Upload
yusuf-arif-setiawan
View
106
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penguatan Sistem Inovasi Provinsi Kalimantan Timur
Dr. Derry PantjadarmaPusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya SaingKedeputian Bidang Pengkajian Kebijakan TeknologiBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Workshop & Capacity Building ”Penguatan Sistem Inovasi di Provinsi Kaltim”Balikpapan, 18-20 Maret 2013
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Litbang Pemerintah
Sistem Industri
Perusahaan Besar
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
IntermediariesLembaga Litbangyasa
Brokers
Konsumen (permintaan akhir)Produsen (permintaan antara)
Permintaan (Demand)
Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
PerbankanModal Ventura
Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi
Dukungan Inovasi dan Bisnis
Standar danNorma
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan• Mobilitas dan interaksi
Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Sistem Politik
Pemerintah
Penadbiran (Governance)
Kebijakan RPT
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
BERBAGAI ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI
Kebijakan Pendidikan
SDA dan Lingkungan
Arnold, Kuhlman (2004), Taufik (2008)
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Litbang Pemerintah
Sistem Industri
Perusahaan Besar
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
IntermediariesLembaga Litbangyasa
Brokers
Konsumen (permintaan akhir)Produsen (permintaan antara)
Demand
Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
PerbankanModal Ventura
Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi
Dukungan Inovasi dan Bisnis
Standar danNorma
Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan• Mobilitas dan interaksi
Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Sistem Politik
Pemerintah
Penadbiran (Governance)
Kebijakan RPT
Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Pendidikan
SDA dan Lingkungan
KERANGKA PEMETAAN “ISU” KEBIJAKAN INOVASI
Lingkungan / Kerangka Umum
Isu Kebijakan
Global
Kelembagaan & Daya Dukung Iptek serta absopsi oleh industri
1
2 Interaksi Fokus & Keterpaduan Rantai Nilai
3 5
Budaya Inovasi Keselarasan dengan Tantangan Global
4 6Isu Kebijakan
Arnold, Kuhlman (2004), Taufik (2008)
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM, dan intermediasi
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
4. Mendorong budaya inovasi.5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan
sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
4
5
1
6 2
3
Kerangka Kebijakan Inovasi
AGENDA POKOK PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
SISTEM INOVASI
• Himpunan aktor, proses produksi, kebijakan yang berinteraksi dan memengaruhi– Inovasi– Difusi– Learning
• Learning : Komoditas ekonomi ( Arrow), sumber inovasi ( Freeman ), pembangun kemampuan dan karakter bangsa ( Radja Ali hadji, Ki Hadjar Dewantoro, Soedjatmoko )
Kebijakan untuk Pembangunan
• Demand –driven• Kontekstual• Enam (6) Isu kebijakan
• Instrumen-instrumen kebijakan
• Solusi teknikal berkelanjutan
• Akar masalah atau faktor kritis
How ?
MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI DAERAH
Visi & Misi Pembangunan
Daerah
Kerangka Kebijakan Inovasi
Tema InisiatifStrategis SID Klaster
IndustriJaringanInovasi
Teknoprener
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
Pilar-pilarTematik
ILUSTRASI ROADMAP IMPLEMENTASI SETIAP INISIATIF STRATEGISDI DAERAH PERCONTOHAN (MIS. PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI)
Tema Besar Pembangunan
Daerah
Kerangka Kebijakan Inovasi
Tema InisiatifStrategis
Tahun 1
Kegiatan
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
Sasaran Kegiatan Kegiatan KegiatanSasaran Sasaran Sasaran
Tahun 2 Tahun 3Dst. . .
Tema/Program Prioritas
Sektor
Multi-years & Konsisten
Yang menjalankan
• Tim strategis : sesuai peraturan Bersama Mendagri-Menristek 2012
• Kelompok Kerja : mewakili ABGC sesuai pilar implementasi1. PSID2. Klaster Industri3. Jaringan Inovasi4. Teknoprener5. Tematik
Peraturan bersama Mendagri-Menristek
• Peraturan Bersama Mendagri no : 36 dan Menristek no : 03 tanggal 25 April 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah – Tim strategis– Pengarah– Kelompok kerja– Roadmap
ROADMAP
• Apa yang diinginkan pada waktu tertentu
• Bagaimana posisi sekarang
• Bagaimana cara mencapainya
• Keterkaitan antar elemen
• Timing : know when• Purpose : know why• Delivery : know what• Knowledge : know how• Finance and Resources :
know who, where, how much
input
kegiatan
output
outcome
impact
Kondisidiingin
kan
Kondisi saat ini
Rp
Skill
Orang
Alat
2012 2014 20152013
Rencana Aksi Kegiatan Kolaboratif
• Input yang diperlukan
• Hasil yang ditargetkan
• Siapa yang berpartisipasi (orang, lembaga, kompetensi, dimana )
• Berapa besar ‘share’ dana dan alat
• Kapan mulai berperan
• Bila output /outcome/impact diperkirakan tercapai
• Berapa lama kegiatan
RELEVANSI DENGAN PERAN BPPD
BPPD sebagai • Koordinator litbang lintas kabupaten/kota• Jembatan pusat-daerah• Integrator basis data, kegiatan dan kebijakan• Agen sinergitas dengan DRD Provinsi
Peran PPKPDS-PSID
• Melakukan telaah RPJMD• Pendampingan untuk
kelembagaan daerah• Penetapan tema prioritas utama• Penyusunan roadmap SID• Penguatan budaya kreatif dan
keinovasian• Pengkajian tema global dan
relevansinya dengan daerah (MDGs, WSIS, SDG, buruh anak, human trafficking, pencemaran lingkungan)
• Penguatan keterpaduan antar daerah, lintas sektor, pusat-daerah
Mitra-Pokja PSID
• Bappeda• Bapermas• Disdikpora• BLHD• Akademisi• Dunia usaha• Masyarakat
Peran Riset-LITBANG
• Salah satu sumber inovasi• Menggali isu kebijakan dan memilih instrumen
yang sesuai• Menganalisis proses penguatan SID dan
memperkuat siklus pembelajaran• Membangun basis data dan mengelola
pengetahuan untuk menunjang pengambilan kebijakan
• Evaluasi kebijakan • Mewarnai kegiatan di 5 prakarsa strategis
Kegiatan/Program
Perencanaan partisipatoris
Pelaksanaan kolaboratif
Salam Inovasi Indonesia
Terima Kasih
Kedeputian Pengkajian Kebijakan TeknologiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung II BPPT, Lt 13Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-316 9441 / 9442Fax. (021)-319 24127
Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara
PENDEKATAN BPPT DALAM MENDUKUNG PSI (1)
1. Strategi pokok generik : membangun landasan kekuatan daerah melalui 4 (empat) strategi generik.
2. Arah kebijakan : penguatan sistem inovasi dirancang dan dilaksanakan secara bersistem dengan bertumpu pada 6 (enam) kerangka kebijakan inovasi yang komprehensif.
PENDEKATAN BPPT DALAM MENDUKUNG PSI (2)
3. Strategi Implementasi : penguatan sistem inovasi diimplementasikan melalui 5 (lima) prakarsa strategis sebagai wahana pembangunan dan flagship program (atau program payung) yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah.
4. Strategi Pentahapan : agenda penguatan dirancang dalam kerangka RPJPD sebagai grand design, dan dalam kerangka RPJMD sebagai petarencana (roadmap).
STRATEGI POKOK GENERIK
1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.
4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.
INISIATIF (PRAKARSA) STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional.
2. Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial.
3. Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran.
4. Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.
5. Penguatan Pilai-pilar Tematik SI : sebagai wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual.
Strategi Implementasi
• Kelompok Kerja ~ Pilar Prakarsa Strategis• Komposisi sesuai dengan Pilar terdiri atas perwakilan
ABGC
SID
SKPD Lintas Sektor
ABC
Klaster Industri
SKPD sektor
ABC
Jaringan Inovasi
Diskominfo, Disdikpora
ABC
Teknoprener
Disnaker, Disdikpora,
Disperindagkp
ABC
Tematik
BNPBD,Taman
Nasional
ABC