Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2018PERATURAN ORGANISASI
DAFTAR ISI
Peraturan Organisasi Nomor : 001/PP.IAI/1822/VII/2018
PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH DAN CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA PERIODE 2018 – 2022
Peraturan Organisasi Nomor : 002/PP.IAI/1822/XII/2018
PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBINAAN ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA
Peraturan Organisasi Nomor : 003/PP.IAI/1822/XII/2018 PERATURAN ORGANISASI TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN PROFESI
Peraturan Organisasi Nomor : 004/PP.IAI/1822/XII/2018 PERATURAN ORGANISASI TENTANG IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA
Peraturan Organisasi Nomor : 005/PP.IAI/1822/XII/2018 PERATURAN ORGANISASI TENTANG PRESEPTOR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DAN MAGANG
Peraturan Organisasi
NOMOR : 001/PP.IAI/1822/VII/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH
DAN CABANG
IKATAN APOTEKER INDONESIA PERIODE 2018 – 2022
Hal 1 dari 2
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 001/PP.IAI/1822/VII/2018
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH DAN CABANG
IKATAN APOTEKER INDONESIA
PERIODE 2018 – 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional menetapkan keputusan-keputusan Ikatan yang
bukan wewenang Kongres sebagaimana diamanatkan Anggaran Rumah
Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 25 ayat (1);
b. bahwa untuk keseragaman struktur organisasi baik di tigkat daerah mapun
di tingkat cabang sebagaimana amanat Anggaran Rumah Tangga Ikatan
Apoteker Indonesia pasal 41, 42, 43 dan 44, maka perlu dibuat Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang
Ikatan Apoteker Indonesia periode 2018-2022.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Surat
Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan
Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang Ikatan
Apoteker Indonesia periode 2018-2022
Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 18-19
Juli 2018 di Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.
PO.002/PP.IAI/1822/VII/2018 tentang Pedoman Penyusunan
Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang
Ikatan Apoteker Indonesia periode 2018-2022, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Hal 2 dari 2
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi
Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang Ikatan Apoteker Indonesia periode
2018-2022 ini menjadi ketentuan yang mengikat bagi Pengurus Ikatan
Apoteker Indonesia tingkat Daerah dan Cabang
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila
terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2018
PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Lampiran SK Nomor : PO. 001/PP.IAI/1822/VII/2018 PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH DAN CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA MASA BAKTI 2018 – 2022 A. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN IAI DI TINGKAT DAERAH Masa Bakti 2018 –
2022
Pelindung Gubernur Dewan Penasehat Daerah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepala Balai Besar / Balai POM Majelis Etika dan Disiplin Apoteker Daerah Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota (minimal 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil) Dewan Pengawas Daerah Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota (minimal 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil) PENGURUS DAERAH : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Bendahara 6. Wakil Bendahara 7. Bidang - Bidang 8. Himpunan Seminat dan IYPG (Ketua) PENGURUS HARIAN DAERAH : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Bendahara 6. Wakil Bendahara
BIDANG - BIDANG DAERAH YANG MENANGANI : • Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi • Teknologi, Humas dan Riset
• Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi apoteker • Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana • Regulasi, Advokasi dan Kerjasama • Kewirausahaan dan Kesejahteraan Apoteker
HIMPUNAN SEMINAT dan ORGAN LAIN Himpunan Seminat dan Organ lain yang dapat dibentuk adalah Himpunan Seminat dan Organ yang sudah terbentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu :
1. Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat ( HISFARMA ) 2. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit ( HISFARSI) 3. Himpunan Seminat Farmasi Industri (HISFARIN ) 4. Himpunan Seminat Farmasi Distribusi ( HISFARDIS) 5. Himpunan Seminat Farmasi Obat Tradisional ( HIMASTRA ) 6. Himpunan Seminat Farmasi Kosmetik ( HIASKOS ) 7. Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat ( HISFARKESMAS) 8. Indonesian Young Pharmacist Group ( IYPG )
KOMITE, TIM ATAU PANITIA Apabila dipandang perlu Pengurus Daerah dapat membentuk Komite, Tim atau Panita untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang
A. Tugas Pokok Membantu Ketua merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
B. Tugas Fungsi • Penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya. • Pelaksanaan Program Kerja. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja. • Pelaporan pelaksanaan program kerja. • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua. • Penyusunan SOP. • Peningkatan kerjasama dengan stake holder
Luaran Masing-masing bidang 1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
- Terciptanya Organisasi yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggung jawab dan adil.
- Terciptanya kader yang memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi.
- Terciptanya pelayanan prima kepada anggota.
2. Bidang Teknologi, Humas dan Riset - Terlaksananya pelayanan keanggotaan berbasis teknologi Informasi. - Tersosialisasinya program, peraturan dan kegiatan IAI kepada stake holder. - Terciptanya kepuasan anggota. - Terlaksananya riset daerah dalam bidang profesi dan Organisasi.
3. Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi Apoteker
- Terlaksananya PKPA sesuai dengan standar yang ditetapkan PP IAI - Terciptanya peningkatan Mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan berkelanjutan
sesuai standar yang ditetapkan. - Terlaksananya monev kegiatan pendidikan berkelanjutan bersama Himpunan
Seminat. 4. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana
- Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan program-program pemerintah dan organisasi.
- Dihasilkannya/ Tersedianya Apoteker Tanggap Bencana didaerah rawan bencana (sesuai prioritas) yang mampu berperan aktif pada saat terjadi bencana.
5. Regulasi, Advokasi dan Kerjasama
- Berperan dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Perundang - Undang di bidang kefarmasian melalui PP IAI
- Terbitnya MOU/Perjanjian kerjasama sesuai dengan format dari PP IAI serta memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi.
- Terciptanya kesadaran dan ketaatan anggota dalam menjalankan regulasi di bidang kefarmasian.
- Terlaksananya advokasi hukum bagi stakeholder dan anggota terkait tentang praktik profesi Apoteker
- Terverifikasinya semua kebijakan yang dikeluarkan pengurus daerah dan cabang.
6. Bidang Kewirausahaan dan Kesejahteraan Apoteker - Terwujudnya jiwa kewirausahaan Apoteker melalui training kewirausahaan yang
berkelanjutan. - Meningkatnya praktik profesi Apoteker secara mandiri - Terbentuknya unit usaha daerah - Terstandarnya jasa profesi Apoteker di bidang praktiknya sesuai dengan
kebijakan PP IAI.
B. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN IAI DI TINGKAT CABANG Masa Bakti 2018 – 2022
1. Kabupaten atau Kota dapat membentuk Kepengurusan Cabang IKATAN APOTEKER
INDONESIA apabila memiliki minimal 6 (enam) orang apoteker atas persetujuan Pengurus Daerah IKATAN APOTEKER INDONESIA setempat.
2. Kabupaten atau Kota yang memiliki kurang dari 6 (enam) orang apoteker dapat bergabung dengan Pengurus Cabang di Kabupaten/Kota terdekat (PO 06/PO/PP-IAI/V.2010 ttg Status dan Kewenangan PC )
Pelindung Bupati/Walikota PEMBINA Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota DEWAN PENASEHAT CABANG Loka POM Perwakilan Profesi Apoteker PENGURUS CABANG 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Bidang-Bidang sesuai kebutuhan 6. Tim sesuai kebutuhan TIM atau PANITIA
1. Apabila dipandang perlu Pengurus Cabang dapat membentuk Tim atau Panita untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus.
2. Jenis dan jumlah Tim di Pengurus Cabang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah anggota
PENGURUS HARIAN CABANG 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara BIDANG-BIDANG CABANG Minimal Bidang yang harus ada 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan 2. Bidang Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Bidang Kesejahteraan Bila dibutuhkan dapat menyesuaikan dengan Bidang yang ada ditingkat Daerah TIM-TIM CABANG 1. Tim Peningkatan Kompetensi apoteker 2. Tim Advokasi dan Kerjasama 3. Tim Rekomendasi dan Mutasi
4. Tim Resertifikasi 5. Tim Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang
A. Tugas Pokok Membantu Ketua merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
B. Tugas Fungsi • Penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya. • Pelaksanaan Program Kerja. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja. • Pelaporan pelaksanaan program kerja. • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua. • Penyusunan SOP. • Peningkatan kerjasama dengan stake holder
Luaran Masing-masing bidang 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
- Terciptanya Organisasi yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggung jawab dan adil.
- Terciptanya pelayanan prima kepada anggota.
2. Bidang Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan - Terciptanya penyelenggaraan kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai standar
yang ditetapkan. -
3. Bidang Kesejahteraan - Terlaksananya penerapan jasa profesi Apoteker di bidang praktiknya sesuai
dengan kebijakan PP IAI.
4. Tim Peningkatan Kompetensi apoteker - Terlaksananya kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
5. Tim Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana - Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan program-
program pemerintah dan organisasi. - Tersedianya Apoteker Tanggap Bencana di daerah rawan bencana (sesuai
prioritas) yang mampu berperan aktif pada saat terjadi bencana.
6. Tim Rekomendasi dan Mutasi - Terbitnya rekomendasi praktik Apoteker sesuai dengan peraturan organisasi - Terbitnya mutasi anggota sesuai dengan peraturan organisasi
7. Tim Advokasi dan Kerjasama - Berperan dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Peraturan Perundang - Undang di bidang kefarmasian melalui PD IAI - Terbitnya MOU/Perjanjian kerjasama sesuai dengan format dari PP IAI serta
berkoordinasi dengan PD IAI untuk memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi
- Terciptanya kesadaran dan ketaatan anggota dalam menjalankan regulasi di bidang kefarmasian.
- Terlaksananya advokasi hukum bagi stakeholder dan anggota terkait tentang praktik profesi Apoteker
- Terverifikasinya semua kebijakan yang dikeluarkan pengurus cabang oleh PD IAI.
Peraturan Organisasi
NOMOR : 002/PP.IAI/1822/XII/2018
TENTANG
PEMBINAAN ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA
Hal 1 dari 7
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 002/PP.IAI/1822/XII/2018
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PEMBINAAN ORGANISASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional menetapkan keputusan-keputusan
Ikatan yang bukan wewenang Kongres sebagaimana diamanatkan
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 25 ayat
(1);
b. bahwa setiap calon anggota perlu mengenal dan memahami peran
dan fungsi organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.
c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan
Apoteker Indonesia No. PO.002/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang
Pendaftaran Anggota perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Pembinaan
Calon Anggota untuk keseragaman pelaksanaannya.
d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan
Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman
Pembinaan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker
Indonesia
2. Peraturan Organisasi Nomor.PO.002/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang
Pendaftaran Anggota
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 20-
21 Desember 2018 di Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.
PO.002/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Pedoman Pembinaan
Organisasi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Hal 2 dari 7
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Ikatan
Apoteker Indonesia ini menjadi ketentuan yang mengikat bagi Seluruh
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki
apabila terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Hal 3 dari 7
Lampiran SK Nomor : PO. 002/PP.IAI/1822/XII/2018
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN ORGANISASI IKATAN APOTEKER INDONESIA
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka menyiapkan Apoteker yang profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi ke masa depan perlu dilakukan pembinaan terhadap anggota sejak mulai menjadi Apoteker. Disamping itu Apoteker perlu pengenalan organisasi sejak awal, agar keberadaan organisasi menjadi pengetahuan pokok bagi setiap Apoteker, mengingat menumbuhkan rasa memiliki organisasi adalah keharusan, sehingga peran fungsi organisasi akan terus melekat dalam setiap aktivitas praktek profesi.
Tanggung jawab awal pembinaan oleh organisasi terhadap Apoteker yang baru lulus dan Apoteker yang belum terdaftar sebagai anggota, perlu dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.002/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Pendaftaran Anggota. Namun untuk keseragaman pelaksanaannya oleh masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia perlu ditetapkan adanya suatu Pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
Untuk tercapainya maksud pembinaan, maka setiap Apoteker lulusan baru sebagai calon anggota Ikatan Apoteker Indonesia wajib mengikuti kegiatan Pengenalan Organisasi dan Pembinaan Calon Anggota (POPCA) yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker yang pelaksanaanya berpedoman kepada Pedoman Pengenalan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.
II. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Sebagai Pedoman untuk keseragaman pelaksanaan kegiatan Pengenalan Organisasi dan Pembinaan Calon Anggota profesi Ikatan Apoteker Indonesia bagi apoteker yang baru lulus (Calon Anggota ; mengacu ke PO nomor 2 tahun 2017 point 7) oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
Hal 4 dari 7
2. Tujuan Khusus
a. Sebagai Pedoman dalam menentukan materi dan narasumber pada pelaksanaan kegiatan pembinaan
b. Sebagai Pedoman dalam menentukan bentuk, metode dan jadwal acara pelaksanaan kegiatan pembinaan.
III. LUARAN
1. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengenalan organisasi profesi bagi apoteker yang baru lulus (Calon Anggota ; mengacu ke PO nomer 2 tahun 2017 point 7) yang dapat digunakan oleh seluruh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Anggota memahami organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia.
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker
3. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan durasi waktu 7 jam 30 menit.
V. UNSUR PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan
a. Penanggung jawab kegiatan adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
b. Pelaksana kegiatan adalah Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
2. Tempat
Tempat Pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dengan memperhatikan jumlah peserta, serta kelayakan sarana dan prasarana
3. Materi
Materi Kegiatan terdiri dari :
a. Pre test
b. Pengenalan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia
c. Peraturan organisasi terkait pelayanan keanggotaan
d. Kode Etik dan Disiplin Ikatan Apoteker Indonesia
e. Inspiring Pharmacists and Branding
f. Post test
Hal 5 dari 7
4. Narasumber dan Panitia
a. Narasumber berasal dari Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia
b. Narasumber ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah
c. Narasumber mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
d. Panitia adalah tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
5. Sertifikat
a. Sertifikat diterbitkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang diusulkan dari Pengurus Daerah
b. Muatan pada sertifikat meliputi:
1) Halaman depan memuat sekurang-kurangnya:
Logo Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor sertifikat
Nama lengkap
Nomor Surat Keputusan Penetapan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nama dan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta stempel Pengurus Pusat
2) Halaman Belakang
Daftar materi yang telah diikuti
6. Hasil
a. Kelulusan peserta dinilai dari hasil Post Test dan Pre Test
b. Peserta yang dinyatakan tidak lulus diwajibkan mengikuti Remedial
c. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat
VI. AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN
Lama Waktu Kegiatan Keterangan
30 menit (07.30 – 08.00) Registrasi Peserta
30 menit (08.00 – 08.30)
- Pembukaan - Doa - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Hymne IAI - Kata Sambutan sekaligus Pembukaan
Ketua PD/Bidang OKK
30 menit (08.30 – 09.00) Pre test (soal 30) Fasilitator
10 menit (09.00 – 09.10) Ice Breaking Fasilitator
90 menit (09.10 – 10.40) Materi I : Pengenalan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia - Sejarah IAI - Tata Kelola Organisasi - AD/ART
Narasumber
Hal 6 dari 7
Lama Waktu Kegiatan Keterangan
90 menit (10.40 – 12.00) Materi II Peraturan organisasi terkait dengan pelayanan keanggotaan
Narasumber
60 menit (12.00 – 13.00) ISHOMA
90 menit (13.00 – 14.40)
Materi III Kode Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia
Narasumber
100 menit (14.40 – 16.00)
Materi IV Inspiring Pharmacists and Branding
Narasumber
30 menit (16.00 – 16.30)
Post test Fasilitator
30 menit (16.30 – 17.00)
Penutupan - Kesan dan pesan dari peserta - Kata sambutan sekaligus menutup - Mars IAI
VII. PESERTA DAN PERSYARATAN PESERTA
Peserta :
Peserta adalah apoteker yang baru lulus pendidikan profesi Apoteker.
Persyaratan Peserta
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Surat sumpah profesi Apoteker.
3. Sertifikat Kompetensi
4. Pasfoto berwarna ukuran, 3 x 4 = 2 lembar
5. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan
VIII. BIAYA PELAKSANAAN
1. Biaya pelaksanaan maksimal Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta
2. Biaya yang dimaksud pada poin (1) sudah termasuk biaya penyiapan modul, pelatihan, sertifikat dan evaluasi oleh PP IAI sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
3. Pembayaran dilakukan melalui rekening Pengurus Daerah IAI
IX. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pengurus Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus Pusat
2. Laporan diserahkan dalam bentuk soft copy meliputi:
a. Data peserta terdiri dari nama lengkap, alamat domisili, tempat tanggal lahir, NIK, asal Perguruan Tinggi, nomor KTA, nomor Ijazah, nomor STRA dan nomor Sertifikat Kompetensi
b. Hasil pre test dan post test
c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan saran perbaikan
d. Dokumentasi kegiatan.
Hal 7 dari 7
X. PENUTUP
Demikianlah Pedoman Pembinaan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Organisasi Profesi kepada Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Peraturan Organisasi
NOMOR : 003/PP.IAI/1822/XII/2018
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN PROFESI
Hal 1 dari 4
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/XII/2018
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN PROFESI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi, perlu
dilakukan pengembangan profesi yang diwujudkan melalui
pelaksanaan program kerja organisasi.
b. bahwa untuk pelaksanaan program kerja organisasi dalam rangka
pengembangan profesi membutuhkan dukungan pendanaan dari
setiap Anggota.
c. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan
Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Biaya
Pengembangan Profesi Ikatan Apoteker Indonesia
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 20-
21 Desember 2018 di Jakarta
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
No.PO.003/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Biaya
Pengembangan Profesi Ikatan Apoteker Indonesia,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Pertama …..
Hal 2 dari 4
Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Biaya Pengembangan Profesi secara
lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Peraturan Organisasi Tentang Biaya Pengembangan Profesi merupakan
pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Hal 3 dari 4
Lampiran SK nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/XII/2018
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN PROFESI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
I. PENDAHULUAN
Pengembangan profesi adalah upaya organisasi dalam mewujudkan apoteker yang
profesional, inovatif, berbudi luhur dan memiliki semangat kesejawatan yang
tinggi, memperjuangkan kepentingan anggota dalam menjalankan profesinya,
serta mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya baik nasional
maupun internasional melalui program-program kerja organisasi sesuai hasil
kongres serta program-program di tingkat global yang diadaptasikan sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia sehingga mampu meningkatkan kualitas
hidup sehat bagi setiap manusia.
II. UPAYA PENGEMBANGAN PROFESI
Upaya pengembangan profesi meliputi :
1. Meningkatkan kualitas organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang dapat
memenuhi harapan anggotanya dalam hal pelayanan administrasi anggota dan
pelayanan peningkatan kompetensi anggota.
2. Melakukan upaya pelayanaan keanggotaan yang berbasis teknologi, informasi
sehingga memudahkan bagi anggota.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas apoteker praktik agar
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Melakukan kajian-kajian terkait standar kompetensi apoteker Indonesia beserta
pengembangan kompetensinya secara berjenjang yang menunjukkan
profesionalisme apoteker pada tiap tingkatan kompetensi.
5. Melakukan upaya advokasi kepada stakeholder terkait, perihal pentingnya
perundang-undangan bidang farmasi.
6. Melakukan riset dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan dan
peningkatan profesionalisme apoteker di bidang praktik kefarmasian.
7. Menyiapkan program pengembangan keterampilan kepemimpinan guna
menunjang pengembangan karir apoteker.
8. Melakukan kerjasama pada tingkat nasional dan internasional menuju kelas
organisasi tingkat global.
Hal 4 dari 4
III. BIAYA PENGEMBANGAN PROFESI
1. Biaya pengembangan profesi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Biaya pengembangan profesi dibayarkan pada saat apoteker mendaftar
pertama kali menjadi anggota dan setiap lima tahun berikutnya bersamaan saat
mengajukan proses resertifikasi melalui Pengurus Daerah setempat.
3. Biaya pengembangan profesi disetorkan ke rekening Pengurus Pusat oleh
Pengurus Daerah setempat
4. Biaya pengembangan profesi sebagaimana dimaksud, dialokasikan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Pengurus Pusat 80 % (delapan puluh persen)
b. Pengurus Daerah 20 % (dua puluh persen)
IV. PENUTUP
Demikian Peraturan Organisasi tentang Biaya Pengembangan Profesi Ikatan
Apoteker Indonesia disusun sebagai pedoman untuk penarikan Biaya
Pengembangan Profesi dari Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Peraturan Organisasi
NOMOR : 004/PP.IAI/1822/XII/2018
TENTANG
IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA
Hal 1 dari 7
SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 004/PP.IAI/1822/XII/2018
Tentang
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
IURAN ANGGOTA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan organisasi, Khususnya dalam
memberikan advokasi bagi anggota yang tersangkut masalah hukum
ketika menjalankan praktik kefarmasian perlu disiapkan dana khusus
secara terpisah
b. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
PO.003/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Peraturan Organisasi Tentang
Iuran Anggota, perlu direvisi untuk mengakomodir kegiatan advokasi
hukum bagi anggota;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan
Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran
Anggota.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker
Indonesia;
2. Peraturan Organisasi Nomor 008 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang
Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 20-
21 Desember 2018 di Jakarta.
Memutuskan …..
Hal 2 dari 7
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor:
PO.004/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Peraturan Organisasi
Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
Pertama : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota ini merupakan pedoman dan
aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Kedua : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus
Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.003/PP.IAI/1418/IX/2017
Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota, tertanggal 06
September 2017 dinyatakan TIDAK BERLAKU.
Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Hal 3 dari 7
Lampiran SK Nomor : PO. 004/PP.IAI/1822/XII/2018
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA
I. KETENTUAN UMUM
1. Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia terdiri dari Uang Pangkal dan Iuran Tahunan.
2. Uang Pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat.
3. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan satu tahun sekali kepada Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat.
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu tanda keanggotaan Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
5. Surat Keterangan Keanggotaan yang selanjutnya disebut dengan SKK adalah KTA Sementara sebagai tanda keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) bulan berikutnya.
6. Teknis tata cara penarikan Iuran Anggota diatur oleh Pengurus Daerah masing-masing.
7. Pendistribusian Iuran Tahunan, yang dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang melakukan penarikan.
II. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER LULUSAN LAMA
1. Besaran Uang Pangkal yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan bagi Pengurus Daerah.
2. Besaran Iuran Tahunan yaitu Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Peruntukan Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini, dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu:
a. Pembiayaan Kegiatan Advokasi Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari bagian Iuran Tahunan yang dipungut oleh Pengurus Daerah selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Pusat;
b. Pembiayaan Kepengurusan Organisasi Rp 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu), yaitu :
Hal 4 dari 7
Pengurus Pusat sebesar 10% (sepuluh persen);
Pengurus Daerah sebesar 40% (empat puluh persen);
Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen).
III. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER BARU LULUS PERGURUAN TINGGI FARMASI
1. Besaran Uang Pangkal yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Besaran Iuran Tahunan hanya untuk tahun pertama saja sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Apoteker Baru Lulus dari Perguruan Tinggi Farmasi, yang untuk pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota melalui Permohonan Pendaftaran Keanggotaan, hanya diwajibkan membayar Iuran Anggota untuk 6 (enam) bulan pertama sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan pada periode pembayaran berikutnya, di Pengurus Daerah dimana wilayah domisili SIPA pertama.
4. Penarikan Iuran Tahunan, bagi apoteker yang langsung melakukan mutasi ke provinsi lain (apoteker pemegang SKK) adalah Rp 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) oleh Pengurus Daerah asal dan Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) oleh Pengurus Daerah tujuan, dari besaran Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dari Subbagian ini.
5. Peruntukannya Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada Subbagian ini dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu:
a. Pembiayaan Kegiatan Advokasi Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari bagian Iuran Tahunan yang dipungut oleh Pengurus Daerah selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Pusat;
b. Pembiayaan Kepengurusan Organisasi dari setiap bagian Iuran Tahunan yang Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) pertama dan kedua, yaitu :
Pengurus Pusat sebesar 10% (sepuluh persen);
Pengurus Daerah sebesar 40% (empat puluh persen);
Pengurus Cabang sebesar 50% (lima puluh persen).
IV. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER YANG PRAKTIK ANTAR CABANG
1. Iuran Tahunan bagi yang berpraktik di antar cabang dalam lingkup Pengurus Daerah yang sama, Iuran Tahunan dibayar sebesar 150% iuran tahunan dengan rincian sebagai berikut;
a. Bagi Pengurus Cabang awal (SIPA pertama) sebesar 100% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan sebagaimana yang diatur pada butir 3 dari Subbagian II; dan
Hal 5 dari 7
b. Bagi Pengurus Cabang berikutnya (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 50% iuran tahunan dan peruntukannya hanya dialokasikan untuk Pengurus Cabang berikutnya (SIPA kedua atau ketiga) saja.
2. Iuran Tahunan bagi yang berpraktik di antar cabang dalam lingkup Pengurus Daerah yang berbeda, Iuran Tahunan dibayar sebesar 190% iuran tahunan dengan rincian sebagai berikut:
a. Bagi Pengurus Cabang awal (SIPA Pertama) sebesar 100% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan sebagaimana yang diatur pada butir 3 dari Subbagian II; dan
b. Bagi Pengurus Cabang tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 90% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan bagi Pengurus Daerah tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dan Pengurus Cabang tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 50% (lima puluh persen).
V. PENUTUP
Demikian peraturan organisasi tentang iuran anggota Ikatan Apoteker
Indonesia disusun sebagai Pedoman seluruh Anggota Ikatan Apoteker
Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt
NA. 29111970010829
Hal 6 dari 7
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan
Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan Pengurus Daerah ………………………………………………… Periode Laporan : Bulan ……………………………………………. Tahun…………………. s/d Bulan ……………………………………………….. Tahun …………………………….
No. Nomor Keanggotaan Nama Anggota Periode Penarikan & Nominal Nominal Distribusi (Rp)
Bulan Tahun Bulan Tahun Nominal (Rp) PP (10%) PD (40%) PC (50%) Nama PC Tanggal Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang ………………………………………………, ………………………
Ketua PD IAI …………………………………………….
Hal 7 dari 7
Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota
Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan
Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan Pengurus Daerah …………………………………………………
Periode Laporan : Bulan ……………………………………………. Tahun…………………. s/d Bulan ……………………………………………….. Tahun …………………………….
No. Nomor Keanggotaan Nama Anggota Periode Penarikan & Nominal Nominal Distribusi (Rp)
Bulan Tahun Bulan Tahun Nominal (Rp) PP (10%) PD (40%) PC (50%) Nama PC Tanggal Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dst ………………………………………………, ………………………
Ketua PD IAI …………………
Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang
Peraturan Organisasi
NOMOR : 005/PP.IAI/1822/XII/2018
TENTANG
PRESEPTOR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DAN
MAGANG
Hal 1 dari 7
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 005/PP.IAI/1822/XII/2018
Tentang PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PRESEPTOR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DAN MAGANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Menimbang : a. bahwa apoteker sebagai pelaku pelayanan kesehatan, khususnya
pelayanan kefarmasian harus memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang handal, serta integritas etika/moral untuk
mendukung terwujudnya pelayanan kefarmasian yang bermutu.
b. bahwa pendidikan profesi apoteker menjadi faktor yang sangat
menentukan dalam upaya memenuhi kebutuhan apoteker yang
profesional.
c. bahwa untuk menyiapkan apoteker yang profesional dilaksanakan
Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Studi Profesi
Apoteker (PSPA) perlu disiapkan Preseptor yang terstandar.
e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas perlu
ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang
Preseptor Praktik Kerja Profesi Apoteker.
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 20-
21 Desember 2018 di Jakarta MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.005/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Preseptor Praktik Kerja Profesi Apoteker dan Magang.
Hal 2 dari 7
Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Preseptor Praktik Kerja Profesi Apoteker dan Magang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Peraturan Organisasi Tentang Preseptor Praktik Kerja Profesi Apoteker dan Magang merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt NA. 29111970010829
Hal 3 dari 7
Lampiran SK Nomor : PO. 005/PP.IAI/1822/XII/2018
PEDOMAN ORGANISASI TENTANG
PRESEPTOR PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER DAN MAGANG
I. PENDAHULUAN
Dalam rangka peningkatan profesionalisme apoteker, baik calon apoteker maupun apoteker yang telah praktik, diperlukan pelatihan terstruktur yang dapat membangun pengetahuan, keterampilan serta sikap profesional sebagai seorang apoteker yang berkualitas. Pelatihan terstruktur yang dimaksud dalam dokumen ini dapat dalam bentuk praktik kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker ataupun kegiatan magang (internship) atau program lain bagi apoteker yang ingin meningkatkan kemampuan praktiknya. Demi terlaksananya tujuan tersebut diperlukan pembimbing yang terlatih dan layak menjadi panutan dalam melakukan praktik di bidangnya. Oleh karena itu diperlukan mekanisme rekrutmen, persyaratan maupun program pelatihan untuk menyiapkan calon preseptor yang unggul dan profesional.
II. DEFINISI PRESEPTOR
Preseptor adalah seorang Apoteker yang mendampingi seorang calon apoteker dari sebuah Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) atau apoteker lain yang ingin menjalani program magang, yang juga berperan sebagai sumber informasi serta memberikan gambaran tentang kehidupan praktik nyata yang harus dihadapi apoteker setiap hari.
III. JENIS PRESEPTOR
1. Preseptor Akademik (MENTOR), yaitu preseptor yang berasal dari unsur dosen
2. Preseptor Praktik (TUTOR), yaitu preseptor yang berasal dari unsur praktisi
IV. KUALIFIKASI CALON PRESEPTOR
1. Preseptor Praktik (TUTOR)
a. Menyatakan kesediaan diri untuk menjadi seorang preseptor
b. Memiliki SIPA dan berpraktik minimum 5 tahun secara terus menerus tanpa terputus di bidang yang sama
c. Usia maksimum 65 tahun
Hal 4 dari 7
d. Telah mengikuti/ lulus pelatihan preseptor yang diadakan oleh PP IAI
e. Terbuka bagi praktisi yang pernah membimbing maupun yang belum pernah membimbing praktik.
2. Preseptor Akademik (MENTOR)
a. Menyatakan kesediaan diri untuk menjadi seorang preseptor
b. Memiliki sertifikat kompetensi apoteker yang masih berlaku
c. Telah mengikuti/ lulus pelatihan preseptor yang diadakan oleh PP IAI
d. Memiliki sertifikat PEKERTI dan/atau sertifikat dosen (serdos)
e. Berpengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun
f. Memiliki NIDN/NIDK
V. TATA CARA MENJADI CALON PRESEPTOR
1. Tata cara menjadi calon Preseptor Praktik (TUTOR)
a. Mengajukan permohonan diri sebagai Preseptor Praktik (TUTOR) melalui Pengurus Pusat IAI dengan cara mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
Daftar riwayat hidup
Fotocopy STRA
Fotocopy Sertifikat Kompetensi apoteker yang masih berlaku
Fotocopy ijazah apoteker
Surat Pernyataan Kesediaan (motivation letter)
Dokumen portofolio profesional
Fotocopy SIPA
b. Calon Preseptor praktik (TUTOR) dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi Farmasi/ Pengurus Daerah/ Pengurus Cabang IAI dan ditujukan kepada Pengurus Daerah setempat. Usulan tersebut kemudian akan diteruskan ke Pengurus Pusat IAI.
2. Tata cara menjadi calon Preseptor Akademik (MENTOR)
a. Mengajukan permohonan diri sebagai Preseptor Akademik (MENTOR) melalui Pengurus Pusat IAI dengan cara mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
Hal 5 dari 7
Daftar riwayat hidup
Fotocopy Sertifikat Kompetensi
Fotocopy ijasah apoteker
Surat Pernyataan Kesediaan (motivation letter)
Dokumen portofolio profesional
Fotocopy PEKERTI dan/ atau sertifikat dosen (serdos)
b. Calon Preseptor Akademik (MENTOR) dapat diusulkan oleh Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) dari suatu Perguruan Tinggi Farmasi dan ditujukan kepada Pengurus Daerah IAI setempat. Usulan tersebut kemudian akan diteruskan ke Pengurus Pusat IAI.
VI. TUGAS PRESEPTOR
1. Preseptor Praktik:
Bersedia menyediakan sarana dan prasarana praktiknya untuk dijadikan tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi calon apoteker dan/ atau apoteker lainnya serta berkomitmen meluangkan waktu untuk:
a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
b. Merencanakan pelatihan
c. Melaksanakan pelatihan
d. Memberikan umpan balik secara rutin kepada peserta
e. Mengevaluasi pelatihan
2. Preseptor Akademik:
Berkomitmen meluangkan waktu untuk:
a. Mengidentifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan individu calon Apoteker peserta PKPA
b. Memantau dan meninjau kemajuan peserta PKPA
c. Memberikan umpan balik secara rutin kepada peserta PKPA
d. Memberikan penilaian terhadap kinerja calon Apoteker peserta PKPA
Hal 6 dari 7
VII. PELATIHAN PRESEPTOR 1. Pelaksana
Pelatihan preseptor dilaksanakan oleh :
a. Pengurus Pusat atau
b. Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Daerah
2. Jenis-jenis Pelatihan Preseptor
a. Pelatihan preseptor tingkat dasar (selama 2 hari)
b. Pelatihan preseptor tingkat lanjut (selama 3-4 hari)
c. CPD khusus preseptor: dilakukan bersama-sama antara PTF dengan PP atau PD IAI dengan program CPD yang telah dikembangkan oleh PP IAI.
3. Contoh topik materi pelatihan preseptor:
A. Tingkat Dasar:
i. Peran Preseptor dalam menyiapkan apoteker yang profesional
ii. Menyusun agenda kegiatan PKPA serta workshop penyusunan jadwal PKPA
iii. Membangun keterampilan klinis calon apoteker serta workshop “patient care process”
iv. Memberikan umpan balik dan evaluasi yang efektif
v. Mengatasi situasi-situasi sulit saat PKP serta workshop simulasi situasi sulit di tempat PKPA.
B. Tingkat Lanjut:
i. Mengelola pasien dan penyakit pasien (terutama yang termasuk dalam daftar penyakit rujuk balik)
ii. Informasi obat dan evidence-based practice
iii. Layanan farmasi klinis (rumah sakit); Medication Therapy Management (apotek dan puskesmas).
VIII. SERTIFIKAT PELATIHAN PRESEPTOR 1. Semua bentuk pelatihan yang terkait pengembangan preseptor mendapatkan
sertifikat dari PP IAI.
2. Sertifikat Preseptor akan diberikan kepada peserta jika telah mengikuti pelatihan secara utuh serta menyelesaikan tugas dan proses evaluasi.
3. Sertifikat Preseptor berlaku selama 5 (lima) tahun.
4. Persyaratan perpanjangan sertifikat preseptor akan diatur secara terpisah.
Hal 7 dari 7
IX. PENUGASAN PRESEPTOR 1. Setiap kegiatan pelatihan profesional seperti praktik kerja profesi apoteker
ataupun magang, wajib dibimbing oleh preseptor tersertifikasi oleh PP IAI, baik preseptor praktik (Tutor) maupun preseptor akademik (Mentor).
2. Seorang preseptor dapat melatih peserta yang berasal dari mana saja di dalam wilayah Indonesia selama tidak melampaui batas maksimum membimbing.
3. Batas maksimum seorang preseptor yang disarankan di dalam membimbing peserta pelatihan dalam suatu periode tertentu adalah 4 (empat) orang.
4. Rasio ideal di dalam membimbing adalah satu preseptor membimbing satu peserta.
5. Sebagai bagian dari tugas profesionalnya sebagai apoteker praktik yang membimbing, seorang preseptor layak mendapatkan imbalan profesional yang memadai dari pihak-pihak yang memanfaatkan jasa profesionalnya tersebut.
X. PENUTUP Demikian Peraturan Organisasi tentang Preseptor Ikatan Apoteker Indonesia disusun sebagai pedoman untuk mendukung ketersediaan preseptor Ikatan Apoteker Indonesia yang terstandar.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Desember 2018
PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Ketua Umum,
Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt NA. 23031961010827
Sekretaris Jendral,
Noffendri, S. Si., Apt NA. 29111970010829
IKATAN APOTEKER INDONESIASekretariat Pusat :
Jl. Wijaya Kusuma No. 17Tomang - Jakarta Barat 14440 IndonesiaTelp. : +62-21. 56962581, 5671800
Website : www.iai.id | Email : [email protected]