2. Keuangan Publik

7/21/2019 2. Keuangan Publik

http://slidepdf.com/reader/full/2-keuangan-publik 1/35

\

1



Terwujudnya Good

Governance dalamPenyelenggaraan

Negara

Pengelolaan Keuangan

Negara diselenggarakan

secara :• Profesional• Terbuka• Bertanggung jawab

Sesuai

Pasal 23

!!" 1#$%

&sas'&sas !mum

Pengelolaan Keuangan

Negara

&sas'asas yang tela(

lama dikenal : Ta(unan !ni)ersalitas Kesatuan

S*esialitas

&sas'asas Baru +best

practises, : &kuntabilitas

berorientasi (asil Profesionalitas Pro*orsionalitas Keterbukaan dalam

PKN Pemeriksaan

keuangan ole( BP yg

bebas - mandiri 2





Mendukung terwujudnya penyelenggaraan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Menjadi acuan dalam reformasi manajemen

keuangan negara

Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip

pemerintahan daerah sesuai bab IV UUD 1!".

Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasidan otonomi daerah

$



#sas tahunan membatasi masa berlakunyaanggaran untuk suatu tahun tertentu.

$asal 11 %1& UU 1'()**+ , #$ merupakan wujud pengelolaan keuangan

negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU

$asal ! UU 1'()**+ , /ahun #nggaran meliputi masa satu tahun0

mulai dari tanggal 1 anuari sampai dengantanggal +1 Desember.

%



.

#sas uni2ersalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuanganditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

$asal 1! UU 1()**! ,

%)&Menteri(pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran untuk kementerian negara(lembaga yang dipimpinnya

berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh $residen.%+&Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran0 sebagaimana

dimaksud pada ayat %)&0 diuraikan sasaran yang hendak dicapai0

fungsi0 program dan rincian kegiatan0 anggaran yang disediakan

untuk mencapai sasaran tersebut0 dan rencana penarikan dana tiap-

tiap satuan kerja0 serta pendapatan yang diperkirakan.

%!&$ada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat %)& dilampirkan rencana kerja dan anggaran adan

3ayanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang

bersangkutan.



/

#sas kesatuan menghendaki agar semua$endapatan dan elanja egara(Daerahdisajikan dalam satu dokumen anggaran.





#

Pasal 1$ UU 17/2003 : %1& 'alam !angka #enyusunan !an"angan

AP(), mente!i/#im#inan lembaga selaku#engguna angga!an/#engguna ba!angmenyusun !en"ana ke!ja dan angga!an

kement!ian nega!a/lembaga tahun be!ikutnya. %2& *en"ana ke!ja dan angga!an sebagaimana

dimaksud dalam ayat %1& disusun be!dasa!kan#!estasi ke!ja yang akan di"a#ai.

%3& *en"ana ke!ja dan angga!an sebagaimanadimaksud dalam ayat %1& dise!tai dengan

#!aki!aan belanja untuk tahun be!ikutnyasetelah tahun angga!an yang sedang disusun.

Angga!an Angga!an (e!basis +ine!ja



engutamakan u#aya #en"a#aian hasil ke!jaengutamakan u#aya #en"a#aian hasil ke!ja(ouput)(ouput) dan dam#akdan dam#ak (outcome)(outcome) atas alkasiatas alkasi

belanjabelanja (input)(input) yang diteta#kanyang diteta#kan

'isusun be!dasa!kan sasa!an te!tentu yang'isusun be!dasa!kan sasa!an te!tentu yanghendak di"a#ai dalam satu tahun angga!anhendak di"a#ai dalam satu tahun angga!an

P!g!am dan kegiatan disusun be!dasa!kan

!enst!a/tu#ksi +emente!ian)ega!a/embaga.

1



#sas #kuntabilitas adalah asas yangmenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertingginegara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

11



#sas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

12



#sas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggaranegara

13



#sas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar0 jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi0 golongan dan rahasia negara

1$



1. $4 memiliki kebebasan dan kemandiriandalam ketiga tahap pemeriksaan0 yakni

1& $erencanaan0

)& $elaksanaan0 dan+& $elaporan hasil pemeriksaan.

). 4ebebasan dalam tahap perencanaanmencakup kebebasan dalam menentukan

obyek yang akan diperiksa0 kecualipemeriksaan yang obyeknya telah diaturtersendiri dalam UU0 atau pemeriksaberdasarkan permintaan khusus dari

lembaga perwakilan. 1%



+. 4ebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaanantara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktupelaksanaan dan metode pemeriksaan0 termasuk metodepemeriksaan yang bersifat in2estigatif.

