karimun melayani pengguna jasa dan pelaku industri di wilayah FTZ yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), dan cukai guna mendorong peningkatan ekspor. Kantor ini menyediakan pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan di bidang kepabeanan di antaranya pelayanan atas dokumen PPFTZ 01 Impor, PPFTZ 01 Ekspor, PPFTZ 01 DN, PPFTZ 02 Masuk, PPFTZ 02 Keluar, PPFTZ 03, PEB, dan PIB. Sedangkan pelayanan di bidang cukai di antaranya pelayanan dokumen CK-5 dan CK-6. Selain itu, Bea Cukai Karimun juga menyediakan layanan konsultasi dan informasi atas ketentuan kepabeanan dan cukai secara umum.

PROFIL KANTOR


Dikatakan Agung, Bea Cukai Karimun senantiasa melakukan berbagai inovasi guna mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa dan mengoptimalkan pelayanan. Beberapa inovasi yang telah dilakukan ialah pembuatan sistem yang mengakomodasi pengajuan permohonan dokumen kepabeanan, yakni SIRINE (Sistem Perizinan Online). "Sebelum adanya inovasi SIRINE, pengajuan dokumen terhadap penimbunan dan pembongkaran, izin muat ekspor, dan izin muat ekspor curah dilaksanakan secara manual, tetapi saat ini pengguna jasa menjadi terbantu karena dapat mengajukan permohonan tersebut secara daring dan tidak lagi datang ke kantor Bea Cukai Karimun. Inovasi ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless)," jelasnya.

Selain itu, Bea Cukai Karimun telah meresmikan penggunaan sistem pelayanan satu pintu dengan memusatkan pelayanan dokumen kepabeanan dan cukai pada satu loket. Di bidang sumber daya manusia, Bea Cukai Karimun mengadopsi sistem FWS (flexible working space) yang memudahkan para pegawai untuk bekerja di meja mana pun pada skema FWS tersebut. Tujuannya ialah untuk mempermudah pelayanan kepada pengguna jasa. Sedangkan di bidang pengawasan, Bea Cukai Karimun melakukan inovasi berupa pembuatan

basis data intelijen dan data penindakan yang memudahkan dalam analisis data ke depannya dan pengarsipan yang lebih efisien.

Beberapa penghargaan yang pernah diterima Bea Cukai Karimun antara lain pada tahun 2020, kantor ini mendapatkan penetapan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) oleh Kementerian PAN RB. Pada tahun 2021, kantor ini juga meraih penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan kategori luar biasa baik untuk satker peringkat pertama dalam persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan pagu anggaran Rp10-20 miliar tahun 2020 dan mendapatkan penetapan sebagai peringkat tiga untuk tahun 2021 atas satker dengan nilai IKPA kategori sedang pada tingkat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Agung, target atau sasaran yang ingin dicapai Bea Cukai Karimun ialah selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di wilayah Kabupaten Karimun. Berusaha proaktif dalam usaha membangkitkan perekonomian Kab. Karimun sesuai dengan arahan menteri keuangan dalam program Pemulihan Ekonom Nasional (PEN). Pada tahun ini, Bea Cukai Karimun juga menargetkan untuk mendapatkan predikat WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani).

PROFIL KANTOR


PROFIL KANTOR

Untuk capaian penerimaan, di tahun 2021, Bea Cukai Karimun berhasil mencapai target penerimaan sebesar 150,73%. "Salah satu kendala yang dihadapi Bea Cukai Karimun dari segi pengumpulan penerimaan ialah beberapa perusahaan di wilayah Kab. Karimun bukanlah perusahaan produsen, sehingga perencanaan kontrak kerja mereka berdasarkan pemesanan yang dilakukan oleh konsumennya. Oleh karena itu, dari beberapa kali kunjungan oleh Bea Cukai Karimun, didapatkan data yang mereka miliki dalam satu tahun belum ada kepastian," ujar Agung.

Ia menambahkan, selama ini Bea Cukai Karimun gencar melakukan klinik ekspor kepada calon eksportir atau para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan asistensi Bea Cukai demi mendukung produk dalam negeri agar tembus ke mancanegara, serta menyumbang devisa ekspor. Belakangan ini, salah satu produk UMKM yang sudah diekspor adalah produk kerupuk ikan.

Kantor ini juga terus berupaya menjalin sinergi dengan instansi lainnya, seperti dengan kerap mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Karimun dan aparat penegak hukum (APH) lainnya di Karimun. Contoh lainnya, Bea Cukai Karimun telah bersinergi dengan Pemda Kepri dalam program Gerakan Peningkatan Ekspor Pertanian Tiga Kali Lipat (Gratieks). (Piter)


Permasalahan dalam Tim dan Cara Mengatasinya

Pengelolaan tim sering dianggap sebagai hal yang sederhana. Pada instansi pemerintah, tim biasanya dibentuk dengan surat keputusan (SK) dari pimpinan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas tertentu yang dilakukan bersama beberapa orang, yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua. Begitu tugas selesai, tim juga dibubarkan. Atau, jika pekerjaan masih diperlukan dan tahun anggaran berganti maka dibuat SK baru untuk tahun anggaran yang baru. Demikian seterusnya.

Namun, dalam buku Gary Yukl dan William L. Gardner berjudul Leadership in Organizations (2020), kondisinya tidak sesederhana itu. Dokter Kepala di unit gawat darurat (UGD) rumah sakit bukan hanya menghadapi kejadian yang bisa sangat beragam dari yang ringan hingga yang berat, tetapi juga anggota tim atau anak buah yang berbeda ketika bertugas. Kualitas para dokter jaga ini baru akan diketahui oleh Dokter Kepala ketika in action dan tidak ada kewenangan sama sekali bagi Dokter Kepala untuk merekrut. Ia hanya mengandalkan mekanisme perekrutan rumah sakit. Bila bagus, tim dokter di UGD tidak akan menjadi masalah bagi Dokter Kepala tersebut. Begitu pula sebaliknya.

Contoh lain yang juga menghadapi situasi yang ekstrem adalah seperti yang dihadapi oleh Tim SWAT (special weapons and tactics) di Amerika Serikat atau Brigade Mobil (Brimob) atau Detasemen Khusus (Densus) 88 di Indonesia yang bertugas menghadapi penjahat bersenjata atau menjinakkan bom yang berpotensi menghilangkan nyawa anggota tim tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kekompakan anggota tim sangat penting untuk saling melindungi.

Sementara itu Rose Bryant-Smith dan Grevis Beard dalam buku Fix Your Team (2018) menyebutkan adanya dua belas potensi masalah dan cara mengatasinya. Pertama adalah gosip di tempat kerja, yaitu sejenis komunikasi informal di antara rekan kerja atas masalah pribadi atau urusan orang lain yang sifatnya sensitif dan dapat menimbulkan kebohongan, rumor, fitnah dan menimbulkan konflik di antara para anggota organisasi (hrzone.com).

Beberapa gosip menyebar untuk mengisi kekosongan masa tenang di tempat kerja, sementara yang lain menyebarkan gosip dengan sengaja dan strategis untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Dengan mengetahui penyebab atau motivasi pembuat gosip maka pemimpin tim dapat mengatasinya.

Kedua adalah perilaku buruk yang tidak profesional dan tidak selamanya bawaan dari pegawai itu sendiri, tetapi bisa juga dipicu oleh kebijakan organisasi seperti acara gathering atau pesta akhir tahun kantor. Meskipun acara tersebut dimaksudkan untuk hal-hal yang positif, tetapi jika organisasi memberi izin atas adanya pesta miras atau sindiran seksual dalam lelucon, maka hal itu bisa menimbulkan masalah.

Ketiga juga berkaitan dengan perilaku, yaitu yang disebut “racun” (toxic personalities). Bryant-Smith dan Beard membedakan anggota tim jenis ini dengan yang memiliki kondisi sakit mental atau yang tengah mengalami krisis pribadi––yaitu kategori keempat–– seperti sering terlambat hadir, moody, tidak fokus atau bahkan stres, tidak memberi kontribusi pada tim sebagaimana mestinya sehingga harus diatasi anggota tim yang lain, banyak menggunakan waktu untuk telepon pribadi atau mengeluhkan kesulitan yang dialaminya.

Anies S. Basalamah

OPINI


OPINI

Pribadi yang mereka kategorikan sebagai racun adalah anggota tim yang senang menceritakan kejelekan keputusan pimpinan, memanipulasi orang lain, melecehkan, dan sebagainya. Bahasa tubuh mereka cenderung menunjukkan hal-hal negatif. Bryant-Smith dan Beard menggunakan istilah apel busuk yang bisa merusak seluruh apel yang ada dalam wadah untuk hal ini.

Masalah kelima adalah adanya percintaan yang tidak sehat seperti perselingkuhan yang berdampak pada tim. Keenam adalah nepotisme yang menimbulkan konflik kepentingan atau tidak ada yang berani melaporkan keburukan yang terjadi karena takut. Ketujuh adalah kurang beragamnya anggota tim sehingga semua akan terlihat sama. Termasuk dalam kategori ini adalah perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), difabel, dan lainnya yang potensial menimbulkan group-think, yaitu bias kognitif yang menyebabkan orang untuk enggan berbeda atau berusaha agar sesuai aturan kelompok, meskipun aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi.

Kedelapan adalah pengalaman buruk akibat isu masa lalu yang tidak bisa diselesaikan sehingga enggan membahas masalah tersebut atau masalah serupa. Kesembilan adalah ketua tim sendiri yang bermasalah. Kesepuluh adalah munculnya persaingan yang tidak sehat dan kesebelas adalah tidak adanya kejelasan dan pertanggungjawaban dalam pekerjaan. Terakhir adalah terlalu seringnya lembur bagi para anggota tim. Meskipun tim sangat produktif, bila terlalu banyak pekerjaan akan membuat anggotanya menjadi depresi, serba terburu-buru, terlalu lelah, pekerjaan menjadi salah, dan mudah menyalahkan hal-hal kecil, bahkan bisa mengganggu work-life balance atau work-life integration.

Bagaimana Mengatasinya?

Dua belas masalah tersebut tentunya tidak akan terjadi sekaligus, sehingga penyelesaian yang diajarkan Bryant-Smith dan Beard bagus untuk menjadi bahan diskusi sesama ketua tim. Namun sebelumnya, keduanya menyebutkan beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu:

1. Pelajari gejala dan karakteristik dari dua belas masalah yang dapat mengganggu tim.

2. Perhatikan tiap anggota tim, bagaimana perilaku, motif, dan apa yang mungkin mendorong mereka melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah.

3. Cermati peristiwa yang telah dialami tim, potensi perubahan, dan kemungkinan dampaknya terhadap anggota tim.

4. Cermati budaya organisasi tempat tim bekerja.

5. Kumpulkan informasi lebih lanjut untuk memahami masalah dengan baik, termasuk umpan balik dan ide dari anggota tim itu sendiri.

Seperti disebutkan sebelumnya, gosip tidak bisa dipercaya dan hanya terjadi ketika informasi tidak mencukupi, karena itu cara mengatasinya adalah dengan memahami bedanya informasi valid dan bukan. Komunikasi yang efektif dengan anggota tim bukan hanya dapat mengatasi gosip yang berkembang, tetapi juga menyelesaikan konflik, mengembalikan kepercayaan dan kekompakan tim, serta meredam perilaku buruk. Jika perlu, adakan komunikasi tatap muka untuk mengatasi masalah yang ada.

Untuk mengatasi konflik, ajak para pihak berdiskusi dan tawarkan mediasi. Pusdiklat Pengembangan SDM (PPSDM) menawarkan pelatihan Effective Negotiation Skills jika Anda belum memiliki kapasitas untuk bernegosiasi atau menjadi mediator. PPSDM dan Biro SDM juga menawarkan coaching dan konseling bila Anda merasa tak mampu mengatasi sendiri perilaku anak buah yang tidak profesional untuk berubah menjadi lebih baik. Jika perilaku tersebut terkait dengan pelanggaran kode etik atau bahkan kriminal, mintalah unit kepatuhan internal untuk melakukan investigasi. Menetapkan perilaku etis dan nilai untuk dilaksanakan dalam tim juga dapat mengatasi beberapa di antara dua belas masalah tersebut.

Jika Anda ialah ketua tim yang bermasalah, ikuti pelatihan kepemimpinan. Di PPSDM ada beberapa pelatihan terkait pemimpin dan kepemimpinan seperti Interpersonal Skills for Leaders atau Transformational Leadership. Salah satu ajarannya adalah agar Anda sadar diri (self-aware). Anda juga bisa membacanya melalui free ebook penulis di https://graviol.com/dpmpedisi2cet2.pdf.


SIS I PEGAWAI

Pria bernama lengkap Andi Suhendra atau akrab disapa Andi ini lahir di Lhokseumawe, empat puluh dua tahun silam. Saat ini, Andi bertugas di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Perak. Selain bekerja sebagai petugas Bea Cukai, Andi dikenal sebagai voice over (VO) talent atau penyulih suara. Berawal dari iseng mengikuti kompetisi voice over sebuah produk kosmetik di Instagram, Andi mulai tertarik dengan dunia sulih suara atau voice over. Padahal ketika mengikuti ajang tersebut dirinya sama sekali belum paham apa itu sulih suara dan bagaimana teknik memberikan informasi kepada orang lain melalui media suara.

“Berawal dari keisengan itu, saya mulai tertarik dan belajar dunia sulih suara secara serius dengan mengikuti kelas online maupun offline,” tutur Andi. Selain mengikuti kelas, Andi juga bergabung dengan berbagai grup dan komunitas sulih suara untuk mendapatkan ilmu dan berbagi pengalaman dari para senior dunia sulih suara seperti Bimoky, Binta Nadila, Tisa Julianty, Novie Burhan, dan lain-lain.

