3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian, yaitu (1) pengumpulan

data penelitian dan (2) pengolahan data serta penyusunan disertasi. Pengumpulan

data penelitian difokuskan di 20 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (Lampiran 1).

Kegiatan ini dilakukan pada bulan September 2007 sampai Mei 2008, sedangkan

pengumpulan data responden ahli (stakeholder) dilakukan bulan Agustus sampai

September 2008. Pengolahan data dan penyusunan disertasi mulai dilaksanakan

pada bulan Juni 2008.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan persyaratan antara lain :

(1) memenuhi kriteria potensi perikanan, (2) memiliki lembaga (Dinas/Kantor

Subdin/Balai/Bidang/ Instalasi/ UPTD) yang menangani sektor kelautan dan

perikanan, (3) mempunyai penyuluh yang menangani bidang perikanan dan (4)

memperoleh BOP. Berdasarkan kriteria yang ditentukan diidentifikasi sebanyak

192 kabupaten/kota penerima BOP. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada

rumusan Slovin yaitu: { })(1 2eNNn×+

= atau { })21.0(1921192

2×+=n

sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 20.28 sampel. Dimana n merupakan

jumlah sampel yang ingin ditentukan; N merupakan ukuran populasi yang

diambil dari jumlah daerah yang memperoleh BOP dan e merupakan persen

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi yang

masih ditolerir sebesar 21 persen. (Slovin, 1988)

Keseluruhan kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan wilayah yaitu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Wilayah yang dikelompokkan daerah dalam Indonesia Timur yaitu Kabupaten Jayapura, Maluku Tenggara Barat, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Halmahera Selatan, Kota Sorong, Kabupaten/Kota yang dikategorikan wilayah Indonesia Tengah yaitu Kabupaten Barito Kuala, Ketapang, Jembrana, Belu, Konawe, Boalemo, Sumbawa. Adapun Kabupaten/Kota yang dikelompokkan dalam wilayah Indonesia Barat yaitu : Kabupaten Cilacap, Deli Serdang, Gresik, Bantul, Serang, Lampung Timur, Kota Padang.

84

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara (menggunakan kuesioner)

terhadap pelaku sistem di antaranya pejabat Pemerintah Daerah dan pejabat

Dinas/Instansi wilayah/lokasi penelitian, penyuluh dan pelaku utama serta

stakeholders yang dinilai memiliki pemahaman terhadap obyek yang sedang

dikaji antara lain Pelaku Usaha, Pemerhati/LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga

Penelitian/Diklat, keseluruhan di masing-masing Kabupaten/ Kota (lokasi

penelitian) antara 15-20 orang. Selain melalui wawancara, pengumpulan data

primer juga dilakukan dengan cara observasi lapangan untuk menentukan faktor-

faktor strategis dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur/studi pustaka dan

laporan/dokumen dari berbagai instansi yang terkait dengan judul penelitian

maupun yang relevan dengan penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Jenis dan

sumber data yang digunakan dalam penelitian terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian

No Jenis Data Sumber Data I Data Primer

1 Analisis Kebutuhan Pelaku Sistem Responden 2 Identifikasi Faktor Strategis Responden 3 Perbandingan antar Faktor Responden

II Data Sekunder 1 Dasar Hukum dan Bentuk Kelembagaan Pemda/Dinas 2 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Pemda/Dinas 3 Kebijakan, Strategi dan Program Pemda/Dinas 4 Ketenagaan (SDM) Bidang Kelautan dan Perikanan Pemda/Dinas 5 Kepegawaian (Rekruitmen dan Penempatan) Pemda/Dinas 6 Anggaran dan Alokasi Pemanfaatan Pemda/Dinas 7 Rencana Kerja Penyuluh Dinas/Penyuluh 8 Laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas/Penyuluh 9 Programa Penyuluhan Dinas/Penyuluh

10 Pedoman, Standar dan Akreditasi DKP 11 PAD Kab/Kota, Propinsi Pemda 12 Kab/Kota, Propinsi dalam Angka Pemda 13 Pemetaan SDM DKP 14 Kajian Pusbangluh DKP 15 BOP DKP 16 Kualifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Men PAN 17 Kondisi Kependudukan BPS 18 Peta Wilayah Potensi SDI DKP 19 Institusi KP di wilayah yang bersangkutan Pemda

85

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Observasi lapangan (survei) untuk memperoleh data primer melalui pengisian

kuesioner dengan teknik wawancara kepada responden.

2) Pelaksanaan focus group discussion (FGD) dengan masing-masing kelompok

stakeholders guna memperoleh informasi mengenai berbagai masalah yang

dihadapi untuk mencari solusi dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

FGD dilakukan melalui mekanisme diskusi mengenai topik penelitian yang

dihadiri oleh wakil dari lembaga pemerintahan satu orang, wakil dari intitusi

pendidikan sebanyak satu orang serta wakil dari pemerintah daerah sebanyak

satu orang

3) Pertemuan dengan berbagai pihak sebagai tokoh kunci yang memahami secara

benar berbagai persoalan mengenai penyelenggaraan penyuluhan perikanan di

era desentralisasi.

4) Penelusuran literatur/studi pustaka sebagai data sekunder berbagai hal yang

berkaitan dengan kondisi penyuluhan perikanan (pertanian) yang mencakup

dimensi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan pembiayaan,

serta respons pelaku utama terhadap penyuluhan.

3.4 Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan analisis terhadap data

maupun informasi yang telah dikumpulkan. Terdapat tiga tahapan analisis yang

dilakukan terhadap data maupun informasi yang telah terkumpul yaitu 1) analisis

pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dengan metoda

multidimensional scaling (MDS), sensitivitas, dan Monte Carlo, (2) analisis

perbandingan status dengan metode one way anova, dan (3) analisis prospektif

untuk menentukan skenario kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan.

Keseluruhan metode analisis dibingkai dalam suatu pendekatan sistem.

86

3.4.1 Pendekatan sistem

Pendekatan sistem adalah suatu cara penyelesaian persoalan yang dimulai

dengan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan sehingga dapat

menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif (Haluan, 2003).

Pada dasarnya pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris

yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis. Manajemen sistem

dapat diterapkan dengan mengarahkan perhatian pada berbagai ciri dasar sistem

yang perubahan dan gerakannya akan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem

(Marimin, 2004).

Definisi dari sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan

terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan dalam

pendekatan sistem adalah: (1) analisis kebutuhan, (2) formulasi masalah, (3)

identifikasi sistem, (4) pemodelan sistem, (5) verifikasi dan validasi, (6)

implementasi (Hardjomidjojo, 2007) Mengingat penelitian ini berupa sistem,

maka pemodelan sistem hingga verifikasi dan validasi model tidak dilakukan.

1) Analisis Kebutuhan

Keterlibatan berbagai pihak merupakan ciri khas dari suatu sistem. Masing-

masing pihak/pelaku memiliki kepentingan yang berbeda namun tetap memiliki

tujuan yang sama yaitu keberlangsungan sistem. Agar pihak-pihak yang terlibat

serta kepentingannya teridentifikasi dengan baik maka dilakukan analisis

kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu

sistem yang akan diciptakan. Untuk melaksanakannya harus dinyatakan dahulu

secara deskriptif kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing pelaku yang terlibat

dalam sistem yang dikembangkan secara selektif dari hasil observasi lapangan.

Pelaku sistem dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara lain

adalah: (1) Pemerintah yang mengatur dan melayani kepentingan masyarakat

melaui Dinas dan institusi di daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan dan

lapangan), di tingkat propinsi serta di tingkat pusat, (2) pelaku utama yang adalah

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta masyarakat

pesisir dan keluarganya yang menggantungkan sumber penghasilannya pada

sumberdaya kelautan dan perikanan; (3) penyuluh perikanan (dari berbagai

87

profesi) yang tugasnya melaksanakan penyuluhan perikanan; (4) pelaku

usaha/industri perikanan yang berkepentingan dalam pengelolaan usaha/industri

perikanan; (5) lembaga penelitian/perguruan tinggi dan atau lembaga penyedia

sumberdaya/faktor produksi perikanan sebagai penghasil teknologi atau penyedia

modal dan akses pasar; (6) pemerhati atau LSM yang peduli dan turut memberi

dukungan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pada Tabel 6

diuraikan analisis kebutuhan pelaku sistem dalam sistem pengembangan

penyuluhan perikanan.

2) Formulasi Masalah

Formulasi masalah merupakan tahapan mutlak untuk merumuskan

permasalahan yang dihadapi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang

teridentifikasi dari masing-masing pelaku sistem. Permasalahan yang dituangkan

sebagai ”pertanyaan kunci” mengapa kebutuhan sistem pengembangan

penyuluhan perikanan era desentralisasi belum cukup untuk menjelaskan sejauh

mana kebutuhan dari masing-masing pelaku sistem saling mempengaruhi,

melengkapi dan atau bertentangan. Formulasi masalah diperlukan untuk merinci

kebutuhan pelaku sistem yang saling bertentangan dan yang membutuhkan

solusinya. Konflik kepentingan dari kebutuhan pada pelaku sistem diantaranya

adalah masih lemahnya peranan pengaturan dan pelayanan sesuai kewenangan

otonomi daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan, sementara

kebutuhan pelaku utama (SDM KP) akan berbagai sumberdaya sangat terbatas.

Selain itu kualitas penyuluh yang diharapkan terus ditingkatkan untuk

pelaksanaan penyuluhan belum seirama dengan dinamika perkembangan

kebutuhan pelaku utama, ditambah lagi dengan keterbatasan akses teknologi dan

sumberdaya lainnya yang tak lancar diakses dalam pengembangan usaha pelaku

utama. Seringkali terjadi konflik kepentingan pada para pelaku sistem dan

keterbatasan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut menimbulkan

masalah dalam sistem.

Dari uraian tersebut diatas permasalahan dalam sistem pengembangan

penyuluhan perikanan di era desentralisasi dapat dirangkum sebagai berikut:

88

(1). Lemahnya peranan pengaturan dan pelayanan pemerintah yang belum sesuai

dengan tuntutan era desentralisasi.

(2). Keterbatasan sarana/prasarana dan pembiayaan serta kuantitas dan kualitas

penyuluh perikanan pada pelaksanaan penyuluhan perikanan.

(3). Keterbatasan akses ke sumberdaya, terutama: teknologi, modal dan pasar

dalam pengembangan usaha perikanan oleh pelaku utama.

(4). Belum nampak nyata adanya keberpihakan, hubungan saling membutuhkan

dan mekanisme kerjasama yang efektif antara pelaku utama dengan berbagai

sumberdaya.

3) Identifikasi Sistem

Identifkasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan dari

kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus

dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Dalam hal perancangan desain

sistem pengembangan penyuluhan perikanan di era desentralisasi, maka

identifikasi sistem dilakukan dengan menghubungkan pernyataan masalah dengan

kebutuhan pelaku sistem untuk mencari pemecahan terbaik dari permasalahan

yang dihadapi.

89

Tabel 6 Analisa kebutuhan pelaku sistem dalam sistem penyelenggaraan

penyuluhan perikanan

No Pelaku Sistem Kebutuhan Pelaku Sistem

1

Pemerintah Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat serta Dinas/Instansi Teknis

• Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui penyuluhan

• Peningkatan PAD • Adanya kelembagaan yang menangani

penyuluhan dengan tupoksi dan manajemen kerja yang jelas

• Terlaksananya program-program penyuluhan

• Terbinanya hubungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam kegiatan penyuluhan

• Aturan penyelenggaraan penyuluhan yang jelas dan pelaksanaannya secara konsisten

• Ketersediaan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan

2 Pelaku utama (SDM Kelautan dan Perikanan)

• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan • Peningkatan peran pelaku utama dalam

penyelenggaraan penyuluhan perikanan • Terbukanya akses ke sumberdaya

3 Penyuluh Perikanan

• Peningkatan keahlian dan keterampilan terutama terkait dengan pelaksanaan dan metode penyuluhan

• Kejelasan status pengangkatan dan penempatan penyuluh

• Ketersediaan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyuluhan

• Dukungan sapras-pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan

4 Pelaku Usaha/Industri Perikanan

• Materi penyuluhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi

• Penyuhan memberikan manfaat/berpengaruh terhadap aspek teknis dan ekonomis usaha

• Program penyuluhan dirancang menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha

5

Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi/Diklat dan Lembaga Penyedia Sumberdaya

• Terbinanya hubungan yang harmonis penyaluran sumberdaya

• Keterlibatan dalam penyelenggaraan penyuluhan sesuai kompetensi yang dimiliki

6 Pemerhati atau LSM

• Keterlibatan LSM dalam kegiatan penyuluhan

• Adanya kerjasama antara LSM dan pemerintah dalam pelaksanaan penyuluhan

90

3.4.2 Analisis pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan

1) Analisis multidimensional scaling (MDS)

Analisis MDS digunakan untuk menilai kondisi dan status sistem

penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang mencerminkan pengembangan dari

pengaruh setiap atribut pada masing-masing dimensi yang dikaji tersebut pada era

desentralisasi. Perhitungan MDS ini diadopsi dari Rapfis yang dikembangkan

oleh University British Columbia.

Analisis pengembangan dari penyelenggaraan penyuluhan di era

desentralisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: (1) tahap penentuan

atribut masing-masing dimensi penyuluhan perikanan (kelembagaan, ketenagaan,

penyelenggaraan, sarana/ prasarana dan pembiayaan, serta respons pelaku utama),

(2) tahap penilaian setiap atribut pada skala ordinal untuk masing-masing dimensi

dan analisis ordinasi berdasarkan metode Multidimensional scaling (MDS), dan (3)

tahap penyusunan indeks dan status pengembangan penyelenggaraan penyuluhan

perikanan pada era desentralisasi.

Setiap atribut pada masing-masing dimensi diberikan skor berdasarkan

pengamatan lapangan ataupun data sekunder dan analisis data. Dasar utama

penentuan atrubut mengacu pada Undang-Undang No 16 tahun 2006 mengenai

Sistem Penyuluhan Nasional.

Rentang skor berkisar antara 0 - 3 yang ditentukan berdasarkan acuan

literatur yang sudah diakui secara ilmiah. Dalam hal tidak mempunyai acuan

literatur/metode untuk menetapkan skor dari masing-masing atribut, maka

ditentukan berdasarkan ”scientific judgement” paling sedikit tiga peringkat

(nilai/alternatif peringkat nilai/skor) yang menggambarkan mulai dari kondisi

buruk sampai dengan baik. Peringkat nilai/skor buruk mengindikasikan hal yang

paling tidak menguntungkan sebaliknya peringkat nilai/skor baik

mengindikasikan hal yang paling menguntungkan bagi penyelenggaraan

penyuluhan perikanan di era desentralisasi.

Tabel 7 memperlihatkan skor dari atribut-atribut yang digunakan untuk

menilai masing-masing dimensi sistem pengembangan penyuluhan perikanan di

era desentralisasi.

