763 - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/...- 763 - bb. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub bidang sub sub bidang

- 763 -

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSIPEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA1. Mineral, Batu Bara,

Panas Bumi, dan AirTanah

1. Penetapan kebijakanpengelolaan mineral,batubara, panas bumidan air tanah nasional.

2. Pembuatan peraturanperundang-undangan dibidang mineral,batubara, panas bumi,dan air tanah.

3. Pembuatan danpenetapan standarnasional, pedoman, dankriteria di bidangpengelolaanpertambangan mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertakompetensi kerjapertambangan.

1.

2. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah provinsi di bidangmineral, batubara, panasbumi, dan air tanah.

3.

1.

2. Pembuatan peraturanperundang-undangandaerah kabupaten/kotadi bidang mineral,batubara, panas bumi,dan air tanah.

3.

- 764 -



KABUPATEN/KOTA4. Penetapan kriteria

kawasan pertambangandan wilayah kerja usahapertambangan mineraldan batubara sertapanas bumi setelahmendapat pertimbangandan/atau rekomendasiprovinsi dankabupaten/kota.

5. Penetapan cekungan airtanah setelah mendapatpertimbangan provinsidan kabupaten/kota.

6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata airpada cekungan air tanahlintas provinsi.

4. Penyusunan data daninformasi usahapertambangan mineraldan batubara sertapanas bumi lintaskabupaten/kota.

5. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah lintaskabupaten/kota.

6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanahlintas kabupaten/kota.

4. Penyusunan data daninformasi wilayah kerjausaha pertambanganmineral dan batubaraserta panas bumi skalakabupaten/kota.

5. Penyusunan data daninformasi cekungan airtanah skalakabupaten/kota.

6. Pemberian rekomendasiteknis untuk izinpengeboran, izinpenggalian dan izinpenurapan mata air padacekungan air tanah padawilayah kabupaten/kota.

- 765 -



KABUPATEN/KOTA7. Pemberian izin usaha

pertambangan mineraldan batubara, panasbumi, pada wilayahlintas provinsi dan diwilayah laut dan di luar12 (dua belas) mil.

8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung lintas provinsidan/atau dalam wilayahlaut dan di luar 12 (duabelas) mil laut.

7. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi pada wilayah lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.

8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.

7. Pemberian izin usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi pada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.

8. Pemberian izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, yangberdampak lingkunganlangsung pada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.

- 766 -



KABUPATEN/KOTA9. Pembinaan dan

pengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi pada wilayah lintasprovinsi dan di wilayahlaut dan di luar 12 (duabelas) mil.

10. Pembuatan danpenetapan klasifikasi,kualifikasi sertapedoman usaha jasapertambangan mineral,batubara, panas bumidan air tanah.

9. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi padawilayah lintaskabupaten/kota danpaling jauh 12 (duabelas) mil laut diukurdari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau kearah perairankepulauan.

10.

9. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, batubara danpanas bumi, padawilayah kabupaten/kotadan 1/3 (sepertiga) dariwilayah kewenanganprovinsi.

10.

- 767 -



KABUPATEN/KOTA11. Pemberian izin badan

usaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangkaPenanaman Modal Asing(PMA) dan PenanamanModal Dalam Negeri(PMDN) serta yangmempunyai wilayahkerja lintas provinsi.

12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal.

11. Pemberian izin badanusaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangka PMAdan PMDN lintaskabupaten/kota.

12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal lintaskabupaten/kota.

11. Pemberian izin badanusaha jasapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi dalam rangka PMAdan PMDN di wilayahkabupaten/kota.

12. Pengelolaan, pembinaandan pengawasanpelaksanaan izin usahajasa pertambanganmineral, batubara, danpanas bumi dalamrangka penanamanmodal di wilayahkabupaten/kota.

- 768 -




pengawasankeselamatan dankesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara, dan panasbumi, pada wilayahlintas provinsi atau yangberdampak nasional dandi wilayah laut.

13. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi, pada wilayahlintas kabupaten/kotaatau yang berdampakregional.

13. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap usahapertambangan mineral,batubara dan panasbumi, pada wilayahkabupaten/kota.

- 769 -




pengawasanpengusahaan KuasaPertambangan (KP) lintasprovinsi, Kontrak Karya(KK) dan PerjanjianKarya PengusahaanPertambangan Batubara(PKP2B) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang tentangKetentuan Pokok-PokokPertambangan.

15. Pembinaan danpengawasankeselamatan dankesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KK danPKP2B yang telah

14. Pembinaan danpengawasanpengusahaan KP lintaskabupaten/kota.

15. Pembinaan danpengawasan keselamatandan kesehatan kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KPlintas kabupaten/kota.

14. Pembinaan danpengawasanpengusahaan KP dalamwilayah kabupaten/kota.

15. Pembinaan danpengawasanKeselamatan danKesehatan Kerja,lingkunganpertambangan termasukreklamasi lahan pascatambang, konservasi danpeningkatan nilaitambah terhadap KPdalam wilayah

- 770 -



KABUPATEN/KOTAdikeluarkan berdasarkanUndang-Undang tentangKetentuan Pokok-PokokPertambangan.

16. Penetapan wilayahkonservasi danpencadangan sumberdaya mineral, batubaradan panas buminasional serta air tanah.

17. Pembinaan danpengawasanpelaksanaan izin usahapertambangan mineral,dan batubara untukoperasi produksi, sertapanas bumi yangberdampak lingkunganlangsung lintas provinsidan/atau dalam wilayahlaut.

16. Penetapan wilayahkonservasi air tanahlintas kabupaten/kota.

17. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung lintaskabupaten/kota.

kabupaten/kota.

16. Penetapan wilayahkonservasi air tanahdalam wilayahkabupaten/kota.

17. Pembinaan danpengawasan pelaksanaanizin usaha pertambanganmineral, dan batubarauntuk operasi produksi,serta panas bumi yangberdampak lingkunganlangsung dalam wilayahkabupaten/kota.

- 771 -



KABUPATEN/KOTA18. Pengelolaan, pembinaan,

dan pengawasan wilayahkerja KP dan kontrakkerja sama pengusahaanpertambangan panasbumi yang dikeluarkansebelum diterbitkannyaUndang-Undang Nomor27 Tahun 2003 tentangPanas Bumi yangberdampak nasional.

19. Penetapan kebijakanbatasan produksimineral, batubara danpanas bumi.

20. Penetapan kebijakanbatasan pemasaran danpemanfaatan mineral,batubara dan panasbumi.

18.

19.

20.

18.

19.

20.

- 772 -



KABUPATEN/KOTA21. Penetapan kebijakan

kemitraan dankerjasama sertapengembanganmasyarakat dalampengelolaan mineral,batubara dan panasbumi.

22. Perumusan danpenetapan tarif iurantetap dan iuran produksimineral, batubara danpanas bumi.

23. Penetapan kebijakanpemanfaatan danpenggunaan danapengembangan batubaradari Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP).

21.

22.

23.

21.

22.

23.

- 773 -



KABUPATEN/KOTA24. Penetapan pedoman nilai

perolehan air tanah padacekungan air tanahlintas provinsi dan lintasnegara.

25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SistemInformasi Geografis (SIG)wilayah kerjapertambangan nasional.

26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara nasional.

24. Penetapan nilaiperolehan air tanah padacekungan air tanahlintas kabupaten/kota.

25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan di wilayahprovinsi.

26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara di wilayahprovinsi.

24. Penetapan nilaiperolehan air tanah padacekungan air tanahdalam wilayahkabupaten/ kota.

25. Pengelolaan data daninformasi mineral,batubara, panas bumidan air tanah sertapengusahaan dan SIGwilayah kerjapertambangan di wilayahkabupaten/kota.

26. Penetapan potensi panasbumi dan air tanah sertaneraca sumber daya dancadangan mineral danbatubara di wilayahkabupaten/kota.

- 774 -



KABUPATEN/KOTA27. Pengangkatan dan

pembinaan inspekturtambang sertapembinaan jabatanfungsional.

27. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang sertapembinaan jabatanfungsional provinsi.

27. Pengangkatan danpembinaan inspekturtambang sertapembinaan jabatanfungsionalkabupaten/kota.

2. Geologi 1. Penetapan kebijakannasional bidang geologi.

2. Pelaksanaan pemetaangeologi dan peta tematik,inventarisasi geologi dansumber daya mineral,panas bumi, migas, airtanah nasional dankawasan pengembanganyang bersifat strategisserta pelaksanaaneksplorasi panas bumi.

3. Penetapan kawasankarst dan kawasanlindung geologi nasional.

1.

2. Pelaksanaaninventarisasi geologi dansumber daya mineral,batubara, panas bumi,migas dan air tanahpada wilayah provinsi.

3. Pelaksanaaninventarisasi kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah provinsi.

1.

2. Pelaksanaaninventarisasi geologi dansumber daya mineral,batubara, panas bumi,migas dan air tanah padawilayah kabupaten/kota.

3. Pelaksanaaninventarisasi kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah kabupaten/kota.

- 775 -



KABUPATEN/KOTA4. Penetapan kriteria

pemanfaatan kawasankarst dan kawasanlindung geologi.

5. Penetapan pedoman,kriteria norma, standar,prosedur geologi,lingkungan geologi,geologi teknik,kebencanaan dankawasan lingkungangeologi.

6. Pelaksanaaninventarisasi geologi,lingkungan geologi,geologi teknik,kebencanaan dankawasan lingkungangeologi secara nasionaldan kawasanpengembangan strategis.

4. Penetapan zonasipemanfaatan kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah lintaskabupaten/kota.

5. Penetapan pengelolaanlingkungan geologi,geologi teknik, kawasanrawan bencana dankawasan lingkungangeologi di wilayah lintaskabupaten/kota.

6. Pelaksanaaninventarisasi lingkungangeologi, geologi teknik,kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi pada wilayahprovinsi.

4. Penetapan zonasipemanfaatan kawasankarst dan kawasanlindung geologi padawilayah kabupaten/kota.

5. Penetapan pengelolaanlingkungan geologi,geologi teknik, kawasanrawan bencana dankawasan lingkungangeologi di wilayahkabupaten/kota.

6. Pelaksanaaninventarisasi lingkungangeologi, geologi teknik,kawasan rawan bencanadan kawasan lingkungangeologi pada wilayahkabupaten/kota.

- 776 -



KABUPATEN/KOTA7. Penetapan kebijakan dan

pengaturan mitigasibencana geologi sertapedoman pengelolaankawasan lindung geologidan kawasan rawanbencana.

8. Inventarisasi, pemetaan,pemeriksaan,pemantauan,penyelidikan danpenelitian, dan kawasanrawan bencana geologidaerah vital sertastrategis dan/ataumemiliki dampaknasional.

9. Pemberian peringatandini bencana gunung apidan gempabumi/tsunami danpenetapan langkah-langkah mitigasi untukbencana geologi.

7. Pelaksanaan kebijakanmitigasi bencana geologipada wilayah lintaskabupaten/kota.

8. Inventarisasi danpengelolaan, kawasanrawan bencana geologipada wilayah provinsidan/atau memilikidampak lintaskabupaten/kota.

9. Pelaksanaan koordinasimitigasi bencana geologipada wilayah lintaskabupaten/kota.

7. Pelaksanaan kebijakanmitigasi bencana geologipada wilayahkabupaten/kota.

8. Inventarisasi danpengelolaan, kawasanrawan bencana geologi,pada wilayahkabupaten/kota.

9. Pelaksanaan koordinasimitigasi bencana geologipada wilayahkabupaten/kota.

- 777 -



KABUPATEN/KOTA10. Pengelolaan data dan

informasi bencanageologi.

11. Pembinaan tenagafungsional penyelidikbumi nasional danpengamat gunung api.

12. Pengelolaan data daninformasi geologinasional.

10. Pengelolaan informasibencana geologi padawilayah lintaskabupaten/kota.

11. Pelaksanaan pembinaanfungsional penyelidikbumi nasional padawilayah provinsi.

12. Pengelolaan data daninformasi geologi padawilayah provinsi.

10. Pengelolaan informasibencana geologi padawilayah kabupaten/kota.

11. Pelaksanaan pembinaanfungsional penyelidikbumi nasional padawilayah kabupaten/kota.

12. Pengelolaan data daninformasi geologi padawilayah kabupaten/kota.

3. Ketenagalistrikan 1. Penetapan kebijakanpengelolaan energi danketenagalistrikannasional.

2. Penetapan peraturanperundang-undangan dibidang energi danketenagalistrikan.

1.

2. Penetapan peraturandaerah provinsi di bidangenergi danketenagalistrikan.

1.

2. Penetapan peraturandaerah kabupaten/kotadi bidang energi danketenagalistrikan.

- 778 -



KABUPATEN/KOTA3. Penetapan pedoman,

standar dan kriteriapengelolaan energi danketenagalistrikan.

4. Penetapan RencanaUmum KetenagalistrikanNasional (RUKN), danJaringan TransmisiNasional (JTN).

5. Pemberian izin usahaketenagalistrikan yangdilakukan PemegangKuasa UsahaKetenagalistrikan(PKUK).

3.

4. Penetapan RencanaUmum KetenagalistrikanDaerah (RUKD) regional.

5.

3.

4. Penetapan RencanaUmum KetenagalistrikanDaerah (RUKD)kabupaten/kota.

5.

- 779 -



KABUPATEN/KOTA6. Pemberian Izin Usaha

Ketenagalistrikan untukKepentingan Umum(IUKU) yang saranamaupun energi listriknyalintas provinsi dan usahapenyediaan tenaga listrikyang terhubung kedalam JTN.

7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen PKUK danpemegang IUKU yang izinusahanya dikeluarkanoleh pemerintah.

8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadaPKUK dan pemegangIUKU yang izinnyadikeluarkan olehpemerintah.

6. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya lintaskabupaten/kota.

7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU yang izin usahanyadikeluarkan olehprovinsi.

8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehprovinsi.

6. Pemberian IUKU yangsarana maupun energilistriknya dalamkabupaten/kota.

7. Pengaturan harga jualtenaga listrik untukkonsumen pemegangIUKU yang izin usahanyadikeluarkan olehkabupaten/kota.

8. Pengaturan harga jualtenaga listrik kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota.

- 780 -



KABUPATEN/KOTA9. Pemberian Izin Usaha

penyediaan tenaga listrikuntuk KepentinganSendiri (IUKS) yangsarana instalasinyamencakup lintasprovinsi.

10. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadaPKUK dan pemegangIUKU yang izinnyadikeluarkan olehpemerintah.

11. Pemberian izin usahajasa penunjang tenagalistrik bagi badan usahaasing/mayoritassahamnya dimiliki olehpenanam modal asing.

9. Pemberian IUKS yangsarana instalasinyamencakup lintaskabupaten/kota.

10. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehprovinsi.

11.

9. Pemberian IUKS yangsarana instalasinyadalam kabupaten/kota.

10. Pemberian persetujuanpenjualan kelebihantenaga listrik olehpemegang IUKS kepadapemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan olehkabupaten/kota.

11. Pemberian izin usahajasa penunjang tenagalistrik bagi badan usahadalam negeri/mayoritassahamnya dimiliki olehpenanam modal dalamnegeri.

- 781 -



KABUPATEN/KOTA12. Pembinaaan dan

pengawasan pelaksanaansertifikasi bidangketenagalistrikan danpelaksanaan usahaketenagalistrikan yangizinnya dikeluarkan olehpemerintah.

13. Penetapan kebijakan danpenyediaan listrikpedesaan secaranasional.

14. Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsional.

15. Penetapan pedoman,standar dan kriteriapenerangan jalan umum.

12. Pembinaaan danpengawasan pelaksanaanusaha ketenagalistrikanyang izinnya diberikanoleh provinsi.

13. Koordinasi danpenyediaan listrikpedesaan pada wilayahregional.

14. Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsional provinsi.

15.

12. Pembinaaan danpengawasan pelaksanaanusaha ketenagalistrikanyang izinnya diberikanoleh kabupaten/kota.

13. Penyediaan listrikpedesaan

di wilayahkabupaten/kota.

14. Pengangkatan danpembinaan inspekturketenagalistrikan sertapembinaan jabatanfungsionalkabupaten/kota.

15.

- 782 -



KABUPATEN/KOTA1. Kegiatan

Usaha HuluMinyak danGas Bumi(Migas)

1. Penetapan mekanismepenyampaian laporanproduksi penghitungan(lifting) bagian daerah.

2. Penetapan wilayah kerjakontrak kerja samabidang minyak dan gasbumi.

3. Penetapan standar dannorma untuk izinpembukaan kantorperwakilan perusahaan.

1. Penghitungan produksidan realisasi liftingminyak bumi dan gasbumi bersamapemerintah.

2. Pemberian rekomendasipenggunaan wilayahkerja kontrak kerja samauntuk kegiatan lain diluar kegiatan migas padalintas kabupaten/kota.

3.

1. Penghitungan produksidan realisasi liftingminyak bumi dan gasbumi bersamapemerintah.

2. Pemberian rekomendasipenggunaan wilayahkerja kontrak kerja samauntuk kegiatan lain diluar kegiatan migas padawilayah kabupaten/kota.

3. Pemberian izinpembukaan kantorperwakilan perusahaandi sub sektor migas.

4. Minyak dan Gas Bumi

2. KegiatanUsaha HilirMinyak danGas Bumi

1. Pemberian izin usahapada kegiatan usaha hilirminyak dan gas bumi,yang terdiri dari kegiatanusaha pengolahan,pengangkutan,penyimpanan dan niaga.

1. Pengawasan jumlaharmada pengangkutBahan Bakar Minyak(BBM) di daerah provinsiyang meliputi jumlaharmada dan kapasitaspengangkutan BBM.

1.

- 783 -



KABUPATEN/KOTA2.

3.

4.

2. Inventarisasi jumlahbadan usaha kegiatanhilir yang beroperasi didaerah provinsi.

3. Penetapan harga bahanbakar minyak jenisminyak tanah padatingkat konsumen rumahtangga dan usaha kecil.

4. Pengawasanpencantuman NomorPelumas Terdaftar (NPT)pada pelumas yangberedar di pasaransesuai peraturanperundang-undangan.

2.

3.

4.

- 784 -



KABUPATEN/KOTA5.

6.a.Pengaturan danpelaksanaan penyediaandan pendistribusianBBM di wilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesia (NKRI).

b.

5. Koordinasi pengawasanpengendalianpendistribusian dan tataniaga bahan bakarminyak dari agen danpangkalan dan sampaikonsumen di wilayahprovinsi.

6.a.Pemantauan daninventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitasharga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaanBBM lintaskabupaten/kota.

b.

5. Pengawasanpengendalianpendistribusian dan tataniaga bahan bakarminyak dari agen danpangkalan dan sampaikonsumen akhir diwilayah kabupaten/kota.

6.a.Pemantauan daninventarisasi penyediaan,penyaluran dan kualitasharga BBM sertamelakukan analisa danevaluasi terhadapkebutuhan/penyediaanBBM di wilayahkabupaten/kota.

b.Pemberian rekomendasilokasi pendirian kilangdan tempat penyimpananmigas.

- 785 -



KABUPATEN/KOTAc. c. c.Pemberian izin lokasi

pendirian StasiunPengisian Bahan Bakaruntuk Umum (SPBU).

3. KegiatanUsaha JasaPenunjangMinyak danGas Bumi

1. Pemberian rekomendasiPembelian danPenggunaan (P2) danPemilikan Penguasaandan Penyimpanan (P3)bahan peledak untukkegiatan migas.

1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasipaling jauh 12 (dua belas)mil laut diukur dari garispantai ke arah laut lepasdan/atau ke arahperairan kepulauan.

1. Pemberian rekomendasipendirian gudang bahanpeledak dalam rangkakegiatan usaha migas didaerah operasi daratandan di daerah operasipada wilayahkabupaten/kota dan 1/3(sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.

- 786 -




pengawasanpelaksanaan izin usahapenunjang migas.

3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsional.

2. Pengawasan terhadapkegiatan usahaperusahaan jasapenunjang minyak dangas bumi untuk bidangusaha jasa penyediaankomoditi dan jasa bogadan bidang usaha jasapenyediaan material danperalatan termasukpelayanan purna jualyang berdomisili diprovinsi yangbersangkutan.

3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsionalprovinsi.

2.

3. Pengangkatan danpembinaan inspekturmigas serta pembinaanjabatan fungsionalkabupaten/kota.

- 787 -



KABUPATEN/KOTA5. Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat)1. Penetapan pedoman dan

standar penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.

2. Penetapan pedomanakreditasi bagi lembagadiklat penyelenggaradiklat teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.

3. Penetapan standarkurikulum berbasiskompetensi diklat teknisdan fungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.

1.

2. Pengusulan lembagadiklat provinsi agarterakreditasi sebagaipenyelenggarapendidikan danpelatihan teknis danfungsional tertentusektor energi dansumber daya mineral.

3.

1.

2.

3.

- 788 -



KABUPATEN/KOTA4. Fasilitasi

penyelenggaraanassessment melaluilembaga assessmentDepartemen Energi danSumber Daya Mineral(DESDM) bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) dinasdaerahprovinsi/kabupaten/kota.

5. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis untukkepala dinas provinsidan kabupaten/kotayang mengelola sektorenergi dan sumber dayamineral.

4. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.

5. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis untukkepala sub dinaskabupaten/kota dankepala seksi dinaskabupaten/kota yangmengelola sektor energidan sumber dayamineral setelah lembagadiklat terakreditasi.

4. Penyertaan dan ataumemfasilitasipenyelenggaraanassessment bekerjasamadengan lembagaassessment DESDM.

5.

- 789 -



KABUPATEN/KOTA6. Penyelenggaraan

pendidikan danpelatihan teknis sektorenergi dan sumber dayamineral bagi perangkatdaerah yang mengelolasektor energi dansumber daya mineral.

6. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan teknis sektorenergi dan sumber dayamineral bagi perangkatdaerah yang mengelolasektor energi dansumber daya mineralberdasarkan pedomandan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga diklatterakreditasi.

6.

- 790 -



KABUPATEN/KOTA7. Penyelenggaraan

pendidikan danpelatihan fungsionaltertentu untukpengangkatan pertamakali dan jenjang madyainspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumi.

8. Pemberian bimbingandan konsultasi diklatteknis dan fungsionaltertentu di sektor energidan sumber dayamineral lingkupnasional, provinsi dankabupaten/kota.

7. Penyelenggaraanpendidikan danpelatihan fungsionaltertentu untukpengangkatan pertamakali dan jenjang mudainspektur tambang/minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/penyelidik bumiberdasarkan pedomandan standarpenyelenggaraan,kurikulum/silabus danlembaga pendidikan danpelatihan (diklat)terakreditasi.

8. Pemberian bimbingandan konsultasi diklatteknis dan fungsionaltertentu di sektor energidan sumber dayamineral lingkup provinsidan kabupaten/kota.

7.

8.

- 791 -



KABUPATEN/KOTA9. Koordinasi penyusunan

kebutuhan danpenyelenggaraan diklatteknis dan fungsionaltertentu sektor energidan sumber dayamineral dalam skalanasional.

10. Pembinaan danpemantauan danevaluasi lembaga diklatdaerah dalampenyelenggaraan diklatsektor ESDM.

9. Koordinasi penyusunankebutuhan danpenyelenggaraan diklatteknis dan fungsionaltertentu sektor energidan sumber dayamineral dalam skalaprovinsi.

10.

9. Penyusunan kebutuhandan penyelenggaraandiklat teknis danfungsional tertentusektor energi dan sumberdaya mineral dalam skalakabupaten/kota.

10.

Documents

763 - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/...- 763 - bb. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub bidang sub sub bidang