04-Peran Asas Tunggal Pancasila

11

PERAN ASAS TUNGGAL PANCASILADALAM MEMBENDUNG GERAKAN

IDEOLOGI ISLAM GARIS KERASOleh: Muhammad Ali Chozin

Abstrak

Memang benar, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telahditetapkan 60 tahun yang lalu, namun seolah-olah ada sekelompok orang yang belumpuas dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara. Mereka terusmelakukan pergerakan-pergerakan yang ingin merubah nilai-nilai kesakralanPancasila menjadi hanya sebuah catatan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yangdisahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Padahal, mereka sudah dengan berbagaicara, mulai dari cara diplomatik hingga cara kekerasan bersenjata, toh tetap gagaljuga untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena mungkinsusahnya untuk merubah ideologi Pancasila, maka pemerintah di era Orde Barumenetapkan setiap tanggal 1 Juni sebagai hari Kelahiran Pancasila dan tanggal 1Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Di era reformasi inilah, mereka mencobamerangkul daerah-daerah untuk menerapkan asas-asas Islam sebagai peraturan-peraturan daerah, karena melihat sejarah panjang bangsa Indonesia- susah untukmenggantikan Pancasila dengan dasar ideologi Islam sekalipun.

Keywords: Pancasila, Ideologi, Islam, Indonesia, dan konstitusi

PendahuluanPasca lengsernya rezim orde baru yang kemudian ber-

munculan peraturan-peraturan yang bernuansa Islam, membuatbangsa Indonesia seolah-olah kembali pada zaman ketika S.M.Kartosuwiryo ingin mendeklarasikan Negara Islam Indonesiadi Jawa Barat. Fenomena munculnya perda-perda tersebutsebagai gejolak dari Islamphobia yang menjamur di negeri ini.

12

Jurnal Islam-Indonesia: Volume 01, Nomor 01, Tahun 2009/1431

Mereka mengerahkan dengan berbagai cara untuk menggantiPancasila dan UUD 1945 dengan dasar ideologi Islam. Alasankuat dari mereka adalah bahwa Indonesia merupakan negarayang memiliki jumlah umat Islam mayoritas ditambah lagidengan banyaknya peninggalan kerajaan Islam di berbagai BumiNusantara. Yang seolah-olah tidak menghiraukan penolakandari kelompok non-Islam yang hidup di negeri bekas jajahanHindia Belanda ini.

Pancasila1 yang dijadikan dasar negara merupakan hasilpemikiran dari Ir. Soekarno2 yang dikemukakan di hadapansidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdeka-an Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 19453, yang isinyaantara lain: (1) Kebangsaan. (2) Internasionalisme atauperikemanusiaan. (3) Mufakat atau demokrasi. (4) Kesejahteraan.dan (5) Ketuhanan. Rumusan ini kemudian dibahas oleh PanitiaSembilan4 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta padatanggal 22 Juni 1945, yaitu: (1) Ketuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (2)Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia.(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan. (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Rumusan ini kemudian disahkan dalam sidang Panitia Persiapan

1 Istilah Pancasila diambil dari buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca.Pancasila artinya lima dasar atau lima asas. Istilah ini diambil dari lima laranganuntuk tidak: (1) Melakukan kekerasan. (2) Mencuri. (3) Berjiwa dengki. (4)Berbohong. dan (5) Mabuk karena minuman keras. Ajaran ini hampir mirip denganyang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada orang-orang yang baru masuk Islam,yang dikenal dengan istilah emoh limo m, yaitu: (1) emoh mendem (tidak maumabuk). (2) emoh madon (tidak mau berzina). (3) emoh maen (tidak mau berjudi). (4)emoh maling (tidak mau mencuri). dan (5) emoh mateni (tidak mau membunuh).

2 Pancasila merupakan refleksi kontemplatif dari warisan sosiohistoris Indonesia yangkemudian Soekarno merumuskannnya dalam lima prinsip. Dalam pikiranSoekarno, prinsip ketuhanan, misalnya, tidak mempunyai kaitan organik dengandoktrin sentral agama manapun. Dengan kata lain, Tuhan bersifat sosiologis,sehingga konsep ketuhanannya bersifat relatif, bahkan ia bisa diperas menjadikonsep gotong royong.

3 Dalam merumuskan dasar negara, para pemimpin bangsa melakukan rapat padatanggal 29 Mei 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan ide-ide yang akandijadikan dasar negara. Adapun konsep rumusan Lima Asas usulan pribaditentang dasar negara itu, antara lain:

13

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.Jadi, secara historis, Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, dan secarayuridis, Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 1945.5

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut yangmenjadi hal utama adalah mewujudkan berdirinya negara baruIndonesia. Agenda utamanya adalah membahas pembukaanUUD negara dan kemudian dilanjutkan dengan membicarakanbatang tubuh, pasal-pasal dan ketentuan lain dari UUD yangdimaksud.

