Me imbang

8JU/W/4Ua g;:>WIlM~ P/)aewJidY~

~akh~

"PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

.IBUKOTA JAKARTA

NO OR 203 TAHUN 2010

TE ANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJAUNIT PENGELOLA USEUM SEJARAH JAKARTA

DE GAN RA MAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVII SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa untuk melaksanakan e entuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 PeraturanGubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasPariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentangPembentu an Organisasi dan Ta a Kerja Uni PengeloJa useurn SejaraltJakarta:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiansebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999;

r

Mengingat

2. U ang-U dang omor 7 a 2003 tenta 9 Keuangan Ne a a;

3. Undang-Undang omor 1 ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negc.ra;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratu:-anPerundang-undangan: -

5. Un ang- da 9 orner 15 a n 2004 e ang Peille 'ksaaPengelolaa dan Tanggung Jawab Pengelolaan-Keuangan egara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­Undang orner 12 Tahun 2008'

7. Undang-Unda 9 omor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahafl pr;JVinsiDaerah Khusus Ibukota Ja arta sebagai Ibukota Negaw l(esfltuar;Repuhlik Indonesia;

8. Pera uran Pemerintah Nc·mor 58 Tahun 2005 entang Pen el()la;mKeU2'1ga Dae a :

9. Peralursn Pemerir.lah OIT,or 6 Tahun 2006 tentang PengelolClar. BarangMillk Negara/Dnemh, Gebagalmana telah diubah dengan P~lr;:itlmr

Pernerint;:Jh t')on:or 13 Li·~:Ur. 2008;

2

10, Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2006 tentang PelaporarKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provlnsi danPemerintahan Daerah KabupatenIKota;

12. Peraturan Pemerlntah Nomar 39 Tahun 2007 teotang Pengelolaan UanflNegara/Oaerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomar 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teolangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomar 45 Tahun 2008 tentang PolaOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukata Jakarta:

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatOaerah;

17. Peraturan Gubemur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DANTATA KERJA U IT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan GUbemur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

4. Inspektorat adatah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

5. Dines Pariwisala dan Kebudayaan yang juga disebul Dinas adalah DinasPariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut KepalaDinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola KeuanganOaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta,

r

3

8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Oaerah Khusus lbukota Jakarta.

9. Biro Organlsasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan TatalaksanaSekretarial Daerah.

10. Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta yang selanjutnya disebut UnitPengelola adalah Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta DinasPariwisata dan Kebudayaan ProVinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta.

BAS II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

DenganJakarta.

Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Museum Sejarah

BAS III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta merupakan Unit PelaksanaTeknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaanpengelolaan Museum Sejarah Jakarta.

(2) Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta dipimpin oleh seorang KepalaUnit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan Museum Sejarah Jakarta.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA), DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana strategi Unit Pengelola:

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola:c. penyusunan standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan

koteksi, serta pelayanan pengunjung;d. penyusunan rencana kebuluhan. pemeliharaan dan perawatan koleksi

serta sarananya;e. menyusun etnografi koleksi;f. pelaksanaan penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan

koleksi dan sarananya;g. pelaksanaan pelayanan pengunjung dan pengguna jasa museum;

4

h. penyelenggaraan publikasi. pameran koJeksi dan pemasaran jas;:permuseuman;

i. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan regisfrasi koleksi;j. penyimpanan dan penataan serta penyajian koleksi;k. penelitian koleksi;I. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada

masyarakat:m. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum;n. pelayanan informasi tentang sejarah koleksi;o. pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang;p. pengelolaan teknol09i informasi Unit Pengelola:q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;r. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan tungsi Unit Pengelola; dans. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Unit Pengelola.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :

a. Kepala Unitb. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pameran dan Edukasi;d. Seksi Koleksi dan Perawatan; dane. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantumdalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SubkelompokJabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasl dan kerja sama dengan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau lnstansiPemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan lugas dan fungslUnit Pengelola; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsiUnit Pengelola.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaanadministrasi Unit Pengelola.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

5

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas;

8. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelola sesuai dengan Iingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelolasesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola;

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencanastrategis Unit Pengelola;

€. melaksanakan monitoring, pengendaHan dan evaluasi pelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola:

f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola:

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang;h. melaksanakan kegiatan kelatausahaan seperti surat menyurat dan

kearsipan Unit Pengelola;I. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;J. memetihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;k. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan

acara Unit Pengelola:I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas Unit Pengelola:m. memproses penerbitan sertifikasi koleksi museum;n. rnenyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang terkait dengan tugas

Subbagian Tata Usaha; dano. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Seksi Pameran dan Edukasi merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengeloladalam pelaksanaan kegiatan pameran dan edukasi Museum SejarahJakarta.

