4.1. PEDUM OPTIMASI LAHAN 2012

KONSEP

PT.PSP.A.3-1.2012

PEDOMAN TEKNISPENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN

TA. 2012

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHANDIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIANJAKARTA, 2012

i

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan yang dananya bersumber dari dana APBN TA. 2012. Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama, dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi sehingga kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal . Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota secara lebih rinci sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara

ii

Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya) Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait di Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2012

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ir.Tunggul Imam Panudju, Msc NIP.195805261987031002

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................ i DAFTAR ISI ..................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ....................................... v I. PENDAHULUAN ..................................... 1

A. Latar Belakang ................................ 1 B. Tujuan ............................................. 2 C. Sasaran ............................................ 3 D. Pengertian ....................................... 4

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ................ 7 A. PERSIAPAN .................................... 7 B. PELAKSANAA ................................. 8 III. SPESIFIKASI TEKNIS ............................. 9

A. Norma .............................................. 9 B. Standar Teknis ................................ 9 C. Kriteria ............................................. 10

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN ................... 11

A. Cara Pelaksanaan ........................... 11 B Tahapan Pelaksanaan ..................... 11 C. Pelaksanaan/Konstruksi .................. 17 D. Jadwal Kegiatan .............................. 19 E. Pendanaan ...................................... 19

iv

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .................................. 21

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi ................................. 21 B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kab./Kota ............................... 22 C. Format Laporan ............................... 23 D. Alur Laporan .................................... 24

VI. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN 26 A. Indikator Keluaran (Outputs) ............. 26 B. Indikator Hasil (Outcomes) ............... 26

C. Indikator Manfaat (Benefits) ............. 27 D. Indikator Dampak (Impacts) ............. 27

VII. PENUTUP ................................................ 28

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1. Sasaran Lokasi Pengembangan Optimasi Lahan Tahun 2012 ................... 29 2. Lampiran 2. Contoh RUKK Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan ............. 36 3. Lampiran 3. Contoh Jadwal Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2012 ................... 37 4. Lampiran 4. Contoh Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.01) ....... 38 5. Lampiran 4 (lanjutan). Contoh Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.03) .......................... 39 6. Lampiran 5. Contoh Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.02) ....... 41 7. Lampiran 5 (lanjutan). Contoh Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.04) .......................... 42 8. Lampiran 6. Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Optimasi Lahan TA. 2012 . 43

Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang

sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh

bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang

sementara tidak diusahakan, apabila ditangani maka

lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang

optimal.

Optimasi lahan pertanian merupakan usaha

meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan

pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya

perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan,

sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih

produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan

untuk memenuhi kriteria lahan usahatani tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan dari

aspek teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta

peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan.


Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang

terwujudnya ketahanan pangan dan antisipasi

kerawanan pangan, terutama 3 (tiga) komoditi utama

yaitu padi, jagung dan kedelai.

Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan yang

sementara tidak diusahakan dan lahan yang indeks

pertanamannya (IP) masih rendah, maka pada TA.

2012 dilaksanakan kegiatan pengembangan optimasi

lahan, sebagai upaya perluasan areal tanam bagi

komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah:

a. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak

diusahakan menjadi lahan pertanian produktif

dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) untuk

memperluas areal tanam.

b. Meningkatkan produksi pertanian

c. Melestarikan sumber daya lahan pertanian

d. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha di pedesaan.

e. Mendukung program Ketahanan Pangan

Nasional.


C. Sasaran

Sasaran kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk :

1. Mendukung Subsektor Tanaman Pangan, yaitu

pada lahan kawasan tanaman pangan yang

sementara tidak diusahakan dan intensitas

pertanaman (IP) rendah (≤100), pada lahan

beririgasi, lahan kering, lahan tadah hujan dan lahan

rawa.

2. Mendukung Subsektor Hortikultura

Lahan kawasan komoditi hortikultura yang belum

optimal, diprioritaskan pada komoditi unggulan

nasional dan/atau lokal.

3. Mendukung Subsektor Perkebunan

Optimasi lahan perkebunan diarahkan pada lahan

kawasan perkebunan rakyat yang sementara tidak

diusahakan, kurang produktif dan atau IP rendah.

4. Kawasan Peternakan

Optimasi lahan peternakan diarahkan pada lahan

HMT dan padang pengembalaan yang sementara

tidak diusahakan.


5. Sasaran kegiatan optimasi lahan tahun 2012 adalah

seluas 207.800 ha, yang terdiri dari kawasan

tanaman pangan 188.600 ha, hortikultura 5.450 ha,

perkebunan 13.200 ha dan peternakan 550 ha yang

tersebar di 30 Propinsi pada 305 Kabupaten/Kota.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Pengertian

Dalam pelaksanaan optimasi lahan pertanian terdapat

pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :

1. Optimasi Lahan Pertanian adalah usaha

meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan

yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah

menjadi lahan usahatani yang lebih produktif,

melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta

sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang

peningkatan areal tanam dan atau indeks

pertanaman (IP). Pelaksanaan fisik meliputi

pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai

kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan,

perbaikan sarana dan prasarana serta

pemeliharaan.


2. Lahan Pertanian sementara tidak diusahakan adalah lahan pertanian yang tidak diusahakan

disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung

lahan dan kelengkapan / kondisi insfrastruktur

pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alang-

alang dan semak belukar.

3. Lahan pertanian dengan gap Indeks Pertanaman (IP) adalah lahan pertanian yang belum diusahakan

secara optimal dan berpotensi untuk ditingkatkan

indeks pertanamannya.

