Upload
irsyad-ilhami
View
28
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Akreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 EditAkreditasi Jateng 6nov Th2013 Edit
Citation preview
Dasar Hukum
Pengertian Akreditasi
Maksud dan Tujuan Akreditasi
Proses Akreditasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggararakan kendali mutu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
Pembagian subsistem upaya kesehatan :
Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan :
1.Upaya kesehatan
2.Fasyankes
3.Sumber Daya upaya Kesehatan
4.Pembinaan dan Pengawasan
1. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
2. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat.
1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.
3. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS.
1. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan;
3. Perhitungan standar tarif; dan
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk:
Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2013
tentang
PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 6 (2) : selain persyaratan sbgmana dimaksud pada ayat 1 (persyaratan yg harus dipenuhi bagi Faskes tingkat pertama), Faskes tingkat pertama juga harus telah terakreditasi
Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah
Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi
Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukan hasil yang belum memenuhi standar
KUALITAS
Target Penurunan AKI dan AKB sulit dicapai
Bagaimana Kondisi Pelayanan Kesehatan Saat Ini
?
Beberapa Hasil Survey Yang Menunjukan Pelayanan Kesehatan Di Tingkat Pelayanan Dasar Belum Memenuhi Standar KUALITAS
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAMBI SULAWESI TENGGARA JAWA TIMUR
NTT MALUKU UTARA KALIMANTAN TENGAH
PERLU PENINGKATAN
BAIK
SANGATPERLUPENINGKATAN
1. PelayananPenunjang
2. PelayananGawat darurat
3. R.Rawat InapAnak
4. Tatalaksana diR.Rawat InapAnak
5. Pelayananneonatus
6. PemantauanPasien
7. Pelayanansayang ibu dananak
8. Dukungan PKM9. Keluar PKM dan
perawatanlanjutan
10. Akses ke PKM
8/3/2011
Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan Anakdi Puskesmas Perawatan di 6 Provinsi, 2009
Gambar 3.2
Profil Tiga Aspek ( Klinis, Asuhan Keperaeawatan, Sarana Penunjang)
A. Talawaan, B: Tatelu, C: Masbagik, D: Terara, E: Maja, F: Cipanas, G: Sentani H: Genyem, I: Entikong, J: Balai Karangan, K: Lubuk Pinang, L: Ipuh
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
A B C D E F G H I J K L
Primary Health Care
Sc
ore
Clinical care
Nursing
Supportive
Puskemas perawatan
Pada tahun 2012 dilakukan assesmen kualitas pelayanan kesehatan maternal oleh tim yang anggotanya berasal dari Kementrian Kesehatan, profesi (HOGSI-POGI dan IBI) dan akademisi (Universitas Indonesia) dengan dukungan dana badan internasional (WHO). Secara random bertingkat, sampel dipilih mulai dari seleksi 10 provinsi (Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, NTT), 2 kabupaten di provinsi terpilih, dan satu rumahsakit milik pemerintah serta 2 puskesmas di kabupaten terpilih, serta ditambah 2 klinik bidan praktek swasta (BPS) di
daerah puskesmas terpilih. Sebanyak 100 unit fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dikunjungi untuk observasi interaksi petugas kesehatan dengan pasien, observasi sarana fisik
dan penunjang serta dokumen pendukung, dan wawancara kepada sampel petugas kesehatan maupun pasien.
SampelBesar : n= 100 fasilitas• 20 Rumah Sakit milik pemerintah• 40 Puskesmas• 40 klinik bidan/bidan praktek swasta (BPS)
Sampling: • Random bertahap• 10 provinsi, @ 2 kabupaten/kota• Di kab/kota terpilih Random: RS, Puskesmas,
Klinik Bidan/BPS
30
Kepatuhan faskes thd standar pelayanan kesehatan maternal
(rataan median total skor faskes)
44
PUSKESMAS
Instrumen
Akreditasi
KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
Badan Akreditasi
Survei Akreditasi Puskesmas
SERTIFIKAT
12
5
4
3
6
Memenuhi / Menerapkan / Comply
UU 29 / 2004 : Praktik Kedokteran
UU 36 / 2009 : Kesehatan
PP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM
Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kotaKep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKMKep menkes 374/2009 : SKN 2009
STANDAR
Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERNUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPM
PERPRES 72/2012 : SKNPERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/KotaKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
Adanya variasi kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan :
1.Proses Pengukuran
2.Proses Monitoring
3.Proses Pengendalian
4.Proses Pemeliharaan
5.Proses Penyempurnaan
6.Proses Pendokumentasian
Sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko
Sebagai syarat recredensialing PPK 1 BPJS pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan).
Akreditasi Puskesmas dan Klinik adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas dan Klinik, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.
SDMBiaya
SaranaPrasarana
Alat Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Yang Berkualitas
Penyelenggaraan Pelayanan :-Mengukur-Memonitor-Mengendalikan-Memelihara-Menyempurnakan-Mendokumentasikan
Continous ImprovementContinous Improvement
Kepuasan Kepuasan PasienPasien
1.Standar Administrasi dan Manajemen
2.Standar Program Puskesmas
3.Standar Pelayanan Medis
Bagian dari standar akreditasi Puskesmas :
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Administrasi dan Manajemen
Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas
(KMPP)
Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Program Puskesmas
Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Pelayanan Medis
Tidak Terakreditasi
Jika pencapaian Bab I, II, dan III kurang dari 75 %
Bab IV, V, VI < 60 %, dan
Bab VII, VIII, IX kurang dari 20 %
Terakreditasi Dasar
Jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III ≥ 75 %
Bab IV, V, VI ≥ 60 %, dan
Bab VII, VIII, IX ≥ 20 %
Terakreditasi Madya
Jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V ≥ 75 %
Bab VI, VII ≥ 60 % dan
Bab VIII, IX ≥ 20 %
Terakreditasi Utama
Jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 dan bab VIII, IX ≥ 60 %
Terakreditasi Paripurna
Jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 %
1.Standar Administrasi dan Manajemen
2.Standar Pelayanan Medis
Bagian dari standar akreditasi Klinik :
Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Fasilitas Kesehatan
(KMFK)
Bab dari standar akreditasi Klinik :
Standar Administrasi dan Manajemen
Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab dari standar akreditasi Klinik :
Standar Pelayanan Medis
Tidak terakreditasi
Jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV < 75 %
Terakreditasi
Jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75 %
PE
DO
MA
N
PE
NY
US
UN
AN
D
OK
UM
EN
PE
DO
MA
N
PE
LA
TIH
AN
SU
RV
EIO
R
PEDOMAN
SURVEIPEDOMAN
PENDAMPINGAN
DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN AKREDITASI PUSKESMAS
STANDAR
INSTRUMENT
1. Memberikan keunggulan kompetitif2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes 3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada
pasien dan masyarakat.4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di
Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban
pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
Akredita
si Pusk
esmas
Akredita
si Klin
ik
Tim di Puskesmas yang bertanggung jawab menyiapkan Puskesmas dalam memperoleh Akreditasi Puskesmas
Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persiapan akreditasi Pusksesmas
Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
Tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh KaDinkes Kab./Kota untuk mendampingi Puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi
Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan / atau pihak ketiga atau lembaga lain
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing- masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi.
Tim Pelatih Calon Pendamping Akreditasi Akreditasi
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas
Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing- masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi.
Tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasyankes Primer
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas
1. Proses Pelatihan
2. Proses Persiapan
3. Proses Pendampingan
4. Proses Pengajuan
5. Proses Survei/Penilaian
6. Proses Penetapan
Pelatihan bagi calon surveior Komisi Akreditasi Fasyankes Primer sesuai dengan kriteria
Dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasyankes Primer
Pelatihan yang diberikan kepada Tim Akreditasi dari Dinas Kesehatan Provinsi yang dipersiapkan sebagai tenaga Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas.
Pelatihan diselenggarakan oleh Pusat
Pelatihan yang diberikan kepada Tim Dinas Kesehatan Kab./Kota sesuai dengan kriteria, yang dipersiapkan untuk mendampingi Puskesmas dan Klinik dalam mempersiapkan Akreditasi.
Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
3 orang tenaga kesehatan, terdiri dari :1.1 (satu) orang dokter umum2.2 (dua) orang tenaga kesehatan lain
Memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, pelayanan klinis dan penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas
Memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas
Membuat pernyatan kesediaan melaksanakan tugas pendampingan selama 3 tahun masa kerja terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kadinkes Kab/Kota
1. Mempersiapkan tim pendamping sesuai dengan kriteria2. Menetapkan Puskesmas yang akan dipersiapkan untuk
akreditasi3. Lokakarya penggalangan komitmen4. Pertemuan konsolidasi di Puskesmas5. Persiapan dokumen kelengkapan internal dan eksternal6. Pendampingan Self assesment7. Pembahasan self asssment dan RTL8. Pendampingan penyiapan akreditasi 9. Penilaian prasertifikasi10. Pengajuan pengusulan penilaian akreditasi
Dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi
Tim pendamping membimbing tim Puskesmas dalam menyiapkan proses penyelanggaraan Puskesmas sesuai dengan standar Akreditasi
Dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan
Dilaksanakan oleh Tim Pendamping Dinas Kesehatan Kab/Kota
Dilakukan setelah Puskesmas mendapatkan sertifikasi akreditasi
1. Penugasan Tim Pendamping Akreditasi (penyusunan jadwal dan pelaksanaan pendampingan)
2. Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas melakukan pendampingan sesuai dengan rekomendasi dari surveior akreditasi untuk puskesmas yang telah lulus akreditasi
3. Pelaporan hasil pendampingan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setiap kali selesai keseluruhan proses pendampingan.
1. Pengajuan surat permintaan akreditasi untuk Puskesmas/Klinik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat surat rekomendasi dan meneruskan permintaan akreditasi kepada Komisioner akreditasi (maks 5 hari kerja) dalam bentuk surat elektronik dan surat asli
3. Komisioner Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer menugaskan Koordinator Surveior di Provinsi untuk merencanakan dan melaksanakan survei penilaian akreditasi dengan tembusan Kadinkes Provinsi (maks 5 hari kerja).
4. Koordinator melakukan pembahasan internal untuk menyusun jadual penilaian termasuk penentuan surveiornya (maks 3 hari kerja).
5. Surat jawaban dari Koordinator beserta jadual disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (maks 5 hari kerja).
Dinas Kesehatan Kab/Kota
Dinas Kesehatan Provinsi
Pengajuan surat rekomendasi
Komisi Akreditasi Puskesmas & Klinik cq Kemenkes RI
Pengajuan surat rekomendasi pengajuan penilaian akreditasi
Surveyor Pusat dan Provinsi
Penugasan Penilaian Puskesmas
1. Survey akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
2. Jumlah surveyor tergantung pada banyaknya program yang akan diakreditasi
3. Survey berdasarkan pada standar instrumen akreditasi
4. Disusun kesimpulan hasil penilaian akreditasi yang akan dilaporkan kepada Komisi Akreditasi Puskesmas dan Klinik
1. Komisi Akreditasi Puskesmas dan Klinik menerima hasil penilaian/rekomendasi dari tim surveyor
2. Penerbitan sertifikat kelulusan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi
3. Pengiriman sertifikat kelulusan akreditasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi
Puskesmas Klinik
DinkesKab/Kota
DinkesProvinsi
KomisiAkreditasi
Koordinator SurveyorDi Provinsi
1
2
3
4 5
67
8
9
10
11
1. Pengajuan permohonan akreditasi
2. Check kesiapan Puskesmas
3. Mengirimkan surat permohonan akreditasi kepada Dinkes Provinsi
4. Meneruskan permohonan kepada Komisi Akreditasi
5. Menugaskan koordinator untuk membentuk tim surveyor
6. Survey Akreditasi
7. Pengiriman hasil survey kepada koordinator surveyor
8. Meneruskan rekomendasi hasil survey kepada Komisi Akreditasi
9. Penerbitan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi yang kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi
10. Meneruskan sertifikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota
11. Menyerahkan sertifikasi akreditasi kepada Puskesmas atau Klinik
Akreditasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan Kab/Kota
Pada tahun 2019 akreditasi akan menjadi persyaratan PPK 1 sebagai provider JKN (recredentialing fasilitas primer)
Akreditasi Klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan Klinik yang bersangkutan
1. Pembentukan Tim Akreditasi Puskesmas
2. Pembentukan Tim Pendaping Akreditasi Di Dinkes
Kab/Kota
3. Pembentukan Tim Akreditasi Dinkes Provinsi
1. Penyiapan bangunan Puskesmas sesuai standar
2. Penyiapan alkes sesuai standar
3. Penyiapan pedoman yankesdas
4. Penyiapan SPO
5. Tim akreditasi Puskesmas
6. Tim pendamping akreditasi di Kab/Kota ( pelatihan tim
pendamping akreditasi)
7. Penyiapan tim surveyor akreditasi di Provinsi
Bagian dari komitmen global dan nasional, seperti MDGs, SJSN, HIV Aids, TBC dll diperlukan dukungan pelayanan di PuskesmasSalah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009
Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2048/MENKES/PER/X/2011
Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Upaya Penilaian hasil kerja Puskesmas yang meliputi
kegiatan, hasil kerja dan inovasi yang dilaksanakan oleh
Puskesmas di wilayah kerjanya, terutama dalam
melaksanakan kegiatan promotif dan preventif serta upaya
meningkatkan peran serta masyarakat.
• TUJUAN UMUMDiperolehnya Puskesmas Berprestasi secara Nasional
• TUJUAN KHUSUS1. Mendapatkan gambaran hasil kerja Puskesmas
melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan cakupan yang dicapai
2. Mendapatkan gambaran peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan
3. Mendapatkan gambaran kemampuan Puskesmas melakukan inovasi
• TUJUAN KHUSUS4. Mendapatkan gambaran upaya promosi dan
prevensi yang dilaksanakan di Puskesmas5. Mendapatkan gambaran upaya pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
6. Mendapatkan informasi tentang kegiatan manajemen Puskesmas yang dilaksanakan
7. Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas
1. Upaya kesehatan– Upaya kesehatan wajib– Upaya kesehatan pengembangan
2. Manajemen Puskesmas dan Administrasi– Proses perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan penilaian
kinerja – Manajemen sumber daya
3. Mutu pelayanan (Input, proses, out put dan out come)
– Kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan – Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yang
dilaksanakan Puskesmas
Puskesmas
Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi
Kemenkes RI
Dinkes Kab/KotaMenyiapkan Puskesmas untuk maju dalam penilaian
Dinkes Kab/Kota mengusulkan kepada Dinkes Provinsi, Puskesmas yang maju ke penilaian
Dinkes Provinsi melakukan penilaian ke Puskesmas
Hasil Penilaian dilaporkan kepada Pusat
Verifikasi oleh Pusat
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan :Kegiatan Seleksi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan Kabupaten/Kota Kegiatan Seleksi tingkat Provinsi menjadi tanggungjawab Dinas kesehata Provinsi Kegiatan Seleksi tingkat nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan Pemanggilan Pemenang Tingkat Nasional untuk menerima penghargaan pada hari kesehatan nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan
KISI-KISI1. Bila dalam EP (Elemen Penelitian) tertulis kata SPO
atau PROSEDUR atau MEKANISME.........maka maksudnya adalah SPO (Standard Prosedur Operasional),
2. Bila ditemukan unsur-unsur PELAYANAN atau TINDAKAN...... harus dibuat SPO,
3. SK Pemberlakuan SPO dalam 1 kriteria (yang dapat berisi 1 atau lebih SPO). SK ini tidak boleh digunakan untuk kriteria yang lain.
4. Bila terdapat tulisan SK atau PENETAPAN atau KETETAPAN.......maka harus dibuat SK semua,
Lanjutan……..5. Penilaian utama dalam akreditasi puskesmas adalah
PEMBENTUKAN SISTEM (Internal dan eksternal),6. Dalam penyusunan suatu dokumen (seperti SPO, KA,
dll), maka unsur2 dalam proses pembentukannya (seperti Presensi, Undangan, Notulen, dll)...TIDAK PERLU DITANYAKAN. Tetapi untuk DOKUMEN TELUSUR WAJIB DITANYAKAN,
7. Dalam penilaian, minimal telusur dokumennya dari 4 bulan yang lalu,
8. Minilokakarya Puskesmas dengan Lintas Sektoral HARUS DILAKSANAKAN (WAJIB)...............3 bulan sekali.