PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJALATAR BELAKANGAKUNTABILITAS
KINERJASISTEM PENGANGGARAN
tedirustendi32.wordpress.com
Latar BelakangPP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan :Penganggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah yang meliputi rencana pendapatan, belanja,
transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode tertentu.
Pada sektor publik :Penganggaran merupakan proses pengalokasian
sumber daya keuangan negara yang terbatas (penerimaan dan sumber
pembiayaan defisit) untuk digunakan sebagai pengeluaran pada setiap
unit-unit pemerintahan.
Secara umum, fungsi penganggaran adalah :Pengendalian keuangan
terhadap masukan.Pengelolaan terhadap aktivitas yang sedang
berjalanPerencanaanPenentuan prioritasAkuntabilitas
Terusan : latar belakangFungsi anggaran di lingkungan pemerintah
memiliki pengaruh terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, sebab
:Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.Anggaran merupakan
target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja,
pendapatan, dan pembiayaan.Anggaran menjadi landasan pengendalian
yang memiliki konsekuensi hukum.Anggaran memberi landasan penilaian
kinerja pemerintah.Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam
laporan keuangan sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah
kepada publik.Terusan : latar belakangSebelum diberlakukannya UU No
17 Th 2003, sistem penganggaran yang digunakan di Indonesia adalah
Line-Item Budgeting, yaitu sistem penganggaran tradisional yang
berbasis objek yang harus dibelanjai.
Penganggaran tradisional memiliki ciri :Penyusunan anggaran
berdasarkan pos belanja (menampilkan anggaran dalam perspektif
sifat dasar suatu pengeluaran)Menggunakan konsep inkrementalisme
(jumlah anggaran tertentu ditentukan berdasarkan jumlah realisasi
tahun sebelumnya dengan tingkat perubahan (kenaikan/penurunan)
tertentu.
Penganggaran tradisional memberikan kemudahan dan ketat dalam
pengendalian pengeluaran kas karena angka yang dicantumkan dalam
dokumen anggaran merupakan pagu/plafon yang tidak boleh
dilampaui.
Terusan : Latar belakangSistem penganggaran tradisional memiliki
beberapa kelemahan al :Orientasi pada pengendalian pengeluaran
(expenditure control oriented). Akuntabilitas terbatas pada besar
dan cara pengeluaran dialokasikan, dan bukan pada hasil (outcome)
yang dicapai. Pengabaian pada outcome tersebut diduga menjadi salah
satu faktor penyebab terjadinya korupsi oleh aparatur
pemerintah.Dikotomi belanja rutin dan pembangunan yang tidak jelas
(ambiguity distinction between capital and revenue expenditure).
Dikotomi tersebut menimbulkan praktek pergeseran anggaran (rutin
yang diproyeksikan), misalnya biaya pemeliharaan barang modal yang
seharusnya menjadi belanja rutin dimasukan sebagai belanja
pembangunan. Selain itu terdapat juga masalah kesinambungan
pembiayaan, misalnya pengadaaan barang modal melalui belanja
pembangunan, tidak diimbangi dengan ketersediaan dana rutin untuk
memelihara barang modal tersebut, sehingga banyak barang modal
milik pemerintah yang tidak dapat dioperasikan atau rusak karena
tidak tersedia dana operasional/pemeliharaan rutinnya.
Terusan : Latar belakangBasis alokasi yang tidak jelas
(allocation based is not clear). Kinerja suatu instansi untuk
mendapatkan insentif kenaikan anggaran didasarkan kepada kemampuan
mengkonsumsi anggaran yang disediakan tanpa memandang apakah
instansi tersebut ekonomis, efisien dan efektif dalam melaksanakan
program/kegiatan yang ditetapkan. Dengan kata lain, akuntabilitas
ditentukan oleh kemampuan instansi dalam menyerap anggaran, dan
bukan oleh tingkat kinerja yang dicapai.Cenderung tidak fleksibel
(rigid). Perubahan kondisi yang menuntut dilakukannya efisiensi
dalam bidang-bidang tertentu terhambat oleh tidak fleksibelnya
pergeseran antara satu alokasi dengan alokasi anggaran
lainnya.Orientasi pada satu tahun anggaran (short-term
perspective). Orientasi jangka pendek mengakibatkan kesinambungan
penganggaran sulit untuk diterapkan dan sering tidak konsisten.
