Upload
vumien
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan
nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan
menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2016.
Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan
dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian
kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar
hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan,
gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara.
Laporan ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara. “Tak ada gading
yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua
pihak atas segala kritikan yang bersifat membangun terhadap hasil
penyusunan laporan ini. Semoga kami dapat memberikan hasil yang baik
dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara ini bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya dan bagi para pihak yang
berkepentingan pada umumnya.
Amin.
Mataram, 2016
LEMBAGA PENELITIAN LEGISLASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ERLIES SEPTIANA NURBANI, SH., LLM.M. KETUA
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................... 4
A. Latar Belakang ............................................................................... 4
B. Identifikasi Masalah ........................................................................ 6
C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................... 7
D. Metode Penelitian .......................................................................... 7
1. Sifat Penelitian …………………………………………………… 8
2. Bahan dan Materi Penelitian …………………………………….. 8
a. Penelitian Kepustakaan ……………………………………….. 8
b. Penelitian Lapangan………………………………………….. 9
BAB II. KAJIANTEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ........................................ 11
2.1. Komunikasi dan informatika ............................................................ 11
a. Unsur-unsur dalam Komunikasi dan informasi
b. Peranan Komunikasi dan Informatika
2.2. Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma ........................... 14
2.3. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan,kondisi yang ada serta
Permasalahan yang dihadapi masyarakat ..................................... 28
2.4. Penyelenggaraan Komunikasi, informasi publik dan pengembangan
e- government .............................................................................. 31
2.5. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang diatur di
Dalam Perda terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan
Keuangan Negara …………………………………………………….. 32
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT ........................................................................................ 33
3.1 Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 ............................................................. 35
3.2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .............. 35
3.3 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ........................ 36
3.4 UU Nomr 26 tahun 2008 tentang Pembentukan KLU ..................... 36
3.5 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ……………….. 38
3.6 UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos ………………………………. 39
3.7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan …………………………………………………………………. 39
3
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
3.8 PP Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan anatara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah ………………………………………………….. 40
BAB IV. LANDASAN FISOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ………………. 41
A. Landasan Fisiologis ………………………………………………………… 41
B. Landasan Sosiologis ……………………………………………………… 43
C. Landasan Yuridis …………………………………………………………… 44
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH ……………………………………………………… 45
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan …………………………………………. 46
B. Arah dan Jangkauan ………………………………………………………. 46
C. Ruang Lingkup Materi ……………………………………………………. 47
a. Penyelenggaraan Komunikasi
b. Penyelenggaraan Informatika
c. Pengawasan dan Pengendalian
d. Peranserta masyarakat
e. Sanksi
BAB VI PENUTUP ............................................................................................. ….. 52
A. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 52
B. Saran ………………………………………………………………………….. 53
DAFTAR PUSTAKA
4
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah
menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam
menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan
pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan
memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar
bangsa
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas
penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang
dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (e-
government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Perubahan Iingkungan global dan perkembangan teknologi
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong
terjadinya perubahan mendasar, melahirkan Iingkungan telekomunikasi
yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan
telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi
dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan
kembali penyelenggaraan telekomunikasi khususnya di daerah.
5
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi
informasi yang pesat saat ini, Pemerintah dituntut untuk lebih
meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik.
Dalam konteks Pemerintah yang baik yang mampu melayani
kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan
transportasi, komunikasi dan informatika yang sesuai dengan
karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat di
bidang sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi dan
informatika.
Otonomi daerah merupakan hal yang sangat mempengaruhi
Penyelenggaraan kebijakan di daerah, sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah
diharapkan dapat mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing
secara mandiri. Jadi otonomi daerah selain memberikan hak maka juga
memberikan tanggung jawab baru bagi Pemerintah Daerah.
Beberapa Negara yang memperhatikan perkembangan teknologi
komunikasi dan informatikanya telah terbukti membantu negara
tersebut dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Sistem
komunikasi dan informatika adalah sistem distribusi yang akan
mempercepat atau mempermudah arus informasi, antar manusia dalam
hubungan ekonomi. Pengembangan sistem penyelenggaraan
komunikasi dan informatika yang baik akan mempermudah pencapaian
tujuan tersebut.
Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah Nusa Tenggara
Barat yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Kabupaten
Lombok Barat dan Kota Mataram. Kondisi tersebut terjadi karena
terdapat dua koridor komunikasi dan inaformatika yang
menghubungkan Kawasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten
Lombok Utara. Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Lombok
Utara dimasukan ke dalam suatu kawasan andalan tersendiri.
6
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Pentingnya kawasan Kabupaten Lombok Utara bagi Provinsi Nusa
Tenggara Barat, tidak hanya karena hubungan dengan kota Mataram,
tetapi juga karena Lombok Utara memberikan kontribusi ekonomi yang
tinggi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sektor Pariwisata sehingga
pengaturan arus komunikasi wilayah tersebut harus disusun dengan
baik. Substansi kebijaksanaan pembangunan wilayah berdasarkan Pola
Dasar Pembangunan Kabupaten Lombok Utara.
