Upload
vuongduong
View
224
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Universitas Indonesia
19
BAB 2
UMNO, PARTAI POLITIK YANG DOMINAN DI MALAYSIA
Terdapat beberapa definisi mengenai partai politik, salah satu diantaranya
adalah menurut R.H. Soltau, dimana baginya partai politik merupakan
sekelompok masyarakat yang terorganisir, bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih maupun bertujuan
menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum.47 Di Malaysia
sendiri, sistem partai politiknya menganut sistem multipartai, yang berarti
berdasarkan keanekaragaman dalam komposisi masyarakat, sehingga perbedaan
ras, agama, atau suku bangsa lebih bersifat primordial dalam satu wadah saja.48
Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar partai-partai
politik di Malaysia berdasarkan komposisi ras, beberapa contohnya seperti,
UMNO yang mewakili ras Melayu, MCA sebagai partai politik dari ras Cina, dan
MIC yang merupakan wadah aspirasi ras India. Dalam perpolitikan Malaysia,
UMNO merupakan partai yang dibentuk sejak 11 Mei 1946, dimana partai itu
dapat bertahan bahkan mendominasi panggung politik di negara tersebut hingga
kini, meski sempat dinyatakan sebagai organisasi yang tidak sah dan kemudian
berganti nama menjadi UMNO Baru.
Akan tetapi, UMNO bukanlah organisasi politik yang pertama kali berdiri
di Malaysia. Sebelum UMNO lahir, di Malaysia terdapat satu partai politik yang
didirikan lebih dahulu daripada UMNO yaitu, Parti49 Kebangsaan Melayu
Malaya (PKMM). Partai tersebut didirikan pada bulan Oktober 1945, dan para
pemimpinnya terdiri atas Mokhtaruddin Laso, Dahari Ali dan Dr. Burhanuddin
Al-Helmy, sementara itu penggagasnya adalah Ahmad Boestamam.
Pada tahun 1946 Dr. Burhanuddin Al-Helmy dilantik sebagai Presiden
PKMM. Tujuan dari PKMM sendiri berbeda dengan UMNO. PKMM lebih
cenderung agar Malaya bergabung dengan Indonesia dalam meraih
kemerdekaannya. Kemudian organisasi politik lainnya adalah ASAS 50, yang
47 R.H. Soltau, An Introduction to Politics, (London : Longmans, Green & Co., 1961), hlm. 199. 48 Disimpulkan dari Buku Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 1998), hlm. 169. 49 Parti dalam Bahasa Indonesia berarti partai.
19 Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
20
terdiri dari tokoh-tokoh sastra di Malaya seperti Asraf, Keris Mas, Tongkat
Warrant dan Masuri S.N.50 Pola perjuangan mereka melalui karya sastra dan
tulisan-tulisan di media massa. ASAS 50 juga memiliki tujuan yang sama dengan
PKMM, yaitu kemerdekaan tanah Melayu, kemudian bergabung dengan Indonesia
di bawah konsep “Melayu Raya”.
Organisasi politik yang juga berkembang kala itu adalah Hizbul Muslimin,
yang diketuai oleh Ustadz Abu Bakar Al-Baqir. Tujuan Hizbul Muslimin berbeda
dengan UMNO maupun PKMM, organisasi itu bertujuan untuk menjadikan
Malaya sebagai sebuah negara Islam. Dalam perkembangannya kemudian, Hizbul
Muslimin di tahun 1951 menjadi sebuah partai politik yang berbasiskan ras
Melayu dengan tujuan mendirikan negara Islam yang dikenal dengan nama Parti
Islam Se-Malaysia (PAS).51
UMNO sebagai partai politik yang awal pendiriannya untuk
memperjuangkan kemerdekaan Malaya, khususnya bagi kepentingan politik ras
Melayu dapat dikatakan berperan sangat penting dalam percaturan politik
Malaysia. Untuk mengukuhkan kedudukannya, UMNO kemudian melakukan
koalisi politik dengan MCA lalu MIC, dimana kemudian secara bertahap terdapat
partai-partai politik yang tergabung maupun pernah tergabung dengan koalisi
yang pada awalnya disebut Parti Perikatan, lalu dikemudian hari dikenal dengan
nama BN. Peran UMNO sendiri yang dominan dalam perpolitikan Malaysia tidak
terlepas dari peran para elit-elitnya pada masa itu, khususnya peran para
presidennya, seperti Dato’ Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak,
Tun Hussein Onn, hingga Mahathir Mohamad.
Berangkat dari hal tersebut, Bab II ini akan berisi mengenai UMNO
sebagai partai politik yang dominan di Malaysia. Bab II ini merupakan latar
belakang bagaimana UMNO melalui peran para presidennya dapat menjadi
sebuah struktur politik yang dominan di negara itu. Dalam Bab ini, akan terbagi
tiga sub-bab yang berisi, pertama terbentuknya UMNO, kedua, peran UMNO
dalam BN, ketiga, peran elit-elit politik dalam UMNO. Dari tiga sub-bab itu, akan
dilihat bagaimana UMNO dapat menjadi sebuah struktur politik yang dominan di
50 Lihat buku Malaysia Kita, (Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services, 2004),
hlm. 80. 51 Ibid.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
21
Malaysia melalui peran para presidennya dan terciptanya BN sebagai partai
politik koalisi di Malaysia yang merupakan sebuah kompromi politik antara
partai-partai politik di negara itu untuk menciptakan stabilitas politik dalam
pemerintahannya.
2.1 Terbentuknya UMNO
Pasca Perang Dunia (PD) II, pemerintah kolonial Inggris memiliki
keinginan untuk mengagas Malayan Union di Malaya. Pengagasan itu tercipta
dikarenakan adanya keinginan pemerintah kolonial Inggris untuk menjadikan
Malaya yang sebelumnya merupakan negara protektorat menjadi negara
koloninya, dimana pada masa tersebut, Malaya terdiri atas tiga pemerintahan,
yaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri
Melayu Tidak Bersekutu.52 Dengan adanya Malayan Union, pemerintah kolonial
Inggris ingin menyatukan seluruh pemerintahan yang terdapat di Malaya dalam
satu kesatuan.
Malayan Union sendiri dapat dikatakan, akan mengambil alih kekuasaan
para sultan di Tanah Melayu dan menempatkan mereka di bawah seorang
Gubernur Inggris yang berkuasa penuh bagi Tanah Melayu sehingga para sultan
tersebut hanya berfungsi sebagai simbol semata. Kemudian, dalam hal pemberian
kewarganegaraan menurut Jus Joli53 menjadikan ras selain Melayu yang
merupakan penduduk Malaya akan lebih mudah memperoleh
kewarganegaraannya.54
Ide pembentukan Malayan Union sangat ditentang oleh ras Melayu.
Penentangan itu menjadikan ras Melayu melakukan penyatuan perpaduan
sehingga pada 1946 terciptalah Gabungan Melayu Semenanjung yang dipimpin
oleh Dato’ Onn Jaafar. Pada 1-4 Maret 1946 dilangsungkan suatu kongres oleh 41
organisasi-organisasi ras Melayu di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur,
dimana kongres tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Kongres
52 Peter Church, Op. Cit., hlm. 89. 53 Jus Soli adalah hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat
kelahirannya. 54 James P. Ongkili, Nation Building in Malaysia 1946-1974, (Singapura: Oxford University Press,
1985), hlm. 113.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
22
Melayu SeMalaya yang diketuai oleh Dato’ Onn Jaafar untuk menentang Malayan
Union.55
Kongres Melayu SeMalaya bertujuan untuk menciptakan sebuah partai
politik yang dapat mewadahi ras Melayu dalam mempertahankan kedudukan
istimewanya di Malaya. Di tahun yang sama, Kongres Melayu SeMalaya telah
menjalin kerjasama dengan para sultan Melayu untuk memboikot pelantikan Sir
Edward Gent sebagai Gubernur Malayan Union. Pada pelantikan itu, tidak
satupun sultan Melayu yang hadir sebagai tanda penghormatan maupun
pengakuan terhadap seorang Gubernur Malayan Union. Hal ini telah memberikan
suatu sinyalemen yang keras bagi pemerintah kolonial Inggris bahwa ras Melayu
tidak setuju dengan pembentukan Malayan Union. Kemudian, usaha dari Kongres
Melayu SeMalaya untuk mendirikan suatu partai politik sebagai wadah bagi
kepentingan ras Melayu terwujud pada 11 Mei 1946 dengan berdirinya UMNO.56
Di dalam UMNO, partai politik tersebut dipimpin oleh seorang presiden.
Presiden UMNO memiliki seorang wakil yang disebut Timbalan Presiden
UMNO. Kemudian terdapat Naib Presiden UMNO yang berjumlah sebanyak tiga
orang. Sementara itu, Majlis Tertingginya (MT) dianggotai 27 orang.57
Setelah UMNO terbentuk, UMNO maupun sebagian besar ras Melayu
melakukan berbagai tekanan terhadap konsep Malayan Union. Pada 21 Januari
1948, Malayan Union dibubarkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu
(PTM). Meski dengan adanya PTM tidak serta-merta menghilangkan kekuasaan
pemerintah kolonial Inggris, namun peran para sultan tidak hanya sebagai simbol
semata seperti pada masa Malayan Union. Melalui PTM, sebuah undang-undang
negeri haruslah melalui persetujuan sultan terlebih dahulu dan undang-undang
negeri juga memiliki kuasa terhadap pengesahan undang-undang yang berkaitan
dengan Agama Islam serta adat istiadat ras Melayu.58
55 Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, Op. Cit., hlm. 55. 56 In-Won Hwang, Personalized Politics: The Malaysian State Under Mahathir, (Singapura:
Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hlm. 38. 57 Jumlah anggota MT sebanyak 27 orang, 20 orang dipilih dalam pemilihan UMNO, 7 orang
ditunjuk oleh Presiden UMNO. Selanjutnya dalam UMNO terdapat posisi Setiausaha Agung (yang berarti sekretaris jenderal dalam bahasa Indonesia) UMNO, Bendahara UMNO, Ketua Pemuda UMNO, Ketua Wanita UMNO, Ketua Cabang dan seterusnya. Mengenai struktur UMNO dan fungsi dari posisi-posisi elit yang terdapat dalam partai itu dapat dilihat pada lampiran.
58 Malaysia Kita, Op. Cit., hlm. 83-84.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
23
UMNO sebagai sebuah partai politik, telah berperan untuk menentang
Malayan Union, sehingga kemudian melahirkan PTM. Dengan demikian,
kedudukan istimewa ras Melayu telah dikembalikan dan prinsip Jus Joli tidak lagi
diberlakukan. Akan tetapi, meskipun Malayan Union dibubarkan, pemerintah
kolonial Inggris berhasil menyatukan negeri-negeri di Tanah Melayu menjadi satu
kesatuan pemerintahan, sehingga terdapat undang-undang kerakyatan yang
meliputi seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu yang tergabung dalam PTM.
Undang-undang tersebut mempermudah ras non-Melayu untuk memperoleh
kewarganegaraannya, meskipun undang-undang itu tidak lagi menganut prinsip
Jus Joli.
Perjanjian yang kemudian melahirkan PTM, memiliki tujuan untuk
menjadikan PTM mempunyai pemerintahannya sendiri untuk masa mendatang.
Melalui hal itu akan digagas penyelenggaraan dari pilihan raya, yang akan diatur
oleh Dewan PTM sebagai reperesentasi dari pemerintah kolonial Inggris. Dengan
demikian, melalui pilihan raya suatu kemerdekaan dari pemerintah kolonial
Inggris terhadap PTM sedang diperjuangkan oleh UMNO.
Pada 27 Agustus 1951 dalam pertemuan UMNO, Dato’ Onn Jaafar yang
merupakan Presiden UMNO mengusulkan agar PTM dapat meraih
kemerdekaannya, diperlukan suatu kerjasama yang konstruktif antara ras-ras di
Malaysia. Dari hal tersebut, ia menggagas agar UMNO membuka keanggotaannya
terhadap ras lain, sehingga UMNO tidak hanya merupakan partai politik yang
mengutamakan kepentingan ras Melayu semata, tetapi juga ras Cina dan India.
Usulan itu ditentang oleh sebagian besar anggota UMNO, sehingga Dato’ Onn
Jaafar harus mengundurkan diri dan kemudian mendirikan Independence of Malay
Party (IMP) pada 16 September 1951 bersama sebagian kecil anggota UMNO.59
Seiring dengan pengunduran diri Dato’ Onn Jaafar sebagai Presiden
UMNO, maka kedudukannya digantikan oleh Tunku Abdul Rahman yang
merupakan Timbalan Presiden UMNO pada saat itu. Kemudian di Januari 1952,
UMNO dan MCA menjalin sebuah koalisi politik yang disebut dengan nama Parti
Perikatan. Pembentukan Parti Perikatan dalam rangka menghadapi pilihan raya
59 Chamil Wariya, Naik…,Op. Cit., hlm. 8-9.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
24
kecil60 di Kuala Lumpur pada Februari 1952.61 Persetujuan antara UMNO dan
MCA dicapai melalui peran dari Dato’ Yahya Abdul Razak yang merupakan
Ketua Komite Pilihan Raya UMNO Kuala Lumpur dengan Tun Omar Ong Yoke
Lin sebagai Ketua Komite Perhubungan MCA Selangor. Persetujuan mereka
didukung oleh Tunku Abdul Rahman yang kemudian menjadi Presiden UMNO
serta Tan Cheng Lock yang juga kemudian menjadi Presiden MCA. Kesepakatan
yang terjalin antara dua partai politik itu adalah, MCA tidak akan berkompetisi di
wilayah UMNO, sebaliknya UMNO juga tidak akan berkompetisi di wilayah
MCA. Hasil dari jalinan Parti Perikatan berhasil memenangkan sembilan dari 12
kursi yang dipertandingkan.
Di tahun itu, partai lain yang berhasil meraih kursi adalah IMP62 sebanyak
dua kursi dan satu kursi lainnya diraih oleh seorang calon dari non-partai. IMP
yang berbeda dengan UMNO dalam target pemilihnya di masa itu juga telah
menjalin kerjasama dengan MIC yang merupakan partai berbasis ras India. Dalam
keanggotaan IMP, partai tersebut berisikan ras Melayu, Cina dan India untuk
meraih suara dari tiga ras utama di PTM. Seiring dengan kekalahannya dalam
pilihan raya kecil di Kuala Lumpur, maka sebagian besar anggotanya yang
merupakan ras Cina kemudian berpindah ke MCA.63 MIC sendiri kemudian
bergabung dengan Parti Perikatan pada tahun 1955.64
Melalui hasil yang dicapai pada pilihan raya kecil itu, UMNO dan MCA
kemudian bersepakat untuk menjadikan Parti Perikatan melanjutkan koalisinya di
tingkat nasional pada pilihan raya 1955. Target utama dari Parti Perikatan yaitu,
memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dan memenangi pilihan raya 1955.
Di tahun 1953, Parti Perikatan telah menjadi partai politik yang paling
berpengaruh di PTM. Partai itu membuat tuntutan kepada pemerintah kolonial
Inggris agar para anggota dewan dalam Dewan PTM dipilih melalui pilihan raya,
60 Pilihan raya kecil merupakan suatu pemilihan untuk memilih Dewan Undangan Negeri (DUN).
DUN berfungsi sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia. 61 Diperoleh dari buku Mohamed Rahmat, Barisan Nasional, “Balancing Communal Rights”,
(Kuala Lumpur : 59iCons & Catalyst Media Sdn Bhd, 2001), hlm. 8. 62 IMP merupakan partai yang didirikan oleh Dato’ Onn Jaafar yang juga merupakan tokoh pendiri
UMNO. Tidak seperti UMNO yang merupakan partai berbasis ras Melayu, IMP merupakan partai yang bersifat multiras secara keanggotaan dan target pemilihnya berdasarkan gabungan dari ras Melayu, Cina dan India.
63 Hng Hung Yong, Op.Cit. , hlm. 78. 64 Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, Op. Cit., hlm. 55.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
25
tidak melalui pengangkatan oleh pemerintah kolonial Inggris. Melalui hal itu,
maka para anggota Parti Perikatan berpeluang untuk menjadi anggota dewan
yang merumuskan undang-undang maupun menjalankan pemerintahan di PTM.
Parti Perikatan menuntut dua hal kepada pemerintah kolonial Inggris,
yaitu, pertama, dilangsungkannya pilihan raya selambat-lambatnya tahun 1954.
Kedua, anggota dewan yang terdapat di dalam Dewan PTM merupakan suara
mayoritas berdasarkan kemenangan dalam suatu pilihan raya. Tuntutan dari Parti
Perikatan dipenuhi oleh pemerintah kolonial Inggris pada 27 Juli 1953.65
Di 27 Juli 1955, pilihan raya yang pertama bagi PTM dilangsungkan.
Parti Perikatan yang terdiri atas koalisi UMNO, MCA dan MIC menempatkan
calon bagi kursi anggota dewan dari UMNO sebanyak 35 orang, MCA 15 orang
dan MIC dua orang. Partai-partai lain yang mengikuti pilihan raya ketika itu
diantaranya adalah PAS, Parti Buruh, Parti Negara66 dan Parti Progresif Rakyat
(PPP). Pada pilihan raya tersebut, Parti Perikatan berhasil meraih 51 dari 52
kursi yang diperebutkan, sedangkan satu kursi sisanya diraih oleh PAS.
Berdasarkan hasil pilihan raya, maka Parti Perikatan mendominasi suara
mayoritas di dewan sehingga dapat membentuk sebuah pemerintahan yang
dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.67
Setelah Parti Perikatan berhasil memenangi pilihan raya 1955, PTM telah
menjadi sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Meskipun
secara administratif negara itu masih berada di bawah Inggris, namun
pemerintahan yang berjalan melalui hasil yang dicapai pada pilihan raya, dengan
kata lain tidak lagi melalui pengangkatan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam
kampanyenya pada pilihan raya 1955, Parti Perikatan menjanjikan kemerdekaan
PTM dari pemerintah kolonial Ingggris dalam waktu empat tahun. Sebaliknya,
dalam waktu dua tahun, PTM berhasil meraih kemerdekaannnya.
Faktor utama PTM dapat meraih kemerdekaan lebih cepat daripada yang
mereka targetkan adalah terpenuhinya syarat dari pemerintah kolonial Inggris,
65 Malaysia Kita, Op. Cit., hlm. 82-83. 66 Parti Negara merupakan bentuk baru dari IMP. IMP yang tidak efektif dalam meraih suara
dibubarkan pada 1953 dikarenakan mayoritas anggotanya yang merupakan ras Cina telah berpindah ke MCA. Partai ini juga merupakan partai yang didirikan oleh Dato’ Onn Jaafar, dimana partai ini mengusung konsep yang berbeda dengan IMP, yaitu lebih mementingkan kepentingan ras Melayu.
67 Mohamed Rahmat, Op. Cit., hlm. 19.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
26
yaitu adanya perpaduan ras diantara mereka sendiri. Pemerintah kolonial Inggris
mengharuskan rakyat PTM bekerjasama dan bersatu padu dalam bidang politik.
Kemenangan Parti Perikatan telah menjadikan Inggris tidak memiliki alasan lain
untuk memberi kemerdekaan bagi PTM.68 Terlebih lagi, kemenangan besar Parti
Perikatan pada pilihan raya menunjukkan dukungan sebagian besar rakyat PTM
terhadap keinginan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris dengan
menjadikan Parti Perikatan sebagai representasi suara mereka.
Parti Perikatan juga menganut prinsip ekonomi pasar bebas dalam
menerapkan sistem ekonominya, khususnya terhadap kalangan asing yang
melakukan investasi maupun perdagangan di Tanah Melayu. Dengan demikian,
kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Inggris yang telah terdapat di Tanah
Melayu tetap dijamin oleh Parti Perikatan. Jaminan dari Parti Perikatan itu
merupakan kerjasama dan perjanjian tingkat lanjut untuk menjaga kepentingan
ekonomi pemerintah kolonial Inggris di Tanah Melayu.69
Setelah meraih kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, Parti Perikatan
menyiapkan pilihan raya yang pertama pasca kemerdekaannya dari pemerintah
kolonial Inggris. Pilihan raya yang akan dilangsungkan pada 1959, diawali
dengan pilihan raya kecil untuk memilih kepala pemerintahan daerah serta Dewan
Undangan Negeri (DUN). Pada pilihan raya kecil kala itu, partai-partai yang ikut
berkompetisi selain Parti Perikatan adalah PAS, Barisan Sosialis70, PPP, Parti
Negara dan Malayan Party. Sedangkan sebanyak 27 orang merupakan calon dari
non-partai.
Hasil secara keseluruhan pada pilihan raya kecil 1959, Parti Perikatan
hanya meraih 74 (UMNO 52, MCA 19 dan MIC tiga kursi) dari 104 kursi di
Dewan Rakyat. UMNO melalui Parti Perikatan kehilangan kursi kepada PAS di
wilayah basis ras Melayu dalam pilihan raya kecil di Kelantan dan Trengganu.71
Dalam pilihan raya kecil pada 18 Agustus 1959 tersebut, partai-partai
politik oposisi seperti PAS, Parti Negara, Barisan Sosialis dan PPP mampu
68 Vejai Balasubramaniam, Politik Nasionalisme dan Federalisme di Malaysia, (Selangor Darul
Ehsan : Fajar Bakti Sdn Bhd, 1998), hlm. 107. 69 Malaysia Kita, Op. Cit., hlm. 84. 70 Barisan Sosialis merupakan partai gabungan dari Parti Buruh yang pernah berkompetisi
sebelumnya pada pilihan raya 1955 dan Parti Rakyat. 71 Kemenangan PAS atas UMNO dikarenakan PAS mengedepankan bahwa kemerdekaan yang
telah diraih di tahun 1957 kurang mengutamakan kedaulatan Melayu.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
27
meraih suara yang lebih baik dibandingkan pilihan raya 1955. Di tahun itu, partai-
partai politik oposisi mampu memainkan peranannya dalam mengkampanyekan
kedudukan istimewa dari ras Melayu72 di PTM, hal ini terutama digunakan
sebagai kampanye dari PAS maupun Parti Negara. Di lain pihak, PPP dan
Barisan Sosialis khawatir jika kedudukan istimewa ras Melayu merupakan hal
yang utama, maka ras Cina akan semakin dikesampingkan di PTM. Masalah
kedudukan istimewa ras Melayu tersebut dimanfaatkan oleh PAS maupun Parti
Negara dengan mengatakan bahwa UMNO telah memberikan terlampau banyak
ruang bagi ras non-Melayu. PPP dan Barisan Sosialis sendiri menuduh MCA tidak
dapat memperjuangkan kepentingan ras non-Melayu, khususnya ras Cina dengan
menyatakan bahwa kebijakan masalah diutamakannya kedudukan istimewa ras
Melayu hanyalah menguntungkan ras Melayu semata.
Hal lain yang menguntungkan partai-partai politik oposisi, sebelum
dimulainya pilihan raya 1959 yaitu, dikarenakan adanya masalah internal dalam
Parti Perikatan. MCA menginginkan agar pembagian jumlah kursi yang
seharusnya dapat mereka raih ditingkatkan sesuai dengan argumen bahwa
sebanyak 36 persen pemilih merupakan ras Cina. Dengan demikian, dari 104 kursi
yang akan dipertandingkan, MCA berkeinginan untuk mendapat bagian sebanyak
40 kursi. Peningkatan jumlah kursi bagi MCA untuk pilihan raya 1959 tentunya
berbeda dengan hasil yang mereka raih pada pilihan raya sebelumnya, dimana
MCA hanya memperoleh 15 dari 51 kursi yang mampu diraih oleh Parti
Perikatan. Pada akhirnya kemudian disepakati bahwa pembagian kursi untuk
MCA sebanyak 31 kursi.73
Masalah internal dalam Parti Perikatan yang juga menguntungkan partai-
partai politik oposisi adalah, usulan MCA mengenai kebijakan untuk memasukkan
pendidikan ras Cina dalam manifesto Parti Perikatan.74 Usulan itu tentunya tidak
disetujui oleh Tunku Abdul Rahman yang merupakan Presiden UMNO, baginya
hal itu akan menghilangkan kepercayaan ras Melayu terhadap UMNO, yang
72 Kedudukan istimewa ras Melayu melingkupi peran sultan, penggunaan bahasa, pendidikan
hingga budaya Melayu di PTM dalam mempertahankan identitas ras Melayu. Untuk hal ini, ras Melayu memiliki kelebihan dibandingkan ras Cina maupun India. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik oposisi dalam kampanyenya pada pilihan raya 1959.
73 Hng Hung Yong, Op. Cit., hlm. 92. 74 R. S. Milne & Diane K. Mauzy, Op., Cit., hlm. 26 & 31.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
28
berpotensi untuk mengukuhkan PAS sebagai salah satu partai yang berbasiskan
ras Melayu. Usulan yang tidak disetujui tersebut mengakibatkan menurunnya
perolehan suara bagi MCA dari ras Cina dalam Parti Perikatan.
Pada bulan Mei 1959, terjadi kerusuhan ras di kepulauan Pangkor yang
terdapat di negara bagian Perak. Kerusuhan itu terjadi dikarenakan adanya
kesalah-pahaman kecil antara ras Cina dan Melayu pada tingkat pedesaan yang
telah menciptakan perasaan saling curiga antara ras dan memungkinkan potensi
meluasnya konflik di negara bagian itu. Konflik tersebut berhasil dicegah
dampaknya agar tidak meluas, namun informasi mengenai terjadinya kerusuhan
ras tersebut telah menyebar keluar dari wilayah terjadinya kerusuhan. Dengan
adanya informasi mengenai kerusuhan ras, terdapat kemungkinan adanya
pengaruh pada pilihan raya yang akan dilangsungkan bulan-bulan berikutnya.
Dalam hal ini, partai-partai politik di Malaysia yang mengedepankan unsur
memperjuangkan kepentingan ras masing-masing, tentunya akan meberikan
pengaruh kepada para pemilih dalam menentukan partai politik pilihannya.
Ketika pilihan raya diawali dengan pilihan raya kecil, dominasi Parti
Perikatan mulai berkurang. Di negara bagian Penang, Barisan Sosialis berhasil
memperoleh tujuh dari 24 kursi yang diperebutkan, sementara itu di negara bagian
Perak, PPP mampu meraih delapan dari 39 kursi yang dipertandingkan.75
Meskipun sebagian besar kursi sebetulnya berhasil direbut oleh Parti Perikatan,
tetapi hasil pilihan raya kecil di dua negara bagian itu telah memperlihatkan
beralihnya para pemilih ras Cina dari Parti Perikatan, dikarenakan Barisan
Sosialis dan PPP merupakan partai-partai politik oposisi yang berfokus pada
perolehan suara dari ras Cina. Partai-partai politik yang berbasiskan ras Cina itu
dapat memanfaatkan momentum kerusuhan ras di negara bagian Perak, sehingga
memberi kesan MCA sebagai partai politik yang tergabung dalam Parti Perikatan
kurang berpihak kepada kepentingan ras Cina. Hal tersebut dikarenakan MCA
bekerjasama dengan UMNO yang merupakan partai dari ras Melayu di Parti
Perikatan.
Sementara itu, di negara bagian Kelantan dan Trengganu, PAS dan Parti
Negara mendominasi perolehan kursi dibandingkan Parti Perikatan. Kedua partai
75 Hng Hung Yong, Op. Cit., hlm. 89.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
29
politik tersebut berhasil mendominasi perolehan kursi dengan memfokuskan
kampanyenya pada masalah kedudukan istimewa dari ras Melayu dan masalah
keagamaan. Di negara bagian Kelantan, PAS berhasil meraih 28 dari 30 kursi
yang diperebutkan, dimana sisanya diraih oleh Parti Perikatan. Sedangkan untuk
negara bagian Trengganu, PAS berhasil meraih 13 dari 24 kursi yang
dipertandingkan. Parti Perikatan sendiri hanya memperoleh tujuh kursi, di lain
pihak Parti Negara meraih empat kursi.76 Dengan adanya hasil perolehan kursi
yang didominasi oleh PAS tentunya menjadikan partai politik oposisi itu dapat
menjalankan pemerintahan pada kedua negara bagian yang dikuasainya sekaligus
mengakhiri dominasi Parti Perikatan dalam kedua negara bagian tersebut.
Dapat dikatakan pula pada pilihan raya tersebut Parti Perikatan mampu
mempertahankan dominasinya dalam membentuk pemerintahan dikarenakan tidak
terdapatnya koalisi konstruktif antara partai-partai oposisi sebagaimana yang
dilakukan oleh Parti Perikatan.77
Di tahun 1960, ancaman komunisme di sekitar wilayah Malaya
menjadikan Tunku Abdul Rahman kemudian mencari suatu penyelesaian serius
dengan menggabungkan Singapura, Sabah dan Sarawak ke dalam PTM, sehingga
kemudian lahirlah Malaysia pada 31 Agustus 1963.78
Pada tahap awal kelahiran Malaysia, Tunku Abdul Rahman sebagai PM
PTM dan Lee Kuan Yew sebagai PM Singapura menjalin suatu hubungan yang
baik untuk menciptakan stabilitas politik melalui pendirian Malaysia. Akan tetapi,
hubungan tersebut terganggu sejak perbedaan pandangan dalam mengatur
masalah keuangan antara Lee Kuan Yew yang juga merupakan Presiden People
Action Party (PAP) dengan Tun Tan Siew Win yang merupakan Menteri
Keuangan Malaysia dan Presiden MCA. PAP yang merupakan partai berdasarkan
ras Cina di Singapura secara tidak langsung juga menciptakan persaingan dengan
MCA sebagai partai berbasis ras Cina di Malaysia.
Dalam hal ini, Lee Kuan Yew melihat peluang bagi PAP untuk
memperbesar pengaruh serta kekuasaannya tidak hanya pada wilayah Singapura
76 Ibid., hlm. 89. 77 Disarikan dari buku Fauziah Shaffie & Ruslan Zainuddin, Sejarah Malaysia, (Selangor Darul
Ehsan: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2000), hlm. 474. 78 Diperoleh dari buku Paridah Abd. Samad, Tun Abdul Razak, A Phenomenon in Malaysian
Politics, (Kuala Lumpur : Affluent Master Sdn Bhd, 1998), hlm. 36.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
30
saja, namun juga wilayah Malaysia dikarenakan besarnya potensi suara dari ras
Cina yang dapat diraih PAP dalam perpolitikan di Malaysia. Sementara itu,
persaingan antara MCA dan PAP kurang diperhatikan oleh Tunku Abdul Rahman,
dengan anggapan bahwa PAP akan puas apabila diberi kendali penuh terhadap
Singapura.79 Persaingan untuk meraih suara ras Cina antara MCA dengan PAP
menemui momentumnya pada pilihan raya 1964. Pada momentum tersebut, PAP
berusaha untuk meraih suara dari ras Cina yang lebih banyak daripada yang dapat
diraih oleh MCA, tetapi MCA justru mendapat kursi sebanyak 27, dibandingkan
dengan PAP yang hanya mampu meraih satu kursi.
Pilihan raya di tahun itu juga memberikan peningkatan kursi bagi Parti
Perikatan, dengan meraih 89 dari 104 kursi yang diperebutkan. Peningkatan
jumlah kursi bagi Parti Perikatan dikarenakan isu konfrontasi dengan Indonesia.
Isu itu sangat berpengaruh terhadap dukungan bagi Parti Perikatan dari rakyat
Malaysia.80
Pasca kekalahan PAP pada pilihan raya 1964, Lee Kuan Yew menggagas
pembentukan satu partai oposisi koalisi terhadap Parti Perikatan dengan nama
Malaysia Solidarity Consultative Convention. Lee Kuan Yew juga
mengkampanyekan paham Malaysian Malaysia81 untuk mengkritik dominasi ras
Melayu dalam pemerintahan.82 Pernyataan Lee Kuan Yew tersebut menimbulkan
gejolak dalam perpolitikan Malaysia, terutama di wilayah Singapura. Melihat hal
itu, Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan bahwa ia tidak lagi memiliki
kekuasaan atas Singapura. Demi menjaga kestabilan politik dan hubungan baik
dengan Singapura, maka kebijakan yang diambil oleh Tunku Abdul Rahman
adalah memisahkan Singapura dari Malaysia pada 1965.83 Sedangkan Sabah dan
Sarawak tetap berada dalam Malaysia.
Seiring dengan keluarnya Singapura dari Malaysia, maka peran PAP yang
terdapat di Malaysia kemudian diteruskan oleh Democratic Action Party (DAP).
DAP dan Gerakan berfokus untuk meraih suara dari ras Cina dengan berkompetisi
79 Malaysia Kita, Op. Cit., hlm. 121. 80 Ibid. 81 Malaysian Malaysia adalah suatu kampanye politik yang menggagas adanya persamaan hak
dalam segala bidang bagi seluruh ras di Malaysia. 82 Lihat Lee Hock Guan, Political Parties and The Politics of Citizenship and Ethnicity in
Peninsular Malaysia, 1957-1968, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2001). 83 Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, Op. Cit., hlm. 77.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
31
terhadap MCA yang tergabung dalam Parti Perikatan. DAP dan Gerakan
mengkampanyekan persamaan terhadap semua ras di Malaysia, dengan kata lain
kedua partai ini mengkritik kebijakan Ketuanan Melayu yang dianggap lebih
menguntungkan ras Melayu dibandingkan ras lainnnya di Malaysia.84 PPP sendiri
yang juga bertujuan untuk meraih suara tidak hanya dari ras Cina, tetapi juga dari
ras India di Negara Bagian Perak, memiliki keinginan yang sama dengan DAP
maupun Gerakan. Ketiga partai politik ini kemudian sepakat untuk tidak saling
berkompetisi pada wilayah yang dianggap basis suara utama dari masing-masing
partai.85
Melalui kampanye adanya tujuan persamaan terhadap semua ras di
Malaysia serta adanya kesepakatan untuk tidak saling berkompetisi dalam wilayah
yang dianggap sebagai basis suara utama bagi masing-masing partai, maka pada
pilihan raya 1969, ketiga partai tersebut mampu membendung dominasi Parti
Perikatan dalam membentuk pemerintahan.
Dalam pilihan raya 1969, Parti Perikatan kehilangan banyak kursi kepada
partai-partai oposisi. Wilayah Selangor yang merupakan kawasan terpenting
dikarenakan terletaknya Kuala Lumpur sebagai ibu kota telah dikuasai oleh
kalangan oposisi diantaranya DAP, Gerakan maupun PPP.86 Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar kalangan pemilih yang berasal dari ras Cina tidak lagi
memilih MCA yang terdapat dalam Parti Perikatan.
Dengan hasil perolehan suara pilihan raya 10 Mei 1969, meski DAP
hanya mampu meraih 13 kursi, Gerakan delapan kursi, PPP empat kursi,
sedangkan Parti Perikatan mampu meraih 66 kursi, di lain pihak 12 kursi diraih
oleh PAS, namun hasil tersebut sangat berpengaruh terhadap dominasi Parti
Perikatan.87 Hal itu dikarenakan MCA telah banyak kehilangan suara dengan
berkompetisinya tiga partai politik yang memfokuskan perolehan suara dari ras
non Melayu, khususnya Cina. MCA hanya mampu meraih 13 kursi dari 27 kursi
yang mampu diraihnya pada pilihan raya 1964.88 Di pilihan raya kecil, DAP
mampu meraih 31 dari 57 kursi yang diikutinya, Gerakan meraih 26 dari 37 kursi
84 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 53. 85 Hng Hung Yong, Op. Cit., hlm. 100. 86 Ibid., hlm. 102. 87 R. K. Vasil, Ethnic Politics in Malaysia, (New Delhi: Radiant Publishers, 1980), hlm. 172. 88 Hng Hung Yong, Op. Cit., hlm. 102.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
32
yang diikutinya, dan PPP meraih 12 dari 16 kursi yang diikutinya. Sedangkan
MCA hanya mampu meraih 26 dari 80 kursi yang diikutinya.89 Dari hal itu dapat
dilihat bahwa mayoritas ras Cina sudah tidak lagi memberikan dukungannya
kepada Parti Perikatan, terutama terhadap MCA sebagai partai yang berbasis
suara dari ras Cina dalam partai koalisi tersebut.
Hasil dari pilihan raya 1969 menjadikan suatu euforia bagi ras Cina yang
menganggap ras Melayu sudah tidak lagi mendominasi perpolitikan di Malaysia.
Ras Cina pun melakukan pawai kemenangan di Kuala Lumpur, yang kemudian
dari pawai tersebut menciptakan kerusuhan ras antara ras Cina dengan ras Melayu
pada 13 Mei 1969. Kerusuhan tersebut meluas selain di sebagian besar wilayah
Kuala Lumpur, juga di sebagian besar wilayah Selangor. Perbandingan angka
korban jiwa antara ras non Melayu dengan Melayu adalah enam berbanding satu
orang.90
Peristiwa tersebut menjadikan Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri
sebagai PM maupun Presiden UMNO. Posisinya kemudian ditempati oleh Tun
Abdul Razak. Tun Abdul Razak menciptakan pemerintahan darurat yang disebut
Majlis Gerakan Negara (MAGERAN). MAGERAN terdiri dari para elit politik,
para birokrat pemerintahan, polisi dan tentara yang bertujuan untuk memulihkan
keadaan seperti semula.91 Melalui MAGERAN dilahirkan suatu Rukun Negara
yang berisi lima butir penting: Kepercayaan Kepada Tuhan, Kesetiaan Kepada
Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-Undang,
kemudian Kesopanan dan Kesusilaan. Kritikan terhadap dominasi ras Melayu
dalam pemerintahan dilarang untuk menjaga terulangnya kerusuhan ras yang
terjadi pada 13 Mei 1969.92
Melalui peran Tun Abdul Razak pula, Parti Perikatan diperluas koalisinya
tidak hanya berdasarkan partai koalisi yang berdasarkan unsur ras semata, dimana
kemudian Parti Perikatan berganti nama menjadi BN. Untuk memperoleh
legitimasi yang lebih kuat dalam menghasilkan parlemen yang dapat menjalankan
pemerintahan yang stabil, maka pada 1971, BN yang dipimpin oleh Tun Abdul
89 R. K. Vasil, Op. Cit., hlm. 174. 90 R. S. Milne & Diane K. Mauzy, Op. Cit., hlm. 79. 91 Mardiana Noordin & Hasnah Hussiin, Op. Cit., hlm. 176. 92 Malaysia Kita, Op. Cit., hlm. 124-125.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
33
Razak mampu meraih mayoritas kursi 2/3 di parlemen.93 Tidak hanya itu, BN juga
kemudian mampu menjadikan PAS, Gerakan, PPP, serta partai-partai politik
lainnya tergabung dalam koalisinya.
Partai-partai yang kemudian tergabung dengan BN selain UMNO, MCA
dan MIC adalah Gerakan, PAS, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), PPP,
Sarawak United People’s Party (SUPP) dan Sabah Alliance Party.94 Sedangkan
DAP sendiri tetap memposisikan dirinya di luar BN. Terdapatnya UMNO dan
PAS sebagai partai berdasarkan basis ras Melayu menjadikan suara ras Melayu
terbagi dua, sedangkan adanya MCA dan Gerakan juga menjadikan kedua partai
itu berbagi suara dari ras Cina. BN kemudian resmi menjadi partai politik yang
terdaftar pada 1 Juni 1974, dimana pada tahun yang sama di bulan Agustus pada
pilihan raya, BN mampu meraih 135 dari 154 kursi yang dipertandingkan.95
Dengan demikian, kerjasama politik yang pada awalnya dibangun melalui
koalisi antara UMNO dengan MCA dalam Parti Perikatan di tahun 1952,
kemudian pada akhirnya mampu diperluas bentuk kerjasamanya pada koalisi itu
dengan bertambahnya partai-partai politik dalam meraih suara dengan adanya BN
yang lahir pada 1974. Kelahiran BN juga berisikan partai-partai yang sebelumnya
merupakan partai-partai yang pernah berseberangan dengannya, seperti Gerakan,
PAS maupun PPP. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran UMNO sebagai
partai politik yang mampu mengkonsolidasikan partai-partai politik yang
sebelumnya berseberangan dengannya itu.
2. 2 Peran UMNO Dalam BN
Pada tahun kelahiran BN di 1974, dalam masa transformasinya yang
berasal dari Parti Perikatan, terdapat 9 partai politik yang tergabung di dalamnya.
Akan tetapi, partai selain UMNO yang juga memiliki peran penting adalah MCA
dan MIC. Dapat dikatakan pula, sebetulnya MCA lebih berperan daripada MIC,
dikarenakan MCA juga merupakan partai penggagas koalisi Parti Perikatan. Hal
lainnya, secara komposisi jumlah ras, ras Cina memiliki jumlah kedua terbesar
setelah ras Melayu, dimana ras India merupakan ras ketiga terbesar. Dalam
93 Ibid., hlm. 125. 94 Hng Hung Yong, Op.Cit. , hlm. 105. 95 Mohamed Rahmat, Op. Cit., hlm. 12-13.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
34
perpolitikan Malaysia sendiri, partai politiknya berdasarkan unsur dari masing-
masing ras, maka partai politik berdasarkan ras yang terbanyak jumlah
populasinya, mendominasi perpolitikan di Negara Malaysia. Dengan demikian,
peran UMNO dalam BN melalui kerjasama dengan MCA kemudian MIC
merupakan hal yang penting dalam jalinan koalisi politik di negara tersebut.
