DITHA CHAIRANI SUPRATMANSHARON DEBORA LAHAMA

Berakhirnya PT Sebagai Badan Hukum

Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran Perseroan adalah penghentian sebagai alat persekutuan. Hubungan-hubungan hukum yang dimiliki perseroan menjadi berubah sifatnya dan kehilangan kesatuannya yang diarahkan oleh tujuannya.

Karena kesatuan sudah tidak ada lagi, maka masing-masing bagian itu dikendalikan oleh kemanfaatan dari bekas perseroan karena sekarang sudah tidak ada lagi perseroan terbatas, tetapi perseroan dalam penyelesaian.

Alasan-Alasan Pembubaran PerseroanPasal 142 ayat 1 UU no 40 Tahun 2007

a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan

dalam anggaran dasar telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan

pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan RUPSPasal 142 ayat 3 UU no 40 Tahun 2007

• Direksi dapat mengajukan usul pembubaran PT kepada RUPS

• Keputusan RUPS tentang pembubaran PT sah apabila diambil sesuai ketentuan

• PT bubar saat ditetapkan dalam RUPS• Pembubaran PT diikuti dengan likuidasi oleh

likuidator

Jangka Waktu Berakhir Pasal 142 ayat 3 UU no 40 Tahun 2007

• Bila jangka waktunya berakhir Direksi dapat meminta permohonan pada Menteri untuk memperpanjang jangka waktu

• Memperpanjang waktu diajukan di RUPS ( dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut

• Diajukan paling lambat 90 hari sebelum jangka waktunya berakhir.

• Keputusan Menteri atas permohonan perpanjangan diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan diterima

• Bila RUPS memutuskan tidak memperpanjang, maka dilakukan proses likuidasi

Penetapan PengadilanPasal 142 ayat 2 UU no 40 Tahun 2007

Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat PT melanggar kepentingan umum

Permohonan 1 orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham

Pemohonan kreditur, berdasarkan alasan : PT tidak mampu membayar utangnya setelah

dinyatakan pailit Harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi

seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut Permohonan pihak yang berkepentingan karena

adanya cacat hukum dalam akta pendirian

Akibat dari Pembubaran PerseroanPasal 142 ayat 2 UU no 40 Tahun 2007

Wajib Diikuti LikuidasiSetelah PT bubar “de jure“ harus diikuti

proses likuidasi, agar dinyatakan bubar

“ de facto“PT tidak dapat melakikan perbuatan hukum

kecuali untuk pemberesan utang.

LikuidasiPasal 147 ayat 1 UU no 40 Tahun 2007

Ditunjuk LikuidatorKewajiban Likuidator :

30 hari setelah pembubaran – memberitahukan: Semua kreditor – dalam Surat Kabar Harian & Berita Negara

Republik Indonesia; Menteri – dicatat dlm daftar perseroan, bahwa pt dalam

likuidasiJika pemberitahuan kepada kreditor & menteri

belum dilakukan, pembubaran PT tidak berlaku bagi pihak ketiga (148) + likuidator & PT bertanggung jawab renteng kepada pihak ketiga.

melakukan pemberesan harta kekayaan (149(1)).

LikuidasiPasal 149 ayat 1 UU no 40 Tahun 2007

Dalam hal PT bubar, maka PT tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Tindakan pemberesan meliputi; pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang

Perseroan; pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita

Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

pembayaran kepada para kreditor; pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada

pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam

pelaksanaan pemberesan kekayaan.

PT resmi bubar dan dilikuidasi (berakhir) setelah diadakan RUPS terakhir dalam

pelaksanaan proses likuidasi dan dibereskannya hutang/piutang serta

pembagian sisa likuidasi.

Kepailitan

Secara etimologis, pailit  (Failite, Failliet, to Fail) berarti kemacetan melakukan pembayaran hutang.

Menurut  UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Black’s Law Dictionary, pailit adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo

KepailitanPasal 1 UU no 37 Tahun 2004

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

CHART = MKAS

MERGER

KONSOLIDASI

AKUISISI

PEMISAHAN(Absolute Division or Spin-off/Partial Divisionwith a hive off/Demerger orHybride Division)

A B+ = A

A B+ = C

A B+ = A

BOWN

S

__A__AKTIVA

PASIVAC

B

D

Merger (Penggabungan)

Merger (Penggabungan) : Perbuatan hukum 1 PT/ lebih

(menggabungkan diri dengan PT lain) Aktiva & Pasiva beralih karena hukum kepada PT

yang menerima penggabungan.Status PT yang menggabungkan diri =

BERAKHIR karena hukum

Langkah-langkah Proses Merger

1. Memenuhi syarat-syarat penggabungan2. Menyusun rancangan penggabungan3. Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (“RUPS”)4. Pembuatan akta penggabungan5. Pengumuman hasil penggabungan

Penjelasan langkah-langkah

1. Memenuhi syarat-syarat penggabunganSyarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal

126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyatakan bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; danc) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat lainnya terdapat pada Pasal 123 ayat 4 UU PT yaitu perlu mendapat “persetujuan” dari “instansi terkait” (Perseroan yang mempunyai ”bidang usaha khusus”.

2. Menyusun rancangan penggabunganDireksi perseroan yang akan menggabungkan

diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan;

Kemudian terhadap rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.

3. Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

Setelah rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan. 

Pasal 87 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Pembuatan akta penggabunganSetelah masing-masing RUPS menyetujui

rancangan penggabungan yang diajukan, maka rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan (lihat Pasal 128 ayat [1] UUPT) yang dibuat:· di hadapan notaris; dan· dalam Bahasa Indonesia.

Kemudian salinan akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”) (Pasal 21 ayat [3] UUPT) untuk dicatat dalam daftar perseroan.

5. Pengumuman hasil penggabungan Pasal 133 ayat (1) UUPT mensyaratkan bagi Direksi perseroan

yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dengan cara:· diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih;· dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:

a) persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;

b) pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Konsolidasi (Peleburan)

Konsolidasi (Peleburan) :Perbuatan hukum 2 PT/lebih, mendirikan PT

baru karena hukum. PT yang baru menerima aktiva & pasiva PT

yang meleburkan diri dan statusnya berakhir karena hukum.

Akuisisi (Pengambilalihan)

Akuisisi (Pengambilalihan) : Perbuatan hukum badan hukum atau perorangan dengan

cara pengambilan alihan saham PT yang menyebabkan pengendalian beralih ke PT tersebut.

Ciri-ciri Akuisisi :– Akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau asset milik

perusahaan target.– Akuisisi saham hanya dapat dilakukan terhadap

perusahaan target berbentuk PT sebab kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham.

– Akuisisi asset dapat dilakukan terhadap perusahaan perseorangan (UD dan PD), persekutuan (CV dan firma), badan hokum (PT dan Koperasi).

– Pihak pengakuisisi berbentuk perseroan terbatas sebelum melakukan akuisisi harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS perusahaan pengakuisisi.

– Akuisisi saham berbeda dengan pembelian saham biasa karena dalam akuisisi saham jumlah saham yang dibeli relative banyak sehingga dapat mengubah posisi pemegang saham moyoritas atau pemegang saham pengendali.

– Perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi sama-sama tetap hidup. Namun, ada pula akuisisi yang diikuti dengan merger sehingga perusahaan yang diakuisisi digabungkan dan kemudian bubar demi hokum tanpa likuidasi.

– Akuisisi terhadap saham perusahaan perbankan harus mendapat persetujuan Bank Indonesia, sedangkan akuisisi terhadap saham perusahaan terbuka harus mendapat persetujuan Bapepam-LK.

Pemisahan

Pemisahan : Perbuatan hukum PT yang mengakibatkan

seluruh aktiva & pasiva PT beralih secara hukum kepada 2 PT/lebih, atau sebagian

aktiva & pasiva PT beralih secara hukum ke 1 PT/lebih

Pemisahan Perseroan (Spin Off)

Dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1(satu) perseroan atau lebih.

Tujuan Spin Off adalah mengakomodasi kepentingan pengembangan perseroan dalam hal ini melalui pemisahan perseroan dari perseroan induk menjadi anak perseroan. Sebenarnya pengertian spin off dalam UU perseroan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada perseroan untuk melakukan penguatan restruktur usahanya.

Pemisahan Perseroan (Spin Off)

Secara yuridis, yang merupakan dasar hukum bagi tindakan spin off tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Utama (UUPT). 2. Dasar Hukum Kontraktual. 3. Dasar Hukum Status Perseroan (Pasar

Modal, PMA, BUMN). 4. Dasar Hukum Konsekuensi Spin Off. 5. Dasar Hukum Pembidangan Usaha.

Jenis-Jenis Spin Off

Menurut Pasal 135 UU Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) ada 2 (dua) macam pemisahan yaitu: Pemisahan murni (zuivere splitsing = absolute division)

Pemisahan murni (zuivere splitsing/absolute division) yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih perseroan lain yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Pemisahan tidak murni (afsplitsing=spin off) Pemisahan tidak murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2(dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Cara melakukan pemisahan

Untuk dapat melakukan pemisahan usaha prosedur yang harus ditempuh di dalamnya perseroan adalah :1. Persetujuan RUPS.Direksi membuat rancangan

tentang pemisahan usaha perseroan dengan ditelaah dewan komisaris, baru mengajukan persetujuan kepada RUPS. RUPS untuk menyetujui pemisahan tersebut berlaku Pasal 89 UUPT 2007, kuorum rapat dihadiri minimal ¾ pemegang saham dengan hak suara dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal ¾ suara dari pemegang saham yang hadir. Apabila dalam RUPS ini tidak tercapai kuorumnya maka dapat diadakan RUPS kedua.

2. RUPS kedua. Dalam RUPS kuorum yang harus dicapai dengan perbandingan minimal 2/3 :3/4. Kuorum ini tergolong tinggi, karena minimal 2/3 pemegang saham harus hadir dalam RUPS, sedangkan dalam RUPS pertama hanya minimal ¾ pemegang saham yang harus hadir. Jika kuorum tersebut tidak dapat tercapai juga, maka dapat diadakan RUPS ketiga.

3. RUPS ketiga perseroan yang akan melakukan pemisahan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar ditetapkan kuorum untuk kepentingan tersebut. Penetapan pengadilan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga RUPS menjadi terikat dan melaksanakannya

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan)

PKPU = Harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur