AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER · dan sasaran Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Hasil-hasil perubahan didokumentasikan dalam bentuk berita acara

AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

BUKU IIIA BORANG PROGRAM STUDI

MAGISTER HUKUM PASCASARAJANA UNIV.HALU OLEO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

KENDARI 2019

BAN-PT

BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 ii

BAN-PT: Borang Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, 2019 1

DAFTAR ISI

Halaman

STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI

PENCAPAIAN

5

STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

11

STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN

18

STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA

32

STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

55

STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

99

STANDAR 7

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

118


BORANG PROGRAM STUDI

IDENTITAS

Program Studi (PS) : Magister Hukum Unit Pengelola Program Studi : Koordinator Magister Hukum Pascasarjana UHO. Perguruan Tinggi : Universitas Halu Oleo Nomor SK Pendirian PS (*) : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo

Tanggal SK Pendirian PS : 27 Februari 2016 Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS : Oktober 2017 Nomor SK Izin Operasional (*) : Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan

Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo

Tanggal SK Izin Operasional : 25 April 2017 Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :- Nomor SK BAN-PT : Alamat PS : Alamat : Kampus Abdullah Silondae Kemaraya

Kendari, Sulawesi Tenggara 93121 No. Telepon PS : (0401) 3127180 No. Faksimili PS : (0401) 3127187 Homepage dan E-mail PS : [email protected] (*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir


Bagi PS yang dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.

No. Nama Dosen

Tetap

NIDN**

Tgl. Lahir Jabatan Akade

mik

Gelar Akademik

Pendidikan S2, S2, S3 dan Asal PT

Bidang Keahlian

untuk Setiap

Jenjang Pendidikan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Muhammad Jufri 0009086004 09/08/1960 Guru Besar

Dr. M.S S.H

S1:UNHAS S2: UNHAS S3: UA

Hukum Tata Negara

2 Sukring 0003056904 03/05/1969 Lektor Kepala

Dr. M.Ag S.Ag

S1: IAIN Kendari S2: UIN Makassar S3: UIN Makassar

Pendidikan & Keguruan Islam

3 Deity Yuningsih 0001016424 01/01/1964 Lektor Kepala

Dr. M.H S.H

S1: Universitas Bandar Lampung S2: UNHAS S3: UNHAS

Hukum Perdata

4 Muhammad Satria

0013106804 13/10/1968 Lektor Kepala

Dr. M.Kn S.H

S1: UNHAS S2: UGM S3: UA

Hukum Perdata

5 Ruliah 0006017403 06/01/1974 Lektor Kepala

Dr. M.H S.H

S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UNHAS

Hukum Perdata

6 Guswan Hakim 0010175513 23/04/1969 Lektor Kepala

Dr. M.H S,H

S1: UMI S2: UNHAS S3: UA

Hukum Perdata

7 Muhammad Sjaiful

0026016804 26/01/1968 Lektor Kepala

Dr. M.H S.H

S1: UNHAS S2: UNHAS S3: UA

Hukum Perdata

8 Herman 0006037603 06/03/1976 Lektor Kepala

Dr. LL.M S.H

S1: UMI S2: UGM S3: UA

Hukum Pidana

9 Handrawan 0025048402 25/04/1984 Lektor Dr. M.H S.H

S1: UHO S2: UA S3: UA

Hukum Pidana

10 Guasman Tatawu 0003037310 03/03/1973 Lektor Dr. M.H S.H

S1: UMI S2: UII S3: UA

Hukum Tata Negara

11 Muhammad Sabaruddin Sinapoy

0001097303 01/09/1973 Lektor Dr. M.H S.H

S1: UNIV. JAYA BAYA S2: UGM S3: UA

Hukum Tata Negara

12 Oheo K. Haris

0016067305 16/06/1973 Lektor Dr. LL.M M.Sc S.H

S1: UII S2: UGM S3: UA

Hukum Pidana

13 Hj. Sabrina Hidayat

0028096505 28/09/1965 Lektor Dr. M.H S.H


Hukum Pidana

14 La Sensu

0001037210 01/03/1972 Lektor Dr. M.H S.H

S1:UNIV. TRITUNGGAL SBY S2: UNPAD S3: UNHAS

Hukum Tata Negara

15 Zahrowati

0015077610 15/07/1976 Lektor Dr. M.H S.H


Hukum Perdata

16 Idaman Alwi

0017127705 17/12/1977 Asisten Ahli

Dr. M.A S.Ag

S1: IAIN ALAUDDIN S2: UGM S3: UGM

Filsafat Ilmu

17 Kamaruddin Jafar

0020027002 20/02/1970 Asisten Ahli

Dr. M.H S.H


Hukum Tata Negara

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional


IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM STUDI

Nama : Dr. Oheo K.. Haris,S.H.,LL.,M.,M.Sc. NIDN : 0016067305 Jabatan : Koordinator Program Studi Magister Hukum Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan :

Nama : Dr.Herman,S.H.,LL.M NIDN : 0006037603 Jabatan : Dekan FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan : Nama : Prof.Dr.H.Muhammad Jufri,S.H.,M.S NIDN : 0009086004 Jabatan : Guru Besar FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan : Nama : Dr.Kamaruddin,S.H.,M.H NIDN : 0020027002 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan Nama : Dr.Muhammad Sjaiful,S.H.,M.H NIDN : 0026016804 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan Nama : Dr. Hj. Sabrina Hidayat,S.H.,M.H NIDN : 0028096505 Jabatan : Dosen FH UHO Tanggal Pengisian : 13-12-2018 Tanda Tangan


STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta

pihak-pihak yang dilibatkan

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian pada

Program Studi Magister Hukum diawali dengan pengusulan dari Program Studi

Magister Hukum yang merupakan turunan Visi dan Misi Universitas Halu Oleo dan

Pascasarjana. Adapun tahap pelaksanaan penyusunan visi misi dilaksanakan

melalui tiga langkah antara lain:

Langkah Pertama Persiapan

1. Koodinator program studi Magister Hukum (MH) mengusulkan TIM Penyusun

Borang MH sekaligus mengadakan Lokakarya kepada Direktur Pascasarjana

Universitas Halu Oleo

2. Direktur Pascasarjana menerbitkan Surat Keptusan (SK) tertanggal 9-10

Agustus 2018. SK ini mengacu pada SK Nomor 17/UN.29/SK/2018

3. Merujuk pada SK tersebut, Program Magister Ilmu Pascasarjana UHO

mengadakan Lokakarya tanggal 9 Agustus 2018

Langkah Kedua Penyelenggaraan Kegiatan

1. Koordinator Program Studi S2 Magister Hukum Mengundang Seluruh Dosen

dan Praktisi Hukum yang terkait, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah,

Polri, Kejaksaan, Pengaracara, Kemenkumham dan Biro Hukum.

2. Tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Halu Oleo melakukan pertemuan kedua pada

tanggal 9 Maret 2018 untuk membahas tugas pokok dan fungsi kerja tim.

Selain itu mengkaji keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

Program Studi Magister Hukum dengan Pascasarjana Universitas Halu Oleo

dan Universitas

3. Tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Halu Oleo melakukan pertemuan yang ketiga pada

tanggal 27 April 2018 dalam bentuk sarasehan visi, misi, tujuan dan sasaran

Program Studi Magister Hukum dengan para pemangku kepentingan baik

secara internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk meminta saran

sebagai masukan dalam menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran

Program Studi Magister Hukum.


4. Tim perumus visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Magister Hukum

melakukan pertemuan keempat pada tanggal 3 Mei 2018 untuk

mengsinkronisasikan berbagai masukan pemangku kepentingan yang

berkaitan dengan periode pencapaian target dan lingkup visi, misi, tujuan

dan sasaran Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu

Oleo. Hasil-hasil perubahan didokumentasikan dalam bentuk berita acara.

Langkah Ketiga Penyempurnaan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Koordinator Program Studi Magister Hukum bersama tim melakukan rapat

akhir dalam rangka finalisasi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada

tanggal 14 Mei 2018 dengan mempertimbangkan masukan dari hasil rapat-

rapat sebelumnya.

2. Hasil rapat finalisasi rumusan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran

selanjutnya diajukan kepada direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo

dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor UHO untuk disahkan melalui

Surat Keputusan Nomor: 507/UN29/SK/2018

Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam menysusn Visi dan Misi

Untuk menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, berikut

ditampilkan dalam bentuk skema perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Program

Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo disajikan dalam bentuk

Bagan 1.

Bagan 1 Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran

PPs Magister Hukum.


Visi program studi

VIsi Program Magister Hukum adalah menjadi magister yang Profesional, Mandiri,

Inovatif, dan Adaptif pelopor pendidikan hukum yang berorientasi yuris serta memiliki

kompetensi hukum pemerintahan dan hukum kemaritiman serta menjunjung

integritas moral (integrity of morality) pada tahun 2021.

Makna kata professional, mandiri, inovatif, adaptif, pelopor pendidikan hukum, dan

orientasi yuris adalah sebabagai berikut:

1. Profesional yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu

mengimplementasikan teori-teori hukum (knowledge & skill) dalam praktek

pekerjaannya;

2. Mandiri yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu mengatasi

permasalahan hukum secara individu;

3. Inovatif yaitu lulusan Program Magister Hukum selalu mengembangkan

pengetahuan dengan melaksanakan penelitian;

4. Adaptif yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu menyesuaikan dan

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Misi program studi

Misi (M) Program Studi Magister Hukum adalah sebagai berikut:

M1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai yuris

yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi pada mutu serta daya saing

nasional maupun Internasional;

M2.Mengembangkan penelitian yang inovatif yang beroreantasi pada hukum

pemerintahan dan kemaritiman

M3.Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum pemerintahan

dan kemaritiman;

M4. Menjalin kerjasama dengan para pihak (stakeholder) terkait yang berorientasi

pada mutu serta daya saing nasional dan Internasional.

Tujuan program studi

Tujuan (T) yang hendak dicapai oleh Program Magister Hukum adalah sebagai

berikut:

T1. Mensinkronkan mata kuliah MH dengan mahasiswa sebagai ahli hukum ketika

menamatkan studi dari pascasarjana;

T2. Menghasilkan lulusan Magister Hukum yang mampu bersaing nasional dan

internasional sebagai ahli hukum yang mampu memecahkan persolan hukum


T3. Meningkatkan integritas moral dan pengetahuan mahasiswa Magister Hukum.

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Penjabaran tentang Sasaran dan Strategi Pencapaiannya perolehan termuat dalam

data RESNTRA Program Studi Magister Hukum tahun 2018-2022. Dokumen

tersebut disusun oleh Tim Penysusun yang dibentuk berdasarkan SK Direktur

Pascasarajana Universitas Halu OIeo Nomor 17/UN29.19/SK/2018. Adapun

Sasaran dan Strategi Pencapaian adalah sebagai berikut;

1. Mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Magister Hukum

bertaraf nasional dan internasional (T1);

2. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan

mahasiswa Magister Hukum dalam menunjang pembangunan nasional (T2);

3. Memperluas jaringan (networking) dengan program Magister Hukum dari bebagai

universitas baik dalam negeri maupun luar negeri (T3)

1.2. Sosialisasi

Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

1. Upaya sosialisasi visi dan misi Program Studi Magister Hukum (S2) PPs

UHO dilakukan dengan dua cara yaitu secara terjadwal dan tidak terjadwal baik

kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Sosialisasi secara terjadwal dilakukan setiap penerimaan mahasiswa

baru dirangkaikan dengan acara ramah tama dengan seluruh civitas

akademika dan stakeholders. Disamping itu, juga dilakukan kepada

mahasiswa saat mengikuti perkuliahan penyetaraan bagi mahasiswa

baru setiap tahun ajaran baru. Sedangkan yang tidak terjadwal

dilakukan kepada mahasiswa setiap momen pertemuan yang bersifat

formal dan non formal.

2. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada dosen dan

mahasiswa Program Studi Magister Hukum (S2) Program Studi Magister Hukum

juga dilaksanakan melalui:

a. Pertemuan pada masa awal perkuliahan;

b. Pembagian pedoman penulisanTesis;

c. Penyebaran panflet; dan

d. Penyebaran panduan akademik.


3. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada tenaga

kependidikan melalui TV informasi, website pascasarjana

Universitas Halu Oleo, panduan akademik, dan rapat internal tenaga

kependidikan.

4. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang visi dan misi

dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan

angket yang disebar kepada mahasiswa tentang visi misi dan tujuan

prodi cukup baik terutama yang berkaitan dengan substansinya. Hal ini

terlihat pada kinerja yang mengedepankan layanan kepada mahasiswa

dalam urusan administrasi dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa.

Civitas akademika dalam menangani administrasi penyelenggaraan

seminar proposal, seminar hasil dan ujian tertutup telah memberikan

layanan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang ditetapkan dalam

panduan akademik.

Tabel . Tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap

terhadap Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum

Pemahaman sivitas akademika Program Studi Magister Hukum

Dosen Mahasiswa Tenaga Kependidikan

Tingkat pemahaman dosen terhadap visi dan misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum dari sebanyak 10 orang atau 71,43% dari jumlah dosen tetap = 14 orang, yang dipilih secara acak menunjukkan 6 orang atau 60% menyatakan adanya pemahaman yang baik dan 4 orang atau 40% menyatakan memahami dengan sangat baik visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Magister Hukum.

Tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Magister Hukum sebanyak 20 orang atau 40% dari total mahasiswa aktif = 86 orang, dipilih secara proporsional yang mewakili angkatan Tahun 2016 dan angkatan Tahun 2017 menunjukkan bahwa 24 (80%) memiliki pemahaman yang baik dan 6 orang (20%) memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap visi dan misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum.

Tingkat pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi dan misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum, dari 22 orang atau 30% dari total staf (74 orang) yang dipilih secara random sampling yang menyatakan memaham dengan baik sebanyak 17 orang atau 77,27% dan 22,73% menyatakan sangat baik.

Hasil evaluasi pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan

tenagakependidikan terhadap visi, misi, dan Program Studi Magister Hukum

disajikanpada Gambar 2


Hasil evaluasi pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan

tenagakependidikan terhadap visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister

Hukum disajikanpada Gambar 2.

0% 20% 40% 60% 80%

Dosen

Mahasiswa

Tenaga

Kependidikan

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tingkat Pemahaman Sivitas Akademik Program Studi Magister Ilmu

Gambar 2. Tingkat Pemahaman sivitas akademika atas Visi, Misi dan Tujuan

Program Studi Magister Hukum


STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Sistem Tata Pamong

Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan

Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para

konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, yang kemudian

disingkat dengan MH Pasacasarjana UHO yang mendapat izin tanggal 25 April 2017 terbit

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas

Halu Oleo

Sesuai dengan Surat Keputusan KEMENRISTEK telah melaksanakan sistem tata pamong

sesuai dengan rencana. Tata pamong ini berdasarkan 5 poin utama antara lain: kredibel,

transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

1. Kredibilitas

pengelolaan sistem tata pamong Magister Hukum pascasarjana di laksanakan oleh

koordinator program studi Magister Hukum yang memenuhi kualifikasi pendidikan doktor

serta staf program studi Magister Hukum yang mempunyai pengalaman dalam membantu

semua kegiatan akademik.

2. Tranparans


Aspek transparan ini menyusun program dan perencanaan terkait anggaran. Salah satu

contoh adalah susunan alokasi keungan yang kemudian dikonsultasikan pada sub bidang

terkait melalui rapat. Bentuk lainnya adalah keterbukaan data informasi akademik,

administrasi dan kemahasiswaan.

3. Akuntabel

Pada poin ini mengutamakan ukuran serta pertanggungjawaban kegiatan akademik.

Disamping itu, sistem ini juga selalu mengadakan evaluasi setiap kegiatan khususnya terkait

dengan perkuliahan, baik itu diikuti oleh mahasiswa maupun dosen yang telah dibebankan

kinerja dosen.

4. Bertanggungjawab

Mekanisme ini mengacu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu tidak

kalah penting adalah hasil penelitian dosen Magister Hukum yang selalu mempublikasikan

tulisan baik dalam skala nasional dan internasional.

5. Adil

Prinsip ini adalah bagian penting dalam melaksankan kegiatan akademik sepertihalnya

penerimaan mahasiswa baru, kesempatan mendapatkan beasiswa, mahasiswa berprestasi

dan lain sebagainya sepanjang kegiatan tersebut menunjang kegiatan akademik di level

pascasarajana khususnya Magister Hukum.

2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.


Secara umum, sikap kepemimpinan ini mencerminkan pada perilaku semua elemen dalam

Magister Hukum yang selalu mengedepankan etika kelembagaan, nilai tata krama, norma-

norma yang hidup dalam masyarakat serta menghasilkan kebijakan tepat guna.

Sikap ini pula mampu memberikan proyeksi kegiatan Magister Hukum ke depan serta

merealisasikan visi dan misi MH yang selalu fokus pada pendidikan hukum yang

menghasilkan lulusan sebagai yuris yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi

pada mutu serta daya saing nasional maupun Internasional. Selain itu, prinsip langkah ini

juga akan mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menunjang pendidikan hukum.

Akhirnya pandangan kepemimpinan ini tentunya akan menyelenggarakan pengabdian pada

masyarakat dan kerjasama yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional dan

Internasional.

2.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Dalam pengelolaan MH Pascasarjana UHO berfokus pada; Sistem Rencana, Sistem

Organsasi, Sistem Peningkatan Sumber Daya Staf MH.

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO melaksanakan sesuai dengan Standar

Operational Procedures (SOP) yang meliputi :

1. Struktur Program

Kegiatan srtuktur program studi Magister Hukum pascasarjana UHO adalah sebagai berikut:

a. Bagian pengajaran, pada bidang memfokuskan pada kegiatan akademik yang

disusun mulai dari persiapan sarana dan prasana ruangan kelas dengan

menggunakan media infocus kemudian diikuti dengan penyusunan tim pengajar,

jadwal perkuliahan, ujian tengah dan akhir semester. Sedangkan bahan perkuliahan

bagi pengajar/dosen mengacu/merujuk pada Rencana Pembelajaran Studi (RPS)

b. Bagian Penelitian, bidang ini merencanakan kegiatan akademik terkait dengan

penelitian Tridharma Universitas Halu Oleo yang mana bagi dosen mempersiapkan

bahan-bahan penelitian berdasarkan bidang kompetensi/keahlian masing-masing.

Secara kompetitif para dosen Magister Hukum mengajukan proposal penelitian

dalam konteks hukum pada Lembaga Pengabdian dan Penelitian Kepada

Masyarakat (LPPM UHO). Dana penelitian yang tersedia berasal dari anggaran

LPPM UHO. Adapun prosedurnya dilakukan dengan cara seleksi dari tim penilai

universitas.


c. Bagian Pengabdian, pada aspek ini memusatkan kegiatan akademik yang bertalian

dengan implementasi ilmu hukum dan praktik lapangan. Kegiatan ini berupa

pengabdian atau sosialisasi hukum kepada siswa sekolah, kelompok masyarakat

adat, dan instansi atau lembaga-lembaga lainnya. Kegiatan ini pula bertujuan untuk

membukan jaringan dalam hal pengembangan dan praktik hukum.