Andi memiliki karakter suara berat atau bisa disebut deep voice. Tanpa disadarinya, sebelum tertarik dengan dunia sulih suara, ternyata Andi sering diberikan tugas di kantor sebagai pembaca doa atau mengisi sesi renungan karena mungkin karakter suaranya yang cocok untuk mengisi momen-momen tersebut. “Terus terang saya merasa belum begitu maksimal mengeksplorasi karakter suara saya sehingga masih terus belajar dan berusaha mendapatkan karakter suara yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri,” imbuhnya.

Walaupun baru terhitung ‘sebentar’ berada di dunia sulih suara, sudah ada beberapa produk suara yang dihasilkan Andi, antara lain konten

pariwisata, konten produk elektronik, dan profil perusahaan Yatim Mandiri. Selain itu, produk suara Andi menghiasi konten di media sosial instagram dan youtube, Audiobook, VO beberapa kegiatan, dan VO announcer.

Baginya berkarya memiliki tantangan sendiri. Karena masa pandemi, Andi merekam suara secara remote di rumah dengan peralatan sendiri dan belum memiliki ruangan yang cukup kedap untuk meredam suara dari luar sehingga untuk merekam suara biasanya baru dimulai pada malam hari untuk mendapatkan suasana yang hening. Kendala yang sering timbul ketika harus merekam suara pada siang hari adalah banyak suara dari luar yang masuk dalam rekaman seperti suara kendaraan yang lewat, suara orang berjualan, suara bising tetangga yang sedang renovasi bangunan, suara pengeras suara musala, dan lain sebagainya.

“Kesulitan lainnya ketika saya tidak mendapatkan mood yang tepat untuk membaca script VO. Mood diperlukan agar suara yang keluar tidak hanya pengucapan kata tetapi juga memiliki rasa. Sehingga saya harus membangun dan mencoba mengondisikan diri agar mendapatkan mood yang tepat sesuai jenis script VO-nya,” tambah Andi.

Keseriusannya terjun di dalam dunia sulih suara terlihat dari berbagai ajang kompetisi sulih suara yang diikutinya. Bagi Andi mengikuti berbagai kompetisi sulih suara merupakan sarana latihan dan evaluasi untuk dirinya serta melatih kepercayaan diri dengan ikut serta berkompetisi melawan penyulih suara yang sudah berpengalaman dan lebih dahulu terjun ke dunia sulih suara di seluruh indonesia.

Eksplorasi Diri dalam Dunia Sulih Suara


SIS I PEGAWAI

Beberapa kompetisi yang telah diikuti Andi dan mendapatkan posisi terbaik yaitu juara I lomba voice over challenge memperingati HUT RI ke-76 yang diadakan oleh komunitas VTClas.ID, juara I lomba voice over challenge memperingati HUT RI ke-76 yang diadakan oleh Komunitas Oeang Dubber Voice (KOMODO) yang merupakan wadah penyulih suara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, juara I voice over challenge memperingati Hari Oeang RI ke-75 yang dilaksanakan oleh Kemenkeu, dan juara I voice over challenge Wonderful Indonesia yang dilaksanakan oleh Vocalize bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Untuk menjaga kualitas suara, Andi juga sering berlatih sendiri. Menurutnya, melatih suara tidak perlu tempat khusus, di sela-sela kegiatan sehari-hari pun bisa. Misalnya ketika berangkat kerja, Andi biasa membaca papan reklame yang saya lewati dengan berbagai jenis suara. Kemudian juga membiasakan untuk merekam suara sendiri membaca berbagai jenis sampel suara dengan berbagai jenis naskah dan belajar mengetahui kesalahan dan ketidaktepatan ketika membaca naskah sulih suara, seperti kesalahan artikulasi, intonasi, tone suara, dan lain-lain. Dirinya juga sering belajar menirukan sulih suara iklan di televisi, kemudian belajar untuk mengamati, sampai akhirnya menirukan lalu memodifikasi.

“Setiap orang memiliki karakter suara yang khas. Kita bisa memetakan dan menemukan karakter suara apa yang paling tepat untuk kita gunakan pada sebuah naskah VO. Dengan sering berlatih kita akan tahu karakter suara kita berada di segmen yang mana,” ujar Andi.

Sulih suara bukan sekadar hobi bagi Andi, ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang penyulih suara profesional. “Impian saya adalah masuk ke dunia VO industri periklanan, lalu ingin menjadi dubber (pengisi suara) film-film terkenal seperti Disney dan menjadi VO profesional tentunya,” tuturnya.

Sebagai pegawai Bea Cukai, dirinya juga ingin bisa lebih berkontribusi terhadap institusi dari sisi sulih suara. Suatu kehormatan bagi pemilik akun Instagram @andibeceq apabila diminta untuk mengisi suara produk-produk Kemenkeu maupun Bea Cukai. Selain itu, Andi juga ingin lebih berkiprah dan ikut mengembangkan komunitas sulih suara di Kemenkeu, bisa dilihat melalui akun Instagram @oeangdubbervoice.

“Jangan takut mencoba, VO itu sebenarnya bagian dari keseharian kita. Suara yang senantiasa kita keluarkan untuk berkomunikasi yang biasanya luput untuk kita maksimalkan. Zaman sekarang yang dicari itu bukan hanya suara emas yang bulat kayak tahu, ngebas, suara deep, atau suara renyah penyiar radio, tetapi suara yang dikeluarkan dengan menggunakan teknik yang benar dan jenis naskah VO yang sesuai,” jelas Andi.

Andi juga mengingatkan ketika sudah terjun ke dunia sulih suara, jangan lupa untuk menjaga sikap. Sikap yang baik adalah modal utama untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari klien untuk terus memakai jasa suara kita. “Terakhir, jangan pernah sombong dan cepat merasa puas dengan hasil yang dicapai saat ini, tetaplah rendah hati dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari siapapun dan di manapun,” tutupnya. (Desi)


HOBI DAN KOMUNITAS

Bela Diri Bea Cukai Marine Customs Melatih Fisik dan Mental,

Mendukung Pelaksanaan TugasKegiatan bela diri di lingkungan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun (TBK), yang diikuti para pegawai dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kepulauan Riau, Bea Cukai TBK, dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai TBK telah terlaksana sejak bertahun-tahun yang lalu. Para pegawai tersebut pada awalnya berlatih sendiri-sendiri dengan aliran bela diri yang berbeda-beda, seperti INKAI, IPSI, shorinji kempo, dan taekwondo.

Sekitar akhir tahun 2020, Ignasius Agus Nugraha, seorang pegawai di Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, menjadi inisiator untuk menghidupkan kembali semangat latihan bela diri bersama di Bea Cukai TBK, dengan membentuk Bela Diri Bea Cukai (BDBC) Marine Customs. Setelah itu, semua aliran bela diri yang pernah ada di Bea Cukai TBK dibuka kembali dan bahkan dibuka juga kudo, judo, kyokushin (karate), INKAI (karate), tapak suci, shorinji kempo, taekwondo, dan tarung derajat.

Habib Satya Wiratama salah seorang pelatih BDBC Marine Customs mengatakan salah satu tujuan dibentuknya BDBC Marine Customs adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas atau sebagai bekal bela diri di lapangan, karena banyak praktisi BDBC Marine Customs bekerja di bidang pengawasan. Dengan dibentuknya BDBC Marine Customs, para pegawai dengan aliran bela diri yang sangat beragam tadi bisa bersatu, dalam arti bukan para praktisinya terikat, tetapi para praktisi bela diri tersebut bisa saling bertukar ilmu dan bebas mengikuti apa saja yang mereka inginkan.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa berbagai macam aliran bela diri tadi memiliki perbedaan dan persamaan satu dengan yang lain. Seperti judo yang terkenal dengan bantingan dan kuncian, kyokushin dengan pertandingan full contact dan ketahanan tubuh, tapak suci dengan kelincahan dan kecepatan pencak silat, taekwondo dengan kelenturan kaki dan kombinasi serangan kaki,


HOBI DAN KOMUNITAS

dan bela diri kudo bisa dibilang adalah campuran dari berbagai macam bela diri dan uniknya menggunakan pelindung helm saat pertandingan.

Praktisi BDBC Marine Customs diajarkan untuk mengutamakan efektivitas sesuai dengan tujuan. Misalnya, mungkin suatu teknik bela diri cocok dipelajari untuk pelaksanaan tugas di lapangan seperti menendang kemaluan atau menyerang mata, di sisi lain tentu saja teknik tersebut kurang cocok kalau tujuannya untuk prestasi atau pun demonstrasi. “Pada prinsipnya, kita serap ilmu apa pun dan ambil hal-hal yang bisa diadopsi untuk bekal para praktisi, baik dalam pelaksanaan tugas, prestasi, maupun demonstrasi,” ujarnya.

Peserta latihan beragam bela diri di Bea Cukai TBK ini tidak sebatas pegawai Bea Cukai, tetapi juga termasuk non-pegawai, termasuk anak-anak di lingkungan kantor yang mengikuti bela diri aliran INKAI (karate) dan taekwondo. Tak hanya anak-anak, banyak juga orang dewasa nonpegawai yang berminat mengikuti latihan bela diri. Terkadang, diadakan acara yang diikuti oleh praktisi bela diri, baik pegawai Bea Cukai maupun nonpegawai, seperti ujian kenaikan tingkat gabungan yang diikuti puluhan orang dan demonstrasi bela diri untuk peringatan hari Sumpah Pemuda, dengan peserta mencapai ratusan praktisi bela diri dari berbagai macam aliran.

Untuk menjadi peserta latihan juga tidak ada persyaratan khusus, karena berlatih bela diri tidak jauh berbeda dengan olahraga lainnya. Siapa pun yang tertarik bisa bergabung dan mencoba berlatih, apabila yang bersangkutan cocok dan ingin lanjut latihan maka sangat disambut oleh anggota BDBC lainnya. Sebaliknya, apabila kurang cocok dan tidak ingin lanjut latihan maka tidak ada masalah. Agar bisa naik tingkat, praktisi diharapkan dapat menguasai kurikulum teknik di tiap-tiap tingkatan. Apabila praktisi tersebut dianggap sudah menguasai, saat diadakan ujian kenaikan tingkat yang bersangkutan bisa diuji dan apabila lolos maka akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk pelatih, setiap aliran bela diri memiliki pelatih masing-masing. Kebanyakan pelatih adalah nonpegawai yang berdomisili di TBK dan ada juga pelatih yang dari Jakarta. Beberapa perwakilan praktisi pernah ditugaskan untuk mengikuti latihan di Jakarta agar selanjutnya bisa disebarkan ilmunya ke teman-teman di TBK.


Sebagai praktisi bela diri sekaligus pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan, setiap anggota BDBC perlu menyesuaikan jadwal latihan dengan waktu kerja. Jadwal latihan tiap-tiap aliran bela diri sangat fleksibel, karena pekerjaan merupakan hal yang diutamakan. Terlebih mayoritas praktisi bekerja di bidang pengawasan, khususnya patroli laut, sehingga apabila pada hari tertentu banyak yang berhalangan, maka hari latihan bisa dimajukan atau pun dimundurkan ke hari lain.

Wiratama menjelaskan prestasi yang pernah diraih BDBC Marine Customes di antaranya mewakili Bea Cukai dalam kejuaraan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, melakukan demonstrasi atau penampilan saat acara tertentu, seperti kunjungan pejabat. Sejak BDBC Marine Customs dibuka, anggota BDBC Marine Customs telah mengikuti dua kejuaraan terbuka. Pertama National Kempo Championship 2021 tanggal 4-5 September 2021 di Bandung. BDBC Marine Customs mengirimkan tiga orang atlet dan semuanya membawa medali yakni satu medali emas dan dua medali perak. Kedua, pada tanggal 2 Oktober 2021 BDBC Marine Customs mengirimkan tujuh orang atlet untuk mengikuti 1st Invitational National Kudo Tournament di Tangerang dan semuanya membawa medali, yaitu tiga medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu. Selain itu, saat diadakan Virtual Karate Championship pada bulan September 2021 antarpegawai Bea Cukai, Ignasius Agus Nugraha berhasil meraih satu medali emas.

HOBI DAN KOMUNITAS


Dikatakan Wiratama, manfaat bela diri sangat banyak. “Saya sendiri merasa bela diri dapat melatih kekuatan fisik saya. Dengan berlatih bela diri, kita dapat melatih fisik untuk terbiasa dengan benturan, membiasakan tubuh untuk bergerak secara refleks (muscle memory), berlatih cara menjatuhkan diri, cara melumpuhkan orang, baik lethal maupun non-lethal, dan kebugaran secara keseluruhan pun meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, selain fisik, latihan bela diri juga melatih mental. Selama latihan, dibiasakan agar dapat berpikir di bawah tekanan. Contohnya saat sedang sparring kita dituntut untuk berpikir selagi bertarung dengan partner, saat berlatih kita berusaha melampaui batas kemampuan diri sendiri, menambah percaya diri, menurunkan ego, dan menjadi lebih bahagia karena emosi yang terpendam bisa disalurkan ke hal yang positif saat berlatih.

“Semakin banyak berlatih bela diri, maka kita akan semakin rendah hati dan tidak jumawa. Kita mengetahui batasan apa saja yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Pikiran menjadi terbuka karena sejatinya berbagai macam aliran bela diri bukanlah suatu kotak, tetapi suatu sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan,” ujarnya. (Piter)

HOBI DAN KOMUNITAS


Peran Bea Cukai Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Konsep pembangunan saat ini perlu mengedepankan industri yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Pemerintah berupaya merealisasikannya dengan bergabung ke dalam perjanjian dagang yang berorientasi perekonomian bebas dan terbuka antara lain ASEAN Free Trade Area (AFTA), World Trade Organization (WTO), dan ASIA Pacific Economic Cooperation (APEC).