Kabupaten Lombok Utara, pada dasarnya berupaya untuk
membangun Kabupaten yang baru terbentuk ini menjadi Kabupaten
yang maju, berbudaya dail dan saejahtera serta mandiri dalam
meningkatkan efisiensi serta efektivitas mekanisme pelayanan publik di
sektor komunikasai dan informatika yang dilandasi dengan nilai - nilai
Tioq Tataq Tunaq.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi
masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatka, yaitu:
1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
dalam upaya mengatur sektor, komunikasi dan informatika di
wilayah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pola dan sistem manajemen pelayanan informasi publik di sektor
komunikasi dan informatika yang masih rendah.
3. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
komunikasi dan informatika sebagai dasar dalam pemecahan
masalah tersebut di atas, sehingga keterlibatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian masalah tersebut
masih kurang;
7
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
C. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah
sebagai berikut:
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan
mengatur sector , komunikasi dan informatika di Daerah Kabupaten
Lombok Utara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan
penetapan Raperda tentang penyelenggaraan Komunikasi Dan
Informatika sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi
permasalahan dalam penataan sektor komunikasi dan informatika di
daerah Kabupaten Lombok Utara;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis Perda tentang penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda tentang
penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.
Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini
adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam
penyusunan dan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika.
D. Metode Penelitian
Untuk pembuatan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika diperlukan penelitian, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang
menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk
mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian
kepustakaan (library research) yang berfungsi untuk melengkapi dan
8
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini
juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan
hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder
sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi
dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data1. Berdasarkan
data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan
pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari
penelitian ini.
1. Sifat Penelitian
Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari
penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara
menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Dikatakan analitis,
karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek
yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas
hukum, kaidah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian
di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan atau Materi Penelitian
Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam
penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:
a. Untuk Penelitian Kepustakaan
1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-
undangan mengenai Komunikasi dan Informatika;
1Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, hal. 23.
9
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat,
jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan bahan-
bahan di internet;
b. Untuk Penelitian Lapangan
Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah
data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan
masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut
ditentukan wilayah dan obyek penelitian.
1) Wilayah Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten
Lombok Utara.
2) Obyek Penelitian
Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah
persebaran menara telekomunikasi, jaringan komunikasi,
sistem informasi publik, jangkauan pelayanan komunikasi
dan jasa komunikasi, komunitas radio, yang ada di
Kabupaten Lombok Utara.
3) Jalannya Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-
langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
a) Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan
pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan
penyusunan usulan penelitian.
b) Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian
kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan
data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
10
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan
pengumpulan data primer melalui observasi.
c) Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai
kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan
menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta
perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.
4) Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil
observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan
sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data
tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna
mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan
dibahas).
5) Teknik analisis
dilakukan secara interpretasi, yaitu data
diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada
suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang
berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang
seminimal mungkin dapat dihindari.
11
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
1. Komunikasi dan Informatika.
Komunikasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke
tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Cara untuk melakukan
komunikasi antara lain melalui suara, gerak-gerik/lambang dalam
bentuk gambar, melalui sinyal listrik dan elektro optik.
Berdasarkan cara penyampaian informasi, bentuk komunikasi
dapat kita bedakan, antara lain komunikasi dari titik ke titik/point to
point communications, dikenal juga dengan sistem telekomunikasi dan
komunikasi dengan cara Broadcassting, adalah dari satu titik ke banyak
titik.
a. Unsur-Unsur dalam komunikasi dan informasi:
1) Pengirim informasi
Ketika berkomunikasi, setiap orang yang bertindak sebagai
penanya atau penjawab dapat bertindak sebagai pengirim
informasi. Saat bertanya, berarti kita sedang mengirimkan
informasi yang berbentuk “pertanyaan”, sebaliknya saat kita
menjawab pertanyaan, kita sedang mengirimkan informasi yang
berbentuk “jawaban”.
2) Penerima Informasi
Dalam suatu peristiwa tanya jawab, orang lain yang
mendengarkan peristiwa tersebut disebut sebagai penerima
informasi.
3) Bentuk informasi
12
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Dalam kegiatan yang berupa percakapan, bentuk
komunikasi yang dipakai adalah komunikasi “lisan”, tetapi bila
informasi yang dikirim atau diterima berupa tulisan, maka
bentuk komunikasi tersebut adalah komunikasi “tertulis”.
Terkadang komunikasi berlangsung dalam bentuk tanda-
tanda atau gerakan-gerakan anggota tubuh, maka bentuk
komunikasi seperti itu disebut komunikasi “isyarat”.
4) Media atau sarana informasi
Bagaimana mengetahui sebuah informasi telah diterima
oleh orang lain, tentu melalui media atau sarana informasi.
Media komunikasi dalam sebuah kegiatan percakapan adalah
“suara”, sedangkan media lainnya adalah “tulisan”. Media
komunikasi berupa tulisan akan bermanfaat untuk orang lain
yang tidak mengikuti kegiatan percakapan, mereka akan
menerima informasi berdasarkan berbagai tulisan yang mereka
baca.
b. Peranan Komunikasi dan Informatika:
1) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Ekonomi
Komunikasi dan informatika, seperti yang sudah dijelaskan
pada bab sebelumnya, bahwa komunikasi dan informatika
dengan segala kinerja dan perkembangannya telah
mengingkatkan produktivitas manusia, produktivitas dalam hal
produksi serta peningkatan pemasaran sehingga meningkatkan
keuntungan dan kesejahteraan.
Sumber daya alam adalah kebutuhan dasar manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk mencari
penghasilan. Sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh
permukaan bumi, tak ada satu lokasi di bumi yang dapat
13
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
memenuhi suatu kebutuhan akan sumber daya alam pada satu
lokasi. Sehingga diperlukan media untuk mengetahui informasi
lokasi sumber daya alam tersebut.
2) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Sosial
Perkembangan komunikasi dan informatika dan
peranannya dalam segi ekonomi mengakibatkan bertambahnya
luasan kegiatan manusia. Komunikasi dan informatika juga telah
menimbulkan perubahan-perubahan meski perubahan tersebut
bernilai negatif, misalnya adalah perbedaan kasta masyarakat
yang dilihat dari kepemilikan alat komunikasi, orang yang
memiliki gadget komunikasi seperti smartphone terkini akan
dipandang lebih “tinggi” daripada orang yang hanya tidak
memiliki alat komunikasi.
Pentingnya kemudahan mendapatkan informasi
mempengaruhi suatu pola fikir sebagian orang, hal ini dapat
dibuktikan dengan tingkat kepercayaan diri seseorang di
lingkungan sosial ketika ia dapat dengan mudah mengakses
informasi untuk disebarluaskan kepada orang lain.
3) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Politik
Komunikasi dan informatika menjadi suatu alat yang
sangat penting bagi suatu pemerintahan untuk menjaga
informasi yang sifatnya terbatas untuk tidak diketahui oleh
pemerintahan lainnya. Sistem komunikasi dan informatika di
suatu wilayah akan mencerminkan kinerja dari pemerintah di
wilayah tersebut. Sistem komunikasi dan informatika yang
buruk, keamanan komunikasi dan informatika yang tidak aman,
sistem komunikasi dan informatika yang kacau serta kualitas
alat komunikasi dan informatika rendah mencerminkan kinerja
pemerintahan yang buruk dalam menangani tatanan
pemerintahan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Begitu
14
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
pula sebaliknya, ketika dalam suatu wilayah sistem komunikasi
dan informatikanya telah tertata dengahn baik, keamanan yang
terjamin serta alat-alat yang dimiliki modern maka kinerja
pemerintahannya dinilai cukup baik.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan
norma
Gustav Radbuch2, seorang ilmuan hukum memberikan pendapat
tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki asas-asas
dasar dan juga tujuan dalam dirinya. Ketiga asas dasar tersebut adalah;
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (Gerechtigkeit), dan
Kegunaan (Zweckmassigkeit). Asas atau tujuan pertama adalah
Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana
telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi
hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan
yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu3. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd4, memberikan
penjelaskannya sebagai berikut:
“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and
certainty, for without that it would be impossible to assert that what was
operating in a given territory amounted to a legal system”.
Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya
“keteraturan” (regularity) dan “kepastian” (certainty) guna menyokong
bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan
kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi
kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang
akan berfungi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat
2Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.
3Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal. 2. 4Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, Lloyd’s Introduction of Jurisprudence, Steven & Son,
London, hal. 60.
15
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
(order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa
(pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di
hadapan pandangan warga negara5.
Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan
masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan
bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini
bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara
kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan
pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan
dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada general norm. Organ-
organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan
tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ
itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan6.
Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana
pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan
mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini
dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi,
ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara7. Untuk itu salah satu
unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang
terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan
sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum8.
Secara sederhana pengertian rechtsstaat adalah negara
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan
di bawah kekuasaan hukum. Dalam rechtsstaat maka ikatan antara
negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau
5A. Ridwan Halim, 1987. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166
6Ali Fauzan, op. cit. hal. 22.
7Rusli K. Iskandar. 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi
Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, hal. 185. 8Haeruman Jayadi. 2009. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.
16
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki9. Dalam Negara
hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam
penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara
tujuan hukum itu sendiri antara lain “…opglegd om de samenleving
vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk
menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran
dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan,
pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan,
kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara
hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata
kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan10.
Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara
hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada
hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau
diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan
pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan
negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan
dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan
yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa
hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam
perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham
kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka
berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi11.
Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari
negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:
“As we have seen, there are not three but two basic function of the
state: creation and application (execution) of law, and these function are
9Abdul Latief. 2005.Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah.
Yogyakarta: UII Press, hal. 15. 10
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20. 11
Donald A Rumokoy. 2001. Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi
Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
hal. 2.
17
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to
define boundary line separating these function from each order, since the
distinction between creation and application of law-under lying the
dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has
only a relative character, most act of state being at the same time law
creating and law applying acts12”
(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga
melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum,
dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara
berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak
mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-
fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan
penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan
eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar
tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan
membentuk dan menerapkan hukum)
Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas,
sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan
negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi
pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut
tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi
kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang
berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi
kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan
negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki
kedudukan sub-ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam
penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin
untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada
hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan
hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk
12
Hans Kelsen. 1973. General Theory Of Law and State, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.
18
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru
kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang
mengemban fungsi penerapan hukum.
Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses
pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang
memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh
hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum,
sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada
tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum
meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan
struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang
memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu,
pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur
menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur
kelembagaan dan mekanisme kerja13.
Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu
pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan
peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih
dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak
menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu. 14
Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika
kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat
nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini
berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para
warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum
itu tampil sebagai das sein-sollen, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku
13
Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35. 14
Ibid, hal. 71.
19
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat
riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).15
Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam
“L’esperit des Louis” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus
dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu16:
1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung
arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran
dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan
mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif,
sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat
yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual
dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi,
karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan
rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika,
melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh
orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan
pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu
jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana
bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;
Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara
yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan
organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah;
kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma
yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma
15
Ibid, hal. 123. 16
Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di
Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hal. 124-125.
20
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat
norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama
sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain17,
Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam
berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-
undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-
undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat
daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem
perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada
peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya
atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum
yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah
yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan
kepentingan seluruh rakyat Indonesia18.
Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan
tertinggi dalam Negara (staatsgrundgesetz) disebutkan pada Pasal 18
ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua
urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi
dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-
satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan
tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan
menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan
pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan
perundang-undangan sendiri (legislatieve bevoegheid, legislative
17
Yohanes Golot Tuba Helan, op. cit, hal. 113. 18
Abdul Latief. Op. cit, hal. 65
21
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
power)19. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-
masing wilayah/teritorial.
Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan
mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak
mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku
bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku20.
Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas
hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi
dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir
atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan
membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum.
Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia
lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan
dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan
konkritisasi dari asas hukum.
Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan
merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan
berdasarkan UUD 1945, seperti21:
1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum.
Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas
bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-
peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-
asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut
19Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah.
Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43. 20
Ibid, hal. 48. 21
Ibid, hal. 49.
22
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio
legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya
dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja
ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya22.
Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu23:
1. Asas-asas formal:
a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan (het beginsel van de duidelijk doelstelling);
b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang
berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan
peraturan perundang-undangan (het beginsel van het jiuste
organ);
c) Asas keperluan yang mendesak (het nood zakelijk heids beginsel);
d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan
yang di bentuk (het beginsel van de voorbaarheid);
e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan
rakyat (het beginsel van de consensus).
2. Asas-asas materiil
a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van
duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);
b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap
orang (het beginsel van de kenbaarheid);
c) Asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel);
d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (het rechtsgelijkheids
beginsel);
22
Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hal. 85. 23
Lendy Siar. op. cit, hal. 52.
23
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het beginsel
van de individuale rechts bedeling).
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-
asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan
juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan
daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan
rumusan dan keterbukaan.
1. Asas Kejelasan Tujuan
Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas
yang hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan
harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk
peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang.
3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
24
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan.
4. Asas Dapat Dilaksanakan (Applicable)
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah
bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,
maupun yuridis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan
Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan
kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan (Transparancy)
Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
25
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi
muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan
asas:
1. Asas Pengayoman
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman
masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan
Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas Kebangsaan
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
26
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
5. Asas Kenusantaraan
Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah
bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas Keadilan (Justice, Gerechtigheid)
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,
agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (Rechtsorde en rechrs
zekerheid)
27
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,
masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-
undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem
hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat
dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak
melenceng dari cita hukum (rechtsidee) yang telah disepakati bersama.
Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum
(rechtsregel), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara
langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya
sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum
tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum24.
Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya
persoalan pengaturan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di
tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara;
Pengaturan dalam bentuk Perda atas penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Lombok Utara
harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas
perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatik dalam
24
Suprin Na’a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program
Pascasarjana Unpad, hal. 71.
28
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan
asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya
guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya
saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan
dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan
hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan
hukumnya. Perda tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.
Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur
sektor transportasi mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum,
bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak
(recht, right) dan kewajiban (plicht, duty) semua pihak terkait dalam
sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi
yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dicanangkan
sejak tahun 1999 sebenarnya membuka peluang bagi kabupaten/kota di
Indonesia untuk berkembang dengan lebih cepat sesuai dengan kondisi-
kondisi lokal maupun aspirasi di daerah, karena kabupaten/kota kini
memiliki diskresi untuk melakukan hal tersebut. Beberapa
kabupaten/kota memang telah dapat memanfaatkan kebijakan untuk
menjadikan daerah mampu memberikan pelayanan kepada publik
dengan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan
masyarakatnya.
Secara geografis Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi
115°46 - 115°28 Bujur Timur, dan dari 8°120 - 8°550 Lintang Selatan.
29
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Secara administratif, Kabupaten Lombok Utara memiliki batas wilayah
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Barat : Selat Lombok
Sebelah Timur : Lombok Tengah dan Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah 1.312,77 Km²
yang terdiri dari luas daratan 809,53 Km² dan luas perairan laut 503,24
Km². Secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa
dan 322 Dusun.
Tabel 1. Tabel Luas Kabupaten Lombok Utara Dirinci Per Kecamatan
No. Kecamatan Jumlah
Desa Jumlah Dusun
Luas Wilayah Persentase (%) Km² Ha
1. Bayan 9 95 329,10 32.910 40,66
2. Kayangan 8 85 126,53 12.635 15,61
3. Gangga 5 54 157,35 15.735 19,43
4. Tanjung 7 65 115,64 11.564 14,28
5. Pemenang 4 29 81,09 8.109 10,02
Jumlah 33 328 809,53 80.953 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat tahun 2010
Dalam rangka revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi
daerah Kabupaten Lombok Utara mencoba mengarahkan pada
dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah dan
pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara berusaha untuk memaksimalkan perannya dalam menopang
ekonomi di daerahnya dengan mengembangan sarana dan prasarana
yang menunjang pembangunan di kabupaten ini
Jalan merupakan suatu prasarana yang dipergunakan oleh
masyarakat untuk mencapai tujuan. Suatu jaringan jalan dapat
berperan sesuai dengan fungsinya dengan baik bila masing-masing ruas
30
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
jalan yang ada dapat memberikan pelayanan yang baik bagi lalu lintas
harian kendaraan yang melintasinya.
Data Potensi yang ada di bidang Komunikasi dan Informatika
adalah sebagaimana berikut:
1) Jumlah Kantor Pos yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara yaitu :
a) Kantor Pos : 4 unit
b) Kantor Pos Pembantu : - unit
c) Kantor Pos Tambahan : - unit
d) Pos Keliling : - unit
2) Fasilitas Telekomunikasi yang tersedia/terpasang di Kabupaten
Lombok Utara sebagai berikut :
a) Telepon Seluler (GSM) :
o Indosat : 7 unit
o Telkomsel : 10 unit
o PT Excel Axiata : 11 unit
o PT Gametraco Tunggal : 5 Unit
o PT Persada Sokatama : 13 Unit
o PT Tower Baersama Grop : 10 Unit
o PT Protelindo : 3 Unit
o PT KIN : 2 Unit
o PT Solosindo Tunas Pratama: 9 Unit
o Telkom : 13 unit
b) Persebaran Menara Per Kecamatan
Kecamatan Pemenang : 24 Menara
Kecamatan Tanjung : 17 Menara
Kecamatan Gangga : 10 Menara
Kecamatan Kayangan : 14 Menara
Kecamatan Bayan : 18 Menara
31
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
c) Warung Internet : 8 unit
3) Jumlah Radio Amatir dan Frekuwensi Radio serta TV Kabel di
Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :
a) RAKOM : 3 unit
b) TV KABEL : 8 unit
4. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi Publik dan Penegembangan
e-Government
Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat
pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan
komunikasi yanga meliputi penyediaan sarana komunikasi dengan
menggunakan pola koordinasi dan kerjasa dengan memfasilitasi kegiatan –
kegiatan dengan pihak yang berkepentingan dari tingkat desa, tingkat
kematan dan tingkat kabupaten.
Untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan daerah
yang baik, transparan, efektif dan efisien maka pemerintah daerah harus
membuka ruang untuk konsultasi public dengan masyarakat dalam bentuk
membentuk kelompok kerja konsultasi public guna amenyampaikan
aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan yang telah diambil oleh
pemerintah daerah.Dalam rangka pemberian informasi kepada publik maka
keberadaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi mutal diperlukan.
Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan
yang menggunakan dan berbasis elektronik guna memberikan pelayanan
publik yang efektif dan efisien harus terus ditingkatkan melelui berbagai
cara yang antara lain dengan menyusun rencana induk pengembangan e-
government sehingga pelayanan yang handal dan terpercaya serta
terjangkau oleh masyarakat luas melalui cara pemanfaatan teknologi
informasi secara optimal merupakan syarat mutlak dalam pengembangan e-
government.
32
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Pelayanan e-government juga diarahkan dalam bentuk dukungan
dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah, pembentukan
media center sehingga mmapu mendukung peningkatan peran serta dunia
usaha dalam pengembangan industry telekomunikasi dan teknologi
informasi.
5. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur
dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan
dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara
Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika ini membawa implikasi terhadap hal-hal
sebagai berikut:
1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah
dalam menata persoalan penyelenggaraan Komunikasi dan
Informatika;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah
Kabupaten Lombok Utara;
3. Menata dan mengorganisasi pemanfaatan dan penggunaan sarana
dan prasarana di wilayah Kabupaten Lombok Utara sehingga
menjadi lebih teratur dan terpadu;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam
penyusunan dan penetapan kebijakan sektor Komunikasi dan
Informatika;
5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas persoalan
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika selama ini.
33
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
Dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika perlu diperhatikan berbagai
peraturan perundang-undangan, yaitu: peraturan perundang-undangan
yang setara dengan undang-undang; peraturan pemerintah; peraturan
menteri; dan peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda
Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan
Informatika. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang
pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang
menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten
Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, yaitu:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
34
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5065);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan
Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3303);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010
tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 10 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
10);
35
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010,
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 42);
Setelah melihat urutan secara hirarki dan kronologis peraturan
perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam
pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berikut adalah hasil evaluasi
dan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan di atas,
berdasarkan keterkaitan pasal-pasal yang berhubungan dengan
kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:
“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan”
Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara dapat menyusun peraturan daerah untuk
melaksanakan fungsinya sebagai wilayah otonom di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang ini menjabarkan tentang tugas dan wewenang
serta kewajiban Wakil Kepala Daerah, Tugas dan wewenang DPRD,
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye,
Penetapan calon terpilih dan pelantikan, Ketentuan pidana pemilihan
36
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga mampu mewujudkan
Pemerintahan yang baik. Hubungan kewenangan yang setara antara
eksekutif dan legislatif dalam penyelengaaraan Pemerintahan Daerah
yang lebih demokratis. Serta melakukan pengaturan terhadap birokrasi
agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:
Undang-Undang ini menjabarkan penyelenggaran telokomunikasi.
Dimana pembinaan telekomunikasi merupakan kewenangan
Pemerintah. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta
meningkatkan hubungan antarbangsa.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa
penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang merupakan bagian
dari bidang Komunikasi dan Informatika merupakan wewenang dari
Pemerintah Daerah. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara adalah pengaturanpenyelenggaraan kominfo tersebut dapat
dibentuk dalam peraturan daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat:
Peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai dasar
dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai
Daerah Otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
37
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten dan kota,
berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah,
setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat
(DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundangan yang lebih tinggi25.
a. Pasal 245 ayat (2):
“Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan”
Berdasarkan konsiderans dalam undang-undang ini dinyatakan
bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dan disebutkan
lebih lanjut bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.
25
Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika., Hal. 37.
38
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
Selanjutnya dari penjelasan dalam undang-undang ini dikatakan
bahwa lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian
dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi
pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi
dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi
sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan
lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam
kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan
masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara
pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk
serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang
39
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk
memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan
publik26.
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos:
Undang-Undang ini menjabarkan penyelenggaran pos. Pos
diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan dan memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara, membuka
peluang usaha, memperlancar perekonomian, mendukung kegiatan
pemerintahan, menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat
elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan,
dan layanan keagenan pos, dan menjamin terselenggaranya layanan pos
yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang ini digunakan sebagai pedoman teknis yuridis
dalam penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan
informatika. Sehingga Raperda ini nanti tersusun secara sistematis dari
segi asas pembentukan, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan,
penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan hingga akhirnya
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan
komunikasi dan informatika.
26
Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
40
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten:
Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman atas pembagian
kewenangan Pemerintah Daerah dalam berbagai sektor pemerintahan
termasuk didalamnya adalah sektor perhubungan, sehingga Pemerintah
Daerah dapat mengatur urusan-urusan pemerintahan sesuai
kewenangannya dan tidak keluar dari peraturan/koridor yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
41
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik,
merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari
himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu
Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak
dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan
kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara
Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar
Negara Indonesia, menjadi grundnorm dan landasan filosofis bagi setiap
aturan hukum.
Selain itu pula tujuan yang ingin di capai dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
adalah untuk menjaga ketertiban umum. Sejalan dengan hal tersebut
demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha penekanan
pada keberlanjutan (sustainability) pelayanan melalu sarana dan
prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan
pelayanan kepada masyarakat luas maka pengaturan penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika harus di landaskan pada keterpaduan,
sehingga aturan yang di susun kiranya memperhatikan berbagai pihak
yang terlibat dalam pemanfaatan pelayanan Komunikasi dan Informatika
seperti masyarakat umum dan pengusaha penelenggaraan
telekomunikasi. Hal ini karena Komunikasi dan Informatika merupakan
sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan
nasional.
Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang,
Kabupaten Lombok Utara sebagai bagian dari bangsa dan negara
Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara
dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia dengan
42
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
mengedepankan kepentingan masyarakatnya walaupun terjadi
perubahan global terutama kaitannya di sini adalah penataan
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu
dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan
proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan
falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah, kita membutuhkan bangsa
yang mandiri-bermartabat, butuh pemerintah daerah yang kuat
(berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi
daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun
imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui (beyond)
sentralisme dan lokalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan
menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta
kemandirian lokal. Untuk itulah kemandirian daerah melalui
penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien serta
ekonomis di harapkan mampu menjadi pondasi bagi pembangunan
nasional maka hal ini akan menjadi kekuatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Untuk itulah pula ketentuan pengaturan penyelenggaraan
komunikasi dan informatika perlu ada keseimbangan yang mengandung
makna bahwa pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara
kepentingan individu, kepentingan masyarakat dengan kepentingan
pembangunan. Hal ini difokuskan pada falsafah Pancasila yang
menghendaki tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih
terperinci dinyatakan oleh UUD 1945.
Jika sektor Komunikasi dan Informatika tidak dikelola dengan
baik dan diabaikan begitu saja maka pada akhirnya justru akan menjadi
beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kedepan kita membutuhkan penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika sebagai entitas lokal yang mampu
43
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
meningkatkan kekuatan menuju pembangunan yang lebih baik lagi
sehingga pada akhirnya juga beimbas pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
B. Landasan Sosiologis
Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan ubi
societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat
ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan
masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui
pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai
dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945.
Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain
juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (law
as a facilitation of human interaction). Di tinjau dari aspek sosial maka
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika mempunyai peran penting
untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan
perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari aspek sosial budaya, keberadaan sarana dan prasarana
komunikasi dan informasi membuka cakrawala masyarakat yang dapat
menjadi wahana perubahan sosial, hal ini karena sarana dan prasarana
komunikasi mempunyai nilai yang potensial sebagai ruang publik.
Dalam penggunaan sarana dan prasarana komnikasi sebagai
suatu ruang publik sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup
disekitarnya, oleh karena itu diperlukan penataan dalam penggunaan
sarana dan prasarana komunikasi dengan memperhatikan aspek
wawasan berkelanjutan agar tidak membawa dampak terhadap
lingkungan hidup disekitarnya.
44
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
Untuk itulah dalam menyusun rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten
Lombok Utara, maka kiranya perlu memperhatikan aspek sosiologis
masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat
setempatlah yang mungkin dapat mengalami dampak secara langsung
akibat penyelenggaraan komunikasi di daerahnya.
Beranjak dari pemikiran tersebut keberadaan hukum Sangat
diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat
dielakkan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian
kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya
gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu.
Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah
untuk membuat regulasi (Peraturan Daerah). Kebebasan pembentukan
regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua
lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan
perundang-undangan hendaknya dapat melahirkan undang-undang
yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-
undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar
bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest
number)27.
Untuk itulah dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
kiranya tidak dapat mengenyampingkan faktor sosiologis
kemasyarakatan terutama menyangkut pada himpunan kaidah dari
segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam
kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan hukum bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Melalui aturan
hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku,
sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai
sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari
27
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hal.61.
45
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan
sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula
dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi
dan Informatika dapat mencegah terjadinya konflik sehingga ketertiban
dan keadilan dapat ditegakan.
Apalagi jika mencermati keadaan Kabupaten Lombok Utara yang
sangat majemuk yang terus berkembang menuju kearah perbaikan
pembangunan ekonomi, jika proses ini berjalan terus menerus maka
negara akan sampai pada kondisi dimana perekonomian dapat tumbuh
dengan baik dan masyarakat ikut berperan besar di dalamnya. Oleh
sebab itu agar sistem teknologi komunikasi dan informasi dapat
berjalan dengan baik maka prasyarat yang berupa penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika yang baik harus disusun dengan cermat
karena transportasi dan komunikasi informasi mempunyai peranan
yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara sehingga menyadari
akan hal tersebut maka sudah selayaknya kehadiran suatu aturan
hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang sesuai yang mampu
menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten saat ini.
C. Landasan Yuridis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Pos bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam
pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
Perlu dibentuknya peraturan daerah ini bukan lagi sekedar human
will (kemauan manusia) namun lebih kepada human want (kebutuhan
manusia). Hal ini dimaksudkan pula untuk mengoptimalkan
penggunaan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka
menjalin komunikasi antar anggota masyarakat.
46
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan
Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar
hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari
kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mewujudkan dan
menjamin terselenggarannya Komunikasi dan Informatika melalui
sistem efektif dan efisien serta kemudahan dalam mengakses
komunikasi dan informasi guna mendorong perekonomian Daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menopang
kemandirian dan kemajuan Daerah.
B. Arah dan Jangkauan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika mencoba untuk menjawab tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan
desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan (delegasi).
Kedepannya prespektif yang di coba untuk di bangun dan
dikembangkan dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
adalah bahwa melalui pengaturan ini ke depan paling tidak harus dapat
menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar
pengaturan mengenai Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
yaitu memberikan dasar menuju kemandirian bidang Komunikasi dan
Informatika di Kabupaten Lombok Utara, artinya memberikan landasan
yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mengatur
dirinya sendiri.
