93
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Teori – Teori Khusus Sub bab ini berisi teori-teori pendukung dalam penulisan skripsi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Menghasilkan Laporan keuangan partai politik. 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik Menurut Bab I, Pasal 1, Ayat (1), UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihar a keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bab I, Pasal 1, Ayat (5), UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.

12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

  • Upload
    hatram

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori – Teori Khusus

Sub bab ini berisi teori-teori pendukung dalam penulisan skripsi Sistem Informasi

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Menghasilkan Laporan keuangan

partai politik.

2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik

Menurut Bab I, Pasal 1, Ayat (1), UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Partai

Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Menurut Bab I, Pasal 1, Ayat (5), UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Keuangan

Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai

dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki

dan menjadi tanggung jawab partai politik.

Page 2: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

11

2.1.2 Keuangan Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi dengan aktivitas politik yang luas

memerlukan dukungan dana yang cukup. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit

diharapkan partai politik untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Bab

XV, Pasal 34, ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Undang-undang menentukan

keuangan partai politik bersumber dari :

1. Iuran anggota;

2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan

3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya pasal 35 Undang-undang menentukan batas maksimum

sumbangan dapat diterima oleh partai politik sebagai berikut :

1. Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun

anggaran; dan

2. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu)

tahun anggaran.

Menurut Bab II, Pasal 7, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor

676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi

Keuangan Partai Politik, Laporan keuangan tahunan partai politik, wajib diserahkan

kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapat ijin dari Departemen

Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan peserta

Page 3: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

12

pemilihan umum selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku yang

bersangkutan. Setelah itu, Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan. Kemudian, partai

politik menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Komisi

Pemilihan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan

hasil audit dari kantor akuntan publik dan Kantor akuntan publik wajib menjelaskan

hasil auditnya kepada Komisi Pemilihan Umum.

2.1.3 Pelaporan Keuangan Partai Politik

2.1.3.1 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan Pelaporan Keuangan menurut KPU dan IAI (2003), antara lain:

(p. 10).

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan

pengelolaan keuangan partai serta memudahkan pengendalian yang efektif

seluruh aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi Komisi Pemilihan

Umum (KPU), pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang

memiliki kepentingan terhadap informasi keuangan partai politik, guna

memberdayakan keterbukaan politik pada publik.

Page 4: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

13

2.1.3.2 Kriteria Laporan Keuangan

Menurut KPU dan IAI (2003), laporan keuangan harus disajikan

dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (p. 30).

1. Komparatif (Comparable)

Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan

dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan bermanfaat, maka

informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten

dengan informasi pada periode terdahulu. Apabila terjadi perubahan

metode akuntansi, maka harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Tepat waktu (Timeliness)

Agar informasi keuangan bermanfaat dan dapat memenuhi kewajiban

sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, maka laporan keuangan

diterbitkan tepat waktu setelah periode akuntansi berakhir.

3. Keandalan (Reliable)

Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-

kejadian yang penting sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan

dan pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan atas transaksi

dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang

sesungguhnya.

4. Lengkap (Complete)

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencakup laporan posisi

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

Page 5: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

14

2.1.3.3 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut KPU dan IAI (2003), Pemakai Laporan Keuangan Partai

Politik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi

keuangan partai politik, dan dibedakan menjadi dua, yaitu : (p. 10-11).

1. Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam

organisasi partai politik. Yang termasuk pihak internal adalah :

a. Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen

penggunaan dana yang telah mereka berikan melalui iuran maupun

sumbangan, apakah telah digunakan sesuai dengan amanat partai dalam

rangka kepentingan nasional dan menggunakan informasi dalam

laporan keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.

b. Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.

2. Pihak Eksternal, yaitu para pemakai informasi keuangan di luar organisasi

partai politik. Yang termasuk pihak eksternal adalah :

a. Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kepentingan untuk menilai

ketaatan dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Pemerintah (pemberi subsidi), mempunyai kepentingan atas subsidi

atau bantuan dari anggaran Negara yang diberikan pemerintah (pusat

maupun daerah) mengenai restriksi / pembatasan misalnya dalam hal

larangan bagi partai politik untuk menggunakan dana yang mereka

peroleh dari pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye pemilu.

c. Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non

pemerintah (LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara luas

Page 6: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

15

berkeinginan untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik

mengelola keuangan, serta menilai apakah partai politik telah mampu

menerapkan prinsip good political party governance.

d. Penyumbang (donatur), memiliki kepentingan untuk menilai apakah

sumbangan yang telah diberikan digunakan sebagaimana mestinya

untuk kepentingan partai politik.

e. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi dalam

laporan keuangan partai politik

2.1.4 Definisi, Fungsi, dan Format Laporan Keuangan

Menurut KPU dan IAI (2003), Laporan Keuangan adalah laporan

pertanggungjawaban partai politik dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan

yang menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para

penyumbang, anggota partai politik, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya,

serta pihak lain yang berkepentingan (p. 11). Laporan Keuangan Partai Politik terdiri

dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

2.1.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Menurut KPU dan IAI (2003), Laporan Posisi Keuangan adalah laporan

yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih,

serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu

tertentu (p. 11-12). Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan dapat digunakan

oleh para pemakai untuk menilai: (p. 12).

Page 7: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

16

1. Kemampuan suatu partai politik untuk melakukan kegiatannya secara

berkelanjutan.

2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi

kewajibannya dan kebutuhan akan pendanaan eksternal.

Berikut ini adalah Format Laporan Posisi Keuangan: (p. 23-24).

PARTAI PO LITIK XYZ LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 20x0 dan 20x1

AKTIVA 20X1 20X0 Aktiva Lancar Kas dan setara kas XXX XXX Piutang Bunga XXX XXX Piutang Iuran XXX XXX Biaya dibayar di muka XXX XXX Investasi Lancar XXX XXX Perlengkapan XXX XXX Jumlah Aktiva Lancar XXX XXX Aktiva Tak Lancar Tanah XXX XXX Bangunan XXX XXX Kendaraan XXX XXX Peralatan XXX XXX Akumulasi Depresiasi XXX XXX Investasi jangka panjang XXX XXX Aktiva lain-lain XXX XXX Jumlah Aktiva Tak Lancar XXX XXX JUMLAH AKTIVA XXX XXX KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek

Utang ke pihak ketiga XXX XXX

Penghasilan diterima di muka XXX XXX

Utang Bank XXX XXX

Page 8: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

17

Utang Bunga XXX XXX

Utang Pajak XXX XXX

Bagian lancar dari utang jangka panjang XXX XXX

Kewajiban jangka pendek lain-lain XXX XXX

Jumlah kewajiban jangka pendek: XXX XXX

Kewajiban jangka panjang

Utang ke pihak ketiga XXX XXX

Utang Bank XXX XXX

Kewajiban jangka panjang lain-lain XXX XXX

Jumlah kewajiban jangka panjang: XXX XXX

Jumlah Kewajiban: XXX XXX

AKTIVA BERSIH

Tidak terikat XXX XXX

Terikat Temporer XXX XXX

Terikat Permanen XXX XXX

Jumlah aktiva bersih: XXX XXX

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH: XXX XXX

2.1.4.2 Laporan Aktivitas

Menurut KPU dan IAI (2003), Laporan aktivitas adalah laporan yang

menyajikan perubahan aktiva bersih selama suatu periode. Laporan aktivitas

menyediakan informasi mengenai: (p. 18).

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat

aktiva bersih.

2. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain.

Page 9: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

18

3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan.

Informasi dalam laporan aktivitas dapat digunakan oleh para

pemakainya untuk: (p. 18).

1. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode

2. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan partai politik dalam

memperjuangkan kepentingan politiknya

3. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengurus.

Berikut ini adalah format Laporan Aktivitas: (p. 24-25).

PARTAI PO LITIK XYZ

LAPORAN AKTIVITAS

Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 20xx

( dalam jutaan rupiah )

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat

( A ) Penerimaan dan Penghasilan Iuran Anggota Rp XX

Sumbangan XX

Bantuan pemerintah XX

Penghasilan investasi XX

Penghasilan lain-lain XX

Jumlah Penerimaan dan Penghasilan Tidak Terikat XX

( B ) Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya Rp XX

Pemenuhan program pembatasan XX

Page 10: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

19

Pemenuhan pembatasan perolehan aktiva tetap XX

Berakhirnya pembatasan waktu XX

Jumlah Aktiva yang telah Berakhir Pembatasannya Rp XX

( C ) Jumlah Penerimaan dan Penghasilan (C = A+B) Rp XX

Beban dan Kerugian:

( D ) Beban:

Kampanye Rp XX

Munas / Mukenas / KLB XX

Kaderisasi XX

Bakti Sosial XX

Penelitian dan pengembangan XX

Kegiatan lain-lain XX

Beban manajemen dan umum XX

Jumlah Beban Rp XX

( E ) Kerugian:

Kerugian investasi Rp XX Kerugian lain-lain XX ( F ) Jumlah beban dan kerugian (F = D + E) Rp XX

( G ) Kenaikan / Penurunan Aktiva Bersih Tdk Terikat (G = C-F )Rp XX

Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer

Sumbangan Rp XX

Penghasilan investasi XX

Penghasilan lain-lain XX

Beban Manajemen dan Umum (XX)

Kerugian Lain-lain (XX)

Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya (XX)

( H ) Kenaikan / Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer Rp XX

Page 11: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

20

Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen

Sumbangan Rp XX

Penghasilan Investasi XX

Penghasilan lain-lain XX

Beban Manajemen dan Umum (XX)

Kerugian lain-lain (XX)

( I ) Kenaikan / Penurunan Aktiva Bersih Terikat Permanen Rp XX

Kenaikan Aktiva Bersih ( G + H + I ) Rp XX

Aktiva Bersih Awal Tahun XX

Aktiva Bersih Akhir Tahun Rp XX

2.1.4.3 Laporan Arus Kas

Menurut KPU dan IAI (2003), Laporan arus kas adalah laporan yang

menyajikan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

selama periode tertentu (p. 20). Informasi dalam laporan arus kas berguna bagi

para pemakai laporan keuangan untuk: (p. 20).

1. Menilai kemampuan partai politik dalam menghasilkan kas dan setara kas

dan menilai kebutuhan partai politik untuk menggunakan arus kas tersebut.

2. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, dapat

memberikan informasi yang memungkinkan untuk mengevaluasi

perubahan dalam aktiva bersih partai politik, struktur keuangan ( likuiditas

dan solvabilitas ) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu

arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Page 12: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

21

Berikut ini adalah format Laporan Arus Kas: (p. 25-27).

Metode Langsung

PARTAI PO LITIK XYZ

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 20X1

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi

Penerimaan kas dari iuran anggota Rp XX.XXX,XX

Penerimaan kas dari sumbangan perorangan XX.XXX,XX

Penerimaan kas dari sumbangan badan / perusahaan XX.XXX,XX

Penerimaan kas dari sumbangan pemerintah XX.XXX,XX

Penerimaan kas dari bunga yang diterima XX.XXX,XX

Penerimaan kas lain-lain XX.XXX,XX

Pengeluaran kas untuk bunga yang dibayar (XX.XXX,XX)

Pengeluaran kas untuk pembayaran pengurus dan suplier (XX.XXX,XX)

Pengeluaran kas untuk kegiatan rutin partai (XX.XXX,XX)

Pelunasan utang lain-lain (XX.XXX,XX)

Kas bersih yang diterima ( digunakan ) untuk aktivitas operasiRp XX.XXX,XX

Aliran kas dari aktivitas investasi

Penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap Rp XX.XXX,XX

Penerimaan kas dari penjualan investasi XX.XXX,XX

Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap (XX.XXX,XX)

Pembayaran kas untuk pembelian investasi (XX.XXX,XX)

Kas Bersih yang diterima ( digunakan ) untuk aktivitas investasi XX.XXX,XX

Aliran kas dari aktivitas pendanaan

Penerimaan hasil dana abadi Rp XX.XXX,XX

Penerbitan utang jangka panjang XX.XXX,XX

Page 13: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

22

Bunga berbatas untuk reinvestasi XX.XXX,XX

Pembayaran kewajiban jangka panjang (XX.XXX,XX)

Kas Bersih yang diterima ( digunakan ) untuk aktivitas pendanaanXX.XXX,XX

Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas Rp XX.XXX,XX

Kas dan setara kas pada awal tahun Rp XX.XXX,XX

Kas dan setara kas pada akhir tahun Rp XX.XXX,XX

Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:

Perubahan dalam aktiva bersih Rp XX.XXX,XX

Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih

Menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:

Depresiasi Rp XX.XXX,XX

Kerugian akibat kebakaran XX.XXX,XX

Kenaikan Piutang bunga (XX.XXX,XX)

Penurunan biaya dibayar di muka XX.XXX,XX

Kenaikan dalam piutang lain-lain (XX.XXX,XX)

Kenaikan dalam utang XX.XXX,XX

Penurunan dalam penerimaan di muka (XX.XXX,XX)

Penurunan dalam utang lain-lain (XX.XXX,XX)

Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang (XX.XXX,XX)

Penghasilan bersih untuk investasi jangka panjang (XX.XXX,XX)

Kas Bersih diterima ( digunakan ) untuk aktivitas operasi Rp XX.XXX,XX

Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:

Peralatan yang diterima sebagai hibah Rp XX.XXX,XX

Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan Rp XX.XXX,XX

Page 14: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

23

2.1.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut KPU dan IAI (2003), Catatan atas laporan keuangan adalah

penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi

keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta informasi tambahan

lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Informasi yang

tercantum dalam catatan atas laporan keuangan berguna bagi pemakai untuk

mengetahui penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan

posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas dan informasi lain yang

dipandang perlu dalam mengambil keputusan. (p. 21).

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi Partai Politik

2.1.5.1 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik

Menurut KPU dan IAI (2003), Sistem akuntansi keuangan partai politik

merupakan suatu sistem dalam partai politik yang ada kaitannya dengan

keuangan. Sistem akuntansi merupakan salah satu diantara berbagai sistem

dalam partai politik yang digunakan pengurus dalam mengelola partai. Sistem

ini terdiri dari berbagai prosedur yang membentuk suatu bangunan sistem

akuntansi (p. 90). Beberapa jaringan fungsi yang membentuk sistem akuntansi

adalah: (p. 90-91).

Page 15: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

24

1. Fungsi Operasi

Yaitu fungsi yang berinteraksi secara langsung terhadap kegiatan

transaksi. Dari fungsi ini, mekanisme dokumen sumber (faktur, kuitansi,

surat perjanjian, dan lain-lain) berasal. Interaksi transaksi dengan pihak-

pihak ketiga juga banyak dilakukan oleh fungsi ini.

2. Fungsi Bendahara

Bendahara merupakan fungsi yang melaksanakan penyimpanan kas

(kustodian) dan kepengurusan kas milik partai politik. Kas yang ada di

tangan maupun yang berada di berbagai rekening bank akan berada di

bawah kepengurusan bendahara. Bendahara harus membuat pembukuan

atas kas baik dari segi penerimaannya maupun pengeluarannya agar

diperoleh informasi yang andal untuk mendukung pembuatan keputusan

berkaitan dengan kas.

3. Fungsi Akuntansi (Pembukuan)

Suatu fungsi yang bertugas mencatat dan membukukan semua jenis

transaksi terkait uang dalam jurnal, register-register, buku besar, dan buku

pembantu yang akhirnya akan menyajikan semua transaksi dalam laporan

keuangan.

Page 16: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

25

4. Fungsi Otorisasi

Adalah fungsi yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan suatu

transaksi, fungsi ini ada di tangan hierarki pengurus tingkat tinggi. Fungsi

otorisasi juga harus menjalankan pengendalian atas semua transaksi dan

kegiatan yang mempunyai dampak keuangan terhadap partai politik. Hal

tersebut dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan handal, aktiva

milik partai politik terjaga keamanannya, terlaksananya efisiensi, ekonomi

dan efektivitas operasi, serta mendorong dipatuhinya (compliance) terhadap

kebijakan dan peraturan eksternal (Undang-undang, peraturan pemerintah,

dan peraturan KPU) maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh partai

politik.

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi partai

politik, antara lain: (p. 91-92).

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang menjadi media pencatatan

transaksi. Contoh dari formulir adalah bukti kas keluar, bukti kas masuk,

cek, bukti penerimaan non kas. Informasi yang tercantum dalam formulir

akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan pada jurnal,

buku besar, dan buku pembantu.

Page 17: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

26

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data

lainnya. Informasi dari formulir akan dijadikan sebagai dasar untuk

mencatat dalam jurnal. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama

kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini,

dilakukan kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya (dalam

jumlah rupiah) lalu diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku

besar. Partai Politik membuat suatu jurnal umum (general journal) yang

menjadi media untuk menjurnal semua transaksi atau dapat juga membuat

specialized journal, yaitu suatu jurnal khusus untuk mencatat transaksi

yang frekuensi terjadinya sangat tinggi. Misalnya, jurnal penerimaan kas,

jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian.

3. Buku Besar

Buku besar terdiri dari akun-akun (rekening) yang digunakan untuk

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

Buku-buku besar tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi

yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Buku besar dapat dipandang

sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat

dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk menyajikan

laporan keuangan.

Page 18: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

27

4. Buku pembantu

Data-data keuangan di buku besar perlu diperinci dalam buku

pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari sub-sub akun yang merinci akun-

akun di buku besar. Sebagai contoh, akun kas dan setara kas dalam buku

besar akan diperinci lagi sub-sub akunnya dalam buku kas di bendahara,

kas di bank, deposito dan sebagainya. Buku besar dan buku pembantu

merupakan catatan akuntansi akhir (books of final entry), yang berarti tidak

ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan

digolongkan dalam akun di buku besar dan di buku pembantu.

5. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berupa

laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas (perubahan aktiva

bersih), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Page 19: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

28

Berikut ini merupakan diagram alir (Flow Charts) sistem akuntansi

keuangan partai politik: (p. 89).

Gambar 2.1. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan PARTAI POLITIK.

(Sumber : KPU dan IAI (2003, p. 89))

Page 20: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

29

2.1.5.2 Penerimaan Kas

Menurut KPU dan IAI (2003), Kas (berupa uang tunai) diperoleh oleh

partai politik melalui kegiatan pengumpulan dana (fund raising) secara

insidental maupun secara regular atau tetap. Dalam kegiatan pengumpulan

dana yang bersifat insidental (berbentuk acara / kegiatan tertentu), bagian

bendahara kasir (pemegang uang) harus melakukan pencatatan awal atas uang

yang langsung dia terima. Bendahara dalam hal ini harus membuat bukti kas

masuk (BKM) kemudian mencatatnya dalam register kas dan copian kedua dari

bukti kas masuk disampaikan ke bagian akuntansi untuk dijurnal. Penerimaan

kas langsung harus dibuatkan rincian daftar penyumbang, yang nantinya

copiannya disampaikan juga ke bagian akuntansi. Untuk penerimaan kas

regular melalui penyetoran ke kas partai lewat sekretariat pengurus partai

(seperti yang ditunjukan pada gambar 2.2).

Untuk sumbangan yang tidak diketahui identitas penyumbangnya yang

biasanya pengumpulan dananya dimasukkan dalam kotak sumbangan, harus

dicatat pula dalam bukti penerimaan kas serta dicatat dalam sumbangan tidak

beridentitas. BKM dan daftar sumbangan tidak beridentitas dibuat rangkap dan

copiannya disampaikan ke bagian akuntansi. (p. 96).

Rincian tugas tiap-tiap bagian dalam rangka penerimaan kas langsung

adalah sebagai berikut: (p. 96-99).

Page 21: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

30

1. Fungsi Sekretariat (Bagian Penerimaan)

Bagian penerimaan bertugas menerima semua surat yang masuk. Setiap

hari, fungsi ini membuat Daftar Penerimaan Kas Harian (DPKH), yang

berisi nama dan nominal penyumbang secara harian. Kemudian, membuat

BKM dan mengumpulkan cek. Setelah daftar penerimaan uang dan bukti

penerimaan uang dibuat, maka bukti tersebut didistribusikan kepada

bendahara beserta uang tunai dan cek yang diterima.

Secara rinci, tugas dari bagian penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan membuka surat masuk, memisahkan surat-surat yang

berkaitan dengan sumbangan dari surat lainnya.

b. Menerima dan menggandakan nota pemberitahuan dari bank, ketika ada

sumbangan dari simpatisan yang langsung masuk rekening bank milik

partai.

c. Mendistribusikan nota pemberitahuan ke fungsi bendahara dan fungsi

akuntansi.

d. Menggandakan bukti setor dari penyumbang, lalu didistribusikan ke

fungsi bendahara dan fungsi akuntansi.

e. Mengisi BKM. Data yang harus diisikan adalah asal kas (sumbangan /

pinjaman / iuran/ subsidi pemerintah), jumlah nominal kas, mencap

tanggal penerimaan ke BKM sementara. Kode di BKM adalah

prenumbered.

Page 22: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

31

f. Melekatkan dengan klip, amplop yang berisi kas dan cek dengan bukti

penerimaan uang.

g. Melakukan verifikasi antara cek yang diterima dengan bukti

penerimaan uang mengenai nama penyumbang, jumlah, tanggal, dan

nomor cek.

h. Mengisi DPKH. Data yang diisikan berasal dari BKM.

i. Meneruskan cek dan BKM lembar kedua ke fungsi bendahara dan

meminta tanda tangan fungsi bendahara sebagai tanda penerimaan

cek/uang.

j. Meneruskan BKM lembar ketiga ke Fungsi Akuntansi untuk dijurnal.

k. Meneruskan BKM lembar pertama ke penyumbang atau pihak yang

memberikan dana.

2. Fungsi Bendahara

Bendahara bertugas menerima uang/cek dan bukti penerimaan uang

yang berasal dari surat masuk dan penyumbang langsung. Jika penyumbang

secara langsung menyetorkan sumbangannya ke bendahara, maka

bendahara harus membuat BKM. Setiap hari bendahara menyetorkan

semua uang yang diterima

Slip setoran dari bank kemudian didistribusikan ke fungsi akuntansi.

Berdasarkan data ini, maka fungsi akuntansi mencocokkan dengan BKM

yang dibuat berdasarkan surat masuk (penerimaan). Bukti penerimaan uang

dan bukti setor diberikan nomor urut (prenumbered). Secara detail uraian

tugas dari bendahara adalah sebagai berikut :

Page 23: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

32

a. Menerima cek dan uang tunai dalam amplop dari bagian penerimaan

yang disertai BKM, melakukan verifikasi atas nama dan jumlah dalam

bukti penerimaan uang dengan masing-masing cek dan uang tunai.

b. Menerima uang tunai maupun cek langsung dari penyumbang (khusus

jika ada penyumbang yang langsung setor ke partai). Menerima juga

nota pemberitahuan dari bank akan adanya setoran dari penyumbang ke

kas partai dari bank.

c. Menyetorkan cek ke bank dan menyimpan serta menggandakan slip

setoran dari bank rangkap. Slip setor pertama yang telah divalidasi bank

disimpan fungsi bendahara, sementara slip setor kedua disampaikan ke

fungsi akuntansi.

d. Membuat BKM untuk uang tunai yang langsung disetor penyumbang

ke bendahara.

e. Melakukan verifikasi data-data antara jumlah uang dengan BKM dari

bagian penerimaan.

f. Mencatat ke register bank untuk uang tunai dan cek yang disetorkan ke

bank.

g. Menyimpan slip setor yang telah divalidasi bank.

3. Fungsi Akuntansi

Pada dasarnya bagian akuntansi melakukan pencatatan atas seluruh

transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang. Pencatatan itu meliputi

jurnal, posting, summarizing, dan reporting. Untuk memudahkan

pengendalian maka bagian akuntansi membuat subsidiary account untuk

Page 24: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

33

keperluan pengendalian terhadap kas dan setara kas, yang terdiri dari : kas

bebas, rekening kas untuk investasi jangka panjang, kas untuk membeli

aktiva tetap, dan kas yang harus terbatasi oleh waktu. Selain itu, pencatatan

atas daftar sumbangan sangat mutlak untuk kebutuhan transparansi.

Pencatatan jurnal oleh bagian akuntansi menggunakan sistem batch

processing, yang artinya bahwa bagian akuntansi mengumpulkan lebih dulu

bukti-bukti transaksi secara periodik mingguan kemudian melakukan

penjurnalan di akhir minggu.

Fungsi akuntansi mempertahankan bukti-bukti transaksi yang

diperolehnya dari bagian lain dalam partai politik maupun bukti-bukti yang

diperolehnya langsung dari pihak eksternal.

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi

penerimaan kas, antara lain: (p. 99).

a. Formulir, meliputi : Bukti Kas Masuk (BKM), Slip setor ke bank oleh

bendahara, Bukti setor penyumbang, dan Nota pemberitahuan bank atau

Rekening Koran bank.

b. Catatan / Register, meliputi : Register bank, Register kas, dan Daftar

Penerimaan Kas Harian (DPKH).

c. Buku dan Laporan, meliputi : Buku dan Jurnal Umum, Buku Besar Kas,

Daftar Sumbangan, dan Daftar Sumbangan Tidak Beridentitas.

Page 25: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

34

Berikut ini adalah bagan alir (Flow Chart) dalam sistem penerimaan

kas partai politik: (p. 93-95).

Gambar 2.2 Prosedur Penerimaan Kas

(Sumber : KPU dan IAI (2003, p. 93))

Page 26: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

35

Gambar 2.3 Prosedur Penerimaan Sumbangan melalui Bank (Jika ada Bukti Setor)

(Sumber : KPU dan IAI (2003, p. 94))

Page 27: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

36

Gambar 2.4 Prosedur Penerimaan Sumbangan melalui Bank (Jika tidak ada Bukti Setor)

(Sumber : KPU dan IAI (2003, p. 95))

Page 28: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

37

2.1.5.3 Pengeluaran Kas

Menurut KPU dan IAI (2003), Sistem dan prosedur pengeluaran kas

diawali dari Pengajuan Surat Permintaan Dana (SPD) sebanyak 2 (dua)

rangkap oleh fungsi operasi, yaitu bagian yang relevan dengan penggunaan

dana tersebut kepada bagian otorisasi untuk diteliti kelayakannya. Jika

pengajuan dana tersebut disetujui, bagian otorisasi menandatangani SPD

tersebut dan memberikannya ke bagian bendahara. Jika pengajuan dana

tersebut tidak disetujui, bagian otorisasi membuat pernyataan penolakan atas

SPD tersebut dan mengembalikannya ke bagian operasi.

Setelah menerima SPD yang telah diotorisasi, bendahara memverifikasi

kebenaran data dalam dokumen tersebut dan membuat Bukti Kas Keluar

(BKK) sebanyak 3 (tiga) rangkap. SPD lembar 1, BKK lembar 1 dan uang kas

diserahkan oleh bendahara ke fungsi operasi, BKK lembar 2 diserahkan ke

fungsi akuntansi, sedangkan SPD lembar 2 dan BKK lembar 3 diarsipkan

menurut tanggal.

Fungsi operasi mengarsipkan SPD lembar 1 dan BKK lembar 1

menurut tanggal. Fungsi operasi membelanjakan uang yang diterima dan

memberikan faktur-faktur pembeliannya ke fungsi akuntansi. Setelah

menerima BKK lembar 2, fungsi akuntansi membuat jurnal pengeluaran kas.

Faktur-faktur yang diterima dari fungsi operasi diteliti dan diperiksa

kesesuaiannya dengan BKK. Fungsi akuntansi kemudian mengarsipkan BKK

Page 29: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

38

menurut tanggal dan faktur-faktur menurut nomor. (p. 100-101). Adapun

perincian tugas masing-masing fungsi adalah sebagai berikut: (p. 101-102).

1. Fungsi Operasi

a. Membuat Surat Permintaan Dana (SPD) sebanyak 2 rangkap

b. Mengajukan SPD ke bagian otorisasi.

c. Menerima uang dari bendahara dan membelanjakannya sesuai

anggaran.

d. Mengumpulkan faktur-faktur pembelian dan menyerahkannya ke fungsi

akuntansi.

e. Mengarsipkan SPD lembar 1 dan BKK lembar 1 dari bendahara

menurut tanggal.

f. Mengembalikan uang sisa kegiatan ke fungsi bendahara.

2. Fungsi Otorisasi

a. Menerima SPD dari bagian operasi dan meneliti kelayakannya.

b. Memberikan persetujuan/penolakan atas SPD yang diajukan

c. Memberikan SPD yang disetujui ke bendahara

d. Menandatangani cek (mengesahkan cek yang dikeluarkan bendahara).

3. Fungsi Bendahara

a. Menerima SPD yang telah disetujui dari fungsi otorisasi sebanyak 2

rangkap.

b. Memverifikasi kebenaran data dalam SPD.

Page 30: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

39

c. Membuat BKK sebanyak 3 rangkap.

d. Menyerahkan SPD lembar1, BKK lembar 1, berikut uang ke bagian

operasi.

e. Menyerahkan BKK lembar 2 ke fungsi akuntansi.

f. Mengarsipkan SPD lembar 2 dan BKK lembar 3 menurut tanggal.

g. Menulis nilai nominal uang berdasarkan SPD dan menandatangani cek

lalu menyampaikannya ke fungsi otorisasi untuk ditandatangani lagi.

h. Menerima uang sisa kegiatan dan membuat BKM-nya untuk diteruskan

ke fungsi akuntansi untuk dijurnal.

4. Fungsi Akuntansi

a. Menerima BKK lembar 2 dari bendahara.

b. Membuat jurnal pengeluaran kas.

c. Menerima faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi.

d. Memverifikasi dan membandingkan faktur-faktur tersebut dengan

BKK.

e. Mengarsipkan BKK menurut tanggal dan faktur-faktur menurut nomor.

Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi

pengeluaran kas, antara lain : Surat Permintaan Dana (SPD), Bukti Kas Keluar

(BKK), Jurnal Pengeluaran Kas (Buku Kas), Laporan Penggunaan Dana, Bukti

Kas Masuk (BKM).

Page 31: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

40

Berikut ini merupakan bagan alir (Flow Chart) dari sistem informasi

akuntansi pengeluaran kas partai politik: (p. 100).

Gambar 2.5 Prosedur Pengeluaran Kas

(Sumber : KPU dan IAI (2003, p. 100))

Page 32: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

41

2.2 Teori-Teori Dasar / Umum

Sub bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dasar pembuatan skripsi sistem

informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan partai politik dari sisi akuntansi dan

sistem informasi.

2.2.1 Konsep Sistem Informasi Akuntansi

Sebuah organisasi nirlaba (termasuk partai politik) memerlukan suatu sistem

yang baik dalam melakukan pengolahan data akuntansi guna mendapatkan informasi

yang handal dan reliable. Untuk memahami sistem informasi akuntansi maka akan

dibahas terlebih dahulu pengertian dan konsep dasar dari sistem informasi akuntansi.

2.2.1.1 Definisi Sistem

Terdapat beberapa definisi sistem yang berbeda antara satu penulis

dengan penulis yang lain. Berikut ini disajikan beberapa definisi sistem:

Romney dan Steinbart (2006) mendefinisikan sistem sebagai suatu

kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling ketergantungan dan

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. (p. 4).

Sedangkan menurut Gelinas, Sutton, Hutton (2005), sistem merupakan

suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling ketergantungan dan bersama-

sama menyelesaikan tujuan yang spesifik. (p. 13).

Dari pengertian – pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan sistem secara umum adalah sekelompok unsur yang

Page 33: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

42

saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi untuk

mencapai tujuan tertentu.

2.2.1.2 Definisi Informasi

Informasi harus dibedakan dari data. Menurut Wilkinson, Cerullo,

Raval, dan Wong-on-wing (2000), Data merupakan fakta-fakta mentah dan

gambaran bahkan simbol-simbol sebagai inputan dari sebuah sistem informasi.

Sedangkan informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna bagi orang-

orang yang terlibat dalam sebuah sistem informasi. (p. 5-6).

Romney dan Steinbart (2006) mendefinisikan informasi sebagai data

yang telah diorganisasikan dan diproses untuk menyediakan arti bagi

pengguna.(p. 5).

Bodnar dan Hopwood (2006) mendefinisikan informasi sebagai berikut :

“Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung

ketepatan pengambilan keputusan. (p. 3).

Dari definisi – definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

data merupakan masukan (input) yang berupa fakta – fakta, atau keterangan –

keterangan yang belum bisa dipakai dan dimengerti oleh para pemakai

informasi sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar dalam proses

pengambilan keputusan oleh manajemen. Sedangkan, Informasi merupakan

keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data. Output ini biasanya sudah

tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga

Page 34: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

43

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak

manajemen.

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Informasi yang berguna

memiliki tujuh karakteristik, yaitu: (p. 6).

1. Relevan

Menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, dengan

cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk

memprediksi, atau menegaskan/ membenarkan ekspektasi semula.

2. Dapat dipercaya

Bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian

atau aktivitas organisasi.

3. Lengkap

Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.

4. Tepat waktu

Disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan

keputusan.

5. Mudah dipahami

Disajikan dalam format yang mudah dipahami.

6. Dapat diuji kebenarannya

Memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi

yang sama secara independen.

7. Mudah diperoleh

Informasi yang diperlukan oleh para pemakai mudah didapat ketika

dibutuhkan dan memiliki format yang sesuai.

Page 35: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

44

2.2.1.3 Definisi Sistem Informasi

Berdasarkan pendapat O’Brien (2003), sistem informasi dapat berupa

berbagai kombinasi dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat

lunak (software), jaringan komunikasi (communication networks), dan sumber-

sumber data (data resources) yang mengumpulkan, mentransformasikan, dan

menyebarluaskan informas i dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada

sistem informasi untuk saling berkomunikasi menggunakan berbagai macam

perangkat fisik (hardware), instruksi dan prosedur pemrosesan informasi

(software), saluran komunikasi (networks), dan penyimpanan data (data

resources). (p.7).

Menurut Turban, Rainer, Potter. (2000), suatu sistem informasi

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis data, dan

menyebarluaskan informasi untuk suatu tujuan spesifik. Seperti berbagai

sistem lainnya, suatu sistem informasi memasukkan input (data, instruksi) dan

output (laporan, kalkulasi). Sistem informasi memproses input dan

menghasilkan output yang dikirimkan kepada pemakai atau kepada sistem lain.

Suatu mekanisme umpan balik (feedback) yang mengendalikan (control)

operasi dapat diikutsertakan. Seperti berbagai sistem lainnya, suatu sistem

informasi beroperasi di dalam suatu lingkungan (environment). (p. 15).

Menurut Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian

prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan

didistribusikan kepada pemakai. (p. 7).

Page 36: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

45

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

merupakan kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak,

jaringan komunikasi dan sumber-sumber data yang saling berinteraksi

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis data, dan

menyebarluaskan informasi untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat

waktu, dan akurat serta meliputi suatu mekanisme umpan balik (feedback)

dalam rangka mendukung pemecahan masalah dan pembuatan keputusan oleh

manajemen dan pengguna.

2.2.1.4 Definisi Akuntansi

Menurut Horngren, Harrison, Bamber (2002), akuntansi merupakan

sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, kemudian

memproses informasi tersebut menjadi laporan-laporan, dan

mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada para pembuat keputusan.

(p. 5).

Kemudian, Wilkinson et al. (2000) berpendapat bahwa akuntansi

memiliki beberapa segi. Pertama, akuntansi mencakup (1) pencatatan data

ekonomi (koleksi data), (2) pemeliharaan data yang disimpan (manajemen

data), dan (3) presentasi informasi kuantitatif dalam istilah-istilah

keuangan/finansial (information generation). Kedua, akuntansi merupakan

“bahasa bisnis” yang menyediakan arti mengenai peristiwa-peristiwa utama

dari sebuah perusahaan bisnis yang dinyatakan dan diringkas. Terakhir,

akuntansi dapat dipandang sebagai suatu informasi keuangan yang diperlukan

Page 37: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

46

untuk keseluruhan fungsi dari suatu entitas (seperti business firm). Informasi

keuangan utama tertentu, misalnya, merefleksikan hasil-hasil operasi selama

periode akuntansi dan status harta/aset dan modal/ekuitas pada akhir periode

akuntansi. Berbagai pemakai, beberapa dari mereka berada di dalam entitas dan

beberapa lainnya berada di luar entitas, menggunakan informasi ini untuk

tujuan-tujuan yang bervariasi. (p. 5).

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2006), akuntansi

merupakan proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi.

(p. 7).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan

sistem informasi yang mencakup pencatatan data ekonomi, manajemen data,

serta presentasi informasi kuantitatif dalam istilah-istilah finansial yang

kemudian laporan-laporan tersebut diproses dan hasil-hasilnya

dikomunikasikan kepada berbagai pengguna untuk tujuan pembuatan

keputusan.

2.2.1.5 Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari beberapa

definisi yang diberikan oleh para ahli dalam bidang ini.

Berdasarkan pendapat Jones dan Rama (2006), sistem informasi

akuntansi merupakan suatu subsistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM)

yang menyediakan informasi keuangan dan akuntansi sebagaimana informasi

Page 38: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

47

lain yang diperoleh di dalam pemrosesan rutin dari transaksi-transaksi

akuntansi. (p. 13).

Menurut Horngren et al. (2002), sistem informasi akuntansi adalah

kombinasi dari personil, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur yang

digunakan oleh suatu bisnis untuk menyediakan data keuangan. (p. 227).

Menurut Krismiaji (2005):

“Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan,

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.” (p. 4).

Wilkinson et al. (2000). mendefinisikan sistem informasi akuntansi

sebagai sebuah struktur seragam dalam sebuah entitas, seperti lingkungan

bisnis, yang mempekerjakan sumber daya fisik dan komponen-komponen

lainnya untuk mentransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi,

dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang

membutuhkan. (p. 7).

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Sistem informasi akuntansi

adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, merangkum, dan memproses data

untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. (p. 6)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

akuntansi merupakan kumpulan dari suatu aktivitas dan sumber daya yang

mempunyai tujuan yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan dalam

pengambilan keputusan, serta mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa

data yang diproses menjadi informasi, dilakukan secara konsisten dari transaksi

Page 39: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

48

organisasi. Kemudian informasi yang dihasilkan ditujukan untuk laporan pihak

intern / manajemen sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

2.2.2 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan pendapat Romney dan Steinbart (2006), terdapat enam komponen

sistem informasi akuntansi (p. 6-7), yaitu:

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi.

2. Prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi, baik manual maupun terotomatisasi,

yang terlibat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data mengenai

aktivitas-aktivitas organisasi.

3. Data mengenai organisasi dan proses-proses bisnisnya.

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data organisasi.

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat pendukung, dan

perangkat komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan,

menyimpan, memproses, serta mentransmisikan data dan informasi.

6. Pengukuran keamanan dan pengendalian internal yang mengamankan data dalam

sistem informasi akuntansi.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Sistem Informasi Akuntansi memiliki

tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu: (p. 7).

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas - aktivitas yang

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas -

Page 40: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

49

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut,

agar pihak internal dan pihak - pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau

ulang (review) hal - hal yang telah terjadi.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak internal untuk

membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset – aset organisasi,

termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat

dibutuhkan, akurat, dan handal.

Menurut AICPA yang dikutip oleh Romney (2006), SIA memiliki lima tujuan

utama, yaitu: (p. 219).

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.

2. Mengklasifikasi transaksi secara tepat.

3. Mencatat transaksi pada nilai moneter yang tepat.

4. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat.

5. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan yang berkaitan

dalam laporan keuangan.

2.2.4 Pengendalian Intern

Pengendalian intern diperlukan oleh setiap organisasi untuk mencegah atau

menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan-kesalahan atau

kecurangan-kecurangan dan dapat digunakan untuk mengawasi serta melakukan

tindakan koreksi jika terjadi kesalahan – kesalahan.

Page 41: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

50

2.2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian Intern menurut Krismiaji (2005) adalah:

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau

melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya,

memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan

manajemen.”(p. 218).

Boynton, Johnson, Kell (2001) mendefinisikan pengendalian intern

sebagai sebuah proses, yang dibuat oleh jajaran direksi, pihak manajemen, dan

pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang dibuat untuk menyediakan

pertanggungjawaban atas hal-hal berikut : keandalan laporan keuangan,

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan

efisiensi operasi. (p. 325).

Berdasarkan pendapat Horngren et al. (2002, p. 267), pengendalian

internal merupakan rencana organisasi dan seluruh tindakan-tindakan yang

berhubungan yang diadopsi oleh suatu entitas untuk:

1. Mengamankan aset yang digunakan oleh suatu bisnis dalam operasi-

operasinya.

2. Mendorong kesetiaan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan.

3. Meningkatkan efisiensi operasional (memperoleh hasil terbaik pada biaya

terendah).

4. Memastikan catatan-catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.

Sedangkan menurut Jones dan Rama (2006), pengendalian internal

(internal control) merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan

Page 42: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

51

direksi entitas, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk

menyediakan kepastian yang layak dengan memperhatikan pencapaian tujuan

dalam kategori-kategori berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan

pelaporan keuangan; dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan hukum

yang dapat dipakai (applicable). (p. 103).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal

merupakan kebijakan, praktek, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu entitas

untuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan

kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku dari entitas

tersebut.

2.2.4.2 Komponen – Komponen Model Pengendalian Intern

Ada lima komponen model pengendalian intern yang dihasilkan oleh

Comitee of Sponsoring Organization (COSO) menurut Romney dan Steinbart

(2006), yaitu : (p. 196).

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment)

Inti dari semua organisasi adalah orangnya, yaitu sifat masing-masing

individu, termasuk integritas, nilai etika, dan kemampuan, serta lingkungan

yang dapat beroperasi. Itu adalah alat yang mengendalikan organisasi dan

merupakan dasar dari segala sesuatu dalam organisasi.

2. Aktivitas pengendalian (Control Activities)

Merupakan pengidentifikasian dan analisa oleh entitas atas resiko-resiko

relevan untuk pencapaian tujuan-tujuannya, yang membentuk dasar untuk

menentukan bagaimana resiko sebaiknya dikelola.

Page 43: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

52

3. Perhitungan risiko (Risk Assessment)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu dalam menjamin

bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

Merupakan identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam

suatu bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang-orang

mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (Monitoring)

Merupakan suatu proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian

internal pada suatu waktu. Suatu proses harus diawasi dan melakukan

perubahan bila diperlukan. Cara lainnya adalah sistem dapat bereaksi

dengan lebih dinamis, berubah sesuai dengan kondisi yang ada.

2.2.4.3 Tujuan Pengendalian Intern

Romney dan Steinbart (2006) menyatakan ada tujuh tujuan

pengendalian intern yang harus dicapai, yaitu: (p.192).

1. Mengamankan harta organisasi, termasuk mencegah atau mendeteksi hal-

hal seperti pencurian dan kerusakan.

2. Mengurus pencatatan dengan akurat yang menggambarkan harta organisasi.

3. Menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya

4. Menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

5. Meningkatkan efisiensi operasional termasuk memastikan penerimaan dan

pengeluaran kas yang terjadi telah diotorisasi oleh pihak manajemen.

6. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi.

Page 44: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

53

7. Mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Hall (2001), sistem pengendalian internal terdiri

dari kebijakan, praktek, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk

mencapai 4 (empat) tujuan umum, yaitu: (p. 138).

1. Untuk mengamankan aset organisasi.

2. Untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi dan catatan-catatan

akuntansi.

3. Untuk meningkatkan efisiensi operasi-operasi organisasi.

4. Untuk mengukur kepatuhan manajemen terhadap prosedur-prosedur dan

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Wilkinson et al. (2000), kebijakan dan prosedur

sistem pengendalian internal digunakan untuk mempertahankan informasi yang

akurat dan operasi yang handal. Pengendalian internal dimaksudkan untuk

mencapai tujuan tertentu dari organisasi yang dikategorikan menjadi tiga,

yaitu: (p. 235).

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.

2. Keandalan pelaporan keuangan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Page 45: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

54

2.2.5 Konsep Analisis dan Perancangan

Menurut McLeod (2001), analisis sistem merupakan penelitian atas sistem

yang telah ada dengan tujuan merancang sistem baru atau diperbaharui. Di dalam

tahap analisis sistem, seorang sistem analis terus bekerja sama dengan manajer, dan

komite pengarah SIM yang terlibat dalam titik-titik penting. (p. 190).

2.2.6 Analisis Sistem

Analisis sistem bertanggung jawab atas pengembangan perancangan umum

dari aplikasi sistem. Analisis sistem bekerja dengan para pengguna untuk

mendefinisikan kebutuhan informasi spesifik mereka. Kemudian, kebutuhan ini

dikomunikasikan kepada fungsi perancangan sistem. Berikut ini akan diuraikan

mengenai pengertian analisis sistem oleh beberapa ahli serta tahapan-tahapan dalam

analisis sistem.

2.2.6.1 Pengertian Analis Sistem

Berdasarkan pendapat Bodnar dan Hopwood (2001), analisis sistem

merupakan suatu tahapan dari pengembangan sistem yang bertanggung jawab

untuk pengembangan perancangan umum dari aplikasi sistem komputer untuk

menyelesaikan masalah-masalah para pengguna. (p. 484) Analisis sistem

dimulai setelah perencanaan sistem mengidentifikasikan subsistem-subsistem

untuk pengembangan. Tujuan utamanya adalah pemahaman sistem dan

masalah-masalah yang ada, pendeskripsian kebutuhan-kebutuhan informasi,

dan pembangunan prioritas-prioritas untuk sistem bekerja lebih jauh. (p. 497)

Page 46: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

55

Kemudian, Whitten, Bentley, Dittman (2004) berpendapat bahwa

analisis sistem merupakan pembelajaran dari sebuah problem domain bisnis

untuk merekomendasikan perbaikan-perbaikan dan menspesifikasikan

kebutuhan-kebutuhan bisnis dan prioritas-prioritas bagi suatu solusi. (p. 38).

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2006), analisis sistem

merupakan suatu pendekatan sistematis dan teliti bagi pembuatan keputusan,

dikarakteristikan melalui definisi komprehensif dari alternatif-alternatif yang

tersedia dan analisis mendalam dari tiap alternatif sebagai suatu dasar untuk

pemilihan alternatif terbaik. (p. 792).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis sistem merupakan

suatu tahapan dalam pengembangan sistem yang meliputi pembelajaran sistem

yang ada untuk merancang sistem baru yang lebih baik.

2.2.6.2 Tahapan Analisis Sistem

Berdasarkan pendapat Bodnar dan Hopwood (2001), tahapan dalam

analisis sistem adalah sebagai berikut (p. 500-504) :

1. Melakukan survei terhadap sistem yang sedang berjalan sekarang.

2. Mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan informasi.

3. Mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan sistem (system requirements).

4. Mengembangkan suatu laporan analisis sistem.

Page 47: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

56

2.2.7 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan setelah analisis sistem. Berikut ini

akan diuraikan mengenai pengertian perancangan sistem oleh beberapa ahli serta

tahapan-tahapan dalam perancangan sistem.

2.2.7.1 Pengertian Perancangan Sistem

Berdasarkan pendapat Bodnar dan Hopwood (2001), perancangan

sistem merupakan suatu tahapan dari pengembangan sistem yang

memperhatikan formulasi dari spesifikasi-spesifikasi terperinci atas sistem

yang diusulkan. (p. 484).

Menurut Whitten et al. (2004), perancangan sistem merupakan

spesifikasi atau konstruksi dari suatu solusi yang berbasis komputer dan teknis

bagi kebutuhan-kebutuhan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis

sistem.(p. 39) (Catatan: Rancangan mengambil bentuk dari sebuah working

prototype.)

Sedangkan, Romney dan Steinbart (2006) berpendapat bahwa

perancangan sistem merupakan proses persiapan spesifikasi-spesifikasi

terperinci untuk pengembangan sistem informasi yang baru. (p. 792).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem

merupakan suatu tahapan dari pengembangan sistem yang meliputi proses

persiapan spesifikasi-spesifikasi secara terperinci atas sistem yang diusulkan.

Page 48: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

57

2.2.7.2 Tahapan Perancangan Sistem

Berdasarkan pendapat Bodnar dan Hopwood (2001), tahapan dalam

perancangan sistem adalah sebagai berikut: (p. 511-515).

1. Mengevaluasi alternatif-alternatif perancangan.

2. Mempersiapkan spesifikasi-spesifikasi perancangan.

3. Mempersiapkan dan mengajukan spesifikasi-spesifikasi perancangan

sistem.

4. Perencanaan (blueprinting) proses kegiatan.

2.2.8 Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek

Berdasarkan pendapat Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen, dan Stage (2000),

metode analisis dan perancangan berorientasi objek menggunakan objects dan

classes sebagai konsep utama dan membangun empat prinsip-prinsip umum bagi

analisis dan perancangan: pemodelan konteks sistem, penekanan pada pertimbangan-

pertimbangan arsitektural, penggunaan kembali pola-pola yang memperlihatkan ide-

ide perancangan yang dibangun dengan baik, dan penyesuaian metode terhadap

setiap situasi pengembangan. (p. 3-4).

Metode analisis dan percancangan berorientasi objek (OOA&D) meliputi

empat perspektif melalui empat aktivitas-aktivitas utama yang diperlihatkan pada

Page 49: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

58

Gambar 2.6. Prioritas dan organisasi dari aktivitas-aktivitas utama OOA&D

bergantung pada situasi. (p. 14-15)

Gambar 2.6 Aktivitas Utama dan Hasil dari Analisis dan Perancangan Berorient asi Objek

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 15))

Notasi standar yang digunakan dalam OOA&D adalah UML (Unified

Modeling Language). UML hanya digunakan sebagai notasi dan bukan sebagai

metode dalam melakukan pemodelan (modeling). (p. 17).

Problem Domain Analysis 

Architectural Design 

Application Domain Analysis 

Specifications of Architecture 

Model 

Specifications of 

Components 

Requirements for Use 

Component Design 

Page 50: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

59

Berdasarkan pendapat Whitten et al. (2004), analisis dan perancangan

berorientasi objek merupakan sekumpulan perangkat dan teknik bagi pengembangan

sistem yang memanfaatkan teknologi-teknologi objek untuk membangun atau

mengkonstruksi sebuah sistem dan software-software yang bersangkutan.(p. 31).

2.2.8.1 Objects

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), Object merupakan

sebuah entitas dengan identitas, state, dan behavior. (p. 4).

Berdasarkan pendapat Whitten et al. (2004), object merupakan

enkapsulasi data (disebut properti) yang mendeskripsikan orang, tempat,

kejadian, atau benda yang mempunyai ciri tersendiri, dengan seluruh proses-

proses (disebut metode) yang memungkinkan untuk menggunakan atau

mengupdate data dan propertinya. (p. 109).

2.2.8.2 Prinsip-Prinsip Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), analisis dan

perancangan berorientasi objek membangun empat prinsip-prinsip analisis dan

perancangan yang umum sebagai berikut: (p. 6-12).

1. Pemodelan Konteks (Model the Context)

Konteks sistem dapat dilihat dari dua perspekif yang saling melengkapi

problem domain dan application domain. Kesuksesan sistem bergantung

pada seberapa baik problem domain dan application domain terhubung

secara bersama-sama ke dalam keseluruhan fungsi (functioning whole).

Page 51: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

60

2. Penekanan Arsitektur (Emphasize the Architecture)

Analisis dan perancangan berorientasi objek menekankan arsitektur sistem

sebagai sebuah tantangan utama, memfokuskan pada kemudahan

pemahaman, fleksibilitas, dan kegunaan sebagai kualitas perancangan yang

penting. Terdapat tiga komponen arsitektur dasar: model component,

function component, dan interface component.

3. Penggunaan Kembali Pola-Pola (Reuse Patterns)

Pembangunan pada ide-ide yang telah dibuat dengan baik dan komponen-

komponen yang telah teruji (pretested) memperbaiki kualitas sistem dan

produktivitas proses pengembangan.

4. Penyesuaian Metode (Tailor the Method)

Analisis dan perancangan berorientasi objek disesuaikan terhadap proyek

dan organisasi yang merefleksikan empat perspektif sentral pada suatu

sistem dan konteksnya, yaitu isi (contents) informasi dari sistem,

bagaimana sistem akan digunakan, sistem sebagai keseluruhan, dan

komponen-komponen dari sistem. Perspektif-perspektif tersebut terhubung

dengan aktivitas-aktivitas utama dari analisis dan perancangan berorientasi

objek, yaitu problem domain analysis, application domain analysis,

architectural design, dan component design, secara berturut-turut.

Page 52: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

61

2.2.9 System Definition

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), system definition merupakan

suatu deskripsi singkat dari sistem yang terkomputerisasi yang diperlihatkan dalam

bahasa natural. System definition seharusnya singkat dan tepat, dan berisikan

keputusan yang paling utama (fundamental) mengenai sistem. (p. 24).

Terdapat tiga subaktivitas yang harus dilakukan untuk membuat system

definition, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari situasi,

membuat dan mengevaluasi ide-ide untuk perancangan sistem, dan diakhiri dengan

memformulasikan dan mengevaluasi system definition sesuai dengan situasi yang

ada. System definition dihasilkan melalui iterasi pada tiga subaktivitas tersebut.

(p. 25).

2.2.9.1 FACTOR Criterion

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), FACTOR criterion

terdiri dari 6 elemen sebagai berikut: (p. 39-40).

1. Functionality: Fungsi-fungsi sistem yang mendukung tugas-tugas

application domain.

2. Application domain: Bagian-bagian dari sebuah organisasi yang

mengelola, mengawasi, atau mengendalikan problem domain.

3. Conditions: Kondisi-kondisi dimana sistem akan dikembangkan dan

digunakan.

4. Technology: Baik teknologi yang digunakan untuk mengembangkan

sistem dan teknologi dimana sistem akan berjalan.

Page 53: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

62

5. Objects: Objek-objek utama di dalam problem domain.

6. Responsibility: Keseluruhan tanggung jawab sistem dalam hubungan

dengan konteksnya.

2.2.9.2 Rich Picture

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), rich picture merupakan

sebuah gambaran informal yang mempresentasikan pemahaman ilustrator dari

suatu situasi. (p. 26). Dengan demikian, dapat digunakan untuk memfasilitasi

komunikasi di antara pemakai dalam sistem dan mendapatkan sebuah

gambaran dari situasi dengan cepat.

2.2.10 Problem Domain Analysis

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), problem domain merupakan

bagian dari suatu konteks yang dikelola, diawasi, atau dikendalikan oleh sebuah

sistem. (p. 6).

Problem domain analysis memfokuskan pada pertanyaan inti mengenai

informasi apa yang seharusnya berhubungan dengan sistem. Tujuan dari problem

domain analysis adalah untuk mengidentifikasi dan memodelkan suatu problem

domain. Model sendiri didefinisikan sebagai suatu deskripsi dari kelas-kelas

(classes), objek-objek (objects), struktur-struktur (structures), dan perilaku

(behavior) dalam suatu problem domain. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam

problem domain analysis adalah memodelkan dunia nyata karena pemakai (users) di

masa depan akan melihatnya, mendapatkan sebuah gambaran terlebih dahulu dan

Page 54: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

63

kemudian menyediakan rincian-rincian. Hasil dari problem domain analysis adalah

sebuah model yang bertalian secara logis (coherent) dari suatu problem domain.

(p. 45).

Problem domain analysis dibagi ke dalam tiga aktivitas sebagaimana

diperlihatkan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.7. Pertama, memilih objects, classes, dan

events yang akan menjadi elemen dari model problem domain. Kemudian,

membangun model dengan memfokuskan pada hubungan struktural di antara classes

dan objects yang telah dipilih. Terakhir, memfokuskan pada dynamic properties dari

objects. (p. 46).

Aktivitas Isi Konsep Class Objek dan event mana yang merupakan

bagian dari problem domain Class, objek, dan event

Structure Bagaimana class dan objek saling berkaitan satu sama lain secara konseptual

Generalization, aggregation, association, dan cluster

Behaviour Properti dinamik mana yang dimiliki objek

Event trace, behavioural pattern, dan attribute

Tabel 2.1 Aktivitas dalam Analisa Problem Domain

(Sumber : Mathiassen at al. (2000, p. 45))

Page 55: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

64

Gambar 2.7 Aktivitas-Aktivitas dalam Pemodelan Problem Domain

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 46))

2.2.10.1 Classes

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), Class merupakan

suatu deskripsi dari sekumpulan objek-objek yang berbagi struktur, pola

perilaku, dan atribut-atribut. (p. 53).

Sedangkan event merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang

terjadi seketika yang melibatkan satu atau lebih objek. (p. 51).

Untuk menjalankan aktivitas classes dapat dimulai dengan

mengidentifikasikan kandidat atau calon yang mungkin untuk classes dan

events dalam model Problem Domain. Setelah itu, evaluasi dan pilih secara

Behavior 

Structure 

System Definition 

Model 

Classes 

Page 56: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

65

kritis classes dan events yang benar-benar relevan dengan konteks sistem.

(p. 55).

Aktivitas classes menghasilkan suatu event table dengan classes

dan events yang berkaitan seperti terlihat pada Tabel 2.2. Dimensi horizontal

terdiri dari classes yang terpilih, dimensi vertikal terdiri dari events yang

terpilih, dan tanda cek mengindikasikan objects dari class yang terlibat dalam

event spesifik. Abstraksi, klasifikasi, dan seleksi merupakan tugas-tugas

utama dalam aktivitas class. Class merupakan kegiatan yang pertama

dilakukan di dalam problem domain analysis. (p. 49-50).

Class Events Customer Assistant Apprentice Appointment Plan

Reserved * * + * Cancelled * * + Treated * +

Employed + + Resigned + + Graduated +

Agreed * * * Tabel 2.2 Contoh Event Table untuk Sistem Hair Salon

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 100))

2.2.10.2 Structure

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), structure bertujuan

untuk mendeskripsikan hubungan struktural di antara classes dan objects

dalam problem domain. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam structure,

yaitu pembelajaran abstrak, hubungan statis di antara classes; pembelajaran

konkrit, hubungan dinamis di antara objects; pemodelan hanya hubungan-

Page 57: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

66

hubungan struktural yang diperlukan. Hasil dari structure berupa sebuah

class diagram dengan classes dan structures. (p. 69).

Konsep structure menurut Mathiassen (2000) bisa dibagi menjadi:

1. Class Structures

Class structures memperlihatkan hubungan-hubungan konseptual yang

statis di antara classes, terdiri dari:

a. Generalization

Generalisasi merupakan suatu kelas yang umum (kelas super) yang

mendeskripsikan sebuah grup dari kelas-kelas khusus (subkelas).

Pada Gambar 2.8 memperlihatkan contoh dari struktur generalisasi.

Gambar 2.8 Contoh Generalization Structure

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 73))

b. Cluster

Cluster merupakan sekumpulan dari classes yang berhubungan. Pada

Gambar 2.9 memperlihatkan contoh cluster structure pada suatu

automobile register.

Passenger Car 

Taxi  Private Car 

Page 58: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

67

Gambar 2.9 Contoh Cluster Structure

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 75))

2. Object Structures

Object structures menangkap hubungan-hubungan yang dinamis di antara

objects dalam problem domain, terdiri dari:

a. Aggregation

Aggregation merupakan suatu objek superior (keseluruhan) yang

terdiri dari sejumlah objek-objek inferior (bagian-bagian).  Pada

Gambar 2.10 memperlihatkan contoh dari struktur agregasi.

<<cluster>> 

Cars 

<<cluster>> 

People 

Car 

Engine  Passenger Car 

Cylinder  Taxi 

Owner 

Clerk 

Page 59: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

68

Gambar 2.10 Contoh Aggregation Structure

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p76))

Terdapat tiga tipe struktur agregasi, yaitu:

1) Whole-Part, dimana whole merupakan jumlah dari parts; jika

menambahkan atau menghilangkan salah satu part, berarti

mengubah keseluruhan secara mendasar (fundamental).

2) Container-Content, dimana whole merupakan wadah (container)

untuk parts; jika menambahkan atau menghilangkan salah satu

content, tidak akan mengubah properties dasar dari keseluruhan.

3) Union-Member, dimana whole merupakan sebuah gabungan

(union) dari members yang terorganisasi. Penambahan atau

pengurangan beberapa member tidak akan mengubah gabungan

Car 

Body  Engine  Wheel 

Cam Shaft  Cylinder 

4..* 

2..* 

1..* 

Page 60: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

69

secara mendasar. Terdapat batasan yang lebih rendah pada jumlah

members karena tidak mungkin sebuah union tanpa members.

b. Association

Association merupakan suatu hubungan yang berarti di antara

sejumlah objects.  Pada Gambar 2.11 memperlihatkan contoh dari

struktur asosiasi. Struktur asosiasi tersebut menunjukkan bahwa car

dimiliki oleh satu atau lebih person dan satu person memiliki nol

(tidak memiliki) atau lebih banyak car. (p. 71-79).

Gambar 2.11 Contoh Association Structure

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 77)

Hasil akhir dari aktivitas structure ini adalah class diagram

dengan class dan struktur – strukturnya.

2.2.10.3 Behaviour

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), aktivitas behavior

adalah aktivitas terakhir dalam problem domain analysis, bertujuan untuk

memodelkan apa yang terjadi (perilaku dinamis) dari suatu problem domain

sistem sepanjang waktu. Tugas utama dalam aktivitas ini adalah

menggambarkan pola perilaku (behavioral pattern) dan attribute dari setiap

Car  Person 0..*  1..* 

Page 61: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

70

class. Hasil dari aktivitas ini adalah sebuah pola perilaku (behavioral pattern)

dengan attributes untuk setiap class dalam suatu class diagram, yang dikenal

dengan state chart diagram, dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Contoh Statechart Diagram untuk Class Customer

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 90))

Event trace merupakan serangkaian events yang melibatkan sebuah

object yang spesifik. Behavioral pattern merupakan suatu deskripsi dari

event traces yang mungkin untuk seluruh objects dalam sebuah class.

Terdapat tiga notasi untuk behavioral pattern, yaitu:

1. Sequence: events muncul satu per satu secara berurutan. Notasinya: “+”.

2. Selection: pemilihan satu event dari sekumpulan event yang muncul.

Notasinya: “|”.

/ account opened 

(date) 

/ account closed 

(date) 

/ account withdrawn 

(date, amount) 

/ account deposited 

(date, amount) 

Open 

Page 62: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

71

3. Iteration: sebuah event muncul sebanyak nol atau berulang kali.

Notasinya: “*”.

Behavior dari sebuah class customer dapat dideskripsikan melalui

ekspresi yang teratur berikut ini:

/account opened + (/amount deposited | /amount withdrawn)* + /account

closed (p. 89-93).

Terdapat tiga bentuk behavior patterns dasar, yaitu:

1. The Stepwise Relation Pattern

The stepwise relation pattern digunakan ketika problem domain objects

tertentu terhubung pada elemen-elemen dari suatu hirarki dengan cara

bertahap atau berurutan.

2. The Stepwise Role Pattern

The stepwise role pattern mendeskripsikan interaksi di antara beberapa

objects dalam jangka waktu tertentu (over time), tetapi pola ini

memfokuskan pada dimensi horisontal pada suatu class diagram daripada

dimensi vertikal. Pola ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan

bagaimana behavior keseluruhan berubah karena bagian-bagiannya

menjadi aktif.

3. The Composite Pattern

The composite pattern menawarkan suatu cara untuk mendeskripsikan

penciptaan dan penghancuran dari suatu hirarki menggunakan struktur

Page 63: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

72

yang terperinci yang tidak diketahui pada saat pengembangan model.

(p. 102-105).

2.2.11 Application Domain Analysis

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), Application domain :

Organisasi yang mengadministrasi, memonitor, atau mengontrol sebuah problem

domain. (p. 6).

Tujuan dari application domain analysis adalah menentukan kebutuhan

fungsi ( functions) dan antarmuka (interfaces) sistem. Prinsip-prinsip yang digunakan

dalam application domain analysis adalah dengan menentukan application domain

dengan use cases dan mengkolaborasikan dengan para pemakai (users). (p. 115).

Aktivitas dari application domain analysis terdiri dari usage, functions, dan

interfaces sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.13. (p. 117).

Kegiatan Isi Konsep

Usage Bagaimana sistem berinteraksi dengan user dan dengan sistem lain dalam konteks?

Use case dan actor

Functions Bagaimana kemampuan sistem dalam memproses informasi?

Function

Interface Apa kebutuhan atau persyaratan dari interface sistem yang ditargetkan?

Interface, user interface, dan system interface

Tabel 2.3 Aktivitas dalam Application Domain Analysis

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 117))

Page 64: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

73

Gambar 2.13 Application Domain Analysis

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p117))

2.2.11.1 Usage

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), kegiatan use case

merupakan kegiatan pertama dalam analisis application domain. Tujuan dari

aktivitas usage adalah untuk menentukan bagaimana actors berinteraksi

dengan sebuah sistem. Actors merupakan sebuah abstraksi dari orang (users)

atau sistem-sistem lain yang berinteraksi dengan functions dari target system.

Use case merupakan sebuah pola atau abstraksi untuk berinteraksi dengan

sistem dan actors dalam application domain. Prinsip-prinsip yang digunakan

adalah dengan menentukan application domain dengan use cases,

mengevaluasi use case dalam kolaborasi dengan use cases, menilai

System Definition 

Requirements 

Usage 

Functions 

Interfaces 

Page 65: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

74

perubahan-perubahan sosial dalam application domain. Hasil dari aktivitas

usage ini adalah deskripsi dari seluruh use cases dan actors, yang

digambarkan dengan use case diagram pada Gambar 2.14 berikut.

 

Gambar 2.14 Use Case Diagram for The Automatic Payment System

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p122))

Page 66: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

75

Use case dapat digambarkan dengan menggunakan spesifikasi use

case dimana use case dijelaskan secara singkat, namun jelas dan dapat

disertai dengan keterangan objek sistem yang terlibat dan function dari use

case tersebut atau dengan diagram state chart karena use case adalah sebuah

fenomena yang dinamik.

Cara untuk mengidentifikasi actor adalah dengan mengetahui

alasan actor menggunakan sistem. Masing-masing actor memiliki alasan

yang berbeda untuk menggunakan sistem. Cara lainnya, yaitu dengan melihat

peran dari actor seperti yang dinyatakan oleh use case ketika actor tersebut

terlibat. Masing-masing actor memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap

actor akan berkorespondensi dengan kelas dalam problem domain yang

berbeda karena mereka memiliki pola behavioural objek yang berbeda-beda.

Actor dapat digambarkan dalam spesifikasi actor yang memiliki tiga bagian,

yaitu tujuan, karakteristik, dan contoh dari actor tersebut. Tujuan merupakan

peran dari actor dalam sistem target, sedangkan karakteristik

menggambarkan aspek-aspek yang penting dari actor.

Use case pattern yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan

menggambarkan use case terdiri dari:

1. The Procedural Pattern

The procedural use case pattern merupakan solusi umum untuk

memastikan bahwa seluruh peraturan-peraturan (rules) dijalankan

(observed).

Page 67: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

76

2. The Material Pattern

The material use case sesuai untuk situasi-situasi ketika tidak terdapat

peraturan-peraturan bisnis yang mengatur usage. Pola ini merupakan

sebuah use case dengan sedikit general states, yang berarti bahwa

kebanyakan tindakan-tindakan dapat dilaksanakan. (p. 119-134).

Sequence diagram menjelaskan tentang interaksi di antara beberapa

objek dalam jangka waktu tertentu. Sequence diagram melengkapi class

diagram, yang menjelaskan situasi yang umum dan statis. Sebuah sequence

diagram dapat mengumpulkan rincian situasi yang kompleks dan dinamis

yang melibatkan beberapa dari kebanyakan object yang digeneralisasikan

dari class pada class diagram. (p. 340).

Berdasarkan pendapat Whitten et al. (2004), Sequence diagram

memperlihatkan bagaimana objek-objek saling berinteraksi selama jangka

waktu tertentu secara terperinci. (p. 687). Sequence diagram membantu

analis untuk mengidentifikasi rincian dari aktivitas yang dibutuhkan untuk

menjalankan fungsi dari sebuah use case.

2.2.11.2 Functions

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000, p. 137-141),

function merupakan suatu fasilitas untuk pembuatan sebuah model yang

berguna bagi actors. Tujuan dari aktivitas function adalah untuk menentukan

kemampuan pemrosesan informasi dari sebuah sistem. Prinsip-prinsip yang

digunakan adalah dengan mengidentifikasikan seluruh functions, hanya

Page 68: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

77

menspesifikasikan functions yang kompleks, memeriksa (check) konsistensi

dengan use cases dan model. Function analysis terdiri dari tiga subaktivitas-

subaktivitas, yaitu menemukan functions, menspesifikasikan functions yang

kompleks, dan mengevaluasi secara kritis. Hasil dari aktivitas ini berupa

sebuah daftar yang lengkap dari functions dengan spesifikasi dari functions

yang kompleks. Daftar function harus lengkap, menyatakan kebutuhan

kolektif dari pelanggan dan aktor, serta harus konsisten dengan use case.

Terdapat empat tipe functions, yaitu:

1. Update functions

Diaktivasi oleh event dari problem domain dan menghasilkan suatu

perubahan dalam state dari model.

2. Signal functions

Diaktivasi oleh suatu perubahan pada state dari model dan menghasilkan

reaksi pada context; reaksi ini dapat berupa sebuah tampilan bagi actors

dalam application domain, atau sebuah intervensi petunjuk dalam

problem domain.

3. Read functions

Diaktivasi oleh kebutuhan akan informasi dalam suatu tugas kerja dari

actors dan menghasilkan sistem yang menampilkan bagian-bagian

relevan dari model.

4. Compute functions

Diaktivasi oleh kebutuhan akan informasi dalam suatu tugas kerja dari

actors dan terdiri dari perhitungan yang melibatkan informasi yang

Page 69: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

78

disediakan oleh actors atau model; hasilnya berupa sebuah tampilan dari

hasil perhitungan.

Cara untuk mengidentifikasikan function adalah dengan melihat

deskripsi problem domain yang ditampilkan oleh class dan event, dan

melihat deskripsi application domain yang ditampilkan dalam use case.

Class dapat menyebabkan munculnya function read dan update. Event

memungkinkan munculnya kebutuhan terhadap function update. Sementara

use case dapat menyebabkan munculnya semua jenis function. Hasil akhir

dari kegiatan functions adalah list of functions dengan spesifikasi atas

complex functions. Contoh function list dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Function Kompleksitas Tipe Make schedule Very complex Update Calculate schedule consequences Complex Signal Find working hours from previous period Medium Read Enter contents into schedule Complex Update Erase schedule Simple Update Query earlier schedules Medium Read Make appointment Medium Update Cancellation Simple Update Query possible appointments Complex Read Register treatment Simple Update Create customer Simple Update Query customer information Medium Read Employment Simple Update Retirement Simple Update Update apprentice information Simple Update

Tabel 2.4 Function List

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p145))

Page 70: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

79

2.2.11.3 Interfaces

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), interface adalah

bagian ketiga dalam application domain yang merupakan suatu fasilitas yang

membuat sebuah model dan fungsi-fungsi dari sistem tersedia bagi actor.

Tujuannya adalah untuk menentukan interfaces dari suatu sistem. Interface

menghubungkan sistem dengan semua aktor yang berhubungan dalam

konteks. Kualitas user interface ditentukan oleh kegunaan (usability)

interface tersebut bagi pengguna. Hasil dari aktivitas interface adalah sebuah

deskripsi elemen-elemen user interface dan system interface yang lengkap

dan kelengkapan menunjukkan pemenuhan kebutuhan pengguna. Hasil ini

dilengkapi dengan sebuah diagram navigasi (navigation diagram) yang

menyediakan suatu ringkasan dari elemen-elemen user interface dan

perubahan di antara elemen-elemen tersebut. (p. 151).

Terdapat dua macam interface, yaitu:

1. User Interface

Menghubungkan manusia (human actor) dengan sistem. Dalam

merancang user interface dibutuhkan umpan balik (feedback) dari

pengguna. Terdapat empat user interface pattern, yaitu: menu selection

(diperlihatkan sebagai daftar pilihan pada user interface), form filling

(pola klasik untuk entri data), command language (dibutuhkan daya ingat

user untuk mengoperasikan sistem), dan direct manipulation

(memungkinkan manipulasi langsung dengan representasi objects).

Page 71: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

80

2. System Interface

Menghubungkan sistem lain (system actor) dengan sistem yang sedang

dikembangkan. Sistem lain tersebut dapat berupa external devices

(misalnya sensor, switch, dll) dan sistem komputer yang kompleks

sehingga dibutuhkan suatu protokol komunikasi. Pada umumnya,

interface ini tidak digunakan untuk sistem administratif, tetapi lebih

sering digunakan untuk pengawasan dan pengendalian sistem. (p.154-

164).

Sebuah navigation diagram adalah sebuah jenis state chart diagram

yang spesial yang berfokus pada kedinamisan user interface secara

keseluruhan. Navigation diagram tidak terdapat di dalam UML. Sebuah

window merepresentasikan sebuah state dan state mempunyai nama dan

berisikan icon (sebuah window miniatur). State transition berkoresponden

pada sebuah switch di antara dua window. (p.344). Contoh Navigation

Diagram ditunjukkan dalam gambar 2.15

Gambar 2.15 Navigation Diagram

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p145))

Page 72: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

81

2.2.12 Architectural Design

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000, p. 173), tujuan dari

architectural design adalah untuk menstrukturisasi sebuah sistem yang

terkomputerisasi. Prinsip-prinsip yang digunakan adalah mendefinisikan dan

memprioritaskan criteria, menjembatani criter ia dengan technical platform,

mengevaluasi perancangan sejak awal. Hasil yang diperoleh berupa struktur bagi

komponen-komponen dan proses-proses sistem. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan

dalam architectural design diperlihatkan pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.16.

Aktivitas Isi Konsep

Criteria Apa kondisi dan kriteria untuk design? Criterion

Components Bagaimana sistem dibentuk menjadi komponen-komponen?

Component architecture dan komponen

Processes Bagaimana proses sistem didistribusikan dan dikoordinasikan?

Process architecture dan process

Tabel 2.5 Aktivitas dalam Architectural Design

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p176))

Gambar 2.16 Aktivitas-Aktivitas dalam Architectural Design (Sumber: Mathiassen et al. (2000, p176))

Architectural Specification 

Analysis 

Document 

Criteria 

Component Architecture 

Process Architecture 

Page 73: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

82

2.2.12.1 Criteria

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), tujuan dari criteria

adalah untuk mempersiapkan prioritas dari sebuah perancangan. Aktivitas ini

bertujuan untuk membuat perancangan (design). Hasil dari aktivitas ini

adalah sekumpulan criteria yang diprioritaskan. Suatu perancangan yang

baik harus memperhatikan criteria-criteria yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

(p. 178).

Sebuah perancangan yang baik memiliki tiga ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Tidak Memiliki Kelemahan Utama

Syarat ini menyebabkan adanya pendekatan pada evaluasi dari kualitas

berdasarkan review atau eksperimen dan membantu dalam menentukan

prioritas dari kriteria yang akan ditentukan dalam aktivitas perancangan.

2. Menyeimbangkan Beberapa Kriteria

Konflik yang sering terjadi antar kriteria menyebabkan penentuan kriteria

mana yang akan diutamakan dan bagaimana cara untuk

menyeimbangkannya dengan kriteria-kriteria yang lain bergantung pada

situasi sistem tertentu.

3. Usable, Flexible, dan Comprehensible

Kriteria-kriteria ini bersifat universal dan digunakan pada hampir setiap

proyek pengembangan sistem.

Page 74: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

83

Hasil akhir dari aktivitas ini adalah kumpulan kriteria.

Beberapa kriteria umum yang digunakan dalam kegiatan desain yang

berorientasi objek adalah seperti ditunjukkan dalam tabel 2.6:

Criteria Ukuran dari Usable Kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan konteks organisasi,

berhubungan dengan pekerjaan, dan teknis. Secure Tindakan pencegahan dalam menghadapi akses yang tidak

terotorisasi terhadap data dan fasilitas. Efficient Eksploitasi ekonomis dari fasilitas-fasilitas technical platform. Correct Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Reliable Pemenuhan ketepatan yang dibutuhkan dalam pengeksekusian atau

pelaksanaan fungsi. Maintainable Biaya untuk menemukan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan

sistem. Testable Biaya untuk memastikan bahwa sistem yang dibentuk dapat

melaksanakan fungsi yang diinginkan. Flexible Biaya untuk mengubah sistem yang dibentuk. Comprehensible Usaha yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman terhadap

sistem. Reusable Kemungkinan atau potensi untuk menggunakan bagian sistem

pada sistem lain yang berhubungan. Portable Biaya untuk memindahkan sistem ke technical platform yang lain. Interoperable Biaya untuk menggabungkan system ke sistem yang lain.

Tabel 2.6 Kriteria-Kriteria Umum bagi Kualitas Software

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p178))

2.2.12.2 Component Architecture

Menurut Mathiassen, et al. ( 2000 ) component architecture adalah

sebuah struktur sistem yang terdiri dari komponen – komponen yang saling

berhubungan. Component adalah sebuah kumpulan bagian – bagian

program yang merupakan satu kesatuan dan memiliki tanggung jawab yang

telah didefinisikan dengan baik.

Page 75: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

84

Terdapat beberapa pola umum yang dapat digunakan untuk

merancang suatu component architecture, yaitu:

1. The Layered Architecture Pattern

Arsitektur ini terdiri dari beberapa component yang dirancang sebagai

layers dan merupakan bentuk yang paling umum dalam software.

Rancangan dari setiap component menggambarkan tanggung jawabnya

masing-masing serta interface bagian atas maupun bagian bawah.

Interface bagian atas akan menggambarkan operasi yang tersedia untuk

layer di bawahnya. Pola ini diilustrasikan seperti pada Gambar 2.17

berikut.

Gambar 2.17 Layered Architecture Pattern (Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 193)

<<component>> 

Layeri+1 

<<component>> 

Layeri‐1 

<<component>> 

Layeri 

Upwards Interface 

Downwards Interface 

Page 76: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

85

2. The Generic Architecture Pattern

Pola ini digunakan untuk memperinci sistem dasar yang terdiri dari

interface, function, dan model components. Model komponen

mengandung model dari sistem object, yang dapat berupa layer yang

paling bawah, kemudian diikuti dengan layer sistem function, dan yang

paling atas merupakan component interface. Layer interface dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu user interface dan system interface. Pola ini

diilustrasikan seperti pada Gambar 2.18 berikut ini.

Page 77: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

86

Gambar 2.18 Generic Architecture Pattern

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 196)

 

<<component>> 

Interface 

<<component>> 

User Interface 

<<component>> 

System Interface 

 

<<component>> 

Technical Platform

<<component>> 

UIS 

<<component>> 

DBS 

<<component>> 

NS 

<<component>> 

Function 

<<component>> 

Model  

<<component>> 

Technical Platform 

Page 78: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

87

<<component>> 

Client1 

<<component>> 

Client2 

<<component>> 

Clientn 

<<component>> 

Server 

3. The Client-Server Architecture Pattern

Pola ini awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah distribusi

sistem di antara beberapa processor yang tersebar secara geografis.

Komponen dari arsitektur sebuah server dan beberapa clients. Server

memiliki sekumpulan operasi yang tersedia bagi client. Server

bertanggung jawab untuk menyediakan hal-hal yang umum bagi client-

nya, seperti database atau sumber daya lain yang bisa digunakan

bersama. Server menyediakan operasi bagi client melalui suatu jaringan.

Client bertanggung jawab untuk menyediakan interface lokal bagi para

user. Pola ini diilustrasikan seperti pada Gambar 2.19 berikut ini. (p. 197)

Gambar 2.19 Client-Server Architecture Pattern

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 197))

Page 79: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

88

Tabel 2.7 berikut memperlihatkan beberapa jenis distribusi dalam

arsitektur client-server berupa U (user), F (function), dan M (model).

Client Server Architecture U U + F + M Distributed Presentation U F + M Local Presentation U + F F + M Distributed Functionality U + F M Centralized Data U + F + M M Distributed Data

Tabel 2.7 Bentuk-Bentuk Distribusi pada Client-Server Architecture

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 200))

2.2.12.3 Process Architecture

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), arsitektur proses

adalah struktur dari eksekusi sistem yang terdiri dari proses-proses yang

saling tergantung. Untuk mengeksekusi atau menjalankan sebuah sistem

dibutuhkan processor. Sedangkan, external device adalah processor khusus

yang tidak dapat menjalankan program. Arsitektur proses harus dapat

memastikan bahwa sistem dapat dijalankan secara memuaskan dengan

menggunakan processor yang telah tersedia. Active object merupakan sebuah

objek yang telah ditugaskan atas suatu proses. Prinsip-prinsip yang

digunakan adalah fokus pada arsitektur tanpa adanya kemacetan

(bottlenecks), mendistribusikan components pada processors, dan

mengkoordinasikan sharing sumber daya dengan active objects. Hasil dari

aktivitas ini adalah deployment diagram yang menunjukkan processors

(equipment yang dapat mengeksekusi program) dengan program components

Page 80: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

89

(sebuah modul fisik dari kode program) dan active objects yang ditugaskan.

(p. 209).

Objek-objek yang terlibat dalam sistem berorientasi objek yang

berjalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu active object yang telah ditugaskan

sebuah proses dan aktif selama sistem dijalankan; dan program component

yang pasif selama eksekusi sistem, kecuali pada saat dipanggil sebagai

bagian dari eksekusi proses sampai eksekusi proses tersebut selesai

dijalankan. (p. 211-213).

