Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

XOTISI PEIILIHAN UMUU

: '31/IPU/X/?-012

: Sangat segera

: 1 berkas

: Petunjuk Teknis Verifikasi Partai PolitikCalon Peserta Pemilu Tahun 2014

Jakarta,4 Oktober 2012

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi

2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Mernperhatikan mua tan materi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012

sebagaimana telah diubah ilengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 dan hasilrapat kerja KPU dengan KPIJ p16y;6i seluruh Lrdonesia tanggal 17 - 19 September2012 tentang Verifikasi Partai Politik, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagaipedoman bagi KPU Provins i dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasverifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 (trrlampir).

Sehubungan dengan tugas KpU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakanverifikasi administrasi kearrggotaan partai politik, disampaikan hal-hal sebagaiberikut:

1. KPU Kabupaten/Kota meraksanakan tugas verifikasi administrasi terhadapkeanggotaan partai politil;. dengan cara:a. menerima nftcopy dalltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KpU

yang dikirim melalui ;rplikasi Sipol.b. meneliti jumlah keanl;;gotaan partai politik pada softcopy daltar nama anggota

partai politik hasil 1:,encermatan KpU, daftar nama anggota partai politiksebagaimana formuri' t ampiran 2 Model F2-parpol dan fotokopi Kartu TandaAnggota (KTA).

c. mencocokkan nftcoptt daftar nama anggota partai politik hasil pencermatanKPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulirLampiran 2 Model F2-parpol dan fotokopi KTA.1) apabila softcopy claftat nama anggota partai politik telah sesuai dengan

lurdcopy dan/atau KTA, rnaka KpU Kabupaten/Kota memberikanketerangan denga.n tanda centang (/) pada softcopy daftar nama anggotapartai politik.

2) apabila terdapat l.etidaksesuaian antarc sofcopy daftar narna anggota partaipolitik dengan formulir Lampiran 2 Model F2_parpol, KpUKabupaten/Kota rnenggunakan softcopy daltar nama anggota partai politikhasil pencermatan KpU sebagai pedoman untuk mencocokkan denganfotokopi KTA.

3) apabila daftar narna anggota partai politik pada softcopy tidak ditemukanfotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota rnemberikan keterangan pad a softcopydaftar nama angg,rta partai politik tidak ditemukan KTA.

d. menyusun berita acara hasil verifikasi adminisbasi keanggotaan partai politiksebagaimana dirraksud huruf b dan c.

e. melaporkan berita acara. hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politikkepada KPU melalui K[,U Provinsi dan aplikasi Spol tanggal 6 Oktober 20L2.

f. menerima perbaikan daftar nama anggota partai poritik dalam bentuk hardcopydan fotokopi KTA tanggal 9 - 15 Oktober 2012 sefia menyampaikan laporanpelaksanaan tugas kepada KpU melalui KpU provinsi.

2. KPU Provinsi melakukan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan tugasKPU kabupaten/Kota sebagaimana diqraksud angka 1 dan melaporkan kepadaKPU.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

T*4

PETUNIUK TEKNISVERIFIKASI PAF|.TAI POLITIK CALON

PESERTA PEMILU ANGGOTA DP&DPRD PRO\/INSI DAN DPRD

KABUT'ATEN/KOTATAHUN 201,4

PETUNJI,]K TEKNIS VERIFIKA$I PARTAI POLITIK CALON PESERTAPEMILU ANGGOTADP& DPRD PII,OVINSI DAN DPRD KABUPATENIKOTA

TA,TIUN 2014

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan taha pan verifikasi partai politik calon peserta PemiluAnggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagairnana dimaksudpasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tah,:n 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danPeraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 te ntang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan PartaiPolitik Peserta Pernilu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakya! Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Anggota De*'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kotasebagaimana diubah dengan Peraturan li(PU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tt:ntang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan PartaiPolitik Peserta Pemilu Anggota Dewan Pr,:rwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perluditerbitkan petunjuk teknis sebagai pedr:rman Kpu, Kpu provinsi dan Kpu Kabupaten/Kotaserta partai politik calon peserta Pemilu.

B. VERIFIKASI ADMINISTRASI

1, Komisi Pemilihan Umurna. Melaksanakan verifikasi adminisl rasi dokumen persyaratan:

1) surat pendaftaran partai polit:ik menjadi calon peserta pem u Anggota DpR, DPRDProvinsi, dan DPRD Kabul:aten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dansekretaris Jenderal partai p<:'litik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhicap/ stempel basah.

2) salinan Berita Negara Republik brdonesia yang memuat tanda terdaftar bahwapartai Politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manur;ia.

3) surat pemyataan yang ditanrratangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan kepengurusan, alamat dan kantor tetap tirrlkut p.oirirr"l du'kabupaten/kota serta kepen8;urusan tingkat kecamatan sesuuiforrn,rli, Model F1-Parpol.

4) surat pemyataan yang ditan,Jatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai poti"tit tingtatprovinsi sesuai forrnulir Lampiran 1 Model Fl_parpol.

5) surat pemyataan yang ditan datangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai poriiit tingkatkabupaten/kota sesuai formulir Lampiran 2 Model F1_parpol.

6) surat pemyataan yang ditar.datangani oleh pimpinan pirtai politik tingkat pusatberkenaan daftar susunan pengurus partai politik tingkai kecamatan sesufi formulirLampiran 3 Model F1-parpol.

7) surat pemyataan yang ditarrdatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan daftar susunan prngurus dan alamat kantor tetap partai poliir tingkatpusat sesuai formulir Larnpirrln 4 Model F1_parpol.

8) keputusan partai polidk tentimg pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kotadan kecamatan.

9) surat pemyataan yang ditarrdatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan memiliki anggota sekurang_kurangnya 1.000 (seribu; o.ang atiu l/1.U00

b.

(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politiksesuai formulir Model F2-Parpol.

10) surat pernyataan yang ditand atangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan rekapitulasi daftar ijrnggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kotaseguai formulir Lampiran 1 Mcidel F2-Parpol.

7I) softcopy daftar nama anggota f'artai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orangatau 1/1.000 (satu perseribu) dari junlah penduduk pada setiap kabupaten/ kotasesuai formulir Lampiran 2 Mcrdel F2-Parpol.

12) surat pemyataan yang ditanclatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusatberkenaan keterwakilan perer:npuan 30 % (h'ga puluh persen) pada kepengurusanpartai politik tingkat pusat, prrrvinsi, dan kabupaten/kota sesuai formulir Model F3-Parpol.

13) surat keterangan domisili kan:or tetap dan alamat tetap partai politik tingkat pusat,provinsi, dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desaatau sebutan lain sesuai formulir Model F11-Parpol.

14) salinan bukti kepernilikan atar sewa atau pinjam kantor tetap partai politik tingkatpusat, provinsi, dan kabupater.r/kota.

15) surat keterangan tentang pe'ndaftaran rvrma, lambang, dan/atau tanda garnbarpartai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hulum dan hak asasi Inanusia.

16) fotokopi nomor rekening atar; nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dankabupaten/kota.

17) salinan anggaran dasar dan mggaran rurnah tangga partai politik sesuai denganketentuan petaturan perundarrg-undangan.

18) nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwama sebanval. 5(lima) lembar.

Melaksanakan verifikasi adminislrasi keanggotaan partai politik:1) Mencerrnati dugaan ganda keanggotaan partai politik daram satu partai politik atau

antar partai politik.2) Apabila terdapat dugaan ganda dalam satu partai politik, dihitung satu

keanggotaan.3) Apabila terdapat dugaan ,;ganda antar partai politik, ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual oleh KpU Kabupaten/Kota.4) Setelah melakukan pencermatan, KpU menyampaikan daftar nama anggota dalam

bentuk softcopy kepada KpI.r Kabupaten/Kota untuk dicocokkan deir-gan daftarnama anggota partai poritik s'-'bagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-parpol danfotokopi Kartu Tanda Anggoia (KTA).

Menyampaikan hasil verifikasi- administrasi kepada partai pottik. Apabila terdapatdokumen persyaratan yang belrrm lengkap, purtui potiUt diberi kesempataa untukmelengkapi atau memperbaiki. perbaikan persyaratan disampaikan oleh Dpp partaipolitik kepada KPU, kecuali dafiar nama anggota partai politik dalam bentuk Inrdcopydan fotokopi KTA disampaikan l.epada KpU Kabupatenrri(ota.

Melakukan verifikasi adminish;isi terhadap perbaikan persyaratan. Apab a terdapatperbaikan syarat keanggotaan Partai politik, KpU melakuian purr."rr'utu., drrguu'ganda dan menyampaikan hasirnya kepada KpU Kabupaten/Kota untuk dicocokkandengan hnrdcopy daftar nama anflgota partai poritik dan fotokopi KTA has' perbaikan.

Berdasarkan verifikasi administrasi has perbaikan, KpU menyusun berita acara danmenetapkan partai politik yang (lapat mengikuti tahap verifikasi faktual.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,fKotaMelaksanakan verifikasi adrrunishasi keanggotaan partai politik dengan langkah

sebagai berikut:a. Persiapan

1) membentuk Kelompok Kerja (I,okja) Verifikasi Adminishasi dan Faktual.2) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verilikasi yang bertugas mencocokkan

soficopy daltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftarnama anggota partai politik se bagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol danfotokopi KTA.

3) melaksanakan pembekalan parla Tim Verifikasi.

b. Pelaksanaan

1) menerima sofcopy daftar narru:, anggota partai politik hasil pencermatan KpU.2) meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada softcopy daftar narna anggota partai

politik hasil pencermatan KIju, daftar nama anggota partai politik sebagaimanaforrnulir Lampiran 2 Model Fil-Parpol dan fotokopi KTA.

3) mencocokkan softcopy daltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPUdengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 ModelF2-Parpol dan fotokopi KTA.a) apabila softcry dat'tar narra anggota partai politik telah sesuai dengan Inrdcopy

dan/atau KTA, maka KFU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengantanda centang (/) pad.a ntlcopy daftar nama anggota partai politik.

b) apabila terdapat ketidaksesuaian antan sofcopy daftar nama anggota partaipolitik dengan formulir Lampiran 2 Model F2-parpol, KpU Kabupaten/Kotamenggunakan soltcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatanKPU sebagai pedoman un tuk mencocokkan dengan fotokopi KTA.

c) apabila daftar narna anBgota partai poritik pad,a softcopy tidak ditemukanfotokopi KTA, KpU Kal,upaten/ Kota memberikan keterangan pad,a sortcopydaftar nama anggota partiii politik tidak ditemukan KTA.

4) menyusun berita acara hasil verilikasi administrasi keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud angk,:r 2) dan 3) daram contoh fo rmurir terlnmnir.

5) melaporkan berita acara hal;il verifikasi administrasi keanggotaan partai politikkepada KpU melalui KpU prr:rvinsi dan aplikasi Sipol.

6) menerima softcopy daltar na ma anggota partai politik hasil perbaikan dari KpUuntuk dicocokkan dengan hvdcopy daftar nama anggota partai politik dan/ataufotokopi KTA hasil perbaika:r dengan mekanisme sebagairnana dimaksud angka 2)sampai dengan 5).

C. VERIFIKASI FAKTUAL

1. Kornisi Pemilihan UmumMelaksanakan verifikasi faktual denl;;an langkah sebagai berikut:a. Persiapan

1) membagi Anggota pokja ke Calam Tim Verifikasi Faktual.2) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.3) menyiapkan dokumen pen<r.ukung verifikasi faktual yaitu formurir Lamp'an 4

Model F1-Parpol, Model F3_l)arpol, Lampiran Model F'_parpol, Model F11_parpol,surat keputusan (SK) partai politik tentang pengurus tingkat pusat, buktikepemilikan/sewa/kontrak l:antor partai politik.

4) menyiapkan alat dokumenta ti (kamera, lnndycaLz, dan lain_lain).5) menyiapkan daftar hadir dar'. berita acura hasil verifikasi faktual terhadap pengurus

yang dihadirkan pengurus pi:rrtai politik di kantor KpU.

b. Pelaksanaan

1) menyampaikan pemberitahuair tertulis kepada pengurus partai politik jadwal danwaktu pelaksanaan verifikasi f aktual.

2) melakukan verifikasi faktual terhadap:a) jumlah dan susunan pen gurus partai politik di tingkat pusat dengan cara

mendatangi kantor pengu'us patai politik untuk mencocokkan kebenaran sKpartai politik tentang pengrrus tingkat pusat, daftar nama pengurus yaitu KetuaUmum atau sebutan lain, liekretaris Jenderal atau sebutan rain, dan Bendaharasebagaimana formulir Lalnpiran 4 Model F1-parpol dengan pengurus yangbersangkutan.

b) pemenuhan keterwak an Derempu:rn pada kepengurusan partai poritik tingkatpusat sekurang-kurangnyi:r 30 % (t:ga puluh persen) dengar cara mendatlgikantor pengurus partai lroltik untuk mencocokkan kebenaran daftar namapengurus sebagaimana I crmulir Model F3_parpol dengan pengurus yangbersangkutan.

c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menuniukkanKTA asli atau identitas; lain (Kartu Tanda penduduk/KTp atau KartuKeluarga/KK) untuk dicor:okkan dengan sK dan formulir Larnpiran 4 Model F1-Parpol.

d) domisili kantor tetap den gan cara mendatangi kantor pengurus partai politiluntuk mencocokkan dom:sfi kantor sebagaimana formuli, Mod"i f_ff iu.potdengan dokurnen yang sah yaitu sertifikai hak milik, surat pinjam pakai, sewaatau kontrak sampai berakhimya tahapan pemilu, yaitu pungr.r.upu., sumpahjanji anggota DpR dan Dpl).

e) domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat harus berada di wilayahibukota negara.

3) apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) berhalanganhadir, wajib menyampaika n alasan dengan menunjukkan dokumen yangditerbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter,menunaikan ibadah haji/umrah, dan lainlain).4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakil petugas

- verifikasi mendatangi yang bersangkutan.

5) apabila pengurus partai poJ.itik berhalangan hadir karena alasan menunaikanibadah haji/umrah atau men.r.nggal _dunia

at"au mengundurkan diri, pengurus yangbersangkutan dapat digantik;rn oreh wakirnya d".,iat -"r,co.okkan sK, formulirLampiran 4 Model F1_parpol dan KTA/KK.6) apabita dalam verifikasi fakt'ral sebagaimana dirnaksud huruf a) dan b) petugasverifikasi tidak bertemu dengim pengurus yang bersangkutan, KpU _"rryurnpuit1,pemberitahuan tertulis

, kepr:rda pengurus p--artai politik untuk

^"ngnjfk"nfengurus yang bersangkuta.. kepada KpU sampai dengan akhir rnasa verifikasifaktual tahap I.7) verifikasi faktual pengurus r)artai politik sebagaimana angka 6) d'akukan olehpetugas verifikasi dengan c'ra meminta pengurus yang bersangkutan mengisidaftar hadir. Setelah pelaksa'aan verifikasi Uurlmir, petugas verifikasi menyusunberita acara hasil verifikasi (contoh E nmpi/\.8) menyusun berita acara verir'ikasi faktual sesuai formurir Model F5-parpor dan^.

lamlirannya dan rnenyampail<an hasilnya kepada partai politik.9) apabila partai porit* belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padahuruf a), b), dan d), diberi. k :sempata" ".,t"i _emperbaiki paling lama Z (hr;;hari setelah pemberitahuan ha.sil verifikasi faktual.10) melakukan verifikasi faktual t.erhadap hasil perbaikan.

11) melaksanakan rapat pleno terbuka:a) Rekapitulasi hasil verifikar;i tingkat provins|b) Hasil verifikasi faktual tinl;kat pusat.

12) rnenyusun berita acara sesui:.i formulir Model F5-Parpol dan lampirannya sertamenyampaikan hasilnya keparla partai politik dan Bawaslu.

Komisi Pemilihan Umurn ProvinsiMelaksanakan vedfikasi faktual deng an langkah sebagai berikut:a. Persiapan

1) membentuk Pokia Verifikasi F aktual.2) rnernbagi Anggota Pokja ke dr;Llam Tim Verifikasi Faktual.3) melaksanakan pembekalan pa.da Tim Vedfikasi Faktual.4) menyiapkan dokumen pendrrkung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 1

Model F1-Parpol, Model F3-I'arpol, Lampiran Model F6-ParpoL Model F11-Parpol,SK partai politik tcntang pengurus tingkat provinsi, buktikepernilikan/sewa/kontrak kantor partai politik.

5) menyiapkan alat dokumentasi (kamen, handycan, dan lainJain).6) menyiapkan daftar hadir darr berita acara hasil verifikasi faktual (contoh Erbmprl

terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus partai politil di kantor KPU Provinsi.

b. Pelaksanaan(1) menyampaikan pemberitahrran tertuls kepada pengurus partai politik jadwal dan

waktu pelaksanaan verifikar;i faktual.(2) melakukan verifikasi faktua I terhadap:

a) jumlah dan susunan pe:ngurus partai politik di tingkat provinsi dengan caramendatangi kantor pengSrrus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SKpartai politik tentang p',lngurus tingkat provinsi, daftar narna pengurus yaituKetua atau sebutan liri4 Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendaharasebagaimana formulir l.-ampiran 1 Model F1-Parpol dengan pengurus yangbersangkutan.

b) pemenuhan keterwakil.an perempuan pada kepengurusan partai politiktingkat provinsi sekura:rg-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan caramendatangi kantor per:.gurus partai politik untuk mencocokkan kebenarandaftar nama penguru$ sebagaimana formulir Model F3-Parpol denganpengurus yang bersangl :utan.

c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkanKTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK danformulir Lampiran 1 Model F1-Parpol.

d) domisili kantor tetap d(ngan cara mendatangi kantor pengurus partai politikuntuk mencocokkan dornisili kantor sebagairnana formulir Model F-11 Parpoldengan dokumen yang sah yaitu setifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewaatau konhak sampai be rakhimya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan surnpahjanji anggota DPRD Pro,rinsi.

e) domisili kantor tetap prutai politik tingkat provinsi harus berada di wilayahibukota provinsi, kecual.i daerah pemekaran.

(3) apabila pengurus partai politik sebagaimana dinaksud huruf a) dan b)berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menuniukkan dokumenyang diterbitkan oleh lerrrbaga yang berwenang (misalnya surat keterangandokter, menunaikan ibadah. haji/ umrah).

(4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugasverifikasi mendatangi yang bersangkutan.

(5) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikanibadah haji/umrah atau m'::ninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurusyang bersangkutan dapat cl.igantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK,formulir Lampiran 1 Model l;l-Parpol dan KTA/KK.

(6) apabila dalam verifikasi fak iual sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) petugasverifikasi tidak bertemu derngan pengurus yang bersangkutan" KPU Provinsimenyampaikan pembedtah.ran tertulis kepada pengurus partai politik untukmenghadirkan pengurus yarrg bersangkutan kepada KpU provinsi sampai denganakhir masa verifikasi faktual tahap I.

(7) verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 6) dilakulan olehpetugas verifikasi dengan i::ara meminta pengurus yang bersangkutan mengisidaftar hadir. setelah pelaksanaan verilikasi berakhir, petugas verifikasi menyusunberita acara hasil verifikasi (,i:o toh Erlampir\.

(8) menyusun berita acara ver ifikasi faktual sesuai formulir Model FGpamol danlampirannya dan menyampi:rikan hasilnya kepada partai politik.

(9) apabila partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padahuruf a), b), dan d) diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama Z (tujuh)hari setelah pemberitahuan l.rasil verifikasi faktual.

(10) melakukan verifikasi faktu;:rr terhadap has perbaikrn, menyusun berita acarasesuai formulir Model F6-prupol dan larnpirannya serta menyampaikan hasilnyakepada partai politik, Bawaslu provinsi dan KpU melalui aplikasi Sipol.

(11) melakukan rapat pleno terbr.rkala) Rekapitulasi hasil verifilasi tingkat kabupaten/kota.b) Hasil verifikasi faktual tingkat provinsi.

Komisi Pemilihan Urnum Kabupater/KotaMelakukan verifikasi faktual dengan tangkah sebagai berikut:a. Persiapan

1) membagi Anggota pokja ke dr:rlam Tim Verifikasi Faktual.2) khusus bagi pelaksanaan v<:rifikasi faktual keanggotaan, Anggota pokja dibagi

dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk menelitiseluruh partai politik.

3) melaksanakan pembekalan p;rda Tirn Verifikasi Faktual.4) menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formurir Lampiran 2

Model Fl-Parpol, Model F3_p:rrpol, Lampiran 1 Model F8_parpol, Lamptan i ModelF8-Parpol, Model Fl1-parp,ol, SK partai politik tentang pengurus tingkatkabupaten/kota, bukti kepen.'ikan/sewa/kontrak kantor parLi potit, xre. '

5) menyiapkan alat dokumenta si (katnen, lnndrlcam, dan lain_lain).6) menyiapkan daftar hadir darr berita acara hasil verifikasi faktual (contoh terramptr.

terhadap pengurus dan angg'ta yang dihadirkan pengums partai poritik di kantorKPU Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan

1) menyampaikan pemberitahui:Ln kepada pengums partai poritik jadwal dan waktupelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantot tetaD.

2) melakukan verifikasi faktual t,erhadao:a) kepengurusan daa domisili kantor tetap partai politik

(1) jumlah dan susuna::r pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kotadengan cara merrdatangi kantor pengurus partai politik untukmencocokkan kebe:iraran SK partai politik tentang pengurus tingkatkabupaten/kota, da ftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan l-an,

b)

Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulirLampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.

(2) pemenuhan keterwa l.ilan perempuan pada kepengurusan partai politiktingkat kabupaten/k.ota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen)dengan cara menrJatangi kantor pengurus partai potitik untukmencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulirModel F3-Parpol den14n pengurus yang bersangkutan.

(3) pengurus partai pc,litik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2)menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTp atau KK) untukdicocokkan dengan S,K dan formulir Lampiran 2 Model F1-parpol.

(4) apabila pengums partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1)dan (2) berhalangi:n hadir, wajib menyampaikan alasan denganmenunjukkan dokurnen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang(misabrya surat ketet angan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah).

(5) apabila pengurus partai politik berhalangan had karena alasan sakigpetugas verifikasi mr:ndatangi yang bersangkutan.

(6) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasanmenunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia ataumengundurkan diri, pengurus yang betsangkutan dapat digantikan olehwakiJnya dengan mr:ncocokkan SI(, formulir Lampiran 2 Model F1_parpoldan KTA/KK.

(7) apabila dalam verifilcasi faktual sebagaimana dimal<.sud angka (1) dan (2)petugas verifikasi h:dak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan,KPU Kabupaten/K,)ta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepadapengurus patai poli,jk ,,ntuk menghadirkan pengurus yang bersangkutankepada KPU Kabupaten/Kota sampai denganaklii, ,,."ru verifikasi faktuartahap I.

(8) verifikasi faktual pe:rgurus partai politik sebagaimana angka Z) dilakukanoleh petugas verifika si dengan cara meminta p=".,g.r.u" yang bersangkutanmengisi daftar hadi.r. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, p"t rgu,verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlnmpir).

(9) domisih kantor teterp dcngan cara mendatangi kanror pengurus partaipolitik untuk menccrcokkan domisili kantor seiagaimana formulir ModelF-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaltu se"rtifikat hak milik, suratpinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu,

._ ^. {uito p"t,grrcapan su.mpah janji anggota DpRD Kabupaten/Kota.

(10) dornisili kantor tetaF partai politik tingkat kabupaten/kota harus berada diwilayah adrninistras i kabupaten/kota yang bersangkutan.

(11) domisili kantor tetal) partai politik tingk"at taUu;aten/kota yang beradapada daerah induk, r;ernentara daerah tersebut telah dilakukan pe"-"ku.romaka domisili kant,rr tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhisyarat.

keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu)dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkatkabupaten/kota dengan cara:

(1) Menentukan metod., verifikasi faktual keaaggotaan, yaitu metode sensusatau sampel acak secl.erhana.

(2) Metode sensus dilerkukan apabila jumlah anggota partai politik pada.^.

k"p"rg3tn"ut di kabupaten/kota sampai a".,g_1OO (seratus) orang.(3) Metode sampel acal. sederhana, dilak.rtun upllft jumtah anggota partaipolitik pada kepengr.rrusan di kabupaten/kota leUih iOO lseratuslorang.

(4) Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan ataupencuplikan sampel dengan menggunakan nfurnrc tvlistwtt Excel, yaitu:(a) Bukafle Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell.

(b) Pada papan rumus/fornrula ketik rumus b€rikutRLJMUS -RANDgrangka populaai yang dikehmdakiMisalnya akan diambil sarrpel dari angka populasi 2.000, maka ditulissebagai berikutRLJMUS-RAND0iZil

(c) Dari angka yang terdapat rtetarn elt, tarik ell kedalam beberapa kolomdan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik oell

yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% daripopuiasi yang ak;rn diambil.Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akandiambil adalah 1.r:.)'/. dart populasi, yaitu 200, maka angka yang akandirnunculkan did,:rlam program harus lebih dari 200.

'.i.i!'

.! ','f anr3,t,.0q,l -,i.ga

(d) Sampel diambil l:erdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, clandilakukan dengarr pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhisampel sejumlah 200.

Apabila ada norrror y;rng sama padahal pada nomor sebelumnya sudahterambil maka e.ngka tersebut dilewati untuk kemudian dilaniutkanpada urutan ber:kutnya. (Lihat anak panah dalam cara penga;bilansampel).

t z'*-rc1

(5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah superuisiKPU Provinsi. Hasi.l pengambilan atau pencuplikan sampel bersifatrahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi melaluiaplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi.

(6) Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagairnana angka (5)

dituangkan dalam fo::mulir Lampiran 2 Model F8-Parpol.(7) Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya

berada di wilayal. terpencil atau sulit dijangkau dengan saranatransportasi, KPU X.abupaten/Kota dapat mengambil sampel penggantidari urutan berikutn'ya.

(8) Menyusun berita a:ara hasil pengambilan atau pencuplikan sampelsebagaimana contoh formulir terlampir.

(9) Melakukan verifikas;i faktual, bertemu secara langsung dengan anggotapartai politik dan merlakukan kegiatan sebagai berikut:(a) petugas verifikar,;i mencocokkan daftar nama anggota partai politik

hasil pengambilan/pencuplikan sarnpel sebagaimana forrnulirLampiran 2 Model F8-Parpol, fotokopi KTA dan KTA asli. Apabilaanggota partai pciitik yang bersangkutan dapat menuniukkan KTA aslidan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannyadinyatakan memenuhi syarat.

(b) apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politikyang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTp atauKK. Apabila terrlapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTpatau KK dan ar,ggota partai politik yang bersangkutan menyatakansebagai anggota partai politik, maka keanggotaarurya dinyatakanmemenuhi syaral.

(c) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik,diminta mengisi formulir Model F12-parpol. Apabila tidak bersedia,keanggotaarmya dinyatakan memenuhi syarat.

(d) apabila keanggc taan partai politik tidak memenuhi syaral petugasverifikasi mengir;i kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 ModelF8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidakmemenuhi syaral:.

(e) setelah melakul:an verifikasi faktual keanggotaan partai politik,petugas verifika si meminta kepada anggota partai politik yangbersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf padakolom keterangarr formulir Lampiran 2 Model Fg-parpol.

(f) apabila petugas ,zerifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politikyang bersanglcutan, KPU Kabupaten/Kota rnenyampaikanpemberitahuan t:ertulis kepada partai politik untuk menghad.irkananggotanya di liantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhirmasa verifikasi fi:rktual.

(g) verilikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana huruf (d)dilakukan oleh Petugas verifikasi dengan cara meminta anggota yangbersangkutan m€ngisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasiberakhir, petugi:.s verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi(contoh terlnmpir'.t.

(h) apabila sampai akhir masa verifilasi faktual tahap I, partai politik tidakdapat menghadi.rkan anggotanya di kantor KpU Kabupaten/Kota,keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(i) apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partaipolitik, yang berr;angkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada

10

1 (satu) partai pc litik dan mengisi formulir Model Fl2-Parpol. Apabilatidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1

(satu) partai polil:ik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

fi) apabila diternuk;rn keanggotaan partai politik pada daerah pemekaran,petugas verifikal;i rnencocokkan kesesuaian domisili f aktual anggotapartai politik ,rang bersangkutan dengan alamat sebagaimanatercantum pada I:.TA.

(k) sebagai bukti te..ah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partaipolitik, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimanaformulir Lamp:lan 2 Model F8-Parpol untuk menerangkanbertemu/tidak L'ertemu dengan anggota partai politik dan memintaparaf anggota partai politi-k yang betsangkutan atau anggotakeluarganya atatr pengurus RT setempat dengan menuliskan narnalengkap.

(l) apabila partai pctitik menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000atau 1/1.000 darr. setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhisyarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1,/ 1,.000, petugas verifikasidapat menghenti kan verifikasi faktual.

(10) Hasit verifikasi fakh.ral keanggotaan partai politik melalui metode sampeldiproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhansyarat minimal 1.00t) orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik dikabupaten/kota yan g bersangkutan.

(11) Menyusun berita ac:rra verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpoldan lampirannya .(ierta menyampaikan laporan kepada KpU melaluiaplikasi Sipol.

(12) Apabila Partai politik belum rnemenuhi syarat, diberi kesempatan untukmemperbaiki palinl;; lama 7 (tuiuh) hari setelah pemberitahuan hasilverifikasi faktual.

3) Melakukan verifikasi hasil perbaikan:a) verifikasi faktual kepengr.rrusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor

tetaP.

b) verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai politik denganmenempuh langkah:

(1) menghitung jumlah keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1.000atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda.

(2) apabila syarat kearrggotaan partai politik sebagaimana angka (1) tidakterpenuhi, tidak dila:njutkan dengan verifikasi faktual.

(3) Melakukan verifi}:asi faktual keanggotaan dengan mekanismesebagaimana angka r'9).

4) Melaksanakan raPat pleno l;erbuka dan menyusun bedta acara hasil verifikasifaktual sesuai formulir Moclel F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikanlaporan kepada partai politik, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU melalui aplikasiSiool.

D. RAPATPLENOTERBUKA

Rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dilaksanakan dengan rrrenempuh langkah sebagai berikut:

11

1. Menyampaikan undangan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/PanwasluKabupaten/Kota, pemantau Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Menyampaikan proses dan hasil veriJ:.kasi faktual.3. Partai politik dan/atau Bawaslu/Eiawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat

menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual. KPU/KPU Provinsi/KPUKabupaten/Kota memberikan penjelursan dan menunjukkan bukti pendukung.

4. Apabila partai politik dan/ atau Ba.;vaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/ Kotatidak dapat menerima penielasan I?U/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota, dimintamengisi formulir keberatan terlampir.

E. PELAYANANDATADANINFORMAS,I

1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Akses data dan informasi diberrikan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu

Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kotzr, pemantau atau pemangku kepentingan lairmya

setelah setiap kegiatan dalam tahaparr verifikasi partai politik berakhir yaitu:a. Verifikasi administrasi kelengkap'an syarat partai politik menjadi peserta Pemilu oleh

KPU.

b. Verifikasi faktual partai politik olt:h KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

3. Pelayanan data kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/PanwasluKabupaten/ Kota, pemantau atau 1:'emangku kepentingan lairurya dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:a. partai politik, Bawaslu/Bawaslu .Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau

pemangku kepentingan lainnya menyarnpaikan permohonan tertulis kepada KPU

dengan menyebut identitas yang,elas dan lengkap, jenis data dan daerah yang dimintaserta peruntukannya.

b. KPU meneliti kelengkapan syarat perrnohonan data sebagaimana dimaksud huruf a.

c. Apabila syarat permohonan dat,1 belum lengkap, partai politik, Bawaslu/Bawaslu

Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ K.ota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya

KPU menyampaikan pemberitahu an tertulis untuk melengkapi.

d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta berada

pada wilayah kerja KPU Provinsi Jan KPU Kabupaten/Kota, KPU memerintahkan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kor:a untuk memenuhi data dimaksud dengan tembusan

kepada partai politik, Bawasrlu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota,

pemantau atau pemangku kepenh.ngan lairurya.

e. KPU Provinsi dan KPU Kabu paten/ Kota menyampaikan laporan kepada KPU

pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud huruf d.

F. LAIN.LAIN

1. Menanggapi permasalahan akurasi dirta wilayah administrasi dan penduduk sebagaimana

Keputusan KPU Nomor 156 /Kpts / Kl?U /Tahun 2012, Menteri Dalarn Negeri melalui surat

Nomor 138/3691/SJ telah melakukan revisi sebagaimana terlampit.

Pelaksanaan veriJikasi kepengurusar.r dan keanggotaan partai politik berpedoman pada

Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/l<PU /Tahun 2012 dan surat Mented Dalam Negeri

Nomor 138/3691/SJ.Apabila terdapat perbedaan jumlah penduduk756 /Kpts /KPU /Tahun 2012 dengan surat MenteriKPU dan KPU Kabupaten/Koh. berpedornan

756 /Kpts/l<PU /Tahun 2012.

antara Keputusan KPU NomorDalam Negeri Nomor 138/3691lSJ,

pada Keputusan KPU Nomor

3.

rz

5.

Apabila terdapat perbedaan nama w'ilayah administrasi antara Keputusan KpU NomorL56 /Kpts/ KPU / Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ,KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota berpedoman pada surat Menteri DalamNegeri Nomor 1 38 / 3697 / SJ.

Pemenuhan syarat kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, T5% kabupaten/kota disetiap provinsi, dan 50% kecamatan di kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasiberpedoman Keputusan KPU Nomor .156/Kpts/KPU /Tahn2012.Apabila terdapat kepengurusan gand' partai politik tingkat pusa! KpU berpedoman padaKeputusan Menteri Hukum dan Hak .,\sasi Manusia.Apabila terdapat kepengurusan gand;r partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten,/Kota berpedoman pada dokumen hasil verifikasiadministrasi yang diserahkan oleh KPU.Apabi-la terdapat penggantian pengurus partai politik pada masa verifikasi faktual ditingkat provinsi dan kabupaten/lcota, KPU provinsi dan KpU Kabupaten/Kotaberpedoman pada dokumen hasil verifikasi administrasi yang diserahkan oleh Kpu.

7.

px{sl(wX

13

Contoh

BERITA ACARA HASIL PENGAMBILAN ATAU PENCUPLIKAN SAMPELKEANGGOTAAN PARTAI PIf,LITIK TINGKAT KABUPATENAOTA

NOMOR:,........

Pada hari ini ..................... tanggal bulan ..-.................. tahun .........,berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-tJndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD, Pasal 19 ayat 13) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentangPendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DpR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota da:n Pasal 2o ayat (2) peraturan KpU Nomor 12 Tahun2012 tentang Perubahan Atas Peraturar KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Poltik peserta pemilu Anggota DpR, DPRD provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) .. ..... ... ...... .... . telahmelakukan pengambilan atau pencuplikan sampel terhadap keanggotaan partai

di bawah supervisi KPU Provinsi..................... dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah penduduk kabupaten/kota*) . ... . .. ..... ....... .

Jumlah anggota partai politik dalam nfia:,py daftar nama(populasi)

Junrlah sampel anggota partai politik (mndmal 10%)

Hasil pengambilan atau pencuplikan sam.pel sebag aimana terlampir.

Dibuat dipada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATENAOTA

".............,...... orang' .. ........ ... ... .... . orang

. ..................... orang

1

2.

J.

4.

5.

(Ketua)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

*) Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

BERITA ACARA \/ERIFIKASI ADMINISTRASIKEANGGOTAAN PARTAI P.CLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NOMOR:........

Pada hari ini ..................... tanggal bulan ..................... tahun .........,berdasarkan ketentuan Pasal 9 undang-Lhdang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD serta Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (l) peraturan KpU Nomor gTahun 2012 tentang Pendaftaran, VeriJ rkasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta PemiluAnggota DPR, DPRD Provirui dan L)pRD Kabupaten/Kota, Komisi pernilihan UmumKabupaten/Kota) ..................... telah rnelakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai

dengan mekanisme merr.cocokkan daftar nama anggota partai poritik dalambentrrk softcopy, hardcopy, dan totokopi Ka rtu Tanda Anggota (KTA).

Berdasarkan hasil verifikasi adminisbas.i, daftar nama anggota partai politik dalam bentuksoftcopy sesuat/trdak sesuai*) dengan daft.ar nama anggota partai politik dalam bentuk lndcoprl.

Sedangkan jumlah nama anggota partai politik dalam bentuk sortcopy, rurrlcopy, KTA sertakeanggotaan partai politik yang sesuai/ti,iak sesuai adalah sebagai berikut:1. Daftar nama anggota partai politik da.lam bentuk

sofcopy2. Daftar nama anggota partai politik da.lam bentuk

anggot l

anggota

anggotaanggota

anggota

anggota

anggota

3.

4.

hardcopyFotokopi KTA yang diterimaDaftar nama anggota partai politik da.lam bentuknftcopy yang sesuai dengan lnrdcopy rlan KTADaftar nama anggota partai pottik da tam bentuksoftcopy yang ttdak sesuai dengan harrlcopy danKTADaftar nama anggota partai politik da tam bentuksofcopy yang sesuai dengan fotokopi 1(TADaftar nama anggota partai politik da tam bentuksoltcopy yang ndak sesuai dengan fotc,kopi KTA

5.

7.

Dibuat dipada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATENAOTA

(Ketua)(Anggota)(Anggota)(Anggota)(Anggota)

2.

3.

4.

5.

*) Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

BERITA ACARA'I,IERIFIKASI ADMINISTRASIKEANGGOTAAN PARTAI P'OLITIK TINGKAT KABUPATENAOTA

Pada hari ini ..................... tanggal bulan ..................... tahun .........,berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-tlndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu AnggotaDPR, DPD dan DPRD serta Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) peraturan KpU Nomor gTahun 2012 tentang Pendaftaran, Veril tkasi, dan Penetapan Partai Politik Pesetta PemiluAnggota DPR, DPRD Provinsi dan L)PRD Kabupaten/Kota, Kornisi pemilihan UmumKabupaten/ Kota) ..................... telah:nelakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai

dengan mekanisme mer..cocokkan daftar nama anggota partai politik dalambenntk nftcopy , lnrdcopy , dan fotokopi Ka rtu Tanda Anggota (KTA) .

Berdasarkan hasil verifikasi administras.i, daftar nama anggota partai politik dalam bentuksoftcopy sesuai/ ndak sesuai*) dengan dafl.rr nama anggota partai politik dalambentuk lardcopy.

Sedangkan iumlah nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy, hardcopy, KTA sertakeanggotaan partai politik yang sesuai/ti,lak sesuai adalah sebagai berikut:1. Daftar nama anggota partai politik da tam bentuk

softcopy2. Daftar nama anggota partai politik da Lam bentuk

anggoul

anggoul

anggotaanggota

anggota

anggour

anggota

J.hardcopyFotokopi KTA yang diterimaDaftar nama anggota partai politik da lam bentuksofcopy yang sesuai dengan hardcopy rlan KTADaftar nama anggota partai politik da lam bentuksoftcopy yang tidak sesuai den gan lnrdcopy danKT ADaftar nama anggota partai politik da lam bentuksoftcopy yang sesuai dengan fotokopi .l(TA

7. Daftar nama anggota partai politik da tam bentuksofcopy yang ndak sesuai dengan fotc,kopi KTA

5.

Dibuat dipada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATEN/KOTA

(Ketua)(Anggota)(Anggota)(Anggota)(Anggota)

1.

2.

3.

5.

") Coret yang tidak diperlukan.

Contoh

BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUALPENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLTTIK

TINGKAT PUSAT/?ROVTNSI/KABUPATENAOTA*)

NOMOR:.........

Pada hari ini tu.ggul ..... ............... bulan tahun.........,telahhadir di kantor Komisi Permilihan Umum/Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Kabupaten/Kota*) pengurus/anggota*) Patai ..................... danhasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

Dibuat dipada tanggal

KOMISI PEMILIHAN U}{UIVI/ KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSIAABTJPATEN/KOTA*) ...............

(Ketua)(Anggota)(Anggota)(Anggota)(Anggota)(Anggota)(Anggota)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. Untuk kolom pengesahan oleh KPU Prrrvinsi dan KPU Kabupaten,/Kota disesuaikan.

1.

J.

5.

tt.7.

NO. NAMA PENGURUS/ANGGOTA*] ALAMAT NO.KTA/KTP/KK-)

KETERANGAN

1 Contoh:

Nama pengurus/ anggota") :

Jabatan :

Sesuai/tidaksesuai*)

2.

J.

5.

6.

7.

8.

9.

10. dst

PERTIYA'TAAN KEBERATANHASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DP&

DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABI.JPATENAOTATINGKAT PUSAT/?ITOVINSIAABI.JPATEN/KOTA)

Kabupaten/ Kota*)

Provinsi*)

Catatan pemyataan keberatan oleh Partai ..................../Bawaslu/Bawaslu Provinsi

/Panwaslu Kabupaten/Kota ....................*) sebagai berikut:

Yang mengaiukan keberatan*") KPUAPU PROVINSIIGUKABUPATEN/KOTA*)

KETUA"

(..... ............. ... .... .........) (.............................................................)

Keterangan:*) Coret yang tidak diperlukan*) Diisi dengan Partai .................... atau Bawarrlu atau Bawaslu Provinsi ....'.'............. atau Panwaslu

Kabupaten/Kota .................... dan jabatann'ya