Terusan : Latar belakangDistorsi penilaian kinerja pada
penganggaran tradisional tersebut mendorong pemerintah untuk
merumuskan sistem akuntabilitas kinerja yang lebih terukur dengan
indikator yang meliputi faktor masukan, proses, keluaran, hasil,
(benafit), dan dampak.
AKUNTABILITAS KINERJAAkuntabilitas kinerja merupakan perwujudan
kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan (keberhasilan/kegagalan) pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur
dengan seperangkat indikator kinerja.
Tujuan utama akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah
meliputi dua hal mendasar yaitu : peningkatan akuntabilitas publik
instansi pemerintah,peningkatan efisiensi, efektivitas maupun
produktivitas kinerja organisasi pemerintah dan sekaligus
meminimalkan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan
nepotisme.TERUSAN : AKUNTABILItas kinerjaSistem akuntabilitas
kinerja yang diterapkan di Indonesia (Inpres No 7 Th 1999)
merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan
yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan
terpadu.
Sistem akuntabilitas memiliki 4 (empat) fase yaitu :Penyusunan
rencana strategisPengukuran kinerjaPelaporan kinerjaPemanfaatan
informasi bagi perbaikan kinerja secara berkesiambungan.TERUSAN :
AKUNTABILItas kinerjaPerencanaan strategis merujuk kepada proses
penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan
menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan
eksternal serta nilai-nilai yang ada pada lingkungan organisasi
instansi.
Perencanaan strategis merupakan costumer-driven strategic
planning karena terfokus kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat
sebagai stakeholder utama.
Penjabaran :Pertama : Perencanaan strategisKedua : Rencana
kinerja tahunan (annual performance plan) yang memuat seluruh
target kinerja dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah
indikator kinerja kunci (key performance indicators).Ketiga :
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (performance-based
budget).
TERUSAN : AKUNTABILItas kinerjaPenetapkan sistem pengukuran
kinerja diperlukan bagi implementasi perencanaan strategis.
Indikator kinerja akan meliputi indikator kinerja keluaran
(output), indikator kinerja hasil (outcome), dan indikator kinerja
dampak (impact).
Penetapan indikator kinerja didasarkan kepada :sasaran (output
outcome), tujuan (outcome impact) , data pendukung yang harus
diorganisasikan.
Indikator kinerja hendaknya bersifat : spesifik dan jelas ;
dapat diukur secara objektif ; relevan dengan sasaran dan tujuan;
tidak ambigu/bias.
TERUSAN : AKUNTABILItas kinerjaPengukuran Kinerja :Data/capaian
kinerja dibandingkan dg rencana kinerja, dianalisis, serta
diungkapkan faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah perbaikan
yang telah/akan dilakukan.
Hasil pengukuran tersebut dilaporkan kepada publik dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi perbaikan
kinerja yang berkesinambungan.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempresentasikan
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas capaian
kinerjanya.PENGANGGARANRencana kinerja tahunan memuat informasi
mengenai :Sasaran yang ingin dicapai pada periode tertentu.Kelompok
indikator kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan.Tingkat
kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada periode
tertentu.Indikator keberhasilan atas tingkat kinerja yang
diharapkan tersebut.Rencana perolehan sumber data indikator kinerja
yang diharapkan.
Rencana kinerja merupakan dasar bagi instansi pemerintah untuk
menyusun dan mengajukan anggaran yang berbasis kinerja.
Terusan : penganggaranSistem penganggaran berbasis kinerja
merupakan sistem penganggaran yang akan mengaitkan kinerja
unit-unit kerja pemerintah dengan alokasi anggaran yang akan
dilaksanakan, serta berpedoman kepada kerangka kerja yang meliputi
beberapa periode penganggaran sesuai dengan prinsip pembiayaan yang
berkesinambungan (sustainable financing).
Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis
untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat
pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja
produksi (menekankan kepada hubungan antara dana yang dianggarkan
dengan hasil yang diharapkan).
Anggaran Berbasis Kinerja (performance-based budget)
merepresentasikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran strategis dan
indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi
pemerintah.
Terusan : penganggaranManfaat yang dapat diperoleh dari
Penganggaran Berbasis Kinerja tersebut adalah :Fokus kepada hasil
(focuses on results). Pengendalian anggaran bergeser dari
pengendalian masukan ke arah pengendalian hasil (outcome) yang
dapat lebih mendorong kepada upaya utnuk menciptakan good
governance dengan menekan korupsi. Dalam hal ini anggaran tidak
hanya berfungsi sebagai tool for controlling inputs tetapi juga
berkembang lebih jauh sebagai alat akuntabilitas yang lebih
luas.Lebih Fleksibel. Pergeseran anggaran dimungkinkan untuk
mencapai keekonomisan dan efisiensi sepanjang berada dalam lingkup
sasaran strategis yang sama.
