Embed Size (px)
Citation preview
P U T U S A N
Nomor : 312/PDT/2012/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
------Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ------
ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos, , lahir di Medan, pada tanggal 01
Juni 1958, Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Ampera II Komp. B.I
Nomor 03, Kelurahan Sei Kambing C-II,
Kecamatan Medan Helvetia.
Dalam hal ini bertindak :
Untuk dirinya sendiri berdasarkan :
a. AKTE SURAT KUASA BUNDEL, nomor 16 (enam belas) tanggal
26-09-2007, yang diperbuat dihadapan ADE YULIANTY DJAIDIR,
S.H.-, Notaris di Medan, dan
b. AKTE SURAT KUASA BUNDEL, nomor 10 (sepuluh), tanggal 16-
11-2007, yang diperbuat dihadapan LAEL AROFAH, S.H.-, Notaris
di Kabupaten Deli Serdang.
c. SURAT KUASA BUNDEL, yang dibuat dibawah tangan bermaterai
cukup, tertanggal 20-05-2008 yang dilegalisasi oleh ELIWON
HARIANJA, S.H.-, Notaris di Medan dengan Nomor :
306/LEG/2008.
d. SURAT KUASA BUNDEL, yang dibuat dibawah tangan bermaterai
cukup, tertanggal 17-05-2008 yang dilegalisasi oleh GORDON
………….aKota…………… ELIWON ……………..
2
ELIWON HARIANJA, S.H.-, Notaris di Medan dengan Nomor :
370/LEG/2008.
Untuk dan atas nama :
1.Nyonya NURHANIFAH, Lahir di Stabat, pada tanggal 24-03-1935, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Asrama Gang Ampere II nomor 36-A,
Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan
Medan Helvetia pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 02.5012.550666.0001.
2.Nyonya DEWI AMPERA WATI, lahir di Langsa, pada tanggal 15-06-
1966, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Ampera Gang Ampera II nomor 36-A,
Kelurahan Sei Kambing C-II, Kecamatan
Medan Helvetia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 02.5012.550666.0001.
dalam hal ini bertindak :
a. Untuk dirinya sendiri.
b. Sebagai wali ibu untuk dan atas nama serta mewakili
kepentingan anak-anak yang masih dibawa umur yaitu :
MUHAMMAD ANUGERA NASUTIOAN, lahir di Medan pada
tanggal 08-09-1993. NURUL FAJRIATI NASUTION , lahir di
Medan pada tanggal 31-10-1996, DIM FARIZA NASUTION,
lahir di Medan, pada tanggal 27-04-2000.
- Kesemuanya bertempat tinggal di Medan Jalan Asrama
Gang Ampera II nomor 36-A, yang merupakan para ahli
waris dari Almarhum Tuan EFENDI NASUTION, Bachelor Of
Art.
………….aKota…………… Yang ……………..
3
- Yang telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 16-08-
2003, nomor : 474.3/179, yang dibuat Camat Medan
Helvetia.
3.Tuan HIKBAL NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 07-02-1960,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Deli Serdang, Dusun VII Pule Rejo nomor 05,
Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,
Pemegang kartu tanda penduduk nomor :
02.0112.070260.0002.
4.Nyonya HAFNI DAHRIZA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 07-
03-1962, Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Medan, Jalan Kenari nomor 1 Kelurahan Sekip,
Kecamatan Medan Petisah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :
02.5017.470362.0001.
5.Nyonya MESTIKA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 12-04-
1964, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Medan, Jalan Tanjung Nomor 221 Blok 03,
Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan
Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk:
02.5012.520564.0002.
6.Nyonya HAFNAH JUWITA NASUTION, Sarjana Ekonomi, lahir di
Medan, pada tanggal 29-09-1964, Swasta,
bertempat tinggal di Medan, Jalan Asrama
Gang Ampera-II nomor 36-A, pemegang surat
Izin Mengemudi (SIM) nomor ; 690907141713.
………….aKota…………… 7.Nyonya ……………..
4
7.Nyonya HAFRINA ARAFAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan pada
tanggal 24-03-1976, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Medan, Jalan D.I Panjaitan nomor
13, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 02.5003.640376.0001.
8.Nyonya YULIE FAUZIAH, Lahir di Padang Sidempuan,pada tanggal
18-06-1955, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawa Selatan-
III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan
Johor Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 09.5008.580755.0120.
9.Nyonya ENNY DAHLAN, Lahir di Medan, pada tanggal 17-12-1958, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta,
Perumahan Gerbang Permai Blok H 15/29,
Kelurahan Pulo Gerbang, Kecamatan Cakung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5403.571157.0281.
10.Tuan HARMEN NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 17-12-1958,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Perumahan Pulo Gerbang Permai Blok
H 9/6 Kelurahan Pulo Gerbang, Kecamatan
Cakung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 09.5403.571158.0281.
11.Nyonya EVA SELVIA NASUTION, Lahir di Medan, pada tanggal 16-
02-1959, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Setia Budi Gang Buntu
………….aKota…………… Nomor ……………..
5
Nomor 136-C, Kelurahan Tanjing Rejo,
Kecamatan Medan Sunggal, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:
02.5001.560259.0002.
12.Tuan ACHMAD ZUHRI NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 24-
01-1961, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Medan, Jalan Setia Budi Pasar I nomor 55,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Selayang.
13.Nyonya AGUSTINA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 22-08-
1964, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Sei Kera Gang Penghulu Lingkungan VI
nomor7-B, pemegang Surat Izin Mengemudi
(SIM-A) Nomor : 0174/CR/MS/89.
14.Tuan KHALID, lahir di Medan, pada tanggal 28-11-1965, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Aceh Darusalam,
Kabupaten Aceh Tamiang, Dusun Sepakat,
Desa Alur Bemban, Kecamatan Karan Baru,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1116032810650002.