Adapun perubahan-perubahan yang dapat dilihatperbandingannya antara Piagam Jakarta dengan PembukaanUUD 1945, yang pada intinya hampir sama, hanya ada sedikitperbedaan, yakni:

Mengenai gagalnya Piagam Jakarta dijadikan landasandalam bernegara, Mr Muhammad Roem seorang pejuang danpembela ideologi Islam- menyatakan:

4 Panitia Sembilan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Nasionalis Islami:Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Abdul WahidHasyim, Mr. Ahmad Subarjo; dan dari kelompok Nasionalis Sekuler: Ir. Soekarno(ketua), Drs. Muhammad Hatta (wakil), Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin.

5 Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., Etika Berwarganegara: PendidikanKewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 21

Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan...

14


waktu rencana Undang-Undang Dasar beserta Preambule pada sidang tanggal18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1945bagi Republik Indonesia, yang sehari sebelumnya diproklamasikan, Preambuledikurangi 7 kata yang berbunyi: dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan kata Ketuhanan ditambahkan dengan YangMaha Esa. Golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susahpayah merasa kecewa.6

Pasca terhapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta padaSidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, membuat sebagiankelompok Islam kecewa. Namun seiring berjalannya waktu,mereka terpaksa menerima kenyataan tersebut. Sebenarnya,makna perubahan di masa-masa kritis tersebut cukup jelas,yakni: mustahil negara Indonesia diubah menjadi negara Islamkarena sangat berlawanan dengan konstitusi yang barudibentuknya. Pada tahun 1978, Alamsyah Ratu Perwiranegara(Menteri Agama saat itu) mengatakan bahwa hal itu sudah tepatuntuk menjaga persatuan Indonesia. Bukankah sila Ketuhananyang Maha Esa terilhami dari konsep tauhid? Hal inimenunjukkan bahwa loyalitas umat Islam di Indonesia terhadapPancasila tidak perlu dipertanyakan lagi.7

Pancasila sebagai dasar kerohaniaan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) bersumber dari unsur-unsur dalam PembukaanUndang-undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan unsur-unsurtersebut,8 menurut para ahli hukum tata negara bahwa pembukaanUUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai kaidahnegara yang fundamental (staatsfundamentalnorm).

6 Mr. Muhammad Roem Kata Pengantar dalam Endang Saifuddin Anshari, PiagamJakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional: Antara Nasionalis Islami danNasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959. (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. XI

7Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalamKonstituate. (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm.109-110.

8 Unsur-unsur yang dimaksud tercantum dalam kalimat ....dengan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indo-nesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.....

15

Tidaklah mudah untuk menggandeng antara agama dengannegara. Keduanya, dalam dunia politik, membuat ketegangan danperdebatan yang rumit. Dari hubungan keduanya melahirkanbeberapa teori, antara lain: pertama, teori teokrasi. Teo artinya Tuhan.Jadi maksud dari teori ini adalah segala sesuatunya bersandar padakehendak Tuhan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh prinsip-prinsipdan ketentuan-ketentuan dalam agama, yang akan mengatasi realitaskehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk dalam ketegoriini kelompok Islam garis keras (radikal-fundamental) tersebut.Mereka meyakini bahwa hanya wahyu dari Allah-lah yang berhakmengatur kehidupan manusia di dunia ini, termasuk kehidupanberagama dan sekaligus bernegara. Kedua, teori demokrasi. Teori iniberpendapat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang tidakada kaitannya dengan agama. Pada paham ini, agama sebagai urusanpribadi yang tidak bisa dibawa kepada tataran publik dan negara.Ketiga, teori teo-demokrasi. Teori ini mencoba sebagai penengahdengan merangkul keduanya menjadi satu sistem, yaitu kedaulatansuatu negara berada di atas tangan manusia sesuai dengan aturan-aturan yang baku dalam agama (perintah-perintah Tuhan).

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.Sebagai ideologi terbuka9, Pancasila memiliki fungsi dan

peran, meliputi: (a) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. (b)Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. (c) Pancasilasebagai dasar negara Republik Indonesia. (d) Pancasila sebagaisumber dari segala sumber hukum di Indonesia. (e) Pancasilasebagai perjanjian luhur Indonesia. (f) Pancasila sebagaipandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indoensia. (g)Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. (h)Pancasila sebagai moral pembangunan. (i) Pembangunannasional sebagai pengamalan Pancasila.10

9 Konsepsi Soeharto mengenai Pancasila sebagai sebuah ideologi terbukamenggambarkan bahwa dia menyadari adanya implikasi-implikasi politis daripemakaian dan fungsi Pancasila dalam wacana nasional. Yang kemudian dalamperkembangannya, wacana tersebut dipolitisasi agar Pancasila dijadikan sebagaiasas tunggal dalam berbagai macam organisasi Islam atau masyarakat dan partaipolitik.

10 Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., Etika Berwarganegara hlm. 24.


