3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5

5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 1/39

Ir. DANANG SUMIHARTA, MM., M.Si.;

WIDATI, SH.; TASMAN DONGKO, SE.;

RAMLY K. OTUHU; NURHALIMAH;

KELOMPOK V (MR. SAN SAN)



A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya adalahproses perubahan berbagai aspekkehidupan menuju kondisi yang lebih baik

Pada kenyataannya, aspirasi dankepentingan masyarakat yang dirumuskanmelalui proses perencanaan partisipatif tidak berdaya berhadap-hadapan dengankepentingan politis dan teknokratis, karena

dominasi pendekatan top down dalam proses perumusan kebijakan dan praktikpengambilan keputusan pembangunan diIndonesia.



Model pembangunan partisipatif dengan pendekatanpemberdayaan masyarakat, yang kemudian terbukti

memiliki keunggulan yaitu:(1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalampengelolaan kegiatan pembangunan desa;

(2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi;(3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalampenanggulangan kemiskinan cukup nyata;

(4) Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah

dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5)Keterbukaan dalam pengambilan keputusan danpengelolaan keuangannya cukup kuat.



PNPM Mandiri Perdesaan , memiliki berbagaikelemahan, antara lain:

(1) Eksklusif (tidak mengikuti mekanisme danprosedur yang ada sesuai peraturan perundangan;

(2) Konstruksi program bersifat ad hoc, sehinggatidak ada jaminan keberlanjutannya;

(3) Partisipasi masyarakat dan peran pemerintahcenderung terbentuk dalam pola hubungan zerosum game atau saling mengurangi: partisipasimasyarakat meningkat karena peran pemerintahdikurangi;

(4) Daya tekan dan dampaknya terhadappeningkatan manajemen pemerintah dankepemerintahan yang baik belum optimal; dan,

(5) Menciptakan ketergantungan kepada bantuanteknis dari fasilitator dan konsultan.



SUSTAINABILITY PROGRAM

BERBASIS DATA YANG BAGUS

SISTEM

KELEMBAGAAN

ASET+SISTEM JAUHI RIBA

SDM

NORMA, NILAI, KULTUR, REGULASI

DI JAWA TIMUR DIKUATKAN

DENGAN REGULASI

PERGUB 41/2008 SMPP

PERGUB 149/2008 LKD/K

PERGUB 150/2008 KPMD/K



PROSES

KEGIATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

KESWADAYAAN

MASYARAKAT

PENINGKATAN

KESEJATERAAN

POTENSI

DAN

MASALAH

SOS-EK-BUD

POL-KAM

MASYARAKAT

BERDAYA



Pemberdayaan Masyarakat

Lama Baru

Perspektif Moderenisasi Perspektif Transformatif

Pendekatan Teknis Pendekatan Kritis

Pemberian Fasilitas Pemenuhan Hak

Peran Fasilitator Peran Kader

Dibutuhkan adanya kesadaran ideologis dari para

pelaku, agar dapat memberikan bobot ideologis

terhadap praktik pemberdayaan masyarakat.



B. PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dan acuanpelaksanaan pengintegrasian antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentangDesa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007tentang Perencanaan Pembangunan Desa.



C. PENGERTIAN

Pengintegrasian adalah penyatupaduan

pengelolaan pembangunan partisipatif versi

PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan

daerah, dan penyelarasan model perencanaan

teknokratis dan politis dengan perencanaan

partisipatif melalui mekanisme Musrenbang.



D. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan efektivitas proses dan mengoptimalkancapaian pembangunan

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaanpembangunan desa;

b. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis

dengan perencanaan partisipatif;c. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan

penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepadapemerintah desa;



E. SASARAN

Sasaran Strategis, antara lain:1. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses

perumusan kebijakan publik dan pengelolaanpembangunan.

2. Peningkatan kapasitas dan peran lembagakemasyarakatan desa dan antar desa serta fungsilembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan desa.

3. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah

mendorong perencanaan dan penganggaran yang prorakyat.

4. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukanregulasi daerah untuk penguatan pembangunanpartisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.