15.Nyonya ASMITA, lahir di Medan, pada tanggal 22-09-1969, Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan,
Jalan Sei Musi nomor 50-C, Kelurahan Babura,
Kecamatan Medan Sunggal, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :
02.5001.620969.0004.
………….aKota…………… 16.Tuan……………..
6
16.Tuan IRIAN CHANDRA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal
12-02-1957, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Medan, Jalan Panglima Denai nomor 47,
Kelurahan Ampalas, Kecamatan Medan
Amplas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 02.5016.120257.0003.
17.Tuan MASHURRUDIN, lahir di Medan, pada tanggal 15-01-1956,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan
Panglima Denai nomor 47, Kelurahan Amplas
Kecamatan Medan Amplas, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :
02.0108.251270.0001 ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. J.
LUMBAN GAOL, SH., Advokat dan Pengacara
Hukum beralamat dikantornya di Jalan Hikmah
Raya No. 9, Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17
September 2011, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Deli di bawah Register No.118/
SK/2011/PN.TTD tertanggal 05 Oktober 2011
dan Surat Kuasa Subsitusi tertanggal 16
Januari 2012, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Deli di bawah Register No.57/ SK/2012/PN.TTD
tertanggal 23 April 2012, semula sebagai
PARA……………..
7
PARA-PENGGUGAT selanjutnya disebut
sebagai PARA-PEMBANDING;
M E L A W A N
1.PT. PD PAYA PINANG, berkedudukan di Medan di jalan Samanhudi
No. 15 Medan, semula sebagai TERGUGAT I
selanjutnya disebut TERBANDING I ; ------------
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jln. Merdeka Utara No.7
Jakarta Pusat,semula sebagai TERGUGAT-II
selanjutnnya disebut TERBANDING II ;-----------
3.Gubernur Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jln. Diponegora No.
18 Medan ,semula sebagai TERGUGAT III
selanjutnya disebut TERBANDING III;-------------
4.Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara cq Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Serdang Bedagai ,yang beralamat di jalan
Negara KM 59,8 Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai,semula sebagai TERGUGAT
IV ,selanjutnya disebut TERBANDING IV ; -----
�
------------------------- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----------------------
----- Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12
Nopember 2012 Nomor : 312/PDT/2012/PT.MDN tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; ---------------
----- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; --------------------------------------------
TENTANG……………..
8
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
----- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2012 yang
diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi Deli pada tanggal 17 Desember 2008 di bawah Register No.
36/Pdt.G/2012/PN.TTD, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 4.719 Ha (empat
ribu tujuh ratus Sembilan belas) terletak di Desa Paya Mabar, dan di
Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
(dahulu Kabupaten Deli Serdang) yang pemilikannya sesuai dengan
Akte Jual Beli No. 24 Tahun 1956 sebagaimana tercantum dalam
surat ukur tanggal 1 Juni 1896 No. 96 tanggal 28 Juni 1896 No.59
yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Residen Sumatera
Timur tanggal 24 Februari 1906 No. 126 sesuai Registrasi No. 62, dan
diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Almarhum H. ACHMAD
DAHLAN NASUTION.
2. Bahwa sebagian dari tanah tersebut seluas 2000 Ha diserahkan
dengan ganti rugi kepada ikatan pejuang/Eks TNI BRIGADE B
Sumatera Utara seluas 2000 Ha dan seluas ± 711 Ha (tujuh ratus
sebelas hektar ) diserahkan kepada masyarakat.
3. Bahwa pada tahun 1961 hak kepemilikan PENGGUGAT tersebut
diperkuat dengan SK HGU (HAK GUNA USAHA) No. 218/ka tanggal
9 Mei 1961 seluas 2000 Ha atas nama Firma Dahris Coy. perusahaan
pewaris Almarhum H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, yang masa
berlakunya sampai pada tanggal 31 Desember 1986 ;
4. Bahwa ……………
9
4. Bahwa sebahagian dari tanah milik PENGGUGAT tersebut secara
dan melanggar hukum dikuasai dan diusahai oleh TERGUGAT I yaitu
seluas 686,13 Ha yang terdiri dari :
• 475 Ha yang berada di Desa Paya Mabar yang berbatas :
- Sebelah Utara : berbatas dengan Sei Priok/tanah garapan
masyarakat
- Sebelah Selatan : berbataas dengan Desa Paya Lombang.
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai (Parit Busuk)
- Sebelah barat : berbatas dengan Desa Paya Lombang /Desa
Paya Mabar
• 211.13 Ha yang berada di Desa Sei Buluh yang berbatas :
- Sebelah Utara : berbatas dengan Desa sei Mulio /Desa Sei
Buluh
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Perkebunan Sei Bamban
- Sebelah Timur : berbatas dengan Desa Sei Mulio/Sei Rampah
- Sebelah barat : berbatas dengan Desa Paya mabar/Sei Priok
yang selanjutnya disebut : TANAH TERPERKARA;
5. Bahwa berawal pada tahun 1970 karena harga karet di dunia
perdagangan turun maka perusahaan kesulitan keuangan sehingga
manajemen pengelolaan perkebunan diserahkan kepada Hakim
Sofyan dkk dan H. ACHMAD DAHLAN mengundurkan diri dari
manajemen, akan tetapi pengelolaan perkebunan bukan makin baik
tetapi malah terjadi persekongkolan jahat antara manajemen dengan
para penggarap.
6. Bahwa setahu bagaimana Panitia Pemerintah Tanah B Propinsi
Sumatera Utara dalam risalahnya No. 81/PPT/B/76 tanggal 27 - 6 -
1976 berkesimpulan bahwa pengelolaan perkebunan Paya Mabar dan
Sei Buluh...................
10
Sei Buluh sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana perkebunan
Besar dan telah terlantar dan mengusulkan pembatalan SK. HGU No.
218/ka tanggal 9-4-1961 atas nama Firma Dahris & Co.
7. Bahwa surat tersebut jelas telah melanggar hukum dan merugikan
hak almarhum H.ACHMAD DAHLAN NASUTION karena tidak
menghiraukan hak dan Investasi serta modalnya yang ada atas tanah
dan perkebunan tersebut,
8. Bahwa lebih celaka lagi atas dasar surat yang keliru tersebut pulalah
diterbitkan surat TERGUGAT II berupa keputusan Menteri Dalam
Negeri No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 yang isinya
membatalkan surat keputusan HGU No.218/ka tanggal 9-5-1961 atas
nama Firma Dahris & Co dan tanah tersebut menjadi tanah yang
dikuasai Negara.
9. Bahwa surat keputusan Menteri dalam negeri No. Sk: 62/DJA/1979
tanggal 14-6-1979 tersebut dan surat Panitia Tanah B tanggal 27-6-
1976 serta surat-surat lainnya yang dijadikan dasar penerbitannya
tidak sesuai dengan proses yang seharusnya menurut peraruran yang
berlaku, tidak sesuai dengan kenyataan dan surat-surat tersebut tidak
ada dalam arsip Instansi-Instansi yang bersangkutan, sehingga
keputusan tersebut jelas melanggar hukum, merampas hak dan
berindikasi tindak pidana, oleh karenanya harus dinyatakan batal
menurut hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum
berlaku.
10. Bahwa kemudian TERGUGAT HI, selaku Gubernur Kepala Daerah
Sumatera utara menerbitkan surat yang tanpa dasar hukum serta
merugikan dan merampas hak-hak Penggugat menerbitkan surat
keputusan No. SK 185 tahun 1979 tanggal 8-8-1979 yang isinya
membentuk..................
11
membentuk Badan Penguasaan Sementara atas lahan Perkebunan
Paya Mabar dan Sei Buluh, dimana Badan ini adalah untuk
menjalankan dan mengelola perkebunan tersebut.
11. Bahwa kemudian kejadian persekongkolan jahat dan pelanggaran
hukum dan perampasan dan diikuti penggelapan hak Penggugat oleh
Badan Penguasaan sementara yang dibentuk TERGUGAT II tersebut
dengan suratnya No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 menyerahkan
manajemen penguasaan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh
kepada PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang (TERGUGAT I) sesuai
berita acara penyerahan tanggal 28-10-1979.
12. Bahwa sangat jelas persekongkolan jahat tersebut terlihat yang
dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT I dimana dalam
tempo 2 (dua) bulan sejak Badan Penguasaan sementara tersebut
dibentuk oleh TERGUGAT III kemudian terjadilah persekongkolan
jahat tersebut menyerahkan lahan perkebunan Paya Mabar dan Sei
Buluh tersebut kepada TERGUGAT I dimana penyerahan tersebut
adalah tidak punya dasar hukum dan tanpa hak karena Badan
Penguasaan sementara tersebut tidak punya wewenang apapun
untuk penyerahan tersebut (lihat SK pembentukannya SK Gubernur
Propinsi Sumatera Utara No. SK 185 tannggal 8-8-1979), jadi baik
proses pembentukan Badan Penguasaan sementara tersebut dan
apalagi penyerahan lahan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh
tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan jelas perbuatan melawan
hukum dan melanggar serta merampas hak Penggugat sehingga
harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan telah
mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat.
13. Bahwa....................
12
13. Bahwa semakin lengkaplah persekongkolan jahat yang dilakukan oleh
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV
yang tanpa dasar hukum dengan melawan hak dan melanggar
hukum, merampas hak Penggugat dengan adanya permohonan
TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan Rekomendasi dari
TERGUGAT III diterbitkanlah oleh TERGUGAT II surat No.
Sk/HGU/DA/83 tanggal 13-4-1983 yang memberikan Hak Guna
Usaha atas kebun Paya Mabar seluas 475 Ha dan 211.30 Ha kebun
Sei Buluh kepada PT. PD Paya Pinang (TERGUGAT I).
14. Bahwa persekongkolan jahat tersebut terbukti dari surat permohonan
PT. PD Paya Pinang tanggal 8 Mei 1979 No. 269/X/PP/1979, lalu
kemudian terbitlah surat TERGUGAT II No. SK : 62/DJA/1979 tanggal
14-6-1979 untuk membatalkan surat keputusan HGU No. 218/la
tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co.
15. Bahwa setelah TERGUGAT II menetapkan bahwa lahan perkebunan
tersebut adalah menjadi tanah yang dikuasai Negara, maka terbitlah
Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar yang masa berlaku hingga
tanggal 31-12-2012 dan Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh
berlakunya hingga tanggal 31-12-2013 yang diterbitkan oleh
TERGUGAT IV dimana gugatan pembatalan Sertifikat HGU tersebut
telah diajukan melalui PTUN Medan dan hingga sekarang ini dalam
proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.
16. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara yang
dibenarkan oleh hukum mengajukan permohonan dan perlindungan
hukum kepada Instansi-instansi yang benwewenang terutama kepada
pihak Badan Pertanahan Nasional dan Daerah dan ada beberapa
tanggapan..................
13
tanggapan positif dan memberi dasar yang menguatkan hak
Penggugat antara lain :
a. Surat Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Propinsi
Sumatera Utara No. 570-1566 Tanggal 23 September 2008 yang
menyatakan bahwa Surat Pemberian Rekomendasi Persetujuan
Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 2649/29 Tanggal 10
Oktober 1979 kepada PT. PD Paya Pinang dan Berita Acara
penguasaan perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 28
Oktober 1979 yang menjadi dasar penerbitan HGU No. 1/Desa Sei
Buluh tidak ditemukan dalam Arsip, sehingga jelas surat
rekomendasi tersebut tidak ada dan jelas merupakan pelanggaran
Hukum baik Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi
Negara.
b. Surat TERGUGAT IV Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 120-570/IV/
2008 tanggal 3 April 2008 dengan tegas menyatakan bahwa
Dokumen/data vang dilampirkan berindikasi unsur Pidana
dalam proses pembatalan SK. HGU No : 218/ka tanggal 9 Mei
1961.
c. Surat- surat lain dari Sekretaris Negara RI, DPR RI, OPSTIBDA,
DPRD Deli Serdang yang isinya meminta diselesaikan masalah
perampasan hak Penggugat dan membatalkan HGU PT. PAYA
MABAR atau setidak-tidaknya tidak memperpanjang lagi.
17. Bahwa akibat dari perbuatan dan persekongkolan jahat dari para
TERGUGAT tersebut Penggugat telah mengalami kerugian moril
maupun material yang dapat diperinci sebagai berikut :
A. KERUGIAN MATERIAL :
1. Kerugian karena tanaman karet yang ditebangi dan diganti
menjadi tanaman kelapa sawit diatas lahan 475 Ha Paya
Mabar dan 211,13 Ha Sei Buluh adalah sebesar Rp. 75.000 x
300 batang per Ha x 686,13 ha = Rp. 15.437.925.000.
2. Hasil……………..
14
2. Hasil produksi karet yang mestinya diterima Penggugat dari
kedua kebun tersebut adalah sebesar :
686,13 Ha x 300 batang per Ha x 9 kg /per batang/bulan x Rp.
17.000/kg x 12 bulan x 32 Tahun - Rp 12.093.452.928.000,-
(Dua belas Trilyun Sembilan puluh tiga Milyard Empat ratus
Lima Puluh Dua Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu
rupiah) ;
3. Sewa bangunan & Kantor yang dipakai selama 32 Tahun.
Sewa per tahun 100.000.000 x 32 Tahun = Rp. 3.200.000.000
(tiga milyard dua ratus juta rupiah)
B. KERUGIAN IMMATERIAL :
Bahwa disamping kerugian material disebutkan diatas Penggugat
juga telah dirugikan secara moril karena merasa tersiksa secara
sosial terutama di masyarakat bisnis akibat perbuatan para
Tergugat yang dinilai seharga 100.000.000.000 (seratus milyar
rupiah)
18. Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kosong dan juga untuk
menjaga itikad buruk para TERGUGAT menghindar dari kewajibannya
maka dengan hormat Penggugat memohon agar Majelis Hakim dalam
perkara ini terlebih dahulu memberikan penetapan :
a. Untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas :
1. Semua hak dan harta milik TERGUGAT I yang berada diatas
perkebunan Paya Mabar seluas 475 Ha sesuai Sertifikat HGU
No. 1/Desa Paya Mabar, terutama tanaman-tanaman kelapa
sawit yang ditanami TERGUGAT I,
2. Semua hak dan harta milik TERGUGAT I yang ada diatas
perkebunan Sei Buluh seluas 211,13 Ha sesuai Sertifikat HGU
No. 1 Desa Sei Buluh, terutama tanaman-tanaman kelapa sawit
milik TERGUGAT I,
3. Bangunan rumah berupa kantor milik TERGUGAT I yang
terletak di Jalan Samanhudi No. 16 Medan,
b. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mennghentikan Proses
permohonan perpanjangan HGU atas perkebunan Paya Mabar dan
perkebunan Sei Buluh atas nama yang diajukan oleh TERGUGAT I
(PT. PD Paya Pinang ).
Maka ……….....................
15
Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat
dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli
berkenan menetapkan persidangan dan mengadili perkara ini serta
memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada banding, kasasi dan verset yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Menghukum para TERGUGAT telah bersekongkol melakukan
perbuatan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. yang melawan hukum dan melanggar hukum.
3. Menyatakan sah menurut hukum Akte Jual Beli No. 24 Tahun 1956
sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 Juni 1896 No. 96 tanggal 28
Juni 1896 No.59 dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Residen
Sumatera Timur tanggal 24 Febniari 1906 No. 126 sesuai Registrasi
No. 62.
4. Menyatakan surat TERGUGAT II No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14-6-
1979 adalah keliru dan diperbuat dengan melanggar hukum karena
dasar dan alasannya salah dan keberadaannya serta menyalahi
prosedur yang berlaku dan atas dasar surat tersebut telah merampas
hak dan merugikan Penggugat, dan oleh karenanya harus dinyatakan
batal menurut hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
mempunyai berlaku.
5. Menghukum TERGUGAT III telah keliru dan melakukan perbuatan
melawan hukum dengan menerbitkan surat No. SK/185 Tahun 1979
Tgl 8-8-1979 yang isinya membentuk Badan Penguasaan Sementara
atas lahan Paya Mabar dan Sei Buluh dan selanjutnya Badan tersebut
tanpa hak menerbitkan surat No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 yang
isinya menyerahkan Manajemen Penguasaan perkebunan Paya
Mabar dan Sei Buluh kepada PT. PD Paya Pinang, sehingga baik
surat TERGUGAT III No. SK 185 Tahun 1979 Tgl 8-8-1979 maupun
surat Badan Penguasaan Sementara lahan Paya Mabar dan Sei
Buluh No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 harus dinyatakan batal
menurut hukum.
6. Menghukum TERGUGAT IV untuk membatalkan dan mencabut
Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tgl 5 Nopember 1984 seluas
475 Ha atas nama PT. PD Paya Mabar dan Sertifakat HGU No.
1/Desa Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988 seluas 211,13 Ha atas nama
PT. PD Paya Pinang.
7. Menyatakan …………..
16
7. Menyatakan surat keputusan HGU No.218/Ha tanggal 9-5-1961 atas
nama Firma Dahris & Co adalah sah dan berlaku dan dapat
diperpanjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
8. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk menghentikan dan tidak
memproses dan tidak merekomendasikan perpanjanganan HGU No.
1/Desa Sei Paya Mabar dan HGU No. 1/Desa Sei Buluh atas nama
PT.PD Paya Pinang.
9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan
lahan perkebunan Paya Mabar dan lahan perkebunan Sei Buluh
(Tanah Terperkara) dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT
agar dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa.
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat, baik kerugian material maupun immaterial yang
perinciannya adalah sebagai berikut :
a. Kerugian Material :
Seluruhnya berjumlah : Rp. 12.112.090.853.000,- (Dua belas
Trilyun Seratus dua belas Milyard Sembilan puluh juta Delapan
ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yakni :
1. Kerugian karena tanaman karet yang ditebangi dan diganti
menjadi tanaman kelapa sawit diatas lahan 475 Ha Paya
Mabar dan 211,13 Ha Sei Buluh adalah sebesar Rp. 75.000 x
300 batang per Ha x 686,13 ha = Rp. 15.437.925.000.
2. Hasil produksi karet yang mestinya diterima Penggugat dari
kedua kebun tersebut adalah sebesar :
686,13 Ha x 300 batang per Ha x 9 kg /per batang/bulan x Rp.
17.000/kg x 12 bulan x 32 Tahun = Rp 12.093.452.928.000,-
(Dua belas Trilyun Sembilan puluh tiga Milyard Empat ratus
Lima Puluh Dua Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu
rupiah) ;
3. Sewa bangunan & Kantor yang dipakai selania 32 Tahun.
Sewa per tahun 100.000.000 x 32 Tahun = Rp. 3.200.000.000
(tiga milyard dua ratus juta rupiah).
b. Kerugian Immaterial :
Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara moril karena merasa
tersiksa secara sosial terutama di masyarakat bisnis akibat
perbuatan para Tergugat yang dinilai seharga 100.000.000.000
(seratus ……........................
17
(seratus milyard rupiah ), yang pembayarannya seketika dan
sekaligus 3 bulan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap,
11. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) tersebut sah dan
berharga.
12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul
dalam perkara ini,
Atau :
Dengan putusan lain yang adil dan pantas apabila Majelis berpendapat
lain ; ------------------------------------------------------------------------------------------
----- Eksepsi dan Jawaban Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 12
Maret 2012 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret
2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. TENTANG EKSEPSI
1. MENGENAI KOMPENTENSI ABSOLUT (Peradilan Umum cg
Penqadilan Neqeri Tebing Tinggi) tidak berwenanq mengadili
perkara aquo.
- Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat, baik dalil-
dalil posita gugatannya maupun petitum gugatannya, temyata
Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak
berwenang untuk mengadili perkara aquo, yang berwenang
adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal mana
terbukti dari dalil posita dan petitum gugatan yang disebut oleh
Penggugat sebagai berikut:
1. Penggugat menyebutkan dan menggugat pengesahan
(SAH) Surat Ukur No. 96 tanggal 1 Juni 1896 dan Surat Ukur
No.59 tanggal 28 Juni 1896 yang dikeluarkan berdasarkan
Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24
Februari 1906 No. 126 sesuai Register No. 62 (petitum
angka 3).
2. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan
(BATAL) Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal
Agraria No. Sk.62/DJA/1979, bertanggal 14-6-1979 (petitum
angka.4)
3. Penggugat…………..
18
3. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan
(BATAL) Surat Gubernur Sumatera Utara (Tergugat III) No.
SK/185 Tahun 1979 Tanggal 8-8-1979 dan Surat Badan
Penguasaan Sementara atas lahan terpekara yang dibentuk
Gubernur Sumatera Utara No, 2649/79 tanggal 10-10-1979.
(petitum angka. 5).
4. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan
(BATAL) serta MENCABUT Sertifikat HGU No. 1/Desa
Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 atas
nama PT.PD.Paya Mabar. (petitum angka.6).
5. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan
(BATAL) serta MENCABUT Sertifikat HGU No.1/Desa Sei
Buluh tanggal 7 Mei 1988 seluas 211,13 Ha atas nama
PT.PD.Paya Pinang. (petitum angka. 6).
6. Penggugat menyebutkan dan menggugat PENGESAHAN
DAN MASIH BERLAKU Surat keputusan HGU No. 218/Ha
tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co. (petitum
angka. 7).
7. Penggugat menyebutkan dan menggugat KANTOR
PERTANAHAN SERGAI (TERGUGAT IV) untuk tidak
memperoses dan memperpanjang HGU No. 1/Desa Paya
Mabar dan HGU No. 1/Sei Buluh atas nama PT.PD.Paya
Pinang. (petitum angka.8).
- Bahwa dari seluruh penyebutan dan gugatan Penggugat
tersebut adalah merupakan produk/keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup
sengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa perdata, dan
dengan demikian hal tersebut adalah kewenangan dari
Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 ayat 1,2,3, dan 4
Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor. 9
Tahun 2004 Tentang Perobahan atas Undang-undang No. 5
Tahun 1986).
- Bahwa berkaitan dengan penyebutan-penyebutan dan
gugatan-gugatan Penggugat tersebut, dan berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang beriaku, jelas Peradilan Umum
cq Pengadilan ……………..
19
cq Pengadilan Tebing Tinggi Deli tidak berwenang dan
tidak tepat sama sekali mengadili perkara aquo, karena
yang paling berwenang adalah Peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Bapak
Ketua dan Majelis Hakim YTH yang mengadili perkara aquo
untuk menyatakan perkara aquo adalah kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan
Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.
2. TENTANG GUGATAN "NE BIS IN IDEM"
- Bahwa jika diteliti dan disimak gugatan Penggugat, pada
pokoknya Penggugat menggugat PEMBATALAN sertifikat Hak
Guna Usaha (HGU) No. 1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember
1984 seluas 475 Ha atas nama PT.PD.Paya Pinang dan
PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei
Buluh bertanggal 7 Mei 1988 seluas 211,12 Ha.
- Bahwa dalam hal yang sama sebelumnya Penggugat juga
pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dengan pokok gugatan yang "Identik" sama
yaitu PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.
1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha
atas nama PT.PD.Paya Pinang dan PEMBATALAN sertifikat
Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Buluh bertanggal 7 Mei
1988 seluas 211,12. Ha, dalam perkara
Reg.No.34/G/2009/PTUN-Mdn, Jo Reg.No. 06/B/2010/PT-
TUN-Mdn, Jo Reg.No.170 K/TUN/2010.
- Bahwa pada saat ini, gugatan TUN yang diajukan oleh
Penggugat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)
karena Mahkamah Agung Rl melalui keputusannya menolak
permohonan kasasi Penggugat melalui Keputusannya No. 170
K/TUN/2010 bertangal 26 Juli 2010.
- Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang diajukan oleh
Penggugat "Identik’ sama dengan yang pernah diajukan oleh
Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan,
maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikualifisir
sebagai gugatan "Ne Bis In Idem" dan dengan demikian cukup
alasan ………...............
20
alasan bagi Majelis Hakim YTH, untuk menyatakan gugatan
Penggugat "Ne Bis In Idem"
3. TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS UNTUK
MENGGUGAT
- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mengugat
tentang Pengesahan dan berlakunya surat keputusan HGU No.
218/Ha tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co, sedangkan
Penggugat bukan Firma Dahris & Co, melainkan bertindak secara
pribadi (inversoon) masing-masing Penggugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat pada surat gugatannya secara hukum
tidak dapat menunjukkan dapat bertindak selaku dan atas nama
Firma Dahris & Co, maka secara hukum jelas Penggugat tidak
berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.
- Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim
Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DiGUGAT TIDAK LENGKAP
- Bahwa di surat gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan
dan mengkaitkan nama Hakim Sofyan dkk, selaku pengurus dan
Manajemen Pengelola Perkebunan Firma Dahris & Co, dan juga
menyebutkan dan mengkaitkan Para Penggarap tanah, serta Panitia
Pemerintah Tanah B Propinsi Suatera Utara, kemudian menyebutkan
dan mengkaitkan Firma Dahris & Co, seterusnya menyebutkan dan
mengkaitkan Badan Penguasaan Sementara atas lahan Perkebunan
Paya Mabar dan perkebunan Sei Buluh.
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya
pihak-pihak yang disebut dan dikaitkan didalam dalil-dalil gugatan,
harus ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat atau setidak-tidaknya
ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang
disebutkan dan dikaitkan dalam pokok gugatan, maka gugatan
Penggugat pihak-pihak menjadi tidak lengkap, dan oleh sebab itu
cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan
gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat "Surat Keputusan (SK)
No. 62/DJA/1979, bertanggal 14-6-1979" sehingga menggugat
Tergugat II (Menteri Dalam Negeri Rl).
Bahwa ………
21
- Bahwa jika Penggugat menggugat Surat Keputusan tersebut, maka
seharusnya Penggugat mengikut sertakan Kantor Badan Pertanahan
Nasional Pusat selaku pihak dalam perkara ini, baik sebagai pihak
Tergugat maupun Turut Tergugat, sebab Kapasitas hukum Tergugat
II (Menteri Dalam Negeri) ketika mengeluar/menerbitkan surat
keputusan tersebut adalah dalam kapasitas Direktur Jendral Agraria
yang saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional Pusat.
- Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat "Sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU) No. 1/DesaPaya Mabar, bertanggal 5 Nopember 1984
dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Sei-Buluh,
bertanggal 7 Mei 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang.
- Bahwa jika Penggugat menggugat sertifikat-sertifikat HGU
tersebut, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan
Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (d/h
disebut Gubernur Sumatera Utara cq Direktorat Agraria
Propinsi Sumatera Utara) sebagai pihak dalam perkara, baik
sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, sebab
sebagai dasar terbitnya sertifikat-HGU tereebut adalah
berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk-l Sumatera
Utara cq Kepala Direktorat Agraria Propisnsi Sumatera Utara
No. DA/lll/6497-3093/81 Jo Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri cq Direktur Jendral Agraria No. SK.9/HGU/DA/83 dan
surat Gubernur Kepala Daerah Tk-l Sumatera Utara cq Kepala
Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, No.
593.4.262/3/87, bertanggal 3 Maret 1987 Jo Surat Direktur
Jendral Agraria No.22/HGU/DA/88, 16 Februari 1988.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik atau mengikut
serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera
Utara, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak
lengkap, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim YTH,
untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT LAMPAU WAKTU
(DALUWARSA)
Bahwa ……………...
22
- Bahwa jika disimak dan diteliti surat gugatan Penggugat, dasar
gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Surat Keputusan
Residen Sumatera Timur tanggal 24 Februari 1906 No. 126
sesuai Register No. 62.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Residen
Sumatera Timur tersebut, Penggugat mempersoalkan Surat
Menteri Dalam Negeri Rl (Tergugat II) No. Sk.62/DJA/1979/
bertanggal 14-6-1979, dan mempersoalkan Surat Gubernur
Sumatera Utara (Tergugat III) No. SK/185 Tahun 1979
bertanggal 8-8-1979, serta Surat Badan Penguasaan
Sementara atas lahan Paya Mabar dan Sei Buluh No. 2649/79
bertanggal 10-10-1979.
- Bahwa jika dilihat dari dasar gugatan Penggugat dan surat-
surat yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut adalah
produk/terbitan tahun 1906 dan tahun 1979, maka kalau
dihitung waktu dari Penggugat mengajukan gugatan dalam
perkara aquo sudah kurun waktu mencapai 106 Tahun dan 32
Tahun. ,
- Bahwa dengan demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan yang
sebagai diatur dalam pasal 1967 KUHPerdata yang berlaku,
hak Penggugat untuk menggugat hapus (gugur) karena
daluwarsa, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim YTH,
berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN
HUKUM DENGAN TERGUGAT-I
- Bahwa secara hukum Penggugat sama sekali tidak mempunyai
hubungan hukum dengan Tergugat I, sebab Tergugat I tidak
pernah membuat perikatan dengan Penggugat, baik secara
perikatan tertulis maupun secara perikatan lisan.
- Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa
Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1984, atas PT. PD. Paya
Pinang (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese
Sei Buluh ……………..
23
Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang
(Tergugat I).
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dengan Tergugat I dan juga hubungan hukum dengan
Sertifikat-Sertifikat HGU tersebut, maka cukup alasan bagi
Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM
- Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat pada
pokoknya menggugat 2 (dua) objek sengketa, yaitu Sertifikat
Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, tanggal 5
Nopember 1964, atas PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) dan
Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh, 1 7 Mei 1988
atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I).
- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata dan
Jurisprudensi MARI yang berlaku, tidak dapat dbenarkan
menggugat 2 (dua) objek perkara yang berbeda haknya dalam
satu gugatan.
- Bahwa oleh karena Penggugat menggabungkan 2 (dua) objek
perkara dalam satu gugatan, maka mengakibatkan gugatan
penggugat cacat hukum, dengan demikian cukup alasan bagi
Majelis Hakim Yth, berkenan menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TANPA DASAR HUKUM
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, mendalilkan dasar
gugatannya adalah "Akte Jual Beli" No. 24 Tahun 1956 dan
surat Keputusan Hak Guna Usaha (bukan Sertifikat HGU) No.
218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
- Bahwa jika disimak dan diteliti dasar gugatan Penggugat
tersebut, secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dengan surat "Akte Jual Beli" No.24 Tahun 1956 dan
surat Keputusan Hak Guna Usaha (bukan Sertifikat HGU) No.
218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
- Bahwa ………………..
24
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dan dasar hukum mengajukan gugatan dalam perkara
aquo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat diajukan
dengan tanpa dasar hukum, dengan demikian cukup alasan
bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
9. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK
JELAS
Tentang Kapasitas Penggugat.
- Bahwa didalam surat gugatan Penggugat menyebutkan
bertindak untuk dirinya sendiri sebagai ABD. Haris Nasution
S.sos, dan berdasarkan : a. Akte Surat Kuasa Bundel No. 16
dst,... b. Akte Surat Kuasa Bundel No.10 dst,.... c. Surat Kuasa
Bundel, tanggal 20-05-2008, dst,... d. Surat Kuasa Bundel,
tanggal 17-05-2008, dst,... atas nama 1. Nurhanifah, 2. Nyonya
Dewi Ampera Wati, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan
atas nama Muhammad Anugera Nasution, Nurul Fajriaty
Nasution, dan Dini Fariza Nasution, dst,.... 3. Hikbal Nasution,
4. Hafni Dahriza Nasution, 5. Mestika Nasution, 6. Hafnah
Juwita Nasution, 7. Hafrina Arafah, 8. Yulie Fauziah, 9. Enny
Dahlan, 10. Harmen Nasution, 11. Eva Selvia Nasution. 12
Achmad Zuhri Nasution, 13. Nyanya Agsutina Nasution,14.
Tuan Khalid, 15. Nyanya Asmita, 16Tuan Irian Chandra
Nasution, 17 Tuan Mashurrudin.
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak ada
menyebutkan bertindak dalam kapasitas hukum yang mana,
dan bertindak sebagai apa, apakah bertindak sebagai ahli waris
dari seseorang tertentu atau bertindak secara induvidu atau
suatu badan hukum (Perseroan Terbatas, CV, Firma, atau
Yayasan).
- Bahwa seharus berdasarkan hukum acara perdata yang
berlaku, Penggugat harus menyebutkan dengan jelas
kapasitasnya menggugat dalam kapasitas hukum yang mana,
dan surat kuasanya untuk mengajukan gugatan secara
perdata, bukan dengan yang bersifat umum sebagaimana
disebut………….
25
disebut Penggugat dalam surat gugatannya dengan serta
merta mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak Tergugat,
yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak
jelas.
Tanggal surat kuasa hukum Pengugat tidak dicantum dalam
gugatan
- Bahwa selanjutnya didalam surat gugatan Penggugat,
kuasa hukum Penggugat tidak menyebutkan dan
mencantumkan dengan jelas tanggal surat kuasa yang
diberikan oleh Penggugat (inversoon) kepada kuasa
Penggugat.
- Bahwa kuasa hukum Penggugat hanya menyebutkan surat
kuasa khusus yang turut terlampir dalam surat gugatan, pada
hal Tergugat I tidak ada menerima lampiran surat kuasa
tersebut.
- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata yang berlaku
dan Jurisprudensi MARI, dengan tidak mencantum dengan
jelas tanggal surat kuasa hukum pada suatu surat gugatan
tidak dapat dibenarkan, dan gugatan dapat dikatakan kabur
dan tidak jelas.
Tentang Perbuatan Melawan Hukum vang digugat Pengugat tidak
jelas dan kabur
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menguraikan secara jelas
tentang perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hukum
yang dilakukan oleh Tergugat I, begitu juga perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV.
