2019 RKT

RENCANA

KERJA

TAHUNAN

PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext. : 434 E-Mail : diskominfo@bantulkab.go.id.

Website http : // diskominfo.bantulkab.go.id

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STATISTIK

PERSANDIAN

ii

Kata Pengantar

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komuniasi dan

Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019, sebagai dokumen perencanaan yang

berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

kedepan, dengan demikian RKT Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten

Bantul merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target

kinerja dalam tahun 2019 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kabupaten Bantul tahun

2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :.

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan

Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 untuk

mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran dalam mendukung visi misi

Bupati Bantul

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara

Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah

mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu

strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya

sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.

Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada

indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi

yang ditekankan pada RKPD.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak

kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun

iii

mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan

pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi DAN MISI

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bantul dalam berupaya mewujudkan visinya.

Bantul, Februari 2019

Kepala,

Ir. Fenty Yusdayati, MT

Pembina Utama Muda Tk.I, IV/c

NIP. 196704031994032008

iv

Daftar Is i

Kata Pengantar ......................................................................................................... ii

Daftar Isi .................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ............................................................................................................... v

Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2 Dasar Hukum ............................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan....................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................... 4

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI.

DAN INFORMATIKAKABUPATEN BANTUL TAHUN 219 . ........................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian

Rentra OPD .................................................................................................. 6

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ................................................................... 11

BAB III PENUTUP .................................................................................................... 17

v

Daftar Tabel

Tabel II.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 ............................. 7

Tabel II.2 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 ........... 8

Tabel. II.3 Realisasi Program/kegiatan yang mendukung IKU

Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital

Government Service (DGS)................................................................................ 9

Tabel. II.4 Realisasi Program/kegiatan yang mendukung IKU Index

kualitas layanan informasi public ........................................................................ 10

Tabel. II.5 Program/kegiatan yang mendukung IKU Persentase SKPD

yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service

(DGS) ................................................................................................................. 12

Tabel. II.6 Program/kegiatan yang mendukung IKU Index kualitas

layanan informasi public ..................................................................................... 14

Tabel. II.6 Program/kegiatan yang mendukung IKU Peningkatkan

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah ............. 15

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan seperti yang tertuang dalam

Rencana Strategis tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019.

Dokuman ini berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan

atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada tahun 2019.

Terciptanya kota cerdas (Smart City) merupakan idaman dan impian bagi

Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kota Cerdas merupakan tatanan pengelolaan

pemerintahan daerah yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan

performa dan kesejahteraan, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi sumber

daya serta untuk lebih terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Kota cerdas

ekonomi, yaitu kota yang ditopang oleh perekonomian yang baik dengan

memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi

Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik. Kota

cerdas secara sosial apabila masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan dan

kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun

dengan pemerintah. Sedangkan kota cerdas lingkungan apabila warganya memiliki

tempat tinggal yang layak huni , sehat, hemat dalam penggunaan energi serta

pengelolaan energi dengan dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi,

pengelolaan dan peran sumber daya manusia yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan bahwa “e-Government merupakan

salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi”. Melalui e-Government akan

menjamin terjalinnya hubungan yang efektif, efisien, akuntabel, bersih dan

transparan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah antar Pemerintah

Daerah, Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan

pelaku bisnis. Terjalinnya sistem yang baik antara Pemerintah Daerah dengan

masyarakat tersebut merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan

Pemerintahan yang baik atau “Good Governance” untuk menuju terciptanya Bantul

Smart City.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika,

persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan

teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana

2

prasarana yang melengkapi warehouse data (Network Operational Center), jaringan

LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta

perlengkapannya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bantul

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor

13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan

Informatika kabupaten Bantul, tahun 2019 adalah sebagai dokumen

perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1

(satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan

keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan

Informatika kabupaten Bantul tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang

jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2019 yang telah sesuai dengan

potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

4

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian

program dan kegiatan tahun 2019

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2019

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja Tahunan

(Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang

ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat

melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-

pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan

kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah

berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada

Renja dan RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD

dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan

organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bantul yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan

menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan

secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan

program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2019.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana strategis yang dibuat untuk

rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama

seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu

dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini

dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh

seluruh komponen stakeholders Kabupaten Bantul. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Bantul Tahun 2016-

2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

5

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan

(RKT).

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

BAB III PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen

Rencana Kinerja Tahun OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini

mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh

OPD.

6

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih

atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

OPD

Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bantul terbentuk tahun

2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 120

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul dengan Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan Visi

Bupati Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,

cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,

dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. dan

mendukung misi 1(satu) “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik,

efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.

Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-

7

sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No TUJUAN

Sasaran Strategis Didukung Jumlah

Program

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

2. Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

2. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

3 Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

NILAI AKIP 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dari kemampuan keuangan daerah,yaitu kemampuan Pendapatandan

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang

dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas

Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 19.714.683.800 yang digunakan

untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja

langsung sebesar 18.527.579.685,7atau sebesar 94%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan

untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

8

Tabel II.2 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %

1 Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar

14.462.519.500 73.36

2 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

3.171.416.000 16.09

Jumlah 17.633.935.500 89.45

Belanja Langsung Pendukung 2.080.748.300 10.55

Total Belanja Langsung 19.714.683.800 100

Sumber : Diskominfo , 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk

belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp 17.633.935.500 atau sebesar

89.45% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.080.748.300atau sebesar

10.55% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis

dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya

Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi

sesuai standardengan besaran anggaran 73.36% dari total belanja

langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil

adalah sasaran Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan informasi public sebesar 16.09% dari total anggaran

belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2018 sebesar 94% dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan

penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 94%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 95%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase SKPD yang

menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)

9

sebesar 95%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Index kualitas layanan informasi publik sebesar

91.%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi

berbasis teknologi sesuai standarmenyerap anggaran paling besar yaitu

95% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik menyerap

anggaran terkecil yaitu 91%. dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital

Government Service (DGS)

Anggaran untuk sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem

informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar Rp.

14.462.519.500 dengan besaran anggaran 73.36% dari total belanja

langsung. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja

Program/Kegiatan (output) berdasarkan hasil pengukuran kinerja

adalah sebagai berikut :

Tabel. II.3

Realisasi Program/kegiatan yang mendukung IKU Persentase SKPD

yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service

(DGS)

No

Program

Indikator Kinerja Kinerja Kategori

Capaian Kegiatan Target Realisasi %

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase perluasan infrastruktur jaringan

72% Sangat Tinggi

Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)

50% Sangat Tinggi

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet

90% 90% 100 Sangat Tinggi

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya

Peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul

90% 90% 100 Sangat Tinggi

10

No

Program

Indikator Kinerja Kinerja Kategori

Capaian Kegiatan Target Realisasi %

komunikasi dan informasi

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi

Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi

90% 82.5% 91.6

7 Sangat Tinggi

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK

80% 100% 125 Sangat Tinggi

Kegiatan Pengendalian sistem keamanan informasi

Persentase gangguan informasi yang tertangani

80% 65% 75 Sangat Tinggi

2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI

47% 44% 93.6 Sangat Tinggi

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi

238 org 200 org 84 Sangat Tinggi

Berdasarkan table diatas, pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator

kinerja utama Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital

Government Service Dinas Komuniasi dan Informatika Tahun 2018, sangat

baik karena seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi

2. Index kualitas layanan informasi public

Anggaran untuk sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi

dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar Rp. 3.171.416.000 dengan

besaran anggaran 16.09 % dari total belanja langsung. Adapun capaian

masing-masing indikator kinerja Program/Kegiatan (output) berdasarkan hasil

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel. II.4

Realisasi Program/kegiatan yang mendukung IKU Index kualitas layanan

informasi public

11

No

Program

Indikator Kinerja Kinerja Kategori

Capaian kegiatan Target Realisasi %

1.

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik

65% 65 100 Sangat Tinggi

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik

100% 100 100 Sangat Tinggi

Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID

Terlaksananya Kegiatan PPID

100% 100 100 Sangat Tinggi

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

100% 112 112 Sangat Tinggi

2.

Program kerjasama informasi dengan mas media

Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah

67% 67% 100 Sangat Tinggi

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah

9 mass media

9 mass media

100 Sangat Tinggi

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah penyampaian informasi pembangunan melalui website pemerintah daerah

400 berita

420 berita

105 Sangat Tinggi

Berdasarkan table diatas, pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator

kinerja utama Index kualitas layanan informasi public Dinas Komuniasi dan

Informatika Tahun 2018, sangat baik karena seluruh indikator sasaran

berkriteria Sangat Tinggi

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak di pisahkan

dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan

12

komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian yang mendukung misi

pertama Bupati Bantul

”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN

melalui percepatan reformasi birokrasi”, yang merupakan cascade dari

Bupati kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Misi ini bertujuan mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KK. Sasaran ini dapat

diukur dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesian Governance

Index/IGI)