Sasaran operatif, antara lain:

1. Mengefektifkan proses perencanaanpembangunan di tingkat desa atau sebutan laindan kecamatan.

2. Menyelaraskan pengelolaan kegiatan

pembangunan di tingkat desa atau sebutan laindan wilayah perdesaan.

3. Tersedianya Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJM Desa) dan Rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Desa atausebutan lain (RKP Desa).



Sasaran Praktis, antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan peran Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

2. Meningkatnya kemampuan dan peran Lembaga

Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD)3. Meningkatnya kemampuan dan peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

4. Meningkatnya peran Pelaku Masyarakat PNPM-MP



KONSEP PENGINTEGRASIAN

A. PRINSIP

1. Desentralisasi

2. Keterpaduan3. Efektif dan Efisien

4. Partisipasi

5. Transparansi dan Akuntabel6. Keberlanjutan



B. KERANGKA KERJA DAN STRATEGI

Kerangka Kerja1. Otonomi Daerah

2. Pemberdayaan Masyarakat

3. Penguatan Demokrasi

Strategi1. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis

rakyat dalam pengelolaan pembangunan.

2. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakanuntuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaanmasyarakat.

3. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkankeberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturanperundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatanpembangunan partisipatif



C. RANAH PENGINTEGRASIAN

1. Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan prosesperencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan

pembangunan reguler (Musrenbang).



PENGINTEGRASIAN VERTIKAL

Teknokratis

(SKPD)

Integrasi

Partisipatif

(Masyarakat)

Politis (DPRD)



TITIK TEMU INTEGRASIMUSRENBANG

Kabupaten

MUSRENBANG

Kabupaten

Forum SKPDForum SKPD

MUSRENBANG

Kecamatan

MUSRENBANG

Kecamatan

MUSRENBANG

Desa

MUSRENBANG

Desa

RPJMDes/ReviewRPJMDes/Review

Pengkajian Keadaan

Desa (PKD)

Pengkajian Keadaan

Desa (PKD)

Musyawarah Antar Desa

Prioritas


Prioritas

Musdes Perencanaan

dan MKP

Musdes Perencanaan

dan MKP

MMDDMMDD

Penggalian GagasanPenggalian Gagasan

MAD

Pendanaan

MAD

Pendanaan

Pelaksanaan

sesuai PTO

PNPM-MP

Pelaksanaan

sesuai PTO

PNPM-MP

MUSRENBANG

Kabupaten

Forum SKPD

MUSRENBANG

Kecamatan

MUSRENBANG

Desa

RPJMDes/Review

Pengkajian Keadaan

Desa (PKD)


Prioritas

Musdes Perencanaan

dan MKP

MMDD

Penggalian Gagasan

MAD

Pendanaan

Pelaksanaan

sesuai PTO

PNPM-MP



Evaluasi MADSosialisasi

MusdesSosialisasi

Pelatihan KPMD

Musrenbang Desa

Penulisan Usulan

dgn/tanpa desain RAB

Verifikasi Usulan

Desain dan RAB,

Verifikasi Teknis SPP

Musrenbang Kecamatan

MAD Prioritas Usulan

Musdes InformasiHasil Musrenbang

Kecamatan

Pencairan Dana dan Pelaksanaan

Kegiatan

Persiapan Pelaksanaan

(pendaftaran tenaga, pelatihanTPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)

MusdesSerah Terima

LKPJ KadesMusdes Pertanggungjawaban

MusrenbangKabupaten

Hearing DPRD

Pemeliharaan

MAD Pendanaan

Musy. Desa Khusus

Perempuan

MusdesPerencanaan

Pegas/ PKD

Musdes RPJM-Desa(penyusunan/review)

Penyampaian

Aspirasi

Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan

PNPM Mandiri Perdesaan 2010



Evaluasi MADSosialisasi

MusdesSosialisasi

Pelatihan KPMD

Musrenbang Desa

Penulisan Usulan

dgn/tanpa desain RAB

Verifikasi Usulan

Desain dan RAB,Verifikasi Teknis SPP

Musrenbang Kecamatan

MAD Prioritas Usulan

Musdes InformasiHasil Musrenbang

Kecamatan

Pencairan Dana dan PelaksanaanKegiatan

Persiapan Pelaksanaan

(pendaftaran tenaga, pelatihanTPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)

