1

PENDAPAT DAN SARAN HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

DI KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTAMuchammad Alfian Nugroho, Mahatma P Pranata, Rahmad Nur Iriyanto,

Yosua Revie N.S.,1

ABSTRACTPreparation of Legal Opinion and Advice (PSH) is an action taken by

Subbidbankum (Subfields Legal Adviser), which is part of the Legal Affairs in Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, as a form of advocacy for police officers who are facing legal problems. Provision of legal advice is arranged in Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah (Organizational Structure and The Work at the Regional Police. Making PSH itself specifically regulated in Surat Telegram Kapolri No. ST/2663/X/2010 dated October 11, 2010 and the Regulation of the Head of the Division of Law No. 5 of 2011 on Preparation Mechanism of PSH. Making a task Urrapkum PSH (Application of Law Affairs) under Subbidbankum. Preparation of PSH is given to all members of the police officer and the civil servants also their families in order to implement the application of law and human rights.

Keywords: Law Enforcement Affairs, Legal Affairs, Legal Opinion and Advice, Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.

ABSTRAKPembuatan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) merupakan suatu tindakan

yang dilakukan oleh Subbidbankum (Subbidang Bantuan Hukum), yang merupakan bagian dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta., sebagai bentuk advokasi bagi anggota Polri yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum di tingkat Kepolisian Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah. Pembuatan PSH itu sendiri diatur secara khusus dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan dalam Peraturan Kepala Divisi Hukum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembuatan PSH. Pembuatan PSH merupakan tugas Urrapkum (Urusan Penerapan Hukum) yang berada di bawah Subbidbankum. PSH diberikan bagi anggota dan PNS Polri beserta keluarganya dalam rangka melaksanakan penerapan hukum dan HAM.

Kata Kunci: Urusan Penerapan Hukum, Bidang Hukum, Pendapat dan Saran Hukum, Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

I. PENDAHULUAN1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2

Semakin berkembangnya zaman seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, maka semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi di masyarakat yang kemudian melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Institusi polri adalah alat negara yang terpenting dalam menjamin stabilitas dan ketertiban dalam hubungan antar pribadi dan kelompok di masyarakat dengan cara apa saja termasuk cara-cara kekerasan. Polisi diserahi wewenang melakukan manajemen, kontrol, dan koersi supaya orang mematuhi aturan dan norma yang ada, dan supaya peluang kekerasan antarpribadi dan kelompok masyarakat dapat diperkecil. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Bidang Hukum Polda D.I Yogyakarta yang disingkat menjadi Bidkum Polda D.I Yogyakarta, adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi yaitu pembinaan hukum dan ham di lingkungan Polda; pensosialisasian dan penyuluhan hukum; penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi kepolisian lainnya; pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsure-unsur masyarakat; pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik dilingkungan Bidkum; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum3.

Sebagai sebuah institusi Polri dapat menjalin hubungan kerjasama dan memberikan bantuan kepada anggotanya maupun kepada lembaga lain dalam rangka pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2 Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya : Laksbang Mediatama

3 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Operasional dan tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 78

3

Bidang Hukum Polda DIY dalam memberikan bantuan hukum berupa Pendapat dan saran hukum yang selanjutnya disingkat PSH yaitu pernyataan resmi berupa keputusan atau saran yang didasari atas pengetahuan khusus keahlian yang berisi pemahaman dan penerapan hukum pada permasalahan tertentu yang dibuat untuk menjawab permintaan tertentu.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan Pendapat dan Saran Hukum (PSH) Urrapkum sebagai bagian dari pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta.

II. METODESejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan di dalam

pembahasan, maka metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, atau yang biasa disebut dengan metode normatif. Penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi berkaitan dengan Bagian Urusan Penerapan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

Penulisan dilakukan selama 1 (satu) bulan dengan metode pendalaman materi referensi, materi dari website, dikaitkan dengan fakta lapangan guna memperoleh data yang valid dan sinkron terkait permasalahan yang hendak dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Pengolahan data dalam penulisan hukum dilakukan dengan menyusun bahan penulisan yang terkumpul dalam suatu sistem yang seturut dengan permasalahan yang ditulis.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan undang-undang. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan4.