16


Ideologi juga merupakan sistem simbol atau kepercayaanyang berhubungan dengan tindakan sosial atau praktik politik.Bahkan dengan ideologi, suatu kelompok masyarakat ataukelompok sosial tertentu bisa melakukan kritik dan reaksiterhadap fenomena yang terjadi. Karena itu, ideologi dapatdinyatakan sebagai wajah kesadaran kelas yang diorientasikanpada tindakan politik.11

Dalam mencari ideologi negara, bangsa Indonesia dapatberjalan dalam dua arah, negara agama atau sepenuhnya sekular.Menurut Djohan Effendi12, bahwa Pancasila:

Kalau menjadi negara agama maka pemerintahan harus didasarkan padasesuatu agama, setidak-tidaknya menjadikan sesuatu agama sebagai agama resmiatau agama negara, dan sebaliknya kalau menjadi negara sekuler maka pemerintahanharus sama sekali berlepas tangan dan tidak mau mengurusi hajat keberagamaanwarga negara. Akan tetapi, dengan keputusan dan tindakan para pendahulu kitaitu, bangsa kita telah menentukan pilihan lain. Indonesia bukanlah negara agamadan bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila yang disampingmenghormati asas kemerdekaan beragama juga berusaha melayani hajat dankepentingan keagamaan segenap warga negara.

Lebih lanjut, Djohan Effendi13 mengatakan:

sebagai falsafah kenegaraan dan ideologi kebangsaan, dengan sendirinyaPancasila merupakan: (1) kerangka ideologis yang merangkum secara padat danpadu berbagai cita-cita kemasyarakatan yang tumbuh dan hidup dalam sejarahpergerakan kemerdekaan bangsa kita; (2) kerangka budaya yang berfungsi sebagaipenapis dan penyaring , baik terhadap warisan kebudayaan-kebudayaan lamanusantara maupun terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga kebudayaan aslinasional Indoensia tumbuh sebagai sebuah idiom dan identitas nasional yang baru,namun tidak kehilangan nilai-nilai luhur kepribadian nasional kita.

11 Umi Sumbullah, Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang: Studi atas HizbutTahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea, Istoqro, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAGRI, 2007) hlm.10.

12 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme NurcholishMadjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terjemahanNanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 245-246

13 ibid. hlm. 246

17

Tujuan awal dari Pancasila adalah untuk memberikan dasarbersama bagi penegakan suatu negara yang merdeka, bersatu,dan modern di bekas jajahan Belanda. Pancasila dirasa cocokuntuk bangsa Indonesia tanpa memandang agama, etnisitas ataudaerah. Karena itu, nilai sosial terpenting Pancasila adalahtoleransi. Meski Indonesia secara filosofis didasarkan padaagama, tetapi negara tidak mendukung salah satu agama.

Dalam memahami Negara Pancasila, Abdurrahman Wahidmengatakan bahwa:

Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah ada. Karena Pancasila adalahserangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentanghidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasilayang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarangdikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umatIslam14

Pernyataan Gus Dur tersebut merupakan kelanjutan danpenguatan dari apa yang pernah digagas oleh KH. Ahmad Sidiqyang kemudian oleh Munas NU tahun 1983 yang dikukuhkanmenjadi deklarasi penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal,yang berbunyi:

Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negaraRepublik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikanagama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikanagama.

Kedua, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasarRepublik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yangmenjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurutpengertian keimanan dalam Islam.

Ketiga, bagi NU, Islam merupakan aqidah dan syariah yangmeliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubunganantar manusia.

14 Douglas E. Ramage, Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila danPenerapannya: Dalam Era Pasca Tunggal. Dalam Elyasa K.H. Darwis (editor), GusDur, NU dalam Masyarakat Sipil. (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 101.


18


Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakanperwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalan-kan syariat agamanya.

Kelima, sebagai konsekuensi atas sikapnya, NU berkewajibanmenjaga pengertian yang benar tentang Pancasila danpengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.15

Sejujurnya, menurut saya kalau kita mengamalkan danmelaksanakan apa yang tertulis dalam Pancasila, maka derajatdan harkat kita sebagai manusia akan lebih tinggi daripadatingkatan malaikat dan kalaupun sebagai warga negara, makaakan lebih terhormat daripada warga negara yang yang beradadi bawah rezim tirani yang otoriter.

Saya akan menguraikan satu persatu sila-sila yang termasukdalam Pancasila dan bandingkan dengan syariat Islam yangdigembor-gemborkan oleh partai atau kelompok-kelompok Is-lam yang setengah-setengah dalam memahami keistimewaanPancasila.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa16. Dalam sila inijelas-jelas mengajarkan keimanan dan ketauhidan. Berdasarkanhal ini, maka rakyat Indonesia dituntut untuk mengimani adanyaTuhan pencipta alam semesta yang tunggal dan dengan begitukita dituntut untuk beribadah sesuai dengan agama dankepercayaannya masing-masing. Dengan dibebaskannya merekauntuk menjalankan ibadahnya masing-masing, menghornati danmenghargai ritual keagamaannya, maka kita sudah melaksana-kan sebuah rasa toleransi dan berjiwa pluralisme. Tidak hanyaitu saja, kitapun diperbolehkan untuk menjalin kerjasamadengan pemeluk agama lain dan sekaligus tidak memaksakankepercayaan serta keyakinan yang kita anut kepada orang lain.