Terusan : penganggaranLebih dapat dievaluasi. Hal tersebut
dimungklinkan karena adanya keterkaitan antara sasaran strategis
yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan.Mempermudah
pengambilan keputusan. Hal tersebut dimungkinkan karena terdapat
informasi kinerja yang menjadi fokus pertimbangan para pengambil
keputusan.Perspektif jangka panjang. Hal tersebut dimungkinkan
karena adanya integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dengan
sistem penganggaran yang merujuk kepada implementasi siklus
manajemen strategis dengan titik tolak pada penetapan rencana
strategis.Terusan : penganggaranGuna mengimplementasikan sistem
penganggaran berbasis kinerja, diperlukan persyaratan sbb
:Kejelasan sasaran strategis.Ketersediaan dan pengembangan
indikator kinerjaAdanya keterkaitan antara sasaran strategis dengan
indikator kinerjaKejelasan akuntabilitas kinerja dan laporan
akuntabilitas kinerja yang menekankan kepada hasil (outcome).Perlu
perencanaan lebih awal guna mencapai konsensus.Adanya kepemimpinan
yang baik untuk mempromosikan perubahanKehati-hatian dalam
implementasi (serentak atau pilot project).
Terusan : penganggaranKonsekuensi dan dampak penerapan
penganggaran berbasis kinerja dalam konteks undang-undang keuangan
negara yang baru meliputi :Perubahan klasifikasi anggaran dan
integrasinya dengan sistem akuntansi pemerintahan.Aturan mengenai
fleksibilitas anggaran perlu diseimbangkan dengan
akuntabilitas.Restrukturisasi program-program pemerintah.
APBN/DDokumen anggaran negara memuat :Estimasi
pendapatanApropriasi belanjaApropriasi transferSurplus (defisit)
anggaranEstimasi penerimaan pembiayaanApropriasi pengeluaran
pembiayaanPembiayaan neto anggaranSILPA (SIKPA) anggaran
Terusan APBN/DPendapatan diklasifikasikan berdasarkan
ekonomi/jenis pendapatan :Contoh Klasifikasi Pendapatan pada APBN
:1. Pendapatan Perpajakan :Pendapatan PPhPendapatan PPN dan Pajak
Penjualan Barang MewahPendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
BangunanPendapatan CukaiPendapatan Bea MasukPendapatan Pajak
EksporPendapatan Pajak Lainnya2. Pendapatan Negara Bukan Pajak
:Pendapatan Sumber Daya AlamPendapatan Bagian Pemerintah Atas
LabaPendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya3. Pendapatan Hibah
:Pendapatan Hibah
Terusan APBN/DContoh Klasifikasi Pendapatan pada APBD Kota/Kab
:1. Pendapatan Asli Daerah :Pendapatan Pajak DaerahPendapatan
Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
DipisahkanLain-lain PAD Yang Sah2. Pendapatan Transfer :Transfer
Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (klasifikasi : Dana Bagi Hasil
Pajak ; Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ; Dana Alokasi Umum ; Dana
Alokasi Khusus)Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (klasifikasi :
Dana Otonomi Khusus ; Dana Penyesuaian)Transfer Pemerintah Provinsi
(klasifikasi : Pendapatan Bagi Hasil Pajak ; Pendapatan Bagi Hasil
lainnya)3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah :Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya)Terusan : apbn/dBelanja
diklasifikasikan menurut :Klasifikasi Ekonomi, yaitu pengelompokan
belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu
aktivitas.Klasifikasi Organisasi, yaitu pengelompokan biaya
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. (Contoh untuk Pemda
: belanja Sekretariat DPRD ; belanja Sekretariat Pemda ; belanja
Dinas ; belanja Lembaga Teknis) Klasifikasi Fungsi, yaitu
pengelompokan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah
pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Contoh
untuk Pemda : Pelayanan Umum ; Pertahanan ; Ketertiban dan Keamanan
; Ekonomi ; Perlindungan Lingkungan Hidup ; Perumahan Dan Pemukiman
; Kesehatan ; Pariwisata Dan Budaya ; Agama ; Pendidikan ;
Perlindungan Sosial).
Catatan :Aplikasi pada format APBN/APBD seuai Standar Akuntansi
Pemerintahan, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja
menggunakan klasifikasi ekonomi.
0)(o