MusdesSerah Terima

LKPJ KadesMusdes

Pertanggungjawaban

MusrenbangKabupaten

Hearing DPRD

Pemeliharaan

MAD Pendanaan

Musy. Desa KhususPerempuan

MusdesPerencanaan

Penyampaian

Aspirasi

Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan

PNPM Mandiri Perdesaan 2011-2014



E. ANASIR/UNSUR-UNSUR YANGDIINTEGRASIKAN

Yang diintegrasikan adalah sistem. Adapununsur-unsur sistem dimaksud adalah :

1. Nilai/Prinsip

Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalampelaksanaan PNPMMP, diintegrasikan agarterinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan reguler.

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Ketentuan dan tatacara yang menjaminterlaksananya proses pengambilan keputusan secaraterbuka, patisipatif dan berpihak kepada masyarakatmiskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses

pengambilan keputusan dalam Musrenbang.



3. Mekanisme Proses perencanaan

Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD,

MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa

(MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke

dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM Desa

dan review rencana kegiatan tahunan (RKP Desa).

Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan

Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh

masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulanPNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standart

pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai

sumber (ADD, Swadaya,Program, APBD, dll).



5. Mekanisme Pertanggungjawaban

Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban

pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel,

diintegrasikan untuk membangun pola standart

pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan

pembangunan partisipatif di desa.

6. Pelaku

Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke

dalam dan pendayagunakan personil pelaku program

oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, PemerintahDesa, BPD,dll).



PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN

1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah

a. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan

efektivitas pelaksanaanregulasi (peraturan).Semua kegiatan yang dilakukan berdasar padadan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum ) yang telah ditetapkan, yang

berkaitan langsung maupun yang relevan bagipenguatan penyelenggaraan pembangunanpartisipatif.



b. Menyatu dengan dan menguatkanmekanisme reguler.

Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasidan atau menjadi bagian dari kegiatan regulersesuai ketentuan penyelenggaraan

pemerintahanc. Keberlanjutan

Menyiapkan dan memfasilitasi keberlanjutansistem yang telah dibangun melalui PNPM-

MPd.



2. Syarat dan Ketentuan

Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan

PNPM-MP yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1) Memiliki sarana / Kantor / Sekretariat pemerintah desa yang

dianggap layak.

2) Perangkat Pemerintah Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:

Sekretaris Desa atau sebutan lain, dan sekurang-kurangnya

dua Kepala Urusan (Kaur).

3) Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau

sebutan lain.



3. Langkah dan Kegiatan Pengintegrasian

a. Sosialisasi

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasiPNPM-MP ke dalam mekanisme reguler dilakukansecara terus menerus oleh pelaku Pemerintah(Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat danFasilitator, dalam berbagai kesem patan dan forum. Hal

itu untuk memastikan agar masyarakat mengetahuiapa, mengapa dan bagaimana pengintegrasian itusecara benar.

Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukanforum sosialisasi secara formal, yaitu Musy awarah

Antar Desa Sosiali sasi dan ditindaklanjuti denganMusy awarah Desa Sosiali sasi.

Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujukketentuan PNPM-MP.



b. Pelatihan Pelaku

Pelaku yang akan memfasilitasi proses integrasi:

Setrawan Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa, BPD,Fasilitator dan Pelaku Masyarakat mendapat pelatihansesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya.

Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukansesuai ketentuan yang ditetapkan Satker PNPM-MP.

Kegiatan pelatihan yang dinanai dari berbagai sumber(DOK Pembangunan Partisipatif, DOK PelatihanMasyarakat,dll) diintegrasikan dan disinegikan.

Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacupada P and uan P elatihan Masy arakat.

Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu padaP and uan P elatihan P engintegrasian.



c. Penyusunan RPJM Desa atau sebutan lain

Pelaksanaan pengintegrasian berdasar padaRPJM Desa yang ditetapkan dengan Perdes

sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.

Dengan demikian, setiap desa wajib memiliki

RPJM Desa.

RPJM desa dimaksud kemudian dijabarkan

menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKPD tahunan), sesuai periode RPJMDesanya. RKPD dimaksud menjadi dasar

penyusunan APB Desa.



d. Penyatupaduan Proses Perencanaan

Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG)

dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

Menyatupadukan MMDD dengan Penyusunan

RPJM-Desa

Menyatupadukan Musdes Perencanaan-MKPdengan Musrenbang Desa

Menyatupadukan MAD Prioritas dan Penetapan

Usulan dengan Musrenbang Kecamatan



e. Penyelarasan Rencana Kegaiatan danAnggaran

Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber-sumber pendanaan (ADD, Swadaya, BLM,

APBD, dll),berdasar pada APB Desa. Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka

harus dipastikan Pemerintah desa dan BPDmenyusun dan menetapkan APB Desa secara

rutin setiap tahun anggaran.



f. Penyatupaduan Pertanggungjawaban

Musyawarah desa dilakukan sesuai kebutuhanpelaksanaan kegiatan.

Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan

Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu

tahun dalam forum Rapat Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).



FAKTOR PENDUKUNG DAN

DUKUNGAN

A. FAKTOR PENDUKUNG

1. Perspektif Pelaku

2. Perencanaan Pembangunan Desa

3. Penguatan Musrenbang4. Manajemen Pemerintahan Desa

5. Kapasitas Pelaku: KPMD, LPMD, Sekdes, BKAD,Pemerintahan Desa,dan BPD.

6. Efektivitas Peran Setrawan7. Posisi Tawar Rakyat

8. Peran efektif kelompok-kelompok masyarakat



B. DUKUNGAN

Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkandukungan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Keuangan Desa

Peningkatan kapasitas keuangan desa didorongdengan memberikan:

a. Alokasi Dana Desa (ADD)

b. BLM atau Stimulan Khusus

c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa

2. Regulasi (Perencanaan Pembangunan Desa,Musrenbang, Swakelola,dll)

3. Pembagian Wewenang dan Urusan



LANGKAH PENGUATAN PENGINTEGRASIAN

1. Mendorong penyelarasan Jaring Asmara denganMusrenbang Kecamatan.

Agar terjadi keselarasan proses dan hasil antara jaring Asmara

dengan Musrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan berbagai

upaya untuk:

a.Menjalin komunikasi dan interaksi yang intens dengan Anggota

DPRD

b.Mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan-bahan

yang diperlukan agar kalangan DPRD memiliki persepsi yang utuh

dan benar tentang pengontegrasianc. Mendorong Anggota DPRD mengikuti Musrenbang Kecamatan

d.Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil-hasil Musrenbang

Kecamatan dalam melakukan Jaring Asmara.

e.Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam kegiatan monitoring.



2. Mendorong terlaksananya Hearing DPRD

Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang

anggaran, legislasi, dan pengawasan Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat

mendukung pengintegrasian

Rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat harus

difasilitasi melakukan hearing atau dengar pendapatdengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi danPimpinan DPRD)

Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota

DPRD.3. Mendorong terlaksananya Rakor Unit Perencana SKPD

4. Mendorong efektivitas Forum SKPD

5. Penguatan Musrenbang Kabupaten



PELAKU

A. PELAKU

1. Pelaku Strategis, yaitu pelaku yang memiliki

kewenangan yang menentukan bagi prosespengintegrasian di daerah.

a. Bupati

b. DPRD

c. SKPD



2. Pelaku Kunci, yaitu pelaku yang memfasilitasi

secara langsung proses pengintegrasian.a. Setrawan Kabupaten

b. Camat

c. Setrawan Kecamatand. BKAD

e. Kepala Desa atau sebutan lain

f. BPD atau sebutan lain

g. LPMD atau sebutan lain

h. KPMD atau sebutan lain.



3. Pelaku Penggerak , yaitu pelaku yang dibekali

secara khusus untuk menggerakkan pelaku

dan mendayagunakan sumberdaya yang ada

guna menggerakkan proses pengintegrasian.

a. Fasilitator Kabupaten

b. Fasilitator Kecamatan

Documents

3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5