Upload
martha135
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
1/13
SALINAN
Menimbang
'.
a.
Mengingat
:
1.
BUPATI
LAMONGAN
PERATU
RAN
BUPATI
LAMONGAN
NOMOR
33
TAHUN
2OO8
TENTANG
KEDUDUKAN,
TUGAS
DAN
FUNGSI
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN
LAMONGAN
DENGAN
RAHMAT
TUHAN
YANG
MAHA
ESA
2.
BUPATI
LAMONGAN,
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
29
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Nomor
04
Tahun
2008
tentang
organisasi
dan
Tata
Kerja
Lembiga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Lamongan,
perlu
adanya
penjabaran kedudukan,
tugas
dan
fungsi
Badan
Kepegawaian
Daerah
;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf
a,
dipandang
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
kedudukan,
tugas dan fungsr Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-
Daerali
Kabuplten
di
lingkungan
Propinsi
Jawa
Timur
(diumumkan
dalam
Berita
Negara
pada
tanggal
B
Agustus
1950)
;
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1971
tentang
Ketentuan
Pokok
Kearsifan
(Lembaran Negara
Republik
lndonesia
Tahun
1971
Nomor
32,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
2964)',
Undang-Undang
Nomor
B
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegiwaian
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
3041)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
43
Tahun
1999
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
3890)
;
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peratuian
Perundang-undangan
(Lembaran Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2oo4
Nomor
503,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4389)
;
undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembiran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
iambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah,
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahu-n
2008
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4844)',
4.
5.
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
2/13
Menetapkan
2
6.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuanlan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
(Lemblran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
iambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4438)
;
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
Tahun
2005 tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2005
Nomor
165,
iambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4593)
;
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2OO7
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4737);
9.
Peiaturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
2007
Nomoi 8g,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4741);
10.
Keputusan
Presiden
Nomor
159
Tahun
2000
tentang
Pedoman
Pembentukan
Badan
Kepegawaian
Daerah
;
11.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
57
Tahun
2007
tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi
Perangkat
Daerah
;
12.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Nomor
04
Tahun
2008
tentang
organisasi
dan
Tata
Kerja
Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
TUGAS
DAN
FUNGSI
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
MBUPATEN
LAMONGAN
BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Dalam
Peraturan
Bupati
iniyang
dimaksud
dengan
:
1.
Pemerintahan
Daerah
-aOatan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh
pemerintah
daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
lndonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
lndonesia
Tahun
1945.
2.
Kepala
Daerah,
adalah
Bupati
Lamongan.
3.
Otonomi
Daerah adalah
hak,
wewenang,
dan
kewajiban
daerah
otonom
untuk
mengatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat
setempat
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
5.
Badan
adalah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
6.
Kepala
Badan
adalah
Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
7. Unit
Pelaksana
Teknis
adalah
unsur
pelaksana
tugas
teknis
pada
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
B.
Eselon adalah tingkatan
jabatan
struktural.
g.
Jabatan
Fungsional,
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan
tugas,
tanggung
jawab,
wewenang
dan
hak seseorang
Pegawai
Negeri
Sipil
dalam
rangka
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
keahlian
dan/atau
keterampilan
untuk
mencapai
tujuan
organisasi.
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
3/13
)
3
10.
Pegawai
Negeri
sipil
Daerah,
adalah
Pegawai
Negeri
sipil^(PNS)
Daerah
Kabupaten
Lamongan
yarig
gajinyJdibebankan
pada
Anggaran
Pendapaian
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Lamongan
dan
bekerja
pada
pemerintan
faoupaten
Lamongan
atau
dipekerjakan
di
luar
instansi
induknya,
11. Manajemen
eegawai
Negeri
dlpit
Daerah,
adalah
keseluruhan
upaya-upaya
untuk
meningkatkan
efiiiensi, efekifltas
dan
derajat
profesionalitas
penyelenggaraan.tugas,
fungsi
dan
kewaji6an
t
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
4/13
d.
e.
f.
g.
h.
Bidang
Mutasi
Pegawai
;
Bidang
Pengembingan
Karir
dan
Kesejahteraan
Pegawai
;
Bidang
Pendidikan
dan
Pelatihan;
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
;
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian
Kesatu
KePala
Badan
Pasal
6
Kepala
Badan
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Daerah
se]aku
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
dalam
melaksanakan
manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah.
Bagian
Kedua
Sekretariat
Pasal
7
(1)
Sekretariat
adalah
unsur
staf
yang
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris
berkedudukan
berada
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Badan'
(2)
Sekretariat
,.rfiinyii'
tugas
melaksanakan
urusan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan,
kerumahtanggaan,
hukum,
kelembagaan,
penyusunan
program,
evaluaii
dan
pelaporan
serta
tugas-tugas
hubungan
masyarakat.
(3)
Sekretariat
memPunYai
fungsi
:
penyusunan
perencanaan
program
dan
pelaporan
;
pelaksanaan
pengelolaan
kepustakaan
dan
urusan
kehumasan
;
pengelolaan keuangan,
administrasi
gaji
pegawai
dan
perlengkapan
;
pengelolaan
admin'rstrasi
kepegawaian dan
kesejahteraan
pegawai
;
pengelolaan
administrasi
urusan
umum
dan
kearsipan
;
pelJyanan
teknis
administrasi
kepada
Kepala
Badan
dan
semua
Satuan
Unit
Kerja
di
lingkungan
Badan
;
g.
pe-tat
sanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Badan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Pasal
8
Sekretariat
terdiri
dari
:
a.
Sub
Bagian
Umum
;
b.
Sub Bagian Keuangan
;
c,
Sub
Bagian
Program.
Masing-masing
SuU
Aagian
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
berada
di bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris.
Pasal
9
(1)
Sub
Bagian
Umum,
mempunyaitugas
:
a.
,.lakukan
pengelolaan urusah
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan dan
tata
usaha
kearsipan
;
b.
mengurus
administrasi
perjalanan dinas
dan
tugas-tugas
keprotokolan
;
c.
melakukan urusan
rumah
tangga,
keamanan
kantor
dan
penyelenggaraan
rapat
dinas
;
d.
menghimpun,
mengatur
dan
-mensistematisasi
data/informasi
di
bidang
organisasi
dan
ketatalaksanaan
;
menyelenggarakan
adminsitrasi
dan
urusan
kepegawaian
;
mengetotjidministrasi
tentang
kedudukan
dan
hak
pegawai
serta
kesejahteraan
pegawai
;
melakukan
pengadaan barang
dan
jasa
untuk
keperluan
kedinasan
,
melakukan
inventarisasi
barang-barang
perlengkapan, rumah
dinas,
peralatan
perkantoran
;
a.
b.
c.
d.
e.
f
(1)
(2)
e.
f.
g.
h,
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
5/13
5
i.
melakukan
pengembangan
karier
kesejahteraan
dan
disiplin
pegawai
;
j.
melaksanakan
iugas-trigas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
(2)
Sub
Bagian
Keuangan,
mempunyaitugas
:
a.
menghimpun
Olta
dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran
keuangan
;
b.
melakukan
pengelolaan
keuangan
termasuk
pembayaran
gaji
pegawaidan
hak-haknya
;
c.
menyusun
lapoian
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
pengelolaan keuangan
;
d.
melakukan
verifikasi
pengelolaan
anggaran
belanja
dinas
;
e.
melaksanakan
tugas-tugis
lain
yang-diberikan
oleh
Sekretaris
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
(3)
Sub
Bagian
Program,
mempunyaitugas
:
a.
menghimpun,
mengintegrasikan,
menyusun
rencana
dan
evaluasi
kegiatan
tahunan
;
b.
melakukan
urusan
dokumentasi,
informasiserta
pengelolaan
perpustakaan
dinas
;
c. melakukan
pengolahan
data,
pelayanan
informasidan
kehumasan
;
d.
melakukan
evaluasi
pelaksanaan/realisasi
program
unit
kerja
;
e.
melakukan hubungan kerja
yang
bersifat fungsional dalam
rangka
koordinasi
dengan
unit
kerja
yang
meningani
'pengolahan
data
elektronik
dalam
rangka
system
informasi
mahalemen,
p.nyrs-uran dan
monitoring/evaluasi
program
dalam
rangka
penelitian
dan
pengembangan
;
f. membantu
mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
strategis
dan
laporan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
(LAKIP)
;
g.
mela'ksanakan
iugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Sekretaris
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Bagian
Ketiga
Bidang
lnformasi
dan
Pengadaan
Pegawai
Pasal
10
(1)
Bidang
lnformasi
dan
Pengadaan
Pegawai
adalah
unsur
pelaksana
badan
yang
dipimpin
oleh
' '
s.or.ig
Kepala
Bidang,
beikedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Badan'
(2)
Bidang
lnformasi
dan
Pengadaan
Pegawai
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan
dan
' '
penyiJpan
perumusan
kebilat
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
6/13
Pasal
12
(1)
Sub
Bidang
lnformasidan
Dokumentasi,
mempunyaitugas
;
a,
menghimpun,
menyusun
dan
mendokumentasikan
serta
mendistribusikan
peraturan bidang
kepegawaian daerah
;
b.
menylapkan
bahan,
merumuskan
dan
menyusun
serta
menerbitkan
peraturan
dan
petunjuk
f.
g.
h.
teknis
bidang
kepegawaian
daerah
;
mengelola
arsip
naskah
teknis
bidang
kepegawaian
daerah
;
mengelola
data
file
perorangan
pegawai
;
melakukan
koordinasi
dengan
unit
kerja
pengelola
data
elektronik
dalam
rangka
pengembangan sistem
informlsi
manajemen,
penyusunan dan
monitoring/evaluasi
data;
,.n-gnirpri
dan
mengolah
data
fisik serta
menyediakan
informasi
kepegawaian
daerah
;
mem-berikan
informasi-hukum
dibidang
kepegawaian
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
menyiapkan,
mengelola
dan
mengembangkan
sistem
Informasi
Kepegawaian
Daerah
(STMPEGDA)
;
i.
menyiapkan bahan
dan
menyusun
Daftar
Urut
Kepangkatan
(DUK)
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
j.
menyiapkan
bahan
dan
menyelesaikan
administrasi
Laporan
Pajak-pajak
Pribadi
Pegawai
(LP-2P)
;
k.
menyiapkan
petunjuk
teknis
dan
melaksanakan
pembinaan tata
usaha
kepegawaian
daerah;
l,
menyiapkan,
menyediakan
dan
menyampaikan
laporan
kepegawaian
daerah
kepada
Badan
Kepegawaian
Negara
;
m.
melaksanakan
tu[as-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
lnformasidan
Pengadaan
Pegawai
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
(2)
Sub
Bidang
Pengadaan,
mempunyaitugas
:
' '
,.
menyiipkan-dan
,enyusun
rencana
formasi
pegawai
sesuai
Analisis
dan
FormasiJabatan
;
b.
menyusun
rencana
dan
melaksanakan
pengadaan
pegawai,
yang
melipuli
penyusunan
jadwal
kegiatan,
pengumuman
pendaftaran
dan
persyaratan administrasi,
melaksanakan
tes
'kerrmpuln
dan
pengetahuan,
kesehatan
dan
persyaratan lain
;
c.
menyiapkan
bahan
p-engusulan
penetapan Nomor
lnduk
Pegawai
(NlP)
bagi
peserta ujian
calon
Pegawai
Negeri
sipil
Daerah
yang
dinyatakan
lulus
ujian
;
d,
melakukan
pelayinan administrasi
dltam
rangka
pemrosesan
penerbitan
keputusan
pengangkatan Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
e.
,.n-yiu[tun
bahan
dan
pemrosesan
pengunduran diri
dan
pembatalan untuk
menjadi
Calon
Pegawai
NegeriSiPil
Daerah
;
f,
menyiapkan
data
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
g.
metakut
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
7/13
(1)
(2)
(3)
7
Bagian
KeemPat
Bidang
Mutasi
Pegawai
Pasal
13
Bidang Mutasi
Pegawai
adalah unsur
pelaksana
badan
yang
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Bidang,
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Badan.
Bidan[
Mutasi
Pegawai
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis,
koordinasi
dan
pelayanan
administrasi
mutasi
pegawai.
Bidang
Mutasi
Pegawai
mempunyaifungsi
:
a.
penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan
dan
struktural
atau
fungsional
sesuai
dengan
norma,
dalam
peraturan
perundang-undangan
;
pangkat
Pegawai
Negeri
SiPil
b.
penyiapan
pertimbangan teknis
untuk
penetapan
kenaikan
Daerah
;
c.
pemberian
pertimbangan
teknis
peninjauan
masa
kerja;
d.
penetapan
kenaikan
[angkat
anumerta
dan
pengabdian Pegawai
Negeri Sipil
Daerah
;
e.
penyiapan
bahan
kegiitan
Badan
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
f.
pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Pasal
14
Bidang
Mutasi
Pegawaiterdiri
dari
:
a,
Sub
Bidang
Mutasi
I
;
b.
Sub Bidang Mutasi
ll.
Masing-masing
SuO
Bidang
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bidang
yang
berkedudukan
di
bawah
dan bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Bidang
Mutasi
Pegawai.
Pasal
15
(1)
Sub
Bidang
Mutasi
I
mempunyaitugas
:
a.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
penerbitan
pertimbangan
teknis
kenaikan
pangkat
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
di
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Pirwakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
b.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
pertimbangan
teknis
dan
peninlauan
masa
kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
di
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Penruakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
c.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
penyesuaian
masa
kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
di
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
d.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
pindah
antar
initansi
lingkup
daerah,
antar
daerah
dan
pindah
dari/ke
instansi
vertikal
departemen/non
departemen
di
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Penruakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
e.
menyiapkan
bahan
kegiatan
Badan
Pertimbangan
Kepangkatan
lingkup
Sekretariat
Daerah,
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
pemindahan
dalam
dan
dari
jabatan
standar
dan
prosedur
yang
ditetapkan
(1)
(2)
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
8/13
8
f.
melakukan
pelayanan
administrasi,
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
pengangkatan
dan
pemindahan
dalam
dan
dari
jabatan
struktural
di
lingkup
Sekretariat
Oaeiah,
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Dinas,
Badan,
Kantor,
Kecamatan
dan
Kelurahan
;
g.
melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Mutasi
Pegawai
sesual
dengan
tugas
dan
fungsinYa.
(2)
Sub
Bidang
Mutasi
ll
mempunyai
tugas:
a.
melakukan
pelayanan
administrasi
dalam
rangka
pemrosesan
penerbitan keputusan
pengangkatan
Cilon
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
menjadi
Pegawai
Negeri Sipil
Daerah
dari
lnrlr
giru
SMU/SMKMA]I|,
Sttp/ttlTs,
SD
dan
Guru
Taman
Kanak-Kanak
di
daerah
;
b.
melakJkan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
pertimbangan
teknis
kenaikan
pangkat Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dari
unsur
unsur
guru
SMU/SMruMAN,
SLTP/MTS,
SD
dAN
GUTU
TAMAN
KANAK-KANAK
di
dAETAh;
c.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
pertimbangan
teknis
peninjauin
masa
kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
menjadi
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dari
unsur
guru
SMU/SMI(MAN,
SLTP/MTs,
SD
dan
Guru
Taman
Kanak-Kanak
di
daerah
;
d.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
penyesuaian
misa
kerja
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dari
unsur
guru
SMU/SMI(MAN,
SLTP/MTs,
SD dan
Guru
Taman
Kanak-Kanak
didaerah
;
e.
melakukan
pelayanan
administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
pindah
antar
instansi
lingkup
daerah,
antar
daerah
dan
pindah
dari/ke
instansi
vertikal
departemen/non
departemen
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dari unsur
guru
SMU/SMI(MAN,
SLTP/MTs,
SD
dan
Guru
Taman
Kanak-Kanak
di
daerah
;
f. menyiapkan
bahan
kegiatan
Badan
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan
lingkup
guru
sMU/SM[(MAN,
SLTP/MTs,
SD
dan
Guru
Taman
Kanak-kanak
didaerah;
g.
Melakukan
pelayanan
adminsitrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
keputusan
pengangkatan,
femindahan
dalam
dan
darijabatan
fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dari unsur
guru'StytU/SMt(MAN,
SLTP/MTs,
SD dan
Guru
Taman
Kanak-Kanak
didaerah;
h.
melaksanakan
tugastugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Mutasi
Pegawai
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Bagian
Kelima
Bidang
Pengembangan
Karier
dan
Kesejahteraan
Pegawai
Pasal
16
(1)
Bidang
Pengembangan
Karierdan
Kesejahteraan
Pegawai
adalah
unsur
pelaksana
badan
yang
' '
dipimfin
oleh
seora-ng
Kepala
Bidang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Kepala
Badan.
(2)
Bidang
Pengembangan
Karier
dan
Kesejahteraan
Pegawai
mempunyai
tugas
melaksanakan
'
'
per.nianaan
kegiatan,
menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
serta
mengkoordinasikan
pembinaan
disiplin
dan
peningkatan kesejahteraan
pegawai.
(3)
'Bidang
Pengembangan
Karier
dan
Kesejahteraan
Pegawai
mempunyaifungsi
:
a.
pinyiapan
bahin
dan
perumusan
kebijaksanaan
teknis
pembinaan,
pengendalian
dan
pengembangan
pegawai
;
b.
penyiapan
bahan
dan
penyusunan
peraturan
di
bidang
kepegawaian
daerah
;
c.
penyiapan
program
dan
kebijakan
teknis
peningkatan
kesejahteraan
dan
pengembangan
karir
pegawai
;
d.
penyiapan,
pelaksanaan
pembinaan
dan
evaluasi
pemberian
penilaian
prestasi kerja
pegawai
(penerbitan
daftar
peniliaian
pelaksanaan
pekerjaan/DP-3)
;
e.
penyiapan,
pelaksanaan,
pembinaan
dan
evaluasi
penerapan
penilaian
angka
kredit
bagi
pejabat
fungsional
;
f.
pengelolaan,
penyusunan,
pembinaan
dan
evaluasi
terhadap
Daftar Urut
Kepangkatan
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
9/13
o
g.
pembinaan
Korps,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
hak
dan
kewajiban
serta
-
kedudukan
hukum
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
h.
pemberian
penghargian
dan
tinda
jasa
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
purna
tugrs,
berprestasi
luar
biasa
dan
penghargaan
lainnya;
i.
m6nyiapkan bahan
dan
menangani
idministrasi
pembinaan
dan
persyaratan
permohonan
perkawinan dan
perceraian
pegawai
;
j.
melaksanakan
tugas-tugas'lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya'
Pasal
17
(1)
Bidang
Pengembangan
Karier
dan
Kesejahteraan
Pegawai
terdiri
dari
:
a,
Sub
Bidang
Pengembangan
Karier;
b.
Sub
Bidang
Kesejahteraan.
(2)
Masing-masing
Sub
Bidang
dipimpin
oleh
seorang
dan
bertangung
jawab
kepada Kepala
Bidang
Pegawai.
Kepala
Sub
Bidang
yang
berada
di
bawah
Pengembangan
Karier
dan
Kesejahteraan
Pasal
18
(1)
Sub
Bidang
Pengembangan
Karier
mempunyaitugas
:
a.
menghimpun,
mengolah
dan
menganalisis
tingkat
kehadiran
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
dalam
melaksanakan
tugas
kedinasan
;
b.
menyiapkan
bahan
dai
melaksanakan
pembinaan,
penyidikan
dan
pemeriksaan
terhadap
Pegawai
Negeri
sipil
Daerah
yang melakukan
nglglqgaran
peraturan disiplin
kedinasan,
pengendalian'dan
evaluasi
disiplin
-Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
serta
melakukan
penyiapan
bahan dan penerbitan
keputusan
penjituhan
disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
c.
menyiapkan
bahan
dan
menangani
penyelesaian
masalah
sengketa
atau
gugatan
cerai,
permohonan
Uin
perf
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
10/13
10
(2)
Sub
Bidang
Kesejahteraan
mempunyaitugas
:
a.
menyiipkan
program dan
kebijakan
teknis
peningkatan
kesejahteraan
pegaw.ai
;
b.
melaksanakan
fielayanan
adminsitrasi
untuk
penerbitan
Kartu
Pegawai
(KARPEG),
Kartu
lstri/Suami
(XnnfSlSU),
Kartu
Tabungan
dan
Asuransi
Pegawai
Negeri
(TASPEN)
dan
proses realiasi tabungan
perumahan
;
c.
melakukan
pelayanin administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
surat
pemberitahuan kenaikan
gaji
berkala
Pegawai
Negeri
sipil
Daerah
;
d.
menyiapkan
bahan,
meliksanakan
pembinaan dan
menangani
penerbitan
cuti
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
e.
melaksanakan
pelayanan administrasi
untuk
menyiapkan
bahan
dan
menerbitkan
ijin
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
melakukan
usaha
di
luar
kedinasan
;
f.
me-nyiapkan
bahan
dan
melai
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
11/13
11
(2)
Masing-masing
sub
Bidang
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
sub
Bidang
yang
berada
di
bawah
dan
njrtangung
jawab
kepada
Kepala
Bidang
Pendidikan
dan
Pelatihan'
Pasal
21
(1)
Sub
Bidang
Pendidikan
dan
Pelatihan
struktural
mempunyaitugas
:
a.
menyiipkan
dan
melaksanakan
testing
serta
menyiapkan
bahan
persyaratan
pegawai
yang
akan
mengikuti
Diklat
Struktural
;
b.
menyiapkin
dan
melaksanakan
analisis
kebutuhan
Diklat
Pra
Jabatan
(LPJ),
Diklat
Strukturaldan
Tugas
Belajar
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
c.
mengumpulkan
din
mengolah
data
untuk
penyusunan
program
latihan
Pra
Jabatan
(LPJ)
Calon
Pegawai
Negeri
SipilDaerah
;
d.
melaksanikan
seleksi
dan
pengiriman Tugas
Belajar
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
e.
menyiapkan
pelaksanaan
seleksi
dan
penunjukan Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
akan
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
struktural
;
f.
menyelenggarakan latihan Pra Jabatan
(LPJ)
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
;
g.
menyetenggarakan
pendidikan dan
pelatihan
struktural
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
serta
-
mengadakan
evaluasi
pelaksanaan
dan
hasil
pendidikan
dan
pelatihan
struktural
;
h.
menlumpulkan
bahan
dan
menyusun
inventarisasi
data
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
telah
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
struktural
;
i.
melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Pendidikan
dan
Pelatihan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
(2)
Sub
Bidang
penOiOikan
dan
Pelatihan
Teknis
Umum
dan
Fungsional
mempunyai
tugas
:
a.
menyiipkan
bahan
dalam
rangka
merencanakan
dan
melaksanakan
testing
serta
menyiapkan
bahan
persyaratan
pegawai
yang
akan
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
teknis
umum
dan
fungsional
;
b.
menyiapkan
dan
melaksanakan
analisis
kebutuhan
pendidikan
dan
pelatihan
teknis,
umum
dan
fungsional
;
c.
menyiafkan
pelaksanaan
penunjukan Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
akan
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
teknis,
umum
dan
fungsional
;
d.
menyelenggarakan
pendidikan
dan
pelatihan
teknis
umum
dan
fungsional
;
e.
mengaOatian
evaluasi
pelaksanaan
dan
hasil
pendidikan dan
pelatihan
teknis
umum
dan
fungsional
;
f.
meigumpulkan
bahan
dan
menyusun
inventarisasi
data
Pegawai
Negeri
Sipil
Daerah
yang
telah-mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
teknis
umum
dan
fungsional
;
g.
melaksanikan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Pendidikan
dan Pelatihan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya.