Dalam melaksanakan Program/Kegiatan, Rencana kinerja tahunan (RKT)

merupakan salah dasar dalam menentukan keberhasilan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam dokumen Renstra,

indicator kinerja utama (IKU) tahun 2016-2021. Rencana Kinerja tahunan (RKT)

2019 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

1.1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan

komunikasi berbasis teknologi sesuai standar dengan indikator sasaran

sebagai berikut :

- Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service

(DGS) dengan target sebesar 80 %

Pencapaian tujuan dalam Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di dukung dengan

program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. II.5

Program/kegiatan yang mendukung IKU Persentase SKPD yang

menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit Penanggug

Jawab Kegiatan Kinerja Anggaran (Rp)

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase perluasan infrastruktur jaringan

72%

15.057.605.870

Bidang Penyelenggar

aan E-Government

dan Persandian

Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)

52%

13

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit Penanggug

Jawab Kegiatan Kinerja Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet

90% 5.033.800.000

Seksi Infrastruktur

dan Teknologi

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul

90% 4.216.625.000

Seksi Infrastruktur

dan Teknologi

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi

Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi

90% 5.694.555.870

Seksi Pengembangan Aplikasi

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK

80% 112.625.000

Seksi Pengembangan Aplikasi

2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI

48% 90.620.000

Bidang Penyelenggar

aan E-Government

dan Persandian

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi

238org 90.620.000

Seksi Pengembangan Aplikasi

3

Pengkajian dan Pengembangan Persandian

Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian

18,5 708.833.577

Bidang Penyelenggar

aan E-Government

dan Persandian

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian

Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah

10 346.081.823

Seksi Keamanan

Informasi dan Persandian

Pengelolaan dan Prosentase penanganan 35% 362.751.754 Seksi

14

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit Penanggug

Jawab Kegiatan Kinerja Anggaran (Rp)

Pengembangan Keamanan Informasi

gangguan dari seluruh incident

Keamanan Informasi dan Persandian

2. Tujuan Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

1.1 Sasaran Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan informasi public dengan indikator sasaran sebagai

berikut :

- Index kualitas layanan informasi public dengan target capaian nilai

IKM sebesar 80

Tabel. II.6

Program/kegiatan yang mendukung IKU Index kualitas layanan informasi

public

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit

Penanggug

Jawab Kegiatan Kinerja Anggaran (Rp)

1.

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik

65% 934.015.000

Bidang Pengemb

angan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informatika

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik

100% 227.000.000

Seksi Tata

Kelola E-Governm

ent

Kegiatan Pemberdayaan KID dan PPID

Terlaksananya Kegiatan PPID

100% 367.715.000

Seksi Statistik

dan Pelayana

n Informasi

Publik

Kegiatan Pengembangan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan

100% 339.300.000 Seksi

Kemitraa

15

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit

Penanggug

Jawab Kegiatan Kinerja Anggaran (Rp)

dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

n dan Pengelol

aan Sumber

Daya Telekomu

nikasi

2.

Program kerjasama informasi dengan mas media

Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah

70% 1.959.460.000

Bidang Pengelol

aan Informasi

dan Saluran Komunikasi Publik

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaran pemerintah daerah

9 mass media

1.768.460.000

Seksi Produksi

dan Informasi

Publik

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah penyampaian informasi pembangunan melalui website pemerintah daerah

440 berita 191.000.000

Seksi Pengelol

aan Informasi

dan Aspirasi Publik

3. Tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Perangkat Daerah

1.1 Sasaran Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur dengan indicator

kinerja :

- Nilai AKIP dengan target Nilai 83

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan Meningkatkan Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah perangkat daerah di

wujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. II.6

Program/kegiatan yang mendukung IKU Peningkatkan Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

16

No

Program

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2018 Unit Penanggug

Jawab Kegiatan

Kinerja Anggaran

(Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

83 1.473.995.307

Sekretariat Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

90% 767.885.457

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi

Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi

90% 706.109.850

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

93% 759.950.000

Sekretariat Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

91% 432.900.000

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan

93% 327.050.000

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai Evaluasi Kinerja

78 58.976.880

Sekretariat Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Nilai Evaluasi Kinerja

78 58.976.880

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

17

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul tahun 2019, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target

kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan

demikian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan

dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas

dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2019 yang diwujudkan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD

Kabupaten Bantul tahun 2019 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan

tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk mengakomodir Visi, Misi,

Program dan Sasaran Bupati Bantul yang telah ditetapkan yang disinergikan

dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul .

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-

OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan

pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi

dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah

berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT

OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

18

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi

perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun

diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program

dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2019.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019