1

BAB I

PNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sangat luar biasa perpolitikan di Indonesia, ketika dihadapkan pada persoalan

kepemimpinan. Sejak berdirinya republik tahun 1945 sampai saat ini, terhitung lamanya

kemerdekaan sudah mencapai 67 tahun, bila dirata-ratakan periodisasi pemerintahan

selam lima tahun, maka menurut logika sehat akan terjadi suksesi kepemimpinan dengan

melahirkan minimalnya 13 presiden. Namun pada kenyataannya sungguh sangat ironis,

selama kurun waktu 52 tahun bangsa yang besar ini hanya dipimpin oleh 2 orang

presiden. Presiden yang pertama medapat julukan the founding father dengan

memimpin bangsa selama 20 tahun dan presiden kedua yang mendapat anugran bapak

pembangunan yang memimpin bangsa selama 32 tahun. Sisa periodisasi kepemimpinan

nasional selama 3 tahun terakhir dilakukan tiga kali kepemimpinan, dengan melahirkan 3

orang presiden : B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan

terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (yang sekarang masih menjabat dalam masa jabatan

yang kedua).

Awal dari kesadaran akan pentingnya berdemokrasi dalam kenegaraan telah dimulai

semenjak tumbangnya rezim orde baru dengan diteruskan oleh seorang pemimpin yang

genius yaitu B.J Habibie, dengan membuka kran demokrasi dan membawa panji-panji

kebebasan untuk mengekspersikan pendapat bagi setiap warga bangsa. Gerbang

2

demokratisasi dalam beberapa aspek kehidupan bangsa diperkuat lagi ketika

Abudrrahman Wahid alias Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI keempat setelah

Habibie. Gus Dur selalu membuka wacana demokrasi dalam berbagai momentum yang

secara edukatif berimplikasi pada penyadaran akan hak sebagai warga bangsa. Namun

demikian, perlu mendapat catatan khusus bahwa masa pemerintahan Gus Dur

merupakan sebuah masa transisi demokrasi di Indonesia, karena pada saat inilah transfer

kehidupan kenegaraan yang dulu dikungkung oleh pemerintahan otoriter ke kehidupan

yang relatif demokratis.

kemampuan Gus Dur untuk mengelola sebuah negara dengan mengedepankan

panji demokrasi, akhirnya kandas juga ketika beliau itu terjebak dalam persoalan skandal

bulog gate sebesar 40 milyar rupiah dan brunai gate sebesar 2 juta US dollar. Skandal itu

sesungguhnya lebih dipicu oleh adanya “tim pembisik” presiden yang selalu mencari

keuntungan material dibalik otoritas yang dimiliki sang presiden. Tumbangnya Gus Dur

itu, kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan

Megawati lebih memuluskan jalannya proses demokratisasi yang telah dirintis oleh dua

orang peresiden sebelumnya –Habiebie dan Gus Dur. Megawati telah mampu melakukan

pengawalan terhadap suksesnya Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia

yang pertama kalinya sejak republik ini berdiri. Namun dibalik susksesnya

menghantarkan masa transisi demokrasi, Mega tidak mampu untuk bertahan sebagai

Presiden pada Pemilu Presiden secara langsung. Hal ini bukan saja karena sikap Mega

yang selama ini apatis dalam merespon fenomena kebangsaan yang ada, akan tetapi

3

karena ulah para pembantunya yang seringkali menodai nilai demokrasi yang tengah

disemaikan.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyoo (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) akhirnya keluar

sebagai pemenang dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti

2004 – 2009 dalam pemilu secara langsung pada tahun 2004. Dalam gebrakan awalnya,

SBY mencanangkan program 100 hari masa pemerintahan, sebagai point awal untuk

melaksanakan program pemerintahannya ke depan. Pencanangan 100 hari

pemerintahan SBY mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang

menanggapi positif, begitupun negatife.

4

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah memperoleh jabatannya dari masa ke masa?

Bagaimana pemerintah melaksanakan kekuasaannya ?

C. Tujuan

Mengetahui proses bagaimana pemerintah mendapat kekuasaan

Mengetahui sepak terjang para pemimpin

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Pemerintahan Negara

Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD

1945 dan dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang

wakil presiden. Dalam sistem politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara

sekaligus Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga

tinggi negara lainnya. Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang

berkewajiban menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan

MPR. Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non

departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri untuk membantu

pelaksanaan tugasnya. Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan

bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang

terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

1. Pemilihan Penguasa Pemerintahan Negara

Setelah Indonesia merdeka, pemilihan presiden dan wakil presiden

ditetapkan oleh PPKI, karena meskipun tata cara pemilihan presiden sudah ada

6

dalam UUD 1945 tetapi pada saat itu belum ada badan-badan kelembagaan

seperti MPR dan DPR, maka untuk sementara yang menjalankan fungsi MPR

dan DPR adalah KNIP sebagai pembantu presiden.

Soekarno adalah persiden Indonesia pertama. Beliau memiliki peran dan

andil untuk kemerdekaan Indonesia. Jiwa nasionalsnya telah mengakar pada

dirinya. 4 Juli 1927, Soekano mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia)

dengan tujuan Indonesia Merdeka. Ia selalu bisa membangkitkan nasionalisme

rakyat dengan pidatonya yang penuh semangat, keyakinan akan kemerdekaan

Indonesia.

Jiwa kepemimpinan telah tertanam di jiwanya dengan menjadi ketua

PPKI. Pada kesempatan sidang terakhir PPKI, 1 Juni 1945, Ir. Soekarno

mengucapkan pidato mengenai dasar filsafat Negara Indonesia merdeka. Pidato

itu berisi pokok-pokok pikiran yang terdiri atas 5 pokok atau dasar. Maka atas

saran seorang ahli bahasa, 5 dasar itu oleh Ir. Soekarno dinamakan “pancasila”.

Seoharto dipilih sebagai presiden dalam siding PPKI pertama tanggal 18 Agustus

1945, dengan Wakilnya Moh. Hatta.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pasal 7 berbunyi “Presiden dan

wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali” Dalam pasal ini tidak ada batasan sampai kapan seorang

presiden memiliki masa jabatan, maka tidak heran jika pemerintahan Soekarno

bisa bertahan selama 20 tahun lamanya (4 kali masa jabatan). Begitupun dimasa

Soeharto, yang masa jabatannya justru lebih lama yaitu 32 tahun. saat itu MPR-

7

lah yang memilih Presiden dan wakil presiden dengan suara yang terbanyak

(terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen pasal 6(2) ), tetapi bukan suara

dari rakyat, karena menurut pasal 1 UUD 1945 sebelum amandemen “kedaulatan

ada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” . jadi jelaslah, disini

meskipun rakyat yang berdaulat, tapi yang memiliki kedaulatan itu sendiri

sebenarnya adalah MPR.

Sebelum menjadi persiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa

pendudukan Jepang dan Belanda. Namanya mengharum setelah peristiwa

penumpasan G30S yang ia pimpin. Soeharto menyatakan bahwa PKI-lah yang

bertanggung jawab atas peristiwa yang memakan korban para jenderal. Pada

tanggal 11 Maret 1965, keluarlah surat perintah dari Presiden yang ditujukan

kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan keadaan yang sedang kacau pada

saat itu. Adapun salah satu isi dari SUPERSEMAR memerintahakan :

“Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan

dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi,

serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan

melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”1

SUPERSEMAR inilah jalan Soeharto dalam mencapai kursi kepresidenan.

Supersemar ini dianggap sebagai penyerahan kekuasaan mutlak dari Soekarno

8

kepada Soeharto, maka dari itu pada tanggal 20 Juni – 6 Juli 1966, MPRS

sebagai lembaga tertinggi Negara mengadakan sidang umum IV di Jakarta.

Untuk mempertahankah kekuasaannya, Pak Harto menunjuk para anggota

MPR khusus untuk utusan daerah dan utusan golongan, yaitu para Gubernur

Kepala Daerah Tingkat 1 para Panglima Komando Daerah Militer, para Rektor

Perguruan Tinggi Negeri, para Menteri Kabinet, para Istrei dan Anak Menteri

untuk duduk di lembaga konstitutif ini (yang sudah barang tentu dekat dengan

beliau) sehingga setiap pemilihan umum beliau diangkat menjadi presiden

dengan kebulatan tekad.2

Dalam beberapa kali pemilihan umun Pak Harto dipertahankan menjadi

presiden yaitu dengan ketetapan sebagai berikut :

1. Tap MPR No IX/MPR/1973 Hasil Pemilu 1971

2. Tap MPR No X/MPR/1978 Hasil Pemilu 1977

3. Tap MPR No VI/MPR/1983 Hasil Pemilu 1982

4. Tap MPR No. V/MPR/1988 Hasil Pemilu 1987

5. Tap MPR No IV/MPR/1933 Hasil Pemilu 1922

Pengangkatan Habibie sebagai Presiden untuk menggantikan Soeharto

memiliki dasar konstitusi, yaitu pada pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi : “Jika

presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya” maka

9

dari itulah Habibie disebut sebadai pewaris orde lama, karena saat itu beliau

menjabat sebagai Wakil Presiden.

Menurut Drs.H.Inu Kencana Syafiie, M.Si dan Azhari, SSTP.,M.Si dalam

buku Sistem Politik Indonesia menyatakan bahwa Wakil Presiden

Prof.Dr.Ing.Bachruddin Jusuf Habibie menggantikan Pak Harto dengan

mengucapkan sumpah di Istana Merdeka Jakarta, karena tidak mungkin

melangsungkannya di Gedung rakyat MPR RI yang sedang diduduki mahasiswa.

Berbagai kontroversi muncul akan pengambilan sumpah tersebut, ada yang

mengatakan konstitusional da nada pula yang mengatakan inkonstitusional. Hal

ini adalah karena sebagai berikut :

1. Habibie mengambil sumpah tidak disaksikan oleh seluruh anggota MPR/DPR

RI, lalu Pak Harto tidak sedang mendapat halangan sesuai Pasal 8 UUD 1945,

tetapi dihujat oleh orang banyak dan diminta untuk turun kursi.

2. Bila dilangsungkan pengambilan pengambilan sumpah tersebut di Gedung

MPR hal tersebut akan beresiko tinggi oleh maraknya demonstrasi dan

bukankah anggota MPR yang ada di Senayan adalah buatan Pak Harto sendiri

yang tidak disenangi oleh masyarakat ketika itu.

3. Bila anggota MPR diganti pemilu tidak memungkinkan untuk dilakukan

dalam waktu yang sesingkat mungkin, lagipula berbagai undang-undang

pemilihan Umum selama ini dituding sebagai tidak demokratis.

10

Pasal 8 UUD 1945 ini pun berlaku juga untuk Megawati yang saat itu

menjabat sebagai wakil presiden, beliau diangkat menjadi presiden setelah

pemberhentian kekuasaan Abdurrahman Wahid dalam masa jabatan.

Pada masa pemerintahan Megawati, yaitu pada tanggal 10 November,

2001, pasal- pasal tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara diamandemen

(amandemen ke-3), diantaranya adalah : pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1, 2,

3, dan 5, dan masih banyak lagi.

Dalam amandemen ke-3 UUD 1945 pasal 6A (1) berbunyi : “Presiden

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

berlandaskan pasal ini, maka untuk pertama kalinya pada tahun 2004, rakyat

memilih presiden satu paket dengan wakilnya secara langsung dan terpilihlah

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil

presiden untuk masa jabatan 2004-2009. SBY adalah presiden pertama yang

rakyat pilih sendiri sesuai hati nurani mereka.

Langkah karir politik SBY dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat

memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat

sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH

Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan

11

posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat

Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati

mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong.

Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan

Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa

menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak

kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran

kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih

kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60

persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI

ke-6. (Dari Berbagai Sumber). SBY hadir sebagai pemimpin muda yang mampu

mengembalikan atau bahkan menyemangati yang muda yang harus lebih

berprestasi, yang muda bisa, yang muda maju.

B. Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan Negara

1. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Gagalnya konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar baru

menyebabkan Negara Indonesia dilanda ketidakpastian konstitusi.

Menjamurnya partai politik yang malah memperkeruh keadaan, ditambah

gerakan separatis di daerah-daerah pada awal tahun 1958. Untuk mengatasi

12

situasi yang tidak menentu itu pada bulan februari 1957 Presiden Soekarno

mengajukan gagasan yang disebut konsepsi presiden, mengenai :

a. Dibentuknya Kabinet Gotong-royong yang terdiri dari wakil-wakil semua

partai termasuk PKI ditambah dengan golongan fungsional (Golongan

Karya)

b. Dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil semua

partai dan golongan fungsional dalam masyarakat

Pada tanggal 22 April 1959, di hadapan siding konstituante, Presiden

Soekarno menganjurkan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar

1945. Untuk menentukan sikap terhadap anjuran presiden itu, Konstituante

mengadakan pemungutan suara 3 kali. Hasilnya adalah lebih banyak suara

setuju untuk kembali ke UUD 1945. Namun jumlah suara masih kurang untuk

mencapai suatu keputusan, sehingga situasi masih tak jelas. Hal itu sudah

sangat menjelaskan bahwa partai-partai politik dalam Konstituante telah

berdebat tanpa hasil apapun, gagal merumuskan Undang-Undang Dasar yang

dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Rumusan Undang-Undang Dasar yang baru yang masih juga belum

terbentuk, mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah yang

inkonstitusional yang kita kenal dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya :

1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

13

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3. Pembubaran Konstituante

Dekrit itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat yang sudah jemu

kepada kemacetan nasional, korupsi dan terlebih tertundanya pembangunan

nasional. Dukungan yang spontan itu menunjukkan bahwa rakyat telah lama

mendambakan stabilitas politik. Mereka menggantungkan harapan kepada

berlakunya kembali UUD 1945, presiden sebagai kepala pemerintah tidak

bertanggug jawab kepada DPR, melainkan Presiden dan DPR keduanya ada di

bawah Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)3

Ternyata, dalam sistem Demokrasi Terpimpin, pengertian “terpimpin”

berbeda dengan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang

berbunyi : “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan” yang berarti perwakilan dalam artian MPR.

Akan tetapi, pandangan Presiden berbeda, beliau mengartikan kata terpimpin

sebagai pemimpinan secara mutlak oleh diri pribadinya.

Dalam UUD 1945 (naskah asli) jelas dinyatakan bahwa presiden ada

dibawah MPR dan merupakan mandatarisnya. Tetapi, didalam Demokrasi

Terpimpin terjadi sebaliknya. Anggota-anggota MPR(S) diangkat berdasarkan

penetapan Presiden menjadi anggota MPR(S) yang tunduk kepada presiden.

Presidenlah yang menentukan apa saja yang harus diputuskan oleh MPR(S).

14

17 Agustus 1959 presiden menyampaikan pidato kenegaraan yang

berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, oleh MPRS ditetapkan menjadi

Garis-garis Besar Haluan Negara. DPR hasil pemilu yang mendukung dekrit

kembali ke UUD 1945, tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945

dan menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, ketika DPR melakukan fungsinya dengan kebetulan melakukan

penolakan terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara 1960, timbullah

amarah Presiden Soekarno yang lalu membubarkan DPR, berdasarkan

Penetapan Presiden No.3/1960 tanggal 5 Maret 1960. DPR hasil pemilu itu

kemudian diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-

GR) yang anggota-anggotanya juga ditunjuk oleh Presiden.

2. Masa Demokrasi Pancasila (1966 – 1998)

Tak berbeda dengan Demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila pun

berpacu pada Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Artinya kehendak rakyat

yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan menggunakan

kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang

dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Takwa), sehingga melahirkan

15

hikmah yang diharapkan menjadi solusi bagi kehendak itu. Dan hikmah itu

boleh jadi mengakomodasi, menolak, memberi jalan yang lain, atau mungkin

berupa jalan tengah.

Sebenarnya Orde Baru sendiri bertujuan untuk mengembalikan tatanan

seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan Negara, kepada kemurnian pelaksanaan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orba pun pada mulanya hadir

sebagai koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang

yang terjadi pada masa lampau, dan berusaha menyusun kembali kekuatan

bangsa dan menentukan cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas

nasional, sehingga mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Di masa Orde Baru terjadi dwifungsi ABRI. Dengan dalih menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan pancasila UUD 1945

dari kemungkinan perubahannya oleh MPR/DPR RI maka ABRI ikut

berpolitik, yaitu dengan menjadi anggota legislative dan konstitutif tersebut.

Hal ini dianggap bagian dari pengabdian mereka kepada bangsa dan Negara.

Memang dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa

anggota MPR terdiri dari anggota DPR RI ditambah oleh utusan daerah dan

utusan golongan, dengan begitu ABRI menjadi bagian dari utusan golongan,

mereka diangkat tanpa dipilih dalam pemilu.

Dalam pelaksanaannya, Rezim orde baru pun tidak luput dari

kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Terjadi

16

banyak pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam menjalankan sisitem

pemerintahannya, Orba menerapkan sistem pemerintahan Presidensial dimana

salah satu cirinya adalah MPR dipilih dengan cara pemilu, namun pada

praktiknya, presidenlah yang mengangkat orang-orang yang beliau kehendaki

untuk duduk dalam lembaga ini.

Pemerintahan di rezim ini cenderung otoriter. Pemusatan kekuasaan

berada pada pemerintah pusat. Lembaga MPR hanya alat untuk “mengangguk”

menyetujui apa yang pemerintah katakan. Pemerintah menutup diri pada

kritikan, maka dari itu pada saat itu, kebebasan pers dikekang, malahan

maraknya pembredelan terhadap surat kabar atau majalah yang berani

mengkritik kebijakan pemerintah.

3. Masa Reformasi (1999-sekarang)

Sudah 13 tahun reformasi Indonesia (terhitung sejak tahun 1999- sekarang)

ada 4 pemimpin yang lahir di orde ini, yaitu B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid

(Gus Dur), Megawati, dan sekarang yng masih menjabat, yaitu Susilo Bambang

Yudhoyono.

Pada tanggal 22 Mei 1998, presiden B.J.Habibie mengumumkan susunan

kabinet Reformasi Pembangunan. Habibie memulai jabatannya dengan

17

kepercayaan rendah dari aktivis mahasiswa, militer, sayap politik utama,

investor luar negeri dan perusahaan internasional.

Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa

pemerintahan Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan.

a. Pembebasan tahanan politik. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti

dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan.

b. Kebebasab pers, pemerintah memberikan kebebasan bagi insan pers di

dalam pemberitaannya, sehingga banyak sekali bermunculan media massa.

Cara Habibie memberikan kebebasan pers adalah dengan mencabut SIUPP.

c. Pembentukan parpol dan Percepatan pemilu. Presiden RI ke-3 ini

melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU NO.4 Tahun 1999 tentang MPR

dan DPR.

d. Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya. Mengenai masalah KKN,

terutama yang melibatkan Mantan Presiden Soeharto pemerintah dinilai

tidak serius menanganinya dimana proses untuk mengadili Soeharto

berjalan sangat lambat. Bahkan pemerintah dianggap gagal dalam

melaksanakan Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

18

Perekonomian dimasa Habibie belum sepenuhnya menggembirakan karena

dianggap tidak mempunyai kebijakan yang konkrit dan sistematis seperti sector

riil belum pulih

Maju ke masa Gus Dur.Alih-alih demi kepentingan reformasi, kebijakan

awal pemerintahan Gus Dur telah melukai sebagian warga bangsa yaitu dengan

membubarkan Departemen Sosial dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

Sekalipun tujuannya baik yaitu untuk menciptakan efesiensi di tubuh

pemerintaham, namun momentumnya kurang tepat karena adanya ketercabikan

kondisi bangsa di tengah krisis ekonomi yang melanda. Juga adanya keinginan

untuk mencabut Tap MPR-RI tentang larangan terhadap partai komunis. Bila

dilihat dari semangat reformasi dan demokratisasi terutama terkait dengan

masalah kebebasan berpendapat dan berserikat hal ini dapat dibenarkan, namun

dari segi konsensus nasional berdaasrkan fakta sejarah yang sudah mengkristal

hal ini akan menjadi problem tersendiri. Banyak anggapan bahwa hal ini

kepentingan Gus Dur semata, untuk mendapat simpati dari para keluarga yang

tergabung dalam PKI.

Gus Dur melakukan manuver politiknya di luar negeri melalui bangunan

opini yang seolah faktual dan titik singgung urgensinya sangat tepat. Mulai dari

lontaran manuver politiknya di luar negeri inilah, Gus Dur lebih sering bongkar

pasang kabinetnya, sehingga perjalanan kabinet Gus Dur tidak kondusif dan

tidak efektif. Kondisi semacam ini di mata rakyat Indonesia bukan mendapat

19

simpati akan tetapi keheranan dan kemuidan muncul ketidaksempatian rakyat

terhadap sosok Gus Dur sebagai pemimpin yang harismatik. Terpilihnya Gus

Dur, kemungkinan besar tidak terlibat dalam money pilitic akan tetapi atas

dasar kesadaran akan kepentingan bangsa. Namun amanah ini nampaknya tidak

dipahami secara mendalam dan diabaikan oleh Gus Dur. Sehingga dalam

menjalankan roda pemerintahan, tidak lebih banyak mendengar pendukungnya

dulu akan tetapi lebih mengedepankan arogansi dirinya sebagaimana sikap Gus

Dur ketika berada di daerah “feri-feri” sebagai tokoh yang vokal dan pengkritik.

Hal yang paling signifikan dari “ulah” Gus Dur sikap membawa diri,

sehingga dapat menjatuhkan dia dari singgasana Presiden adalah ketika dia

memaksakan untuk mengeluarkan dekrit Presiden yang kemudian menjadi

maklumat Presiden yang isinya adalah membekukan MPR/DPR RI. Sikap

seperti ini yang tidak saja bertentangan dengan UUD 1945 sebagai landasan

formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga tidak menghormati

lembaga tertinggi negara yaitu MPR RI yang dalam UUD 1945 telah digariskan

sebagai pemberi dan pencabut mandat bagi Presiden. Arogansi Gus Dur ini,

kemudian disambut dengan SI-MPR yang berdasarkan fakta-fakta perjalanan

kepemerintahan Gus Dur yang tidak dapat membawa kehidupan negara menjadi

lebih baik, bahkan dapat menimbulkan permasalhan dan keresahan di tengah

masyarakat dengan statemen-statemen yang terus dilontarkan yang berbau

kontroversi.

20

Beralih ke pemerintahan Megawati (Kabinet Gotong Royong). Seiring

dengan berjalannya Kabinet Gotong Royong , dalam menjalankan

pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja kinerja dari

cabinet ini dinilai lamban dalam mengatasi masalah.

Ekonomi dibawah kepemimpinan Megawati tidak mengalami perbaikan

yang nyata dibandingkan sebelumnya. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam

keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi,

kondisi fiscal serta keadaan keuangan dan perbankan.

4. Kepemimpinan SBY (2004-sekarang)

a. Periode 2004- 2009

Jika kita lihat Kinerja Pemerintahan SBY yang merupakan Koalisi PD,

Golkar, dan beberapa partai lainnya akan kita lihat sisi positif dan negatif.

Sisi positifnya adalah pemerintah SBY berhasil meredam berbagai konflik di

Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Ini satu nilai positif dibanding Wiranto

yang ketika jadi Pangab, namun gagal mengatasi konflik tersebut (bisa jadi

ini karena presidennya kurang mendukung).

Kemudian SBY bersama Wapresnya, Jusuf Kalla, dan Mentan Anton

Apriyantono (PKS), bekerjasama dan berhasil membuat Indonesia

swasembada beras. Ini satu prestasi yang luar biasa. Karena Soeharto

sekalipun dalam 32 tahun pemerintahannya hanya berhasil melakukan

swasembada pada tahun-tahun terakhir. Itu pun kemudian minus lagi.

21

Kemudian berbagai pemberantasan korupsi oleh KPK juga cukup

menggembirakan meski ada beberapa kekurangan. Contohnya kenapa yang

tertangkap kok justru dari partai kecil dan pinggiran seperti Al Amin dari

PPP (perolehan suara cuma 9%), Bulyan Royan dari PBR (2%), dan Abdul

Hadi dari PAN (7%), sementara partai utama seperti PD (pendukung SBY)

dan Golkar (partai JK) justru bersih? Padahal secara logika, korupsi itu

dilakukan oleh pihak yang berkuasa atau punya wewenang. Orang tidak akan

menyuap seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk memenuhi

keinginannya. Oleh karena itu, kasus tersebut harusnya diusut tuntas karena

di DPR, mekanisme pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak.

Jadi penyuap harus “menguasai” 50% suara + 1 agar uang suapnya tidak

“mubazir.”

Tingginya Anggaran Pendidikan yang 20% dari APBN (Rp 400

ribu/siswa/bulan), tapi hasilnya tidak terasa karena masuk PTN seperti UI

tetap mahal (Standar Uang Masuk Rp 25-75 juta dan Iuran Rp 15 juta/tahun)

harusnya jadi indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki.

Kalau secara “Statistik” angka Kemiskinan berkurang, itu karena

“Garis Kemiskinan” yang dipakai untuk menentukan orang itu miskin tidak

standar. Garis Kemiskinan yang dipakai BPS hanya orang yang

berpenghasilan Rp 182.636 ke bawah. Padahal Garis Kemiskinan

Internasional yang ditetapkan oleh World Bank adalah US$ 1 per orang/hari

untuk kemiskinan absolut (hidup laksana binatang sekedar makan dan

22

minum) dan US$ 2 per orang/hari untuk kemiskinan moderat. Jadi kalau

BPS memakai Garis Kemiskinan yang baku yaitu Rp 720.000/orang, maka

jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat 4 x lipat. Kalau misalnya

menurut BPS jumlah penduduk miskin ada 34,9 juta, maka menurut standar

baku, jumlah sebenarnya adalah 140 juta jiwa atau lebih dari separuh rakyat

Indonesia.

Kebijakan Pajak yang dianut SBY pun mirip kebijakan rezim George

W Bush yang menganut sistem Neoliberalisme. Orang-orang menengah

bawah dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara pajak bagi orang

kaya justru dikurangi.

Selain itu di zaman SBY Indonesia tetap belum bisa mandiri. Lebih

dari 90% migas kita masih dikelola oleh asing (mayoritas AS) di mana

mereka menikmati hingga lebih 40% dari hasil yang didapat. Untuk

pertambangan emas, perak, tembaga, dsb lebih parah lagi. Perusahaan asing

mendapat 85%, sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dengan

hanya 15% saja.

b. Periode 2009- sekarang.

terdapat empat persoalan penting yang dapat dianalisis. Pertama.

Banyak kasus yang tak tuntas selama era kepemimpinan SBY. Komunitas

Hak Asasi Manusia memiliki kasus pembunuhan Munir; Komunitas politik

memiliki kasus Bail-Out Bank Century; Komunitas pro keberagaman agama

23

dan pluralisme memiliki kasus kekerasan atas Ahmadiyah; dan Komunitas

anti korupsi memiliki kasus Nazarudin. Dari keempat kasus tersebut, tidak

satupun kasus yang berhasil diselesaikan oleh SBY, meskipun telah berjanji

akan menuntaskannya.

Kedua, SBY dipandang reaktif dan terlalu sering “curhat” untuk kasus

yang menurut publik sepele. Sebagai contoh, SBY dinilai publik terlalu

reaktif dalam merespon pesan pendek SMS yang memojokkan dirinya.

Publik juga kecewa atas berbagai “curhat” yang dilontarkan oleh SBY,

seperti curhat gaji Presiden SBY yang tidak naik selama 7 tahun dan curhat

soal dirinya yang direpresentasikan sebagai Kerbau dalam sebuah aksi demo.

Padahal idealnya, publik lah yang seharusnya menyampaikan “curhat”

kepada presiden.

Ketiga, SBY tidak memiliki operator politik yang kuat. Dari 4 operator

presiden (Wakil presiden, Partai Demokrat, Kabinet, dan Setgab Partai),

tidak satupun yang mampu membantu presiden secara optimal.

Wakil Presiden Boediono bukanlah tipe orang yang berani mengambil

inisiatif dalam hal kebijakan. Berbeda dengan Jusuf Kalla yang dipandang

sebagai wakil Presiden dengan tipe pendobrak, lincah dalam mengambil

peran untuk membantu presiden; Menteri pun tidak mampu melakukan

kerjanya secara baik, akibatnya adalah Presiden SBY dipandang gagal dalam

24

mengarahkan para pembantunya; Partai Demokrat juga tidak memiliki

kekuatan. Itu dikarenakan ketua umum Partai Demokrat tidak memiliki

kewenangan sebesar ketua umum partai-partai lain; Setgab koalisi partai pun

sama, tidak solid dan padu dalam mengoperasikan kebijakan SBY. Karena

masing-masing partai memiliki kepentingan politik yang berbeda.

Keempat, SBY dinilai tidak berdaya dalam menangani kasus

Nazarudin (mantan bendahara umum dan anggota DPR dari partainya

sendiri). Terus dibiarkannya kasus Nazarudin bergulir tanda adanya

penyelesaian hukum, publik akan menilai SBY telah keluar dari jalur

perjuangannya sebagai presiden yang berani mengatakan tidak pada korupsi.

25

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasranya politik itu adalah Ilmu untuk mensejahterakan rakyat

melalui kekuasaan pemerintah. Entah bagaimana politik bisa dikatakan begitu

jahat. Seorang sejarawan Inggris mengatakan bahwa kekuasaan itu dekat

dengan kesewenang-wenangan, namun bagaimanapun juga saat apa yang

pemerintah lakukan semata-mata untuk pengabdian pada Negara, kepeduliat

terhadap rakyat, rakyat bisa saja menjadikan pemimpin itu setengah dewa,

wujud dari pemerintahan Demokrasi adalah segala sesuatu yang dilakukan

pemerintah akan berakhir demi dan untuk rakyat. Saat tujuan akhir itu bukanlah

rakyat, maka bersiaplah bagi sang penguasa untuk menanggalkan kekuasaannya.

B. Kritik dan Saran

Diawal pemerintahan Soekarno dan Soeharto, mereka mengabdi untuk

kemerdekaan Indonesia dan rakyat melihatnya, rakyat akan memberikan

mereka kepercayaan, jabatan, pertahanan jabatan, dan penghormatan. Sayang

sekali, ditengah-tengah perjalanan rakyat kecewa saat kebijakan berada diatas

26

kepentingan, saat keberadaan mereka tak kasat mata, saat jeritan mereka

seolah bisikan.

Begitupun dengan pemerintahan SBY, menurut penulis beliau hadir

dengan pesona kepemimpinan yang memancar dan terlihat jelas dari animo

masyarakat yang seperti menemukan sesuatu yang hilang untuk bangsa ini,

seorang pemimpin yang muda, tegas, dan bijaksana. Namun penyakit

mengecewakan rakyat seperti sudah menjadi penyakit yang menular dari

pemerintahan masa ke masa.

Inilah pemerintahan Indonesia yang terakar dari dulu dielu-elukan oleh

rakyat yang berakhir untuk ditinggalkan.

Pemerintah Indonesia seharusnya benar-benar mengerti dan memahami

mengenai fungsi politik, fungsi seorang pemerintah, dan mengenali siapakah itu

pemimpin, bukankah pemimpin adalah orang yang terbaik dari yang baik?

Pemerintah Indonesia harus mengenal siapa itu Indonesia, apa yang Indonesia

butuhkan, dan yang terpenting Pemerintah harus menghayati nilai-nilai

pancasila. Penulis menganggap, saat ini Indonesia membutuhkan seorang

pemimpin yang adil, bijaksana dan jujur, karena penulis yakin pemimpin yang

baik akan membawa bangsa pada cita-cita nasional.

27

DAFTAR PUSTAKA

Syafiie Inu Kencana Hj., Drs., M.Si., dan Azhari SSTP., M.Si., Sistem Politik

Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2002.

Notosusanto Nugroho dan Kawan-Kawan, Sejarah Nasional Indonesia 3 Untuk

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Depatremen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.

Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII, Erlangga, Jakarta,

2007.

Sumber Lain

Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli - amandemen

Sejarah Masa Pemerintahan Gus Dur

http://sejarah-peninggalansejarah.blogspot.com/2011/10/masa-pemerintahan-

gusdur.html

Pemerintaha Gus Dur yang Kontroversial

http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=2520

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

http://www.pnri.go.id/

Sejarah Indonesia (1998-sekarang)

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281998-sekarang%29

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah

28