Upload
dian-hadi-nurrohim
View
261
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Regulasi tentang Keselamatan dan kesehatan kerja di indonesia
Citation preview
11
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Keselamatan adalah hak asazi setiap manusiaPemahaman dan sikap tata nilai yang ada pada setiap induvidu tanpa diperintah dan diawasi terus hidup dan berkembang secara produktif untuk melaksanakan K3 di perusahaan (Safety Culture)
*) Bahan dokumen Binwasnaker, Kemenakertrans
1.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi misi penting untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi misi penting untuk perlindungan tenaga kerja, setiap orang di tempat kerja dan menjaga tidak perlindungan tenaga kerja, setiap orang di tempat kerja dan menjaga tidak terjadinya kecelakaan serta pencemaran lingkungan kerja.terjadinya kecelakaan serta pencemaran lingkungan kerja.
2.2. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagisesuai lagi dengan kemajuan tekhnik, tekhnologi dan era indrustrilisasi. dengan kemajuan tekhnik, tekhnologi dan era indrustrilisasi.
3.3. Perkembangan teknologi/ IPTEKPerkembangan teknologi/ IPTEK, bahan produksi, cara kerja, kompetensi , bahan produksi, cara kerja, kompetensi tenaga kerja dan perkembangan kondisitenaga kerja dan perkembangan kondisi dan situasi ketenagakerjaan dan situasi ketenagakerjaan, , menjadi sumber bahaya dan penyakit akibat kerja.menjadi sumber bahaya dan penyakit akibat kerja.
4.4. Perubahan Perubahan Sifat Sifat UU yang UU yang refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagitidak sesuai lagi, maka lebih diarahkan pada sifat prefentif., maka lebih diarahkan pada sifat prefentif.
5. Berdasar perkembangan tekhnologi IPTEK dan dinamika masyarakat , maka UU ini mengatur hal yang lebih baik terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan perusahaan atau pabrik – pabrik dengan segala peralatan dan mekanisme kerja sesuai standart atau syarat – syarat keselamatan kerja di perusahaan.
6. Peraturan ini melakukan pembaharuan dan peluasan pengaturan meliputi : ruang lingkup, pengawasan dari represif menjadi prefentif, pengaturan tekhnis yang tegas, tata usaha pengawasan dan pembinaan managemen K3.
7. Ruang lingkup tempat kerja, adanya tenaga kerja yang bekerja dan adanya bahaya kerja di tempat kerja.
PENGERTIANSecara Etimologis :Secara Etimologis :Memberikan upaya perlindungan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat dan setiap sumber produksi dapat dipakai / dioperasikan secara aman dan efisien
Secara Filosofi :Secara Filosofi :Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja, setiap insan pada umumnya, hasil karya dan budayanya dalam upaya mencapai keselamatan dan kesehatan kerja.
Secara Keilmuan Secara Keilmuan ::Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja
DASAR HUKUM DASAR HUKUM
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 86, 87 UUK No.13/2003Pasal 86, 87 UUK No.13/2003
UU No.1 Tahun 1970UU No.1 Tahun 1970
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanbagi kemanusiaan
• MemoriMemori UU No.14 Tahun 1969 UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaanPokok Mengenai ketenagakerjaan
Pasal 3Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaankemanusiaan
Pasal 9Pasal 9Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamadengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
DASAR HUKUM
Pasal 86Pasal 86(1)(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; danb. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerjadiselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan(2) dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku. dengan peraturan yang berlaku.
Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86Pasal 86(1)(1) Cukup jelasCukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas(3) Cukup jelas
Penjelasan
Pasal 87Pasal 87
(1)(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaanterintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2)(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PemerintahPemerintah
Pasal 87Pasal 87
(1)(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.dan produktif.
(2)(2) Cukup JelasCukup Jelas
Penjelasan
Pasal 190Pasal 190
(1)(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 190Pasal 190
(2)(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :berupa :
a. teguran;a. teguran;
b. peringatan tertulis;b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;produksi;
h. pencabutan ijin.h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh MenteriMenteri
1313
Sasaran K3Uu No. 1 tahun 1970
• Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja (formal maupun informal).
• Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien.
• Menjamin proses produksi tidak menimbulkan PAK dan Pencemaran lingkungan kerja.
• Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja (formal maupun informal).
• Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien.
• Menjamin proses produksi tidak menimbulkan PAK dan Pencemaran lingkungan kerja.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
SASARAN K3SASARAN K3• Life SafetyLife Safety• Property Property
SafetySafety• EnvironmenEnvironmen
tal safetytal safety
• Life SafetyLife Safety• Property Property
SafetySafety• EnvironmenEnvironmen
tal safetytal safety
• Kebakaran * Kebakaran * • Peledakan*Peledakan*• Pencemaran* Pencemaran* • Bangunan ambruk*Bangunan ambruk*• Dll Dll
• Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannyaatas keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja perlu Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannyamenjamin keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisienaman dan efisien
Tujuan Perlindungan
1.1. KampanyeKampanye
2.2. PemasyarakatanPemasyarakatan
3.3. PembudayaanPembudayaan
4.4. Kesadaran dan kedisiplinanKesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
(1)(1) Tempat kerjaTempat kerja
1.1. Ruangan/ lapanganRuangan/ lapangan
2.2. Tertutup/ terbukaTertutup/ terbuka
3.3. Bergerak/ tetapBergerak/ tetap
(2)(2) PengurusPengurus pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban) pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
(3)(3) PengusahaPengusaha
orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerjaorang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja
(4)(4) DirekturDirektur , , pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)
(5)(5) Pegawai pengawasPegawai pengawas ketenagakerjaaan dan spesialis.ketenagakerjaaan dan spesialis.
(6)(6) Ahli keselamatan kerjaAhli keselamatan kerja tenaga tekhnis berkeahlian khusus dari tenaga tekhnis berkeahlian khusus dari
luar Depnakerluar Depnaker
BAB I - ISTILAHPasal 1
Unsur tempat kerja, ada :(1) Pengurus(2) Sumer bahaya(3) usaha
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
(1)(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :a.a. Darat, dalam tanahDarat, dalam tanah
b.b. Permukaan air, dalam airPermukaan air, dalam air
c.c. Udara Udara
(2)(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :dengan :
a.a. Keadaan mesin/ alat/ bahanKeadaan mesin/ alat/ bahan
b.b. Lingkungan kerjaLingkungan kerja
c.c. Sifat pekerjaanSifat pekerjaan
d.d. Cara kerjaCara kerja
e.e. Proses produksiProses produksi
(3)(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerjaKemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja
BAB II - RUANG LINGKUPPasal 2
Catatan : peraturan pelaksanaan digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
(1)(1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
(2)(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) IPTEK IPTEK
Pasal 3Pasal 3
(1)(1) Penerapan syarat-syarat K3 Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaanpemeliharaan
(2)(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknisteknis
(3)(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjutditetapkan lebih lanjut
Pasal 4Pasal 4
Syarat-syarat K3
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
(1)(1) Direktur sebagai pelaksana umumDirektur sebagai pelaksana umum
(2)(2) Wewenang dan kewajiban :Wewenang dan kewajiban :– direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)– Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.
03/Men/1984)03/Men/1984)– Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No.
4/Men/1992)4/Men/1992)
Pasal 5Pasal 5
Pasal 6Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)Panitia banding (belum di atur)
PasalPasal 7 7 RetribusiRetribusi
Pasal 8Pasal 8
(1)(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TKPengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
(2)(2) Berkala Berkala (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)03/Men/1983)
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
(1)(1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru TK baru
(2)(2) Dinyatakan mampu dan memahami Dinyatakan mampu dan memahami pekerja pekerja
(3)(3) Pengurus wajib Pengurus wajib pembinaan pembinaan
(4)(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
Pasal 9Pasal 9 - - PembinaanPembinaan
Pasal 10 Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)- Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1984)
Pasal 11 Pasal 11 - Kecelakaan- Kecelakaan
(1)(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaanKewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
(2)(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)03/Men/1998)
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
a.a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b.b. Memakai APDMemakai APD
c.c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d.d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e.e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukanAPD yang wajib diragukan
Pasal 12 Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK– Hak dan Kewajiban TK
Pasal 13 Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja– Kewajiban memasuki tempat kerjaBarang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APDAPD
Pasal 14 Pasal 14 – Kewajiban pengurus– Kewajiban pengurus
a.a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksananya)peraturan pelaksananya)
b.b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
c.c. Menyediakan APD secara cuma-cumaMenyediakan APD secara cuma-cuma
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
(1)(1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundanganperundangan
(2)(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :Ancaman pidana atas pelanggaran :• Maksimum 3 bulan kurungan atauMaksimum 3 bulan kurungan atau• Denda maksimum Rp. 100.000Denda maksimum Rp. 100.000
(3)(3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaranTindak pindana tersebut adalah pelanggaran
Pasal 15 Pasal 15 – Ketentuan – Ketentuan PenutupPenutup
Pasal 16Pasal 16Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)setahun (12 Januari 1970)
Pasal 17Pasal 17Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910 tetap berlaku VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentanganselama tidak bertentangan
Pasal 18Pasal 18Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970
SUBSTANSI UU No.1 TAHUN 1970
Safety Introduction(Pasal 9)
1.1. Policy and Objective (kebijakan dan tujuan)Policy and Objective (kebijakan dan tujuan)
2.2. System design (Rancangan sistem)System design (Rancangan sistem)
3.3. AssistanceAssistance
4.4. Reported System (Sistem pelaporan)Reported System (Sistem pelaporan)
5.5. Health Safety and Environment (Kesehatan, Health Safety and Environment (Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan)keselamatan, dan lingkungan)
6.6. Action Response PlanAction Response Plan
7.7. PromotionPromotion
Safety policy(Pasal 9)
1.1. UU terkait K3UU terkait K3
2.2. Company policyCompany policy
3.3. OHSAS standardOHSAS standard
4.4. HAZARDHAZARD
5.5. IncidentIncident
6.6. AcidentAcident
7.7. Lingkungan kerjaLingkungan kerja
8.8. Potential HAZARD identificationPotential HAZARD identification
9.9. Safety analisystSafety analisyst
10.10. Hygine and healthHygine and health
Investigasi kecelakaan(Pasal 11)
1.1. Cari tahu, temukan, tetapkan, faktaCari tahu, temukan, tetapkan, fakta