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam berbagai perjanjian yang melibatkan Indonesia adalah terkait sistem pengamanan atas produk yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI). Saat ini, Indonesia masih termasuk ke dalam priority watch list (PWL) yang merupakan tanda bahwa sistem pengamanan atas HKI belum berjalan efektif.

Namun demikian Indonesia bukan berarti tidak melakukan upaya perlindungan terhadap HKI. Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan sebagai bentuk perlindungan antara lain undang-undang nomor 7 tahun 1994 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional Trips Agreement, undang-undang nomor 17

LAPORAN UTAMA

tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2017, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2018.

Tonny Ridwan, Pemeriksa Bea Cukai Madya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan mengungkapkan, isu perlindungan HKI kerap menjadi perhatian utama yang dibahas dalam perjanjian dagang. Perhatian tersebut berkembang terutama sejak perdagangan bebas tumbuh pesat mulai tahun 2010, serta semakin banyak perjanjian dagang yang diikuti oleh Indonesia.

Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-26 tahun 2022 sebagai dasar hukum Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2022. Dalam BTKI 2022 tersebut dimuat hasil perjanjian dagang terbaru yang telah berlaku efektif antara lain ATIGA, ASEAN-CHINA ACFTA, RCEP, FTA IJEPA, dan AANZ FTA. Perjanjian dagang tersebut dilaksanakan dengan negara mitra dagang Indonesia yang memiliki volume perdagangan ekspor-impor yang signifikan.


The current development concept needs to prioritize industries that can generate high added value. The government seeks to realize this by joining trade agreements that are oriented toward a free and open economy, including the ASEAN Free Trade Area (AFTA), the World Trade Organization (WTO), and the ASIA Pacific Economic Cooperation (APEC).

One thing that has become a concern in various agreements involving Indonesia is the security system for products with intellectual property rights (IPR). Currently, Indonesia is still included in the priority watch list (PWL), which indicates that the IPR security system has not been effective.

However, Indonesia does not mean that it does not take steps to protect IPR. Indonesia has established several regulations as a form of protection, including law number 7 of 1994, the ratification of the International Trips Agreement Convention, law number 17 of 2006 concerning Customs, Government Regulation number 20 of 2017, and Minister

DGCE'S Role on Protecting Intellectual Property Rights

MAIN REPORTMAIN REPORT

of Finance Regulation number 40 of 2018.

Tonny Ridwan, Functional Customs Officer at the Directorate of Enforcement and Investigation, revealed that the issue of IPR protection is often the primary concern discussed in trade agreements. This attention has grown, mainly since free trade has increased in 2010, and Indonesia has entered into more and more trade agreements.

The Ministry of Finance has also issued Minister of Finance Regulation number PMK-26 of 2022 as the legal basis for the 2022 Indonesian Customs Tariff Book. The 2022 BTKI contains the results of the latest trade agreements that have become effective, including ATIGA, ASEAN-CHINA ACFTA, RCEP, FTA IJEPA, and AANZ FTA. The trade agreement is carried out with Indonesia's trading partner countries with a significant export-import trade volume.

Customs and Excise's supervision of goods suspected of violating HKI will be more effective with the aforementioned regulations.


Dengan adanya aturan-aturan tersebut di atas, pengawasan barang yang diduga melanggar HKI oleh Bea Cukai menjadi lebih efektif. Menurut Piasdo Muaranuli, Kepala Seksi Kejahataan Lintas Negara II, di dalam Part III Trips Agreement juga diatur tata cara pengawasan HKI termasuk border measure yang menjadi kewenangan administrasi kepabeanan di setiap negara.

Mekanisme pemeriksaan terhadap pelanggaran HKI dilakukan Bea Cukai dengan mengacu pada database pencatatan atau rekordasi yang direkam oleh pemilik HKI. Dalam hal pemilik atau pemegang hak belum melakukan rekordasi, tetapi memiliki bukti kuat adanya pelanggaran HKI atas produknya, maka pemilik HKI dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah penangguhan sementara atas pengeluaran barang impor atau ekspor di border.

“Situasi pertama tersebut sering disebut sebagai kewenangan ex-officio, yang melekat kerena jabatan. Sedangkan situasi kedua disebut kewenangan judicial yang dilaksanakan Pengadilan Niaga untuk memerintahkan Bea Cukai menangguhkan sementara pengeluaran barang untuk memenuhi hak atas permohonan pemilik atau pemegang hak,” ungkap Piasdo.

Sejauh ini hasil penegahan terhadap pelanggaran HKI lebih banyak dilakukan Bea Cukai di border dibandingkan dengan yang dilakukan setelah barang berada di pasar dalam negeri.

Berdasarkan kewenangannya, Bea Cukai memiliki dua cara pengawasan terhadap barang-barang yang diduga melanggar HKI.

Pertama, pemilik atau pemegang hak aktif merekordasi HKI di Bea Cukai. Pendaftaran merek inilah yang akan memudahkan tugas Bea Cukai dalam mengawasi barang ekspor impor yang terindikasi melanggar HKI. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi intelijen dan pemeriksaan fisik barang atau penelitian dokumen oleh petugas Bea Cukai di seluruh satuan kerja.

Kedua, petugas Bea Cukai dapat menyarankan pemilik atau pemegang hak yang belum melakukan rekordasi untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. Permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat perintah penangguhan sementara pengeluaran barang impor/ekspor yang diduga hasil pelanggaran HKI.

Diungkapkan juga oleh Piasdo, pemilik barang yang barangnya ditegah oleh Bea Cukai akan mendapatkan notifikasi dari kantor pabean yang melakukan penegahan. Bea Cukai memberikan kesempatan bagi para pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan bersama guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Apabila atas hasil pemeriksaan bersama, hakim Pengadilan Niaga memutuskan barang tersebut melanggar HKI, pemilik barang, dalam hal ini importir atau eksportir, diwajibkan membayar ganti rugi atas seluruh biaya yang muncul selama proses penegahan dan penangguhan sementara termasuk pemeriksaan bersama. Sementara itu, jaminan yang diserahkan oleh pemilik atau pemegang hak dapat dikembalikan. Sebaliknya, jaminan dari pemilik atau pemegang hak akan dicairkan untuk menutup semua biaya yang timbul selama proses penegahan dan penangguhan sementara apabila tidak terbukti adanya pelanggaran HKI.

Proses selanjutnya adalah proses hukum antara pemilik barang dan pemegang HKI. Bea Cukai menyerahterimakan barang bukti penangguhan kepada pihak berwenang yang ditunjuk untuk melanjutkan proses hukum atau mediasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dipilih.

LAPORAN UTAMA

Piasdo MuaranuliKepala Seksi Kejahataan Lintas Negara II


the goods are in the domestic market. Based on its authority, Customs and Excise has two ways of monitoring goods suspected of violating IPR.

Firstly, the owner or right holder actively records IPR at Customs and Excise. This trademark registration will facilitate the duties of Customs and Excise in supervising imported export goods that are indicated to violate IPR. Supervision can be carried out by collecting data and intelligence information and physical inspection of goods or examination of documents by Customs and Excise officers in all work units.

Secondly, the Customs and Excise officer can advise the owner or rights holder who has not made a record to submit an application to the Head of the local Commercial Court. The request was followed up with issuing a warrant for the temporary suspension of the release of imported/exported goods suspected of violating IPR.

Piasdo also disclosed that the owner of the goods whose goods were intercepted by Customs would receive a notification from the customs office that carried out the prevention. Customs and Excise allow the parties concerned to conduct joint inspections to ascertain whether or not there has been a violation.

MAIN REPORT

According to Piasdo Muaranuli, Head of Transnational Crime Section II, Part III of the Trips Agreement also stipulates procedures for monitoring IPR, including border measures which are the authority of customs administration in each country.

Customs carry out the mechanism for examining IPR violations regarding the database of records or records recorded by IPR owners. If the owner or right holder has not made a record but has strong evidence of a violation of IPR on his product, the owner of the IPR can apply to the chairman of the commercial court to issue an order for a temporary suspension of the release of imported or exported goods at the border.

"The first situation is often referred to as ex-officio authority, which is inherent because of the position. While the second situation is called judicial authority, which is carried out by the Commercial Court to order Customs and Excise to temporarily suspend the release of goods to fulfill rights at the request of the owner or rights holder," said Piasdo.

So far, the results of the prevention of IPR violations are mainly carried out by Customs at the border compared to those carried out after


Pemahaman petugas Bea Cukai dalam menetapkan pelanggaran HKI menjadi tantangan tersendiri di lapangan. Menyikapi hal tersebut Tonny Ridwan menyatakan bahwa pelatihan khusus bagi petugas Bea Cukai sudah dilakukan. “Pelatihan terkait identifikasi suatu produk HKI sudah dan akan terus diselenggarakan oleh Bea Cukai bekerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI), Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), dan para pemilik atau pemegang hak yang sudah rekordasi di Bea Cukai,” ujar Tonny.

Untuk meningkatkan upaya pengawasan, Bea Cukai juga telah membangun sistem CEISA HKI yang dapat diakses secara terbatas oleh unit pengawasan dan perbendaharaan Bea Cukai di seluruh Indonesia. Koordinasi juga terus dilakukan antara Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan unit kerja vertikal Bea Cukai di seluruh wilayah di Indonesia yang mengawasi dan menaungi pengawasan barang impor atau ekspor yang menjadi objek pengawasan HKI.

Hingga saat ini, Bea Cukai telah beberapa kali melakukan penindakan barang impor yang terbukti melanggar HKI. Pelanggaran tersebut terjadi terhadap pulpen merek “Standarpen” yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2019. Di tahun 2020, pelanggaran juga terjadi atas pisau cukur merek “Gillette” yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Emas. Di tahun 2021, pelanggaran juga berhasil digagalkan di lokasi yang sama atas pulpen merek “Standarpen”.

Untuk semakin meningkatkan efektivitas pengawasan, Bea Cukai juga bekerja sama membentuk satuan tugas operasi program perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Instansi lain yang terlibat adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bea Cukai juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan DJKI tentang penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kerja sama mencakup pertukaran data dan informasi, peningkatan koordinasi, pemeriksaan fisik bersama, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

LAPORAN UTAMA


If based on the results of the joint examination, the judge of the Commercial Court decides that the goods violate intellectual property rights, the owner of the goods, in this case, the importer or exporter, is required to pay compensation for all costs incurred during the process of suspension and temporary suspension, including a joint inspection. Meanwhile, the guarantee submitted by the owner or rights holder can be returned. On the other hand, the guarantee from the owner or rights holder will be disbursed to cover all costs incurred during the suspension and suspension process if there is no evidence of a violation of IPR.

The following process is a legal process between the owner of the goods and the holder of IPR. Customs and Excise handed over the evidence of the suspension to the designated authorities to continue the legal process or mediation following the selected agreement.

The understanding of Customs officers in determining IPR violations is a challenge in the field. Responding to this, Tonny Ridwan stated that special training for Customs and Excise officers had been carried out. "Training related to the identification of an IPR product has been and will continue to be carried out by Customs and Excise in collaboration with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), the Indonesian Anti-Counterfeiting Society (MIAP), and the owners or holders of rights that have been recorded at Customs," he said. Tony.

To improve monitoring efforts, Customs and Excise have also built a CEISA HKI system that can be accessed on a limited basis by Customs and Excise treasury and supervision units throughout Indonesia. Coordination also continues to be carried out between the Directorate of Enforcement and Investigation with the Customs and Excise vertical work units in all regions in Indonesia, which oversees and oversees the supervision of imported or exported goods that are the object of IPR supervision.

Until now, Customs and Excise have several times taken action against imported goods that are proven to violate IPR. The violation occurred against the "Standarpen" brand pen, which was successfully thwarted at Tanjung Perak Port in 2019. In 2020, a violation also happened over the "Gillette" brand razor, which was successfully thwarted at Tanjung Emas Port. In 2021, a violation was also thwarted for the "Standarpen" brand pen at the same location.

MAIN REPORT


Kerja sama dengan DJKI penting untuk dilakukan mengingat DJKI memiliki pangkalan data pemegang HKI yang akan berguna bagi Bea Cukai dalam melakukan validasi. Selain itu, pemeriksaan bersama terhadap barang yang diduga melanggar HKI akan dilakukan mengingat pihak DJKI memiliki ahli identifikasi produk yang terindikasi melanggar HKI. Kerja sama lainnya juga dilakukan dengan Kepolisian dalam hal serah terima barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Meskipun koordinasi telah dijalankan secara konsisten, masih terdapat beberapa tantangan lain yang harus dihadapi bersama. Salah satunya adalah persyaratan jaminan dan administratif yang peka waktu dan harus segera dipenuhi para pemegang HKI dalam skema ex-officio. Umpan balik juga harus disampaikan oleh pemegang hak atas notifikasi yang telah dikirim Bea Cukai terkait proses penegahan yang dijalankan. Pemilik HKI dapat merespons untuk melanjutkan penegahan atau penangguhan sementara sehingga kepastian hukum dalam penegakan HKI dapat terjaga.

Piasdo menambahkan, pengawasan HKI tidak mutlak menjadi kewenangan Bea Cukai. Terdapat banyak pihak yang harus mengambil peran agar pelanggaran atas HKI dapat diminimalisasi sehingga Indonesia dapat keluar dari priority watch list. Bea Cukai juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina industri dalam negeri untuk dapat memproduksi barang substitusi impor.

LAPORAN UTAMA

“Pemerintah perlu membangun opini masyarakat agar memilih barang substitusi impor dibandingkan barang impor yang berpotensi melanggar HKI. Produsen dalam negeri juga perlu pembinaan agar mampu memproduksi barang substitusi impor yang kompetitif dari segi harga dan kualitas,” ungkap Piasdo.

Ke depannya sinergi perlu dilakukan secara terarah dan dievaluasi bertahap sesuai dengan cetak biru pengembangan industri dalam negeri dan pemetaan barang-barang yang mendapat prioritas untuk diproduksi di dalam negeri, salah satunya adalah industri pakaian. “Produk dalam negeri dengan merek-merek lokal perlu diperkuat untuk mengisi demand yang selama ini mungkin diisi oleh produk impor yang berpotensi melanggar HKI,” tambah Piasdo.

Sementara itu, Tonny mengungkapkan bahwa Bea Cukai harus mampu menjadi institusi yang dapat memberantas ancaman kejahatan lintas negara yang salah satu objeknya adalah hak kekayaan intelektual. Lewat pemberantasan pelanggaran HKI, diharapkan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro dapat semakin membaik.

“Dengan dibentuknya unit khusus di level pusat untuk menangani kejahatan lintas negara yang salah satu objek pengawasannya adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi investasi Indonesia yang semakin kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian,” pungkas Tonny.


To further increase the effectiveness of supervision, Customs and Excise cooperated to form a task force to operate the protection and law enforcement program in the intellectual property sector. Other agencies involved are the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), the Indonesian National Police, the Food and Drug Supervisory Agency, the Ministry of Communication and Information, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Trade, the Ministry of Health, and the Ministry of Education and Culture.

Customs and Excise have also signed a cooperation agreement with DJKI regarding law enforcement in the intellectual property sector. The cooperation includes the exchange of data and information, improving coordination, joint physical examinations, and improving the quality and capacity of human resources.

Cooperation with DJKI is essential considering that DJKI has a database of IPR holders that will be useful for Customs and Excise in conducting validation. In addition, a joint inspection of goods suspected of violating IPR will be carried out considering that the DJKI has an expert in identifying products that are indicated to have violated IPR. Other cooperation is also carried out with the Police in terms of handing over evidence for further investigation.

Although coordination has been carried out consistently, several other challenges must be faced together. One of them is the time-sensitive guarantee and administrative requirements that must be met immediately by IPR holders in an ex-officio scheme. Feedback must also be submitted by the rights holder on notifications that Customs have sent regarding the prevention process being carried out. The owner of IPR can respond to continue the suspension or temporary suspension so that legal certainty in the enforcement of IPR can be maintained.

MAIN REPORT

Piasdo added that the supervision of IPR is not absolutely under the authority of Customs and Excise. Many parties have to play a role so that violations of IPR can be minimized so that Indonesia can get out of the priority watch list. Customs and Excise also need to coordinate with the Ministry of Industry as the domestic industry supervisor to produce imported substitute goods.

"The government needs to build public opinion so that they choose imported substitute goods over imported goods that have the potential to violate IPR. Domestic producers also need guidance to be able to produce imported substitute goods that are competitive in terms of price and quality," said Piasdo.

In the future, synergies need to be carried out in a directed manner and evaluated in stages in accordance with the blueprint for developing domestic industries and mapping goods that have priority to be produced domestically, one of which is the clothing industry. "Domestic products with local brands need to be strengthened to fill the demand that so far may be filled by imported products that have the potential to violate IPR," added Piasdo.

Meanwhile, Tonny revealed that Customs and Excise must be able to become an institution that can eradicate the threat of transnational crime, one of which is intellectual property rights. By eliminating IPR infringement, it is hoped that macroeconomic growth in Indonesia will improve.

"With the establishment of a special unit at the central level to deal with transnational crime, one of the objects of which is the protection of intellectual property rights, it is hoped that it will create a more conducive investment climate in Indonesia so that it can encourage economic growth," concluded Tonny.


WAWANCARA

Bahaduri WijayantaDirektur Penindakan dan Penyidikan

Wewenang Bea Cukai dalam Mengatasi Pelanggaran HKI Maraknya pelanggaran terhadap hak

kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia masih menjadi permasalahan bagi banyak pihak. Hingga Indonesia masih dalam kategori PWL (priority watch list) atau negara dengan aturan perlindungan HKI yang buruk. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam perlindungan HKI, ialah Bea Cukai. Lalu, bagaimana peran Bea Cukai dalam meningkatkan perlindungan HKI di negara ini dan apa saja yang sudah dilakukan? Berikut hasil wawancara WBC dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bahaduri Wijayanta.


Bagaimana pengawasan Bea Cukai sebelum ditetapkan PP Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan PMK Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual?

Bila kita melihat pengawasan Bea Cukai sebelum masa itu, kita dapat menyimpulkan penindakan yang dilakukan kebanyakan hanya terhadap produk CD/VCD bajakan yang dibawa masuk melalui pelabuhan udara. Ini mencerminkan Bea Cukai sudah melaksanakan norma kewenangan ex-officion sebagaimana memang sudah ada sejak UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diundangkan. Produk CD/VCD bajakan relatif lebih mudah dikenali oleh petugas Bea Cukai, tetapi untuk produk lainnya tingkat kesulitannya lebih tinggi dalam mengidentifikasikan suatu produk merupakan barang palsu atau bukan.

Oleh karena itu, seiring dengan dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks, Bea Cukai kemudian mengambil inisiatif untuk merumuskan peraturan lebih lanjut yang menjadi landasan operasional untuk menjamin perlindungan HKI yang lebih baik dalam kegiatan ekspor/impor seperti kedua peraturan tersebut.

Apakah perbedaan yang paling signifikan dari sebelum dan sesudah ditetapkan PP Nomor 20 tahun 2017 dan PMK nomor 40/PMK.04/2018?

Bila kita melihat pengawasan Bea dan Cukai sebelum masa itu, penegahan yang dilakukan kebanyakan merupakan produk CD/VCD bajakan yang dibawa masuk melalui pelabuhan udara.

Ini mencerminkan Bea dan Cukai sudah melaksanakan secara yudisial sebagaimana diamanatkan dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sejak diundangkan. Produk bajakan CD/VCD relatif lebih mudah dikenali oleh petugas Bea dan Cukai, tetapi untuk produk lainnya tingkat kesulitannya lebih tinggi untuk mengidentifikasikan suatu produk adalah palsu.

Oleh karena itulah seiring dengan dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks, Bea dan Cukai kemudian mengambil inisiatif untuk merumuskan peraturan lebih lanjut yang menjadi landasan operasional untuk menjamin perlindungan HKI yang lebih baik dalam kegiatan ekspor/impor seperti kedua peraturan tadi itu.

Apa wewenang Bea Cukai dalam pengawasan barang dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI)?

Sesuai dengan Konvensi Internasional yang mengatur penegakan HKI, yaitu TRIPS AGREEMENT yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dijelaskan kewenangan yang dimiliki oleh petugas di border. Kewenangan ex-officio yang melekat karena jabatan dan kewenangan secara yudisial atas perintah dari Ketua Pengadilan Niaga setempat merupakan inti dari tindakan yang bisa dilakukan oleh Bea Cukai di area border measure.

Apa tindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai bila menemukan pelanggaran HKI?

Hal yang pertama kali dilakukan adalah memastikan apakah barang tersebut sudah masuk dalam data rekordasi Bea Cukai atau belum. Apabila sudah termasuk dalam daftar, maka selanjutnya Bea Cukai akan menegah barang tersebut dan segera mengirimkan pemberitahuan (notifikasi) ke pemilik atau pemegang hak, dan kemudian menunggu feedback lanjut atau tidaknya penegahan tersebut. Jika diputuskan untuk dilanjutkan, maka penegahan akan terus dilaksanakan sesuai PMK 40 Tahun 2018, sedangkan bila tidak dilanjutkan maka barang tersebut akan dirilis oleh Bea Cukai sesuai perturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

WAWANCARA


Berapa lama waktu penangguhan terhadap barang yang diduga hasil pelanggaran HKI?

Bea Cukai akan menangguhkan pengeluaran barang yang diduga hasil pelanggaran HKI atas dasar perintah penangguhan dari Ketua Pengadilan Niaga selama periode sepuluh hari dan dapat diperpanjang sekali selama sepuluh hari kemudian. Jadi lama waktu penangguhannya maksimal dua puluh hari.

Apakah ada pengecualian atas barang yang diduga hasil pelanggaran HKI yang mengalami penangguhan?

Ya, ada. Pengecualian diperlakukan terhadap barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan awak sarana pengangkut serta barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

Bagaimana cara perekaman (rekordasi) HKI pada sistem perekaman Bea Cukai?

Sesuai yang tertera dalam lampiran PMK 40 tahun 2018, perekaman atau rekordasi dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh pemilik atau pemegang hak kepada Bea Cukai melalui sistem CEISA HKI (masuk melalui portal pengguna jasa customer.beacukai.go.id). Saat ini rekordasi masih dilakukan di Subdit Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai. Permohonan rekordasi akan diputuskan diterima atau tidak setelah dilakukan proses validasi data dengan pangkalan data DJKI serta pemenuhan syarat formal dan materiel yang diatur dalam PMK 40 Tahun 2018.

Apa kendala dan tantangan pemilik merek dalam melakukan perekaman (rekordasi) HKI pada sistem perekaman Bea Cukai?

Saat ini, sebagian besar pemilik atau pemegang hak yang merupakan perusahaan asing yang berdomisili di luar negeri tidak dapat melakukan rekordasi di Bea Cukai karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diatur oleh PP 20 Tahun 2017, karena pemilik atau pemegang hak harus memiliki badan usaha di Indonesia. Kewajiban ini yang menjadi kendala atau keberatan sebagian pemegang HKI, terutama yang berdomisili di luar negeri dalam mendaftarkan HKI rekordasi ke Bea Cukai.

WAWANCARA

Menurut Bapak, apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan ekspor atau impor barang yang diduga berasal dari pelanggaran HKI?

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa barang palsu atau yang melanggar HKI harganya masih lebih murah dibandingkan produk asli dan ini tentu saja merupakan faktor daya beli. Faktor lainnya adalah barang substitusi sejenis belum tersedia di pasaran, kalau pun ada kendala berikutnya mungkin faktor harga dan kualitas antara produk palsu eksimpor dengan produk sejenis dari dalam negeri.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya, Bea Cukai dapat mengajak Kementerian Perindustrian dan kementerian/lembaga lainnya sebagai leading sector pembina industri untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut. Bagaimana agar produk substitusi impor tersedia di pasaran dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Bila hal ini dapat disinergikan, maka upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bea Cukai dan aparat penegak hukum terkait lainnya akan membawa hasil yang maksimal bagi kepentingan nasional.

Sebaliknya, bila upaya pemberantasan produk eksimpor yang diduga merupakan pelanggaran HKI semakin masif dilaksanakan oleh APH, tetapi produk substitusi impor yang kompetitif tidak mampu mengisi permintaan di dalam negeri, maka yang terjadi adalah kekosongan pasokan yang kontraproduktif semakin menaikkan harga barang.

Apa hal-hal yang sudah dilakukan Bea Cukai dalam pengawasan barang dari hasil pelanggaran HKI?

Sampai saat ini, sejak kedua peraturan tersebut diundangkan, Bea Cukai telah menerima pendaftaran enam perusahaan dengan 25 HKI (merek dan hak cipta). Selain itu, Bea Cukai telah melakukan tiga kali penindakan dalam jumlah yang signifikan.


Apa harapan Bea Cukai atas pengawasan barang dari hasil pelanggaran HKI?

Pertama, upaya pemberantasan produk eksimpor yang melanggar HKI diharapkan terlaksana secara kolektif bersama APH lainnya, sehingga dapat memperbaiki citra Indonesia. Dengan Indonesia sebagai Presidensi G20, maka Indonesia telah keluar dari kategori PWL (Priority Watch List) yang sudah disematkan sejak tahun 2008. Hal ini yang harus dipertahankan.

Kedua, Bea Cukai berharap semakin banyak pemegang HKI yang memanfaatkan layanan perlindungan HKI ini, sehingga memberikan keuntungan kepada masyarakat usaha, terutama dalam mendorong iklim investasi yang semakin kondusif.

Ketiga, kami berharap kementerian/lembaga lainnya, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pembina sektor industri dalam negeri, seperti Kementerian Perindustian dapat selangkah seirama dengan Bea Cukai untuk membina pengusaha dalam negeri agar mampu menghasilkan produk substitusi impor yang kompetitif, sehingga upaya penegakan hukum oleh Bea Cukai dan APH lainnya membawa hasil yang maksimal bagi kepentingan nasional.

WAWANCARA


INFOGRAFIS

28 | Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai


INFOGRAFIS

29Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai |


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menambah satu lagi direktorat baru bernama Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (KBPJ) sesuai PMK Nomor 118/PMK.01/2021. Pembentukan Direktorat KBPJ ini merupakan perwujudan dari keinginan DJBC menguatkan peran kehumasan.

Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akses terhadap informasi yang semakin tinggi. Hal ini berakibat pada timbulnya permasalahan-permasalahan bagi organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya, tidak hanya di sektor swasta, tetapi juga berdampak pada penyelenggaraan kebijakan di sektor pemerintah.

Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah inkonsistensi informasi, rendahnya respons terhadap publik, tingginya tuntutan stakeholder, ambiguitas pelaksanaan tugas, benturan pelaksanaan tugas dengan isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai daerah, hingga fenomena media sosial yang menyebabkan persebaran isu yang begitu cepat dan dinamis, semakin mendorong sektor pemerintah, dalam hal ini DJBC untuk memperkuat peran kehumasannya.

Menurut Direktur KBPJ DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, Penguatan peran kehumasan tidak cukup dilakukan hanya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia saja, tetapi juga perlu penguatan kelembagaan untuk mengakomodasi kewenangan dan cakupan pekerjaan yang lebih luas lagi. Sebelumnya, tugas dan fungsi kehumasan DJBC hanya diemban oleh 2 (dua) ruang struktur setingkat eselon III, yakni Subdit Komunikasi dan Publikasi dan Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi. Beban kerja yang ditanggung oleh kedua unit tersebut terlalu besar untuk menjangkau seluruh peran kehumasan yang dibutuhkan oleh DJBC. Masih terdapat peran yang belum dapat dijangkau secara optimal dengan ruang struktur saat ini, mengingat kewenangan yang dimiliki masih terbatas.

Direktorat KBPJ, Perkuat Peran Kehumasan Bea Cukai

LAPORAN KHUSUS


LAPORAN KHUSUS

Urgensi penguatan kelembagaan di bidang kehumasan DJBC juga tercermin dalam amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/2017, terutama dalam tema Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan yang tertuang dalam salah satu Inisiatif Strategis DJBC untuk melakukan revitalisasi unit kehumasan. Peran Penting Komunikasi dan Kehumasan bagi Bea Cukai

Nirwala menyatakan, humas telah menambah kontribusinya bagi organisasi yang semula menjalankan fungsi publisitas, jurnalisme, dan juru bicara kini fungsi tersebut telah berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi saat ini. Humas juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen organisasi yang turut menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, peran humas kini bukan lagi sebagai supporting unit, melainkan strategic enabler bagi organisasi.

Peran strategic enabler dapat diejawantahkan ke dalam 6 (enam) peran penting humas. Pertama, humas sebagai mediator yang menjembatani kepentingan DJBC dengan para pengguna jasa, masyarakat, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya. Kedua, humas sebagai expert prescriber atau identifikator isu atau permasalahan yang tengah beredar di ruang publik. Ketiga, humas sebagai problem solving process facilitator yang menunjukkan bahwa humas berperan sebagai fasilitator atau penasihat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan maupun arah kebijakan strategis. Keempat, humas sebagai prime mover atau motor penggerak atas berbagai program dan inovasi yang dijalankan DJBC. Kelima, humas sebagai public opinion builder yang berarti bahwa humas merupakan instrumen organisasi dalam menggiring opini publik ke arah yang positif. Terakhir, humas sebagai disseminator atau penyedia layanan informasi DJBC bagi publik internal maupun eksternalnya yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Secara struktur organisasi, DJBC berada di bawah Kementerian Keuangan. Maka, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, DJBC juga mengacu pada program-program

kehumasan yang dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebagai pembina sektor kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di level DJBC, pembina sektor kehumasan merupakan wewenang Direktorat KBPJ yang sesuai tugas dan fungsinya mengemban amanat untuk merumuskan, membuat standardisasi, hingga mengoordinasikan kegiatan komunikasi dan bimbingan pengguna jasa di lingkungan DJBC. Menilai pentingnya peran humas bagi DJBC, bahkan tugas dan fungsi kehumasan juga diemban oleh instansi vertikal DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan ruang struktur setingkat eselon III pada Kantor Pelayanan Utama dan setingkat eselon IV pada Kantor Wilayah dan KPPBC.

“Terlepas dari peran yang melekat dalam struktur organisasi, pentingnya keterlibatan seluruh elemen pegawai di lingkungan DJBC untuk mengomunikasikan pesan-pesan positif organisasi juga merupakan sebuah keniscayaan,” ungkap Nirwala.

Pada akhirnya, humas tidak lagi dilihat hanya sebagai sebuah unit organisasi, melainkan seluruh insan DJBC sebagai wajah institusi pada hakikatnya berkewajiban untuk menjalankan perannya sebagai insan humas atau yang biasa kami umpamakan dengan “kita semua adalah humas”. Pemahaman tentang “kita semua adalah humas” menjadi modal yang sangat berharga demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan kesadaran ini, maka setiap insan DJBC diharapkan dapat selalu bekerja sesuai dengan norma dan kode etik untuk menjaga DJBC agar terus ke arah yang semakin baik.

Menurut Nirwala, Direktorat KBPJ merupakan unit yang terbilang baru, maka dalam jangka pendek pihaknya masih akan fokus pada penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis untuk menyeragamkan proses bisnis kehumasan di lingkungan DJBC. Selain itu, di internal Direktorat KBPJ sendiri juga tengah fokus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan siklus kerja di lingkungan Direktorat KBPJ berjalan dengan baik.

Selain manajemen internal, tugas dan fungsi utama Direktorat KBPJ dalam mengelola citra DJBC juga tetap rutin dilaksanakan, di mana


fokus program komunikasi kali ini lebih kepada peningkatan keterlibatan masyarakat maupun pengguna jasa dalam setiap kebijakan DJBC. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial, seperti penyelenggaraan quiz/event berhadiah untuk menarik minat masyarakat maupun perak aktif admin media sosial dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui berbagai platform media sosial DJBC. Selain itu, upaya peningkatan peran aktif masyarakat maupun pengguna jasa juga dilakukan melalui berbagai upaya edukasi, sosialisasi, atau public hearing untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan DJBC dapat diterima dengan baik.

Untuk rencana jangka panjang, Direktorat KBPJ diharapkan dapat menjadi “jujugan”, tidak hanya bagi internal DJBC, tetap juga bagi masyarakat luas. “Jujugan” merupakan Bahasa Jawa yang dapat diinterpretasikan sebagai tempat/orang yang diandalkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, “jujugan” merupakan cita-cita Direktorat KBPJ, di mana seluruh insan pegawai DJBC maupun masyarakat umum dapat dengan suka cita, tanpa rasa khawatir, dan percaya diri dapat menyampaikan aspirasinya terhadap berbagai kebijakan maupun kinerja yang dilakukan oleh DJBC.

“Dengan kata lain, Direktorat KBPJ merupakan unit yang dapat diandalkan untuk menampung aspirasi publik, sekaligus mediator untuk menjembatani kepentingan DJBC dengan para pemangku kepentingannya,” tutur Nirwala.

Perencanaan dan Strategi

Untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat luas, Direktorat KBPJ selalu melakukan perencanaan atas program-program komunikasi yang dijalankan. Strategi komunikasi DJBC berpegang pada 3 (tiga) pilar utama, yakni stakeholder engagement, communication intelligence, dan public opinion building.

Stakeholder engagement menitikberatkan pada interaksi yang dibangun antara DJBC dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercapai pelayanan yang berkualitas dan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa contoh yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan peran media sosial, aktif dalam penyelenggaraan kegiatan public hearing, aktif dalam inisiasi perjanjain kerjasama antar instansi pemerintah, serta pelibatan influencer yang dimanfaatkan sebagai amplifikator kebijakan DJBC.

Communication intelligence fokus pada pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi atas isu atau opini yang beredar di ruang publik sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi agar opini publik dapat diukur secara aktual, dapat menjadi dasar penyusunan program komunikasi, dan pada akhirnya informasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat atau pengguna jasa. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan seperti analisis media massa dan media sosial, dan manajemen krisis komunikasi.

Public opinion building fokus pada pembentukan opini publik guna meningkatkan citra positif DJBC, yang setidaknya dapat mendorong keinginan masyarakat untuk tahu, kenal, dan paham kinerja dan informasi terkini terkait DJBC. Upaya pembentukan opini publik dilakukan dengan optimalisasi peran humas instansi vertikal untuk melakukan publikasi serentak atau amplifikasi publikasi, serta menyusun rencana komunikasi atau agenda setting secara sinergis untuk menciptakan keseragaman narasi dan pesan kunci untuk disampaikan kepada masyarakat. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan berupa publikasi rutin pada seluruh kanal media sosial DJBC baik pusat maupun daerah, publikasi kinerja di media massa, maupun pemanfaatan berbagai saluran komunikasi swakelola DJBC.

Nirwala Dwi HeryantoDirektur Komunikasi dan Bimbingan

Pengguna Jasa

LAPORAN KHUSUS


Sementara dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, DJBC memiliki 2 (dua) pendekatan, yakni represif dan preventif. Tindakan represif dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan atau penindakan secara langsung terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa. Sementara tindakan preventif mengedepankan upaya pencegahan agar pengguna jasa semakin patuh dan sadar, salah satu di antaranya dengan memperkuat peran kehumasan, yakni dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisai atau edukasi peraturan maupun kegiatan publikasi informasi kepabeanan dan cukai terkini secara terstruktur dan masif

Menyadari peran penting humas dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, melalui penguatan kelembagaan atau pembentukan Direktorat KBPJ, terdapat unit setingkat eselon IV yang bertanggung jawab langsung dalam penyusunan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan pengguna jasa, yakni Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi. Yang diharapkan dari keberadaan unit ini adalah agar terdapat unit yang secara khusus dapat memberikan bimbingan atau asistensi bagi para agen (agen fasilitas, ambassador dan duta Bea Cukai), client coordinator, penyediaan layanan help desk (tatap muka), mengorganisasikan saluran komunikasi pengguna jasa terakreditasi/reputable traders, hingga mampu menciptakan awareness bagi para

pengguna jasa agar dapat meningkatkan level kepatuhannya.

“Untuk mencapai outcome yang diharapkan, maka setiap kegiatan yang dilakukan Direktorat KBPJ harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengukuran dan pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU),” imbuh Nirwala.

Berbicara tentang IKU lanjutnya, maka perlu melihat kembali visi dan misi Kementerian Keuangan. IKU harus dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan agar kinerja organisasi dapat tercapai, terukur, dan berkesinambungan. Untuk menerjemahkan visi dan misi Kementerian Keuangan ke dalam tujuan dan ukuran yang bersifat operasional, disusunlah peta strategi dan IKU Kemenkeu Wide berdasarkan 4 (empat) perspektif, yakni stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.Di level DJBC, mengacu pada Peta Strategi DJBC tahun 2022, sasaran strategis terkait kehumasan masuk dalam perspektif internal process, yakni Sasaran Strategis 9: “persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai”.

“Dapat dikatakan, salah satu indikator keberhasilan Direktorat KBPJ adalah persepsi positif dan dukungan yang muncul di ruang

LAPORAN KHUSUS


publik,” ungkap Nirwala yang juga menyatakan, terlepas dari IKU, salah satu fungsi yang baru dimiliki Direktorat KBPJ adalah fungsi monitoring dan evaluasi (monev), di mana monev merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja suatu organisasi, yang dalam hal ini adalah kinerja Direktorat KBPJ.

Proses monev di lingkungan Direktorat KBPJ dilakukan baik secara mandiri maupun melalui pihak eksternal (independent) yang mengukur kinerja atau program-program komunikasi yang dilakukan sesuai kaidah-kaidah atau teori-teori kehumasan/komunikasi. Beberapa contoh kegiatan monev yang dilakukan adalah pengukuran efektivitas strategi komunikasi, efektivitas pemanfaatan media sosial, kepuasan pengguna layanan contact center, kinerja Direktorat KBPJ, dan sebagainya. Dari hasil temuan atau laporan monev tersebut, kemudian dapat dilihat sukses atau tidaknya suatu kegiatan atau program yang telah dilakukan. Dari hasil monev tersebut juga kami belajar untuk kembali meningkatkan kinerja ke depannya.

Selain itu, tingkat akseptasi juga dapat menjadi indikator keberhasilan Direktorat KBPJ, di mana berdasarkan pantauan aktivitas di media sosial resmi DJBC, mulai terlihat masyarakat yang membela kebijakan DJBC, dari yang sebelumnya didominasi oleh resistensi publik.

Tantangan dan Harapan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat KBPJ kerap dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang muncul baik dari internal maupun eksternal DJBC, seperti kompleksitas isu/opini publik yang dikelola, pola pekerjaan yang bersifat kolaboratif, hingga dinamika perkembangan teknologi informasi.

Dari sisi kompleksitas isu/opini publik, Direktorat KBPJ kerap dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera. Peredaran informasi yang sangat dinamis di berbagai media komunikasi terkini yang tidak diimbangi dengan manajemen isu dan strategi yang tepat dan akurat berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pimpinan menjadi kurang optimal, bahkan justru dapat berdampak negatif pada citra positif organisasi.

LAPORAN KHUSUS

Dari sisi sifat pekerjaan, proses pengumpulan bahan kerja yang berasal dari mitra kerja yang sebagian besar berasal dari eksternal membutuhkan aktivitas pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Selain itu, pentingnya keakuratan data dan informasi yang perlu diolah memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam penyajiannya kerap menyebabkan proses pengumpulan bahan kerja menjadi menantang dari sisi proses dan waktu.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unit baik di lingkungan internal maupun eksternal DJBC yang menjadi mitra kerja Direktorat KBPJ sehingga keberhasilan suatu program atau strategi komunikasi dapat terjamin.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan semakin tingginya permintaan akses terhadap informasi. Akses informasi yang sebelumnya hanya melalui media massa konvensional kini telah bergeser ke media sosial. Fenomena media sosial juga menambah tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat KBPJ, di mana marak terjadi kasus penipuan, fake account, bot, hoax, hingga fenomena tagar/hashtag yang mempercepat viralnya suatu isu, serta sifat interaksi yang begitu bebas, tidak terkontrol, dan sulit diprediksi semakin menambah tanggung jawab dan peran humas DJBC dalam mengendalikan serta menjaga reputasi DJBC.

