Upload
peter-hazops
View
138
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
uuy
Citation preview
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970TENTANGTENTANG
KESELAMATAN KERJA KESELAMATAN KERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJADEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RIDIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
• MEMAHAMI TUJUAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDANG K3
• MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESEL AMATAN KERJA
1. TUJUAN PEMBAHASAN UMUM
• MEMAHAMI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
• MEMAHAMI LANDASAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
• MEMAHAMI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGURUS/PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA DALAM BIDANG K3
2. TUJUAN PEMBAHASAN KHUSUS
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
LATAR BELAKANG
Yuridis - VR. 1910 Stbl No.406 sudah tidak sesuai lagi
Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi - peningkatan intensitas kerja
Upaya preventif mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir (pemusnahan)
Veiligheids ReglementTh 1910
S/dTh.1970
Sifat :Repressive
UNDANG UNDANGNo: 1 TAHUN 1970
TENTANGKESELAMATAN KERJA
SifatPreventive
(Pembinaan)
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3
ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA
12 JANUARI 1970
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
1.1. UUD 1945UUD 19452.2. UU No 13 TAHUN 2003 UU No 13 TAHUN 2003
(UU NO. 14 TAHUN (UU NO. 14 TAHUN 1969)1969)
3.3. UU No. 1 tahun 1970UU No. 1 tahun 1970
Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan
UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
UU No.13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I tahun 1945.
DASAR HUKUM
UU No.13 Tahun 2003 UU No.13 Tahun 2003 Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secar a optimal dan manusiawi,
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional nasional dan daerah,
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja,
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
DASAR HUKUM
DASAR HUKUM
Pasal 86
(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.
(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 86
(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.
(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJAKESELAMATAN KERJA
Undang-Undang No.1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No.1918)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
TUJUAN (considerants)Memberikan perlindungan atas
keselamatan Tenaga kerja Orang lain Sumber-sumber produksidapat dipakai secara aman dan efisien
Apa ?Apa ?
Tem
pat
kerj
a
Tem
pat
kerj
a
Tenaga
kerja
Tenaga
kerja
Sumber bahaya Sumber bahaya usahausaha
Pasal 1Pasal 1
-Tetap
-Temporary
-Tetap
-Temporary
Barang/jasaBarang/jasa
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
RUANG LINGKUPPsl. 2
Tempat kerja : di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air,
di udara wil. Hukum RI
18 jenis lapangan kerja
Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan :- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan- Cara bekerja- lingkungan- Proses produksi
Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan :- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan- Cara bekerja- lingkungan- Proses produksi
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Psl. 3SYARAT-SYARAT K3
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk :Arah dan sasaran Kongkrit :
- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK- Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya.
(18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pemeriksaan/perhitungan
teknis
Pengesahangambar rencana
Pemeriksaan/ pengujian
PengesahanPemakaian
Perencanaan
-Pemasangan-Pembuatan-dll
- Pemakaian- Peredaran- Pengangkutan
Test Berkala
Pola penerapan K3Psl 4
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Termasuk produk dari Luar Negeri
Termasuk produk dari Luar Negeri
SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3UU No. 1 TAHUN 1970
MENAKER DIREKTUR
PEG.PENGAWAS
AHLIK3
DOKTERPRSH
P2K3
KANDEP LUARDEPNAKER
- POLI PRSH- JASA KESEH
Perusahaan
PEMERINTAH
SWASTA - INDUSTRI- JASA ----PJIT
Pasal 5
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
1. Pegawai pengawas K3 adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat
Fungsional dan sebagai PPNS
2. Ahli K3Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar
Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS
-> Professional <-
PASAL 5 (1) UU No 1/170 PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Pasal 6
Ketentuan banding bagi yang tidak memerima keputusan direktur
Pasal 7
Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
KEWAJIBAN PENGURUSPasal 8
Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja :
• Baru• Yang hendak dipindah ke tugas lain (yang berpotensi bahaya)• Berkala min satu tahun sekali
Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan yang
diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 Melakukan pembinaan
pencegahan kecelakaan pemberantasan kebakaran peningkatan K3 pemberiaan PK3
Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 9 Pembinaan
Pasal 9 Pembinaan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Fungsi Wadah kerjasama peningkatan
bidang K3 antara : - Pihak perusahaan (managemen)
- Pihak pekerja Susunan
Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permen No.
04/Men/1987
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 10
P2K3
( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
Pasal 10
P2K3
( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 11
Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
Pasal 11
Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 12
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Pasal 12
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Kewajiban•Memberikan
keterangan pada Pegawai Pengawas
•Memakai APD•Memenuhi dan
mentaati syarat K3
Kewajiban•Memberikan
keterangan pada Pegawai Pengawas
•Memakai APD•Memenuhi dan
mentaati syarat K3
Hak• Meminta
pengurus untuk melaksanakan Syarat K3
•Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi
Hak• Meminta
pengurus untuk melaksanakan Syarat K3
•Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 13
Perlindungan terhadap orang lain
Pasal 13
Perlindungan terhadap orang lain
Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan
Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 14
Kewajiban Pengurus
Pasal 14
Kewajiban Pengurus
Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 Memasang gambar dan bahan pembinaan
K3 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan
petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 Memasang gambar dan bahan pembinaan
K3 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan
petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 15
SANKSI
Pasal 15
SANKSI
1. Denda Rp. 100.000
2. Kurungan 3 bulan
1. Denda Rp. 100.000
2. Kurungan 3 bulan
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 16
Kewajiban Pengusaha
Pasal 16
Kewajiban Pengusaha
Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan
Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan
04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 17
Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan
Pasal 17
Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan
Pasal 18
Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja
Pasal 18
Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 1
PERATURAN ORGANIK
K3 sektoralK3 teknis
Kelembagaan K3Kompetensi SDM K3
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 3
Secara sektoral
- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979- Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan
Kayu- Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970
Pembidangan Teknis- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm
Kebakaran Otomatik- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat &
Angkut
Pembidangan Teknis- Per.Kepmenaker & Trans No.75/2002 – PUIL 2000- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970
Kompetensi SDM- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes
Bagi Dokter Perusahaan- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi
Paramedis- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi
Juru Las- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi
Oparetor Pesawat Uap
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970
Kompetensi SDM
- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif
- Kep.Menaker No. 186/1999 Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran - KepMenaker No. 187 /1999 Kompetensi Petugas Kimia.
- Kep Dirjen No. 311/BW/M/2002 Kompetensi teknisi Listrik.
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970
Kelembagaan dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3- Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3- Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan
PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970