91

Tabel 7 Atribut-atribut dan skor pengembangan penyuluhan perikanan A Dimensi Kelembagaan Dimensi dan Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

Kelembagaan yang menangani 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada, (1) bergabung dengan sector lain

Penyuluhan Perikanan (Bentuk) diluar dinas, (2) bagian dari dinas, (3) berdiri sendiri :

terpisah dari dinas dan khusus penyuluhan perikanan

Struktur dan Eselon Kelembagaan 0,1,2 2 0 (0)tidak terstruktur, (1) terstruktur tanpa Eselon, (2) terstruktur dengan Eselon

Kewenangan Sesuai OTODA 0,1,2 2 0 (0) tidak sesuai, (1) sebagian sesuai, (2) dilaksanakan sesuai kewenangan

Kesesuaian Tupoksi 0,1,2 2 0 (0) tidak sesuai, (1) bervariasi/polivalen, (2) sesuai Beban Tugas (kaitan dengan kelembagaan, sarana dan wilayah kerja) 0,1,2 2 0 (0) tinggi/rendah, (1) sedang, (2) optimum/ sesuai Aturan dan Mekanisme Kerja/Tata Verja 0,1,2 2 0 (0) tidak ada, (1) ada, belum dilaksanakan, (2) ada dilaksanakan.

Hubungan dan Kerjasama/ Koordinasi 0,1,2 2 0 (0) tidak pernah, (1) kadang-kadang dilaksanakan, (2) Intensif

dengan pihak lain Program Penyuluhan (Pembinaan, Monev, Laporan) 0,1,2 2 0 (0) tidak ada, (1) ada dan bergabung/polivalen, (2) ada dan dilaksanakan

Kelembagaan Penyuluhan Swasta 0,1,2 2 0 (0) tidak ada, (1) ada tidak berfungsi, (3) berfungsi baik

Kelembagaan Penyuluhan Swadaya 0,1,2 2 0 (0) tidak ada, (1) ada tidak berfungsi, (3) berfungsi baik

Hierarki Hubungan Prop, Kab/Kota, Kec 0,1,2 2 0 (0) tidak ada, (1) ada tapi sedikit, (3) intensif Lapangan, Pihak lain)

B. Dimensi Ketenagaan Dimensi dan Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

Kategori Penyuluh 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada, (1) merangkap tugas lain, (2) Polivalen

(3) Khusus penyuluh perikanan

Kualifikasi Penyuluh 0,1,2 2 0 (0) tidak berlaku, (1) belum sesuai aturan, (2) sesuai aturan

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS 0,1,2 2 0 (0) <5, (1) 5-10, (2) >10

Status Penyuluh Perikanan 0,1,2 2 0 (0) bukan PNS/sambilantugas lain (1) honorer/sebagian PNS, (2) semua PNS

Upaya Peningkatan Kompetensi 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) jarang; (2) intensif

Rata-rata Usia dan Masa Kerja (u,m.k) 0,1,2,3 3 0 (0) u : >50; mk : >20; (1) u : 36-50; mk : >15; (2) u : <25; mk : <10; (3) u : 26-35, mk : >10

Pengangkatan dan Penempatan Penyuluh 0,1,2,3 2 0 (0) tidak ada (1) ditugaskan dari petugas lain/oleh pusat (2) oleh daerah (3) oleh pusat dan daerah

Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Tugas 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tapi belum dilaksanakan (2) (Rencana Kerja) Penyuluh dilaksanakan dengan baik Dukungan Fasilitas (Sarana/Uang) kepada Penyuluh 0,1,2 2 0

(0) tidak ada (1) ada, tapi belum memadai (2) memadai

Wilayah Kerja dan Binaan Penyuluhan 0,1,2 2, 0 (0) tidak menentu (1) luas dan banyak (2) sudah sesuai

aturan/kemampuan sesuai dukungan

Sistem dan Mekanisme Kerja Penyuluh 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tapi belum dilaksanakan (2) dilaksanakan dengan baik

Penyuluh Swasta/Kontrak 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, jalan sendiri (2) kerjasama baik

92

Penyuluh Swadaya/Mandiri 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, jalan sendiri (2) kerjasama baik

Hubungan Kerja/Peran Penyuluh dengan 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) jarang berhubungan (2) koordinasi baik

berbagai Pihak

C. Dimensi Penyelenggaraan Dimensi dan Atribut Skor Baik Buruk Keterangan Keberadaan Program Sebagai Acuan Dasar Penyelenggaraan 0,1,2 2 0

(0) tidak ada (1) ada, tapi tidak menjadi acuan (2) ada, menjadi acuan

Mekanisme Penyusunan dan Waktu 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tidak teratur (2) sesuai waktu dan mekanisme

Isi/Substansi Program 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tergabung dengan sector lain,

(2) khusus perikanan untuk menjawab masalah/kebutuhan

Status Program 0,1,2 2 0

(0) melaksanakan tugas pemerintah pusat (1) melaksanakan tugas pemerintah daerah (2) melaksanakan tugas/program dinas

Perencanaan dan Pelaksanaan Program 0,1,2 2 0 (0) top down (1) bottom up (2) partisipatory

Rencana dan Mekanisme Penyelenggaraan 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada (1) ada, tapi tidak menjadi acuan (2) ada,

polivalen (3) dilaksanakan dengan baik khusus perikanan

Sistem Pendekatan dan Metode 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada (1) tidak terstruktur, tapi bisa berjalan

(2) dilaksanakan, polivalen/gabungan (3) tersistim/khusus untuk pelaku utama perikanan

(kelompok/individu)

Materi dan Bentuk/Isi Informasi 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada (1) ada,tapi tidak berkembang (2) ada,tergabung

dengan sektor lain (3) dikemas khusus perikanan dan sesuai kebutuhan pelaku utama