4. Sawah Beririgasi Teknis adalah sawah yang

memperoleh pengairan dimana saluran pemberi

terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan

dan pembagian air irgasi dapat sepenuhnya diatur

dan diukur dengan mudah. Jaringan irigasi seperti

ini biasanya terdiri dari saluran primer, sekunder

dan tersier. Saluran induk, sekunder dan

bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara

oleh pemerintah.

5. Sawah Beririgasi Setengah Teknis adalah sawah

berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya

menguasai bangunan penyadap untuk dapat

mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan

jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai

pemerintah.


6. Sawah Berpengairan Sederhana adalah sawah

yang memperoleh pengairan dimana cara

pembagian dan pembuangan airnya belum diatur,

walaupun pemerintah sudah ikut membangun

sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya

membuat bendungannya).

7. Sawah Beririgasi Desa adalah sawah yang

memperoleh pengairan dari jaringan irigasi desa

(JIDES) yaitu jaringan irigasi berskala kecil yang

terdiri dari bangunan penangkap air (bendung,

bangunan pengambilan), saluran dan bangunan

pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola

oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik

dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

8. Lahan Tadah Hujan/Lahan Kering adalah lahan

usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari

air curah hujan.

9. Lahan Rawa adalah lahan usaha tani yang sumber

air utamanya berasal dari air rawa.


II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pengembangan optimasi lahan

pertanian berupa :

A. Persiapan

1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan

2. Pembuatan petunjuk teknis

3. Koordinasi dengan instansi terkait

4. Sosialisasi kegiatan

5. Inventarisasi calon petani dan calon lokasi

(CPCL).

6. Penetapan lokasi dan petani pelaksana

7. Pembuatan rekening kelompok

8. Musyawarah kelompok tani (Rembug Desa)

9. Pembuatan desain sederhana

10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

Kelompok (RUKK)

11. Transfer dana


B. Pelaksanaan

1. Konstruksi

a. Pelaksanaan fisik ;

b. Penyediaan sarana produksi

c. Penanaman

d. Pemeliharaan

2. Monitoring

3. Evaluasi

4. Pelaporan


III. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi

lahan meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai

berikut :

A. Norma

Optimasi lahan diarahkan untuk perluasan areal tanam

dan peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan

yang sementara tidak diusahakan dan peningkatan

indeks pertanaman (IP) pada lahan kawasan pertanian

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan.

B. Standar Teknis

1. Luas hamparan ≥ 10 ha.

2. Tipologi lahan beririgasi, lahan kering atau rawa.

3. Subsektor tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan atau peternakan.

4. Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan

subsektor satker pelaksana.


C. Kriteria

Kriteria lokasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan

sebagai berikut :

1. Optimasi lahan dilaksanakan pada lahan kawasan

pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan) yang sementara tidak

diusahakan atau lahan pertanian yang belum

diusahakan secara optimal yang berpotensi untuk

ditingkatkan indeks pertanamannya.

2. Status lahan jelas dan tidak dalam sengketa.

3. Petani sasaran adalah petani pemilik penggarap

atau penggarap, yang bersedia secara

berkelompok mengikuti kegiatan dan melakukan

pemeliharaan selanjutnya.

4. Ada potensi sumber air baik sumber air permukaan,

air tanah maupun air hujan dalam jumlah yang

cukup.

5. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap

maksimum 2 ha/KK.


IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan penyiapan lahan dilakukan

sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/petani setempat. Dengan mekanisme ini

diharapkan dapat ditumbuhkan semangat

kebersamaan, rasa memiliki dalam

melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua

komponen kegiatan optimasi lahan direncanakan dan

dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani melalui

mekanisme musyawarah kelompok tani (Rembug

Desa).

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan

oleh dinas propinsi sebagai penjabaran dari

pedoman teknis yang dibuat oleh pusat sesuai

dengan kondisi daerah.

b. Pembuatan petunjuk teknis


Pembuatan petunjuk teknis dilakukan oleh

dinas Kab./Kota sebagai penjabaran dari

petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh

propinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di

kabupaten/kota termasuk dengan aparat desa

dan masyarakat luas, untuk memperoleh

dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan

kegiatan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat

mengetahui dengan jelas tentang rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

masyarakat bersedia berpartisipasi dalam

kegiatan tersebut.

e. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi

(CPCL)

Inventarisasi calon petani dan calon lokasi

(CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas lingkup

Pertanian Kabupaten/Kota (Tim Teknis)

berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk


memperoleh calon lokasi dan calon petani

pelaksana kegiatan optimasi lahan.

Inventarisasi calon lokasi meliputi faktor-faktor

pembatas/ kritis yang menyebabkan lahan

sementara tidak diusahakan dan IP rendah

antara lain : modal, tenaga kerja, prasarana,

lahan absentee dll. Diharapkan pada tahun

yang akan datang CPCL sudah dilakukan

pada tahun sebelumnya dan dimasukkan

dalam proposal.

f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana

Penetapan lokasi dan petani pelaksana

berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang

memenuhi standar teknis dan kriteria, yaitu

dipilih calon lokasi yang paling ringan faktor

pembatasnya. Selanjutnya ditetapkan dengan

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup

Pertanian Kabupaten/ Kota.

g. Pembuatan Rekening Kelompok

Rekening kelompok diperlukan untuk

menerima transfer dana dalam rangka

bantuan sosial ini dari dana Tugas

Pembantuan. Rekening kelompok yang


dimaksud merupakan rekening bersama

antara ketua kelompok dengan Kepala Dinas

kabupaten/kota, dalam bentuk rekening

tabungan pada Bank Pemerintah terdekat.

h. Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa)

Musyawarah kelompok tani (rembug desa)

dimaksudkan untuk menyusun perencanaan

secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat,

sehingga diharapkan mereka akan merasa

memiliki dan bersedia memelihara

kelanjutannya.

Dalam musyawarah kelompok tani (Rembug

Desa), petugas bertindak sebagai fasilitator.

Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi

bahan dalam penyusunan Rencana Usulan

Kegiatan Kelompok (RUKK).

i. Desain Sederhana (DS)

Desain sederhana digunakan sebagai acuan

dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan

dan dibuat dengan memperhatikan kondisi

lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan

dana, kesediaan bahan-bahan setempat


berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani.

Desain sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup

Pertanian Kabupaten/Kota.

Hasil desain sederhana terdiri dari :

1). Sket lokasi yang menggambarkan

keberadaan calon lokasi optimasi lahan

dan digambar pada peta administratif

desa.

2). Desain sederhana dapat dibuat dalam

bentuk gambar tanpa skala (sket), terdiri

dari :

a). Gambar desain yang memuat ;

- Batas lokasi optimasi lahan dan

batas kepemilikan lahan masing-

masing petani peserta.

- Lokasi bidang olah, calon

pembangunan infrastruktur

pertanian (jalan usahatani,

perbaikan saluran, dll).

b). Desain sederhana yang lebih detail

berikut ukuran / dimensi di gambar

jelas tersendiri.


c). Lay out (tata letak) lubang

pertanaman (tanaman perkebunan

dan hortikultura tahunan sesuai

rencana komoditi yang

dikembangkan).

3). Jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan

rencana anggaran biaya (RAB).

4). Daftar definitif petani dan luas pemilikan

lahan.

j. Penyusunan RUKK

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

Kelompok (RUKK), berdasarkan hasil

musyawarah kelompok tani dan hasil desain

sederhana, dilaksanakan secara bersama-

sama antara petani dan petugas untuk

menentukan kegiatan definitif yang akan

dilaksanakan.

Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat

penggunaan dana dari APBD atau swadaya

petani supaya dicantumkan. Contoh RUKK

seperti pada lampiran 2.


k. Transfer dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada

pedoman pengelolaan dana bantuan sosial

yang dikeluarkan oleh Ditjen. PLA.

2. Pelaksanaan/Konstruksi

a. Pelaksanaan Fisik

1) Pembersihan lahan, dilakukan dengan cara

menebang dan mengumpulkan potongan

pohon dan semak belukar tanpa

pembakaran.

2) Pengolahan lahan sampai kondisi siap

tanam, dapat berupa pekerjaan

pencangkulan atau pembajakan, perataan

bidang olah, pembuatan petak-petak,

pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan

lubang tanam dan kegiatan lainnya

tergantung komoditas yang akan ditanam.

3) Perbaikan kesuburan, dilakukan pada

lahan-lahan yang tidak atau kurang subur

dengan cara perbaikan fisik dan kimia


tanah melalui pemberian pupuk

organik(kompos, zeolit, kotoran hewan dan

lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea,

KCl, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai

dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai

dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi

lahan setempat.

4) Perbaikan sarana dan prasarana, dengan

melakukan upaya perbaikan/ optimasi

sarana dan prasarana yang diperlukan

(saluran irigasi dll).

b. Penyediaan Sarana Produksi

Penyediaan sarana produksi berupa benih/

bibit tanaman, pupuk (organik / anorganik),

pestisida (insktisida dan herbisida) dan

peralatan pertanian ringan (cangkul, hand

sprayer, sabit, chopper, dan peralatan lainnya

yang diperlukan di lapangan).

c. Penanaman

Penanaman dilakukan sesuai dengan

teknologi produksi spesifik lokasi, yang efisien

dan ramah lingkungan. Sesuai jadwal


kegiatan, maka penanaman dilaksanakan

mulai Musim Tanam April s/d September

2012.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini

sepenuhnya menjadi tanggung jawab

masyarakat secara swadaya, terutama petani

yang mendapatkan manfaat langsung dari

kegiatan optimasi lahan.

C. Jadwal Kegiatan

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota supaya

mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai

tahapan kegiatan optimasi lahan, yang dituangkan

dalam ”Jadwal Palang” pada Lampiran 3.

D. Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dibiayai

dari dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2012

sebesar Rp. 2.250.000,-/Ha, Transfer dana dilakukan

untuk perkelipatan 10 Ha, dengan perincian sebagai

berikut :


Belanja Sosial Pembelanjaan dalam bentuk Uang

(573111) Rp. 22.400.000,-

Belanja Perjalanan Lainnya Rp. 100.000,-

Dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan

optimasi lahan agar mengacu pada Pedoman

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain;

koordinasi, sosialisasi, inventarisasi CPCL, desain

sederhana, musyawarah kelompok tani (rembug

desa), pembinaan, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan menggunakan dana Administrasi Kegiatan,

bila tidak mencukupi diharapkan dapat disediakan dari

dana APBD.

Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat

petani secara swadaya.


V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan optimasi lahan dilakukan kegiatan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh

Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan

tanggung jawabnya.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi

Kegiatan di Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas

Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Peternakan), sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai

penjabaran dari pedoman teknis pusat yang

disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.

2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan

evaluasi.

3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan

disampaikan ke Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan.


B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/ Kota

Kegiatan fisik optimasi lahan dilaksanakan oleh Dinas

Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal

dengan instansi terkait.

2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran

dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh

Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita

setempat.

3. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan

optimasi lahan melalui mekanisme bantuan sosial

(transfer uang)

4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para

petugas lapangan dan petani peserta pelaksana

kegiatan.

5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum,

sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan

disampaikan ke Propinsi dan tembusan ke Pusat

secara berkala.


C. Format Laporan

Jenis laporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota wajib

membuat laporan bulanan. Dinas lingkup

pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari

dinas lingkup pertanian Kab./Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas

lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai format

laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana pada

lampiran 4. Sedangkan format laporan yang

dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi

sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04

sebagaimana pada lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan

komunikatif dilengkapi dengan foto-foto

dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai

pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir

sebagaimana pada lampiran 6.


D. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya

pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini

berisi antara lain data dan informasi tentang

perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan,

pendayagunaan tenaga kerja, penyerapan tenaga

kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan

lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup

Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke

Propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan

tembusan ke Pusat.

2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup

Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya

direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian

Propinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550. Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552


3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian

Kabupaten / Kota dan dikirim ke Dinas lingkup

Pertanian Propinsi untuk diolah lebih lanjut,

dengan tembusan ke Pusat.

4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian

Propinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas

lingkup Pertanian Kabupaten / Kota kemudian

dikirim ke pusat.

5. Waktu pengiriman

a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.


VI. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan

optimasi lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai

berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

1. Meningkatnya pemanfaatan lahan terlantar dan IP

rendah seluas 207.800 ha, terdiri dari kawasan

tanaman pangan 188.600 ha, hortikultura 5.450

ha, perkebunan 13.200 ha dan peternakan 550

ha.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) pada

kawasan tanaman pangan sebesar 150 %

sedangkan pada kawasan hortikultura,

perkebunan dan peternakan masing-masing

sebesar 100 %.

2. Meningkatnya areal tanam pada kawasan

tanaman pangan seluas 188.600 ha, kawasan

hortikultura seluas 5.450 ha, kawasan perkebunan

seluas 13.200 ha dan kawasan peternakan seluas

550 ha.


C. Indikator Manfaat (Benefits)

1. Membaiknya sarana dan prasarana pada

kawasan tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan.

2. Terserapnya tenaga kerja petani (HOK) sebanyak

1.763.440 HOK.

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan

masyarakat petani.

3. Terciptanya mekanisme kerja kelompok tani yang

efektif dan efisien

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih

baik.

2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan

ekonomi di 305 kabupaten/kota.

3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan

Nasional


VII. PENUTUP

Kegiatan optimasi lahan dilaksanakan pada lahan pertanian

yang sementara tidak diusahakan dan lahan indeks

pertanaman (IP) rendah yang semula merupakan lahan

bermasalah untuk usahatani.

Oleh karena itu hasil yang telah diperoleh dari kegiatan

optimasi lahan perlu dipelihara oleh petani agar

memberikan manfaat sebesar-besarnya secara

berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan bimbingan dan

pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup

Pertanian Kabupaten/Kota dan petugas lapangan.


Lampiran 1

Lokasi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

TA. 2012

TP HORTI BUN TOTALANGGARAN

Ha Ha Ha Ha188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

1 ACEH 4,000 200 1,200 5,400 12,150,000,0001 Kab. Aceh Besar 400 100 500 1,125,000,0002 Kab. Aceh Selatan 200 200 450,000,0003 Kab. Aceh Timur 300 300 675,000,0004 Kab. Aceh Jaya 100 100 225,000,0005 Kab. Aceh Singkil 200 200 450,000,0006 Kab. Bireun 300 400 700 1,575,000,0007 Kab. Pidie 300 100 400 900,000,0008 Kab. Pidie Jaya 200 200 450,000,0009 Kab Aceh Utara 300 100 400 900,000,000

10 Kab. Nagan Raya 300 100 400 900,000,00011 Kab. Aceh Tenggara 200 200 450,000,00012 Kab. Aceh Tamiang 1000 400 1,400 3,150,000,00013 Kab Aceh Tengah 300 300 675,000,00014 Kab. Bener Meriah 100 100 225,000,000

2 SUMATERA UTARA 4,900 200 600 5,700 12,825,000,00015 Serdang Bedagai 300 100 400 900,000,00016 Kab. Tapanuli Selatan 200 50 250 562,500,00017 Kab. Tapanuli Utara 300 300 675,000,00018 Kab.Batubara 300 300 675,000,00019 Kab. Toba Samosir 300 50 100 450 1,012,500,00020 Kab. Deli Serdang 300 50 350 787,500,00021 Kab. Labuhan Batu 300 300 675,000,00022 Kab. Labuhan Batu Utara 300 100 400 900,000,00023 Kab. Padang Lawas Utara 300 300 675,000,00024 Kab. Tapanuli Tengah 300 100 400 900,000,00025 Kota Padang Sidempuan 0 50 100 150 337,500,00026 Kab.Asahan 400 400 900,000,00027 Kab Dairi 200 200 450,000,00028 Kab. Simalungun 300 100 400 900,000,00029 Kab Langkat 300 300 675,000,00030 Kab Mandailing Natal 300 300 675,000,00031 Kab Padang Lawas 200 200 450,000,00032 Kab. Pak - Pak Barat 200 200 450,000,00033 Kab. Nias Selatan 100 100 225,000,000

3 SUMATERA BARAT 3,000 400 400 3,800 8,550,000,00034 Tanah Datar 200 200 450,000,00035 Agam 300 100 400 900,000,00036 Kab. Pasaman 300 100 400 900,000,00037 Kab Solok 300 100 400 900,000,000

T O T AL

NO. PROPINSI / KABUPATENJML

NAK



Ha Ha Ha Ha188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

38 Kab. Dharmas Raya 300 300 675,000,00039 Kab.Solok Selatan 300 300 675,000,00040 Kab.Pasaman Barat 300 100 400 900,000,00042 Lima Puluh Kota 300 300 675,000,00043 Padang Pariaman 300 100 400 900,000,00044 Sawah Lunto Sijunjung 300 100 400 900,000,00045 Pesisir Selatan 300 300 675,000,000

4 RIAU 2,400 450 200 3,050 6,862,500,00046 Kab Bengkalis 300 300 675,000,00047 Kab. Indragiri Hulu 300 300 675,000,00048 Kab. Indragiri Hilir 300 100 400 900,000,00049 Kab Kampar 300 100 200 600 1,350,000,00050 Kab. Kuwantan Sengingi 300 300 675,000,00051 Kab. Pelelawan 300 300 675,000,00052 Kab Rokan Hilir 300 300 675,000,00053 Kab Rokan Hulu 300 250 550 1,237,500,000

5 JAMBI 2,600 200 400 3,200 7,200,000,00054 Kab. Kerinci 400 100 200 700 1,575,000,00055 Kab Muaro Jambi 400 100 500 1,125,000,00056 Kab. Tanjung Jabung Timur 400 400 900,000,00057 Kab. Merangin 400 100 100 600 1,350,000,00058 Kab. Batang Hari 300 300 675,000,00059 Sarolangun 300 300 675,000,00060 Tanjung Jabung Barat 400 400 900,000,000

6 SUMATERA SELATAN 3,800 200 200 4,200 9,450,000,00061 Kab. Muara Enim 400 100 500 1,125,000,00062 Kab. OKU Timur 200 200 450,000,00063 Kab. Banyu Asin 400 400 900,000,00064 Kab. Musi Rawas 200 200 450,000,00065 Lahat 400 100 500 1,125,000,00066 Musi Banyuasin 400 100 500 1,125,000,00067 Ogan Komering Ilir 1000 100 1,100 2,475,000,00068 Ogan Komering Ulu 400 400 900,000,00069 Ogan Ilir 400 - 400 900,000,000

7 BENGKULU 7,400 150 100 7,650 17,212,500,00070 Kab. Rejang Lebong 400 50 450 1,012,500,00071 Kab. Bengkulu Selatan 1000 50 1,050 2,362,500,00072 Kab. Bengkulu Utara 400 400 900,000,00073 Kab. Seluma 400 100 500 1,125,000,00074 Kab. Muko Muko 2000 2,000 4,500,000,00075 Kab. Lebong 400 50 450 1,012,500,00076 Kaur 400 400 900,000,00077 Kepahiang 2000 2,000 4,500,000,00078 Bengkulu Tengah 400 400 900,000,000

T O T AL


NAK


TP HORTI BUN TOTAL

ANGGARANHa Ha Ha Ha

188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

8 LAMPUNG 4,900 200 400 5,500 12,375,000,00079 Pesawaran 400 50 450 1,012,500,00080 Kab. Lampung Selatan 400 400 900,000,00081 Kab. Lampung Utara 400 100 500 1,125,000,00082 Kab. Lampung Timur 500 100 600 1,350,000,00083 Kab. Lampung Tengah 400 50 100 550 1,237,500,00084 Kab. Tanggamus 400 50 450 1,012,500,00085 Kab. Tulang Bawang 400 50 450 1,012,500,00086 Kab. Way Kanan 400 400 900,000,00087 Kab. Lampung Barat 400 100 500 1,125,000,00088 Tulang Bawang Barat 200 200 450,000,00089 Pringsewu 400 400 900,000,00090 Mesuji 600 600 1,350,000,000

9 BANTEN 1600 - 100 1,700 3,825,000,00091 Kab. Pandeglang 400 400 900,000,00092 Lebak 400 100 500 1,125,000,00093 Serang 400 400 900,000,00094 Tangerang 400 400 900,000,000

10 JAWA BARAT 14,700 550 400 15,650 35,212,500,000 95 Garut 1000 100 100 1,200 2,700,000,00096 Kota Tasikmalaya 500 100 600 1,350,000,00097 Tasikmalaya 700 50 100 850 1,912,500,00098 Ciamis 700 700 1,575,000,00099 Karawang 5000 5,000 11,250,000,000

100 Bandung 500 100 600 1,350,000,000101 Bandung Barat 400 50 450 1,012,500,000102 Sukabumi 500 100 600 1,350,000,000103 Subang 1000 1,000 2,250,000,000104 Bogor 300 50 350 787,500,000105 Majalengka 500 500 1,125,000,000106 Sumedang 500 500 1,125,000,000107 Cirebon 500 100 600 1,350,000,000108 Cianjur 700 700 1,575,000,000109 Bekasi 400 400 900,000,000110 Indramayu 500 100 600 1,350,000,000111 Purwakarta 400 400 900,000,000112 Kuningan 400 400 900,000,000113 Kota Banjar 200 200 450,000,000

T O T AL


NAK



Ha Ha Ha Ha188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

11 JAWA TENGAH 21,800 450 2,600 500 25,350 57,037,500,000114 Semarang 500 100 600 1,350,000,000115 Pekalongan 600 100 700 1,575,000,000116 Kudus 500 100 600 1,350,000,000117 Pemalang 1000 100 1,100 2,475,000,000118 Tegal 700 50 100 850 1,912,500,000119 Demak 1000 1,000 2,250,000,000120 Blora 1000 1,000 2,250,000,000121 Rembang 800 200 1,000 2,250,000,000122 Sragen 1000 1,000 2,250,000,000123 Sukoharjo 1000 1,000 2,250,000,000124 Magelang 700 50 100 850 1,912,500,000125 Temanggung 1000 50 100 1,150 2,587,500,000126 Purbalingga 1000 100 1,100 2,475,000,000127 Wonosobo 1000 100 100 1,200 2,700,000,000128 Banjarnegara 1000 100 1,100 2,475,000,000129 Brebes 500 50 100 650 1,462,500,000130 Boyolali 500 100 600 1,350,000,000131 Grobogan 500 100 600 1,350,000,000132 Jepara 500 200 700 1,575,000,000133 Karanganyar 500 100 600 1,350,000,000134 Kebumen 500 100 600 1,350,000,000135 Pati 500 100 600 1,350,000,000136 Purworejo 1000 100 1,100 2,475,000,000137 Klaten 500 500 1,125,000,000138 Cilacap 500 100 600 1,350,000,000139 Wonogiri 500 100 600 1,350,000,000140 Banyumas 500 100 600 1,350,000,000141 Batang 500 100 500 1,100 2,475,000,000142 Kota Semarang 0 50 50 112,500,000143 Kendal 2000 200

12 DIY 2,000 200 - 2,200 4,950,000,000144 Sleman 600 50 650 1,462,500,000145 Bantul 400 50 450 1,012,500,000146 Gunung Kidul 400 50 450 1,012,500,000147 Kulon Progo 600 50 650 1,462,500,000

13 JAWA TIMUR 24,200 500 1,200 25,900 58,275,000,000148 Kab. Banyuwangi 700 700 1,575,000,000149 Kab. Jombang 700 100 800 1,800,000,000150 Kab. Malang 700 100 800 1,800,000,000151 Kab. Ngawi 700 400 1,100 2,475,000,000152 Kab. Pacitan 700 50 750 1,687,500,000153 Kab. Ponorogo 2500 2,500 5,625,000,000154 Kab. Sampang 2000 2,000 4,500,000,000155 Kab. Tulungagung 700 300 1,000 2,250,000,000156 Kab.Madiun 700 200 900 2,025,000,000157 Kab.Magetan 700 700 1,575,000,000158 Kab.Mojokerto 700 700 1,575,000,000159 Kab.Pamekasan 700 100 800 1,800,000,000160 Kab.Pasuruan 700 100 800 1,800,000,000161 Kab. Probolinggo 700 100 100 900 2,025,000,000162 Bangkalan 700 700 1,575,000,000163 Bondowoso 700 700 1,575,000,000164 Gresik 700 700 1,575,000,000165 Jember 700 700 1,575,000,000166 Kediri 700 700 1,575,000,000167 Nganjuk 700 700 1,575,000,000168 Situbondo 700 700 1,575,000,000169 Sumenep 600 600 1,350,000,000170 Trenggalek 2300 2,300 5,175,000,000171 Tuban 900 50 950 2,137,500,000172 Blitar 700 100 800 1,800,000,000173 Bojonegoro 700 700 1,575,000,000174 Lamongan 600 600 1,350,000,000175 Lumajang 600 600 1,350,000,000

T O T AL


NAK


TP HORTI BUN TOTAL

ANGGARANHa Ha Ha Ha

188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

14 KALIMANTAN BARAT 9,100 - - 9,100 20,475,000,000176 Kab Bengkayang 1000 1,000 2,250,000,000177 Kab Landak 800 800 1,800,000,000178 Kab Kapuas Hulu 800 800 1,800,000,000179 Kab Ketapang 800 - 800 1,800,000,000180 Kab Sangau 800 - 800 1,800,000,000181 Kab Melawi 1000 1,000 2,250,000,000182 Kab Sekadau 800 800 1,800,000,000183 Kab Kubu Raya 1000 1,000 2,250,000,000184 Kab Kayong Utara 800 800 1,800,000,000185 Kab. Sintang 1000 1,000 2,250,000,000186 Kota Pontianak 300 300

15 KALIMANTAN TIMUR 4,000 - - 4,000 9,000,000,000187 Kab Kutai Kertanegara 1000 - 1,000 2,250,000,000188 Kab Kutai Timur 1000 - 1,000 2,250,000,000189 Kab Kutai Barat 800 - 800 1,800,000,000190 Kab Bulungan 1000 1,000 2,250,000,000191 Kota Balikpapan 200 200 450,000,000

16 KALIMANTAN TENGAH 7,000 - - 7,000 15,750,000,000192 Kab Barito Selatan 1000 1,000 2,250,000,000193 Kab Kapuas 1000 1,000 2,250,000,000194 Kab Kotawaringin Barat 1000 1,000 2,250,000,000195 Kab Kota Waringin Timur 1000 1,000 2,250,000,000196 Kab Katingan 1000 - 1,000 2,250,000,000197 Kab Pulang Pisau 1000 1,000 2,250,000,000198 Kab Gunungmas 1000 1,000 2,250,000,000

17 KALIMANTAN SELATAN 11,000 - 100 11,100 24,975,000,000199 Banjar 2000 2,000 4,500,000,000200 Barito Kuala 1000 1,000 2,250,000,000201 Hulu Sungai Selatan 1000 - 100 1,100 2,475,000,000202 Hulu Sungai Tengah 1000 - 1,000 2,250,000,000203 Hulu Suangai Utara 1000 1,000 2,250,000,000204 Kota Baru 500 - 500 1,125,000,000205 Tabalong 1000 1,000 2,250,000,000206 Tanah Laut 1000 1,000 2,250,000,000207 Tapin 1000 1,000 2,250,000,000208 Balangan 1000 1,000 2,250,000,000209 Tanah Bumbu 500 500 1,125,000,000

18 NTB 4,800 150 450 5,400 12,150,000,000210 Lombok Barat 1000 100 1,100 2,475,000,000211 Lombok Tengah 400 400 900,000,000212 Sumbawa 500 500 1,125,000,000213 Bima 500 50 50 600 1,350,000,000214 Dompu 500 500 1,125,000,000215 Lombok Timur 900 100 300 1,300 2,925,000,000216 Lombok Utara 500 500 1,125,000,000217 Sumbawa Barat 500 500 1,125,000,000

T O T AL


NAK


TP HORTI BUN TOTAL

ANGGARANHa Ha Ha Ha

188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

19 MALUKU 1,600 - - 1,600 3,600,000,000218 Kepulauan Buru 1000 1,000 2,250,000,000219 Seram Bagian Barat 200 - 200 450,000,000220 Seram Bagian Timur 400 - 400 900,000,000

20 MALUKU UTARA 2,400 - 200 - 2,600 5,850,000,000221 Kab. Halmahera Timur 1000 1,000 2,250,000,000222 Halmahera Utara 1000 1,000 2,250,000,000223 Halmahera Selatan 400 100 500 1,125,000,000224 Halmahera Tengah 100

21 NTT 8,000 100 600 8,700 19,575,000,000225 Kab. Belu 1000 1,000 2,250,000,000226 Kab. Alor 0 300 300 675,000,000227 Kab. Sumba Barat 400 400 900,000,000228 Kab. Manggarai 600 600 1,350,000,000229 Kab. Timor Tengah Selatan 400 100 500 1,125,000,000230 Kab. Rote Ndao 400 400 900,000,000231 Kab. Sikka 400 400 900,000,000232 Timor Tengah Utara 1000 1,000 2,250,000,000233 Sumba Barat Daya 1000 100 1,100 2,475,000,000234 Manggarai Barat 1000 1,000 2,250,000,000235 Ende 400 400 900,000,000236 Sumba Tengah 400 400 900,000,000237 Manggarai Timur 0 100 100 225,000,000238 Kupang 1000 1,000 2,250,000,000239 Sumba Timur 100

22 SULAWESI SELATAN 19,000 500 300 - 19,800 44,550,000,000240 Kab. Bantaeng 400 400 900,000,000241 Kab. Bulukumba 500 500 1,125,000,000242 Kab. Gowa 1000 1,000 2,250,000,000243 Kab. Luwu 1000 1,000 2,250,000,000244 Kab. Luwu Utara 500 500 1,125,000,000245 Kab. Maros 1000 1,000 2,250,000,000246 Kab. Pangkep 400 100 500 1,125,000,000247 Kab. Pinrang 1000 1,000 2,250,000,000248 Kab. Tana Toraja 400 100 100 600 1,350,000,000249 Kab. Luwu Timur 500 500 1,125,000,000250 Kab. Toraja Utara 400 100 100 600 1,350,000,000251 Kab Barru 3000 100 100 3,200 7,200,000,000252 Kab Enrekang 400 100 500 1,125,000,000253 Kab Sidenreng Ramppang 1000 1,000 2,250,000,000254 Kab. Wajo 2000 2,000 4,500,000,000255 Kab. Bone 2000 2,000 4,500,000,000256 Kab Takalar 1000 1,000 2,250,000,000257 Kab. Jeneponto 1000 1,000 2,250,000,000258 Soppeng 1000 1,000 2,250,000,000259 Sinjai 500 500 1,125,000,000

T O T AL


NAK



Ha Ha Ha Ha188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000

23 SULAWESI BARAT 3,000 100 500 3,600 8,100,000,000260 Kab. Mamuju 1000 200 1,200 2,700,000,000261 Kab. Majene 0 100 100 225,000,000262 Kab. Mamasa 1000 1,000 2,250,000,000263 Kab. Mamuju Utara 0 100 100 225,000,000264 Kab. Polewali Mandar 1000 200 1,200 2,700,000,000

24 SULAWESI TENGAH 5,700 200 500 6,400 14,400,000,000265 Kab Parigimontong 1000 100 400 1,500 3,375,000,000266 Kab. Banggai 100 100 225,000,000267 Kab. Buol 400 400 900,000,000268 Kab. Donggala 1000 1,000 2,250,000,000269 Kab. Morowali 500 500 1,125,000,000270 Kab. Sigi 600 100 700 1,575,000,000271 Kep. Banggai 700 700 1,575,000,000272 Kab. Toli Toli 600 100 700 1,575,000,000273 Kab Poso 800 800 1,800,000,000

25 SULAWESI TENGGARA 3,200 - 1,100 - 4,300 9,675,000,000274 Kab. Konawe 500 100 600 1,350,000,000275 Kab. Kolaka 400 500 900 2,025,000,000276 Kab. Muna 100 100 200 450,000,000277 Kab. Konawe Selatan 500 100 600 1,350,000,000278 Kab. Konawe Utara 200 200 450,000,000279 Kab. Bombana 300 100 400 900,000,000280 Kota Kendari 500 500 1,125,000,000281 Kab. Buton Utara 700 100 800 1,800,000,000282 Kab. Kolaka Utara 100 100 225,000,000

26 SULAWESI UTARA 1,700 200 300 2,200 4,950,000,000283 Kab. Bolaang Mangondow 400 50 450 1,012,500,000284 Kab. Minahasa 200 50 250 562,500,000285 Kab. Minahasa Selatan 400 100 100 600 1,350,000,000286 Minahasa Utara 300 100 400 900,000,000287 Kota Tomohon 0 100 100 225,000,000288 Kab Sangihe 400 400 900,000,000

27 BALI 2,000 300 1,150 50 3,500 7,875,000,000289 Jembrana 100 100 225,000,000290 Karangasem 300 100 400 900,000,000291 Klungkung 100 50 150 337,500,000292 Badung 300 300 675,000,000293 Gianyar 300 300 675,000,000294 Bangli 100 50 150 337,500,000295 Buleleng 400 100 500 1,125,000,000296 Tabanan 400 200 950 50 1,600 3,600,000,000

28 PAPUA 4,400 - - 4,400 9,225,000,000297 Waropen 700 700 1,575,000,000298 Merauke 700 700 1,575,000,000299 Kota Jayapura 700 700 1,575,000,000300 Nabire 700 700 1,575,000,000301 Biak Numfor 300 300 675,000,000302 Jayawijaya 300 300 675,000,000303 Mappi 400 400 900,000,000304 Yalimo 300 300 675,000,000305 Jayapura 300 300 675,000,000

T O T AL


NAK


Lampiran 2. Contoh

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan

TA. 2012 Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa : Nama Kelompok Tani :

................................, ........................ 2011 Mengetahui Kepala Dinas Kab/Kota, Tim Teknis Kab/Kota, Ketua Kelompok Tani .................................. .................................. ..................................


Lampiran 3.

JADWAL KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

No. Nama Kegiatan

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVA. Persiapan

1 Pembuatan Juklak oleh Propinsi2 Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota3 Koordinasi dengan Instansi terkait4 Sosialisasi5 Inventarisasi CPCL6 Penetapan Lokasi 7 Pembuatan rekening kelompok8 Musyawarah Kelompok Tani9 Pembuatan Desain Sederhana10 Penyusunan RUKK11 Transfer dana

B. Pelaksanaan1 Konstruksi

a. Pelaksanaan fisikb. Penyediaan saprodic. Penanamand. Pemeliharaan

2 Monitoring3 Evaluasi

- Kabupaten/Kota- Propinsi- Pusat

4 Pelaporan

Keterangan : Secara swadaya

BulanJanuari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke


Lampiran_4Form PSP. 01

Dinas : ……………………………..Kabupaten : ……………………………..Provinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..No. SP DIPA : ……………………………..

Anggaran Fisik Nama Desa/(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%) Kelompok Kecamatan

1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan1. Cetak Sawah2. JUT3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

2 Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

3 Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

4 Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

5 Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

T.A. 2011

Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPANo. Aspek/Kegiatan

Lokasi Kegiatan

JUMLAH

Koordinat Keterangan

Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

Anggaran Fisik

………………………., …………………………...…… 2011


Lampiran 4 (lanjutan) Form PSP.03

Dinas : ………………………………Kabupaten : ………………………………Provinsi : ………………………………Subsektor : ………………………………NO SP DIPA : ………………………………

1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan1. Cetak Sawah2. JUT3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

2 Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

3 Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

4 Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

5 Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran

2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8.

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

3. Manfaat harus terukur, contoh :

a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha,

sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton

b. Rehab JUT/JAPROD

Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton

sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;

c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha

Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat

kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton4. *) Coret yang tidak perlu

………...………………. ………………….…. 2011 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO KEGIATAN Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT

TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)


Lampiran 4. (lanjutan)Form PSP.03

Dinas : ………………………………..Kabupaten : ………………………………..Provinsi : ………………………………..Subsektor : ………………………………..Tahun : ………………………………..

A. Aspek Pengelolaan Air 1. JITUT2. JIDES 3. TAM 4. dst ……

B. Aspek Pengelolaan Lahan1. JUT2. Optimasi Lahan3. Reklamasi Lahan4. Pengembangan SRI5. dst ……..

C. Aspek Perluasan Areal 1 Cetak Sawah 2 Perluasan Areal Hortikultura3 Perluasan Areal Perkebunan4 dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran

2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

3. Manfaat harus terukur, contoh :

a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton

b. Rehab JUT/JAPROD

Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;

c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha

Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton

4. *) coret yang tidak perlu

……………………….., …….……………. 2011

Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

LAPORAN MANFAAT

No. Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik ManfaatKegiatan

KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIANTA. 2011


SKOR PEMBOBOTAN FISIK

KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

KEGIATAN BOBOT (%)

A. PERSIAPAN 20

1 SK Tim Teknis 2 2 CPCL 3 3 Desain 4 4 RUKK 4 5 Perjanjian kerjasama dan pembukaan

rekening 4

6 Transfer Dana 3

B. PELAKSANAAN / KONSTRUKSI 80 1 2 3

Pelaksanaan fisik Penyediaan sarana produksi Penanaman

40 20 20


Lampiran 5. Form PSP.02

Dinas : ……………………………..Propinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..

Anggaran Fisik(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%)

1 Dinas…………………………....*) A. Perluasan dan Pengelolaan LahanKab/Kota ………………………… 1. Cetak SawahNo. SP DIPA : ………..………… 2. JUT

3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

B. Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

C. Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

D. Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

E. Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

2 Dinas…………………………..*)Kab/Kota ……………………….No. SP DIPA : ……...…………

1. Cetak Sawah2. JUT3. Optimasi Lahan4. JITUT5. Tractor Roda 26. dst ……..

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : [email protected]*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP. ………………………., ……………………...………………. 2011

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

JUMLAH

Anggaran KeteranganFisikAspek/Kegiatan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2011

No. Dinas Kabupaten/Kota*)Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPA


Lampiran 5 (lanjutan) Form PSP.04

Dinas : …………………………………….Provinsi : …………………………………….Subsektor : …………………………………….

DINAS KAB/KOTA ASPEK/KEGIATAN

1 Dinas………….**) A. Perluasan dan Pengelolaan LahanKab/Kota ……. 1. Cetak SawahNo SP DIPA : ……. 2. JUT

3. Japrod4. Optimasi Lahan5. dst …..

B. Pengelolaan Air Irigasi1. JITUT2. JIDES3. Tata Air Mikro (TAM)4. dst ……..

C. Alat dan Mesin Pertanian1. Tractor Roda 22. Tractor Roda 43. dst ……….

D. Pupuk dan Pestisida1. Penguatan KP32. Skrening Pestisida3. dst ……….

E. Pembiayaan1. PUAP2. dst …..

2 Dinas………….**)Kab/Kota …….No SP DIPA : …..

Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]. Manfaat harus terukur, contoh :

a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton

4. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

………………. ………………….…………. 2011 Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT

TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)


Lampiran 6.

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi 2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 . Tahapan Kegiatan 4.2 . Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Permasalahan Yang Dihadapi 5.2 Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA

Input, Output, Outcome

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP LAMPIRAN

Documents

4.1. PEDUM OPTIMASI LAHAN 2012