15 Lukman Hakim, Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Societydan Doktrin Aswaja NU. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), hlm. 78-79

16 Sila pertama inilah yang mengilhami lahirnya Kementrian Agama. Kehadirannyamemiliki peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan kepentingan dantuntutan kelompok Islam, seperti pengaturan sekaligus perluasan wewenangpendidikan Islam dan peradilan Islam. Baca Yudi Latif, Dialektika Islam: Tafsir Sosiologisatas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia. (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 17

19

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam silaini bermakna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memperlakukan manusia secara adil,tidak berat sebelah, jujur, memperlalukan sama terhadap semuamanusia, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab,sopan santun dalam perkataan dan pergaulan. Dengan begituakan melahirkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antarsesama manusia; saling mencintai satu sama lain; mengembang-kan sikap tenggang rasa; dan berani membela kebenaran dankeadilan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandungmakna untuk menghindari perpecahan hanya karena perbedaanras, suku, agama, maupun tradisi dan budaya. Dengan begitu,Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, utuh, dan sekali-gus menjadi contoh kerukunan antara warga negara. Melaluiimplementasi cinta tanah air dan bangsa; bangga menjadi bangsaIndonesia; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-BhinekaTunggal Ika.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebi-jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila inibermakna bahwa kedaulatan tertinggi negara berada di tanganrakyat, melalui wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen mela-lui pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan langsung dengandikendalikan pikiran yang jernih, logis, dan penuh tanggung-jawab kepada Tuhan dan rakyat yang diwakilinya. Melaluiimplementasi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; tidakmelakukan intimidasi keputusan kepada yang tidak sepakat;menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat; dan menerimadengan lapang dada atas keputusan bersama dengan menjalankanhasilnya secara penuh tanggungjawab.

Sila kelima, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam silaini menyarankan rakyat Indonesia untuk saling membantu dangotong royong; giat dan ulet dalam belajar dan bekerja; lebih besarrasa optimisnya daripada rasa psimisnya; tidak menjadi pembajakatau plagiat dari karya orang lain; tidak melakukan pemalakan/


20


pemerasan dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; sertatidak bergaya hidup mewah dan boros.

Setelah saya jabarkan satu-persatu sila-sila dalam Pancasila,maka timbul pertanyaan Apakah ada sila-sila dalam pancasila yangbertentangan dengan syariat Islam atau aturan agama-agama lainyang ada di Indonesia? Kalau tidak ada, mengapa kita mengototuntuk menerapkan syariat Islam yang penuh dengan kontroversitersebut? Apakah Pancasila tidak lebih seksi dan cantik daripadasyariat Islam, sehingga ada sebagian kelompok Muslim Indonesiayang tidak bangga untuk mempertahankan dan melaksanakannyasecara murni dan konsekuen?

Pancasila sebagai Alat Pemersatu NKRI.Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan

oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudahdihuni oleh beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, tradisi, danbudaya. Dengan begitu, maka para founding fathers berpikir agar tidakmendiskriminasikan atau mengunggulkan salah satu kelompok ataugolongan tertentu. Hal ini diperkuat dengan semboyan negara kita,Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua.Dengan demikian, jelaskah bahwa negara melegalkan perbedaantradisi, budaya, ras, agama, dan keyakinan sekalipun.

Menurut Djohan Effendi17 bahwa:

Dalam membangun kehidupan agama dalam kerangka Masyarakat Pancasilamaka kaum muslimin haruslah mampu melepaskan diri dari pemikiran yangmemisahkan antara kepentingan umat dengan kepentingan bangsa, antarakepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Usaha kaum MusliminIndonesia dalam membangun kehidupan agama harus juga mencakup usahamemasyarakatkan Pancasila dalam kehidupan negara dan bangsa...

Islam, menurut Abdurrahman wahid yang kemudiandikutip oleh Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad18,17 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia. hlm. 24718 Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad, Islam Pribumi: Mencari Model

Keberislaman ala Indonesia, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, MenjadiIndonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, (Jakarta: Mizan bekerja samadengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006), hlm. 702-704.

21

tidak bisa dijadikan ideologi alternatif terhadap konstruk negarabangsa Indonesia yang ada sekarang. Akan tetapi, Islam harusditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanansosial, politik, dan budaya di Indonesia. Karena Indonesiamemiliki corak sosial, budaya, dan masyarakat politik yangheterogen, maka upaya ideologi Islam sebagai sebuah alternatiftunggal hanya akan membawa pada perpecahan secarakeseluruhan. Maka, sebagai solusinya haruslah menerapkanideologi Pancasila yang merupakan hasil kompromi politikrakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang menjaminkebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinan agama-nya, harus dipertahankan jika Indonesia ingin tetap menjadinegara yang damai (dr al-shuluh). Pancasila merupakan syaratbagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehatdalam konteks nasional. Penerimaan Pancasila merupakan carayang paling realistik atas pluralitas agama di Indonesia. TanpaPancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara.