Terdapat tiga pola distribusi dalam aktivitas perancangan process

architecture sebagai berikut:

1. The Centralized Pattern

Pada pola ini, semua data ditempatkan pada server dan client hanya

menangani user interface saja. Keseluruhan model dan semua fungsi

bergantung pada server, dan client hanya berperan seperti terminal. Pola

ini diilustrasikan seperti pada Gambar 2.20 berikut ini. (p. 215).

2. The Distributed Pattern

Pola ini merupakan kebalikan dari centralized pattern, yaitu semua data

didistribusikan kepada client dan server hanya diperlukan untuk

melakukan update model di antara clients. Pola ini diilustrasikan seperti

pada Gambar 2.21 berikut ini. (p. 217).

3. Decentralized pattern

Page 81: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

90

Pola ini merupakan gabungan dari kedua pola sebelumnya. Pada pola ini,

client mengimplementasikan model yang lokal, sedangkan server akan

memakai model common (umum). Dengan kata lain, client memiliki

data-nya sendiri sehingga hanya data yang bersifat umum yang terdapat

pada server. Pola ini diilustrasikan seperti pada Gambar 2.22 berikut ini.

(p. 218).

Page 82: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Deployment Diagram untuk Centralized Pattern

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 216))

: Client 

User 

Interface 

System 

Interface 

: Server 

User 

Interface 

System 

Interface 

Function 

Model 

More 

Clients 

Page 83: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Deployment Diagram untuk Distributed Pattern

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 217))

 

: Client 

: Server 

System 

Interface 

More 

Clients 

User 

Interface 

System 

Interface 

 

Function 

 

Model 

Page 84: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

93

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Deployment Diagram untuk Decentralized Pattern 

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 219))

More 

Clients 

: Client 

User 

Interface 

System 

Interface 

 

Function 

Model 

(Local) 

: Server 

User 

Interface 

System 

Interface 

 

Function 

Model 

(Common) 

Page 85: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

94

Deployment diagram menjelaskan tentang system configuration

dalam bentuk processor dan object yang di-attach pada processor. (p. 340). 

2.2.13 Component Design

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000, p231), perancangan

komponen bertujuan untuk menentukan implementasi kebutuhan dalam sebuah

kerangka kerja arsitektural. Prinsip-prinsip yang digunakan adalah memperhatikan

arsitektur komponen dan mengadaptasi rancangan-rancangan komponen terhadap

kemungkinan-kemungkinan teknis. Hasil dari aktivitas ini adalah suatu deskripsi dari

komponen-komponen sistem. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam component

design diperlihatkan pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.23.

Aktivitas Isi Konsep Model Component

Bagaimana suatu model digambarkan sebagai kelas dalam sebuah sistem?

Model component dan attribute

Function Component

Bagaimana function diimplementasikan? Function Component dan Operation

Connecting Component

Bagaimana komponen-komponen saling dihubungkan?

Component dan connection

Tabel 2.8 Aktivitas dalam Component Design

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p232)

Page 86: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

95

Gambar 2.23 Component Design

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p232)

2.2.13.1 Model Component

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), model component

merupakan suatu bagian dari sistem yang mengimplementasikan problem

domain. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengirimkan data sekarang

dan histories ke function, interface, dan terutama kepada pengguna (user) dan

sistem yang lain. Konsep utama dalam perancangan model component ini

adalah struktur. Hasil dari aktivitas ini berupa revisi class diagram seperti

yang ditunjukkan pada gambar 2.24 dari aktivitas analisis. Aktivitas revisi

biasanya terdiri dari aktivitas menambahkan class, atribut dan atau struktur

baru yang mewakili event. Bagi private event (event yang hanya melibatkan

satu object dari problem domain) yang terjadi secara berulang, maka event-

event tersebut direpresentasikan sebagai class baru; dihubungkan agregasi

Component Specification 

Architectural Specifications 

Design of Components 

Design of Component Connections 

Page 87: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

96

dengan class asal. Kemudian, atribut-atribut event diintegrasikan ke dalam

class baru tersebut. (p. 235-236).

Revisi class dapat terjadi pada:

1. Generalization, jika terdapat dua class dengan atribut yang sama, maka

dapat dibentuk class baru (revised class).

2. Association, jika terdapat hubungan many-to-many.

3. Embedded Iterations, yang merupakan embedded di dalam state chart

diagram. Misalnya, jika sebuah class terdapat state chart diagram yang

mempunyai tiga iterated events sehingga dapat dibentuk tiga class di

dalam perancangan model. (p. 243-246).

-Creditapproval-Creditapprovaldate-Name

Customer

-Fromdate-Address

Customer Address-Accountnumber-Accountstate-Opendate-Closedate

Account

-Transtype-Date-Amount

Transaction

1

1..*

1

1..*

10..*

 

Gambar 2.24 Revised Class Diagram

(Sumber: Mathiassen et al. (2000, p. 236))

Page 88: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

97

2.2.13.2 Function Component

Berdasarkan pendapat Mathiassen et al. (2000), function component

adalah bagian sistem yang mengimplementasikan kebutuhan fungsional.

Tujuannya adalah agar user interface dan komponen-komponen sistem

lainnya dapat mengakses model, yang perancangannya untuk menentukan

implementasi functions. Function component merupakan penghubung antara

model dan usage. Hasil dari aktivitas ini adalah class diagram dengan

operations dan spesifikasi dari operations yang kompleks. Subaktivitas dari

function component menghasilkan kumpulan operasi yang dapat

mengimplementasikan fungsi sistem seperti ditentukan dalam analysis

problem domain dan function list. (p. 251-252).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendesain functions

sebagai operations, yaitu mengidentifikasikan tipe utama dari functions

tersebut. Terdapat empat tipe functions, yaitu update, read, compute, dan

signal. (p. 255-260).

Patterns (pola) dapat membantu memilih functional design mana

yang dapat digunakan dari beberapa pilihan yang dapat membantu

merealisasikan functions sebagai kumpulan operations. Terdapat empat pola

sebagai berikut:

1. Model Class Placement

Pola ini menempatkan operation dalam model component class dan

berguna ketika sebuah operation mengakses hanya sebuah object tunggal

Page 89: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

98

(single) atau struktur aggregation yang sederhana. Pola ini juga dapat

digunakan ketika beberapa object terlibat, namun hanya jika tanggung

jawab operation tersebut dapat dengan jelas ditempatkan pada salah satu

dari model class.

2. Function Class Placement

Pola ini digunakan ketika tanggung jawab operation tidak dapat dengan

jelas ditempatkan dalam model class. Sebaliknya, satu atau lebih

functional-component class dapat digambarkan dengan menempatkan

operation yang merealisasikan function.

3. Strategy

Pola ini digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan operations yang

umum terenkapsulasi dan dapat dipertukarkan.

4. Active Function

Active signal function dapat direalisasikan sebagai operation yang secara

permanen aktif dan berkala memberikan sinyal kepada interface. Active

function ditempatkan sebagai active object dan performance-nya

tergantung dari keadaan (state) pada model component.

2.2.14 Internet

Menurut Andi (2003), Internet berasal dari kata interconnection networking

merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan

komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan

bertukar informasi. (p. 1).

Page 90: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

99

2.2.14.1 WWW (World-Wide-Web)

Menurut Andi (2003), WWW adalah aplikasi paling menarik di

internet dan seperti e-mail, aplikasi ini sangat penting dan banyak sekali

digunakan. Dari WWW ini kita bisa mendapatkan informasi tidak hanya

berupa teks tetapi juga gambar maupun multimedia.

WWW juga merupakan suatu sistem yang menciptakan pertukaran

data di internet dengan mudah dan efisien, yang terdiri dari dua bagian utama

yaitu web server dan web browser. (p. 36).

2.2.14.2 Server dan Web Server

Menurut Nugroho (2004), secara global server dapat diartikan

sebagai pusat dan difungsikan sebagai ”pelayan” yang berguna untuk

pengiriman data dan / atau penerimaan data serta mengatur pengiriman dan

penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung atau dengan

kata lain server berfungsi menyediakan pelayanan terhadap klien. (p5).

Sedangkan web server menurut Nugroho (2004) adalah sebuah

bentuk server yang khusus digunakan untuk menyimpan halaman website

atau homepage. Komputer dapat dikatakan sebagai web server jika komputer

tersebut memiliki suatu program server yang disebut Personal Web Server

(PWS). PWS ini difungsikan agar halaman web yang ada di dalam sebuah

komputer server dapat dipanggil oleh komputer klien.

2.2.14.3 Database

Menurut McLeod (2001, p258), database adalah suatu koleksi data

komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dengan suatu cara

yang memudahkan pengambilan kembali. Dua tujuan utama dari konsep

Page 91: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

100

database adalah meminimumkan pengulangan data dan mencapai

independensi data. Pengulangan data (data redundancy) atau duplikasi data,

artinya data yang sama disimpan dalam beberapa file. Sedangkan

independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam

struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data.

Independensi data dicapai dengan menempatkan spesifikasi data dalam table

dan kamus yang terpisah secara fisik dari program. Program mengacu pada

tabel untuk mengakses data. Perubahan pada struktur data hanya dilakukan

sekali, yaitu dalam tabel. Ketika perusahaan mengadopsi konsep database,

hirarki data menjadi:

1. Database

2. File

3. Catatan

4. Elemen Data

File-file tersendiri dapat tetap ada, mewakili komponen-komponen

utama dari database, namun organisasi fisik dari data tidak menghambat

pemakai. Tersedia berbagai cara untuk mengintegrasikan isi dari file-file

yang memiliki hubungan logis. Pemakai database dapat berupa orang atau

program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal dan

mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language. Query

adalah permintaan informasi dari database, dan query language adalah

bahasa khusus yang user friendly yang memungkinkan computer menjawab

query.

Page 92: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

101

2.2.14.4 Pengertian HTML

Menurut Hasyim (2003), Hypertext Markup Language merupakan

standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Yang bisa

dilakukan dengan HTML diantaranya yaitu : (p. 2).

1. Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.

2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari

seluruh dunia.

3. Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran

dan transaksi secara online.

4. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan juga java

applet dalam dokumen HTML.

2.2.14.5 Struktur Penulisan HTML

Menurut Hasyim (2003), dokumen HTML bisa dibagi menjadi tiga

bagian utama, yaitu : (p. 5-6).

1. HTML

Setiap dokumen HTML harus diawali dan ditutup dengan tag

HTML<HTML></HTML> tag HTML memberitahu browser bahwa

yang di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML.

2. HEAD

Bagian header dari dokumen HTML diapit oleh tag <HEAD></HEAD>.

Di dalam bagian ini biasanya dimuat tag TITLE yang menampilkan judul

dari halaman pada titlenya browser. Selain itu bookmark juga

menggunakan tag TITLE untuk memberi mark suatu website. Browser

menyimpan title sebagai bookmark dan juga untuk keperluan pencarian

Page 93: 12. BAB 2 - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-1-00018-AKSI Bab 2.pdf · 2.1.1 Definisi Partai Politik dan Keuangan Partai Politik ... Keuangan serta yang tidak berafiliasi

102

(searching) biasanya title digunakan sebagai keyword. Header juga

memuat tag META yang biasanya digunakan untuk menentukan

informasi tertentu mengenai dokumen HTML. Anda bisa menentukan

author name, keywords, dan lainnya pada tag META. Contoh

<METAhttp-equif=”Expires” content=”Thursday, 26 February 2009

20:30:40 GMT”>. Tag tersebut akan menciptakan informasi HTTP

Headers sebagai berikut : Expires : Thursday, 26 February 2009 20:30:40

GMT. Sehingga jika dokumen di cached, HTTP akan tahu kapan

dokumen tersebut harus mengupdate pada cache.

3. BODY

Tag ini berfungsi untuk menampilkan isi dari dokumen HTML itu

sendiri, baik berupa text, image, link dan semua yang ditampilkan pada

halaman web.