Dengan adanya penguatan kelembagaan di bidang kehumasan atau dibentuknya Direktorat KBPJ, diharapkan peran humas sebagai strategic enabler bagi DJBC dapat berjalan lebih optimal untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya. Terlepas dari peran humas sebagai unit organisasi, dukungan dari seluruh elemen pegawai DJBC atau prinsip bahwa “kita semua adalah humas” merupakan suatu keharusan untuk memastikan keberhasilan program-program kehumasan DJBC. “Oleh karena itu, humas diharapkan dapat berjalan semakin sinergis baik antarunit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan, DJBC, maupun bagi seluruh pegawai yang semakin sadar akan perannya sebagai insan kehumasan,” pungkas Nirwala. (ariessuryantini)


RAGAM

Resensi Buku Anies Said Basalamah

JudulBahasa Tubuh Digital (Digital Body Language: How to Build Trust & Connection, No Matter the Distance) Erica Dhawan

Sampul Hardcover. Tersedia pula dalam edisi Kindle dari Amazon.com

Jumlah halaman 288 + xx

Penerbit St. Martin’s Press

Edisi pertama 2021

ISBN

978-1250246523 (edisi hardcover)

978-1250246530 (edisi e-book)

B08FZBJ5TM (edisi Kindle)

Pandemi Covid-19 membuat komunikasi melalui internet menjadi makin intensif bahkan tidak terbayangkan sebelumnya oleh ahli komunikasi sekalipun. Seiring tren globalisasi yang tengah berlangsung, perusahaan atau organisasi multinasional turut bertambah sehingga menyebabkan komunikasi melalui internet makin intens. Erica Dhawan mengutip beberapa sumber terkait banyaknya komunikasi secara virtual, disebutkan bahwa 70% komunikasi tim dilakukan secara virtual. Dalam setahun, surel (email) yang dikirimkan orang-orang mencapai 306 miliar atau rata-rata 30 surel setiap orang per hari, dan separuh dari waktu kita salah menginterpretasikan maksud atau nada dari surel yang diterima.

Dhawan mengungkapkan bahwa dengan memahami isyarat dan sinyal dalam bahasa tubuh digital, maka pesan yang kita kirim dapat diterima dengan jelas

dan tepat. Komunikasi tatap muka yang bisa tersirat melalui bahasa tubuh kini harus dibuat secara eksplisit atau tersurat dalam bahasa tubuh digital. Misalnya untuk memperhatikan lawan bicara, dalam bahasa tubuh digital dapat dituangkan dalam simbol Like atau menambahkan komentar pada kolom pesan. Contoh lain dalam media video conference Anda dapat juga menyela sejenak untuk mengomentari apa yang telah dikatakan, tidak harus menunggu sampai akhir sehingga Anda hanya akan bisa mengomentari hal pertama yang terlintas dalam pikiran Anda saja.

Buku berukuran sekitar 16 x 24 cm setebal 3 cm ini relatif sangat padat karena mencakup tiga bagian dengan total sepuluh bab dan diawali dengan pendahuluan serta diakhiri dengan kesimpulan. Bab 1 menjelaskan apa itu bahasa tubuh digital dan mengapa dewasa ini sangat penting untuk diketahui dan dipraktikkan. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai konsep Value Visibly yang dimaksudkan untuk tetap menghargai mitra komunikasi kita meskipun mereka tidak ada di hadapan kita sebagai “seni baru untuk mendengarkan,” disertai dengan kehati-hatian dalam berkomunikasi, berkolaborasi dengan penuh kepercayaan diri. Pada Bab 2 Dhawan menjelaskan mengenai stres di era digital serta


apa saja yang menjadi pemicunya (digital stressors). Sedangkan pada Bab 3 kembali membedakan antara bahasa tubuh tradisional dengan digital.

Dhawan menggali tulisan melalui pertanyaan-pertanyaan dan contoh kasus yang senantiasa membuat pembaca turut berpikir. Selanjutnya, Dhawan mengelompokkan bahasa tubuh digital dalam lima hal. Pertama, prioritas, yaitu dari pilihan media yang digunakan; kedua, emosi, yaitu dari tanda baca dan simbol yang digunakan; ketiga, menunjukkan rasa hormat, yaitu dari waktu kedatangan; keempat, inklusif atau eksklusifnya seseorang bagi pengirim surel, yaitu dari surel itu ditujukan kepada siapa apakah sendiri, disertai cc, bcc, atau balas semua; dan kelima, identitas, yaitu dari persona digital Anda.

Khusus yang terakhir ini mungkin tidak kita sadari: apa yang Anda tulis dalam identifikasi ketika rapat: apakah hanya nama saja, atau nama_Kemkeu karena bekerja di Kementerian Keuangan, atau nama_NSW? Alamat surel Anda @kemenkeu.go.id atau @yahoo, @gmail atau @hotmail.com? Profil Anda pakai foto atau tanpa foto? Yang menarik, pembaca diminta menuliskan namanya di Google dan lihat apa yang muncul di tiga laman yang pertama. Ketika penulis mencoba menuliskan “Anies Basalamah” muncul juga foto Gubernur DKI!

Bab 4, 5, dan 6 masing-masing bercerita mengenai empat hukum atau aturan dalam bahasa tubuh digital yaitu Value Visibly atau nilai-nilai yang bisa terlihat, berkomunikasi secara hati-hati, berkolaborasi dengan penuh rasa percaya diri yang sangat bagus untuk para pemimpin tim yang anggotanya tidak berada di satu lokasi baik kota atau bahkan negara, dan yang keempat adalah menunjukkan kepercayaan secara total. Sementara itu tiga bab terakhir (Bab 8, 9, dan 10), masing-masing menguraikan mengenai perbedaan bahasa tubuh antara pria dan wanita, antargenerasi, dan antarbudaya.

Pada bagian Kesimpuan, Dhawan menulis dengan bagus sebagai berikut yang dialaminya saat menulis buku ini:

“Saya belajar bahwa memahami nuansa bahasa tubuh digital tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membuka cara yang lebih dalam dan lebih baik bagi kita semua untuk berhubungan satu sama lain dan menumbuhkan rasa inklusi dan rasa saling memiliki. Hal seperti ini menguntungkan semua orang dalam bisnis, mulai dari eksekutif hingga manajer dan anggota tim, karena dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan ide-ide terbaik muncul dan bersinar”.

Selamat membaca buku yang sangat menarik dan kekinian ini dan selamat mempraktikkan saran-saran yang diberikan dalam buku ini.

RAGAM


Sudah lama Pulau Lombok menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara dan domestik. Banyak sekali lokasi wisata yang memanjakan mata di pulau yang sejak dulu dikenal dengan keindahan alamnya. Terlebih, di masa kini pulau yang memiliki julukan sebagai Pulau Seribu Masjid ini telah memiliki destinasi baru, yaitu kawasan Kuta Mandalika yang terletak di sisi selatan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya hanya berjarak sekitar delapan belas kilometer dari Bandara Internasional Zanuddin Abdul Madjid dan bisa dijangkau selama tiga puluh menit perjalanan saja atau satu jam perjalanan dari Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Mandalika sendiri diambil dari nama seorang putri dari raja Kerajaan Tonjang Beru.

Menuju Sirkuit Mandalika

Sirkuit Mandalika berlokasi tak jauh dari Pantai Kuta Mandalika, Pantai Tanjung Aan, dan Bukit Marese. Jika berangkat dari Bukit Marese, waktu tempuh hanya sekitar sepuluh menit saja. Proses pembangunan sirkuit ini memakan waktu yang relatif singkat. Lebih kurang sembilan bulan saja waktu pengerjaan fisiknya. Sirkuit ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 12 November 2021. Dalam proses pembuatannya, sirkuit ini termasuk dalam proyek pemerintah berstatus DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas).

Memiliki panjang lintasan sejauh 4,31 kilometer, sirkuit ini dikelola oleh ITDC (Indonesia Tourism Departement Corporation) dan masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ajang internasional pertama yang diadakan di sini adalah World Super Bike 2021 yang berlangsung pada tanggal 11-13 November 2021. Balapan ini adalah seri terakhir pergelaran WSBK 2021. Kampiun balapan ini adalah Toprak Razgatlioglu (Turki), yang sekaligus ditahbiskan sebagai juara dunia WSBK 2021. Kemudian, dilanjutkan lagi dengan Pra-musim MotoGP 2022 pada tanggal 11-13 Februari 2022, dan puncaknya terjadi saat MotoGP 2022 seri kedua dihelat di Sirkuit Mandalika pada tanggal 18-20 Maret 2022. Ditonton oleh total 102.801 penonton, balapan bergengsi ini dimenangkan oleh pembalap asal Portugal, Miguel Oliveira. Sebagai catatan khusus, balapan MotoGP Mandalika 2022 adalah event balapan pertama di Indonesia setelah 25 tahun yang lalu diadakan di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Mandalika: Sirkuit dan Keelokan Panorama Alamnya

FEATURE


Peranan Bea Cukai di Sirkuit Mandalika

Ada peran strategis Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam proses pengembangan KEK Mandalika, termasuk pemberian fasilitas kemudahan logistik untuk ajang WSBK dan MotoGP tersebut. Fasilitas yang diberikan merupakan hasil sinergi antara Kantor Pusat Bea Cukai, unit-unit vertikal Bea Cukai (Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusra, Bea Cukai Perak, Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bea Cukai Juanda, dan Bea Cukai Mataram), dan stakeholder (MGPA dan ITDC) yang ikut melancarkan kegiatan ekspor dan impor barang untuk kedua ajang perlombaan.

Jelang MotoGP Mandalika dimulai, Bea Cukai Mataram sebagai kantor yang membawahi wilayah Mandalika memberikan pelayanan prima selama 24 jam, seperti mengawasi dan melayani kegiatan importasi logistik MotoGP melalui lima buah pesawat berbadan lebar yang dilakukan

di BIZAM. Melalui skema ATA-Carnet, total kemasan barang impor yang diperiksa berjumlah 1.068 packages atau seberat 404 metrik ton.

Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan di Sirkuit Mandalika pada H-3 sebelum sesi latihan pada balapan dimulai. Terdapat 35 orang pegawai Bea Cukai Mataram yang menjalankan tugas pemeriksaan tersebut, dibantu oleh 25 orang pegawai BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari gabungan pegawai yang berasal dari Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Bea Cukai Denpasar, dan Bea Cukai Ngurah Rai.

Ketika balapan usai di tanggal 20 Maret, tanpa menunggu lama, formasi pegawai yang sama langsung melakukan pemeriksaan fisik di dalam sirkuit. Usai diperiksa, logistik MotoGP ini secara bertahap diberangkatkan menuju ke Termas, Argentina, yang merupakan lokasi balapan selanjutnya. (Dhion Prasetyo, Bea Cukai Mataram)

FEATURE


Jalan Pagi di Pematangsiantar:Mencerap Lambat Sudut Kota, Menyesap Kopi, dan

Mencecap Kuliner Legendaris

Seorang penulis dan filsuf asal Amerika Serikat, Henry David Thoreau mengatakan bahwa, "An early-morning walk is a blessing for the whole day." Lewat ungkapan ini, ia seakan menasbihkan bahwa selain sebagai cara yang tepat untuk berolahraga tepat di awal hari, jalan pagi juga bisa membuat kita lebih bahagia dan memberikan vibes positif untuk sisa hari kita.

Hal tersebut pula yang memotivasi saya untuk rutin berjalan kaki di pagi hari, termasuk ketika mengunjungi sebuah tempat baru. Dengan berjalan kaki, terlebih di pagi hari, suatu kota yang asing akan terasa lebih dikenal, terutama sudut-sudutnya. Jalan pagi membuat kita dapat menjelajah sudut kota tanpa merasa lelah dan melatih detail karena membawa kita mencerap segala hal yang ada di sekitar secara lambat.

Saat saya mengunjungi Kota Pematangsiantar, salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Simalungun, saya pun tak luput mengagendakan untuk berjalan kaki mengisi pagi hari. Kota yang memiliki semboyan dalam Bahasa Simalungun "Sapangambei Manoktok Hitei" yang memiliki arti bergotong-royong demi mencapai tujuan yang mulia ini, menurut saya merupakan tempat yang menarik untuk ditelusuri.

Suasana pagi di kota ini nampaknya baru terasa lepas pukul 06.00, ketika matahari terbit. Peristiwa arunika ini begitu saya tunggu-tunggu, saking tak sabarnya menjejakkan kaki di jalanan pusat Kota Pematangsiantar. Meski bukan kota yang besar, luasnya hanya 79,971 km2, tetapi kondisi jalan kota ini cukup baik dengan trotoar yang layak, bahkan sudah terdapat guiding block atau jalur penunjuk jalan bagi penyandang tunanetra. Situasi jalanan saat pagi di kota ini pun lengang, jauh dari kebisingan lalu lintas, juga tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Tujuan pertama saya adalah Lapangan Merdeka, salah satu tempat peninggalan Belanda yang sempat dijadikan esplenade atau alun-alun kota di tahun 1920. Saat ini, setelah direvitalisasi, ruang terbuka

TRAVELNOTES


hijau tersebut menjadi taman kota yang cantik dilengkapi dengan jogging track, tempat bermain anak, skatepark, dan tempat-tempat duduk. Bahkan di jantung taman ada bangunan istimewa berhiaskan ukiran tradisional yang merupakan monumen perjuangan pahlawan Siantar saat menghadapi penjajahan kolonial Belanda.

Dari beberapa literatur yang saya baca tentang kota ini, program revitalisasi taman dan pemugaran pusat kota telah berhasil menggeser pola hidup warga secara positif. Mendorong warga bahagia, sederhana, dan mencintai kotanya. Hal itu pun saya buktikan sendiri ketika jalan pagi, lingkungan kota relatif bersih dan banyak pula saya temui warga yang berolahraga pagi dan menikmati ruang kota secara tertib.

Setelah menghabiskan waktu berkeliling Lapangan Merdeka, saya pun mengunjungi beberapa landmark Siantar lainnya, seperti Museum Simalungun, Tugu Becak, dan menikmati indahnya fasad Gereja Kristen Protestan Simalungun Distrik I dan rumah-rumah tua di sekitarnya. Untuk menambah khazanah kuliner saya di kota ini, saya pun memutuskan singgah sejenak di Kedai Kopi Sedap, Jalan Sutomo. Meski bukan pengopi serius, saya tak akan melewati pengalaman menyesap kopi di kedai legendaris beratmosfer klasik ini.