III. HASIL DAN PEMBAHASANSetiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki

sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu Direktorat Reserse Kriminal; Subdit Kriminal Umum; Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras); Subdit Remaja Anak dan Wanita; Direktorat Reserse Kriminal Khusus; Subdit Tindak Pidana Korupsi; Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara); Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah); Subdit Cyber Crime; Direktorat Reserse Narkoba; Subdit Narkotika; Subdit Psikotropika; Direktorat Intelijen dan Keamanan; Direktorat Lalu Lintas; Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa); Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident); Subdit Penegakan Hukum (Gakkum); Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel); Subdit Patroli Pengawalan (Patwal); Subdit Patroli Jalan Raya (PJR); Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra); Direktorat Sabhara; Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit); Direktorat Polisi Air (Polair); Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti); Biro Operasi; Biro SDM Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik); Bidang Keuangan; Bidang Profesi dan

4 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. Hal 93

4

Pengamanan (Propam); Bidang Hukum; Bidang Hubungan Masyarakat; dan Bidang Kedokteran Kesehatan5.

Bidang hukum sebagai salah satu unsur pengawas, bertugas memberikan pembinaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi anggota polri yang tersangkut masalah hukum. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidkum dalam pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada anggota maupun Instansi dilaksanakan sesuai dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Anggota Polri sebagi aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang- undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lain dalam mendapatkan perlindungan hukum dari masalah hukum yang dialaminya. Secara khusus hak-hak anggota polri diatur dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa hak- hak lainnya anggota Polri meliputi bantuan hukum dan Perlindungan keamanan6dan anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik dalam maupun di luar proses pengadilan7 .

Bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian bantuan hukum:

bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum8.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri, bidang Hukum Polda juga bertugas memberikan nasehat kepada anggota Polri dalam memeriksa dan menangani tindak pidana serta berbagai permasalahan yang menyangkut Instansi serta anggota Polri adalah dengan penyusunan Pendapat dan Saran Hukum. Pendapat dan Saran Hukum yang selanjutnya disingkat PSH adalah pernyataan resmi berupa keputusan atau saran yang didasari atas pengetahuan khusus keahlian yang berisi pemahaman dan penerapan hukum pada permasalahan tertentu yang dibuat untuk menjawab permintaan tertentu. Penyusunan pendapat dan saran hukum merupakan pelaksanaan salah satu fungsi

5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah

6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 hurut b

7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1)

8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan. Pasal 1 ayat (1)

5

bidang hukum Kepolisian Daerah yaitu pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkenaan dengan masalah- masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polri termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota dan keluarganya termasuk pengembanan fungsi Kepolisian lainnya9.

Pendapat dan Saran Hukum disusun oleh Kaurapkum dan/atau staf Urapkum Polda serta anggota Polri yang bertugas di lingkungan Bidang Hukum Polda yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat PSH. Mekanisme pumbuatan PSH dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Kepaala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran, penyusunan PSH dilakukan dengan lima metode, yaitu :

a. Inventarisasi, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan permintaan, permohonan dan/atau bantuan perlindungan hukum yang diterima dari Kasatker, Kasatwil, anggota Polri, PNS Polri dan Keluarganya, Purnawirawan dan/atau warakawuri, dan/atau masyarakat yang memerlukan dan mengumpulkan buku-buku yang ber kaitan dengan hukum sebagai referensi yang akan dugunakan dalam menganalisis permasalahan;

b. Verifikasi, bertujuan untuk memastikan apakah permintaan, permohonan dan/atau bantuan perlindungan hukum yang diterima adalah benar; Memastikan apakah permintaan, permohonan dan/atau bantuan perlindungan hukum telah didukung oleh data yang cukup atau alat bukti sebagai bukti pendukung; dan memastikan objektivitas/keakuratan data dengan melakukan peninjauan ke lapangan dan beberapa sasaran (apabila diperlukan), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap permasalahan yang akan diberikan PSH, sehingga diperoleh kelengkapan data, dan dapat menambah informasi dan/atau keterangan yang telah ada;

c. Analisis substansi, dilakukan melalui kegiatan Gelar internal urrapkum di ruang pertemuan Urapkum, dihadiri Kaurrapkum dan staf Urapkum, sekurang-kurangnya sekali untuk setiap permasalahan yang akan diberikan PSH; membahas permasalahan yang dimintakan, dimohonkan dan/atau perlu perlindungan hukum dengan ditetapkan awal persangkaan; dan menyusun rancangan PSH awal;

