Upload
phunganh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI KI]TAI IGRTAI.IEGARA
PROVINSI KALIMANTAI{ TIMURPERATURAN DAERAH I{ABUPATEN KUTAI I{ARTAHEGARA
NOlt[oR 4 TAHUN 2A16
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ? TAHUN 2OOg
TENTANG PENAIUIBAI{AN PEIiTTERTAAN MODAL DAERAII KEDALAMBAITK I(ALIMANTAII TIIVIUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI I{ARTANEGARAO
Menimbang : a. bahwa Bank Kalimantan Timur adalah Bank Daerah yangsahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur danPemerintah Daerah Kabupaten atau Kota se-KalimantanTimur yang perlu terus dikembangkan permodalannya agardapat menggerakan roda perekonomian masyarakat, meraihlaba, serta dapat memberikan deuiden kepada PemerintahDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagar salah satusumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlumelakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepadaBank Kalimantan Timur;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4l ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbenclaharaan Negara, yang menyebutkan Penyertaanmodal pemerintah daerah pada perusahaan Negara ataudaerah atau swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 304 ayat {2\Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentangPemerintahan Daerah yang menlrsfoutkan Penyertaan ModalDaerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihaklain, dan atau dialihkan kepada Badan usaha Milik Negaradan atau Badan Usaha Milik Daerah;
d. bahi,va Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OOg tentangPenambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank KalimantanTimur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 17 Tah.un 2oll tentang Perubahan Pertama AtasPeraturan daerah Kahrupaten Kutai Kartanegara Nomor 7
Tahun 2OAg tentang Penambahan Penyertaan ModalKedalam Bank Kalimantan Timur, perlu disempurnakankembali sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangkameningkatkan kinerja operasional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebutcliatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerubahan Keciua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2OAg tentang Penambahan Penyertaan Modal DaerahKedalam Bank Kalimantan Timur.
Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094
Mengingat 1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun L945;
2.lJndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndan[-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
un"dang-urroans (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun LgSg Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182A];
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 1974
ilo*o, 55, Tambahan Lembasart Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undan[-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran ttegara Republik Indonesia Tahun 1998
illo*o, 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3790):'
4. Undaflg-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao3irlonror 47, Txnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286}:.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangperbenlahrr"u.n Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2aa4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2ao4NoLor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 44OOl;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danDaerah (Limbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor !26, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 44381;
B. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo7 tentang Penanaman
Modal llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 62, T.*bahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a72a\;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2oo8 tentang Perbankansyariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nbmor 94, Tarnbahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
10. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapanperatuian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesiamenjadi undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oa9 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a901);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangpemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2av Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana
diubah berapa kali terakhir dengan undang-undangNomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL5 Nomor 58, Tambahan Lembara1Negara republik Indonesia Nomor 56791;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran_ Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 45781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593ll'
14. Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao6illo*o, 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a6Al;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor L4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 1 Tahun lg7g tentang Kedudukal BankPembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentangPencabutan Peraturan Menteri Da-lam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun t979 tentang Kedudukan BankPembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 1 Tahun tggS tentang Bentuk Hukum BankPembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2oa6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peratuian Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 52 Tahun 2oL2 tentang Pedoman PengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2AL2 Nomor 75al;
20. peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor A2
Tahun 2aa2 tentang Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi KalimantanTimur Tahun 2OA2 irlomor 02, Tambahan Lembaran Daerahprovinsi Kalimantan Timur Tahun 2oa2, Nomor 06)
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengartPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2Tahun zaLa tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanDaerah Provinsi Katimantan Timur Nomor 02 Tahun 2OA2
tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010Nomor 02);
2l.peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2aa8 tentang Urusan Pemerintahan yaJ":g menjadiKewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun2008 Nomor 11);
27.peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7Talrun 2OOg tentang Penambahan Penyertaan ModalDaerah Kedalam Bank Kalimantan Timur (LembaranDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2oa9Nomor 7}, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun2Ol1 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan DaerahNomor 7 Tahun 2AA9 tentang Penambahan PenyertaanModal Daerah Kedalam Bank Kalimantan Timur (LembaranDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2atlNomor L7);
Dengan Persetqiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHI(ABUPA:rEN KUTAI I{ARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA
MEMUTUSI{AN :
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 7 TAHUN 2AA9TENTANG PEI{AMBAHAN PEI{YERTAAT{ MODAL DAERAHKEDALAM BANK I(ALIMAIITAN TIMUR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2AOg tentang Penambahan Penyertaart Modal DaerahKedalam Bank Kalimantan Timur (Lembaran DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2OO9 Nomor 7ll,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2}ll tentang Perubahan Pertama Atas PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2AOg
tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam BankKalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tahun 2}ll Nomor 17) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasalberbunyi sebagai berikut :
1, sehingga Pasal 1 keseluruhan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpenyelen ggara pemerintah daerah yang memimpinpetatsanaan urusan pemerintah yang menjadikewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisllgkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpeme"rintahan daerah yang dibahas dan disetujuiLrr"*1nu. oleh pemerintah daerah DPRD dan ditetapkandengan peraturan daerah.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat KabupatenKutai Kattanegata.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkatSKPD, adalah perangkat daerah yang membantupemerintah Dae-rah dalam penyelenggaraan danpelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkatBUDadalahpejabatpengelolakeuangandaerahyangbertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umumdaerah.
8. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,selanjutnya disJbut Bank Kaltim adalah bank daerahyang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantanii*r. dan Pemerintah Kabupaten atau Kota se-
Kalimantan Timur.
9. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatansejumlah dana dan/atau batang milik daerah oleh
pJmerintah daerah dalam jangka panjaxg untuk investasipembelian surat berharga dan investasi langsung, Ymgmainpu mengembatikan nilai pokok ditambah dengan
manflat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnyadalam jangka waktu tertentu.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalammenyertakan modal daerah pada suatu usaha bersamaatau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketigadengan suatu imbalan tertentu.
1 1. Modat Daerah adalah kekayaan daeruh yang belumdipisahkan baik yang berwujud uang maupun barangyang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,*esir-*esin investasi, surat-surat berharga, fasilitas danhak-hak lainnYa.
72. Deuiden adalah pembagian laba kepada pemegang saham
berdasarkan banyaknya saham yang dimiiiki'
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh Bupati untuk menalnpung seiuruhpenerimaan daerah.
14. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalahpenambahan penempatan dana pemerintah daerah dalambentuk investasi atau saham untuk tujuan memperolehkeuntungan atau deuiden.
2. Ketentuan dalam Pasa-l 3 ayat i3) diubah, sehingga Pasal 3keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telahtercantum daiam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahun 2011, Penyertaan Modal Daerah dari PemerintahDaerah sebesar Rp.750.000.000.000,- (Tujuh Ratus LimaPuluh Milyar RuPiah).
(21 Untuk memenuhi kecukupan Penyertaan Modal Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemerintahDaerah telah menyertakan modal sampai Tahun 2Ot4sebesar Rp. 453.180.000.000,00 (Empat Ratus LimaPuluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
(3) Pemenuhan sisa dari Penyertaan Modal tersebut akan dialokasikan dalam APBD terhitung sejakTahun Anggaran2016 dengan mempertimbangkal kemampuan keuangandaerah.
(1) Dengan ditetapkannya dana Penyertaan Modal Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBD, makauntuk pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan SuratKeputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerahkedalam BankKaltim.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
(1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaansebagaimana dimaksud dalam Pasai
Modal Daerah(41 sepenuhnya
dikelola oleh Bank Kaltim, kemudiandipertanggungiawabkan kepada Bupati melalui KepalaSKPKD selaku BUD.
(2) Dalam pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaibentuk pengamanan atas penyertaan saham pada BPD
Kaltim Bupati selaku penanggungiawab melalui kepalaSKPKD selaku BUD tidak bisa dengan serta mertamemindahkan atau menggeser keuangan kepada pihaklain yang dapat memberikan dampak negatif atas kinerjakeuangan pihak Bank Kaltim.
4. Ketentuan dalam Pasatr 6 diubah,sehingga Pasal 6keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
pengawasart terhadaPdiberikan dan dikelola
Pasal 6
(1) Bupati dan DPRD melakukanpenyertaan modal daerah Yangoleh BankKaltim'
{2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) Bupati menunjuk InspektoratKabupaten untuk melakukan kegiatan tersebut'
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya-dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarongpada tanggal 1"9 Januari 2016
PJ.BUPATI KUTAI I{ARTANEGARA
Diundangkan di Tenggarongpada tanggal 2A Januati z}rc
PIT.SEKRETI(ABUPATEN
,ANEGARA
Lgaaoz L AO2
NOMOR 68
REGISTRASI PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN KUTAI I{ARTANEGARA
PROVINSI I(ALIMANTAN TIMUR TAHUN 2AL6 NOMOR 4
H.CHAIRIL ANWAR
KUTAI I(ARTANEGARA TAHUN 2OL6