Slide 1

RPJMN 2015 2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan(Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015)Direktorat Tata Ruang dan PertanahanJakarta, 12 Maret 2015

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS1

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG23

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestikMenghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman ...Membuat pemerintah tidak absen: membangun tata kelola pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis,& terpercayaMenolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem & penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat & terpercayaMeningkatkan kualitas hidup manusia indonesiaMeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasionalMemperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial IndonesiaMelakukan revolusi karakter bangsaMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa ...147569832Bidang Tata Ruang dan PertanahanNawacita Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:Bidang Tata Ruang: 1, 2, 3, 7Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negaraMembuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercayaMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Bidang Pertanahan: 4, 54. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

3KERANGKA RPJMN 2015 2019 BIDANG TATA RUANG4Visi Misi dan Program Aksi Nawacita Masuk narasi 4ARAHAN RPJPN 2005 2025 BIDANG TATA RUANG5

Rencana Tata Ruang untuk mengurangi resiko bencanaPerencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruangPenataan Ruang sebagai Landasan Pembangunan BerkelanjutanMemasuki RPJPN tahap 3: Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang5TANTANGAN BIDANG TATA RUANG 2015-20196

Demografi (struktur demografi nasional dan provinsi, perubahan proporsi pertumbuhan)Kesenjangan antarwilayah (dominasi Jawa-Bali dan Sumatera yang masih tinggi)Kawasan Perkotaan (urbanisasi dan migrasi, penurunan daya dukung)Kawasan Perdesaan (penyediaan pangan nasional, defisit SDM dan lahan)Pemekaran Wilayah (pembentukan DOB tanpa mempertimbangkan sumberdaya dan keberlanjutan program)Lingkungan Hidup (penurunan kualitas lingkungan)Kebencanaan (risiko bencana dan integrasinya ke dalam RTR)Kelembagaan (koordinasi, sistem informasi, kualitas SDM, penyediaan data, PPNS)Pendanaan (insentif untuk penyelenggaraan penataan ruang, integrasi ke dalam rencana pembangunan)

6ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG TATA RUANG7ISU STRATEGISSASARANARAH KEBIJAKAN7STRATEGI BIDANG TATA RUANG TAHUN 2015 - 20198HYPERLINK menuju Indikator Output (target)1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis (hyperlink)2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang (hyperlink)3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang (hyperlink)4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur (hyperlink)

8STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG ... (1)Arah Kebijakan 1: Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis StrategiIndikator outputKelembagaanPenyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannyaTersusunnya peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan turunannyaKemen ATRKemenhanPenyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP-3-KTersusunnya regulasi turunan UU No. 27/2007KKPHarmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata RuangHarmonisnya peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata RuangKemen ATRKemenko PerekonomianKemenhukhamPenginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata RuangTersusunnya NSPK Bidang TR yang sudah mengakomodir kebijakan sektoralKemen ATR9STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (2)Arah Kebijakan 1: Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis StrategiIndikator outputKelembagaanPengintegrasian RTR dengan rencana pembangunanTersusunnya pedoman integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan rencana sektoralBappenasKemendagri

Tersusunnya mekanisme implementasi integrasi pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacu pada indikasi program rencana tata ruangBappenasKemendagri

10STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (1)Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan RuangStrategiIndikator outputKelembagaanOptimasi kinerja lembaga penyelenggara TRTersusunnya standarisasi lembaga penyelenggara TRKemendagriTerselenggaranya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi dan sertifikasi bagi penyusun RTRKemen ATRKemendagriMeningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang melalui Rakernas BKPRN, Raker Regional BKPRN, Rakornas BKPRD dan pelaksanaan pedoman mekanisme hubungan kerja BKPRN-BKPRDKemen ATRKemendagriPembentukan perangkat PPNS yang handalTersedianya jumlah PPNS yang memadaiKemen ATRTerlaksananya pedoman kerja PPNSKemen ATR1111STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (2)Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan RuangStrategiIndikator outputKelembagaanPeningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha

Terbentuknya forum masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruangKemen ATRKemendagriBappedaTerlaksananya kegiatan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usahaPenyusunan sistem informasi penataan ruangTersusunnya sistem informasi penataan ruang yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat dan DaerahKemen ATR1212STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (1)Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan RuangStrategiIndikator outputKelembagaanPeningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTRPenyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang, dan Perda RZWP3K beserta Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP3KKemen ATRKKPTersusunnya peraturan perundangan Rencana Tata Ruang Laut Nasional.Kemen ATRPeninjauan Kembali RTRWNKemen ATRMelaksanakan mekanisme persetujuan substansi /pemberian tanggapan RTR dan RZWP3K termasuk sertifikasi bagi tim persubKemen ATRKKPTersusunnya rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.KemendagriTerlaksananya pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunanKemen ATRKemendagriBappenas1313STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (2)Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan RuangStrategiIndikator outputKelembagaanPenyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTRTersusun dan diimplementasikannya peraturan zonasi sesuai standarKemen ATRTerlaksananya pembinaan kapasitas kelembagaan terkaitperaturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksiKemendagriPercepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhirTersedianya peta dasar skala 1:5000 dan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir sesuai kebutuhan

Kemen ATRBIGPeningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang Terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruangKemen ATRPemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di DaerahKemen ATRTerlaksananya evaluasi pemanfaatan ruangKemen ATR1414STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA RUANG... (7)15Arah Kebijakan 4: Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan RuangStrategiIndikator outputKelembagaanPelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang yang terukurTersusunnya penyusunan indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusatKemen ATRBappenasPemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk pemantauan dan evaluasiKemen ATRBappenasTerlaksananya evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah sesuai dengan pedoman yang telah disusunoleh Pemerintah Pusat.BappedaKERANGKA RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHANTUJUAN Pengelolaan Pertanahan Nasional : Kepastian Hukum Hak Atas TanahKesejahteraan Masyarakat Review Peraturan Perundangan Bidang PertanahanIsu StrategisArah KebijakanSasaran BidangStrategiKerangka PelaksanaanEvaluasi RPJMN 2010 - 2014Arahan RPJPN 2005 - 2025Visi Misi dan Program Aksi Nawacita 16ARAHAN RPJPN 2005-2025 BIDANG PERTANAHAN17Sumber : Lampiran UU No. 17 Tahun 2007, Hal 67-68MISI VMewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilanApabila kita mengutif arahan RPJPN 2005-2025 sebagaimana amanat UU No. 17 Tahun 2007 bidang pertanahan tercantum dalam Misi 5 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Beberapa substansi yang terkait dengan bidang pertanahan meliputi: Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif; Melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan.17ISU STRATEGIS, SASARAN, & ARAH KEBIJAKAN BID. PERTANAHAN18ISU STRATEGISSASARANARAH KEBIJAKAN18STRATEGI BIDANG PERTANAHAN TAHUN 2015 - 201919HYPERLINK menuju Indikator Output (target)1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif (hyperlink)2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat (hyperlink)3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (hyperlink)4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan (hyperlink)

19STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PERTANAHAN20Arah Kebijakan 1: Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifStrategiSasaran dan Target BidangKelembagaanPercepatan Cakupan Peta Dasar PertanahanMeliputi 80% dari luas wilayah darat nasional bukan hutan Kemen ATRBIGLAPANPercepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat Meliputi 70% dari luas wilayah nasionalKemen ATRKemen Keuangan

Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan pada Skala Pendaftaran Tanah (Kadastral 1:5000) yang terintegrasi dalam sistem pendaftaran tanah di BPNSepanjang 189.056,6 km

Kemen ATRKemen LH dan KehutananSosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayatSebanyak 34 provinsi dan 539 kab/kotaKemen ATRKemen DagriPemdaB. Percepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat (Memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada, dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan sasaran 70% dari target ideal sebesar 80% dari luas wilayah nasional)C. Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Pada Skala Pendaftaran Tanah (Kadastral 1:5000) yang terintegrasi dalam sistem pendaftaran tanah di BPN

20STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PERTANAHAN... (1)21Arah Kebijakan 2: Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat StrategiSasaran dan Target BidangKelembagaanPenyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi asetInventarisasai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta haKemen ATRIdentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta haKemen ATRKemen LH dan KehutananIdentifikasi tanah hak sedikitnya sebanyak 1 juta haKemen ATRIdentifikasi tanah masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria sebanyak 3,9 juta haKemen ATRSasaran Bidang ke 3: Identifikasi tanah hak (HGU yang akan habis masa berlaku, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, sedikitnya sebanyak 1 juta ha

21STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PERTANAHAN... (2)22Arah Kebijakan 2: Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat StrategiSasaran dan Target BidangKelembagaanB. Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi asetTerlaksanya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan dan;tanah hak (termasuk didalamnya tanah HGU yang akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar)Kemen ATRKemen LH dan KehutananTerlaksananya legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi - tanah transmigrasi yang belum dilegalisasikan dan;- legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agrariaKemen ATRPemdaSTRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PERTANAHAN23Arah Kebijakan 3: Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumStrategiSasaran dan Target BidangKelembagaanPembentukan instrumen kelembagaan khusus penyediaan tanah atau bank tanahPenyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan kelembagaan penyediaan tanahKemen ATRPembentukan Kelembagaan Bank TanahKemen ATRKemen KeuanganSTRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG PERTANAHAN24Arah Kebijakan 4: Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahanStrategiSasaran dan Target BidangKelembagaanPerbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang terencana Proporsi Juru Ukur mencapai 30% dari seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN;Termanfaatkannya TIK dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya di 34 kantor wilayah BPN dan 539 kantor pertanahan kab/kota

Kemen ATRKemen PAN-RBKemen KeuanganBKNPerbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang terencana (Memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada, dalam RPJMN 2005-2019 ditetapkan sasaran 30% dari target ideal sebesar 40% dari seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN)

24KELEMBAGAAN (STAKEHOLDERS) BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN25Kemenko PerekonomianKementerian PAN - RBBKNKementerian KeuanganLAPANKementerian Hukum dan HAMPemerintah Daerah/ BappedaKementerian PertanianKementerian Perindustrian- Direktorat TRP Bappenas bermitra dengan Kementerian ATR dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri- Terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan RPJMN Bidang Tata Ruang dan Pertanahan- Pemerintah Daerah/Bappeda25T E R I M A K A S I Htrp.or.idtataruangpertanahan.comtrp@bappenas.go.id(021) - 39266012626