!. 5elain itu0 kemandirian $4 dalam pemeriksaankeuangan negara mencakup ketersediaan 5DM0 anggaran0dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

". $4 diberi kewenangan untuk mendapatkan data0dokumen0 dan keterangan dari pihak yang diperiksa0

kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yangberada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa0termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankanuang0 barang0 dan(atau dokumen pengelolaan keuangannegara pada saat pemeriksaan berlangsung.

1.



4euangan negara dikelola secara tertib0 taat pada peraturan

perundang undangan0 efisien0 ekonomis0 efektif0 transparan0 dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan. #$0 perubahan #$0 dan pertanggungjawaban pelaksanaan

#$ setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

#$ mempunyai fungsi otorisasi0 perencanaan0 pengawasan0alokasi0 distribusi0 dan stabilisasi. 5emua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang

menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam #$.

5urplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluarannegara tahun anggaran berikutnya.

$enggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana

cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus

memperoleh persetujuan D$6.

$asal + UU o. 1' /h. )**+ 1/



7ungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan. 7ungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada

tahun yang bersangkutan.

7ungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negaramenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 7ungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus

diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumber daya0 serta meningkatkan efisiensi dan efektifitasperekonomian.

7ungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran

negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7ungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian. 10



\

1#

enge! an e angan



enge! an euangan)ega!a

semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, serta segala sesuatubaik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajibantersebut. (UU No. ! "ahun #$$%&

Sam*ai Sejau(manauang

ingku*nya 444

2

http://uu_17_03_keuangan_negara.pdf/

http://uu_17_03_keuangan_negara.pdf/



ak nega!a untuk memungut #ajak, mengelua!kan danmengeda!kan uang, dan melakukan #injaman

+eajiban nega!a untuk menyelengga!akan tugaslayanan umum #eme!intahan nega!a dan membaya!tagihan #ihak ketiga

Pene!imaan nega!a Pengelua!an nega!a

Pene!imaan dae!ah Pengelua!an dae!ah +ekayaan nega!a/kekayaan dae!ah yang dikella

sendi!i atau leh #ihak lain be!u#a uang, su!atbe!ha!ga, #iutang, ba!ang, se!ta hak-hak lain yangda#at dinilai dengan uang, te!masuk kekayaan yangdi#isahkan #ada #e!usahaan nega!a/ #e!usahaandae!ah

+ekayaan #ihak lain yang dikuasai leh #eme!intahdalam !angka #enyelengga!aan tugas #eme!intahandan/atau ke#entingan umum

+ekayaan #ihak lain yang di#e!leh dengan

menggunakan asilitas yang dibe!ikan #eme!intah. 21



P)56AA)+UA)5A) )5A*A

')*+)N*)AA+/)'A0A

')1)+N"A2A

N

1)N/)U /)/A3AAN

N)AA 3AN+'+*A2/A2

1)N")+4'+1'+NAN

0)1AA 'enggunaAnggaran4

'engguna arang

/)'A0AA)A2

(U)NU 4

U'A"+

tidak termasukkewenangan

dibidangmoneter,

mengeluarkandan

mengedarkanuang,

undang-undang. 22



A)55A*A)

A)55A*A) *UPA+A) P*)A8AA))5)A9 489A49 +9)*A A)5 )'A+'9CAPA9 'AA P*96' 8*8)8U (dalamukuran 5inansial&

5N&N& 67N&NS7& 8&N9 5N8&T&K&N

BIAYA ATAS RENCANA YANG DIBUAT

JUMLAH DAN CARA MEMPEROLEH UANG UNTUK

PENDANAAN 23



P)5A)55A*A)

4ebuah P!ses untuk mengalkasikan sumbe!daya yang dimiliki kedalam kebutuhan-

kebutuhan yang tidak te!batas %the process

of allocation resources to unlimited demands&

P;S5S

P5N8!S!N&N

&N99&&N

a!a#an untuk membe!ikan #elayanan yang #timalditengah kete!batasan sumbe! daya. Angga!anmem#unyai ungsi dan #e!an yang st!ategis

2$



P5N9&N99&&N

*UPA+A) P*644 P6989+ A+A) )A'9 '6+U) P6989+ )A'9 AA8

P6989+ %+*'9(998A4 P*9)8A '98)8U+A)

6 +(*A49A) P)CAPA9A) A)55A*A)&

P;S5S

P5N8!S!N&N

&N99&&N

9)48*U) A+U)8A(998A4 A8A4P)56AA) 'A)A PU(9+ 'A)PA+4A)AA) P*65*A-P*65*A A)5

'9(9AA9 ')5A) UA)5 PU(9+ &

A)55A*A) '94+86* PU(9+ A*U48*(U+A '99);6*A49+A) +PA'APU(9+ U)8U+ '9+*989+, '9'94+U49+A)

'A) '9(*9 A4U+A)& 2%



+*98*9AA)55A*A)

)50)/*+ (')UA2AN& '+6+"A* +(U8UA)

< +9)59)A) A4A*A+A81)N)N"U/AN P)*9AA) < P)5UA*A) )'A")1)N AN 0)1AA ')1)+N"A2 0A+N

&T7 P5NT7N9 &N99&&N&T7 P5NT7N9 &N99&&N )5A*A+A) P*+(A)5A) 4649A 'A)

+6)69 'A) )A9) +49)A)A(U)5A)'A) +UA98A4 9'UP.