- Bahwa jika disimak dalil-dalil posita Penggugat, seolah-olah
Penggugat menguraikan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV
melakukan perbuatan pidana, karena Penggugat
mencantumkan kata-kata "persongkongkolan" yang kalimat
tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak
jelas, sehingga patut untuk dibatalkan.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas
Tentang Kapasitas Penggugat, dan tidak mencantumkan
tanggal surat kuasa hukum pada surat gugatan, serta tidak
menguraikan …………….
26
menguraikan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum
yang dilakukan Tergugat I, juga perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, maka
gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena
itu cukup lasan bagi Majelis Hakim YTH, berkenan untuk menolak
gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapai diterima.
Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dimuka, dimohonkan kepada
Majelis Hakim Yth, agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -------
------- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi tanggal 27 April 2012 Nomor :
36/Pdt.G/2011/PN.TTD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------
------Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ; -----------------
------Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang
mengadili perkara ini ; --------------------------------------------------------------
------Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar
Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) ; ---------------------
------Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir , yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi permintaan surat
Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli , pada tanggal 14 Juni
2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat
III ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
------Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding Nomor :
36/Pdt.G/2011/PN.TTD.- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Deli ternyata pada tanggal 09 Mei 2012 Kuasa Para
Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 30 April 2012 Nomor
36/PDT.G/2011/PN-TTD.- dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Kuasa Terbanding – semula
Tergugat I , II , III, , pada tanggal 13 September 2012 dan kepada Kuasa
Tergugat IV, pada tanggal 06 September 2012 ; --------------------------------------
Menimbang ……………
27
-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,
Kuasa Para Pembanding , semula Para Penggugat telah mengajukan Memori
Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada
tanggal 14 Agustus 2012 dan salinannya telah diberitahukan kepada pihak
lawan yakni kepada Kuasa Hukum Tergugat I , Kuasa Hukum Tergugat II , III
pada tanggal 13 September 2012 kepada Kuasa Hukum Tergugat IV pada
tanggal 06 September 2012 ; ---------------------------------------------------------------------
------Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Tergugat I ada
mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepanitraan Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 Oktober 2012 ,dan pihak Tergugat IV ada
mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17Oktober 2012, pihak Tergugat II,III ada
juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepanitraan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2012 ;--------------------
--------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, seperti ternyata dari
risalah pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 17 September 2012 kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding ,
pada tanggal 13 September 2012 kepada Kuasa Tergugat II,III / Terbanding
dan dari Risalah pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 September 2012 Kuasa Tergugat
IV,melalui surat Mohon Bantuan ke Pengadilan Negeri Medan untuk
memberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada
tanggal 27 September 2012 ; ---------------------------------------------------------------�
-------------------------------- TENTANG HUKUMNYA -------------------------------
--------Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding-
semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang -
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang ..................
28
------- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli , tanggal 30 April 2012,
Nomor 36/Pdt.G/2011/PN- TTD.- ,serta Memori dan Kontra Memori dari
kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri telah
secara jelas dan benar disampaikan untuk perkara ini. Karena itu putusan
dimaksud harus dipertahankan untuk dikuatkan dengan membrikan
penegasan bahwa : ----------------------------------------------------------------------------
- Dalam petitum gugatan Penggugat / Pembanding jelas mengajukan tuntutan
hukum yang berobjek pada : ----------------------------------------------------------------
1. SK. No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang dikeluarkan Menteri
Dalam Negeri tentang Pembatalan SK.HGU No.62/DJA/1979 ; --------------
2. SK.No.185 tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh
Gubernur Sumatera Utara tentang Badan Penguasaan Sementara atas
Lahan Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ; ---------------------------------
3. Sertifikat HGU No.1 / Desa Paya Mabar dan Sertifikat HGU. No.1 / Desa
Sei Buluh ; ------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jelas bahwa materi pengujian hukumnya bukan menjadi
kompetensi Peradilan Umum ; -------------------------------------------------------------
b. Bahwa Memori Banding dari Pembanding hanyalah merupakan pengulangan
saja dari Replik yang telah disampaikan pada sidang dalam acara jawab
jinawab, yang pada dasarnya tidak lepas dari gugatan Penggugat /
Pembanding , yang berisi petitum / tuntutan hukum sebagiannya
sebagaimana dikutip diatas, karena itu Memori banding dimaksud tidak
perlu dipertimbangkan lagi ; -----------------------------------------------------------------
------Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap
dipihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut haruslah dibebankan kepada Para Penggugat / Pembanding yang
dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;--
Mengingat ..................
29
------ Mengingat, Ketentuan-ketentuan hukum dalam Rbg, Undang-Undang
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum,
Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan –
ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------
----------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------
------- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
sebagai Para PENGGUGAT ; ------------------------------------------------------
------- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,
tanggal 30 April 2012 No.36/Pdt-G/2011/PN-TTD.- yang dimohonkan
banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------
-------Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ,
yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------------------
-------- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari :
SELASA tanggal 15 Januari 2013 oleh kami
M.D.PASARIBU,SH.M.Hum.-, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan,
sebagai Hakim Ketua, UNTUNG WIDARTO,SH.MH.- dan GATOT
SUHARNOTO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim - Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari: RABU tanggal 16 JANUARI 2013 oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh SUSILA WARDHANI, SH, Panitera Muda Pidana pada
Pengadilan ..................
30
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara.-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd ttd
UNTUNG WIDARTO. SH.M.H.- M.D.PASARIBU.S.H.M.Hum.-
ttd GATOT SUHARNOTO, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI ttd SUSILA - WARDHANI, SH.-
Biaya-biaya :
1. Meterai................. Rp. 6.000,-
2. Redaksi................. Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan........ Rp. 139.000,-
Jumlah...................... Rp. 150.000�����������
