Kebudayaan Pegawai PEMDA di Kota Bandung

LAPORAN KU4184 ANTROPOLOGI

Disusun Oleh Kelompok 9A

Ketua: Albert Raditya S (135 06 077)

Anggota :

Cucu Sukaenah (10106074)

Erlina (105 06 089)

I Made Rommy P (122 06 065)

Ade Lesmana (131 05 034)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2010

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................................................................................2BAB I Pendahuluan.........................................................................................................3

1.1. Latar belakang...................................................................................................31.1.1 Profil BAPPEDA Kota Bandung....................................................................41.1.2 Profil Diskominfo Propinsi Jawa Barat...........................................................8

1.2 Tujuan......................................................................................................................131.3 Rumusan Masalah....................................................................................................14BAB II Landasan Teori..................................................................................................16BAB III Metode Penelitian............................................................................................19

3.1 Metode Kuantitatif...............................................................................................193.2 Metode Kualitatif.................................................................................................283.3 Studi Literatur......................................................................................................333.4 Observasi.............................................................................................................33

BAB IV Analisis dan Pembahasan................................................................................344.1. Sistem Pengetahuan............................................................................................344.2. Bahasa.................................................................................................................344.3. Agama.................................................................................................................354.4. Sosial.................................................................................................................. 354.5. Ekonomi..............................................................................................................364.6. Teknologi............................................................................................................364.7. Kesenian............................................................................................................. 36

BAB V Kesimpulan dan Saran......................................................................................385.1 Kesimpulan..........................................................................................................385.2 Saran....................................................................................................................39

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................40LAMPIRAN..................................................................................................................41

2

Bab 1

Pendahuluan

1.1.Latar belakang

Mata pencaharian di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pegawai

negeri, pegawai swasta dan wiraswasta. Ketiga jenis tersebut memiliki banyak

perbedaan yang menyebabkan orang-orang memilih menjadi salah satu dari ketiga jenis

mata pencaharian tersebut.

Kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan pegawai PEMDA di kota

Bandung, dimana pegawai PEMDA merupakan pegawai negeri. Banyak alasan kenapa

orang lebih memilih menjadi pegawai PEMDA daripada menjadi pegawai swasta atau

wiraswasta. Adanya rasa kenyamanan dan keamanan menjadi pegawai negeri. Mereka

akan mendapatkan dana pensiun yang tetap pada setiap bulan. Di samping itu, dalam

dunia pekerjaannya, mereka tidak terlalu dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat

waktu.

Dikarenakan rasa kenyamanan dan keamanan tersebut, banyak pegawai PEMDA yang

kurang disiplin. Paling mencolok dari ketidakdisiplinan pegawai PEMDA dapat dilihat

dari ketepatan waktu bekerja. Banyak yang datang terlambat, dikarenakan oleh banyak

sekali alasan. Selain itu, mereka kadang-kadang juga suka bolos kerja, dengan alasan

yang mereka buat sendiri. Mereka melakukan hal-hal tersebut dikarenakan tradisi yang

sudah lama tercipta di lingkungan kerjanya. Dampak dari ketidakdisiplinan tersebut

yaitu, banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Tentu saja itu sangat merugikan

masyarakat yang ingin dilayani dengan baik oleh pegawai PEMDA.

Dari sikap-sikap ketidakdisiplinan pegawai PEMDA di atas, akan menciptakan

pandangan yang kurang baik dari masyarakat. Masyarakat akan menilai kinerja pegawai

PEMDA tersebut tidak baik. Masyarakat butuh kinerja dari pegawai PEMDA yang baik

3

agar kepentingan mereka juga cepat selesai dan lancar. Dikarenakan pegawai PEMDA

yang kurang disiplin, maka kepentingan masyarakat pun akan tidak lancar dan

merugikan.

1.1.1 Profil BAPPEDA Kota BandungA. Sejarah

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan

yang menangani masalah pembangunan yang disebut badan Perancang

Pembangunan daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur

No. 163 Tahun 1969 tanggal 16 Agustus 1969, Badan ini meriupakan embrio dari

Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Jawa Barat.

Pada Tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan badan Perencanaan yang

disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO

untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten

BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang

bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa

Barat No. 43 tahun 1972, setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden

No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku .

Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara Nasional, dengan SK Presiden

tersenut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau

BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27

tahuan 1980 yaitu :

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya

peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan

regional.

4

2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan

pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta

terpadu.

Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan

Perda No. 21 tahun 1981 dan Perda No. 24 tahun 1981 telah mengalami penyesuian

sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. BAPPEDA Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II Bandung merupakan Badan

Staff yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya

daerah Tingkat II Bandung. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional) maupun dengan BAPPEDA Propinsi daerah Tingkat I Jawa

Barat.

Fungsi dari BAPPEDA berdasarkan Perda No. 21 dan Perda No. 24 Tahun 1981

adalah :

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum

Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum Pelita Daerah menyusun

Repelita Daerah dan menyusun Program Tahunan Daerah.

2. Mengkoordinasikan perencanaan diantara dinas dinas, satuan organisasi lain

dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, instansi dan Badan lain yang

berada di Wilayah Daerah Tingkat II Bandung

3. Menyusun RAPBD Tingakat II bersama sama dengan Bagian Keuangan

4. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan

pembangunan di daerah.

5. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk

menyempurnakan perencanaan selanjutnya.

6. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.

7. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk

Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B. Visi dan Misi

5

1. Visi

“Terwujudnya BAPPEDA sebagai perencana professional dan akuntabel tahun

2008 dalam mendukung kota jasa bermartabat”

2. Misi

a. Meningkatkan SDM Bappeda sebagai aparatur yang professional

b. Mendorong terwujudnya esprit de corps

c. Meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dengan target kinerja yang

terukur

d. Meningkatkan pemahaman tugas, pokok, dan fungsi Bappeda sebagai

lembaga perencana

C. Struktur Organisasi

D. Tugas Pokok dan Fungsi

6

1. Tugas Pokok BAPPEDA

“Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di Bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah”

2. Fungsi

a.  Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan pembangunan daerah

b. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang

meliputi data dan statistik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan

budaya, serta perencanaaan fisik dan prasarana

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi umum dan

keuangan serta administrasi kepegawaian badan

7

1.1.2 Profil Diskominfo Propinsi Jawa Barat

A. Sejarah

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan

Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan

adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam

rangka memasuki era computer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8

April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat

Pengolahan Data (PUSLAHTA)  Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang

berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor :

294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor

PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang

Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan

kedua Peraturan  Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya

dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang

komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak

mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam

Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah

Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi

dengan keberadaan Puslahta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu

telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi

8

Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin

computer IBM S-370/125 seperti : PJKA, IPTN, ITB dan pihak swasta lainnya. 

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak

PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi

PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu

pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan

wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun

1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat,

keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun

1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri

Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992

tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni

1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor

Pengolahan Data Elektronik untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,

Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor  22

Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal

21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan

Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan

9

Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data

Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri

untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan

Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana

Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal

12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat telah

ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah 

disingkat  BAPESITELDA  sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data

Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992

dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan

Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat

Pengolahan Data (PUSLAHTA) Propinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8

April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-

Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun

1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum  :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi

Telematika   Indonesia ;

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga

Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur  :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan

Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan

Informatika .

10

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti

menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta

cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga

kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik

khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo

dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan

Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat

20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :

a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

a. Seksi Komunikasi Sosial ;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

a. Seksi Pengembangan Telematika;

b. Seksi Penerapan telematika;

c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

a. Seksi Kompilasi Data ;

11

b. Seksi Integrasi Data ;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

B. Visi

”Terwujudnya Layanan Pemerintahan Berbasis TIK dan Masyarakat Informasi Jawa

Barat dalam mendukung akselerasi menuju masyarakat Jawa Barat yang Dinamis,

Mandiri dan Sejahtera.”

C. Struktur Organisasi

12

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanpemerintahan Daerah

bidang Kominkasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi,dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud Ayat (1) pasal ini,

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dankoordinasi serta

pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dantelekomunikasi, sarana

komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahandata elektronik; 

b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi daninformatika

meliputi pos dan telekomunikas, sarana komunikasi dan

diseminasiinformasi, telematika, serta pengolahan data elektronik; 

c. penyelengaraan koordinasi danpembinaan UPTD

1.2 Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui kebudayaan pegawai PEMDA yang dilihat dari

tujuh aspek kebudayaan, yaitu pengetahuan, bahasa, agama, sosial, ekonomi, kesenian

dan teknologi.

Aspek pengetahuan akan membahas mengenai tingkat pendidikan dari pegawai-pegawai

PEMDA tersebut. Apakah minimal tingkat pendidikan yang harus dimiliki ato

keterampilan yang harus dimiliki sebagai pegawai PEMDA.

Kita juga akan membahas mengenai bahasa sehari-hari yang digunakan dalam

lingkungan kerja pegawai PEMDA kota Bandung. Karena banyak juga warga

pendatang dari luar kota Bandung yang menjadi pegawai PEMDA di kota Bandung.

Apakah pengaruh yang terjadi, karena keanekaragaman asal daerah dari pegawai

PEMDA di kota Bandung.

13

Agama yang dianut oleh pegawai PEMDA juga merupakan aspek kebudayaan yang

harus dibahas. Keanekaragaman agama apa saja yang dianut oleh pegawai PEMDA di

kota Bandung.

Aspek sosial merupakan aspek paling penting dalam kebudayaan PEMDA di kota

Bandung. Kita akan melihat bagaimana banyak ketidakdisiplinan itu terjadi melalui

aspek sosial ini. Bagaimana hubungan antar pegawai yang terjadi disana, dan juga

apakah perbedaan pangkat pada mereka sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial

mereka.

Faktor ekonomi merupakan hal yang menarik dalam kebudayaan pegawai PEMDA.

Kita akan membahas mulai dari tingkat penghasilan dan pengeluaran dari pegawai

PEMDA yang terdiri dari berbagai pangkat atau jabatan. Apakah pengaruh yang terjadi

dikarenakan perbedaan tingkat penghasilan tersebut.

Aspek kesenian dapat kita lihat dari acara kebudayaan-kebudayaan yang sering

dilakukan. Apakah banyak pegawai PEMDA yang suka mengikutinya dan berminat

dalam bidang kesenian.

Dari aspek teknologi, kita bisa melihat seberapa maju teknologi yang digunakan dalam

lingkungan kerja di PEMDA. Apakah semua pegawai dapat dengan baik menggunakan

teknologi yang tersedia.

1.3 Rumusan Masalah

Setiap instansi memiliki visi dan misi yang harus dicapai untuk kemajuan dari instansi

tersebut. Untuk mencapainya dengan baik, dibutuhkan kerja sama dari seluruh pegawai

yang baik. Kerja sama tersebut dapat dilihat dari etos kerja para pegawai PEMDA untuk

mencapainya.

Dalam membahas kinerja pegawai negeri, kita akan langsung tertuju pada tingkat

kedisiplinannya. Dari ketidakdisiplinan tersebut, apakah tindakan atau sanksi yang

14

harus diberikan agar etos kerja akan dapat berlangsung dengan baik dan visi misi dari

instansi tersebut akan tercapai.

Instansi juga mengerti kepentigan dari pegawai PEMDA tersebut, mengapa mereka

tidak disiplin. Instansi PEMDA akan memberikan toleransi kepada pegawai yang

kurang disiplin tetapi tetap dalam konteks yang seimbang, tidak terlalu longgar dan

tidak terlalu ketat selama alasan mereka masih dapat diterima.

Dalam dunia pekerjaan pegawai PEMDA, banyak hal yang menarik dari hubungan

sosial antar pegawai. Tentu saja mereka melakukan ketidakdisiplinan karena yang

member sanksi merupakan teman mereka sendiri dalam instansi. Oleh karena itu banyak

terjadi kelonggaran dalam sanksi yang diterima oleh pegawai PEMDA. Itu merupakan

contoh hubungan sosial yang terjadi dalam dunia pekerjaan PEMDA.

15

Bab 2

Landasan Teori

Banyak orang yang mendefinisikan arti dari budaya. Pada dasarnya budaya merupakan

cipta,rasa, dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Salah satu pengertian budaya

menurut Edgar H. Schein ( 1992) adalah Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar

yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai

pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi ekstrenal dan integrasi internal yang

resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada

angota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan dan merasakan

terkait dengan masalah-masalah tersebut.

Budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai pola terpadu antara perilaku manusia di

dalam organisasi ataupun sebuah lembaga termasuk dalam hal pemikiran, tindakan, dan

pembicaraan yang dipelajari dan akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Budaya

dalam suatu perusahaan atau suatu badan sangat penting dalam mempengaruhi kenerja

pegawai dan pengembangan karir. Budaya perusahaan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu

kebijakn perusahaan, jati diri perusahaan, dan kinerja individu pegawai perusahaan.

Kami mengambil 5 budaya yang sesuai dengan kebudayaan dari pegawai pemerintah

daerah (PEMDA) yang ada di kota bandung yang kami teliti. Lima teori ini sesuai

dengan hasil penelitian kami.

1. “Policies codify social norms and values, and articulate fundamental organizing

principles of society, they also contain implicit (and sometimes explicit) models

of society.”

Cris Shore, dan Susan Wright buku Anthropology of policy : critical

perspectives on governance and power

Menurut teori ini norma atau aturan sosial sangat mempengaruhi prinsip-prinsip

yang terbentuk dalam sebuah lembaga ataupun oraganisani sosial baik secara

16

implisit amaupun secara eksplisit. Pemda bisa dikatakan lembaga organisasi

karena disini terdiri dari kumpulan orang yang memiliki visi dan misis tertentu

serta tujuan yang sama.

Jadi, berdasarkan teori ini kebudayaan atau kebiasaaan yang terbentuk dalam

pegawai PEMDA di BAPPEDA dan DEPKOMINFO dipengaruhi pula oleh

norma sosial yang berkembang di perusahaan , misalnya dengan adanya

toleransi yang tinggi dalam budaya Indonesia sehingga keterlambatan karena

urusan keluarga dianggap hal yang wajar.

2. Malinowski tahun 1926, menyatakan

“A policy can serve as a guide to behavior and charter for action “

Teori ini menyatakan bahwa sikap dan karakter saat melakukan aksi tertentu

bergantung pada kebijaksaan. Hal ini berkaitan dengan sikap dan kebiasaan

pegawai PEMDA yang disebabkan banyak kebijaksaaan dalam aturan PEMDA

sehingga kurang disiplin dalam penggunaan waktu kerja.

3. Teori adaptasi budaya (cultural adaptation theory) dari Parson (dalam Wallace

dan Wolf, 1980), yang menyatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang

dan mengalami perubahan karena adanya peningkatan kemampuan beradaptasi.

Dalam teori ini ditekankan bahwa kebudayaan akan berkembang dengan Adanya

kemampuan manusia dalam beradaptasi. Kemampuan manuasia yang tinggi

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya menghasilkan perubahan yang

cenderung pada pengembangan diri manusia.

PEMDA merupakan suatu lembaga yang terdiri dari berbagai kultur budaya dan

berbagai manusia yang memiliki tingkat motivasi yang berbeda, pandangan yang

berbeda, kebiasaan berbeda, karakter yang berbeda dan tingkat pendidikan yang

berbeda. Dengan adanya banyak perbedaan itu, maka semua pegawai harus

beradaptasi agar tercipta kerja sama yang baik antar pegawai dan juga antar

pegawai dengan atasan.

4. Teori legitimasi kelas (class legitimation theory), yang menyatakan bahwa

perubahan kebudayaan terjadi karena adanya pergeseran posisi kelas sosial

dalam struktur masyarakat (Wuthnow, 1992)

17

Teori ini menegaskan tentang adanya perbedaan kebudayaan yang disebakan

adanya perbedaan kelas sosial. Hal ini dapat dianalogikan dalam BAPPEDA dan

DEPKOMINFO terdiri dari berbagai jenjang jabatan. Perbedaan kebudayaan

yang nyata terlihat adalah antara pegawai pemimpin pasti memiliki perbedaan.

Hal ini bisa disebabkan seorang pemimpin adalah penentu kebijakan sedangkan

pegawai adalah pelaksana kebijkan . Pada umumnya hal inilah yang terjadi

dalam sebuah lembaga. Di setiap jenjang pasti memiliki kebudayaan yang

berbeda sesuai dengan cara pandang dan biasanya juga dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan.

5. Teori kelembagaan (institutional theory), yang menyatakan bahwa perubahan

kebudayaan dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan (Wuthnow, 1992)

Berdasarkan teori ini maka kebudayaan terbentuk tergantung pada bentuk dan

susunan dari lembaga tersebut. Seperti, lembaga pemerintahan maka akan

memiliki kebiasaaan yang sesuai dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam

hal-hal umum seperti keharusan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh

lembaga.

18

Bab 3

Metode Penelitian

Pada penelitian “Kebudayaan Pegawai PEMDA di Kota Bandung”, penulis

mengumpulkan data dengan beberapa metode yaitu:

- Metode kuantitatif (kuesioner)

- Metode kualitatif (wawancara)

- Studi Literatur

- Observasi

3.1 Metode Kuantitatif

Penulis menggunakan metode penyebaran kuesioner untuk cara kuantitatif dalam

penelitian. Sifat penyebaran kuesioner adalah dengan memantau kebudayaan pegawai

PEMDA di Bandung. Penyebaran kuesioner dilakukan di BAPEDDA Kota Bandung,

BAPEDA Propinsi Jawa Barat, dan Dinas Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Nasional provinsi Jawa Barat.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai divisi-divisi pekerjaan dari para pengisi

kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 31 persen bekerja pada bagian kepegawaian

umum, 9 persen bagian perencanaan dan program, 5 persen pada bagian

kepemerintahan, 5 persen bagian fisik, 7 persen bagian ekonomi, 2 persen bagian

pertanian, 17 persen bagian penelitian, pengendalian dan evaluasi, dll.

19

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai agama dari para pengisi kuesioner.

Berdasarkan hasil kuesioner, 100 persen pengisi kuesioner beragama islam.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai jenjang pendidikan dari para pengisi

kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 26% pengisi kuesioner merupakan lulusan

SMA, 1% lulusan D1-D2, 18% lulusan D3, 24% lulusan S1, 29% lulusan S2, dan 2%

lulusan S3.

20

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai bahasa yang dipergunakan di kantor oleh

para pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 26 persen pengisi kuesioner

berbahasa sunda, 23 persen berbahasa Indonesia, dan 51 persen pengisi kuesioner

menggunakan campuran bahasa Sunda dan Indonesia.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai kemampuan bahasa inggris untuk para

pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 58 persen pengisi kuesioner dapat

membaca, 20 persen dapat berbicara, dan 22 persen dapat menulis.

21

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai status para pengisi kuesioner. Berdasarkan

hasil kuesioner, 93 persen menikah, 5 persen belum menikah, dan 1 persen bercerai.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai penggunaan komputer yang dipergunakan

di kantor oleh para pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 42 persen pengisi

kuesioner menggunakan komputer untuk mengetik, 19 persen menggunakan komputer

untuk mendengarkan music, 33 persen menggunakan komputer untuk membuka

internet, dan 6 persen menggunakan komputer untuk bermain.

22

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai penggunaan teknologi yang dipergunakan

di kantor oleh para pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 88 persen pengisi

kuesioner menggunakan teknologi, yaitu sistem informasi, 12 persen pengisi kuesioner

menggunakan teknologi, yaitu sistem absensi.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai frekuensi berkumpul dengan teman

sekantoroleh para pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 10 persen pengisi

kuesioner tidak pernah berkumpul dengan teman serkantor, 30 persen pengisi kuesioner

1- 2 kali berkumpul dengan teman sekantor, 18 persen pengisi kuesioner berkumpul 3-5

23

kali dengan teman sekantor, dan 42 persen berkumpul lebih dari 5 kali dengan teman

sekantor.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai frekuensi acara kesenian kantor para

pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 85 persen mengikuti acara kesenian di

kantor, dan 15 persen tidak mengikuti acara kesenian kantor.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai frekuensi acara keagamaan kantor para

pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 85 persen mengikuti acara keagamaan

di kantor, dan 15 persen tidak mengikuti acara keagamaan kantor.

24

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai frekuensi pelatihan untuk para pengisi

kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 3 persen tidak pernah mengikuti pelatihan di

kantor, 32 persen 1-3 kali mengikuti pelatihan di kantor, 14 persen 4-6 kali mengikuti

pelatihan di kantor, 14 persen 7-10 kali mengikuti pelatihan di kantor dan 37 persen

mengikuti lebih dari 10 kali pelatihan di kantor.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai penghasilan per bulan untuk para pengisi

kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 2 persen memiliki penghasilan kurang 1 juta,

25 persen memiliki penghasilan antara 2 sampai 3 juta, 43 persen memiliki penghasilan

25

antara 2 sampai 3 juta, 16 persen memiliki penghasilan antara 3 sampai 4 juta, dan 14

persen memiliki penghasilan lebih besar dari 4 juta.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai pengeluaran per bulan untuk para pengisi

kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 2 persen memiliki pengeluaran kurang 1 juta,

33 persen memiliki pengeluaran antara 1 sampai 2 juta, 28 persen memiliki pengeluaran

antara 2 sampai 3 juta, 22 persen memiliki pengeluaran antara 3 sampai 4 juta, dan 15

persen memiliki penghasilan lebih besar dari 4 juta.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai persentase kehadiran per bulan untuk para

pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 97 persen memiliki persentase

26

kehadiran per bulan kurang lebih dari 80 persen dan 3 persen memiliki persentase

kehadiran per bulan antara 60 sampai 80 persen.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai frekuensi sangsi atau teguran untuk para

pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 92 persen tidak pernah mendapatkan

sangsi atau teguran, 6 persen mendapatkan 1- 3 kali teguran, dan 2 persen mendapatkan

teguran sebanyak 3-5 kali teguran.

Berikut ini adalah hasil kuesioner mengenai pendapat tentang kesulitan menjadi PNS

untuk para pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, 73 persen berpendapat

bahwa masuk menjadi PNS sulit, dan 27 persen mengatakan sebaliknya.

27

Berikut ini adalah tingkat kinerja pegawai untuk para pengisi kuesioner. Berdasarkan

hasil kuesioner, 5 persen berpendapat bahwa kinerja pegawai dibawah 25 persen, 8

persen berpendapat bahwa kinerja pegawai antara 25 sampai 50 persen, 63 persen

berpendapat bahwa kinerja pegawai antara 50 sampai 75 persen, dan 24 persen

berpendapat bahwa kinerja pegawai antara 75 sampai 100 persen,

3.2 Metode Kualitatif

28

Kami menggunakan metode wawancara tentang kebudayaan PEMDA. Berikut ini

adalah hasil wawancara :

Nama : Erna

BAPEDDA Kota Bandung

Apakah Pekerjaan Ibu?

jawab : Mengurus kepegawaian, sarana dan prasarana

Apakah masalah yang Ibu hadapi?

jawab : Apel pagi tidak semua bias hadir. Padahal apel pagi merupakan salah satu

sumber informasi selain dari forum-forum formal.

Berapa banyak pegawai yang datang apel pagi?

jawab : Tergantung hari, misalnya hari senin biasanya yang datang banyak, kurang lebih

50-70 %, tetapi tetap harus ada pembinaan. Tetapi ga bisa pembinaan dari Ibu.

Apa saja sih alas an tidak ikut pagi?

jawab : Kalo ada kendaraan, biasanya macet, mengantarkan anak terlebih dahulu, dll.

Ada sangsi kalo tidak datang apel pagi?

jawab : Yang tidak datang dikumpulkan, selain itu juga ada briefing lalu dievaluasi.

Tapi tetap saja ada yang tidak membaik, ya ada teguran langsung. Jika memang tidak

berubah maka dilaporkan ke atasan, dan ada tindakan tertulis.

Apakah ada acara kekeluargaan?

jawab : Ada, contohnya dharma wanita. 2 bulan sekali ada acara kekeluargaan, dan

tanggal-tanggal tertentu, misalnya menjelang puasa ada ceramah pendidikan. Selain itu

juga halal bin halal untuk seluruh keluarga pegawai, bisa keluar kota atau dalam kota

tergantung anggaran yang ada. Dana untuk outing sebagian dari kantor, sebagian

masing-masing pegawai.

Apakah ada perselisihan antar pegawai?

jawab : Tidak ada sih perselisihan. Masalah yang ada adalah masalah ruangan,

pemeliharaan AC, dll.

Bagaimana dengan masalah kedisiplinan?

jawab : Ya itu masalah apel pagi, dan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bagaimana kalo ada pelanggaran kedisiplinan gimana?

jawab : Ya ditanyakan alasannya dan di tegur secara langsung.

Apakah ada peraturan-peraturan lain, misalnya dilarangmenggunakan sendal?

29

jawab : Ya ada peraturan-peraturan seperti dilarang menggunakan sandal, dilarang

menggunakan jeans. Kalo aturan dilarang merokok sekarang tidak ada secara formal,

dulu pernah ada tetapi tidak diimplementasikan dengan baik. Kalo sekarang merokok

yah yang penting tidak diruangan ber-AC. Selain itu, tidak ada peraturan yang berkaitan

dengan waktu luang di kantor

Bagaimana dengan waktu istirahat?

jawab : Waktu istirahat kalo disini sebenernya jam 12-1. Tetapi belum tentu semua bisa

istirahat, jadi menyesuaikan saja. Biasanya kalo di Bapedda istirahatnya bergantian

sehingga tidak kosong.

Apakah ada lembur, Bu?

jawab : Ada dan kalo pegawai BAPEDDA sering sekali lembur. Selain itu pegawai

yang lembur juga ada insentifnya.

Bagaimana dengan proyek–proyek Bapedda?

jawab : Setiap kegiatan sudah ada DPA (jadwal, dll). Untuk pengambilan uang sudah

ada prosedur yaitu: pertama ke bendahara, terus ada tembusan dari ketuanya, baru

setelah itu dananya bisa diambil. Ada kriteria dan persyaratan untuk mengambil dana.

Kalo ke luar, maka akan dipublikasikan untuk luar lewat website, ataupun Koran.

Kemudian akan diklasifikasikan mana yang paling baik.

Bahasa yang dipakai di Bapedda?

jawab : Ada sunda ada bahasa Indonesia. Tergantung pemakaian, kalo berbicara santai

biasanya pake bahasa sunda, tapi rapat menggunakan bahasa Indonesia karena tidak

semua bisa bahasa sunda.

Suku di Bapedda?

jawab : Banyaknya orang sunda, sedikit jawa, dan tidak ada orang Jakarta.

Bagaimana dengan teknologi disini?

jawab : Sudah pake computer sebenernya, misalnya untuk system informasi, absensi,

dll. Contohnya sekarang sedang menggunakan system untuk menyeragamkan usulan

dari tiap kecamatan.

Mayoritas Agama di Bapedda?

jawab : Kebanyakan Islam.

Bagaimana dengan tunjangan ?

jawab : Ada, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak, untuk kesehatan melalui ASKES,

30

ada pensiun (TASPEN).

Bagaimana jika mau masuk Bapedda?

jawab : ya lewat CPNS. Persyaratan lengkapnya sih ada di BPD. Tapi biasanya

tergantung kebutuhan juga.

Bagaimana persebaran umur?

jawab : Sangat bervariasi, karena ada yang dari magang sampai yang sudah lama

bekerja.

Saran buat mahasiswa?

jawab : Tolong berikan saran untuk Bapedda agar kinerja Bapedda lebih baik.

