Perda Kandungan Lokal

PERATURAN DAERAH: KANDUNGAN LOKAL

KABUPATEN BOJONEGORO

Agus Supriyanto, SH. M.Hum (Kabag Hukum Pemda Bojonegoro)

Masalah Dasar• Daerah memikul seluruh beban dan biaya sosial

• Akuisisi lahan untuk proyek MIGAS -> kehilangan mata pencaharian utama

• Terbatasnya usaha dan peluang kerja masyarakat -> PDRB migas besar tapi dinikmati orang luar -> rentan kecemburuan/ gejolak sosial -> menghambat proyek.

• Masyrakat kurang informasi tentang peluang yang ada.

• Aturan pusat sudah ada (BP Migas; PTK 007) tetapi tidak berpihak dan mengabaikan sumber daya daerah penghasil (Bojonegoro)

TUJUAN• Meningkatkan kesejahteraan rakyat

setempat jobs creation.

• Meningkatkan PAD

• Membangun tenaga kerja daerah yang terampil

• Memaksimalkan peran pelaku usaha daerah dalam proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

PROSES• Refleksi & Konsultasi multistakeholder

– Kondisi daerah kaya SDA tetapi kurang mengoptimalkan potensi daerah

• Penyepakatan model regulasi• Pembuatan payung hukum

– Perbub No 48/2011 tentang Optimalisasi Kandungan Lokal dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas

– Perda No 23/2011 tentang percepatan Pertumubuhan Ekonomi dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta pengolahan Migas di Bojonegoro

• Peningkatan status regulasi– Perbub ke perda

• Institusionalisasi – Pembentukan tim– Implementasi

• Konfrontasi dengan pemerintah pusat, BP Migas– MCL mengumumkan pemenang tender EPC senilai 38 Triliun– Mediasi proyek antara pemenang tender EPC MCL dengan pengusaha lokal

Bojonegoro– MCL bersikukuh untuk melaksanakan EPC sesuai dengan petunjuk BP Migas (PTK

007)– Pemkab Bojonegoro menahan penerbitan IMB dan HO untuk EPC, karena EPC

tidak mematuhi perda lokal konten– BP Migas melapor kepada Wakil Presiden terkait masalah IMB yang belum

diterbitkan oleh Pemkab Bojonegoro. Wakil Presiden menuding Bojonegoro menghambat proyek nasional

– Konsultasi Bupati dengan Pemerintah Pusat (wakil Presiden)– Hasil akhir: Bupati menerbitkan IMB dan HO untuk EPC setelah ada kesanggupan

dari pemenang EPC untuk mematuhi perda konten lokal

ISI REGULASI

• Meningkatkan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah;

• Mengembangkan kemampuan daerah untuk berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional berlandaskan keunggulan kompetitif daerah;

• Mengendalikan permasalahan sosial dan ekonomi yang berpotensi menghambat kelancaran rangkaian pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi.

Pasal-Pasal Krusial• Pasal 7 : “Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, wajib menggunakan

barang Produksi Daerah”.• Pasal 8 : Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor

KKS atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi

Dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30% (tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai Kontrak.

• Pasal 9 : Pengadaan tenaga kerja didalam melaksanakan pekerjaan melalui ketentuan

berikut :• 100 % tenaga kasar/buruh berasal dari tenaga lokal.• Tenaga terlatih dan tenaga profesional dengan proporsi maksimal dari tenaga

lokal;

Pasal-Pasal Krusial (lanjutan)• Pasal 10 : Kontraktor KKS atau Mitra K-KKS wajib melaksanakan wajib lapor ketenaga-kerjaan kepada Dinas Tenga

Kerja dan Sosial Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.• Pasal 12 ayat 1 : Dalam menentukan harga satuan barang/jasa Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS Golongan Besar serta

Pengolah MIGAS harus menyusun HPS/OE termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa, yg besarannya paling rendah sama yg diatur oleh Bupati.

• Pasal 13 ayat 4 huruf b: Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan Besar serta Pengolah MIGAS wajib melaksanakan pembayaran

dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah masa verifikasi berakhir .• Pasal 14 ayat 2: Dalam pengadaan barang/jasa kepada BUMD, BUMDes, koperasi Penyedia Barang /Jasa Lokal diberikan

uang muka paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak .• Pasal 15 ayat 2:

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS memberikan informasi yang seluas- luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa dan masyarakat, antara lain tentang:– Standard operating procedure (SOP) Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS;– Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dilingkungan industry Minyak dan

Gas Bumi;– Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L/SHE)

Pasal-Pasal Krusial (lanjutan)• Pasal 16: Kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta alat-alat besar yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS

untuk kegitan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi wajib didaftarkan pada instansi berwenang di Kabupaten Bojonegoro.

• Pasal 17 huruf a: “Penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor non-subsidi untuk Semua Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang

digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS”. • Pasal 17 huruf b: “Semua Kendaraan bermotor yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang berasal (terdaftar) dari luar

daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan WAJIB mutasi menjadi kendaraan terdaftar wilayah Bojonegoro”.• Pasal 19:

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan diwajibkan untuk :• Mendirikan kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;• Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Penunjang Sarana

Produksi;• Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan

pada pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi migas;• Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta

pengolahan migas berikut mobilitas peralatan berat yang digunakannya; • Memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi;• Memasukkan unsur kegiatan pelatihan ketrampilan kerja tepat sasaran sebagai salah satu fokus utama Program Kemasyarakatan

(Program CSR);• Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh pengusaha

lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi;• Membantu pengusaha lokal, BUMD, BUMDes dalam meningkatkan kapabilitas tehnis dan kelengkapan persyaratan dasar atau

kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa.• Menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek;

Pasal-Pasal Krusial (lanjutan)• Pasal 20 angka 1:

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan dilarang untuk :1. Membangun fasilitas non teknis atau menempatkan fasilitas pendukung pembangunan proyek yang bersifat tetap, misalnya dormitory, camp facilities, community center, recreation center, terminal, terminal sementara dan lain–lain ditempatkan pada area EPC, tetapi dilaksanakan pada tempat tertentu yang lokasinya diatur oleh Bupati

• Pasal 22 ayat 2: “Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) harus didasarkan kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro” • Pasal 22 ayat 3:

“Program CSR wajib merujuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)”

• Pasal 23 Dalam merumuskan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), pihak operator harus melakukan

koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi sebagai langkah preventif mengantisipasi munculnya overlapping/tumpang tindih dengan program/kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten.

• Pasal 24:“Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS operator berkewajiban menyampaikan hasil perencanaan kerja penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Camat serta pada Pemerintah Desa terkait”

Sanksi • Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang tidak melaksanakan

ketentuan Perda ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha atau ijin-ijin prinsip kegiatan usahanya di lingkup wilayah Kabupaten Bojonegoro (Ps. 27 ayat 1).

• Bupati dapat merekomendasikan pemberian saksi oleh BP MIGAS atau kontraktor KKS (Ps. 27 ayat 2). • Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang tidak melaksanakan

ketentuan Perda ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha atau ijin-ijin prinsip kegiatan usahanya di lingkup wilayah Kabupaten Bojonegoro (Ps. 27 ayat 1).

• Bupati dapat merekomendasikan pemberian saksi oleh BP MIGAS atau kontraktor KKS (Ps. 27 ayat 2). • Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi yang melanggar kontrak kerja dengan Kontraktor

KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak (Ps. 28 ayat 1).

• Lembaga yang diberikan hak untuk memberikan administratif dalam Peraturan Daerah ini adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati (Ps. 28 ayat 2).

• Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa: – peringatan tertulis; – pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; sanksi– pembekuan izin usaha dan/atau profesi; – pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

INSTITUSI & IMPLEMENTASI• Tim Optimalisasi Kandungan Lokal :

– Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Ps. 21 ayat 1)– Terdiri dari: Pemerintah Daerah, K-KKS, Mitra K-KKS (Ps. 21 ayat 2)

• 2011-2012:– MCL mengumumkan pemenang tender EPC senilai 38 Triliun– Mediasi proyek antara pemenang tender EPC MCL dengan pengusaha lokal

Bojonegoro– MCL bersikukuh untuk melaksanakan EPC sesuai dengan petunjuk BP Migas (PTK 007)– Pemkab Bojonegoro menahan penerbitan IMB dan HO untuk EPC, karena EPC tidak

mematuhi perda lokal konten– BP Migas melapor kepada Wakil Presiden terkait masalah IMB yang belum diterbitkan

oleh Pemkab Bojonegoro. Wakil Presiden menuding Bojonegoro menghambat proyek nasional

– Konsultasi Bupati dengan Pemerintah Pusat (wakil Presiden)– Hasil akhir: Bupati menerbitkan IMB dan HO untuk EPC setelah ada kesanggupan dari

pemenang EPC untuk mematuhi perda konten lokal

Pembelajaran

• Kegiatan ekonomi daerah bukan domain pusatkegiatan ekonomi yang terjadi di daerah kaya SDM, biasanya menjadi domain kelompok usaha besar yang memiliki modal dan keahlian. Inovasi ini, bertujuan untuk mengintervensi proses kegiatan ekonomi tersebut, agar berpihak pada daerah.

• Peningkatan kapasitas kelompok usahadengan adanya model join operation (tandem antara pengusaha lokal dan non lokal) diharapkan akan terjadi transfer knowledge, skill dan modal

• Mengkonversi peningkatan PDRB di sektor jasa dengan melokalisir peredaran uang di daerahPada tahun 2011, PDRB Bojonegoro atas harga dasar berlaku dengan migas mencapai 25,110 Triliun. Tantangannya adalah bagaimana membuat perputaran uang tersebut tetap berada di wilayah Bojonegoro.

Tantangan Kedepan

• Replikasi. – Mendorongkan replikasi model ini di daerah kaya SDA

lainnya

• Perbaikan kebijakan:– Mendorong adanya mekanisme baku (regulasi ditingkat

pusat: PP, Permen, SE, dll) tentang penerapan sumber daya lokal (kabupaten penghasil) di industri ekstraktif.