MAKALAH

Disusun untuk tugas Pengantar Ilmu Politik

PENYUSUN :

NIMAS KINANTI WISUDANINGSIH 140910202025NOVIA MUYASYAROH 140910202039NABILLA ANNISA AINIA 140910202043YONGKI TANJAYA 140910202044SUCI RAMADHANIA 140910202057

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

2014

1

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ……………………………………………………………………….1

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………..2

BAB 1 PENGERTIAN ILMU POLITIK……………………………………………………...3

BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK…………………………………………...6

BAB 3 DEFINISI – DEFINISI POLITIK……………………………………………………..8

BAB 4 PENGERTIAN NEGARA…………………………………………………………..11

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………..15

2

BAB 1

PENGERTIAN ILMU POLITIK

1. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat pengunaan kekuasaan.

Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :

a.   Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga negaranya dan hubungan antar Negara.

b.  Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu.

c.   Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

2. Bidang Kajian Ilmu Politik

Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain:1.Teori-teori Politik

Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik (mengandung nilai). Teori politik adalah generalisasi dari fenomena-fenomena politik. Teori politik ini terdiri dari :- Tujuan politik- Cara mencapai tujuan politik tersebut- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebutIlmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :

1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;1.Kekuasaan2.Pendidikan3.Kekayaan

3

4.Kesehatan5.Keterampilan6.Kasih sayang7.Kejujuran/keadilan8.Keseganan

2.Filsafat Politik.

Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan, dsb.

3.Teori Politik sistematis

Bagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik, sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik.(bisa tidak mengandung nilai atau bebas nilai).4.Lembaga-lembaga politik  konstitusi

Pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb5.Partai Politik

Golongan dan pendapat umum6. Hubungan International

Politik International, orang, administrasi, dan hak international

3. Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Lainnya

Prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu alam adalah berarti prinsip “resonable conduct” yaitu ‘the manner in which a typical contemporary scientist deal with his problems of research”, atau prinsip-prinsip yang sudah diterima secara umum dalam ilmu ilmu alam, seperti ketika ilmuwan ilmu alam dihadapkan pada gejala yang harus dijelaskannya.

1.Hubungan Ilmu Politik & Sosiologi

Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha mengupas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman analisis  Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara. Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan politik, sumber-sumber keabsahan politik

2.Hubungan Ilmu Politik & Ilmu Sejarah

Mempelajari peristiwa masa lampau baik menyangkut sebab-sebabnya serta hubungan antar peristiwa. Membantu ilmu politik dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

4

3.Hubungan Ilmu Politik & Antropologi Budaya

Fokus analisisnya menyelidiki aspek kultural dari setiap hidup bersama. Membantu Ilmu politik : Untuk memahami kondisi masyarakat terutama di negara-negara berkembang yang sedang mengalami perubahan terkait dengan konsep modernisasi, demokratisasi, kolonialisme, hubungan elite dengan massa, nasionalisme, dll Pengembangan metode penelitian partizipant observer.

4.Hubungan Ilmu Politik dengan Filsafat

Mengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Membant ilmu politik menyangkut hakekat manusia, nilai-nilai ideal bagi kehidupan negara/pemerintah. Membantu ilmu politik menyangkut moral dan etika.

5.Hubungan Ilmu Politik & Psikologi Sosial

Cabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam kaitannya dengan situasi sosial (mengamati tingkah laku seseorang yang dipengaruhi situasi sosial). Membantu ilmu politik : Menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang menjadi dasar setiap proses politik Dalam menganalisis tentang siapa yang paling berkuasa dalam proses politik Pengaruh pemimpin informal dalam pembuatan keputusan politik Mengetahui sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang ada.

6.Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

Sama-sama menganalisis negara dan komponenanya. Ilmu Politik dapat dibantu dalam memahaminya secara normatif.

7.Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Menelaah sesuatu yang berkaitan dengan faktor kelangkaan sehingga berorientasi pada kebijakan rasional. Membantu ilmu politik: Pengambilan keputusan terutama menyangkut pembangunan ekonomi nasional Penggunaan pendekatan tingkah laku dalam menganalisis masalah-masalah politik.

5

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK

1.Sejarah Perkembangan Politik Di Indonesia

- Indonesia membahas sejarah dan kenegaraan seperti Negara Kertagama dan babad tanah jawi atau majapahit abad 13 215 M.

- Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis bahasan mengenai politik abad 18-19 dipengaruhi oleh ilmu politik.

- Inggris permasalahan politik dianggap sebagai tersenyum filsafat dan sejarah.- Amerika dipengaruhi sosiologi dan psikologi terutama dalam terminology dan

metodologi ilmu politik. Perkembangan semakin pesat dengan didirikannya APSA.- Sesudah perang dunia II perkembangan politik mendapat dorongan kuat dari

UNESCO.- UNESCO menghasilkan karya dan buku tentang political science untuk

mempertemukan pandangan dalam ilmu politik.

2.Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

- Dalam ilmu eksakta ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan secara empiris.

- Secara umum ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu, atau ilmu adalah pengetahuan yang tersusun dan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis.

3. Approaches To Politics

- Tradisional approaches adalah pendekatan yang menitikberatkan pada Negara atau pada lembaga – lembaga Negara (struktur formal) bersifat statis.

- Behavioral approaches adalah pendekatan yang menitikberatkan pada tingkah laku aktor politik bersifat dinamis.

- Pendekatan campuran adalah pendekatan yang melihat ilmu politik dari sisi lembaga dan tingkah laku pelaku politik.

- Pendekatan ekonomi politik yang memandang politik sebagai pasar.

4.Kebutuhan Dan Pemerintahan

- Kenidupan bersama manusia dalam upaya mencapai kebutuhan pokok untuk hidup.- Organisasi kelompok, ada tiga macam yaitu :

kin groups Teritoral groups Fungsional groups

6

- Masyarakat : Sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Harlold J.Laski)

- Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan masyarakat (public goals) bukan tujuan pribadi (private goals).

- Konsep-konsep pokok dari politik : Negara(state),kekuasaan(power),pengambilan keputusan(decision making),kebijakan public, pembagian dan alokasi.

- Pengambilan keputusan tentang apa yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi dari berbagai alternatif dan pemilihan alternatif terbaik untuk penetapan tujuan yang dipiih.

- Kebijakan dibuat apabila terdapat masalah publik.

- Negara : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

- Kekuasaan : kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

- Pembagian (distribution) : Membagi nilai-nilai secara mengikat.

- Alokasi (allocation) : Mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.

- Politik : Masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana (Harlod Laswell).

- Sistem Politik : Keseluruhan dari interaksi0interaksi yang mengatur pembagian nilai secara autoritatif untuk dan dari masyarakat.

7

BAB 3

DEFINISI – DEFINISI POLITIK

1.Definisi – Definisi Politik

- Politik ( Politcs) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (Negara), yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

- Pengambilan keputusan tentang apa yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi dari berbagai alternative dan pemilihan alternatif terbaik untuk penetapan tujuan yang terpilih.

- Penetapan Kebijakan Publik untuk melaksanakan tujuan yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) dari sumber-sumber dengan resource yang ada.

- Diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) untuk melaksanakan kebijakan public.

- Politik selalu menyangkut tujuan – tujuan masyarakat (public goals) bukan tujuan pribadi (private goals).

- Konsep – konsep pokok dari politik adalah Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik dan alokasi.

2. Definisi Politik Menurut Berbagai Ahli

- Menurut Soultau : ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya.

- J.Barents : ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, mempelajari negara-negara itu dan tugasnya.

- W.A. Robson : ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

- Ossip K. Flechteim: ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi, yang dapat mempengaruhi negara.

- Joice Mitchell : politik adalah pengembalian keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

- Karl W. Deutsch : politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.- Hoogerwerf : objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses

terbentuknya, dan akibat-akibatnya.- David Easton : ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.

Selain itu dikatakan pula bahwa sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif untuk dan atas nama masyarakat.

8

- Harold Laswell : politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.

3.Konsep-Konsep Politik

Teori politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi –generalisasi dari fenomena politik. Atau merupakan bahasan dan renungan atas :

a. Tujuan dari kegiatan politikb. Cara-cara pencapaian tujuanc. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi

politik yang tertentu dand. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan sosial dan modernisasi.

- Menurut Thomas Jenkin dibedakan dua macam teori politik :a. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma

politik (norms for political behavior) karena ada unsur norma dan nilai disebut valuational.Termasuk di dalamnya filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan lain sebagainya. Hubungan antar konsep yaitu menjelaskan fenomena-fenomena politik (menghasilkan teori yang baik : bagaimans perilaku, tujuan politik suatu negara) teori yang berisi moril yang menentukan norma politik.

b. Teori-teori yang membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai dan dinamakan non-valuational.

- Teori kelompok A menentukan pedoman yang bersifat moral sesuai norma-norma moral, dapat dibagi menjadi tiga golongan :

1. Filsafat politik mencari penjelasan berdasar ratio. Erat hubungannya dengan etika.

2. Teori politik sistematis mendasarkan diri atas pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu.

3. Ideologi politik adalah kumpulan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan (menentukan sikap atau etika terhadap kejadian atau masalah politik).

- Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal.

- Ideologi politik adalah suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, bangsa, parpol atau kelompok politik lain untuk mencapai suatu tujuan politik yang khusus.

- Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu.

- Masyarakat, suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan (Robert mc. Iver). Menurut Laski, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama.

9

- Maksud terbentuknya asosiasi adalah memenuhi kebutuhan manusia, membatasi kompetisi, mengendalikan tindakan-tindakan yang merugikan dan meringankan akibat-akibat yang timbul dari bermacam-macam pertentangan.

- Setiap asosiasi melakukan penertiban untuk pengaturan yang efektif jika norma-norma dianggap adil dan benar oleh para anggota asosiasi tersebut.

- Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu .

- Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah.

- Setiap manusia sekaligus merupakan subjek dan objek kekuasaan.- Kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida.- Sumber kekuasaan bisa dari kekerasan fisik, kedudukan, kekayaan, kepercayaan, dan

lain-lain.- Flechteim membedakan dua macam kekuasaan politik yakni bagian dari kekuasaan

sosial yang terwujud dalam negara, dan bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan pada negara.

- Konsep kekuasaan : tema utama dalam ilmu politik.- Kekuasaan adalah gejala sosial, gejala yang terdapat dalam pergaulan hidup.

Kekuasaan adalah gejala antar individu atau antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok atau negara dengan negara.

- Depersonalisasi kekuasaan adalah pentaatan pada struktur kekuasaan tertentu karena mengikuti jejak orang lain.

- Transpersonalisasi kekuasaan : usaha-usaha memperkuat struktur kekuasaan dengan menghubungkan yang mentransedir pemegang kekuasaan itu.

- Kekuasaan itu penting karena kekuasaan bukan saja gejala sosial tetapi naluri individu.

4.Teknik-Teknik Kekuasaan

- Teknik yang tradisionil : kekuatan atau paksaan; intimidasi; insinuasi; ketakutan; hukuman; penaklukan; memecah belah dan menguasai; kultus individu; seruan akan kesatuan; simbolisasi.

- Teknik yang modern : propaganda yang dilakukan secara sadar; pengawasan atas pendidikan; memupuk idea superioritas ras; pemberitaan terang-terangan keganasan masal, pengulangan tentang ajaran bahwa tujuan membenarkan alat.

- Teknik yang destruktip : dusta; idea tentang universality of choice; dan ilusi akan kemenangan.

- Bertrand Russel : paksaan fisik; hadiah dan hukuman; pengaruh atas pendapat.- Flechteim : paksaan fisik secara langsung, ancaman hukuman, manipulasi dengan

hadiah-hadiah materiil, immaterial, gerak dan symbol.- Pengaruh (influence) : merupakan kekuasaan psikologis yang menunjukan adanya

kesan pribadi seseorang atas orang lain.- Kekuatan (force) : gejala sosial sebagai kekuasaan fisik atau disertai kekerasan atau

daya paksa fisik ataupun ancaman lainnya.- Kewibawaan : kekuasaan untuk memerintah orang lain.

10

BAB 4

PENGERTIAN NEGARA

1. Sejarah Negara

Beberapa abad sebelum Masehi, para filsuf Yunani: Socrates, Plato, dan Aristoteles sudah mengajarkan beberapa teori tentang negara. Pendapat mereka tentang ilmu negara dan hukum masih berpengaruh hingga saat ini. Tapi pengertian mereka tentang negara pada saat itu hanya meliputi lingkungan kecil, yakni lingkungan kota atau negara kota yang disebut Polis.

Istilah negara mulai dikenal pada masa Renaissance di Eropa dalam abad ke-16 melalui Niccolo Machiavelli yang mengenalkan istilah Lo Stato dalam bukunya yang berjudul “The Prince”, semula istilah itu digunakan untuk menyebut sebagian dari jabatan negara, kemudian diartikan juga sebagai aparat negara, dan “orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan beserta staf-stafnya”, maupun “susunan tata pemerintahan atas suatu masyarakat di wilayah tertentu”.

Tetapi janganlah sekali-sekali disangka bahwa negara dari zaman Machiavelli itu serupa dengan negara dari zaman modern ini. Italia dari zaman Machiavelli masih terbagi dalam negara-negara kota atau lebih tepat republik-republik kota. Oleh karena itu mungkin lebih tepat jika Machiavelli menggunakan kata “Polis” daripada kata “Lo Stato”.

2. Beberapa Definisi Negara Oleh Para Ahli

- Roger H. Soltau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

- Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

- Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

- R.M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan mempunyai kekuasaan memaksa.

- Benedictus de Spinoza: “Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis).”

11

- Dr. W.L.G. Lemaire: Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.

- Prof. Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”

- Bellefroid: Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

- Prof.Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

- M. Solly Lubis, SH: Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah.

- Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto: Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.

- Prof. Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa negara merupakan:

1. suatu organisasi kekuasaan yang teratur;2. kekuasaannya bersifat memaksa dan monopoli;

3. suatu organisasi yang bertugas mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat.

3. Tujuan dan Fungsi   Negara

Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Maka, tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan begitu juga sebaliknya.

4. Teori-teori Tujuan Negara

1. Teori Kekuasaan Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan

bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. 

Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan

12

meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik tak perlu menepati janji dan berusaha selalu ditakuti rakyat.

2. Teori Perdamaian DuniaDalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III, Dante

Alleghiere(1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi.

3. Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena

menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara,

Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata.

5. Fungsi Negara

Setiap negara minimal harus melaksanakan fungsi:

penertiban (law and order): untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya konflik, negara harus melaksanakan penertiban, menjadi stabilisator.

mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

pertahanan, menjaga kemungkinan serangan dari luar.

menegakkan keadilan, melalui badan-badan pengadilan.

Teori-teori Fungsi Negara

1) Teori AnarkhismePenganut anarkhisme menolak campur tangan negara dan pemerintahan

karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu.

13

2) Teori IndividualismeIndividualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan

individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.

3) Teori SosialismeSosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas

(kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

6. Unsur-Unsur   Negara

  1. Wilayah/ Daerah

a) Daratanb) Lautanc) Udarad) Wilayah Ekstrateritorial

2. Rakyat

Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa.

3. Pemerintah yang berdaulat

Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Gorvernment (Inggris),Gouvernement (Prancis) yang berasal dari kata Yunani κουβερμαν yang berarti mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, Pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

4. Pengakuan oleh negara lain

Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif/ evidenter, bukan konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara.

14

DAFTAR PUSTAKA

Budiajro, Miriam.Dasar Dasar lmu Politik.Jakarta:Gramedia Pustaka utama,2008

Isjwara, F.Pengantar Ilmu Politik.Bandung:Bina Cipta,1996

15