d. Bagian pengelolaan, bidang ini telah direncanakan oleh pascasarjana Universitas

Halu Oleh sebagai induk dari Magister Hukum. Adapun progran dan agenda tahunan

telah disusun sedemikian rupa termasuk jangka pendek dan panjang program

Magister Hukum. Pada akhir program pascasarjana tersebut, akan dievaluasi

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi program studi Magister Hukum pascasarjana UHO adalah sebagai

berikut:

a. Bagian pengajaran yang menyelaraskan kegiatan akademik berdasarkan jadwal

perkulian termasuk susunan dosen yang telah dirancang melalui rapat akademik

Magister Hukum. Jadwal perkuliahan mengacu pada kompetensi masing-masing

tenaga pengajar. Selain itu, tenaga pengajar juga direkrut dari praktisi sepertihalnya


dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pengacara dan sebagainya bilamana

dianggap perlu.

b. Bagian penelitan ini yakni merencanakan dan mengharmonisasikan kegiatan

akademik terhadap kegiatan penelitian.

c. Bagian pengabdian pada masyarakat tersebut adalah menyelaraskan kegiatan

akademik. Kegiatan akademik ini berupa penyuluhan hukum, bantuan hukum pada

masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan tujuannya adalah menyelesaikan dan

memberikan solusi hukum serta mendampingi baik itu masyarakat dan organisasi

masyarakat.

3. Struktur Memajukan kapasitas staf pengajar Magister Hukum pascasarjana UHO

sebagai berikut:

a. Bagian pengajaran meliputi menyiapkan dan membagi tim pengajar berdasarkan

mata kuliah dan yang berbasis kompetensi.

b. Bagian penelitian terdiri dari merencanakan dan menunjuk tim dosen peneliti serta

mengikutsertakan dosen dan mahasiswa Magister Hukum sesuai dengan rencana

prosedur dan strategi keahlian tim pengajar Magister Hukum pascasarjana UHO.

c. Bagian pengabdian untuk masyarakat adalah aktivitas dedikasi sosial yang telah

disusun dan dibagi atas beberapa tim penyuluh, advokasi, dan bantuan hukum

dosen. Tim ini dibentuk tentunya merujuk pada keahlian para dosen berbasis

kepakaran ilmu pengetahuan hukum.

d. Bagian pengelolaan yaitu aspek yang menyelenggarakan dan menentukan

karyawan yang bertanggung jawab atas perencanaan Magister Hukum.

2.4 Penjaminan Mutu

Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.

Program Magister Hukum pascasarjana UHO memiliiki standar strategi dan perencanaan yang

disusun oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) Pascasarjana UHO. Hal ini adalah bagian dari program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Tugas dan fungsi UJM ini berdasarkan SK Rektor UHO

yang berjalan efektif dan efiisien. Adapun langkah strategis telah dilaksanakan secara maksimal.

UJM Pascasarjana UHO telah menjalankan fungsinya dalam mengimplementasikan dan

mengevaluasi atas perencanaan akademik Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini dilaksanakan

secara berkelanjutan melalui rapat akademik, rapat kerja, dan rapat pimpinan. Adapun sasaran


evaluasi UJM ini diikuti oleh pimpinan pascasarjana, koordinator program studi Magister Hukum,

para dosen termasuk dosen luar serta karyawan Magister Hukum.

UJM pascasarjana melaksanakan kegiatan akademik program pascasarjana UHO antara lain:

1. Pembaruan dan penyempurnaan kurikulum Magister Hukum termasuk visi, misi tujuan

program studi yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan universitas;

2. Pembaruan dan penyempurnaan proses penerapan mata kuliah antara lain penyusunan

Rencana Pembelajaran Studi (RPS) Magister Hukum Pascasarjana UHO termasuk

kegiatan evaluasi;

3. Meskipun Magister Hukum Pascasarjana UHO belum mengeluarkan lulusan, akan tetapi

program studi ini mencari dan mengukur kebutuhan lembaga-lembaga terkait terhadap

lulusan Magister Hukum pascasarjana UHO.

Pembaharuan dan penerapan silabus Magister Hukum dilakukan secara bertahap antara lain;

1. Pengkajian silabus/kurikulum ini dievaluasi minimal 3 tahun sekali;

2. Perbaikan proses metode penyusunan silabus/kurikulum dilaksanakan pada awal

semester melalui rapat akademik;

3. Secara teknis koreksi atas aplikasi silabus/kurikulum dilaksanakan sesuai kebutuhan

Telaah serta analisis UJM UHO sepenuhnya menyerahan pada program studi Magister Hukum.

Penyerahan ini sesui dengan program penyelenggaraan di Universitas Halu Oleo. Selain itu,

dalam rangka kolaborasi dan partisipasi dengan beberapa universitas lainnya, UJM UHO

melaksanakan kegiatan ini tetap menjaga prinsip/asas serta dasar pengesahan

silabus/kurikulum antara lain kapabilitas keilmuan, silabus/kurikulum utama, dan kelembagaan.

Usaha UJM UHP dalam mendukung program studi Magister Hukum adalah bagian dari fungsi

UJM berdasarkan Surat Keputusan Rektor mengenai penjaminan mutu di universitas Halu Oleo,

Pascasarjana serta program studi Magister Hukum.

Disamping itu, pengawasan dan pengelolaan kualitas program studi Magister Hukum telah

menjalankan tugas dan fungsinya yang mengikutsertakan beberapa unsur yakni; para tenaga

pengajar Magister Hukum, mahasiswa, unsur penegak hukum sepertihalnya, Kejaksaan,

Kepolisian, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada

di wilayah Sulawesi Tenggara.


Secara profesional, UJM UHO dan program studi Magister Hukum di dukung sumber daya

manusia berbasis kompetensi dan revolusi industri 4.0. Penjaminan mutu ini mengikuti

kebutuhan masyarakat serta program studi Magister Hukum yang akan diakreditasi.

2.5 Umpan Balik

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut

(1) (2) (3)

Dosen

Mahasiswa

Alumni

Pengguna lulusan

2.6 Keberlanjutan

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal:

a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:

b. Upaya peningkatan mutu manajemen:

c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:

d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:

e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:

BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2009 18

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini.

Pelaksanaan sistem rekrutmen mahasiswa baru pada PS Magister Hukum terintegrasi

dengan Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan terpusat di Universitas dengan Kebijakan

rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan

keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi magister

di PPs- UHO adalah sama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sistem Rekruitmen Mahasiswa Baru Program Magister Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Kebijakan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada Program

Magister Pascasarjana Universitas Halu Oleo merujuk pada Peraturan Rektor Nomor:

798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik UHO pada Pasal 18 ayat 1, 2, 3,

4, dan 5. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa Program Magister

Pascasarjana Universitas Halu Oleo mengacu pada keputusan direktur Pascasarjana

Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman

Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo pada Bab II. Keterlibatan PS Magister

Hukum dapat dilihat melalui peran koordinator program studi dalam rapat penentuan kuota

atau jumlah mahasiswa yang akan diterima baik pada tingkat Pascasarjana Universitas

Halu Oleo maupun program studi. Kebijakan rekrutmen mahasiswa baru PS Magister

Hukum dilakukan satu kali setahun pada tahun ajaran baru dengan tahapan pelaksanaan

sebagai berikut: Tahap I. Publikasi dan Sosialisasi

1) Proses rekrutmen dimulai dengan melakukan publikasi penerimaan mahasiwa baru

baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat diakses pada lama

www.okesultra.com/pendaftaran-mahasiswa-baru-program-magister-dan-doktor

melalui web site Pascasarjana Universitas Halu Oleo:

https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/.