Bagian
Ketujuh
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
Pasal22
(1)
Unit
pelaksana
Teknis
Badan
adalah
unsur
pelaksana
teknis
operasional
Badan
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Badan
yang
mempunyaiwilayah
kerja
tertentu.
(2)
Unit
petat
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
12/13
(1)
(2)
12
Pasal
24
pembentukan
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
dilaksanakan
sesuai
dengan
kebutuhan.
Besaran
Organisasi
dan
fungsi
jabatan
Unit
Pelaksana
Teknis
Badan
ditetapkan
berdasarkan
Analisis Jabatan.
Bagian
KedelaPan
KelomPok
Jabatan
Fungsional
Pasal
25
Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melakukan
kegiatan
sesuai
dengan
bidang
Jabatan
Fungsional
masing-maslng
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Pasal
26
(1)
Kelompok
Jabatan
Fungsional
terdiri
atas
sejumlah
Jabatan
Fungsional
yang
terbagi
dalam
'
'
berbagai
kelompok
Jabaian
Fungsional
sesuaidengan
bidang
keahliannya'
-
(2)
Masin-g-masing
xetompok
Jaba6n
Fungsional
dikoordinasikan
oleh
Jabatan
Fungsional
Senior
yang
ditunjuk
oleh
KePala
Badan.
(3)
jumlah
Jibatan
Funlsional
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
ditentukan
berdasarkan
kebutuhan
dan
beban
kerja'
(4)
Jenis
dan
jenjang
laOaian
fungslonal
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)'
ditetapkan
sesuai
dengan
peiaturan
perundang-undangan
yang
berlaku'
BAB
IV
TATA
KERJA
Pasal2T
Dalam
melaksanakan
tugas,
setiap
pimpinan
dan
unit
organisasi
serta
kelompok
jabatan
Fungsional
*riiO
,rn.rapkan
tooiOlnurl,
integiasi'dan
sinkronisasi,
baik
dalam
lingkungan
unit
kerja
maupun
dengan
unit
kerja
lain.
Pasal
28
Setiap
pimpinan satuan
organisasi
wajib
mengawasi
bawahannya
masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan
agai-men[amuir
tan[tan-tarigrarr
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Pasal
29
Setiap
pimpinan satuan
organisasi
dilingkungan
unit
kerjanya
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan
ui*aninnya
masiig-plsipg
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk-
petuniutt bagi
pelaksanaan
tugas
bawahan'
Pasal
30
setiap
Pimpinan
satuan
organisasi
wajib
mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk-petunjuk
dan
bertanggung
jawab
i,A;,
atalan
masing-masing
Jan
menyampaikan
laporan
berkala
tepat
pada
waktunya.
Pasal
31
setiap
laporan
yang
diterima
oleh
pimpinan satuan
organisasi
dari
bawahan,
waiib
diolah
dan
dipergunakan
sebagai
bahan
untuk
penyusunan
laporan
lebih
lanjut
dan
untuk
memberikan
petunjuk-
petunjuk
kepada
bawahan'
8/18/2019 33 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
13/13
n
13
Pasal
32
Dalam
menyampaikan
laporan
masing-masing
kepada
atasan
tembusan
laporan
wajib disampaikan
pula
kepada
satuan
organisasi
lain
yang
secara
fungsional
mempunyai
hubungan
kerja.
BAB
V
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal
33
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku,
maka
Keputusan
Bupati
Lamongan
Nomor
09
Tahun
2003
tentang
Kedudukan,
Tugas
dan
Fungsi
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Lamongan
tanggal
25
Februari
2003
(L-embaran
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2003
Nomor
2lD)
dinyatakan
tidak
berlaku.
Pasal
34
Peraturan
Bupati
ini mulai berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
Ditetapkan
di
Lamongan
pada
tanggal
21
Agustus
2008
BUPATI
LAMONGAN
ttd,
MASFUK
Diundangkan
di
Lamongan
pada
tanggal
21
Agustus
2008
SEKRETARIS
DAERAH
KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
FADELI
BERITA
DAERAH
KABUPATEN
LAMONGAN
TAHUN
2OO8
NOMOR
34
I
dengan
aslinya
,,>-
..:-..
._