A'A)A +8*(A8A4A) 4U(* 'AA%4CA*C98 6; *46U*C4&, P99A) %C69C&'A) 8*A' 6;; A)8A*A +'UA)A.

4(A5A9 9)48*U) A+U)8A(998A4 (A5A

PU(9+ A)5 A'A 2.



;U)549 A)55A*A)

AA8 P*)CA)AA) merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, 7isi dan misi merencanakan program pencapaian tujuan mengalokasikan dana yang dibutuhkan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

AA8 P)5)'A9A)

'engendalian anggaran dilakukan dengan beberapacara 1embandingkan selisih dengan kinerja 1enghitung selisih anggaran 1enemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali 1elakukan re7isi anggaran untuk periode berikutnya

AA8 +(9A+A) ;94+A 48A(994A49 'A) )'6*6)5 P*8U(UA)

+6)69

2/



anjutan : 6!N9S7 &N99&&N

AA8 P6989+

AA8 +66*'9)A49 'A) +6U)9+A49

A)8A* (A59A) 'AA P*9)8AA) )A9)+6)4948)49 U)98 +*A 'AA P)CAPA9A) 8UUA)

AA8 P)9A9A) +9)*A

AA8 689=A49

89'A+ 8*AU 89)559 < 89'A+ 8*AU *)'A

AA8 U)8U+ )C9P8A+A) *UA)5 PU(9+.

+8*9(A8A) 'AA P*644 %8*6*5A)94A49,94A : 4, P*5U*UA) 89)559&

A4A*A+A8 A*U4 8*>A+99 %A4P9*A49A4A*A+A8 'APA8 8*8APU)5 'AA P*644P6989+ A)5 A'A&

20



\

2#



'))N8ANAAN AN ')N)NA0+AN /)UANAN

Penggunaan #!yeksi atas dasa! standa! #!estasi yangditentukan

SISTEM ANGGARAN

en"aku# as#ek #e!en"anaan dan as#ek #engendalian,be!ungsi sebagai alat #engendalian dengan "a!amembandingkan !en"ana dengan hasil.

1. 'engan angga!an da#at dilakukan analisis selisih biaya untuk

setia# de#a!temen dalam #e!usahaan atau kegiatanutama #e!usahaan

2. Angga!an #!!ma untuk setia# de#a!temen da#atmembantu mem#!yeksikan la#!an !ugi laba, ne!a"a danla#!an keuangan lainnya.

3



8UUA) P)U4U)A) A)55A*A)

. 0andasan yuridis 9ormal dalam memilih sumber danpenggunaan dana

#. *ebagai pembatasan dana yang dicari dan digunakan

%. 1erinci jenis dan sumber dana yang dicari dan jenispenggunaan dana utk mempermudah penguasaan

. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana hasil yang maksimal.

;. 1enyempurnakan rencana yang telah disusun

<. Untuk menampung dan menganalisa sertamemutuskan setiap usulan yang berkaitan dengankeuangan

31



FUNGSI ANGGARAN

FUNGSI PEDOMAN KERJA Pedoman kerja dan memberikan arah sekaligs !arge! "ang hars

di#a$ai

FUNGSI PENGKOORDINASIAN Un!k $engkoordinasian kerja agar sema bagian "ang ada dalam

$ersahaan da$a! saling mennjang

FUNGSI PENGA%ASAN Mer$akan ala! $enga&asan a!a $engendalian' e(alasi

$elaksanaan $ekerjaan dibandingkan dgn ren#ana

32

A);AA8 U8AA



A);AA8 U8AAA)55A*A)

4e"a!a !mal membe!ikan tanggung jaabke#ada manaje! atas segala #e!en"anaanmemaksa manaje! be!#iki! jauh ke de#an

embe!ikan ha!a#an yang #astiembantu manaje! mengk!dinasikan

u#ayanya aga! sasa!an #e!usahaan sejalandengan sasa!an maing-masing bagian

%Cha!les 8. !ng!en, 2003:1?@&

33



3$



3%

Documents

2. Keuangan Publik