Kopi Sedap, dulu namanya kedai Go Muk, menyajikan kopi jenis robusta sejak 1939.

TRAVELNOTES

Dihidangkan di cangkir khas kopi tiam, kopinya sungguh pekat dengan aroma dan rasa yang spesifik. Nikmat sekali. Tak hanya kopi, kita pun bisa memesan roti bakar atau roti kukus beroleskan selai serikaya, yang saking lezatnya sampai saya beli untuk oleh-oleh. Kedai kopi ini memang menjual selai yang telah dikemas, menurut warga Siantar rasanya pun tak kalah enak dengan selai serikaya milik Toko Roti Ganda yang selama ini lebih banyak dikenal para wisatawan.

Usai menyesap secangkir Kopi Sedap, saya pun mencoba kuliner lainnya di Jalan Sutomo, seperti lontong pecal, rujak ulek, dan cendol panas yang semuanya memanjakan lidah. Mengutip komentar umum para food blogger, kuliner Siantar menurut saya berhasil "satisfy my taste buds".

Tak berhenti di sana, perjalanan pagi saya yang dimulai dengan niat membakar kalori, akhirnya terhenti ketika saya mampir di Kedai Kopi Sutomo yang terletak di seberang Kopi Sedap. Kedai ini menyajikan banyak sekali makanan dan minuman, perpaduan cita rasa tradisional dan modern, seperti nasi goreng andaliman rias, i fu mie kuah sereh rempah, teh buah kecombrang madu, dan jamu awet muda dengan tujuh macam rempah. Sungguh sebuah pengalaman kuliner yang tak akan terlupakan dan menjadi penutup sempurna jalan pagi saya di Kota Pematangsiantar. (Yella)


Haji Mochtar Sang Penggagas Khitanan Kasih Sayang

Haji Imam Mochtar, pensiunan pegawai Bea Cukai, memiliki cara sendiri untuk membahagiakan orang kurang mampu dengan sedekah mengkhitankan anak-anak yatim dan/atau piatu serta duafa.

--------------------------------------------

Pria yang akrab disapa Mochtar ini bercerita bahwa ia bukan berasal dari kalangan berada. Saat usia remaja, ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kecukupan materi untuk bisa berbagi dengan sesama. Doa itu didengar, ia berhasil diterima sebagai Pegawai Bea Cukai. “Waktu kecil kalau Bapak makan, saya diberi sepertiga dari bagiannya, setelah dapat gaji mau makan apa saja keturutan,” kenang pensiun Bea Cukai tahun 2006 tepatnya per 1 November 2006 dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Jakarta.

Suatu ketika Mochtar yang sudah serius menuju jenjang pernikahan menyampaikan ke calon istrinya tentang keinginannya bersedekah untuk menyenangkan hati orang yang membutuhkan yaitu mengkhitankan anak-anak kurang beruntung (anak yatim dan/atau piatu serta duafa). Bersyukur sang calon istri setuju dan khitanan dapat dilaksanakan. “Menurut pengakuan angkatan pertama kali anak yang pernah dikhitan adalah tahun 1977 di saat umur saya 27 tahun. Kegiatan khitan itu belum saya beri nama dan hanya berlangsung sampai tahun 1986, setelah itu berhenti karena saya pindah tugas,” kenangnya.

Khitanan berjalan terakhir kali tahun 1986 sebab ia pindah tugas ke Tanjung Pinang. Ketika tahun 2016 saat anak-anaknya sudah bekerja dan memperoleh gaji sendiri, kegiatan khitanan dilaksanakan kembali. Mochtar mengumpulkan anak-anaknya dan mengutarakan niatnya bersedekah dengan mengkhitankan lagi anak-anak kurang beruntung.

“Saya katakan pada anak-anak kalau mama dan papanya ingin kembali mengkhitankan anak-anak kurang beruntung, dua orang dulu masing-masing dari saya dan istri. Saya meminta anak-anak membantu dengan cara menabung setiap bulan sebesar lima puluh ribu rupiah. Sehingga setahun terkumpul enam ratus ribu rupiah, cukup untuk mengkhitan satu orang anak, “ ujar Mochtar.

SOSOK


Selanjutnya pada tahun 2017, Mochtar berhasil mengkhitankan sembilan orang anak. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jumlah anak yang mendaftar terkadang melebihi dana yang disediakan. Oleh sebab itu, pada tahun 2018, ia mengajak sahabat-sahabatnya termasuk teman sesama pensiunan Bea Cukai untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya Totok Sugiarto yang urunan dengannya mengkhitan anak yatim di Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Anak-anak ini minta dikhitan tapi mereka tidak punya uang dan mereka bertanya apakah ada orang yang akan membelikan baju untuk khitan. Dengan kejadian ini Mochtar punya anggapan bahwa sebetulnya anak-anak kurang beruntung ini butuh uluran kasih sayang dan perhatian, baik dari kedua orang tuanya maupun orang baik hati yang mampu menolongnya.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respons positif dari sahabat-sahabat pensiunan Bea Cukai angkatan PUMA, angkatan IIK, dan SARHUB. Salah satunya Pak Totok Sugiarto yang ikut mengkhitan lima anak. Saya sampaikan ini sekadar pemberitahuan bahwa ada kegiatan Pensiunan Bea Cukai yang peduli kepada anak-anak kurang beruntung di desa dengan cara mengkhitankan mereka,” tutur Mochtar.

Menurutnya, mengkhitankan anak masuk dalam golongan amal jariah artinya sedekah yang pahalanya mengalir dan berkesinambungan. Kalau anak yang dikhitan itu salat dengan benar, jadi guru ngaji, atau jadi orang saleh maka orang yang bersedekah tadi juga mendapat pahala seperti anak yang dikhitan tanpa mengurangi pahala anak yang dulunya dikhitan. Walaupun orang yang sedekah itu meninggal pahala tetap mengalir kepada orang yang bersedekah.

“Saya memiliki latar belakang keluarga yang pas-pasan, maka tujuan sedekah hanya ingin menyenangkan hati orang semata. Pahala yang diharapkan adalah pahala menyenangkan hati orang, pilihan sedekahnya membelikan sarung buat bapak-bapak anggota yasinan/tahlilan, beberapa ustaz, dan teman istri waktu SD yang kurang mampu. Membelikan baju gamis dan mukena ibu-ibu yang membantu bila ada kerepotan atau acara di bulan Ramadan, serta mengkhitan anak kurang beruntung di bulan Maulud,” cerita Mochtar.

Mengenai kegiatan yang ia namakan Khitanan Kasih Sayang ini, menurut Mochtar dilakukan

| Volume 54, Nomor 03, Maret 2022 - Warta Bea Cukai42

oleh perorangan yang dananya berasal dari beberapa orang dan didasari rasa kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya diwujudkan dalam bentuk pemberian baju koko lengkap, sarung, camilan, dan santunan uang senilai Rp50.000,00. Baju koko diantarkan ke anak-anak yang akan dikhitan. Kalau baju kebesaran atau kekecilan nanti ditukar ke tokonya yang kadang sampai tiga hingga empat kali bolak balik.

Selesai khitan selanjutnya telah disiapkan 3 mobil yaitu dua SUV dan satu sedan untuk mengantar anak-anak ke rumah masing-masing. Dua atau tiga hari kemudian setelah dikhitan, anak-anak tersebut dijenguk untuk dipantau progres kesembuhannya sambil memberi uang saku lagi sebesar Rp50.000,00. Khitanan dilakukan di sebuah rumah mewah dan besar tapi tidak di ruang pratiknya melainkan di ruang santai mengingat jumlah yang dikhitan cukup banyak.

“Ketika anak-anak yang selesai dikhitan diantar ke rumahnya, kebanyakan dari mereka rewel. Mobil jalan kencang menjerit karena mobil kena lobang sehingga perbannya menggeser ‘burungnya’ jadi kesakitan mereka, sebaliknya mobil jalannya lambat pada menangis karena tidak sampai-sampai,” ujar Mochtar menceritakan tingkah lucu anak-anak yang selesai dikhitan.

SOSOK


SOSOK

Menikmati Masa Pensiun

Dalam keseharian, Mochtar hanyalah pensiunan yang tidak melanjutkan kegiatan formal lagi. “Saya pensiunan murni sehingga kegiatannya ternak teri alias nganter anak dan istri. Saya mengantar anak ke Malang atau Surabaya dan istri ke pasar atau untuk kegiatan agama,” ungkap Mochtar. Dalam keseharian, hampir setiap malam sekitar pukul 22.00 tidur dan sekitar pukul 00.30 bangun langsung mandi keramas. Kalau belum salat isya langsung salat isya lanjut zikir sampai sekitar pukul 03.00 lanjut salat tahajud dan witir dilanjut zikir lagi sampai subuh.

Selain itu, kegiatan lain diisinya dengan bersantai bersama keluarga dan sekali-kali makan bersama di restoran. Setiap bulan kalau anak-anaknya tidak lembur di kantor, ia mengadakan pertemuan dengan anak dan cucu di Surabaya atau Malang dan jalan-jalan ke pusat perbelanjaan sambil menjaga cucu dan memperhatikan tingkah laku cucunya yang lucu-lucu dan menggemaskan, kemudian makan-makan makanan kesukaan cucu.

“Kalau Kegiatan bersama teman pensiunan hampir tidak bisa bertemu karena saya tinggal di Situbondo sedangkan teman-teman pensiunan domisilinya di Surabaya dan sekitarnya. Waktu tempuh Situbondo - Surabaya antara 4-6 jam,” ujar Mochtar.

Mochtar dan keluarga memiliki kepercayaan bahwa dalam rezeki yan mereka terima terdapat hak fakir miskin di dalamnya. Oleh sebab itu, ia memiliki program tahunan maupun bulanan untuk berzakat atau bersedekah. Program tahunan berupa Khitanan Kasih Sayang dan sedekah bagi anggota pengajian atau ustaz yang rutin digelar pada Bulan Ramadan, program empat bulanan untuk berbagi zakat, dan program bulanan untuk bersedekah tiap tanggal 10 Muharam. Serta program yang tidak terjadwal, seperti transfer ke panti asuhan, berbagi sajadah atau mukena kepada ibu-ibu yang sajadah atau mukenanya sudah kurang layak.

Demikianlah perjalanan seorang Imam Mochtar menikmati masa pensiun. Ada kepuasan dalam dirinya saat melihat orang lain berbahagia. Ia merasa bersyukur, hadirnya mampu menebar manfaat bagi sesama. Harapannya, kegiatan Khitanan Kasih Sayang bisa mencapai hingga 50 anak atau lebih dan makin bertambah orang-orang yang diberi kelebihan rezeki untuk ikut berpastisipasi.

“Kalau Allah beri umur panjang, sehat dan rezeki kepada kami, Insyaallah tetap melaksanakan Khitanan Kasih Sayang. Kami juga punya harapan dapat membantu warga desa yang kurang mampu melangsungkan pernikahan berupa biaya nikah dan mahar,” tutup Mochtar. (ariessuryantini)


RUANG KESEHATAN

Computer VisionSyndrome (CVS)

Izin bertanya dok, dalam beberapa bulan terakhir saya sering kali merasa berat di kepala ketika sedang atau setelah mengikuti kegiatan secara daring menggunakan zoom meeting. Kerap kali saya harus menutup mata sejenak agar terasa lebih nyaman sebelum kembali melanjutkan kegiatan tersebut. Kira-kira kenapa hal ini dapat terjadi dok? Dan apakah saya sudah perlu memakai kacamata? (Indri – Semarang)

Masa pandemi banyak mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan turut mengubah cara kita dalam bekerja atau belajar. Kegiatan perkantoran seperti rapat, pengarahan, upacara, hingga proses belajar mengajar di sekolah harus memanfaatkan akses internet sebagai sarana berinteraksi. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, tentu kita membutuhkan perangkat seperti smartphone, komputer, laptop, atau sejenisnya. Akibatnya mata kita dituntut untuk menatap layar perangkat tersebut dengan durasi yang lebih lama daripada biasanya. Hal inilah yang sering menimbulkan masalah yang disebut dengan Computer Vision Syndrome (CVS). CVS dapat disebut juga sebagai visual fatigue, atau digital eye strain, atau kelelahan mata. Berdasarkan laporan dari S. Kemp pada April 2021, menyebutkan bahwa 60% populasi manusia di dunia sudah menggunakan internet. Masyarakat dengan usia 16–64 tahun menggunakan internet rata-rata selama 7 jam/hari. Dan disimpulkan bahwa 40% dari jam kerja seseorang berada dalam jaringan internet. Sementara untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun, tercatat dapat menghabiskan waktu selama 2 jam atau lebih dalam jaringan internet setiap harinya. Akibatnya, dari hasil penelitian di India mengatakan bahwa 1 dari 5 pelajar berusia 11-17 tahun telah mengalami gangguan kelelahan mata. Terdapat beberapa gejala CVS, seperti rasa lelah/pegal pada mata, penglihatan kabur/ganda, mata merah, kering, dan panas, kadang disertai dengan

sakit kepala, leher, pundak, dan punggung. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mata, mengingat kita sudah masuk dalam era digital. Sebagian besar kegiatan dan interaksi manusia akan bergantung pada teknologi dan jaringan internet. Sehingga perlu perhatian kita terhadap kesehatan mata, khususnya pada anak sejak usia dini. Hal-hal penting yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata:

1. Menjaga jarak minimal 30–50 cm dari layar komputer atau handphone (HP)Jarak yang baik antara mata dan layar perangkat elektornik dapat disesuaikan dengan postur tubuh setiap orang. Untuk penggunaan HP tidak dianjurkan saat bekerja atau sekolah. Karena HP memiliki layar yang kecil, sehingga dapat menyebabkan kontraksi otot mata yang berlebih. Sedangkan komputer memiliki layar lebih besar dan jarak penggunaannya lebih jauh.