Nama : Pak Gusdiman dan Pak Juju

DISKOMINFO Jawa Barat

Apakah Pekerjaan Bapak?

jawab : Mengurus ketatausahaan

Kenapa jadi Pegawai PEMDA?

Jawab: iksthiar, untuk menafkahi keluarga

Suka dan Duka menjadi pegawai PEMDA?

Masalah di kantor?

jawab : Belum terasa, baik financial maupun secara kekeluargaan

Fasilitas?

jawab : Alhamdulillah karena saya muslim, ada mesjid jadi bisa jumatan bersama,

siraman rohani.

Setiap hari senin, ada main bulutangkis. Kalo fasilitas macam mobil, dsb tergantung

dengan kebutuhan.

Acara kekeluargaan?

jawab : Ada Dharma Wanita. Ada pertemuan antar keluarga. Tiap jumat ada SKJ

bersama.

Apakah apel pagi wajib semua datang?

jawab : Iya memang semua PNS wajib datang apel pagi. Tapi biasanya tidak semuanya

datang.

Ada sangsi kalo tidak datang apel pagi?

31

jawab : Kalo tiga hari berturut-turut tidak masuk tanpa alasan mendapatkan teguran

lisan, jika dapat tiga kali teguran lisan maka, setelah itu ada sangsi. Sangsinya seperti

penundaan kenaikan gaji berkala ataupun pangkat.

Di Diskominfo mayoritas beragama muslim?

jawab : Iya. Tapi yang beragama lain juga ada 1 – 2 orang.

Di Diskominfo mayoritas orang Sunda?

jawab : Iya, tapi ada orang padang, jawa, dll.

Apakah ada konflik dengan orang lain?

jawab : Tidak ada, soalnya disini kekeluargaannya cukup kental, saling menghargai

dengan satu dengan lainnya. Misalnya kalo ada yang sakit dijenguk, ada koperasi, dll.

Ada acara kesenian ?

jawab : Tidak ada

Bagaimana dengan penggunaan Teknologi di Diskominfo? Untuk Absensi? Sistem

Informasi?

jawab : Saya kurang mengerti karena pekerjaan saya lebih ke arsip. Kalo untuk

absensinya masih secara lisan.

Ada Acara wajib lain untuk pegawai Pemda Diskominfo?

jawab : Tidak ada, misalnya untuk rapat tahunan juga tergantung dari pimpinan.

Pas waktu luang, ngapain aja?

jawab : Wah, biasanya ga ada waktu kosong. Kalo bagian kesekretariatan biasanya sih

pekerjaannya ada terus yah.

Di diskominfo, jam istirahat jam berapa?

jawab : Antara jam 12.00 – 12.30. kecuali hari jumat, karena ada sholat jumat.

Pas jam istirahat, diisi apa aja?

jawab : Tergantung kebutuhan. Tapi lazimnya makan, sholat, dan mengisi tenaga.

Habis istirahat, ada yang telat?

jawab : Ada, ya kalo telat 5-10 menit ya masih wajar, dan ga ada teguran.

Ada lembur?

jawab : Tergantung surat masuk, kalo banyak surat masuk ya sampe jam 5 lah

maksimal. Tapi divisi lain bisa sampai jam 10.

Ada uang tambahan untuk pegawai yang lembur?

jawab : Ada tapi kurang tahu.

32

Ada tunjangan untuk pegawai DISKOMINFO?

jawab : Jaminan kesehatan, dan pensiun. Tunjangan untuk keluarga juga ada. Ada dan

tergantung golongan.

Ada proyek tidak di DISKOMINFO?

jawab : Ada, tetapi kurang tahu karena cmn bagian arsip.

Bagaimana mau jadi pegawai Diskominfo?

jawab : Yang menentukan dari BKD. Kalo persyaratan umm, misalnya: ijazah, dll.

Awalnya tapi tetap dari CPNS. Tapi tetap ada pengujian khusus untuk setiap bagian.

Saran untuk mahasiswa?

jawab : Selagi bisa selagi mampu manfaatkan waktu, karena kesempatan itu tidak

datang dua kali.

3.3 Studi Literatur

Metode lain yang kami gunakan yaitu dengan metode studi literatur. Sebagian besar

studi literatur yang dilakukan yaitu dengan mempelajari artikel-artikel kebudayaan,

artikel tentang pegawai negeri, dan profil dari masing-masing lembaga yang kami

jadikan bahan penelitian.

3.4 Observasi

Kami melakukan observasi yaitu dengan mengamati aktivitas pegawai PEMDA

langsung di kantor masing-masing ketika apel pagi, jam kerja dan jam istirahat.

33

BAB 4

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner maupun hasil wawancara dengan

beberapa responden pegawai Pemda, kami dapat mengelompokkannya ke dalam tujuh

unsur kebudayaan secara universal yaitu sistem pengetahuan, bahasa, agama (sistem

religi), Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, Sistem mata pencaharian

hidup/sistem ekonomi, sistem teknologi, dan kesenian.

4.1. Sistem Pengetahuan

Sebagian besar pegawai PEMDA di BAPPEDA dan DEPKOMINFO memiliki tingkat

pendidikan yang cukup tinggi yaitu sudah mencapai S1,S2,S3 walaupun masih terdapat

lulusan SMA. Kantor memberikan fasilitas untuk meningkatkan pendidikan yaitu

melalui beasiswa dalam negeri maupun ke luar negeri. Selain itu disediakan pula kursus

bahasa inggris untuk meningkatkan kemampuannya.

