1 Kebijakan Pemerintah k3 Revisi Maret 2012

Sosialisasi SMK3 PPK 2013

1

KEBIJAKAN PEMERINTAH

TENTANG K3

TUJUAN PEMBELAJARANAgar para peserta mengetahui tentang:

1. Latar Belakang Gerakan K3 di Indonesia.2. Peran Kementerian PU dalam Penerapan SMK3 Konstruksi.3.Tindak Lanjut Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi di Lingkungan

Kementerian PU.4.Kebijakan K3 dan Pakta Komitmen K3 Kementerian PU.5. Penerapan Pekerjaan Konstruksi. 6. Kesepakatan Penerapan K3.


LATAR BELAKANG GERAKAN K3 DI INDONESIA

1.Departemen Perburuhan Th. 1965 mendirikan Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh.

2.Departemen Tenaga Kerja Th. 1966 mendirikan Lembaga Higiene Perusahaaan dan Kesehatan Kerja.

3.Organisasi Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja) yg ada di Pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan.

4.Pengembangan K3 melalui institusi, penerbitan buku-buku, majalah, leaflet K3, spanduk, poster yang disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.

5.K3 merupakan mata kuliah pada pendidikan formal, dan telah disosialisasikan secara berkala dan terus menerus oleh instansi pemerintah, asosiasi maupun para penggiat K3.

6.Untuk mewujudkan Visi K3 Nasional berbudaya K3 pada tahun 2015


PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM PENERAPAN SMK3

KONSTRUKSIPenyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi, oleh sebab itu maka :1.Kementerian PU dan Kementerian Nakertrans telah menetapkan “Keputusan Bersama” Nomor: KEP.174/MEN/86 dan Nomor:104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi . SKB ini mengatur persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yg merupakan pedoman dlm pelaks pekerjaan konstruksi. 2.Menetapkan Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi. Pedoman ini antara lain mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang bagi Pengguna maupun Penyedia Jasa.


……..lanjutan3. Penetapan Kebijakan K3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Penetapan

Pakta Komitmen oleh Menteri PU beserta seluruh jajaran Eselon I dan Mitra Kerja pada “Bulan K3” (tanggal 12 Februari 2009)

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi (Bimtek SMK3 Konstruksi) kepada Pengguna maupun Penyedia Jasa yg diselenggarakan setiap tahun (mulai Tahun 2009)

5. Mendukung pelaksanaan Bimtek yang dilaksanakan oleh unit organisasi lain di dalam dan di luar Kementerian PU.

6. Melaksanakan pelatihan (Training of Trainer/TOT) untuk mencetak Narasumber/Trainer, dan peserta adalah alumni Bimtek SMK3 Konstruksi. TOT ini juga diselenggarakan tiap tahun.

7. Melaksanakan pengawasan penerapan K3 dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev).


TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PUTindak lanjut dari penetapan Kebijakan dan Pakta Komitmen K3 adalah:1.Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi No. UM 01.11-KK/268 tanggal 16 Februari 2009 perihal Tindak Lanjut Penandatanganan Kebijakan K3 Konstruksi dan Pakta Komitmen K3 Konstruksi yg ditujukan kepada seluruh jajaran Eselon I di Lingkungan Kementerian PU. 2.Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi No. 37/SE/KK/2010, perihal Penyelenggaraan SMK3 Pekerjaan Umum, surat edaran disampaikan kepada seluruh jajaran Eselon I di Lingkungan Kementerian PU.3.Surat Edaran Menteri PU No. 09/SE/M/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monev SMK3 Kegiatan Konstruksi dan Pemanfaatan Bangunan


PENANDA TANGANAN KEBIJAKAN K3

DAN PAKTA KOMITMEN K3 KEMENTERIAN PU

Bimtek SMK3 2011

8


Bimtek SMK3 2011

9


Bimtek SMK3 2011

10


Bimtek SMK3 2011

11


Bimtek SMK3 2011

12

KEBIJAKAN K3 DEPARTEMEN PU


Bimtek SMK3 2011

13


Bimtek SMK3 2011

14

PAKTA KOMITMEN MENTERI PU BERSAMA MITRA KERJA


PENERAPAN K3 PADA ERA GLOBALISASI

Di tingkat global, perlindungan tenaga kerja, konsumen, dan hak asasi manusia menjadi salah satu aspek dalam meraih keberhasilan kerjasama perdagangan antar negara.

Penerapan K3 merupakan syarat utama yang berpengaruh besar terhadap:Keselamatan dan Kesehatan KerjaNilai InvestasiKualitas dan kuantitas produkKelangsungan usaha PerusahaanKesejahteraan Tenaga KerjaDaya saing suatu negara


ERA GLOBALISASIDi tingkat global, perlindungan tenaga kerja, konsumen,

dan hak asasi manusia menjadi salah satu aspek dalam meraih keberhasilan kerjasama perdagangan antar negara.

K3 merupakan syarat utama yang berpengaruh besar terhadap:Nilai InvestasiKualitas dan kuantitas produkKelangsungan usaha PerusahaanDaya saing suatu negara

BUDAYA K3

Isu untuk menjadikan K3 sebagai budaya telah menjadi agenda pembahasan dalam Kongres K3 Dunia ke 18 pada th 2008 di Seoul Korea Selatan.

Kongres K3 Dunia ke 19 pada tanggal 11 September 2011 di Turki, 33 Menteri Tenaga Kerja menyepakati dan menandatangani ISTAMBUL DECLARATION ON SAFETY AND HEALTH AT WORK.

DI TINGKAT DUNIA/INTERNASIONAL

BUDAYA K3

1. Pencanangan Bulan K3 setiap tgl 12 Januari sd 12 Februari.

2. Pemberian penghargaan K3 pada Gubernur, Walikota/Bupati yg menerapkan K3 di wilayahnya, dan penghargaan bagi Perusahaan yang nihil Kecelakaan Kerja.

3. Mencanangkan seluruh perusahaan sudah Berbudaya K3 pada tahun 2015

4. Membuat kesepakatan K3 secara nasional.

DI INDONESIA SECARA NASIONAL

KESEPAKATAN MELAKSANAKAN K3

1. Upaya bersama yg terkoordinasi dlm strategi nasional K3

2. Mendorong pimpinan perusahaan/tempat kerja dan pekerja utk memprioritaskan pelaksanaan K3 di setiap kegiatan usaha

3. Menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM bid K3 serta membina pembentukan sikap kerja aman bagi tenaga kerja.

4. Melakukan sosialisasi dan kampanye K3 kepada semua lapisan masyarakat dalam rangka menciptakan perilaku dan kondisi aman dan sehat.

5. Melakukan evaluasi kinerja K3 thp sasaran program K3 nasional dan menjadikan sebagai capaian kinerja.

PEMERINTAH, WKL ORG PENGUSAHA, WKL SERIKAT PEKERJA, WKL ASOSIASI LEMBAGA K3, WKL ASOSIASI PROFESI K3, DEWAN K3 NASIONAL

SEKIANSEKIAN

DANDAN

TERIMA TERIMA KASIHKASIH

Bimtek SMK3 2011

20

SOSIALISASI SMK3 PPK 2013

21

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSINOMOR UM.01.11-KK/268

TENTANG TINDAK LANJUT PENANDATANGANAN KEBIJAKAN

K3KONSTRUKSI DAN PAKTA KOMITMEN K3

KONSTRUKSI

Bimtek SMK3 2011

22

Bimtek SMK3 2011

23


24

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

NOMOR 37/SE/KK/2010

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PEKERJAAN UMUM


Bimtek SMK3 2011

25

Bimtek SMK3 2011

26

LAMPIRAN VSURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 09/SE/M/2011TENTANG PETUNJUK PELAKSAAAN (JUKLAK) MONITORING DANEVALUASI KEGIATAN KONSTRUKSI DAN PEMANFAATAN BANGUNAN

27

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 09/SE/M/2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSAAAN (JUKLAK)

MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KONSTRUKSI DAN PEMANFAATAN BANGUNAN



28

Documents

1 Kebijakan Pemerintah k3 Revisi Maret 2012