Peran utama UMNO dalam BN dicapai melalui persetujuan kerjasama
koalisi yang kemudian menempatkan UMNO sebagai partai politik utama pada
kerjasamanya dengan kesepakatan Ketuanan Melayu di dalamnya. Di masa
kemerdekaan PTM di tahun 1957 disepakati bahwa, PTM menjadi negara
berbagai ras dengan jaminan Ketuanan Melayu sebagai pemilik asal negara PTM
harus dipertahankan, meskipun tidak dalam bentuk mutlak.
Ketika itu, ras Melayu setuju untuk menerima ras non-Melayu yang
berstatus imigran menjadi warganegara PTM. Sebaliknya, para pemimpin ras non-
Melayu juga setuju untuk mendukung UMNO dalam menjunjung kedaulatan
sultan-sultan Melayu, mendaulatkan perlembagaan negara, bahasa Melayu, Islam
sebagai agama negara, serta beberapa hal lain yang menjadikan ras Melayu
memiliki hak istimewa, diantaranya: memperoleh kemudahan di bidang
pendidikan, kemudahan sebagai birokrat pemerintahan, kepolisian, angkatan
bersenjata kemudian langkah-langkah ekonomi lainnya untuk memperbaiki
kedudukan sosio-ekonomi ras Melayu.96 Segala keistimewaan bagi ras Melayu
tersebut kemudian diartikan sebagai Ketuanan Melayu.
Secara khusus, yang menjadi hak istimewa ras Melayu adalah
diutamakannya ras itu dalam pemberian beasiswa dan dalam hal birokrasi
pemerintahan, dimana perbandingan kuotanya adalah setiap 4 orang ras Melayu
berbanding dengan 1 orang dari ras non-Melayu.97
Berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh ras Melayu tersebut tidak
sepenuhnya bersifat mutlak dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pada
kenyataannya dalam kegiatan ekonomi, ras non-Melayu tidak dihalangi, maupun
disekat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ras Melayu memiliki akses yang
lebih menguntungkan dibandingkan ras lainnya.
96 Chamil Wariya, UMNO…Op.Cit., hlm. 149. 97 Dapat dilihat pula pada situs resmi UMNO, www.umno.org.my/sejarah.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
35
Dalam hal bahasa, meski bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi negara,
namun penggunaan bahasa lainnya tetap diizinkan. Sedangkan dalam hal agama,
kegiatan beribadah dari agama di luar Islam, tetap bebas untuk dianut dan
dijalankan peribadatannya sesuai dengan yang dianut oleh masing-masing ras
lainnya.98
Terlebih lagi, dengan masuknya ras non-Melayu sebagai warganegara
maka ras non-Melayu juga memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan
hak politiknya melalui pilihan raya. Karena konstitusi Malaysia memungkinkan
seorang ras non-Melayu untuk memimpin pemerintahan apabila seseorang
tersebut mampu terpilih sebagai pemimpin partai yang memperoleh suara
terbanyak dalam suatu pilihan raya. Akan tetapi, tidak dapat dikesampingkan pula
bahwa dalam BN yang merupakan partai politik dominan, UMNO merupakan
partai utama yang memimpin partai tersebut.99 Dengan demikian, UMNO sebagai
partai yang memimpin BN, secara otomatis juga mendominasi jalannya
pemerintahan.
UMNO dan MCA yang merupakan partai awal penggagas terbentuknya
Parti Perikatan yang kemudian bertranformasi menjadi BN, masing-masing
bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dari ras masing-masing melalui
pola kerjasama koalisi yang dibangunnya. Dalam doktrin UMNO di masa koalisi
dibangun pada tahun 1952, partai itu memiliki tujuan untuk melindungi dan
mempertahankan Ketuanan Melayu, mengembangkan agama serta penerapan
hukum Islam terhadap pemeluknya di wilayah Malaya serta menciptakan
kemajuan langkah-langkah ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi,
secara umum bagi warganegara Malaya dan secara khusus bagi ras Melayu.100
Sedangkan MCA sendiri memiliki pemahaman menjaga, memajukan dan
mempertahankan kepentingan dalam hal politik, sosial, pendidikan, kebudayaan 98 Chamil Wariya, UMNO…,Op.Cit., hlm. 150. 99 Dalam perpolitikan di Malaysia, ras Melayu yang merupakan ras utama, hanya memiliki dua
partai utama yang berdasarkan ras, yaitu UMNO dan PAS. Sedangkan ras Cina yang merupakan ras kedua terbesar di Malaysia memiliki beberapa partai yang berdasarkan ras, seperti MCA, Gerakan maupun DAP. Dapat dilihat bahwa kompetisi antara partai dari ras Cina lebih tinggi jika dibandingkan dengan kompetisi antara partai dari ras Melayu. Hal itu dikarenakan populasi mereka yang tidak sebesar ras Melayu, namun jumlah partai yang berusaha meraih pemilih dari ras Cina sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah partai dari ras Melayu.
100 Diterjemahkan dan dikutip dari Undang-Undang Tubuh, United Malays National Organization, 16 dan 17 April 1960, hlm. 1-2.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
36
dan hal lainnya bagi para anggotanya dengan tetap berpegang pada konstitusi,
membantu suatu penyelesaian politik yang berdampak terhadap para anggotanya
secara keseluruhan dan melestarikan penggunaan bahasa Cina.101
Dapat dilihat bahwa kedua doktrin dari UMNO maupun MCA memiliki
tujuan sebagai sarana kepentingan bagi ras masing-masing dalam
memperjuangkan agendanya. Pada titik inilah kemudian peran UMNO dalam BN
menjadi dominan dikarenakan faktor jumlah ras Melayu yang lebih besar daripada
ras lainnya serta kesepakatan yang dicapai sebelumnya dalam koalisi dengan
adanya Ketuanan Melayu.
Di dalam struktur BN sendiri, UMNO menempati tempat khusus dengan
adanya posisi strategis bagi Presiden maupun Timbalan Presiden UMNO di
dalamnya. Pada struktur itu, walaupun presiden BN dipilih oleh Dewan Tertinggi
BN, namun selalu diisi oleh Presiden UMNO. Sedangkan untuk posisi Timbalan
presiden BN yang merupakan perwakilan yang dipilih oleh anggota dari masing-
masing partai dalam BN, berisikan Presiden dari masing-masing partai yang
tergabung di BN, kecuali UMNO. Posisi Presiden BN yang diisi oleh Presiden
UMNO menjadikan Timbalan Presiden UMNO berada pada posisi yang sejajar
dengan para presiden partai yang tergabung di BN sebagai Timbalan Presiden
BN.102 Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedudukan para presiden partai lain
yang tergabung di BN berada di bawah Presiden UMNO.
Peran UMNO yang menentukan berjalannya pemerintahan di Malaysia
dikarenakan Presiden UMNO sebagai presiden dari partai politik yang merupakan
pemenang pilihan raya ataupun yang meraih suara terbanyak pada parlemen,
dalam hal ini BN yang sebelumnya merupakan Parti Perikatan. Dengan itu,
menjadikan Presiden UMNO merupakan PM Malaysia yang juga berarti,
seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
Bagi sebagian besar ras Melayu yang direpresentasikan oleh UMNO
dalam perpolitikan di Malaysia, merupakan suatu hal yang utama untuk
menjalankan administrasi dan pemerintahan sebagai alat pengontrol dominasi ras
101 Diterjemahkan dan dikutip dari Constitution of The Malaysian Chinese Association,
12 November 1963, hlm. 2-3. 102 Untuk lebih lengkapnya mengenai struktur BN dapat dilihat dalam buku Mohamed Rahmat,
Op.Cit., hlm 42-44.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
37
non-Melayu, khususnya ras Cina yang mendominasi aspek ekonomi dan
perdagangan. Dari hal tersebut diharapkan ras Melayu mampu mensejajarkan
perekonomiannya dengan ras Cina melalui kontrol di bidang politik, sehingga
stabilitas politik dan ekonomi di Malaysia dapat berjalan dengan baik.103
Melalui peran PM Malaysia yang merupakan Presiden UMNO sekaligus
juga merupakan Presiden BN, maka PM Malaysia membentuk kabinetnya dengan
adanya hak prerogatif dengan mempertimbangkan informasi dari partai-partai
yang tergabung dalam BN. Seorang PM yang merupakan Presiden UMNO
tersebut membentuk kabinetnya secara mayoritas dengan memilih perwakilan-
perwakilan dari UMNO dengan tetap memilih perwakilan-perwakilan dari partai
lain yang tergabung dalam BN, namun tidak sebanding dengan perwakilan dari
UMNO. Sementara itu, untuk posisi Timbalan PM lebih sering diisi oleh
Timbalan Presiden UMNO pula. Kesepakatan ini telah berjalan dan disepakati
oleh partai-partai yang tergabung dalam BN. Dari hal itu dapat dikatakan bahwa
peran UMNO dalam pemerintahan sangat besar dikarenakan adanya kesepakatan
bagi ras Melayu untuk mengatur pemerintahan.