2. Mengurangi tingkat kecerahan layarKecerahan layar perangkat kita harus disesuaikan dengan kondisi cahaya sekitarnya. Tingkat kecerahan layar yang terlalu tinggi (lebih dari 50%), dapat menyebabkan mata menjadi cepat lelah atau sakit, sehingga berisiko iritasi mata bahkan penyakit mata permanen. Demikian juga bila tingkat kecerahan terlalu rendah, akan membuat mata terlalu fokus pada layar sehingga otot mata juga lelah. Selain itu, pada

Pertanyaan:

Jawaban:

dr. Maya CLMPoliklinik Kantor Pusat DJBC


RUANG KESEHATAN

layar komputer juga terdapat blue light yang dapat menyebabkan mata lebih cepat lelah. Namun saat ini sudah tersedia perangkat elektronik yang dilengkapi dengan blue light filter atau night mode, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pada mata. Oleh karena itu sebaiknya kita dapat membeli perangkat elektronik yang ramah untuk mata.

3. Menerapkan rumus 20-20-20 Apabila kita menggunakan komputer lebih dari 2 jam secara terus-menerus, usahakan setiap 20 menit menatap layar, kita dapat mengistirahatkan mata selama 20 detik, dan pandanglah benda berjarak 20 kaki atau 6 meter. Saat menerapkan rumus ini, dapat membuat otot-otot mata lebih rileks.

4. Menggunakan kacamata Pada anak-anak atau orang dewasa yang mempunyai gangguan mata minus atau plus wajib menggunakan kacamata saat menggunakan komputer.

5. Mengatur frekuensi kedipan mataKedipan mata normal adalah antara 14-16 kali/menit. Namun saat kita melihat sesuatu fokus, maka frekuensi berkedip juga berkurang sekitar 4-6 kali/menit. Sehingga tingkat penguapan air mata meningkat dan produksi air mata berkurang. Akibatnya mata menjadi kering dan mudah mengalami iritasi dan infeksi.

6. Relaksasi mata Relaksasi mata menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membuat otot mata rileks. Caranya dengan menggosokkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di atas kelopak mata. Sensasi hangat yang dihasilkan dapat membuat otot mata mengendur. Selain itu, kita juga dapat mengompres mata dengan handuk/kapas/kasa hangat, sambil memijat pelan kedua kelopak mata dan area sekitar wajah. Dapat dibantu dengan memutar mata ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Hindari menyentuh mata pada saat tangan dalam keadaan kotor, karena kuman, bakteri, virus, dan jamur yang menempel pada tangan dapat menyebabkan infeksi pada daerah mata.

7. Pemeriksaan mata yang teratur Pemeriksaan mata yang teratur dapat membantu melindungi kesehatan mata dan membuat kita melihat dengan baik. Apabila keluhan yang dirasakan pada mata hanya timbul saat menggunakan perangkat elektronik saja, besar kemungkinan adalah gejala dari CVS. Namun apabila keluhan

dirasakan setiap saat, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, karena ada kemungkinan kita membutuhkan koreksi penglihatan berupa kacamata.

Selain hal-hal penting di atas, kita dapat menjaga kesehatan mata dengan mengonsumsi makanan sehat, terutama yang mengandung banyak vitamin A, seperti wortel, bayam, mangga, pepaya, dan sebagainya. Selain menjaga kesehatan mata, mengonsumsi makanan sehat juga dapat membantu meningkatkan daya tahan dan menjaga kesehatan seluruh tubuh, sehingga terhindar dari serangan penyakit.

Berikut beberapa makanan dengan kandungan vitamin yang direkomendasikan:

- Beta Karoten: dapat mengurangi degenerasi macula (area kecil pada retina yang memiliki jumlah sel mata terbanyak). Terkandung dalam wortel, ubi jalar, bayam, kangkung, dan labu,

- Flavanoid: dapat melindungi mata dari katarak dan gangguan macula. Terkandung dalam anggur merah, jeruk, bilberi, ceri, dan kacang-kacangan,

- Asam lemak omega 3: dapat mencegah degenerasi macula dan melindungi dari mata kering. Terkandung dalam salmon, minyak ikan, dan biji rami,

- Vitamin A: secara umum baik untuk mata dan dapat melindungi mata dari gangguan mata kering. Terkandung dalam daging sapi, telur, mentega, dan susu,

- Vitamin D: dapat mengurangi risiko degenerasi macula. Terkandung dalam salmon, sarden, susu,

- Vitamin E: membantu menjaga sel dan jaringan mata agar tetap kuat dan terlindungi dari gangguan peradangan mata,

- Seng/zink: bermanfaat untuk menjaga kesehatan sirkulasi dan menyeimbangkan hormon yang mencegah reaksi auto imun serta melindungi mata. Terkandu ng dalam ikan, daging sapi, daging kambing, dan kacang-kacangan.

Demikian pemaparan yang dapat disampaikan, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dalam menjalani kebiasaan baru di masa pandemi dan digital ini, Salam sehat.


Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administrasi berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,

dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dasar Hukum

PERATURAN

Bahwa ketentuan pada Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019 telah mengatur pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Penyusunan PMK Nomor 98/PMK.04/2019 dilaksanakan berdasarkan konsepsi dalam UU PNBP dan beberapa ketentuan pelaksaan terdahulu, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan pelaksanaan UU PNBP yang diterbitkan pada tahun 2020, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2020 dan PP Nomor 69 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil simulasi pengenaan sanksi administrasi DHE SDA yang dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Bea Cukai, ditemukan potensi permasalahan terutama yang kaitannya dengan proses reject pemberian layanan kembali dalam hal telah dikenakan sanksi administrasi karena proses pertukaran data antara Bea Cukai dan Bank Indonesia (BI) belum dapat dilakukan secara realtime.

Beberapa ketentuan PNBP yang perlu dilakukan harmonisasi adalah konsepsi penetapan pungutan PNBP dan mekanisme penagihan, jangka waktu jatuh tempo surat tagihan, sanksi berupa denda keterlambatan pelunasan sebesar 2% per bulan, dan mekanisme koreksi atas surat tagihan.

Latar Belakang dan Gambaran Umum


Latar Belakang dan Gambaran Umum

1. penegasan bahwa pungutan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan DHE SDA merupakan pungutan PNBP;

2. penegasan hasil pengawasan BI menjadi dasar untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda, dan hasil pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar penundaan pelayanan kepabeanan;

3. penegasan terkait bukti pelunasan pungutan berupa denda menjadi dasar pelayanan kepabeanan di bidang ekspor. Hal ini merupakan relaksasi, sehingga eksportir yang dikenakan reject PEB karena belum melunasi denda dapat segera diberikan pelayanan ekspor tanpa menunggu informasi dari BI terkait pemenuhan ketentuan DHE SDA;

4. konsepsi penetapan pungutan PNBP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Penetapan Pungutan (SP3) dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah diterimanya PHP dari BI;

5. jatuh tempo SP3 selama 10 hari sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pertama;

6. jatuh tempo Surat Tagihan Pertama selama 1 bulan sampai diterbitkannya Surat Tagihan Kedua;

7. jatuh tempo Surat Tagihan Kedua selama 2 bulan sampai diterbitkannya Surat Tagihan Ketiga;

8. jatuh tempo Surat Tagihan Ketiga selama 3 bulan sampai penyerahan pengurusan piutang kepada KPKNL/PUPN;

9. mekanisme koreksi atas surat tagihan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP;

10. pengaturan terkait sanksi PNBP berupa denda keterlambatan pelunasan sebesar 2% per bulan dari jumlah pungutan berupa denda terutang;

11. ketentuan terkait penggunaan dana PNBP dari penerimaan denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA;

12. penambahan format surat pemberitahuan penetapan pungutan dan penyesuaian format Surat Tagihan.

PERATURAN

Konsekuensi Publik atas Penerbitan PMK

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan menjamin terwujudnya kepastian hukum terkait kewenangan Bea Cukai dalam melaksanakan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang ekspor atas pelanggaran ketentuan pemasukan dan penggunaan DHE SDA. Menegaskan kewenangan Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, untuk melaksanakan pengenaan sanksi administrasi berdasarkan atas informasi hasil pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

47

Beberapa perubahan ketentuan yang dimuat dalam PMK ini adalah:

Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai |


GALERI FOTO

48

Bira salah satu tempat di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak destinasi wisata khususnya pantai. Pantai memang salah satu tujuan favorit untuk menghilangkan penat setelah kita sepekan bekerja, karena di pantai kita dapat menikmati suasana yang sangat meneduhkan hati dan pikiran.

Rizki Putra Agusta Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

| Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai


GALERI FOTO

ISO

100

|

F 13

|

SS 1

/30

s



GALERI FOTOGALERI FOTO

ISO

100

| F

13

|

SS 1

/1 s



ISO

100

|

F 11

| S

S 1/

30 s




ISO

100

| F

11

| S

S 1/

30 s

52 | Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai



ISO

100

|

F 11

| S

S 1/

30 s


BC MENJAWAB

?

PERTANYAAN

JAWABAN

Halo Bea Cukai, perusahaan saya telah melakukan impor dan statusnya sudah SPPB, namun terdapat kesalahan dalam pengisian nilai barangnya. Jadi nilai yang saya masukkan hanya sesuai invoice pelunasan saja, sementara invoice down payment (DP) belum saya tambahkan. Khawatir menjadi masalah ke depannya, apakah saya dapat membayar kekurangan tersebut? Terima kasih.

?

Terima kasih telah menghubungi Bravo Bea Cukai.Sehubungan dengan pertanyaan Saudara terkait pembayaran inisiatif akibat adanya dokumen pelengkap pabean yang dapat menambah nilai transaksi, kami sampaikan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment).

Berdasarkan PMK tersebut, pembayaran inisiatif (voluntary payment) dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. pembayaran inisiatif atas nilai pabean (voluntary payment on customs valuation), adalah pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan (settlement date) oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka pemenuhan kewajiban atas deklarasiasi lnisiatif (voluntary declaration);

b. pembayaran inisiatif atas tarif (voluntary payment on tariff), adalah pembayaran inisiatif oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, atas kekurangan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat perbedaan pembebanan tarif;

c. pembayaran inisiatif atas jumlah (voluntary payment on quantity), adalah pembayaran inisiatif atas kelebihan jumlah barang impor saat importasi yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI; dan

d. pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value), adalah pembayaran inisiatif atas kekurangan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI akibat kesalahan tulis pada pemberitahuan pabean impor.


?Informasi lebih lanjut silakan kontak

kami di linktr.ee/bravobeacukai

D JBC

BC MENJAWAB

Khusus untuk pembayaran inisiatif atas nilai pabean (voluntary payment on customs valuation), importir wajib melakukan deklarasi inisiatif (voluntary declaration) sebelum melakukan voluntary payment. Deklarasi inisiatif (voluntary declaration) adalah pemberitahuan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.

Berdasarkan penjelasan Saudara, maka terhadap kesalahan terkait masih adanya dokumen pelengkap pabean yang dapat menambah nilai transaksi, Saudara dapat menggunakan mekanisme pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value).

Berikut adalah beberapa ketentuan sehingga dapat dilakukannya pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value):a. kesalahan tulis pada pemberitahuan pabean impor yang mengakibatkan kesalahan penghitungan

bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, dan kesalahan tersebut bukan pada dokumen pelengkap pabean atau terdapat dokumen pelengkap pabean lain yang menambah nilai transaksi;

b. nilai transaksi barang impor merupakan objek suatu transaksi jual beli; danc. dilakukan sebelum dilakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanan.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 20 ayat (1), diatur ketentuan terkait subjek yang dapat melakukan voluntary payment on transaction value, yaitu:a. importir mitra utama (MITA), atau importir operator ekonomi bersertifikat (authorized

economic operator);b. importir produsen berisiko rendah;c. importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian;d. importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan dan KITE Industri Kecil Menengah

(IKM);e. importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;

danf. pengusaha kawasan berikat mandiri.


Apabila Saudara telah memenuhi ketentuan di atas, maka yang perlu Saudara lakukan adalah:

1. membuat dan menuangkan secara mandiri terkait kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value) sesuai dengan nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM) pada PIB sebelumnya, klasifikasi, dan pembebanan tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Bentuk dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value) sebagaimana dimaksud, menggunakan contoh format yang tercantum dalam lampiran huruf I PMK nomor 201/PMK.04/2020;

2. membuat billing voluntary payment secara mandiri melalui Portal Pengguna Jasa berdasarkan dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value);

3. menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pabean tempat PIB didaftarkan, dengan melampirkan:a. bukti atau dokumen yang diterima yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;b. dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction

value); danc. billing DJBC dan bukti pembayaran, atau bukti jaminan.

Laporan tersebut disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi atau surat elektronik paling lambat 7 hari kerja sejak pembayaran inisiatif atas nilai transaksi (voluntary payment on transaction value).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

BC MENJAWAB


Kirim Artikel dan karyamu ke Redaksi Warta Bea Cukai melalui [email protected]

Opini

Galeri Foto

Sastra Puisi

Cerita Pendek

Cerita Bersambung

Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)Nomor Telepon/HPTuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email

yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta

Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan

sumber gambarnya


Peran Bea Cukai Melindungi Hak Kekayaan IntelektualVolume 54|Nomor 05|Mei 2022|ISSN 0126-2483

Documents

Volume 54, Nomor 05, Mei 2022 - Warta Bea Cukai |