47
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
C. Ruang Lingkup Materi
1. Materi yang akan diatur
Materi yang akan diatur nantinya dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah
a. Penyelenggaraan Komunikasi
b. Penyelenggaraan Informatika
c. Pengawasan dan Pengendalian
d. Peran serta Masyarakat dan
e. Sanksi
a. Penyelenggaraan komunikasi .
Dalam arangka melaksanakan kegiatan penyediaan dan
pelayanan komunikasi, penyelenggaraan komunikasi melalui
penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasa komunikasi dan
penyebarluasan informasi serta menyediakan keterbukaan informasi
publik.
Penyebarluasan informasi dalam penyebarluasan informasi
dilakukan melaui jalur media masa dan melalui lembaga
komunikasi social.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik, transparan dan efisien serta akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan maka Pemerintah Daerah harus membentuk
sarana konsulatasi pubil dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.
b. Penyelenggaraan Informatika.
48
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan Informatika dikembangkan melalui kegiatan
pengemangan e-government dan kgiatan dalam bidang pos
telekomunikasi.
Pengembangan e-Government yang akan dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam upaya pemberian pelayanan publik pada
dasarnya terdiri dari:
a. penyusunan rencana induk pengembangan e-Government; b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya,
serta terjangkau oleh masyarakat luas; c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data dan informasi; f. pembentukan Media Center; g. penerapan keamanan informasi; h. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan
industri teknologi teleKomunikasi dan teknologi informasi; dan i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah
Daerah dan Peningkatan e-Literacy masyarakat.
Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok
Utara dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang
akan diatur antara lain adalah Pemberian Izin Penyelenggaraan
Layanan Pos dan Telekomunikasi yang terdiri dari :
a. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
b. Pembenrian ijin Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan
c. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
d. pemberian izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk
keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di
Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
e. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
f. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
g. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana Telekomunikasi;
49
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
h. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi;
i. Pemberian izin Hinder Ordonnantie (Ordonansi
Gangguan);
j. Pemberian izin instalasi penangkal petir;
k. Pemberian izin instalasi genset;
l. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat Telekomunikasi; Adapun Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos
dan Telekomunikasi meliputi :
a. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan
jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan di
daerah;
b. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban
pelayanan universal di bidang Telekomunikasi;
c. rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
d. rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
e. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan
jaringan tetap lokal wireline (end to end);
f. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban
pelayanan universal di bidang Telekomunikasi; dan
g. rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis
terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi.
c. Pengawasan dan Pengendalian
Tanggung jawab penawasan dan pengendalian yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa pengawasan atau
pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang
meliputi cakupan area daerah, pelaksanaan pembangunan warnet
pedesaan ataupun warnet seluler dan yang sejenis termasuk
pengendalian terhadap standarisasi pendirian pos dan alat
komunikasi.
50
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014
d. Peranserta Masyarakat
Peranserta masyarakat yang dapat dilakukan dalam
penyelenggaraan komunikasi dan informatika dapat berupa
dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan
informatika sehingga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomis
bagi masyarakat.
e. Ketentuan sanksi
Ketentuan sanksi memuat sanksi yang nantinya akan
diterapkan apabila dikemudian hari terdapat pelanggar terhadap
ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah tentang
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika tersebut. Sanksi
tersebut berupa:
a. Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran
dikenakan sanksi administrasi, berupa:
1) teguran tertulis;
2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usaha;
3) pembekuan izin;
4) pencabutan izin;
5) penetapan ganti rugi; dan
6) denda.
b. Setiap petugas yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi
berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan peralihan
Ketentuan Peralihan ini terkait dengan tenggang waktu
pemberlakuan peraturan daerah.
51
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika merupakan gagasan
yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di
Kabupaten Lombok Utara.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk
mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika,
semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen
politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan
persoalan komunikasi dan informatika dalam rangka mempercepat
dan mendukung pembangunan daerah.
3. Secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan
informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan
tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.
4. Secara Yuridis, dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan
informatika ini maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang
penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok
Utara yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di
atasnya.
5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan
krusial yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara akan terselesaikan
dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi
sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi
masyarakatnya.
52
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
B. Saran
1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap subtansi apa saja yang
sebaiknya di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan penyelenggaraan
komunikasi dan informatika maka percepatan pembahasan bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.
Penyedia :
LEMBAGA PENELITIAN LEGISLASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ERLIES SEPTIANA NURBANI, SH., LLM.M.
KETUA
53
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latief. 2005.Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
A. Ridwan Halim, 1987. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta. Donald A Rumokoy. 2001. Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan
Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. Ilmu Hukum, CV.
Rajawali, Jakarta. Haeruman Jayadi. 2009. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
Hans Kelsen. 1973. General Theory Of Law and State, New York: Russel and
Russel
Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad,
2001.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju.
Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, Lloyd’s Introduction of Jurisprudence, Steven & Son, London.
Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo.
Rusli K. Iskandar. 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:
UII Press. Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
54
Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung. Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti
Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press.
Suprin Na’a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung :
(Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.