Upload
vukhue
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
ABSTRAK
Zico Anaz Bosch. 21205380“Analisis Penilaian Perusahaan terhadap Penerapan Manajemen Pajak danpengaruhnya pada Laporan Keuangan PT Barito Buana Pusaka ”.
Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2008Kata Kunci : Laporan laba – rugi, Undang – Undang perpajakan, Manajemen Pajak,
tax planning
( xi + 74 + Lampiran )
Sistem Self Assesment yang berlaku di Indonesia dapat menjadi pemicuterhadap perlakuan perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak. Penilitian iniakan coba membahas penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.Perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Tujan dari manajemen pajakdibagi dua ; yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untukmencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Manajemen pajak yang dilaksanakandengan baik melalui fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan,pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan pajak (tax planning) sendirimerupakan kunci penting dalam merencanakan strategi efisiensi biaya pada aspekpajak
Ada dua perlakuan yang dapat digunakan oleh persahaan. Yang pertama,perusahaan dapat memasukkan biaya yang sekiranya dapat dimasukkan dalamlaporan laba – rugi pada periode yang bersangkutan dan juga menghilangkan pospendapatan yang sekiranya dapat dihilangkan pada laporan laba – rugi periode yangbersangkutan. Yang kedua, perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakanyang ada sedemikian rupa sehingga biaya yang seharusnya tidak diperbolehkanmengurangi penghasilan (koreksi fiskal positif) dapat menjadi biaya fiskal, ataumenjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam laporan laba – rugi tersebut(tidak dikoreksi fiskal positif). Perlakuan tersebut dapat membuat jumlah laba yangdilaporkan menjadi lebih kecil dan berimbas pada turunnya jumlah beban pajak yangdibayarkan.
Daftar Pustaka (1993 – 2007)
2
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Penulis ingin mengangkat permasalahan pembayaran pajak ini dengan judul
“Analisis Penilaian Perusahaan Terhadap Penerapan Manajemen Pajak dan
pengaruhnya pada Laporan Keuangan PT Barito Buana Pusaka ”. Alasan
penulis mengambil judul ini adalah sistem self assesment yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak dan juga perusahaan sebagai pembayar pajak untuk
menghitung sendiri, membayar serta melaporkan pelaksanaan semua kewajiban
perpajakan. Hal ini menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk dapat menekan jumlah
pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar ketentuan undang – undang yang
berlaku. Kondisi seperti ini yang membuat manajemen pajak sebagai strategi untuk
mengefisiensikan jumlah pajak menjadi hal yang penting untuk diterapkan oleh wajib
pajak.
I.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlakuan perusahaan dalam menerapkan manajemen pajak
terhadap laporan laba – rugi.
2. Bagaimana pengaruh laporan laba – rugi sesudah perusahaan menerapkan
manajemen pajak.
3. Bagaimana pertimbangan perusahaan dalam memutuskan menerapkan manajemen pajak terhadap laporan laba – rugi.
I.3 Batasan Masalah
Penulis membatasi penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman sesuaidengan yang diharapkan, antara lain sebagai berikut:
1. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan kepada fungsi perencanaan pajak
atau Tax Planning terhadap pajak terutang badan (PPh badan) yang
merupakan salah satu dari empat fungsi Manajemen Pajak.
2. Data yang penulis gunakan adalah Laporan laba – rugi perusahaan yang
bergerak di bidang jasa security periode 2005 – 2006
3
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pos pendapatan dan biaya
sebagai dasar perhitungan laba operasi dalam laporan laba – rugi yang
bersangkutan yang digunakan untuk menerapkan perencanaan pajak
4. Penelitian ini dibatasi sampai kepada permasalahan ada atau tidaknya
pengaruh penerapan manajemen pajak terhadap laporan laba – rugi sebelum
maupun sesudah penerapan manajemen pajak.
5. Penulis memakai data laporan laba – rugi karena laporan laba – rugi
menggambarkan laba operasi perusahaan secara spesifik karena di dalam
laporan tersebut terdapat pos – pos yang yang menjadi dasar perhitungan laba
operasi perusahaan, seperti pos pendapatan dan biaya. laporan laba – rugi juga
menyajikan perhitungan laba operasi perusahaan. Sedangkan Neraca hanya
menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tanpa
menjelaskan perhitungan laba operasi secara secara spesifik. Selain itu dalam
Neraca terdapat pos atau akun yang tidak menjadi dasar perhitungan laba
operasi perusahaan, contohnya Kas.
I.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan perusahaan dalam menerapkan
manajemen pajak terhadap laporan laba – rugi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh laporan laba – rugi sesudah
perusahaan menerapkan manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan perusahaan dalam memutuskan menerapkan manajemen pajak terhadaplaporan laba – rugi.
I.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat
berguna untuk :
1. Bagi Penulis
Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam dunia usaha yang
riil, yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen pajak terhadap
laporan laba – rugi yang berfungsi untuk mengefisiensikan beban pajak terutang
perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
4
Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan kebijakan yang dapat ditempuh oleh
perusahaan untuk tetap menerapkan perencanaan pajak atau tax planning yang
merupakan bagian dari manajemen pajak terhadap laporan keuangan.
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi pembaca tentang tax
planning dan kegunaannya bagi perusahaan yang menerapkannya serta pengaruh
penerapan tax planning tehadap jumlah beban pajak terutang badan.
I.6 Kerangka Pemikiran
Perencanaan pajak sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan
yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang mayoritas ditekankan pada
pengendalian setiap transaksi yang melekat dengan konsekuensi pajaknya. Tujuannya
adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang
akan dibayarkan, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak/tax avoidance
(Moch. Zain, 1997)
Hal senada dikemukakan oleh Suandy (2001,7), bahwa pada umumnya
penekanan perencanaan pajak adalah untuk menimumkan kewajiban pajak,
diupayakan beban pajak yang timbul akibat aktivitas perusahaan dapat ditekan
sedemikian rupa dengan tetap berpijak pada legalitas tata cara perpajakan itu sendiri.
Hal tersebut mungkin untuk dilaksanakan karena dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 6
tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan kemudian
diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, disebutkan bahwa :
Ayat 1
Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar,lengkap, dan menandatanganinya.
Ayat 2
Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajakyang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporankeuangan berupa Neraca dan pemberitahuan laba – rugi serta keteranganlainnya yang diperlukan.
5
Implikasi dari ketentuan di atas adalah adanya sistem self assesment dimana
perusahaan mendapat beban yang berat tapi sekaligus diberi keleluasaan untuk
menyelenggarakan manajemen pajak secara akurat dan bertanggung jawab. Pada self
assesment ini perusahaan harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam
surat pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, menghitung jumlah
pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.
Sanggahan akan terjadi sejak saat wajib pajak mengisi surat pemberitahuan
dan menyampaikan, dan ketentuannya tidak dapat dihindarkan apabila wajib pajak
diminta untuk menjelaskan atau mempertahankan berbagai hal yang terdapat dalam
surat pemberitahuannya. Karenanya agar suatu rencana pajak yang baik dapat
dilaksanakan, maka harus didukung oleh keteraturan dalam pembukuan perusahaan,
karena ketidakserasian antara biaya yang dilaporkan dengan pengeluaran yang telah
dilakukan atau dokumen dasar akan mempersulit perusahaan, baik dalam usahanya
untuk menimalkan beban pajak maupun kemungkinan dikenakan sanksi pajak dari
pihak fiskus apabila perusahaan diperiksa.
Sesuai dengan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian yang dikemukakan di
atas, penulis merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
“Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh sebelum dan sesudah
penerapan manajemen pajak terhadap beban pajak terutang wajib pajak badan
PT Barito Buana Pusaka ”.
6
BAB II
Telaah Pustaka
2.1 Manajemen Pajak.
Manajemen pajak adalah suatu usaha yang menyeluruh yang dilakukan oleh
manajer perpajakan dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal yang
berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat
dikelola dengan baik, efisien, ekonomis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
maksimum bagi perusahaan.
Penjelasan atas pengertian di atas adalah sebagai berikut:
1. Usaha yang menyeluruh adalah dengan cara mengelola semua fungsi
manajemen pajak yang ada.
2. Manajer perpajakan berfungsi sebagai pengelola fungsi dalam manajemen
pajak sebagai pihak yang paling paham tentang UU perpajakan di Negara
yang bersangkutan.
3. Bila dalam pembayaran pajak yang terutang semakin efisien, maka
penghasilan kena pajak atatu PPh badan yang harus dibayarkan juga akan
menjadi lebih efisien.
4. Kontribusi maksimum adalah suatu kondisi dimana pembayaran pajak yang
dilakukan perusahaan dapat berjalan semaksimum mungkin namun
penghasilan perusahaan juga maksimum.
2.2 Fungsi dalam Manajemen Pajak
Dalam manajemen pajak terdapat empat fungsi manajemen, antara lain
adalah:
1. Tax Planning
Tax Planning adalah suatu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan
agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan adalah jumlah yang paling efisien.
7
2. Tax Administration Compliance (Actuating)
Tax Administration Compliance adalah suatu fungsi yang mencakup usaha
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara menghitung pajak secara
benar, membayar pajak tepat waktu dan melaporkannya secara tepat waktu
pula.
3. Tax Audit (Controlling)
Tax Audit adalah strategi untuk menangani pemeriksaan pajak, menanggapi
hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan
dan surat banding.
4. Koordinasi Antar Bagian (Organizing)
Fungsi Organizing adalah fungsi yang berkaitan dengan perpajakan, seperti
mengkomunikasikan ketentuan dan prosedur perpajakan kepada pihak atau
bagian lain dalam perusahaan seperti penjualan yang berhubungan dengan
PPN serta pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
2.3 Tax Planning
Tujuan dari tax planning adalah mencari berbagai kemungkinan yang dapat
ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku,
perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Dalam perencanaan
pajak dikenal tiga istilah, yaitu:
1. Tax Avoidance; adalah upaya untuk mencapai efisiensi pajak dengan cara
yang tidak melanggar perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga cara dalam
tax avoidance, yaitu:
a. Memanfaatkan celah yang terdapat pada ketentuan pajak yang berlaku
(UU Pajak, dll). Contoh; pada saat perubahan UU PPh soal
penyusutan, dengan pembelian asset perusahaan pada akhir tahun,
maka dengan penyusutan yang tinggi akan berakibat pajak yang
dibayarkan menjadi lebih rendah.
8
b. Memilih alternatif dalam ketentuan pajak yang berlaku. Contoh;
Pemilihan metode dalam penyusutan asset perusahaan.
c. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh perpajakn yang
diatur dalam ketentuan yang berlaku. Contoh; fasilitas yang ditawarkan
pemerintah dengan ketentuan pajak PPN. Contoh; fasilitas pajak
terutang tidak dipungut, dibebaskan, dan ditangguhkan.
2. Tax Evasion; adalah upaya untuk mencapai efisiensi pajak dengan cara
melanggar ketentuan pajak yang berlaku.Perlakuan kedua ini bersifat
illegal karena melanggar hukum dan perusahaan yng bersangkutan dapat
menerima tindak pidana.
3. Tax Saving; Adalah suatu upaya untuk mencapai efisiensi pajak dengan
cara menghindari diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kewajiban
untuk membayar pajak.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, Perencanaan pajak adalah langkah
awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian
terhadap peraturan perpajakan, dengn maksud dapat diseleksi tindakan penghematan
pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (tax planning) adalah
unuk meminimumkan kewajiban pajak. Telah disebutkan pula bahwa pada
perencanaan pajak terdapat beberapa istilah seperti penyelundupan pajak (tax
evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance), yang diperbolehkan dan tidak
melanggar ketentuan perpajakan adalah tax avoidance, karena merupakan cara yang
memanfaatkan celah di dalam peraturan perpajakan, namun tidak melanggar
peraturan tersebut. Dengan demikian tax avoidance masih tetap berada dalam bingkai
aturan perpajakan, namun berlawanan dengan jiwa dari undang – undang itu sendiri.
Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan
pajak (Suandy, 2003:10).
a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan
pajak (tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan
perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko ( tax Risk) yang
sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak
(tax planning) tersebut.
9
b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning)
itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan
menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang
maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk
akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
c. Bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian
(agreement), faktur (invoice), dan juga perlakuan akuntansinya
(accounting treatment).
Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu diperhatikan,
yaitu:
a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang – undang,
keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat
Jendral Pajak, dam Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian
informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan
keuangan dan menjadi data dalam menghitung besarnya jumlah pajak
yang terutang.
2.4 Perilaku yang Menimbulkan Tindakan Pidana
Perilaku seperti ini dalam manajemen pajak disebut tax evasion atatu
penggelapan pajak. Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena
cara yang dilakukan meliputi hal seperti pengelembungan dana, pembuatan faktur
fiktif, penggelapan faktur pajak atau tidak melaporkan transaksi, dan lainnya. Sanksi
dari tindakan pidana tersebut telah diatur dalam UU Pajak No. 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Implikasinya terhadap WP Badan.
Beberapa sanksi tersebut antara lain;
10
1. Pasal 39 Ayat 1
(1) Setiap orang yang dengan sengaja;
d. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
g. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap;
h. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29;
i. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah benar, atau tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya;
j. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lain;
k. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi on – line di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11; atau
l. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
11
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah analisis penilaian
perusahaan terhadap penerapan manajemen pajak dan pengaruhnya pada laporan
keuangan PT Barito Buana Pusaka. Adapun fokus pada penelitian ini adalah
perencanaan pajak atau Tax Planning, yang merupakan langkah awal dari empat
unsur Manajemen Pajak. Penulis memilih laporan keuangan sebagai objek penelitian
mengingat pentingnya laporan keuangan terhadap penerapan perencanaan pajak yang
dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan.
Berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak, terdapat pos penghasilan
maupun biaya yang dapat dikelola dan dipergunakan dalam perencanaan pajak, antara
lain :
1. Security Service (pendapatan atas jasa pengamanan). Pos ini adalah
penghasilan utama perusahaan mengingat perusahaan yang bersangkutan
beroperasi di bidang penyediaan jasa keamanan kepada perusahaan industri
atau manufaktur.
2. Biaya Gaji. Biaya gaji yang dimanfaatkan adalah biaya gaji secara umum
yang sudah dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Biaya Komisi. Biaya komisi ini adalah biaya yang tebentuk atas persetujuan
perusahaan dengan karyawannya. Misalnya biaya komisi yang dikeluarkan
perusahaan kepada tim pemenangan tender pekerjaan yang dibentuk secara
internal oleh perusahaan.
4. Pra Operational Expenses (biaya pra operasional). Pos ini adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan dan telah direalisasi sebelum pengerjaan suatu proyek
tender
12
3.2 Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian ilmiah yang membahas dan
menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini yakni masalah yang berhubungan
dengan perencanaan pajak dan pajak terhutang badan.
3.2.1 Operasionalisasi Variabel
Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu “Analisis Penilaian Perusahaan
terhadap Penerapan Manajemen Pajak dan Pengaruhnya pada Laporan
Keuangan”, maka dapat diidentifikasi dua variabel penelitian, yaitu sebagai berikut :
1 Variabel X1 adalah sebelum penerapan manajemen pajak.
2 Variabel X2 adalah sesudah penerapan manajemen pajak.
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Utama Indikator Skala
Independen (X1)
Sebelum penerapan
manajemen pajak
Laba perusahaan Rasio
Independen (X2)
Setelah penerapan
manajemen pajak
Laba perusahaan Rasio
3.2.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.2.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari bahan yang tersedia di
buku, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data
kualitatif ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang telah mengalami
13
proses pengolahan, atau merupakan data yang telah lebih dulu diolah oleh
sumbernya.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data ini menunjukkan nilai
terhadap suatu besaran ataupun variabel yang mewakilinya. Sifat data ini
adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam
suatu periode tertentu.
3.2.2.2 Sumber Data
Penulisan skripsi ini mengambil dari data laporan keuangan perusahaan PT
Barito Buana Pusaka yang berdomisili di Jakarta. Laporan keuangan yang diambil
adalah laporan keuangan tahunan pada periode Januari – Desember 2005. Laporan
keuangan ini menyajikan hasil dari beberapa pengerjaan proyek tender selama 1
tahun.
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
1 Penelitian lapangan (field research)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan yang diteliti
untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis.
2 Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan dari
berbagai sumber dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik
pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.
3.2.4 Alat Analisis Penghematan PPh
Adapun untuk melakukan perhitungan analisis penghematan PPh, penulis
menggunakan rumus sebagai berkut :
T = P0 + P1 x 100 %
P0
Dimana : T = Besarnya persentase kenaikan (penurunan) manajemen pajak.
P0 = Besarnya pajak sebelum manajemen pajak.
P1 = Besarnya pajak sesudah manajemen pajak
14
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Laporan Laba – Rugi Fiskal Sesudah Penerapan Tax Planning
Laporan laba/rugi PT Barito Buana Puasaka. merupakan jenis laporan
keuangan perusahaan yang digunakan penulis sebagai data untuk menganalisa
perlakuan terhadap laporan keuangan tersebut untuk menekan nilai pajak, kemudian
melakukan perhitungan pajak terutang. Laporan laba – rugi yang penulis gunakan
adalah laporan laba – rugi yang telah dilakukan rekonsiliasi fiskal, artinya laporan
laba – rugi tersebut sudah mengalami perubahan dari laporan laba – rugi komersial,
dengan tahun periode 2005 dan 2006. Laporan laba/rugi fiskal sebelum dan
penerapan perencanaan pajak yang dimaksud adalah seperti yang termuat pada
halaman berikutnya. Penulis terlebih dahulu menampilkan laporan laba – rugi fiskal
Tahun 2005 sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak, setelah itu penulis
menampilkan laporan laba – rugi fiskal Tahun 2006 sebelum dan sesudah penerapan
perencanaan pajak. Besarnya perubahan yang terjadi antara laporan laba – rugi fiskal
baik sebelum maupun sesudah penerapan tax planning terhadap laba perusahaan yang
dilaporkan akan ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun laporan laba – rugi
fiskal yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Laporan laba – rugi fiskal periode Januari – Desember 2005
Laporan laba – rugi Fiskal
PT Barito Buana Pusaka
Periode Januari – Desember 2005
Sebelum tax planning Sesudah tax planningJasa Pengamanan 42,378,068,355.00 Jasa Pengamanan 42,145,068,355.00
Pinalti Invoice 207,595,486.21 Pinalti Invoice 207,595,486.21
Total Income 42,170,472,868.79 Total Income 41,937,472,868.79
Biaya – biaya proyek : Biaya pra operasional
Biaya sewa Proyek Perawang 53,759,850.00
Biaya sewa kantor 325,000,000.00 Proyek total 100,664,200.00
Biaya sewa mobil 3,980,052,400.00 Total Biaya praoperasional 154,424,050.00
Radio Panggil (rental) 1,959,494,993.00 Biaya – biaya proyek :
Biaya sewa mobil lain - lain 66,676,328.00 Biaya sewa
Biaya - biaya sewa lain 320,000.00 Biaya sewa kantor 325,000,000.00
15
Total Biaya sewa 6,331,543,721.00 Biaya sewa mobil 3,980,052,400.00
Biaya personal Radio Panggil (rental) 1,959,494,993.00
Biaya gaji umum 20,011,257,765.00 Biaya sewa mobil lain -lain 66,676,328.00
Biaya gaji spesialis (Adi supradi) 68,250,000.00 Biaya - biaya sewa lain 320,000.00
Pesangon 50,563,326.00 Total Biaya sewa 6,331,543,721.00
Honor (Joko) 600,000.00 Biaya Personal
THR 634,684,675.00 Biaya gaji umum 20,011,257,765.00
THR Direksi 252,263,165.00 Biaya gaji spesialis (Adisupradi) 68,250,000.00
Insentif 1,524,500.00 Pesangon 50,563,326.00
Lembur Karyawan 1,759,000.00 Honor (Joko) 600,000.00
Total Biaya personal 21,020,902,431.00 Honorarium (umum) 50,000,000.00
Biaya kantor THR 634,684,675.00
Perlengkapan kantor 25,527,100.00 THR Direksi 252,263,165.00
Listrik, gas, dan air 80,044,190.00 Medical Allowance 375,920,182.00
Telepon, telexdan fax 217,070,865.00 Insentif 1,524,500.00
Rephographic & Printing 31,397,850.00 Lembur Karyawan 1,759,000.00
Pemeliharaan teknis 12,855,400.00 Total Biaya personal 21,446,822,613.00
Pemeliharaan bangunan 5,711,450.00 Biaya kantor
Biaya jasa kurir dan pos 56,450,864.00 Perlengkapan kantor 25,527,100.00
Stationary 50,101,050.00 Listrik, gas, dan air 80,044,190.00
Biaya komputer 85,785,843.00 Telepon, telexdan fax 217,070,865.00
Food & beverage 505,550,720.00 Rephographic & Printing 31,397,850.00
Seragam 193,097,500.00 Pemeliharaan teknis 12,855,400.00
Biaya jasa keamanan dankebersihan
28,584,000.00Pemeliharaan bangunan 5,711,450.00
Sebelum tax planning Sesudah tax planning
Total Biaya kantor 1,292,176,832.00 Biaya jasa kurir dan pos 56,450,864.00
Biaya Kendaraan Stationary 50,101,050.00
Bensin, parkir, dan tol 1,901,533,890.00 Biaya komputer 85,785,843.00
Pajak Kendaraan 11,666,000.00 Food & beverage 505,550,720.00
Transportasi lokal 13,235,500.00 Seragam 193,097,500.00
Total Biaya kendaraan 1,926,435,390.00 Biaya jasa keamanan dankebersihan 28,584,000.00
Biaya Perjalanan Total Biaya kantor 1,292,176,832.00
Tiket & Transport 461,065,951.00 Biaya Kendaraan
Biaya akomodasi 611,471,516.00 Bensin, parkir, dan tol 1,901,533,890.00
Receipt Penggantian Ticket (440,000.00) Pajak Kendaraan 11,666,000.00
Total Biaya perjalanan 1,072,097,467.00 Transportasi lokal 13,235,500.00
Jasa Konsultan Total Biaya kendaraan 1,926,435,390.00
Konsultan hukum 1,500,000.00 Biaya Perjalanan
Konsultan pajak 300,000,000.00 Tiket & Transport 461,065,951.00
Total Biaya jasa konsultan 301,500,000.00 Biaya akomodasi 611,471,516.00
Biaya pemasaran Receipt PenggantianTicket (440,000.00)
Bid & praqualification 39,966,000.00 Total Biaya perjalanan 1,072,097,467.00
Biaya perjalanan 511,169,454.00 Jasa Konsultan
Iklan & promosi 511,916,650.00 Konsultan hukum 1,500,000.00
Litbang 1,000,000.00 Konsultan pajak 300,000,000.00
Total Biaya pemasaran 1,064,052,104.00 Total Biaya jasa 301,500,000.00
16
konsultan
Biaya Administrasi Biaya pemasaran
Provision & administration Bank 42,047,626.59 Bid & praqualification 39,966,000.00
Training & seminar 2,125,450.00 Biaya perjalanan 511,169,454.00
Perpustakaan 539,000.00 Iklan & promosi 511,916,650.00
Perizinan 410,806,000.00 Litbang 1,000,000.00
Tax & PBB 84,455.00 Total Biaya pemasaran 1,064,052,104.00
Other (pembulatan) (1,484,983.00) Biaya Administrasi
Bunga Pinjaman 680,000,000.00 Provision &administration Bank 42,047,626.59
Administrasi lainnya 10,920,400.00 Training & seminar 2,125,450.00
Total Biaya administrasi 1,145,037,948.59 Perpustakaan 539,000.00
Biaya operasional Perizinan 410,806,000.00
Pemeliharaan Anjing 83,497,000.00 Tax & PBB 84,455.00
Kandang Anjing 2,667,000.00 Other (pembulatan) (1,484,983.00)
Sarana Latihan K9 9,358,000.00 Bunga Pinjaman 680,000,000.00
Pelatihan 22,136,934.00 Administrasi lainnya 10,920,400.00
Dana Taktis KPUL 19,000,000.00 Total Biaya administrasi 1,145,037,948.59
Operational HES 23,524,000.00 Biaya operasional
Biaya - biaya operasional 42,583,100.00 Pemeliharaan Anjing 83,497,000.00
Securities ! Pengamanan 61,165,100.00 Kandang Anjing 2,667,000.00
Pengamanan (head office) 5,000,000.00 Sarana Latihan K9 9,358,000.00
Iklan dan promosi 24,000,000.00 Pelatihan 22,136,934.00
Penggantian Kerusakan 356,332.00 Dana Taktis KPUL 19,000,000.00
Biaya koordinasi 1,065,500,000.00 Operational HES 23,524,000.00
Sebelum tax planning Sesudah tax planning
Total Biaya operasional 1,358,787,466.00 Biaya - biaya operasional 42,583,100.00
Biaya depresiasi Securities ! Pengamanan 61,165,100.00
Inventaris kantor 190,047,619.70 Pengamanan (head office) 5,000,000.00
kendaraan bermotor 45,722,753.88 Iklan dan promosi 24,000,000.00
Total Biaya depresiasi 235,770,373.58 Penggantian Kerusakan 356,332.00
Biaya Amortisasi Biaya koordinasi 1,065,500,000.00
Pembelian anjing (24 bl) 173,000,000.00 Total Biaya operasional 1,358,787,466.00
Pawang anjing (24 bl) 39,000,000.00 Biaya depresiasi
Total Biaya amortisasi 212,000,000.00 Inventaris kantor 190,047,619.70
kendaraan bermotor 45,722,753.88
Total Biaya proyek 35,960,303,733.17 Total Biaya depresiasi 235,770,373.58
Laba sebelum pajak 6,210,169,135.62 Biaya Amortisasi
Pembelian anjing (24 bl) 173,000,000.00
Pawang anjing (24 bl) 39,000,000.00
Total Biaya amortisasi 212,000,000.00
Total Biaya proyek 36,386,223,915.17
Laba sebelum Biaya praoperasional 5,551,248,953.62
Laba Sebelum Pajak 5,396,824,903.62
Tabel 4.1 Laporan laba – rugi periode 2005 sebelum dan sesudah tax planning
17
Pajak yang harus dibayarkan pada laporan laba – rugi periode 2005 sebelum
dan sesudah tax planning adalah sebagai berikut :
a) Sebelum tax planning (laba sebesar Rp. 6.210.169.135.62)
1. Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000
2. Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000
3. Rp. 6.110.169.000 x 30% = Rp. 1.833.050.700 (+)
Pajak terutang = Rp. 1.845.550.700
Maka laba setelah pajak periode 2005 sebelum tax planning adalah sebesar
Rp. 6.210.169.135.62 – Rp. 1.845.550.700 = Rp. 4.364.618.435.62
b) Sesudah tax planning (laba sebesar Rp. 5.396.824.903.62)
1. Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000
2. Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000
3. Rp. 5.296.824.000 x 30% = Rp. 1.589.047.200 (+)
Pajak terutang = Rp. 1.601.547.200
Maka laba setelah pajak periode 2005 sesudah tax planning adalah sebesar
Rp. 5.396.824.903.62 – Rp. 1.601.547.200 = Rp. 3.795.277.703.62
2. Laporan laba – rugi fiskal periode Januari – Desember 2006
Laporan laba – rugi Fiskal
PT Barito Buana Pusaka
Periode Januari – Desember 2006
Sebelum tax planning Sesudah tax planningPendapatan Pendapatan
Jasa Pengamanan84,157,682,728.00 Jasa Pengamanan 83,924,682,728.00
Pinalti Invoice (1.4%)(532,670,749.65) Pinalti Invoice (1.4%) (529,408,749.00)
Total pendapatan83,625,011,978.35 Total pendapatan 83,395,273,979.00
Biaya Proyek Pra OperationalExpenses
Biaya sewa7,985,843,419.00 Perawang Project 108,172,500.00
Biaya Personal52,046,490,080.67 Total project 201,393,200.00
Biaya kantor1,980,363,317.50 309,565,700.00
Biaya kendaraan3,154,251,231.00 Biaya Proyek
18
Biaya perjalanan1,601,778,790.00 Biaya sewa 7,985,843,419.00
Biaya jasa konsultan99,450,000.00 Biaya Personal 52,046,490,080.67
Biaya pemasaran627,220,010.00 Honorarium (umum) 85,000,000.00
Biaya administrasi1,135,342,540.57 Medical Allowance 420,544,782.00
Biaya operasional10,874,930,065.00 Biaya kantor 1,980,363,317.50
Biaya depresiasi278,700,597.28 Biaya kendaraan 3,154,251,231.00
Biaya amortisasi176,666,665.00 Biaya perjalanan 1,601,778,790.00
Biaya lain - lain16,250,000.00 Biaya jasa konsultan 99,450,000.00
Biaya pemasaran 627,220,010.00
Total Biaya Proyek79,977,286,716.02 Biaya administrasi 1,135,342,540.57
Biaya operasional 10,874,930,065.00
Laba sebelum pajak3,647,725,262.33
Biaya depresiasi 278,700,597.28
Biaya amortisasi 176,666,665.00
Biaya lain - lain 16,250,000.00
Total Biaya Proyek 80,482,831,498.02
Sebelum tax planning Sesudah tax planning
Laba Proyek (sebelumpra operasional) 2,912,442,480.98
Laba sebelum pajak 2,602,876,780.98
Tabel 4.1 Laporan laba – rugi periode 2006 sebelum dan sesudah tax planning
Pajak yang harus dibayarkan pada laporan laba – rugi periode 2006 sebelum
dan sesudah tax planning adalah sebagai berikut :
a) Sebelum tax planning (laba sebesar Rp. 3.647.725.262.33)
1. Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000
2. Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000
3. Rp. 3.547.725.000 x 30% = Rp. 1.064.317.500 (+)
Pajak terutang = Rp. 1.076.817.500
Maka laba setelah pajak periode 2006 sebelum tax planning adalah sebesar
Rp. 3.647.725.262.33 – Rp. 1.076.817.500 = Rp. 2.570.907.762.33
b) Sesudah tax planning (laba sebesar Rp. 2.602.876.780.98)
1. Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000
19
2.Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000
3.Rp. 2.502.876.000 x 30% = Rp. 750.862.800 (+)
Pajak terutang = Rp. 763.362.800
Maka laba setelah pajak periode 2005 sesudah tax planning adalah sebesar
Rp. 2.602.876.780.98 – Rp. 763.362.800 = Rp. 1.839.513.980.98
4.2 Analisis Laporan keuangan
Setelah memperhatikan laporan keuangan di atas, maka perusahaan merasa perlu
menerapkan tax planning dengan empat perlakuan yang berbeda yang menyebabkan
kedua laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan tax planning mencatat laba
atau keuntungan yang berbeda. Poin perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bisa kita lihat pada pos Income yaitu Security Service untuk periode tahun
2005 terdapat perbedaan nominal dari jumlah sebesar Rp. 42.378.068.355
menjadi sebesar Rp. 42.145.068.355. Untuk periode 2006, perbedaan nominal
untuk pos Security Service dari sebesar Rp. 84.157.682.728 menjadi sebesar
Rp. 83.924.682.728. Perbedaan nominal kedua periode tersebut adalah
sebesar Rp. 233.000.000. Jumlah tersebut adalah pendapatan untuk periode
mendatang untuk salah satu proyek yang ditangani oleh perusahaan dengan
durasi beberapa tahun/periode. Walaupun pendapatan belum diterima namun
Invoice atau surat tagihan sudah dapat dicetak, oleh karena itu pendapatan
sudah dapat dicatat pada periode berjalan (laporan laba – rugi sebelum tax
planning). Untuk membuat laba yang dicatat di Laporan laba – rugi periode
berjalan menjadi lebih kecil, maka pendapatan sebesar Rp. 233.000.000
dihilangkan pada periode yang bersangkutan (laporan laba – rugi setelah tax
planning) dan baru akan diakui pada periode berikutnya saat penghasilan dari
proyek tersebut telah diterima. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai
berikut:
a) Jurnal untuk periode 2005
- Tanggal 31/12/2005 (Untuk menghilangkan pendapatan yang baru
diakui pada periode berikutnya, tahun 2006).
20
Pendapatan (Security Service) Rp. 233.000.000
Pendapatan diterima di muka Rp. 233.000.000
b) Jurnal untuk periode 2006
- Tanggal 01/01/2006 (Untuk menambah saldo Security Service tahun
2006 yang belum diakui pada periode sebelumnya, tahun 2005).
Pendapatan diterima di muka Rp. 233.000.000
Pendapatan (Security Service) Rp. 233.000.000
- Tanggal 31/12/2006 (Untuk menghilangkan pendapatan yang baru
diakui pada periode berikutnya, tahun 2007 )
Pendapatan (Security Service) Rp. 233.000.000
Pendapatan diterima di muka Rp. 233.000.000
2. Perlakuan yang kedua dapat kita lihat pada penambahan pos honorarium pada
pos Personal Expenses dalam laporan laba – rugi sesudah tax planning baik
pada periode 2005 maupun 2006. Penambahan sebesar Rp. 50.000.000 pada
laporan periode 2005 merupakan biaya honorarium yang harus dikeluarkan
perusahaan pada periode berjalan. Karena suatu alasan tertentu perusahaan
belum membayar biaya honorarium yang menyebabkan biaya ini belum
diakui pada laporan laba – rugi yang pertama (sebelum tax planning). Begitu
pula dengan laporan periode 2006, perlakuan yang sama diterapkan dengan
nominal honorarium sebesar Rp. 85.000.000. Untuk membuat laba yang
tercatat pada laporan keuangan menjadi lebih kecil, perusahaan dapat
mengakui biaya honorarium tersebut pada laporan laba – rugi sesudah tax
planning walaupun biaya tersebut belum dibayarkan, mengingat pembayaran
21
hanya tertunda karena suatu alasan dan akan segera dibayarkan. Jika pihak
pemotong pajak melakukan inspeksi mendadak, perusahaan bisa menunjukkan
dokumen atau laporan rutinitas yang menunjukkan perusahaan membayar
biaya honorarium secara rutin. Maka jurnal yang harus dibuat atas
penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:
a) Jurnal untuk periode 2005
- Tanggal 31/12/2005 (mengakui biaya honorarium yang belum dibayar
untuk periode 2005).
Honorarium (Biaya Komisi) Rp. 50.000.000
Hutang Biaya Rp. 50.000.000
b) Jurnal untuk periode 2006
- Tanggal 01/01/2006 (menutup saldo hutang biaya pada periode 2005
ke saldo kas di bank setelah perusahaan membayar honorarium yang
masih terutang pada periode 2005).
Hutang Biaya Rp. 50.000.000
Bank (kas di bank) Rp. 50.000.000
- Tanggal 31/12/2006 (mengakui biaya honorarium yang belum dibayar
untuk periode 2006).
Honorarium (Biaya Komisi) Rp. 85.000.000
Hutang Biaya Rp. 85.000.000
3. Perlakuan yang ketiga dapat kita lihat pada penambahan pos Pra Operational
Expenses. Pos ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan telah
direalisasi sebelum pengerjaan suatu proyek, sementara proyek tersebut baru
akan dikerjakan pada periode berikutnya. Untuk laporan periode 2005, pos
ini dapat diakui pada periode tahun berjalan saat proyek telah selesai
dikerjakan (2006), namun untuk membuat laba yang dilaporkan pada akhir
22
periode 2005 menjadi lebih kecil, maka pos biaya ini dapat diakui pada akhir
periode 2005 dengan asumsi bahwa biaya ini sudah dikeluarkan perusaan
pada periode 2005 walaupun realisasi proyeknya baru akan dikerjakan pada
periode berikutnya (2006). Ilustrasi yang sama juga berlaku untuk laporan
periode 2006, biaya pra operasional untuk proyek tahun 2007 sudah diakui
sebagai biaya dan dilaporkan pada laporan periode 2006. Jurnal yang perlu
dibuat adalah sebagai berikut:
a) Jurnal untuk periode 2005
- Tanggal 31/12/2005 (mengakui pra operasional expenses untuk
proyek tahun 2006).
Biaya pra operasional Rp. 154.424.050
Uang muka biaya (pra operasional) Rp. 154.424.050
b) Jurnal untuk periode 2006
- Tanggal 01/01/2006 (menutup saldo uang muka pada periode 2005 ke
saldo kas di bank saat perusahaan mengerjakan proyek yang
bersangkutan).
Uang muka biaya (pra operasional) Rp. 154.424.050
Bank (kas di bank) Rp. 154.424.050
- Tanggal 31/12/2006 (mengakui pra operasional expenses untuk proyek
tahun 2007).
Biaya pra operasional Rp. 309,565,700.00
Uang muka biaya (pra operasional) Rp.
309,565,700.00
1. Perlakuan keempat adalah mengganti sistem pembayaran pada pos Medical
Allowance (biaya kesehatan karyawan). Pada mulanya perusahaan
memberikan fasilitas pengobatan (biaya kesehatan dan kesejahteraaan) dalam
bentuk kenikmatan yakni pembayaran pengobatan karyawan langsung kepada
23
klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, dan perusahaan akan
mengganti jumlah yang tertera dalam kuitansi dari dokter. Fasilitas
pengobatan yang dilakukan oleh PT Barito Buana Pusaka ini merupakan
kenikmatan yang diberikan perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam pasal (9) huruf (e) UU No. 36 Tahun 2008. Kenikmatan ini tidak boleh
dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan yang memberikan kenikmatan.
Dengan demikian PT Barito Buana Pusaka belum memanfaatkan peraturan
perpajakan yang ada untuk membebankan biaya tersebut ke dalam laporan
laba – rugi. Perubahan yang terjadi setelah perusahaan menerapkan tax
planning adalah sebagi beikut :
- Fasilitas pengobatan telah diganti sebagai tunjangan kesehatan oleh
perusahaan dan dapat dibebankan pada laporan laba – rugi periode 2005 dan
2006 sebesar Rp. 375.920.182 dan Rp. 420.544.782. Yang dimaksud
dengan tunjangan kesehatan ini adalah penghasilan bagi karyawan yang
bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Tunjangan ini bersifat rutin
dan diberikan bersamaan dengan pemberian gaji. Penggantian atas dokter
dan obat kepada tiap karyawan dianggap penghasilan bagi karyawan yang
menerimanya, sehingga bagi perusahaan yang memberikan tunjangan boleh
dibebankan sebagai biaya.
- Biaya kesehatan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk
tertanggung yang adalah dirinya sendiri atau keluarganya, tidak boleh
menjadi pengurang penghasilan bruto dari wajib pajak orang pribadi itu
(pasal 9 ayat 1 huruf d) sehingga harus dikoreksi positif.
- Berbeda halnya apabila biaya kesehatan itu dibayar oleh wajib pajak,
dimana yang menjadi tertanggung bukan diri wajib pajak itu sendiri atau
keluarganya, melainkan pegawainya. Dalam hal ini, pembayaran premi
asuransi itu pada dasarnya merupakan pembayaran imbalan (dalam bentuk
kenikmatan) kepada pegawai dalam rangka hubungan kerja. Namun
pembayaran premi asuransi tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi walaupun
pembayarannya merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan, boleh
24
sebagai pengurang penghasilan, asalkan bagi pegawai yang menerimanya
merupakan objek PPh Pasal 21.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil perbandingan antara laba perusahaan sebelum dan sesudah
penerapan tax planning, terlihat bahwa laba sesudah penerapan tax planning menjadi
lebih kecil jika dibandingkan dengan laba perusahaan sebelum penerapan tax
planning. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menekan jumlah pajak
mereka melalui penerapan perencanaan pajak. Dengan demikian penerapan
perencanaan pajak (tax planning) dapat dijadikan alternatif untk meminimalkan
beban pajak badan. Adapun besarnya penghematan pajak perusahaan adalah sebagai
berikut :
1. Periode 2005
PPh terutang sebelum tax planning : Rp. 1.845.550.700
PPh terutang sesudah tax planning : Rp. 1.601.547.200
Maka besarnya penghematan pajak periode 2005 adalah :
Rp. 1.845.550.700 – Rp. 1.601.547.200 Rp. 244.003.500
=
Rp. 1.845.550.700 Rp. 1.845.550.700
= 0,132211757
= 13,22%
2. Periode 2006
PPh terutang sebelum tax planning : Rp. 1.076.817.500
PPh terutang sesudah tax planning : Rp. 763.362.800
Maka besarnya penghematan pajak periode 2006 adalah :
Rp. 1.076.817.500 – Rp. 763.362.800 Rp. 313.454.700
=
Rp. 1.076.817.500 Rp. 1.076.817.500
= 0,29
= 29%
25
Dengan penerapan tax planning, menyebabkan komponen penghasilan kena
pajak turun, sehingga pajak terutang perusahaan juga ikut turun. Dengan demikian
perusahaan memiliki dana yang lebih besar yang dapat digunakan untuk lebih
mengembangkan kegiatan operasional perusahaan pada periode berikutnya. Dengan
demikian perusahaan telah melakukan Manajemen Pajak yang menghasilkan efisiensi
dalam kegiatan operasionalnya.
Kegiatan Manajemen Pajak ini merupakan cara penghindaran pajak secara
legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak.
Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah pengaturan seluruh aktivitas
perusahaan guna menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin.
4.4 Pertimbangan Perusahaan
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan memberikan dua
perlakuan terhadap laporan keuangannya. Yaitu belum mengakui penghasilan tertentu
dan baru mengakuinya pada periode berikutnya. Sebaliknya pada biaya perusahaan
sudah mengakuinya pada periode saat ini dan tidak lagi mengakuinya pada periode
berikutnya. Kedua perilaku ini dapat disebut sebagai bridging fund. Selain itu
perusahaan mengubah kebijakan terhadap pemberian biaya kesehatan dengan cara
memberikan uang tunai kepada kayawannya agar dapat membebankan pos Medical
Allowance pada laporan laba – rugi.
Beberapa pertimbangan perusahaan dalam menerapkan Manajemen Pajak
adalah agar perusahaan yang bersangkutan dapat mengefisiensikan beban pajak
terutang mereka, selain itu juga dana yang semula digunakan untuk membayar beban
pajak terutang dapat berguna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan
seperti pembiayaan proyek yang ditangani. Hal tersebut berarti pula menjaga
kelangsungan hidup perusahaan agar dapat terus menjalankan usahanya.
26
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, danpembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlakuan yang dapat digunakan perusahaan dalam menerapkan
Manajemen Pajak adalah sebagai berikut: Yang pertama, perusahaan dapat
menambah pos biaya yang dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan
periode tersebut. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi pendapatan
yang dapat dihilangkan dari laporan keuangan periode saat ini dan baru
mengakuinya pada periode berikutnya. Perlakuan selanjutnya adalah
dengan mengubah kebijakan pada pemberian biaya kesehatan kepada
karyawannya, yaitu dengan memberikan uang tunai sebagai biaya
kesehatan yang dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh
pegawainya dan menjadi objek pajak PPh 21 (PPh perorangan). Jika
kebijakan ini diterapkan maka pada pos biaya kesehatan (medical
allowance) dapat dibebankan pada laporan laba – rugi. Beberapa perilaku
tersebut diterapkan pada empat langkah perlakuan yang diterapkan
perusahaan terhadap laporan laba – rugi mereka, yaitu pada pos income
dan pra operational expenses , honorarium dan medical allowance.
Perlakuan terhadap pos pendapatan dan biaya tersebut adalah salah satu
unsur dari Manajemen Pajak, yaitu Perencanaan Pajak atau Tax Planning
2. Pengaruh penerapan Manajemen Pajak terhadap pajak terutang pada
periode yang bersangkutan. Pada periode 2005, PPh terutang adalah
sebesar Rp. Rp. 1.845.550.700. Sesudah perencanaan pajak, PPh terutang
menjadi Rp. 1.601.547.200. Maka perusahaan telah mengefisiensikan
beban PPh terutang periode 2005 sebesar 13.22%. Sedangkan pada
periode 2005, PPh terutang sebesar Rp. 1.076.817.500. Sesudah
perencanaan pajak, PPh terutang menjadi Rp. 763.362.800. Maka
perusahaan telah mengefisiensikan beban PPh terutang periode 2005
sebesar 29%.
27
3. Pertimbangan perusahaan dalam memutuskan mererapkan Manajemen
Pajak adalah agar PT Barito Buana Pusaka dapat mengefisiensikan beban
pajak yang terutang, selain itu juga dapat berguna untuk membiayai
kegiatan operasional perusahaan seperti pembiayaan proyek yang
ditangani.
5.2 Saran
Penulis memberikan saran kepada perusahaan, sebaiknya menganalisis
perencanaan pajak secara lebih teliti dengan menganalisis informasi yang ada secara
lebih komprehensif. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak secara
berkelanjutan atau secara periodik, serta menganalisa berbagai kelemahan yang ada,
kemudian memperbaikinya dan memutakhirkan Tax Planning sehingga sesuai dengan
ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku saat ini, mengingat undang –
undang perpajakan yang telah mengalami beberapa perubaan dan mungkin di masa
mendatang akan kembali mengalami perubahan. Jika PT Barito Buana Pusaka
berhasil mengefisiensikan jumlah pajak terutang secara berkesinambungan, maka PT
Barito Buana Pusaka telah menerapkan sistem Manajemen Pajak dengan baik.