Sumber Informasi 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tidak menentu (2) ada, variasi sesuai kebutuhan

Peran Serta Pelaku Utama 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada,sangat terbatas (2) berperan serta

Kerjasama Kelembagaan antar pelaku 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada,sangat sedikit (2) aktif bekerjasama

Monitoring Evaluasi dan Laporan 0,1,2 2 0 (0) tidak dilaksanakan (1) asal dilaksanakan (2) dilaksanakan dengan baik

D. Dimensi Sarana/Prasarana dan Pembiayaan Dimensi dan Atribut Skor Baik Buruk Keterangan Keberadaan/Ketersediaan/Dukungan Sarana /Fasilitas Penyuluhan 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada,sangat minim (2) memadai

Kesesuaian Sarana/Fasilitas/Alat Bantu 0,1,2 2 0 (0) tidak ada/tidak sesuai (1) belum sesuai kebutuhan (2) sesuai kebutuhan

yang tersedia

Pemanfaatan Sarana/Fasilitas/Alat Bantu 0,1,2,3 3 0 (0) tidak ada/tidak dimanfaatkan (1) dimanfaatkan tapi belum sesuai kebutuhan (2) dimanfaatkan

bersama/gabungan (3) dimanfaatkan secara khusus untuk kebutuhan perikanan

Khusus sarana transportasi 0,1,2 2 0 (0) tidak tersedia (1) tersedia tapi untuk berbagai kepentingan (2) tersedia khusus untuk penyuluhan

Sumber dan Ketersediaan Pembiayaan 0,1,2 2 0 (0) tidak tersedia (1) pemerintah, tapi kurang memadai (2) pemerintah dan memadai

Kebutuhan dan Alokasi 0,1,2 2 0 (0) tidak sesuai (1) belum sesuai (2) sesuai kebutuhan dan alokasi yang baik

Dukungan dan Kerjasama dengan pihak 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, sedikit/tidak kontinue (2)

93

intensif

lain (swasta)

Alokasi Pembiayaan Penguatan Modal 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, hanya untuk pelaku utama (2) ada

untuk penyuluh/penyelenggaraan dan pelaku utama Sistem / Aturan dan Mekanisme Pembiayaan 0,1,2 2 0

(0) tidak ada (1) ada, tapi tidak dilaksanakan (2) dilaksanakan dengan baik

E. Dimensi Respons Pelaku Utama (Sosial) Dimensi dan Atribut Skor Baik Buruk Keterangan

Manfaat Penyuluhan 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) terasa sedikit (2) bermanfaat

Peran Penyuluh 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) sedikit berperan (2) berperan

Sistem dan Metode Penyuluhan 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) ada, tidak teratur (2) berjalan baik

Partisipasi Yang Diberikan 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) sedikit (2) banyak

Materi Yang Diharapkan 0,1,2 2 0 (0) tidak sesuai (1) sedikit sesuai (2) sangat sesuai

Akses Kepada Sumberdaya 0,1,2 2 0 (0) sangat sedikit (1) bisa beberapa saja (2) mudah

Frekuensi Penyuluhan 0,1,2,3 3 0 (0) tidak pernah ada (1) 1-2 kali sebulan (2) ≥ 3 kali dalam sebulan (3) sesuai kebutuhan

Peran Pelaku Usaha 0,1,2,3,4 4 0 (0) sangat negatif (1) negatif (2) netral (3) positif (4) sangat positif

Keterlibatan pelaku usaha 0,1,2 2 0 (0) tidak ada (1) usaha mikro/kecil (2) industri besar

Kebutuhan Kelembagaan di Wilayah 0,1,2 2 0 (0) tidak membutuhkan (1) cukup membutuhkan (2) sangat membutuhkan

Setelah tahap penentuan skor atribut pada masing-masing dimensi,

selanjutnya seluruh data dari masing-masing atribut di tiap dimensi dianalisis

secara multidimensional untuk menentukan satu atau beberapa titik yang

menggambarkan posisi sistem pengembangan penyuluhan perikanan di era

desentralisasi, yang dikaji relatif terhadap dua titik acuan yaitu titik ”baik”

(”good”) dan titik ”buruk” (”bad”). Posisi titik-titik pengembangan

penyelenggaraan pernyuluhan ini secara visual akan sulit dibayangkan mengingat

dimensinya yang banyak, oleh karena itu untuk memudahkan visualisasi posisi ini

digunakan analisis ordinasi dengan metode Multidimensional scaling (MDS)

(Fauzi dan Anna, 2005). Sebelum MDS ini dilakukan, seluruh data perlu

distandarisasi, yakni membuat normalisasi pada setiap atribut. Selanjutnya dengan

menggunakan MDS, maka posisi titik pengembangan penyelenggaraan

penyuluhan tersebut dapat divisualisasikan dalam dua dimensi (sumbu horisontal

dan vertikal). Posisi pengembangan dari penyelenggaraan penyuluhan yang dikaji

akan berada diantara dua titik ekstrim ”buruk” (diberi nilai skor 0 %) dan titik

ekstrim ”baik” (diberi nilai 100 %) yang dapat diproyeksikan pada ”garis

mendatar”. Nilai ini merupakan nilai indeks pengembangan penyelenggaraan

penyuluhan perikanan di era desentralisasi. Ilustrasi hasil kajian analisis ordinasi

94

menunjukan nilai indeks pengembangan penyuluhan sebesar 65 % seperti terlihat

pada Gambar 2.

Selanjutnya, jika analisis ordinasi dilanjutkan untuk tiap dimensi, maka

hasilnya akan mencerminkan seberapa jauh status pengembangan dari dimensi

tersebut. Apabila setiap dimensi telah dianalisis, maka terlihat perbandingan

pengembangan antar dimensi yang dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram

layang-layang (kite diagram) sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Kelembagaan

Ketenagaan

Penyelenggaraan Sosial

Sarana/prasarana dan Pembiayaan

Gambar 3 Ilustrasi indeks pengembangan setiap dimensi penyelenggaraan

Penyuluhan perikanan era desentralisasi

Gambar 2 Ilustrasi indeks pengembangan penyuluhan perikanan sebesar 65 %.

0 % 100 %

65% 50%

95

Skala indeks sistem pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan

mempunyai selang 0 % - 100 %. Jika sistem yang dikaji menunjukan indeks > 50

%, maka di wilayah tersebut telah ada ”pengembangan”; dan sebaliknya < 50 %

maka sistem di wilayah bersangkutan belum ada ”pengembangan”. Namun

demikian dalam penelitian ini disusun empat kategori status pengembangan

berdasarkan skala tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8 Kategori status sistem pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan berdasarkan nilai indeks hasil analisis nilai Rap-INSINYURKANIN

Nilai Indeks Kategori 0 – 25 Buruk 26 – 50 Kurang 51 – 75 Cukup 76 – 100 Baik

Hasil indeks sistem pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan

ini disebut ”INSINYURKANIN”, yang merupakan singkatan dari ”Indeks Sistem

Pengembangan Penyuluhan Perikanan Indonesia”.

Analisis dengan metode MDS menurut Susilo (2003) dapat diringkas dengan

urutan tahapan berikut:

1. Data dan informasi (hasil pengamatan lapangan/data primer maupun

sekunder) penyelenggaraan penyuluhan perikanan di masing-masing

lokasi/wilayah dilakukan skoring berdasarkan atribut dan dimensi-

dimensinya.

2. Tentukan dua titik acuan utama dalam ordinasi yaitu titik ”baik” (”good”)

dan titik ”buruk” (”bad”) berdasarkan skor baik dan buruk pada semua

atribut.

3. Mambuat dua titik utama lainnya yaitu ”titik tengah” yang merupakan titik

tengah buruk dan titik tengah baik. Dua titik ini akan menjadi acaun arahan

vertikal (”atas” atau ”up” dan ”bawah” atau ”down”) dari ordinasi. Untuk

memperoleh dua titik ini dilakukan dengan memasukan nilai skor ”baik”

untuk setengah jumlah atribut dan nilai skor ”buruk” untuk setengah lainnya.

96

4. Membuat titik acuan tambahan yang disebut yang disebut sebagai jangkar

(”anchor”) yang dapat digunakan untuk membantu mengartikan ordinasi

(dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada dua titik yang posisinya sama

pada ruang multidimensi). Titik-titik tersebut akan bertindak sebagai

stabilizer, yang membentuk semacam ”amplop” sehingga titik-titik lokasi

penyelenggaraan penyuluhan perikanan tidak berada di luar amplop ini.

Titik-titik ini juga akan berguna dalam melakukan analisis regresi untuk

menghitung stress yang merupakan bagian dari metode MDS (nilai skor pada

setiap atribut akan membentuk matriks X (n x p) dimana n adalah jumlah

lokasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan beserta titik-titik acuannya,

dan p adalah jumlah atribut yang digunakan).

5. Melakukan standarisasi nilai skor untuk setiap atribut sehingga setiap atribut

mempunyai bobot yang seragam dan perbedaan antar skala pengukuran dapat

dihilangkan, melalui metode:

Keterangan:

Xik sd = Nilai skor standar lokasi penelitian (termasuk titik-titik

acuannya)ke i = 1, 2, ....n, pada setiap atribut ke k = 1,

2, ......p;

Xik = Nilai skor awal lokasi penelitian (termasuk titik-titik

acuannya) ke i = 1, 2, ....n, pada setiap atribut ke k = 1,

2, ......p;

Xk = Nilai tengah skor pada setiap atribut ke k = 1, 2,.....p.

Sk = Simpangan baku skor pada setiap atribut ke k = 1,

2, .......p.

6. Menghitung jarak antar lokasi penelitian (termasuk titik-titik acuannya)

dengan metode Euclidean Distance Squared berdimensi n, ditulis sebagai

berikut:

D2(ij) = Σ (Xik – Xjk)2; i = 1, 2, .......n – 1; j = 1, 2, ......n; k = 1, 2, ......p.

Nilai jarak ini kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil

Xik - Xk Xik sd =

Sk

97

7. Membuat ordinasi untuk setiap dimensi (dan seluruh atributnya) serta untuk

seluruh dimensi (aspek penyelenggaraan penyuluhan) berdasarkan

alogaritme analisis MDS. Dengan demikian dimensi atribut yang semula

sebanyak p direduksi menjadi hanya tinggal 2 (dua) dimensi yang akan

menjadi sumbu –X dan –Y. Hasil dari ordinasi ini adalah matriks V (n x 2)

dimana n adalah jumlah lokasi yang diteliti (termasuk titik-titik acuannya).

8. Menghitung jarak antar obyek dengan melakukan regresi jarak Euclidean

(dij) dengan titik asal (Dij), ditulis dengan persamaan:

dij = α + βδij + ε

Analisis regresi dalam MDS mencakup penilaian ”stress”. Umumnya

terdapat tiga teknik yang digunakan untuk mengartikan persamaan di atas dan

algoritma ALSCAL merupakan metode yang paling sesuai untuk Rapfish dan

mudah tersedia pada hampir software statistika (SPSS dan SAS) (Alder et.al,

2000). Metode ALSCAL mengoptimisasi jarak kuadrat (square distance = dijk)

terhadap data kuadrat (titik asal = Oijk), yang dalam tiga dimensi (i, j, k) ditulis

dengan formula yang disebut S-stress sebagai berikut:

Dimana jarak kuadrat merupakan jarak Euclidian yang dibobot, atau ditulis:

2 r

Σ dijk =

α = 1

Wka (Xia – Xja)2

m Σ Σ 2 2

1 i j (

dijk oijk ) 2

Σ Σ Σ 4

S = m

k = 1 i j

oijk

98

2) Analisis sensitivitas

Setelah analisis MDS selesai dilakukan untuk menemukan indeks sistem

pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang diteliti, maka

dilanjutkan dengan analisis sensitivitas untuk melihat atribut mana yang paling

sensitif dalam memberikan kontribusi terhadap INSINYURKANIN di lokasi

penelitian.

Pengaruh dari setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan ”root mean

square”(RMS) ordinasi, khususnya pada sumbu –X atau skala pengembangan

penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Semakin besar nilai perubahan RMS

akibat hilangnya suatu atribut tertentu, maka semakin besar pula peranan atribut

tersebut dalam pembentukan nilai indeks INSINYURKANIN pada skala

pengembangan, atau dengan kata lain semakin sensitif atribut tersebut dalam

keberlanjutan sistem pengembangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan di

lokasi penelitian.

Penentuan sensitifitas dari masing-masing atribut didasarkan pada

persentase nilai RMS masing-masing atribut terhadap nilai atribut tertinggi. Jika

nilai RMS masih masuk dalam kisaran 80% dari nilai atribut tertinggi maka

atribut tersebut dikategorikan sensitif. Rumusan RMS adalah sebagai berikut:

n

Σ i = 1

{Vƒ (i,1) – Vƒ (.,1)}2

RMS =

N Keterangan:

Vƒ (i,1) = nilai hasil MDS (setelah rotasi dan fliping)

Vƒ (.,1) = nilai tengah hasil MDS pada kolom ke 1

3) Analisis Monte Carlo

Analisis Monte Carlo dilakukan dalam rangka mengevaluasi pengaruh dari

galat (error) acak pada proses pendugaan nilai ordinasi penyelenggaraan

penyuluhan perikanan. Menurut Kavanagh (2001) analisis Monte Carlo digunakan

juga untuk memperlajari hal-hal sebagai berikut :

99

Mulai

Kondisi Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan saat ini

Penentuan Atribut sebagai Kriteria Penilaian

Penilaian (skor) setiap atribut

MDS (ordinasi setiap atribut

1. Pengaruh kesalahan pembuatan skor atribut yang disebabkan oleh pemahaman

kondisi lokasi penelitian yang belum sempurna atau kesalahan pemahaman

terhadap atribut atau cara pembuatan skor atribut;

2. Pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaaan opini atau penilaian oleh

peneliti yang berbeda.

3. Stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang (iterasi).

4. Kesalahan pemasukan data atau adanya data yang hilang (missing data).

5. Tingginya nilai stress hasil analisis Rap-INSINYURKANIN (nilai stress

dapat diterima jika <25 %).

Tahapan analisis Rap-INSINYURKANIN menggunakan metode MDS

dengan aplikasi modifikasi Rapfish secara skematis disajikan dalam Gambar 4.

)

a

Gambar 4 Tahapan analisis Rap- INSINYURKANIN

Analisis Monte Carlo Analisis Sensitivitas

Analisis Pengembangan

100

3.4.3 Analisis perbandingan status

Analisis perbandingan status dilakukan untuk melihat perbedaan

implementasi pelaksanaan penyuluhan di era desentralisasi di wilayah Indonesia

Timur, Tengah dan Barat. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa letak

wilayah sangat potensial mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan perikanan.

Proses perbandingan status dilakukan berdasarkan nilai indeks yang dicapai

daerah pada masing-masing dimensi. Daerah-daerah tersebut selanjutnya

dimasukkan ke dalam wilayah Timur, Tengah dan Barat pada kelompok wilayah.

Instrumen analisis yang digunakan untuk melaksanakan analisis perbandingan

adalah analisis one way anova/rancangan acak kelompok. Formulasi matematis

dari model yang digunakan adalah sebagai berikut:

ijjiijY εβτμ +++=

Keterangan:

ijY : Nilai pengamatan daerah ke-i kelompok ke-j

μ : Rataan umum

iτ : Pengaruh daerah ke-i

jβ : Pengaruh kelompok wilayah

ijε : Pengaruh galat

i : 1,2,...,20

j : 1,2,3

Pengujian dilakukan dengan perangkat analisis SPSS. Keputusan analisis

didasarkan pada perbedaan antara nilai p dengan signifikansi dari hasil analisis.

Jika nilai signifikasi >0.05 maka hal tersebut berarti tidak ada perbedaan status

pengembangan penyuluhan di Indonesia Timur, Tengah dan Barat, sebaliknya jika

nilai signifikansi <0.05 berarti ada perbedaan pengembangan penyuluhan di

masing-masing wilayah tersebut.

101

3.4.4 Analisis prospektif

Analisis prospektif adalah analisis yang dapat memprediksi kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini.

Dengan menggunakan analisis prospektif akan dapat menghasilkan berbagai

kemungkinan yang akan terjadi di masa datang baik yang bersifat positif (yang

diinginkan) maupun yang negatif (tidak diinginkan). Oleh karena itu analisis ini

berguna untuk: (1) mempersiapkan tindakan strategis yang perlu dilakukan dan (2)

melihat kebutuhan perubahan di masa depan.

Analisis prospektif merupakan pengembangan dari metode Delphi yang

menggunakan pendapat kelompok pakar yang memahami persoalan dengan benar

untuk pengambilan keputusan dan perancangan strategi kebijakan. Menurut

Hardjomidjojo (2003) langkah kerja dari analisis prospektif terdiri dari:

1. Batasan dari ruang lingkup sistem yang ingin dikaji. Dalam hal ini perlu

dijelaskan secara spesifik tujuan sistem yang ingin dicapai sehingga semua

pakar (responden) yang diminta pendapatnya memahami dan mempunyai

pandangan yang sama tentang sistem yang dikaji.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk mencapai tujuan

sesuai kebutuhan stakeholder sistem yang dikaji dari pakar (responden).

Diharapkan responden dapat mewakili stakeholder yang dikaji sehingga

semua kepentingan elemen sistem dapat terwakili melalui penentuan faktor-

faktor tersebut yang harus spesifik dan jelas.

3. Melakukan penilaian pengaruh langsung antar faktor. Semua faktor yang

teridentifikasi dari responden dinilai dan diberi bobot berdasarkan pedoman

tabel menurut analisis pengaruh antar faktor dengan skor antara 0 – 3, seperti

terlihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9 Pedoman penilaian analisa prospektif

Skor Keterangan

0 Tidak ada pengaruh

1 Berpengaruh kecil

2 Berpengaruh sedang

3 Berpengaruh sangat kuat

102

Tabel 10 Pengaruh langsung antar faktor dalam penyelenggaraan penyuluhan

perikanan Terhadap

Dari

A

B

C

D

E

F

G

E F GA B C D

Sumber : Godet (1999) dalam Marhayudi (2006)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilanjutkan dengan membuat matriks

gabungan pendapat pakar dan diolah dengan perangkat lunak analisis prospektif

menggunakan teknik statistik untuk menghitung pengaruh langsung global,

ketergantungan global, kekuatan global dan kekuatan global tertimbang. Hasil

perhitungan divisualisasikan dalam diagram pengaruh dan ketergantungan antar

faktor seperti terlihat pada Gambar 5. Kuadran kiri atas (kuadran I) merupakan

faktor yang memberikan pengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dengan

ketergantungan yang rendah terhadap keterkaitan antar faktor. Kuadran kanan

atas (kuadran II) merupakan kelompok faktor yang memberikan pengaruh dan

ketergantungan yang tinggi. Kuadran kanan bawah (kuadran III) memiliki

pengaruh rendah terhadap kinerja sistem dan ketergantungan yang tinggi terhadap

keterkaitan antar faktor sehingga menjadi output dalam sistem. Kuadran kiri

bawah (kuadran IV) mempunyai pengaruh rendah terhadap kinerja sistem dan

ketergantungan juga rendah terhadap keterkaitan antar faktor.

Faktor Penentu

INPUT

Faktor Terikat

OUTPUT

Faktor Bebas

UNUSED

Faktor Penghubung

STAKE

Gambar 5 Diagram pengaruh dan ketergantungan sistem.

103

4. Menyusun keadaan yang mungkin terjadi (state). Berdasarkan faktor dominan

yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, disusun keadaan yang mungkin

terjadi di masa depan. Setiap faktor dapat dibuat satu atau lebih keadaan,

dengan persyaratan: (1) keadaan harus memiliki peluang sangat besar untuk

terjadi pada masa yang akan datang (bukan hayalan) dan (2) keadaan bukan

merupakan tingkatan atau ukuran suatu faktor (seperti besar, sedang, kecil,

atau baik/buruk) tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari suatu faktor.

5. Menyusun skenario. Skenario disusun berdasarkan kombinasi dari hubungan

beberapa keadaan faktor secara timbal balik (mutually compatible) dari

keadaan yang paling optimis sampai paling pesimis.

6. Menyusun strategi. Berdasarkan skenario yang telah disusun, didiskusikan dan

disusun strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian skenario yang

diinginkan ataupun menghindari skenario yang akan berdampak negatif bagi

sistem yang menjadi tujuan.