4.2. Bahasa Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi antar sesama manusia agar terjalin

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan

pegawai pemda dominan berbahasa sunda dan bahasa Indonesia. Walaupun mereka

berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tetapi mereka tetap menggunakan

bahasa Sunda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kerja mereka yaitu

Bandung yang mempunyai bahasa daerah bahasa Sunda. Bahasa Sunda digunakan

ketika mereka berkomunikasi dengan sesama karyawan di saat kerja maupun disaat

mereka berkumpul. Namun tidak semua pegawai pemda yang mengerti secara

keseluruhan bahasa Sunda. Oleh karena itu, dalam agenda-agenda resmi seperti rapat,

seminar dll, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka.

34

4.3. Agama

Bangsa Indonesia merupakan bangsa beragama yang mayoritas penduduknya beragama

islam. Oleh sebab itu tidak heran lagi jika sebagian besar pegawai pemda beragama

islam. Hal ini dapat dilihat dari responden yang kami temui secara acak, 100 persen

beragama islam. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai pemda yang

beragama selain islam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, pegawai

pemda yang beragama selain islam sangat sedikit sehingga acara keagamaan yang ada

di pemda hanya acara keagamaan islam, misalnya ceramah agama islam, pengajian,

shalat jumat berjamaah, tausyiah, dan ada juga pembinaan karyawan yang dilakukan

setiap bulan sekali. Kegiatan keagamaan yang dilakukan pegawai pemda dapat dinilai

cukup baik.

4.4. Sosial

Tujuan dari sebuah organisasi ataupun suatu lembaga tidak dapat tercapai dengan baik

jika hubungan sosial dalam lembaga tersebut buruk. Oleh sebab itu hubungan sosial

sangat berpengaruh tehadap kinerja setiap pegawai dalam sebuah lembaga. Namun

hubungan sosial antar pegawai yang terlalu erat sehingga mengabaikan aturan-aturan

yang berlaku dalam organisasi merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan. Hal tersebut

tercermin dalam hubungan sosial yang dilakukan oleh pegawai PEMDA. Kekeluargaan

yang terjalin antar pegawai PEMDA sangat baik, jarang sekali terdapat konflik diantara

mereka. Tidak hanya sesama level tetapi juga antara bawahan dan atasan mereka

menganggap semuanya keluarga sendiri. Hubungan seperti itu sangat diharapkan setiap

organisasi, namun jika sudah mengabaikan aturan yang ada misalnya dengan adanya

toleransi yang tinggi antar pegawai PEMDA sehingga keterlambatan dalam apel

ataupun jam kerja karena urusan keluarga (acara keluarga, mengantar anak, menjemput

anak,dll) dianggap hal yang wajar. Adanya kebijakan-kebijakan dan toleransi tersebut

dapat mengganggu aktivitas kerja PEMDA sehingga dapat memperlambat penyelesaian

pekerjaan dari yang seharusnya. Oleh sebab itu, diperlukan penegasan dalam aturan-

aturan yang berlaku dalam PEMDA.

35

4.5. Ekonomi

Taraf hidup pegawai PEMDA sudah cukup baik dilihat dari pengeluaran dan

pemasukan yang cukup seimbang. Walaupun penghasilan sebagai pegawai negeri tidak

sebesar pegawai swasta tetapi masih banyak yang berharap menjadi PNS karena sebagai

PNS mereka memiliki banyak tunjangan dan jaminan pensiun.

4.6. Teknologi

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Oleh

sebab itu diperlukan suatu teknologi yang selalu bekembang setiap saat untuk

memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Namun dengan adanya kemajuan teknologi,

kemajuan budaya manusia juga meningkat. Dengan teknologi yang semakin canggih

dan praktis manusia dapat lebih cepat memperoleh informasi, mengolah data, dan

menyelesaikan pekerjaannya. Budaya manusia menjadi berubah misalnya sebelum ada

internet, manusia harus menempuh perjalanan jauh atau memerlukan waktu yang lama

untuk menyampaikan informasi/data yang berjumlah banyak kepada seseorang tetapi

dengan adanya internet manusia bisa mengirimnya melalui E-mail sehingga banyak

waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang lainnya.

Teknologi yang sudah diterapkan dalam lingkungan PEMDA untuk memperlancar dan

mempermudah pekerjaanya sehingga dapat lebih cepat diselesaikan yaitu dengan

adanya fasilitas jaringan internet, sistem informasi, absensi, pemograman untuk

pengolahan data, dll. Sistem absensi yang digunakan tidak lagi secara manual tetapi

menggunakan alat yang dirancang khusus sehingga tanda kehadiran pegawai tidak dapat

dipalsukan dan dapat mengetahui siapa saja yang telat ataupun tidak hadir. Namun

berdasarkan tempat yang kami observasi teknologi ini baru terdapat di BAPEDDA Kota

Bandung, dua tempat lainnya masih menggunakan system absensi manual yaitu dengan

tanda tangan setiap pegawai.

4.7. Kesenian

Kesenian tidak hanya untuk hiburan saja tetapi kesenian juga dapat melatih daya

kreativitas, memperkecil terjadinya stress dan mempererat hubungan sosial jika

36

dilakukan dalam suatu kelompok. Lembaga PEMDA menyediakan faslitas kesenian

untuk semua pegawainya, misalnya pelatihan angklung yang secara langsung palatihnya

dikirim dari saung Udjo, paduan suara, karaoke dan lain-lain. Selain itu adanya senam

bersama yang biasa dilakukan setiap hari jumat. Pada umumnya fasilitas yang diberikan

oleh kantor sudah cukup baik tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh

pegawai PEMDA. Pegawai yang tertarik dengan kesenian-kesenian ini hanya beberapa

orang saja yaitu sekitar 30 orang dari 196 pegawai.

37

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kebudayaan tidak dimiliki oleh individu tetapi dimiliki oleh sekelompok orang yang

memiliki persamaan-persamaan tempat tinggal, tempat kerja, bahasa dan adat istiadat.

Budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai pola terpadu antara perilaku manusia di

dalam organisasi ataupun sebuah lembaga termasuk dalam hal pemikiran, tindakan, dan

pembicaraan yang dipelajari dan akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Begitu

pula dengan kebudayaan PEMDA yang secara sadar ataupun tidak terbentuk pola

terpadu dari setiap pegawainya.

Walaupun semua orang tahu bahwa penghasilan sebagai pegawai negeri jauh lebih kecil

dibandingkan pegawai swasta tetapi masih banyak orang yang berharap menjadi

pegawai negeri ataupun dalam pembahasan ini menjadi pegawai PEMDA. Hal tersebut

dikarenakan adanya kenyamanan, rasa aman, pensiun, dan tunjangan-tunjangan bagi

pegawai PEMDA yang dirasa lebih menyenangkan dibanding pegawai swasta. Selain

itu Hubungan sosial yang terjalin antar pegawai PEMDA sudah baik, bersifat

kekeluargaan tanpa memandang jenjang karir namun masih belum bisa membedakan

antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga sehingga terkadang melanggar

peraturan yang ada. Peraturan-peraturan, kebijakaan-kebijakan, toleransi, dan sanksi

yang kurang tegas bagi pegawai PEMDA menyebabkan sebagian besar pegawai

PEMDA kurang disiplin, misalnya : pegawai PEMDA sering tidak tepat waktu tetapi

masih ditoleransi oleh pihak kepegawaian. Di lihat secara umum etos kerja dari pegawai

PEMDA sudah cukup baik namun masih ada beberapa pegawai yang belum terlalu

peduli.

Unsur-unsur kebudayaan lainnya seperti agama, bahasa, ekonomi, dan sebagainya dapat

dinilai cukup baik.

38

5.2 Saran

Pembahasan mengenai kebudayaan pegawai PEMDA ini hanya menggunakan tiga

tempat saja yaitu BAPPEDA Kota Bandung, BAPEDA Propinsi Jawa Barat, dan Dinas

Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Nasional provinsi Jawa Barat sehingga belum

bisa menggambarkan kebudayaan pegawai PEMDA secara umun. Namun berdasarkan

hasil penelitian yang telah kami lakukan, kedisiplinan pegawai PEMDA masih kurang.

Oleh sebab itu, kami memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan

kinerja pegawai PEMDA terutama dalam hal disiplin. Beberapa saran yang kami ajukan

yaitu:

Penegasan terhadap punishment dan reward dari pimpinan

Toleransi terhadap aturan sebaiknya dikurangi

Memberlakukan insentif berbasis kinerja agar para pegawai lebih termotivasi

untuk meningkatkan kinerjanya

Memakai teknologi absensi di pagi hari, siang, dan sore agar pegawai bisa lebih

disiplin

meningkatkan disiplin kerja dengan menegasakan kembali semua aturan kerja

yang telah dibuat.

Memberikan sanksi yang tegas agar dapat bekerja secara maksimal sesuai

dengan jam kerjanya.

Menanamkan kepada pegawai PEMDA bagaimana membedakan urusan kerja

dan kepentingan pribadi.

Membuatkan sistem laporan kehadiran langsung ke pusat sepert ke BUPATI

atau ke GUBERNUR

39

DAFTAR PUSTAKA

http://bappeda-bandung.go.id

http://www.diskominfo.jabarprov.go.id

Alam, Bachtiar. Globalisasi dan perubahan budaya: perspektif Teori Kebudayaan.

Buku Antropologi Indonesia tahun 1998

40

LAMPIRAN

Sesi tanya Jawab Presentasi kelompok 9A Antropologi

1. Rafki (kimi 06)

Pertanyaan : 1. bagaimana penelitian dilakukan selain dengan wawancara dan

kuesioner?

2. Apakah saran untuk perbaikan PEMDA?

Jawaban :

1. penelitian dilakukan juga dengan mengamati kondisi PEMDA saat kami

melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Pada saat kami berkunjung

masih ada pegawai PEMDA yang mengobrol pada jam kerja, masih ada meja

kosong saat jam kerja, dan ada juga yang megobrol di pos satpam saat jam kerja

2. Saran untuk perbaikan PEMDA adalah lebih

meningkatkan disiplin kerja dengan menegasakan kembali semua aturan

kerja yang telah dibuat.

Memberikan sanksi yang tegas agar dapat bekerja secara maksimal

sesuai dengan jam kerjanya.

Menanamkan kepada pegawai PEMDA bagaimana membedakan urusan

kerja dan kepentingan pribadi.

Membuatkan sistem laporan kehadiran langsung ke pusat sepert ke

BUPATI atau ke GUBERNUR

2. Iman (teknik minyak)

Pertanyaan :1 .Masalah apa yang paling dominan dari 7 unsur kebudayaan ?

2. Solusi dari masalah itu apa ?

Jawaban

1.Masalah yang paling dominan adalah masalah sosial karena berkaitan dengan

banyakya toleransi keterlambatan yang dimaklumi oleh pihak pegawai PEMDA

2. Membuat sistem terpusat dalam kehadiran pegawai PEMDA

3. Rian (teknik Mimyak)

Pertanyaan :

1. Apa dampak dari kinerja yang kurang baik pegawai PEMDA terhadap

perkembangan kota Bandung?

41

2 .Saran lain untuk menigkatkan kinerja ?

Jawaban :

1 .Memperlambat penyelesaian pekerjaan sehingga molor dari target yang

seharusnya, misalnya pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan 1 minggu

menjadi 2 minggu

2 .Menegaskan sanksi yang didapat jika melanggar aturan dan menanamkan

pentingnya disiplin.

42

43

44

45