Namun sayangnya, saat ini Pancasila digugat kembali eksis-tensinya oleh sebagian umat Islam. Pertama, mereka menolakideologi Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasilamerupakan hasil reka-cipta manusia yang relatif sehinggaterbuka kemungkinan untuk salah dan problematik. Sebagaigantinya, mereka akan menerapkan Islam sebagai asas negaradan al-Quran sebagai konstitusinya. Kedua, menolak penerapandemokrasi dalam tata pemerintahan karena demokrasi yangmerupakan produk Barat sama sekali tidak mencerminkan ruhIslam. Mereka ngotot untuk menerapkan sistem khilafahIslamiyah, yang menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahmustahil untuk diterapkan di Indonesia. Ketiga, mulai member-lakukan perda-perda yang bernuansa syariat ketika merekafrustasi untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasarhukum tertinggi NKRI.19

19 Ibid, hlm. 706-708


22


Ideologi Islam Vs Ideologi PancasilaDalam perjuangan untuk menegakkan Islam di bumi Nusan-

tara, kelompok Islam fundamental menggunakan kerangkaideologis revivalisme yang mencakup kerangka-kerangkaberikut: pertama, Islam adalah pandangan hidup yang total danlengkap. Agama integral dengan politik, hukum, dan masyara-kat. Mereka menggunakan al-Quran dan Hadits sebagai sumberutama dalam menentukan hukum dan kebijakan sehari-hari,padahal kita tahu bahwa al-Quran dan Hadits ketika dipegangatau ditafsirkan- memiliki multitafsir. Kedua, kegagalanmasyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh penyimpanganmereka dari jalan lurus Islam dan mengikuti jalan sekuler non-Islam dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler dan materialistis.Ketiga, pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepadaIslam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yangmengambil inspirasinya dari al-Quran dan gerakan besar Islamyang dipimpin oleh Rasulullah. Keempat, untuk memulihkankekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati,hukum-hukum berinspirasi non-Islam harus digantikan denganhukum Islam, yang satu-satunya diterima oleh umat Islam.20

Tolok ukur dalam menegakkan negara Islam (dr al-Islm)yang dihuni mayoritas umat Islam, dipimpin oleh orang Islamdan di dalamnya diberlakukan Syariat Islam secara aman. Atausetidaknya dalam batas minimal yaitu syariat Islam bisadijalankan secara aman walaupun sebagai umat minoritas danpemimpinnya beragama Islam atau bukan. Permasalahan inipernah di bahas dalam Muktamar NU tahun 1935 di Banjar-masin. Wajibkah umat Islam negeri ini untuk mempertahankannegara Kerajaan Hindia Belanda? Pertanyaan ini wajar di lontar-kan karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda beragama non-Islam. Hasil dari muktamar tersebut menyatakan bahwa wajibbagi semua umat Islam untuk mempertahankan Kerajaan HindiaBelanda, sekalipun dipimpin oleh seorang non-muslim apabila

20 John L. Esposito, Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (al-Shirtal-Mustaqm), Terjemahan Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 205.

23

sah dan memberikan jaminan kebebasan kepada umat Islamuntuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya.21

Melihat hasil keputusan Muktamar NU di Banjarmasintersebut, maka saat ini tidak perlu lagi untuk mendirikan negaraIslam. Karena, sudah jelas jumlah umat Islam -yang bemadzhabNU- di Indonesia terbesar bahkan bukan hanya di negeri ini sajatetapi juga di dunia, ditambah lagi dengan para pemimpin, baikeksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara gamblang ber-agama Islam dan ada beberapa peraturan yang telah mengadopsinilai-nilai keislaman22. Justru ketika kelompok Islam formalis karena lebih mengutamakan formalisasi daripada substansi yangterkandung di dalamnya- berusaha mengganti dasar ideologiPancasila dengan ideologi Islam berarti a-historis, sekaligusegois-individualis. Bukankah ideologi Pancasila sudahmengayomi kehidupan beragama mereka? Adakah celahkekurangannya sehingga layak untuk diubah?

Mengacu pada pandangan Kuntowijoyo,23 umat Islam diIndonesia sebenarnya sudah meninggalkan periode ideologisejak 1985, dan memasuki periode baru yang disebut denganperiode ilmu. Kuntowijoyo menggambarakan dua periode inisecara paradoksal. Pada periode ideologi, Islam bersifat tertutup.Orientasi perjuangannya lebih menyempit ke politik. Sedangkanpada periode ilmu, umat Islam lebih terbuka (inklusif). Adapunorientasi perjuangannya lebih bersifat kultural. Setelah masaorde baru berakhir, disamping umat Islam kembali terobsesi oleh

21 Marzuki Wahid dan Nurrohman, Syariat Islam Versus Negara bangsa: ProblemParadigma Pemikiran Keislaman dalam Adnan Mahmud (eds), Pemikiran IslamKontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170-171.

22 Sekedar menyebutkan contohnya: (a) UU Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan.(b) UU Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan agama. (c) UU Nomor 10 tahun1998 tentang perbankan syariah. (d) UU Nomor 17 tahun 1999 tentangpenyelenggaraan ibadah haji. (e) UU Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indone-sia yang memandatkan pembentukan cabang-cabang bank syariah. (f) UU Nomor38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. (g) UU Nomor 44 tahun 1999 tentangpelaksanaan keistimewaan DI Aceh. (h) UU Nomor 18 tahun 2001 tentang NAD.

23Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam BingkaiStrukturalisme Transedental. (Bandung: Mizan, 2001), hal 311-312


24


politik formal,24 juga ditandai dengan gerakan kelompokfundamentalis yang secara terbuka mengusung tema ideologiIslam.25 Artikulasi gerakan kelompok fundamentalis yang ber-agam itu, rasanya juga tidak memadai seluruh prognosis tentangmasa depan fundamentalisme di Indonesia.

Di beberapa daerah, agama tidak lagi harus diformalkandalam sebuah perda, namun sudah merasuk dalam sebuahtradisi. Islam yang ada di Melayu, misalnya, telah mempengaruhitatanan adat setempat, sehingga orang Melayu menyebutnya,adat bersendi syara, dan syara bersandi kitabullah. Inimenandakan bahwa substansi adat Melayu berakar dari nilai-nilai Islam, bahkan mereka juga mengatakan: agama memberipanduan hidup dan mati, adat mengawal agar hidup mulia, sedangkanresam atau tradisi membuat lingkungan harmonis dengan alam.26

24 Sejak awal refoirmasi, banyak partai politik peserta pemilu 1999 yang berasaskanIslam berdiri, antara lain: PPP, PBB, PNU, PKU, Partai Masyumi, PSII, PSII 1926,Partai Sunni, dan PK. Namun, pada pemilu selanjutnya, 2004, banyak partai Islamtidak masuk dalam electoral treshold, sehingga banyak partai harus dibubarkan danyang lainnya berganti nama, misalnya: PK menjadi PKS, PNU menjadi PNUI, danmuncul partai baru PBR, yang merupakan pecahan dari PPP. Yang kemudianberlanjut pada pemilu 2009. Pasca Pemilu 2009, partai politik yang berafiliasi Islamtinggal dua, yaitu PPP dan PKS, melawan partai-partai nasional, seperti PartaiDemokrat, PDI-P, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

25 Sekedar menyebutkan kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam sebagaidasar pergerakan organisasinya, seperti: Front Pembela Islam (FPI), MajelisMujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin,Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)Sulawesi Selatan, Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Front MahasiswaIslam (FMI), Persatuan Pekerja Muslim Indoensia (PPMI), Persatuan Islam TionghoaIndonesia (PITI), Himpunan Mahasiswa Islam Antar kampus (HAMMAS), GerakanReformis Islam (GARIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI),Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Islam UntukTanah Air (PINTAR), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI),Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), al-Irsyad al-Islamiyah, Persatuan Islam(PERSIS), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Forum Peduli Krisis Bangsa (FPKB),dan Persatuan Pelajar Islam (PPI). Baca Umar Basalim, Pro-Kontra Piagam Jakarta diEra Reformasi, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 140-154.

26 H. M. Nazir, Islam dan Budaya Melayu: Sinergi yang MengukuhkanKeindonesiaan dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF, Menjadi Indone-sia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. (Jakarta: Mizan bekerjasama denganYayasan Festival Istiqlal, 2006), hlm. 243.

25

Dalam masyarakat Aceh terdapat satu falsafah yang masihdijadikan pedoman dasar dalam kehidupan sehari-hari:

Adat bak Poteu Meureuhom.Hokum bak Syiah Kuala,Kanun bak Putroe Phang,Reusam bak Bentar.

Artinya:

Adat dipimpin oleh Sri Baginda Raja.Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan,Kanun di tangan Puteri Pahang,Resam diatur oleh Bentara.

Maksud dari falsafah ini bahwa dalam kehidupan masya-rakat Aceh sejak masa lalu yang berpedoman pada hukum,adat,27 dan rasam.28 Dalam demikian, hukum adat memainkanperanan penting dalam pembentukan watak, pola fikir dalammembuat suatu perubahan struktur sosial dalam masyarakatAceh.29

Dari sinilah bahwa Pancasila merupakan sebuah sintetis darigagasan Islam modern, ide demokrasi, Marxisme, dan gagasandemokrasi asli seperti yang dijumpai dalam sebuah komunitaspenduduk pribumi.

Yang penting, masalah upaya umat Islam di Indonesia untukmenerima ideologi negara, yang dicontohkan oleh penerimaanNU atas Pancasila sebagai ideologi nasional, mungkin merupa-kan bentuk Islam yang sepenuhnya sesuai dengan perpolitikan

27 Yaitu suatu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam suatumasyarakat sehingga terciptanya suatu hukum yang harus dipatuhi sertadilaksanakan dan diamalkan.

28 Suatu amalan dan kebiasaan yang kemudian menjadi adat (aturan).29 Ridwan Hasan, Hukum Adat VS Teologi dan Syariat Islam dalam Wilayah Hisbah di

Naggroe Aceh Darussalam (NAD), makalah Annual Conference on Islamic Studies2009 yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama RI dengan STAIN Surakarta,2-5 Nopember 2009.


26


nasional sekuler, demokrasi, liberal, dan hubungan non-konfrontasional dengan dunia non-Muslim.

Jauh sebelum terjadinya perdebatan Islam dengan Pancasilayang kemudian menjadi kekerasan bersenjata, KH Ahmad Sidiqyang kemudian dikutip oleh Lukman Hakim30 mengatakanbahwa Islam bukan hasil pemikiran manusia bahkan bukan hasilpemikiran rasul. Islam merupakan wahyu Ilahi. Oleh karenanya,seorang pemeluk Islam sah-sah saja untuk berfilsafat, berideo-logi, berbudaya, asalkan pemikiran-pemikiran tersebut tidakbertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Agama dan ideologiharus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ideologidan agama tidak selalu dipilih atau dibuang salah satunya.Keduanya dapat sejalan, saling menunjang, dan salingmengokohkuatkan. Diingatkan, bahwa agama saja dilarangberlebih-lebihan dalam menerapkan agama (ghuluw fid dn),maka pantaslah kalau ada ghuluw fi Pancasila. Karena itu,sangatlah tepat jaminan pemerintah bahwa Pancasila tidak akandi-agama-kan dan agama tidak akan di-Pancasila-kan. Karenaitu, antara Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan,bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dan KH Ahmad Sidiqmenyarankan: sebaiknya kita menyebutkan/menuliskanPancasila menurut UUD 1945, bukan Pancasila dan UUD 1945.Dengan kata lain, Pancasila tidak diberi makna berbeda denganUUD 1945.

Sedangkan menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS)31,Pancasila bisa diterima jika dimaknai sebagai landasan filosofisnegara, bukan sebagai ideologi negara. Maksudnya, nilai-nilailuhur dan kebijksanaan yang terkandung dalam pancasila perludiamalkan dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Pancasilasebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai landasan sistem30 Lukman Hakim, Perlawanan Islam Kultural. hlm. 97-9831 Pada awalnya partai ini bernama Partai Keadilan (PK), yang didirikan pada Agustus

1998, oleh kader-kader Tarbiyah organisasi yang getol mendakwahkan Islam-.Namun, karena pada pemilu 1999 tidak mencapai target minimal suara, maka pada20 April 2002 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tuntutandari electoral treshold untuk mengikuti pemilu 2004. Agenda partai ini, anatara lain:menegakkan syariat Islam; menegakkan sistem pemerintahan Islam denganberbagai atributnya; pembebasan Palestina dan negara-negara Islam lain dari

27

politik dan hukum dipermasalahkan oleh PKS. Karena menurutPKS, keberadaan Pancasila seharusnya tidak menjadi peng-halang bagi keberadaan agama dalam membentuk dasar-dasarbernegara. Negara Pancasila mesti membuka pintu bagi agamasebagai sumber nilai dan sumber konstitusi dan sekaligus hukumformal. Singkatnya, Pancasila jangan dilawankan dengan syariatIslam dan tidak dijadikan benteng sekularisasi. Pancasila jugatidak diposisikan sebagai satu-satunya ideologi yang menafikanideologi Islam. Bagi PKS, penerapan syariat Islam dalam kontekskemasyarakatan dan hukum formal telah cukup sebagaiperwujudan dari negara Islam tanpa harus menyebutkansecara formal Negara Islam Indonesia.

Dengan demikian, PKS telah sadar untuk tidak menjadikanNegara Islam Indonesia, karena: pertama, sejarah kelam perjuang-an pembentukan Negara Islam Indonesia. Kedua, menyadariakan kemajemukan agama, pemikiran, ideologi, pandangan, dankepentingannya. Ketiga, sorotan dunia atas gerakan Islamradikal. Keempat, memaksakan agama kepada orang lainbertentangan dengan nilai-nilai Islam, bukan karena memprak-tekkan asas toleransi beragama. Pemaksaan dalam berdakwahakan menyebabkan konflik baru atas kerukunan umatberagama.32

Di bawah ini poin-poin tentang Islam yang diajarkan olehAbu Dzar al-Ghifari dan Khalifah. Kita mau pilih yang manaatau selama ini kita sering mempraktekkan Islam yang mana?

Sumber: Sarbini, Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikirandan Gerakan.

penjajahan asing; membantu minoritas muslim; dan persatuan umat Islam (khilafahIslamiyah). Baca M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus keGedung Parlemen, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 55-58.

32 Tamsil Linrung, PKS dan Islam Rahmatan Lil Ahkamin, dalam DPP PKS, DariKader Untuk Bangsa, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 10-11.


28


Dalam sejarah titik balik pergolakan Muslim untukmenjadikan ideologi Islam sebagai sentral dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara yang telah mengalami beberapakegagalan, sehingga mereka harus mengkonsep kembalirevivalisme Islam Indonesia. Di sini beberapa fenomena-fenomena yang umum pada pengalaman Muslim kontemporer,karena: (1) krisis identitas yang diawali dengan rasa kegagalan,kehilangan identitas, dan kurangnya penghargaan diri; (2)kekecewaan terhadap non-Muslim, karena banyaknya penguasaMuslim yang berkiblat kepada mereka dengan meresponkebutuhan politik dan sosial-ekonomi masyarakat mereka; (3)perasaan bangga terhadap keberhasilan revolusi-revolusi Islamdi dunia; dan (4) pencarian identitas yang lebih otentik yangberakar pada Islam zaman dulu.33

Bahkan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal sebagaieven memudarnya sikap primordialistik, karena ada empatalasan: pertama, pencerminan adanya usaha menjaga kestabilanharmonisasi dinamis dari keseragaman budaya dan agamamasyarakat Indonesia. Kedua, berfungsi sebagai pemersatu nilaiyang memberikan alternatif baru baik untuk individu maupunmasyarakat untuk mencapai satu tujuan sistem cita-cita dan polaberfikir nasional. Ketiga, sebagai ideologi yang mengandungharapan baru untuk melangkah kepada kehidupan yang lebihbaik. Keempat, mampu mempengaruhi berbagai kehidupan dancorak keberagamaan masyarakat Indonesia serta memilikikemampuan untuk menyesuaikan pertumbuhan masyarakat.34

PenutupWacana penerapan syariat Islam tidak akan pernah berhenti,

selama masih ada sekolompok umat Islam yang belum puassebelum Islam benar-benar dijadikan asas sekaligus ideologibernegara. Walaupun, mereka menyadari bahwa sejarah panjangperjuangan untuk mengganti Pancasila tidak mudah dan

33 Jhon L. Esposito, Islam Warna-Warni. hlm.19934 Baca Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999),

hlm. 175-178

29

gampang, bahkan harus dengan peperangan seperti yangdilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)untuk menjadikan Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan dalamsejarah bangsa ini, Pancasila bukan hanya ingin diubah menjadiideologi Islam tapi juga pernah ingin diganti dengan ideologikomunis dengan adanya Pemberontakan PKI 1948 di Madiundan Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) 1965.

Dengan keberagamaan yang inklusif diharapkan bangsaIndonesia bisa membawa rakyatnya kepada suasana yang adildan sejahtera, tanpa harus memaksakan kehendak untukmenerapkan syariat Islam ke ranah publik dan negara. Agamaadalah urusan pribadi antara makhluk dengan Tuhan, sedang-kan negara adalah urusan semua warga negara yang hidupdalam suatu negara yang sama dengan dasar hukum yang samapula.

Semoga dengan masih berlakunya Pancasila di BumiNusantara, maka Negara Indonesia ini akan tetap berdiri sebagainegara yang bermartabat tanpa harus menindas dan mendiskri-minasikan suatu kelompok, ras, suku maupun keyakinan oranglain. Dan juga jangan jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagaisebuah simbol negara belaka yang tidak pernah dilakukansepenuh hati. Wallau alam[]

Daftar Pustaka

Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad, Islam Pribumi:Mencari Model Keberislaman ala Indonesia, dalamKomaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Menjadi Indo-nesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, (Jakarta:Mizan bekerja sama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentangPercaturan dalam Konstituate. (Jakarta: LP3ES, 1985)

Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib,


30


dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, terjemahan NanangTahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan SejarahKonsensus Nasional: Antara Nasionalis Islami dan NasionalisSekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959.(Jakarta: Rajawali, 1981)

Esposito, John L., Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi MenujuJalan Lurus (al-Shirt al-Mustaqm), Terjemahan ArifMaftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004).

H. M. Nazir, Islam dan Budaya Melayu: Sinergi yangMengukuhkan Keindonesiaan dalam KomaruddinHidayat & Ahmad Gaus AF, Menjadi Indonesia: 13 AbadEksistensi Islam di Bumi Nusantara. ( Jakarta: Mizanbekerjasama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).

Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, danPolitik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental. (Bandung:Mizan, 2001).

Lukman Hakim, Perlawanan Islam Kultural: Relasi AsosiatifPertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU. (Surabaya:Pustaka Eureka, 2004)

M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus keGedung Parlemen, (Yogyakarta: LkiS, 2008).

Marzuki Wahid dan Nurrohman, Syariat Islam Versus Negarabangsa: Problem Paradigma Pemikiran Keislaman dalamAdnan Mahmud (eds), Pemikiran Islam Kontemporer di In-donesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Ramage, Douglas E., Pemahaman Abdurrahman Wahid tentangPancasila dan Penerapannya: Dalam Era Pasca Tunggal. DalamElyasa K.H. Darwis (editor), Gus Dur, NU dalam MasyarakatSipil. (Yogyakarta: LKiS, 1997).

Ridwan Hasan, Hukum Adat VS Teologi dan Syariat Islam dalamWilayah Hisbah di Naggroe Aceh Darussalam (NAD), makalahAnnual Conference on Islamic Studies 2009 yang

31

diselenggarakan oleh Kementrian Agama RI denganSTAIN Surakarta, 2-5 Nopember 2009.

Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Politik, (Yogyakarta: TiaraWacana, 1999)

Sarbini, Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan,(Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., Etika Berwarganegara:Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, (Jakarta:Salemba Empat, 2008).

Tamsil Linrung, PKS dan Islam Rahmatan Lil Ahkamin, dalamDPP PKS, Dari Kader Untuk Bangsa, (Jakarta: Fitrah Rabbani,2007).

Umar Basalim, Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi, (Jakarta:Pustaka Indonesia Satu, 2002).

Umi Sumbullah, Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang:Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea,Istoqro, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAG RI, 2007).

Yudi Latif, Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi danIslamisasi di Indonesia. (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).


32


Documents

04-Peran Asas Tunggal Pancasila