2.2. Identifikasi penyebab, bahaya, ketentuan UU, biaya, Identifikasi penyebab, bahaya, ketentuan UU, biaya, kompensasi, gugatan, audit SMK3kompensasi, gugatan, audit SMK3
3.3. Mengapa dan tindakan apa sebagai koreksi yang tepatMengapa dan tindakan apa sebagai koreksi yang tepat
4.4. Apa, kapan, dimana, data korban dan alat-alat buktiApa, kapan, dimana, data korban dan alat-alat bukti
5.5. Tindakan tanggap darurat, amankan tempat kerja, saksi Tindakan tanggap darurat, amankan tempat kerja, saksi potensial, dan alat investigasipotensial, dan alat investigasi
6.6. Oleh tim yang terlatih, berpengalaman, pekerja, petugas Oleh tim yang terlatih, berpengalaman, pekerja, petugas K3, P2K3, dokter perusahaan, ahli teknis, pimpinan K3, P2K3, dokter perusahaan, ahli teknis, pimpinan perusahaan, SP, dan Pejabat Dinasperusahaan, SP, dan Pejabat Dinas
7.7. Manfaat investigasi kecelakaan mengubah persepsi Manfaat investigasi kecelakaan mengubah persepsi pelaksanaan K3 (positif, tanggap, kenal potensi bahaya, pelaksanaan K3 (positif, tanggap, kenal potensi bahaya, K3 menjadi baik)K3 menjadi baik)
MELINDUNGIHAK PEKERJA
MELINDUNGI K3 DAN JAMSOSPEKERJA
TUJUAN BINWASNAKERTUJUAN BINWASNAKER
MELINDUNGI MELINDUNGI PENCARI KERJAPENCARI KERJA
IMPLEMENTASIIMPLEMENTASIK3K3
1.1. KEMATIAN, CACAT MENTAL DAN FISIK DAN KEMATIAN, CACAT MENTAL DAN FISIK DAN INMATERIAL INMATERIAL
2.2. MATERI, ASET PERUSAHAAN, KEGIATAN PRODUKSI, MATERI, ASET PERUSAHAAN, KEGIATAN PRODUKSI, HILANGNYA PELUANG BISNISHILANGNYA PELUANG BISNIS
3.3. PAK DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KERJAPAK DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KERJA
• Life Safety
• Property Safety
• Environmental safety
UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJARESIKO
KECELAKAAN
1. Peraturan2. Standardisasi3. Pengawasan4. Penelitan Teknik5. Penelitian Medis6. Penelitian Psikologis7. Penelitian Statistik8. Pendidikan9. Pelatihan10. Persuasi11. Asuransi12. Penerapan 1 s/d 11
Ref. Accident Preventions, ILORef. Accident Preventions, ILO
PELAKSANAAN K3 DI PELAKSANAAN K3 DI PERUSAHAANPERUSAHAAN
KEWAJIBAN :KEWAJIBAN :• Wajib menerapkan SMK3 (5 Wajib menerapkan SMK3 (5
prinsip dasar)prinsip dasar)
• Pelayanan dan pemeriksaan Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerjakesehatan tenaga kerja
• Pemeriksan dan pengujian Pemeriksan dan pengujian sumber-sumber potensi bahayasumber-sumber potensi bahaya
• Pembinaan, pelatihan K3 semua Pembinaan, pelatihan K3 semua pekerjapekerja
• Pengukuran kondisi lingkunganPengukuran kondisi lingkungan
• Mewujudkan lingkungan kerja Mewujudkan lingkungan kerja yang yang Ergonomis, Hygienis, Ergonomis, Hygienis, SafetySafety
• Menyediakan anggaran K3Menyediakan anggaran K3
PELAKSANAAN K3 MANDIRIPELAKSANAAN K3 MANDIRI Komitmen manajemen dan Komitmen manajemen dan
pekerja untuk penerapan pekerja untuk penerapan SMK3SMK3
Lembaga K3Lembaga K3 Safety OfficerSafety Officer Safety Committee Safety Committee
Kompetensi SDM K3Kompetensi SDM K3
Sarana dan prasarana K3Sarana dan prasarana K3
Setiap kecelakaan di Setiap kecelakaan di investigasi dan dilaporkaninvestigasi dan dilaporkan
Program dan Anggaran K3 Program dan Anggaran K3 di perusahaandi perusahaan
Budaya K3 di perusahaanBudaya K3 di perusahaan
KEWAJIBAN PENGURUS
TEMPAT KERJA
S D MS D M
BAHANBAHAN
PERALATANPERALATAN
PROSES PRODUKSIPROSES PRODUKSI
CARA KERJACARA KERJA
SIFAT PEKERJAANSIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJALINGKUNGAN KERJA
FAKTORPENYEBABFAKTORPENYEBAB
AMANSEHAT
ANALISIS
M G T M G T
Prod’s
KECELAKAAN
PELAKSANAAN K3 SESUAI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
• Secara sektoralSecara sektoral- - PP No. 19/1973 PP No. 19/1973 tentang pengaturan dantentang pengaturan dan
pengawasan K3 di peertambanganpengawasan K3 di peertambangan
- PP No. 11/ 1979 - PP No. 11/ 1979 tentang K3 pd pemurnian dantentang K3 pd pemurnian dan
pengolahan minyak dan gas bumipengolahan minyak dan gas bumi
- Per.Menaker No. 01/1978- Per.Menaker No. 01/1978