(2) Seksi Pameran dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Pameran dan Edukasi mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelola sesuai dengan lingkuptugasnya;

b melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelolasesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menyusun standar dan prosedur pelayanan Jasa permuseuman;d. melaksanakan pelayanan pengunjung dan pengguna jasa pennuseuman

lainnya;e. menyelenggarakan pameran koleksi Museum;1. mengadakan ke~a sarna, baik dengan Instansi Pemerintah maupun

Badan Swasta/Masyarakat, untuk menyelenggarakan pameran;g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan museum, bimbingan edukatif

~~ultural dan memberikan informasi ilmiah;h. :nengadakan bimbingan teknis di iembaga-Iembaga pendidikan dan

tempallain dalam rangka menyebarluaskan arti dan fungsi museum:i. melaksanakan kegialan promosi koleksi dan jasa permuseuman

lainnya;

6

J. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengantugas Seksi Pameran dan Edukasi; dan

k. melaporkan dan mempertang9ungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiPameran dan Edukasi.

Pasal 9

(1) Seksi Koleksi dan Perawalan merupakan Satuan Kerja Lini UnitPengelola dalam penyediaan. pemeliharaan dan perawatan koleksi.

(2) Seksi Koleksi dan Perawatan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Koleksi dan Perawatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkuptugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl Unit Pengelolasesuai dengan lingkup tugasnya;

c, menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan koleksi;d. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan koleksi

serta sarananya;e. melaksanakan penyediaan. kegiatan pemeliharaan dan perawatan

koleksi dan sarananya:f. penyimpanan. penataan dan penyajian koleksi;g. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengkajian koteksi;h. menyiapkan koleksi untuk pameran baik bersifat permanen maupun

temporer; .i. membuat deskripsi. etnografi. registrasi dan calatan tentang identifikasi

dan katalogisasi koleksi;j. melakukan seleksi dan menentukan suatu benda untuk diusulkan

menjadi koleksi museum;k. melaksanakan pembuatan dokumentasi atas koleksi yang diterima

balk proses pembuatannya maupun kegunaan dan fungsinya dalamlingkungan sosial bUdaya:

I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengantugas Seksi Koleksi dan Perawatan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SeksiKoleksi dan Perawatan.

Pasal 10

(1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabal Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan OrganisasiStruktural Unit Pengelola.

Pasal11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi PejabatFungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelolasebagai bagian dari Kelompok Jabalan Fungsional Dinas Pariwisata danKebudayaan. ditetapkan Kepala Unit.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3)

(4 )

7

Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dari PejabatFungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuaikeunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yangdimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengeloladiatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturanJabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasat12

r

(1) Lingkup tugas dan fungs! Unit Pengelola termasuk Museum Prasasti.

(2) Museum Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin olehsemang penanggung jawab yang diangkat dan diberhentikan olehKepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukanJabatan Struktural, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawabkep,Jda Kepala Unit.

BAB V

ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) humf a,merupakan Jabatan Struktural Eselon III. A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV. A.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV. A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal14

(1) Ur.lt Pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. wajib taat danberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkalkankinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal15

Kepala Unit. Kepala Subbagian. Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing­masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sertamenerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi. sinkronisasi,simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektiVitas dan efisiensi.

8

Pasal16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib memimpin, mengoordinasikan,rnemberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Kelua SubkelompokJabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola wajib mengikutidan mematuhi perintah kedinasan 8tasan masing-masing sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Unit. Kepala Subbagian. Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok JabatanFungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendatikanpelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atauindikasi penyimpangan.

Pasal 18

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi. Ketua SubkelompokJabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib menyampaikanlaporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing·masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alasan yang menerima 'aparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahanpengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal19

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakanpembinaan kelembagaan. kelatalaksanaan dan pelaporan lerhadap UnitPengelola sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan. ketatalaksanaandan pelaporan Dinas Pariwisala dan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatataksanaandan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur denganPeraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai NegeriSipil Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian negara.

9

(3) Dalam petaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola mendapatpembinaan dan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerahberkoordinasi dengan Biro Organis3si dan Tatalaksana sebagai bagiandari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisala dan Kebudayaan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengetola dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangannegarafdaerah.

Pasal22

(1) Pendapalan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UnitPengelola merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang·undangan di bidang keuangannegaraldaerah.

BAS IX

ASET

Pasal 23

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dansarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerahyang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuanperaturan perundang~undangan di bidang pengelolaan barang miliknegara/daerah.

Pasal 24

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,hibah dan banluan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola dalamrangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaanbarang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),segera dilapor1<.an kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkankepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan DaerahselJku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagaiBendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai asetdaerah.

10

BAB X

FORMASI JABATA DAN STAN DAR PERALATA KERJA

Pasal25

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha.1 (satu) orang Kepala Se si Pameran dan Edukasi. dan 1 (satu) orangKepala Seksi KolekSi dan Perawatan sebagai bawahan langsung.

Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagaibawahan langsung.

Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dibantu sebanyak-banyaknya oleh6 (enam) orang Pejabat Fungsional UmumfTenentu sebagai bawahanlangs ng.

Kepala Se si Koleksi dan Perawatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh5 (lima) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahanlangsung.

Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Gubemur ini.

Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadiacuan pengajuan kebutuhan Pegawai Unit Pengelola.

Pasal26

(1) Standar peralatan ke~a minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PeraturanGubernur Ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayal (1),menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,semester, trtwulan, butanan danlatau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi Iaporan .

a. kebutuhan. kekurangan dan keleblhan pegawai;b. keuangan;c. kinerja:d. keb uhan, kekurangan dan kelebihan barang a au prasarana dan

sarana kerja;e. akuntabilitas; danf. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

Dalam rangka akuntabllitas, Unit Pengelcla mengembang an sisterrpengendalian internal sebagal bagian dan sistem peogendalian in emaDinas Pariwisata dan Kebudayaan.

11

BABXII

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah- danc. Inspektorat.

BAB XIII

KETE TUAN PE UTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan GubernurNomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan PermuseumanPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubemur ini m lai be aku pada taoggal diundangkan.

Agar se iap ora 9 mengetahuinya, memerin ahkan pengundangan Pera uranGubernur ini. dengan penempa annya dalam Berita Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK TA JAKARTA.

Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PA JAITANIP 19550826 976011001

BERITA DAERAH PROVI 51 DAERAH KHU5US IBUKOTA JAKARTATAHU 2010 NOMOR 208

Lampiran I Pera"turan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2010Tanggal 29 November 2010

BAGAN SUSU AN ORGANISASIUNIT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA

KEPALA UNI

ISUBBAGIANTATA USAHA

ISEKSI

PAMERAN DANEDUKASI

lSEKSI

KOLEKSIDANPERAWATAN

SUBKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

GUBERNUR PRO INSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA.

Lamplran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2010Tanggal 29 November 2010

r

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM SEJARAH JAKARTA

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan I Eselon Jumlah !,

1 Kepala Unit - S1 IImu Sejarah/SosiallBudayai III.A. 1Museologi

- Dikfat Kepemimpinan Tk. 111- Diklat Manajemen Per1<antoran- Diklat Manajemen Keuangan- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa- Diklat Bahasa Asing- Diklat Komputer- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

Jumlah 1

2 Kepala 5ubbagian Tata - 51 Humaniora IVA 1Usaha - Diklat Kepemimpinan Tk. IV

- Dlkla! Administrasi Per1<antoran- Diklat Administrasi Kepegawaian- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa- Oiklat Bahasa Asing- Dlklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Perrnuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

Pengadministrasi Umum - o III Administrasi 1- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer

,Pranata Komputer - D III Komputer 1

I - Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Kompuler Perkantoran

Pengurus Rumah - D. III Administrasi 1Taogga - Diklat B.endahara Barang

- Diklat Komputer- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

,Bendahara Pengeluaran - D. III Akuntansi 1Pembantu - Diklat Bendaharawan

- Diklat Komputer

Petugas Loket - SMAlSederajat 4- Diklat Teknis Bahasa Asing- Oiklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diktat Teknis Seni Budaya

Caraka - SMAlSederajat 1- Diklat Arsiparis

uma 10

2

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

3 Kepala Seksi Pamerandan Edukasi

- S1 IImu Sejarah/Sosial/BudayaJMuseologi

- Diklat Kepemimpinan Tk. IV- Oiklat Manajemen Tata Pamer~ Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

IVA 1

Petugas Perpustakaan - 0 III Perpustakaan/t1mu Sosial- Diklat Komputer- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Perpustakaan- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

1

Petugaslnformasi/Humas

~ 0 \11 lImu KomunikasiiSosial- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Oiklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

4

7Jumlah

Petugas PerancangPameran

- 0 III Desain Interior

Jji: ~:~~:~u;.a:n~~e~::a::i:::~ner- Diklat Teknis Pennuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

I---hc-=-cc----

4 Kepala Seksi Koleksidan Perawatan

- S1 Ilmu Sejarah/Sosial1 BudayalMuseologi

- Diklat Kepemimpinan Tk IV- Diklat Konservasi- Diklat Manajemen Koleksi~ Diklat Manajemen Tata Pamer- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

IVA 1

Kurator - 0 III Sejarah/Arkeologi/Antropologi- Diklat Konservasi- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

1

r

3

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Preparator ~ D. III Sejarah/Arkeologi/ 1Antropologi

- Diklat Konservasi- Diklat Bahasa Asing- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

Pengelola Penyimpanan. ~ ,D. IIl.lImu Sosial/Budaya 3Koleksi - Diklat Manajemen Koleksi

- Diklat Konservasi- Diklat Teknis Kepariwisataan- Diklat Teknis Permuseuman- Diklat Teknis Seni Budaya

Jumlah 6Total 24

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA,

, . ,

Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 203 TAHUN 2010Tan9gal 29 November 2010

r

r

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLAMUSEUM SEJARAH JAKARTA

No. Nama Jabatan Peralatan Ke~a Jumlah

I Ke ala Unit Minibus 1 I unitNotebook 1 unitPrinter 1 unit

! TeleDon 1 buahWhtte Board 1 buah

II Ke ala Subbaoian Tata Usaha Notebook 1 unitPrinter 1 unitTeleDOn 1 buah IWhile Board 1 buahFillinQ Kabinel 1 buah

1 Penaadministrasi Umum Komouter 1 unitPrinter 1 unitTeleDon 1 buahFax· . 1 buahMesin Absensl . 1 unitFillim:l Kabinet 1 buahMesin Ketik 1 buah

2 Pranata Komputer Komputer 1 unitPrinter 1 unitTelepan 1 buah.FillinQ Kabinet 1 buah

3 Pengurus Rumah Tanooa LCD Projector 1 unit

Lavar/screen 1 unit

I TeleDan 1 buahFillino Kabinet 1 buah

4 Bendahara Pens:leluaran Komouter 1 unitPembantu Mesin Hiluno 1 buah-

Brankas 1 buahMesin Penahancur Kertas 1 unitTeleoan 1 buahFilIinQ Kabinet 1 buah

5 Petuqas Loket Kompu1er I 2 unitPrinter , 1 unitTeleoon J 2 buahFillina Kabinet 4 buah

(

2

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

6 Caraka SeDeda Molor 1 unitFillina Kabinet 1 buah

III Ke ala Seksi Pameran dan Edukasi Komouter 1 unitPrinter I 1 unit

TeleDOn I 1 buahFillino Kabinet I 1 buah,

!

1 PetUQ3S Perpustakaan Komouter 1 unitPrinter 1 unit

TeleDOn 1 buahFillina Kabinet 1 buahPeralatan Ke~a Teknis

2 Petuaas InfonnasifHumas KomDuter 2 unitPrinter 1 unitTeleoon 2 buahFilling Kablnet 4 buahPeralatan Kerja Teknis

3 Petuaas Perancana Pameran Komouler 1 unitPrinter 1 unit

TeleDon 1 buah, Filling Kabinet , buah

, Peralatan Ke~a Teknis

IV Ke ala Seksi Koleksi dan Perawatan KomDuter 1 unitPrinter I 1 unitTelepon 1 buahFillinq Kabinet 1 buah

I 1 Kurator KomDuter 1 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahFilling Kabinet 1 buah

I Peratatan Kerja Teknis

2 Preoarator Komouter 1 unitPrinter 1 unit

Teleoon 1 buahFilling Kabinet 1 buah IPeralatan Kerja Teknis I

3

No. Nama Jabatan Peralatan Ke~a Jumlah

3 Pengelola Penyimpanan Koleksi Komputer 3 unitPrinter 1 unitTelepon 1 buahFilling Kabinet 3 buahPeralatan Kerja Teknis

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,