Dengan adanya peran yang besar dari UMNO dalam pemerintahan, maka
peristiwa-peristiwa politik dalam UMNO ikut berpengaruh terhadap stabilitas
politik di Malaysia secara keseluruhan, terutama terhadap BN sebagai partai
politik koalisi dimana UMNO merupakan partai utamanya. Terbentuknya BN
setelah adanya peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadikan Tunku Abdul Rahman
mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO dan digantikan oleh Tun Abdul
Razak. Sejak diambilalih oleh Tun Abdul Razak, maka koalisi yang sebelumnya
merupakan Parti Perikatan diperluas kerjasamanya menjadi BN, sehingga partai-
partai politik yang tergabung di dalamnya menjadi 9 partai pada masa awal
berdirinya.
Keefektifan BN sebagai partai politik koalisi melalui peran dari Tun Abdul
Razak langsung diuji pada pilihan raya di tahun 1974. Pada pilihan raya ketika
itu, melalui peran Tun Abdul Razak sebagai pengagas kerjasama BN, partai
koalisi tersebut mampu meraih 135 dari 154 kursi yang diperebutkan untuk
103 R. K. Vasil, Politics In A Plural Society, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971),
hlm. 5.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
38
parlemen (104 di wilayah Semenanjung Malaysia, 16 di Sabah dan 15 di
Sarawak), atau sebanyak 87 persen kursi berhasil diraih oleh BN.104
Dominasi BN melalui Tun Abdul Razak sebagai Presiden UMNO telah
menjadikan partai politik oposisi tidak mampu meraih suara yang baik.105
Keseluruhan wilayah di Semenanjung Malaysia dikuasai oleh BN, terutama pada
wilayah Kelantan, Perlis maupun Pahang tidak terdapat satu kursipun bagi partai
politik oposisi.106
Kerjasama koalisi BN terbukti efektif hingga kemudian BN kembali
mampu meraih perolehan kursi sebanyak 4/5 untuk parlemen pada pilihan raya
1978, walaupun PAS memutuskan diri tidak lagi bergabung dengan BN.107
Dengan adanya BN, maka partai-partai politik yang tergabung di dalamnya
merupakan reperesentasi dari beragam ras, suku dan agama di Malaysia.108
Terbentuknya BN dapat dikatakan setelah terjadinya peristiwa 13 Mei
1969. Kerusuhan ras yang terjadi pada masa tersebut lebih dikarenakan adanya
ketimpangan distribusi ekonomi antara ras Melayu dengan ras Cina. Melalui hal
itu, sejak diciptakannya Rukun Negara, maka Tun Abdul Razak menggagas suatu
Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk mendekatkan jarak pemisah secara ekonomi
antara ras Melayu dengan ras Cina. DEB dihasilkan untuk lebih membantu segala
ras di Malaysia, terutama ras Melayu secara ekonomi dengan mengurangi bagian
investasi asing sehingga distribusi ekonomi yang berjalan lebih berorientasi lokal.
Agar DEB dapat tercapai, maka melalui BN, UMNO yang mendominasi
pemerintahan menjalankan kebijakannya. Target yang ingin dicapai oleh DEB
adalah, peningkatan terhadap kontrol dari ras Melayu dalam hal ekonomi yang
hanya berjumlah 1,9 persen pada tahun 1970 menjadi paling tidak 30 persen di 20
tahun berikutnya. Sedangkan untuk ras non-Melayu sendiri, khususnya ras Cina
104 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 122. 105 Pada pilihan raya tahun itu partai-partai politik oposisi yang ikut berkompetisi selain DAP
diantaranya adalah Malaysian People’s Socialist Party (PSRM), Kesatuan Insaf Tanah Air (KITA) dan Party of Social Justice (PEKEMAS).
106 Far Eastern Economic Review, 26 Januari, 1976. 107 PAS tidak lagi tergabung dengan BN dikarenakan PAS merupakan partai yang meraih suara
dari ras Melayu, tentunya hal ini serupa dengan UMNO. UMNO yang merupakan partai utama dalam BN menjadikan kedua partai tersebut justru meraih suara dari ras yang sama sehingga di dalam BN yang terjadi adalah kompetisi diantaranya. Hal lain yang mendasari kemunduran PAS adalah, UMNO dianggap terlampau mendominasi pembagian kursi, khususnya untuk kabinet yang dibentuk oleh PM.
108 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 124.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
39
telah mengontrol 37,4 persen dan diharapkan naik menjadi paling tidak 40 persen,
dimana untuk investor asing dicanangkan turun dari 60 persen menjadi 30
persen.109
Dengan adanya DEB melalui peran Tun Abdul Razak sebagai Presiden
UMNO serta UMNO yang bekerja sebagai mesin pemerintahan dengan
menggunakan BN untuk mengawal kebijakannya, dapat dilihat bahwa peran
UMNO dalam BN sangat besar dalam menentukan tidak hanya yang berkaitan
dengan stabilitas politik, tetapi juga stabilitas ekonomi. UMNO sebagai suatu
struktur politik telah memainkan peran utamanya, terutama dengan adanya posisi
Presiden UMNO sebagai Presiden BN sehingga dapat dikatakan meski BN
merupakan partai koalisi, namun UMNO merupakan partai utama yang
menjalankan pemerintahan di dalam tubuh BN itu sendiri, dengan kata lain setiap
kebijakan yang dihasilkan oleh BN merupakan representasi dari UMNO sebagai
partai yang dominan.
2. 3 Peran Elit Politik Dalam UMNO
UMNO yang merupakan struktur politik di Malaysia memiliki suatu
tradisi politik dalam suksesi kepemimpinannya.110 Dalam hal ini, peran elit politik
sangat dominan dalam suksesi kepemimpinan di UMNO, terutama peran dari
Presiden UMNO maupun Timbalan Presiden yang menggantikan posisi
presidennya tersebut. UMNO yang pada awalnya dipimpin oleh Dato’ Onn Jaafar,
kemudian digantikan oleh Timbalannya yaitu Tunku Abdul Rahman. Pergantian
tersebut setelah adanya pengunduran diri Dato’ Onn Jaafar dari kepemimpinan
UMNO.
Pada 27 Agustus 1951 dalam pertemuan UMNO, Dato’ Onn Jaafar yang
merupakan Presiden UMNO mengusulkan agar PTM dapat meraih
kemerdekaannya, diperlukan suatu kerjasama yang konstruktif antara ras-ras di
109 Hng Hung Yong, Op.Cit., hlm. 111. 110 Suksesi kepemimpinan secara luas merupakan cara dimana kekuasaan (kekuatan) politik
diwariskan, atau ditransfer, dari suatu individu, pemerintahan atau rezim ke individu, pemerintahan atau rezim lainnya. Dalam pengertian sempit, suksesi kepemimpinan merujuk pada cara dimana berbagai rencana rapi dibuat untuk melakukan transfer kekuasaan sedemikian rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara dan tak terelakkan, dapat dikendalikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai suksesi kepemimpinan dapat dilihat di buku Peter Calvert, Proses Suksesi Politik, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995).
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
40
Malaysia. Dari hal tersebut, ia menggagas agar UMNO membuka keanggotaannya
terhadap ras lain, sehingga UMNO tidak hanya merupakan partai politik yang
mengutamakan kepentingan ras Melayu semata, tetapi juga ras Cina dan India.
Usulan itu ditentang oleh sebagian besar anggota UMNO, sehingga Dato’ Onn
Jaafar harus mengundurkan diri dan kemudian mendirikan IMP pada 16
September 1951 bersama sebagian kecil anggota UMNO.111
Demikian juga pada masa Tunku Abdul Rahman sebagai Presiden UMNO,
Tun Abdul Razak merupakan Timbalan Presidennya. Tunku Abdul Rahman yang
merupakan penggagas kerjasama awal koalisi antara UMNO dengan MCA,
kemudian MIC melalui Parti Perikatan telah membuktikan pada masanya bahwa
partai yang mampu mempertahankan unsur dari ras masing-masing terbukti lebih
efektif dalam meraih suara dengan tetap mempertahankan identitasnya sendiri-
sendiri. Karena adanya peristiwa 13 Mei 1969, Tunku Abdul Rahman harus
mengundurkan diri setelah terjadinya peristiwa kerusuhan antara ras. Tunku
Abdul Rahman dianggap gagal dalam mengatasi kerusuhan antara ras yang terjadi
kala itu. Posisi Presiden UMNO pun beralih kepada Tun Abdul Razak di 22
September 1970 yang sebelumnya merupakan Timbalan Presiden UMNO.112
Tun Abdul Razak menduduki posisi Presiden UMNO setelah sebelumnya
membentuk MAGERAN yang menghasilkan Rukun Negara untuk mencegah
terulangnya kerusuhan ras pada 13 Mei 1969 itu. Tun Abdul Razak juga
menggagas DEB sebagai solusi dari permasalahan ekonomi terhadap ras Melayu.
Di masa kepemimpinannya, Tun Hussein Onn merupakan Timbalannya. Hingga
kemudian Tun Hussein Onn terpilih sebagai penggantinya dikarenakan Tun Abdul
Razak wafat karena penyakit leukemia pada 14 januari 1976.113
Setelah menjadi Presiden UMNO sekaligus PM Malaysia, pada 5 Maret
1976, Tun Hussein Onn menunjuk Mahathir Mohamad sebagai Timbalannya.
Mahathir Mohamad yang sebelumnya menduduki posisi Naib Presiden UMNO114
dipilih diantara para kandidat lain yang juga menduduki posisi itu, yaitu Ghaffar
Baba dan Tengku Razaleigh Hamzah. Kandidat lain di luar posisi Naib Presiden
111 Chamil Wariya, Naik…,Op. Cit., hlm. 8-9. 112 Hng Hung Yong, Op.Cit., hlm. 97. 113 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 153. 114 Naib Presiden UMNO adalah posisi tertinggi ketiga dalam struktur kepemimpinan di UMNO.
Untuk lebih lengkapnya fungsi dari Naib Presiden UMNO, dapat dilihat pada lampiran.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
41
UMNO yang juga dianggap berpotensi sebagai Timbalan Presiden UMNO adalah
Datuk Harun Idris dan Tun Patinggi Abdul Rahman. Dari semua nama-nama
tersebut, Tun Hussein Onn memilih Mahathir Mohamad sebagai Timbalannya.115
Pada masa kepemimpinan Tun Hussein Onn, sebetulnya Tun Hussein Onn
mewarisi konflik politik sejak masa Tun Abdul Razak. Konflik politik yang juga
berasal dari dalam UMNO dipicu oleh konflik antara Tun Abdul Razak dengan
Datuk Harun Idris.
Datuk Harun Idris merupakan seorang yang cukup dihormati, disegani
serta memiliki pengaruh dalam UMNO. Datuk Harun Idris menduduki posisi
sebagai Menteri Besar Selangor, bahkan juga dianggap sebagai calon Presiden
UMNO di masa mendatang. Datuk Harun Idris telah mencalonkan dirinya dan
kemudian terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO.116 Datuk Harun Idris yang
populer di kalangan senior UMNO kemudian menggunakan Pemuda UMNO
untuk meraih simpati dari kalangan junior UMNO, sehingga pengaruhnya di
dalam UMNO menjadi cukup besar. Di masa itu, Datuk Harun Idris sering
menggunakan Pemuda UMNO untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh Tun Abdul Razak sebagai Presiden UMNO.
Tun Abdul Razak membaca sinyalemen ini sebagai adanya keinginan
untuk mendirikan partai di dalam partai oleh Datuk Harun Idris. Perseteruan
antara Tun Abdul Razak dengan Datuk Harun Idris menemui puncaknya pada
pemilihan UMNO di bulan Agustus 1975. Pada pemilihan Naib Presiden UMNO,
terdapat tiga orang kandidat yang ketiga-tiganya sudah pasti akan terpilih sebagai
Naib Presiden UMNO, yaitu Ghaffar Baba, Tengku Razaleigh Hamzah serta
Mahathir Mohamad. Akan tetapi, Datuk Harun Idris mengajukan diri sebagai
salah satu calon dalam pemilihan itu. Melihat Datuk Harun Idris mencalonkan
diri, Tun Abdul Razak pada pemilihan UMNO tersebut mengeluarkan pernyataan
bahwa ia lebih memilih tiga kandidat yang sebelumnya telah mengajukan diri.
115 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 161. 116 Pemuda UMNO merupakan sayap politik dari UMNO yang berisi kalangan muda UMNO.
Meski Datuk Harun Idris merupakan salah seorang senior UMNO, dimana usianya sebetulnya tidak tepat untuk menjadi Ketua Pemuda UMNO, namun pada masa itu tidak ada batasan umur untuk menjadi seorang Ketua Pemudanya.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
42
Hasil dari pemilihan UMNO kemudian, Datuk Harun Idris tidak terpilih sebagai
Naib Presiden UMNO.117
Pada 24 November 1975, Datuk Harun Idris terkena tuduhan melakukan
korupsi. Ketika kemudian Tun Abdul Razak wafat dan digantikan oleh Tun
Hussein Onn, Datuk Harun Idris untuk kedua kalinya terkena tuduhan melakukan
korupsi.118 Datuk Harun Idris dituduh telah melakukan korupsi pada tuduhan
pertamanya dalam kasus Hongkong Bank. Ia dituduh telah merugikan negara
sebanyak 250 ribu ringgit Malaysia dengan menggunakan pengaruhnya sebagai
Menteri Besar Selangor. Sementara itu, tuduhan lainnya adalah ia dianggap telah
merugikan negara dengan meminjam uang dari Bank Rakyat sebanyak 7,9 juta
ringgit untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia tinju antara Muhamad Ali
berhadapan dengan Joe Bugner pada 1 Juli 1975. Bank Rakyat merupakan bank
yang memberikan kredit ringan kepada para petani dan nelayan di Malaysia,
dimana Datuk Harun Idris mengisi posisi komisarisnya. Pertandingan tersebut
berjalan dengan lancar, meski tidak menghasilkan keuntungan. Datuk Harun Idris
dikenai tuduhan adanya pemalsuan dokumen ketika mengajukan pinjaman kala
itu.119
Datuk Harun Idris yang bersikeras tidak melakukan kesalahan menjadikan
suhu politik di Malaysia memanas. Terlebih lagi ketika ia menolak untuk
menjalankan vonis yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan. Para
pendukungnya pun ikut menjaga dirinya dan berkumpul di rumahnya sehingga
dikhawatirkan aparat keamanan yang akan meringkusnya justru akan memicu
bentrokan. Hingga kemudian, permasalahan Datuk Harun Idris yang didukung
oleh Pemuda UMNO dapat diselesaikan dengan penyerahan dirinya kepada polisi
pada 1 Maret 1978.120 Dengan demikian, Tun Hussein Onn mampu
menyelesaikan konflik politik yang terjadi dalam UMNO sejak masa Tun Abdul
Razak.
Ketika kemudian Tun Hussein Onn mengundurkan diri karena alasan
kesehatan dan digantikan oleh Mahathir Mohamad di tahun 1981, dalam tradisi
117 Chamil Wariya, UMNO…,Op. Cit., hlm. 13. 118 Paridah Abd. Samad, Op. Cit., hlm. 160. 119 Hng Hung Yong, Op. Cit., hlm. 121. 120 Ibid., hlm. 131.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
43
suksesi kepemimpinan sejak UMNO berdiri, tidak pernah terjadi konflik yang
bertujuan untuk merebut kekuasaan presidennya. UMNO telah memiliki
mekanismenya melalui terpilihnya seorang timbalan presiden sebagai presiden
berikutnya.
Konflik elit politik..., Jovan Prima Firmansyah, FIB UI, 2009