GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2OI9

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNITPELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAHPROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dengan teiah ditetapkan Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor ... Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7tentang Pembentukar-r dan Susunan Organisasi Cabang Dinasdan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan PeraturanGubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, RincianTugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;1. Undang-Undang Nomor' 1 1 Tahun i950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang PemerintahanJakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuni950 Nonror 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan PropinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a01O);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

G

2

Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ot7tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi CabangDinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor a51);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor1961, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah DaerahProvinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2Ol9 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun2017 tentang Penyelenggaraan Urusan PemerintahanDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2OI7 Nomor 9, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2ll);

7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun2Ol7 tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiCabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BeritaDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OI7 Nomor 69llsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2Ol9tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 69 Tahun 2Ol7 Tentang Pembentukan danSusunan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit PelaksanaTeknis Badan di lingkungan Pemerintah Daerah ProvinsiJawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun2Ol9 Nomor );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAHPROVINSI JAWA BARAT.

G

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganderah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Asetyang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknispada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan danPemanfaatan Aset yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalahKepala UPTD di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTDdi lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Seksi adalah Seksi pada UmD di lingkungan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipildalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyadidasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sertabersifat mandiri.

1 1. Kebijakan teknis adalah sekumpulan keputusan atau produkhukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis ataupetunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, ataupekerjaan.

12. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hinggamenetapkan suatu rumusan kebijakan.

13. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikankoreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.

14. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.

15. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan ataupengelolaan suatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsikoordinasi, integrasi, dan singkronisasi antar unit/sub unit.

16. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatupekerjaan yang bersifat teknis operasional.

q

4

17. Pelayanan Fublik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamrangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagi setiap warga negara danpenduduk secara perorangan maupunkelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/ataupelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraanpelayanan publik.

18. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifatketatausahaan.

19. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasiantujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan,instansi, dan unit untuk mencapai tujuan organisasi secaraefisien.

20. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan danbimbingan, serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukansecara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

21. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kineda, melakukantindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yangdilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

22. Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati danmengumpulkan informasi secara teratur serta mencatat hasilnyauntuk bahan evaluasi.

23. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antarahasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telahditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.

24. Pelaporan adalah kegiatan yang akan dilakukan untukmenyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaanyang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

25. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan danmemungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukansuatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencanaatau kebijakan yang telah ditetapkan.

26. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalahdokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan,sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yangterdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.

27. Rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumenperencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuatkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

28. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalahdokumen Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran danprogram yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akandilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

29. Rencana Kerja Anggaran yang diselanjutnya disingkat RKA adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dankegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dariRencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja PerangkatDaerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran sertaanggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

q

5

3O. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPAadalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yang disediakankepada pengguna anggaran yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkatDIPA adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yangdisediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

32. Penetapan Kinerja yang diselanjutnya disebut PK adalah suatudokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjiankineda antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan targetkinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki olehinstansi.

33. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yangselanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yangberisi pertanggungjawaban kineda suatu instansi dalam mencapaitujuan atau sasaran strategis instansi.

34. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnyadisingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasipenyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi selama 1 (satu)tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan olehGubernur kepada DPRD.

35. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahDaerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikanoleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

36. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat LHKASN adalah Daftar seluruh harta kekayaan ASNyang dituangkan dalam formulir LHKASN.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 2

UPTD adalah unsur pelaksana teknis lingkungan di lingkungan BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN

TATA KERJA

Bagian Kesatu

UPTD

04

6

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

(1) UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknisoperasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu bidangpengamanan dan pemanfaatan aset, meliputi pelayananpengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milikDaerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidangpengamanan dan pemanfaatan aset;

b. penyelenggaraan pengamanan dan pemanfaatan aset;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengamanandan Pemanfaatan Aset; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

(3) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:

a. Kepala UPTD;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

c. Kepala Seksi Pengamanan Aset;

d. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Satuan Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 4

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok mengkordinasikan,membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraanpengamanan dan pemanfaatan aset, meliputi pelayananpengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang milikDaerah.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidangpengamanan dan pemanfaatan aset;

b. penyelenggaraan pengamanan dan pemanfaatan aset;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD;

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala UPTD:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD;

q

7

b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahankebijakan teknis bidang pengamanan dan pemanfaatan aset;

c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian danmemimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;

d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis penunjang tertentudan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidangpengamanan dan pemanfaatan aset;

e. menyelenggarakan fasilitasi pengguna barang/PerangkatDaerah dalam melaksanakan kegiatan pengamanan barangmilik Daerah secara Iisik, administrasi dan hukum;

f. menyelenggarakan fasilitasi pengguna barang/PerangkatDaerah dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan barangmilik Daerah;

g. menyelenggarakan fasilitasi pengguna barang/PerangkatDaerah dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan barangmilik Daerah;

h. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi StandarPelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)layanan pengamanan dan pemanfaatan aset;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;

j. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut laporan hasilpemeriksaan lingkup UPTD;

k. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknisdan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan danrealisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidanglayanan pengamanan dan pemanfaatan aset;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan SistemPengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD;

m. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkupUPTD;

n. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaanlingkup UPTD;

o. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbanganmengenai bidang pengamanan dan pemanfaatan aset;

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD; danq. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakankegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakanteknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaandan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan,umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dananggaran.

0

8

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pen1rusunan dan menghimpun bahankebijakan teknis ketatausahaan;

b. pelaksanaan ketatausahaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTD danSubbagian Tata Usaha ;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisoperasional pengamanan dan pemanfaatan aset;

c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknisoperasional UPTD;

d. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;

e. melaksanakan pengelolaan kehumasan UPTD;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD;

g. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;

h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan UPTD;

i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipanUPTD;

j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasilpemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;

k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbanganmengenai ketatausahaan UPTD sebagai bahan perumusankebijakan pemerintah daerah;

1. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan keputusan ;

m. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas UPTD;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata UsahaUPTD; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok danfungsi.

Paragraf 4

Seksi Pengamanan Aset

Pasal 6

(1) Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakankegiatan teknis operasional danlatau kegiatan tertentu bidangpengamanan aset, meliputi penyusunan dan pengelolaan data daninformasi serta fasilitasi pengamanan dan pemeliharaan barangDaerah.

E

9

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Seksi Pengamanan Aset mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidangpengamanan aset;

b. pelaksanaan pengamanan aset;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengamanan Aset;dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pengamanan Aset:

a. melaksanakan pen5rusunan program keda Seksi PengamananAset;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknispengamanan aset;

c. melaksanakan persiapan dan fasilitasi penggunabaranglPerangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatanpengamanan secara fisik;

d. melaksanakan persiapan dan fasilitasi penggunabarang/Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatanpengamanan secara administrasi;

e. melaksanakan persiapan dan fasilitasi penggunabaranglPerangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatanpengamanan secara hukum;

f. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan(SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) SeksiPengamanan Aset;

g. melaksanakan telaahan staf sebagai batran pertimbanganpengambilan kebijakan;

h. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan HasilPemeriksaan lingkup Seksi Pengamanan Aset;

i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis danmenyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan danrealisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidangSeksi Pengarnanan Aset;

j. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbanganmengenai pengamanan aset sebagai bahan perumusankebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok danfungsi Seksi Pengamanan Aset;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengamanan Aset;dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya

at

10

Paragraf 5

Seksi Pemanfaatan Aset

Pasal 7

(1) Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakankegiatan teknis operasional danlatau kegiatan tertentu bidangpemanfaatan aset, meliputi penyusunan dan pengelolaan dataserta fasilitasi pemanfaatan aset.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidangpemanfaatan aset;

b. pelaksanaan pemanfaatan aset;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan Aset;dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pemanfaatan Aset:

a. melaksanakan penyusunan program Seksi Pemanfaatan Aset;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknispengamanan aset;

c. melaksanakan persiapan dan fasilitasi penggunabarang/Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatanpemanfaatan barang milik Daerah;

d. melaksanakan penJrusunan dan evaluasi Standar OperasionalProsedur (SOP) Seksi Pemanfaatan Aset;

e. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;

f. melaksanakan pen1rusunan bahan tindak lanjut Laporan HasilPemeriksaan lingkup Seksi Pemanfaatan Aset;

g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis danmenyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan danrealisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidangpemanfaatan aset;

h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbanganmengenai pemanfaatan aset sebagai bahan perumusankebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok danfungsi Seksi Pemanfaatan Aset;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi PemanfaatanAset; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.

o,

11

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas teknis UPID sesuai dengan keahlian dankebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenagafungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsionalyang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkanbeban kerja.

(6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(71 Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional,diselenggarakan oleh Sekretaris Badan, meliputi penilaian danpenetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala,serta pendidikan dan pelatihan.

(8) Pembinaan teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional,diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasandan pengukuran kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPTD,Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan KelompokJabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internalmasing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkunganUPID, serta instansi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas pokokmasing-masing.

(21 Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuandalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin danmengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan, sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggung jawab pada atasan, serta menyampaikan laporanberkala secara tepat lvaktu.

(5) Setiap laporan ),ang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannyawajib dioiah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pen5rusunanlaporan lebih lanjut.

q

12

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporanwajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangkapemberian bimbingan kepada bawahan.

(8) Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakankoordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di BandungPada tanggal 2] October 201

GUBE AWA BARAT,

9

I

OCHAMAD RIDWAN KAMIL t}-Diundangkan di Bandungpada tanggal 2j q<touer Zat)

a

rDa

DAERAH PROVINSIA BARAT,

ACHMAD

i*

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OI9 NOMOR 6'.: