Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si.

URUSANPemerintahanDaerahHAKKEWAJIBANPendapatanBelanjaPembiayaanESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHWajibPilihanConcurrentKELOLARKPDPP 58/2005PP 38/2007PP 41/2007PMDN 13/2006PMDN 59/2007Memungut Pajak & RetribusiMemperoleh Dana PerimbanganMelakukan PinjamanSinkronisasi program pusat dan daerahMengelola anggaran secara efisien dan efektifMenyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosialTujuan OTDAEfisiensi & Efektivitas Sumber dayaPelibatan Mayarakan dlm pengambilan keputusan (Demokratisasi)Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAMERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAANPEMERINTAHANBUPATI/WALI KOTAGUBERNUROTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHMENYERAHKAN SEBAGIANMEMILIKIPRESIDEN selaku PKPKN(Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003

Sumber PendanaanUU No. 33/2004Pembagian UrusanUU No. 32/2004

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHDAKDana OtsusDBHDAUDana PenyesuaianDana HibahDana DaruratK/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPinjaman DaerahPenggunaan SILPAPencairan Dana Cadangan

Urusan Daerah: Urusan Wajib Urusan LainnyaTujuan Desentralisasi dan Otda:Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatEkonomi: PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Distribusi Pendapatan (gini ratio)Sosial: Angka pengangguran terbuka, Angka partisipasi kerja, Index Pembangunan Manusia (IPM), keamanan dan ketertiban (kriminalitas)Mengurangi kesenjanganMendorong investasi daerah Iklim usaha yang kondusif (insentif dan kemudahan investasi) Melalui:Peningkatan Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO)Kebutuhan Dasar: kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasiInfrastruktur: jaringan jalan, sanitasi, fasilitas umumPemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi)Peningkatan daya saing DaerahSarana:Good GovernanceStandar Akuntansi Pemerintahan/SAP (PP No. 24/2005 tentang SAP)Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)Standar Pelayanan Minimal/SPM (PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)Pelaksanaan UrusanLanjutan.

KUASA BUDKEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPPKD Selaku BUD(KEPALA BPKAD)KUASA PABENDAHARAPPK-SKPDPPTKPENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)

Pengelolaan Keuda PP 58/2005 PERMENDAGRI 13/2006 , 59/2007, dan 21/2011Penetapan KekuasaanPengelola KeudaPejabat PengelolaKeudaPejabat PenggunaAnggaranPenyusunanRancangan APBDPenetapan APBDPertanggungjawabanPenatausahaanPenyelesaianKerugian DaerahPengelolaanKekayaan & KewajibanPengelolaanBLUDPengendalian defisit&Penggunaan SurplusPelaksanaanAPBDSemesteranTahunan

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan diperiksa oleh BPKLaporan KeuanganPemerintah Daerah

LRANeracaLap. Arus KasCaLK Raperda PJ Pel APBD Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD setelah 3 hari

\

DPA - SKPDPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAHPENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAHbarangRKA - SKPDRK BMDRKP BMDDK KBMDDKP BMDPengadaan barangPENETAPAN PERDA APBDLAPORAN SEMESTER ILAPORAN SEMESTER IINERACALRALAP. SEMESTER ILAP. SEMESTER IILap. TAHUNANL BMDPPK SKPD/ SPPPA/SPMBUD/SP2DP - P P /SPPBPENGGUNAAN/PEN. STATUSPENGHAPUSAN

direalisasikan melalui pengalihan STATUS PENGGUNAAN, di mana Barang Milik Daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi pemerintah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan ORGANISASI sesuai dengan TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA

direalisasikan melalui PEMANFAATAN dan PEMINDAHTANGANAN.

Pemanfaatan dalam bentuk : sewa,;kerjasama pemanfaatan; pinjam pakai;bangun guna serah; dan bangun serah guna. Pemindahtanganan dalam bentuk :penjualan;tukar menukar;hibah; dan penyertaan modal daerah

WEWENANG KEPALA DAERAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHmenetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; danmenyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

TUGAS DPRDMemberikan persetujuan pemindahtanganan BMD sesuai kewenangannnya:

Tanah dan/atau bangunan; kecuali :Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;Diperuntukkan bagi pegawai negeri;Diperuntukkan bagi kepentingan umum; danDikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

\

PENGERTIANKeuangan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerahKeuangan daerah terbagi atas yang dikelola langsung (APBD) dan yang dikelola tidak langsung atau terpisah dari APBD (BUMD) termasuk penyertaan modalAnggaran Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD

MEKANISME PENGANGGARAN (Dalam konteks tugas dan wewenang KDH dan DPRD)Pasal 25 huruf d UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang KDH adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersamaPasal 42 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH

PERAN KDH dan DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN APBDRakyatKepala DaerahVisi / MisiRKPD(KUA+PPASRPJMDPRDRAPBDFungsiBudget

PERAN DPRD LAINNYA DALAM KONTEKS KEUANGAN DAERAHMelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerahMeminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RPJMDRenstraSKPDRenjaSKPDRKPDKUAPPASPEDOMANPENYUSUNANRKA-SKPDRAPERDAAPBDTAPDRKA-SKPDDibahas bersama DPRD5 tahun5 tahun1 tahun1 tahunRKPRPJMNNOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun1 tahun5 tahun1 tahunRPJPDRPJPN20 tahun20 tahunRenstraK/LRenjaK/L5 tahun1 tahunpedomandijabarkanpedomandiacupedomanpedomanpedomandijabarkandiacupedomanDiserasikan dg MusrenbangDiacuDiperhatikanPROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)

Azas Umum APBDAPBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

PRINSIP PENYUSUNAN APBDPartisipasi MasyarakatTransparansi dan Akuntabilitas AnggaranDisiplin AnggaranKeadilan AnggaranEfisiensi dan Efektivitas AnggaranTaat Azas

FUNGSI APBDFungsi otorisasi: APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.Fungsi perencanaan: APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.Fungsi pengawasan: APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Fungsi alokasi: APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.Fungsi distribusi: kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Fungsi stabilisasi: APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

\

Azas Umum Pelaksanaan APBDTidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDBelanja harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektir, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Pokok-Pokok Administrasi Pelaksanaan APBDSKPD tidak diperkenankan melakukan pungutan selain dari yg ditetapkan dalam Perda.Semua Penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerahPenerimaan SKPD tidak dapat langsung dipergunakan untuk pengeluaranSetiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yg lengkap dan syahPembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPDPelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPMPembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D.

\

Kepala SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan menyiapkan laporan Keuangan; sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lingkungan SKPDnya; Laporan Keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;Pejabat Pengelola Keuda menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD;Seluruh laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;Pokok-Pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

UU 34/2004UU 33/2004UU 17/2003MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAHSTANDARAKUNTANSIPEMERINTAHAN(SAP)PERMENDAGRI13/2006LAP KEU:DIPAHAMIRELEVANANDALDAPAT DIBANDING-KANTERWUJUDNYAAKUNTABILITAS&TRANSPARANSIKEUANGANDAERAHPP 58/2000PP 24/2005PP 71/2010BERDASARSAPLAPORAN KEUANGANBERKUALITASPASAL 96LAP. KEU BERDASAR SAPPASAL 296 (AYAT 4)LAP. KEU BERDASAR SAPPASAL 32 (AYAT 1)LAP. KEU BERDASAR SAPUU 15/2004Audit Oleh BPK :Meningkatkan KredibilitasLap. Keuangan LAP.KEUANGAN PP 24/2005 :(NERACA; LAP.ARUS KAS;LAP. REALISASI ANGGARAN;CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn AKUNTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan:Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf Atas akun-akun pada:Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Neraca DaerahAset Aset Lancar Investasi Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lain-lainKewajiban- Kewajiban Jangka Pendek- Kewajiban Jangka PanjangEkuitas Dana- Ekuitas Dana Lancar- Ekuitas Dana Investasi- Ekuitas Dana Cadangan

Laporan Arus KasSaldo Awal

Penerimaan Operasional Investasi PembiayaanPengeluaran Non Anggaran

Saldo Akhir

Laporan Realisasi AnggaranAnggaran Realisasi PendapatanAnggaran Realisasi Belanja - Anggaran Realisasi Surplus/Defisit Anggaran Realisasi Pembiayaan SILPA

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Surat PernyataanKDHLK Pemda(LRA, Neraca,LAK, CALK)Lap. Kinerja&Ikhtisar LK BUMDLap.Hasil PemeriksaanSurat PernyataanKDHLK Pemda(LRA, Neraca,LAK, CALK)PemeriksaanMelewati bataswaktuLK Pemda(LRA, Neraca,LAK, CALK)Lap.Hasil PemeriksaanTanggapan &PenyesuaianKDHBPKPenyampaian LKPaling Lambat 3 BulanSetelah TA BerakhirPemeriksaanPaling Lama 2 BulanSetelah LK DiterimaPembahasanLK Pemda Dengan DPRDYa Tidak Lap. Kinerja&Ikhtisar LK BUMDLap. Kinerja&Ikhtisar LK BUMD

*****************************