d. Pembahasan, dilakukan dengan kegiatan menyusun rancangan PSH dengan format yang telah baku; Gelar dan/atau presentasi atas rancangan PSH dengan melibatkan Bagbanhatkum Bidkum Polda dan fungsi terkai lainnya di ruang pertemuan Bidkum Polda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali utnuk setiap permasalahan yang akan diberikan PSH; Gelar dan/atau presentasi kembali dengan waktu yang disepakati bersama, bila tidak atau belum ditemukan kesepahaman rumusan substansi; dan merumuskan substansi ancangan PSH yang telah disepakati beberapa pihak; dan

e. Penyusunan PSH, dilaksanakan oleh Kaurrapkum dan/atau staf Urrapkum, dengan mendasari hasil rumusan substansi rancangan PSH yang telah disepakati beberapa pihak, yang dirumuskan dalam format PSH yang telah ditetapkan.

9 Peraturan Kepala divisi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum Pasal 1 angka 4

6

Pendapat dan saran Hukum disusun sesuai dengan format seperti yang telah diatur dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yaitu :

1. Rujukan: Adanya permohonan peninjauan kembali, Permohonan perlindungan hukum, Pengaduan, Permohonan untuk dilaksanakan sidang disiplin atau KKEP, Produk intelejen yang dapat dikembangkan sehingga bermanfaat dalam melindungi anggota dan institusi Polri, Hal lain demi kepentingan hukum bagi anggota dan institusi Polri

2. Posisi Kasus: Jelaskan dengan singkat, padat dan lengkap mengenai masalah yang akan dianalisis

3. Fakta-fakta: Mengemukakan keterangan-keterangan, perbuatan-perbuatan, alat bukti dan hal lain yang dapat dipertimbangkan (yang meringankan dan memberatkan).

4. Pasal Persangkaan: Terdiri dari pasal yang diterapkan, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri maupun yang berlaku secara umum.

5. Analisis Fakta dan Yuridis : Pembasanan antara pasal sangkaan dan mengemukakan fakta yang sesuai, sehingga dapat terpenuhi unsur pasal sangkaan.

6. Pendapat dan saran hukum.a. Pendapat : Merupakan kesimpulan akhir dari hasil analisis fakta dan yuridis

dengan pertimbangan fakta hal lain yang dapat dipertimbangkan.b. Saran : Merupakan langkah tindakan atau hal yang dapat dilaksanakan

dengan rujukan/dasar pembuatan PSH.7. Penutup10

Selain dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, rancangan pembuatan PSH tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.Pasal 4(1) Rancangan PSH terdiri dari:

a. rujukan;b. posisi kasus atau permasalahan;c. fakta-fakta;d. persangkaan;e. analisa fakta dan yuridis; danf. PSH atau kesimpulan.

(2) Rancangan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat keseluruhan atau sebagian,tergantung dari permasalahan dan/atau keperluan yang diharapkan.

Pasal 5(1) Rujukan sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan

bersumber dari permintaan Kasateker, Kasatwil, anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya, Purnawirawan, Warakawuri, dan masyarakat;

(2) Posisi kasus/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan singkat, padat dan jelas mengenal masalah yang akan dianalisis;

10 Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010

7

(3) Fakta-fakta sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi keterangan saksi dan/atau Terperiksa yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan serta alat bukti yang ada dalam Berkas Perkara;

(4) Persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri dari pasal yang diterapkan baik yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungan Polri maupun yang berlaku secara umum atau hal yang dipermasalahkan;

(5) Analisis fakta dan yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan meneliti, mempelajari dan menganalisis fakta-fakta yang diketumakn dalam berkas perkara dan alat bukti yang tersedia dikaitkan dengan pasal yang persangkakan untuk menentukan terpenuhinya syarat hukum secara materil dan formil;

(6) PSH atau kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan kesimpulan akhir dari hasil analisis fakta dan yuridis serta menyarankan langkah tindakan atau hal yang dapat dilaksanakan untuk menjawab rujukan.

IV. KESIMPULANDari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses

pembuatan Pendapat dan Saran hukum merupakan tugas Subbidbankum dalam rangka melaksanakan penerapan hukum dan HAM, dimana PSH tersebut diberikan pada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya. Dalam melaksanakan tugas ini, Subbidbankum dibantu oleh Urrapkum, yang bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum itu sendiri. Pembuatan PSH ini dapat dilakukan atas perintah Kapolri, Kasatker atau Kasatwil, anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya, bahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Pudi Rahardi.2007. Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kepolisian Daerah.Peraturan Kepala Divisi Hukum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Mekanisme

Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum.Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2663/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.