K3 Dalam Penebangan danK3 Dalam Penebangan dan
Pengaangkutan KayuPengaangkutan Kayu
- - Per.Menaker No. 01/1980Per.Menaker No. 01/1980
K3 Pada Konstruksi BangunanK3 Pada Konstruksi Bangunan
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
• Pembidangan TeknisPembidangan Teknis- - PP No. 7/1973 -PP No. 7/1973 - Pestisida Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - - PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja RadiasiKeselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No. 04/1980 - - Per.Menaker No. 04/1980 - APARAPAR
- - Per.Menaker No. 01/1982 - Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana TekanBejana Tekan
- Per.Menaker No. 02/1983 - - Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Instalasi Alarm Kebakaran Kebakaran
OtomatikOtomatik
- - Per.Menaker No. 03/1985 - Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian AsbesPemakaian Asbes
- Per.Menaker No. 04/1985 - - Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Pes. Tenaga & Prod.Prod.
- Per.Menaker No. 05/1985 - - Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Pes. Angkat & Angkut Angkut
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
Pembidangan TeknisPembidangan Teknis
- - Per.Menaker No. 02/1989 - Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi PetirInstalasi Petir
- Per.Menaker No. 03/1999 - - Per.Menaker No. 03/1999 - Lif ListrikLif Listrik
- - Kep.Menaker No,Kep.75/MEN/2002Kep.Menaker No,Kep.75/MEN/2002 PUIL 2000 PUIL 2000
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
Pembinaan SDMPembinaan SDM
- - Per.Menaker No. 07/1973 - Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih HiperkesWajib Latih Hiperkes
Bagi Dokter PerusahaanBagi Dokter Perusahaan
- Per.Menaker No. 01/1979 - - Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Wajib Latih Bagi
ParamedisParamedis
- Per.Menaker No. 02/1980 - - Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga KerjaKesehatan Tenaga Kerja
-- Per.Menaker No. 02/1982 - Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Syarat dan
Kwalifikasi Juru LasKwalifikasi Juru Las
- Per.Menaker No. 01/1988 - - Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Syarat dan
Kwalifikasi Oparetor Pesawat UapKwalifikasi Oparetor Pesawat Uap
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
Pembinaan SDMPembinaan SDM
- Per.Menaker No. 01/1979 - - Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Syarat dan
Kwalifikasi Operator Angkat dan AngkutKwalifikasi Operator Angkat dan Angkut
- Per.Menaker No. 02/1992 - - Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3Ahli K3
- Kep.Menaker No. 407/1999 - - Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Kompetensi
Tehnis LifTehnis Lif
- Kep.Menaker No. 186/1999 - - Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian Pengorganisasian
Penanggulangan KebakaranPenanggulangan Kebakaran
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 UU No. 1 Tahun 1970
• Pembinaan KelembagaanPembinaan Kelembagaan dan Sistem dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - - Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3P2K3
- Per.Menaker No. 04/1995 - - Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3Perusahaan Jasa K3
- Per.Menaker No. 05/1996 - - Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3SMK3
- Per.Menaker No. 186/1999 - Per.Menaker No. 186/1999 - Pelaporan KecelakaanPelaporan Kecelakaan
- Kep.Menaker No. Kep. 68/MEN/IV/2004Kep.Menaker No. Kep. 68/MEN/IV/2004 – Pencegahan – Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Penanggulangan HIV/AIDS
Kesamaan persepsi dan komitmen, Top Manajemen dan seluruh komunitas di perusahaan untuk pelaksanaan K3 yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak berdasar Safety Culture
Kesamaan persepsi dan komitmen, Top Manajemen dan seluruh komunitas di perusahaan untuk pelaksanaan K3 yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak berdasar Safety Culture