• Home

  • Documents

  • filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal...
2

filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan e. pelatihan guru yang berkualitas

  • Upload
    volien

  • View
    232

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan e. pelatihan guru yang berkualitas
Page 2: filed. tupoksi organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen Pasal 41 dan Pasal 42; dan e. pelatihan guru yang berkualitas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SERTIFIKASI Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SERTIFIKASI Pasal 2 Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

Documents
TIM PENJAMINAN MUTU FMIPA UNYstaffnew.uny.ac.id/upload/132107033/pengabdian/05_supahar_lampiranPPM_5.pdf2005: TENTANG GURU DAN DOSEN Pasal 69 (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi

TIM PENJAMINAN MUTU FMIPA UNYstaffnew.uny.ac.id/upload/132107033/pengabdian/05_supahar_lampiranPPM_5.pdf2005: TENTANG GURU DAN DOSEN Pasal 69 (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi

Documents
Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64,

Bagian Kesatu NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 · -----Pasal 24----- (1) Setiap anggota ... Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ... dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64,

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

Documents
adipamungkasblog.files.wordpress.com · pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Seksi Guru dan

adipamungkasblog.files.wordpress.com · pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Seksi Guru dan

Documents
Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9

Documents
KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI SMA NEGERI …eprints.uny.ac.id/8511/1/SKRIPSI ERRY.pdf · 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 10 ... pelaksanakan pembelajaran pendidikan

KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI SMA NEGERI …eprints.uny.ac.id/8511/1/SKRIPSI ERRY.pdf · 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 10 ... pelaksanakan pembelajaran pendidikan

Documents
PANDUAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN · PDF fileBuku panduan ini diperuntukkan bagi: 1. Guru SMP sebagai pengembang dan ... dan Dosen Pasal 10 yang menyatakan bahwa guru harus memiliki

PANDUAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN · PDF fileBuku panduan ini diperuntukkan bagi: 1. Guru SMP sebagai pengembang dan ... dan Dosen Pasal 10 yang menyatakan bahwa guru harus memiliki

Documents
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS · guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal ... pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. Dalam

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS · guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal ... pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. Dalam

Documents
PENGARUH VARIASI MENGAJAR GURU DAN PEMANFAATAN …eprints.ums.ac.id/32833/16/Naskah Publikasi Full.pdf · mewujudkan terciptanya fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan pasal 3

PENGARUH VARIASI MENGAJAR GURU DAN PEMANFAATAN …eprints.ums.ac.id/32833/16/Naskah Publikasi Full.pdf · mewujudkan terciptanya fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan pasal 3

Documents
guru dan cabaran semasa guru dan perundangan.ppt

guru dan cabaran semasa guru dan perundangan.ppt

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2016. 12. 19. · kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 Guru wajib

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · 2016. 12. 19. · kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 Guru wajib

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filePasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filePasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu

Documents
DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

Documents
BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id filepengguna, serta serasi dan selaras dengan pembangunan; b. bahwa sesuai dengan Pasal 9, Pasal 98, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 112, dan Penjelasan

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id filepengguna, serta serasi dan selaras dengan pembangunan; b. bahwa sesuai dengan Pasal 9, Pasal 98, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 112, dan Penjelasan

Documents
PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 …

PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 …

Documents
Kewajiban guru - · PDF fileKewajiban guru UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

Kewajiban guru - · PDF fileKewajiban guru UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 35 (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

Documents
SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG fileINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS. Pasal 1 (1) Guru pendidikan khusus adalah tenaga profesional

SALINAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG fileINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS. Pasal 1 (1) Guru pendidikan khusus adalah tenaga profesional

Documents
MENYINGKAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN JASMANIkkgpenjasorkesbkg.yolasite.com/resources/21_Ali Maksum_Kualitas... · diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 9, dan PP Nomor

MENYINGKAP KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN JASMANIkkgpenjasorkesbkg.yolasite.com/resources/21_Ali Maksum_Kualitas... · diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 9, dan PP Nomor

Documents
Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan

Scanned by CamScanner - storage.partaibulanbintang.org · Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, BabVI Pasal 1 1 ayat (l) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (l) dan

Documents
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011...Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011...Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi

Documents
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRANrepository.unpas.ac.id/30178/5/BAB II.pdf2012, hlm. 69) tentang Guru dan Dosen pasal 2 Ayat (1) berbunyi. “Guru mempunyai ... Hatilah menajdi

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRANrepository.unpas.ac.id/30178/5/BAB II.pdf2012, hlm. 69) tentang Guru dan Dosen pasal 2 Ayat (1) berbunyi. “Guru mempunyai ... Hatilah menajdi

Documents
smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

smpn2gerokgak.files.wordpress.com · 12 ayat Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Documents
KETERANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 …Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

KETERANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 …Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

Documents
SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

SELATAN_2_2007.pdf · Pasal 9, Pasal 10a, Pasal 20t Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

Documents
nandalega.files.wordpress.com · Web viewINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN. KOMPETENSI GURU. Pasal 1 (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

nandalega.files.wordpress.com · Web viewINDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN. KOMPETENSI GURU. Pasal 1 (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

Documents
PEMETAAN KOMPETENSI GURU BIMBINGAN KONSELING DI … · republik Indonesia no 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan komptensi guru. Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor

PEMETAAN KOMPETENSI GURU BIMBINGAN KONSELING DI … · republik Indonesia no 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan komptensi guru. Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor

Documents
timdata.files.wordpress.com · telah diatur dalam PermenegPAN dan RB Nomor: 16 tahun 2009 pasal 40 dan pasal 41. 4, Bagi pengawas sekolah yang bukan berasal dari jalur guru, sepanjang

timdata.files.wordpress.com · telah diatur dalam PermenegPAN dan RB Nomor: 16 tahun 2009 pasal 40 dan pasal 41. 4, Bagi pengawas sekolah yang bukan berasal dari jalur guru, sepanjang

Documents
16 - jdih.menpan.go.id · INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 10 lnstansi pembina

16 - jdih.menpan.go.id · INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 9 lnstansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 10 lnstansi pembina

Documents
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ... sosialisasi... · Sisdiknas : PT berkewajiban menyelenggarakan Tridharma PT Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ... sosialisasi... · Sisdiknas : PT berkewajiban menyelenggarakan Tridharma PT Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Documents