2) Menyebarkan informasi melalui web uho.ac.id, http://repasca.uho.ac.id/ dan

https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/program-studi/

3) Sosialisasi ke masyarakat baik melalui kunjungan ke instansi pemerintah maupun

melalui kegiatan expo tahunan UHO, memasang spanduk, brosur dan lain-lain.

TahapII.TahapanPenerimaan

1) Pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direktur Program Pascasarjana.

http://www.okesultra.com/pendaftaran-mahasiswa-baru-program-magister-dan-doktor

https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/

http://repasca.uho.ac.id/

https://www.uho.ac.id/pascasarjana_uho/program-studi/


2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Pascasarjana Universitas Halu

Oleo dilaksanakan secara terpusat pada PPs UHO dengan mengacu pada peraturan

akademik.

3) Membuka dan menerima pendaftaran serta menyediakan formulir pendaftaran

Tahap III. Tahapan Seleksi

1) Seleksi administratif (berkas) mahasiswa baru

2) Seleksi masuk PPs dilakukan melalui jalur ujian tertulis/praktek/wawancara.

3) Calon mahasiswa yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi yang

diawali dengan tahap wawancara oleh 2 (dua) orang tim pewawancara. Dengan

menggunakan pedoman wawancara seleksi calon mahasiswa, tim pewawancara

menilai tingkat kesiapan dan kemampuan calon mahasiswa untuk direkrut sebagai

mahasiswa. Hasil wawancara selanjutnya menjadi agenda rapat panitia penerima

mahasiswa baru sekaligus menetapkan calon mahasiswa yang lulus berdasarkan

kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus

selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Halu Oleo.

2. Kriteria Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Setiap calon mahasiswa baru pada Program Magister Pascasarjana Universitas Halu

Oleo yang mendaftar harus memenuhi kriteria yang merujuk pada Pedoman Akademik

Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:

4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan sekarang dalam proses revisi padoman akademik tahun

2017/2018 sebagai berikut:

1) Mengisi formulir calon mahasiswa.

2) Mengunggah (upload) kelengkapan dokumen:

a. Foto digital berwarna dengan latar berwarna merah untuk perempuan dan biru

untuk laki-laki.

b. Fotocopy ijazah sarjana (S1) yang telah dilegalisir.

c. Fotocopy transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir dengan syarat IPK S1:

minimal 2,75 bagi tamatan S1, tahun 1991 ke atas.

minimal 2,50 bagi tamatan S1, tahun 1990 ke bawah.

Calon mahasiswa yang telah mendaftar secara online dan memiliki kartu tanda

peserta SMMPPS akan mengikuti 3 (tiga) tahapan evaluasi, yaitu: (1) Tes potensi

akademik (2) Placement test bahasa inggris dan (3) Wawacaran. Tes potesi akademik

dan placement test bahasa inggris dilakukan dengan menggunakan Computer Based

Test (CBT) sedangkan wawancara dilakukan secara langsung. Hasil tes potensi akademik

dan wawancara menjadi faktor penentu kelulusan.


Hasil placement test bahasa inggris dapat menjadi nilai mata kuliah bahasa inggris

apabila memenuhi kriteria nilai sesuai ketentuan, yaitu nilai minimal >= 450. Apabila tidak

dapat memenuhi nilai yang disyaratkan, maka wajib mengikuti perkuliahan bahasa inggris

selama minimal 1 semester. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan

secara online melalui laman resmi UHO. Penerimaan mahasiswa baru selain melalui jalur

penerimaan regular, juga melalui jalur kemitraan yang diatur berdasarkan keputusan

Rektor.

3. Sistem Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Sistem pengambilan keputusan didasarkan pada Surat Keputusan yang memuat

tentang sistem penerimaan mahasiswa baru dan juga pengambilan keputusan dalam

penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa pindah program studi dan mahasiswa

pindahan antar perguruan tinggi. Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru diawali

dengan pertemuan yang dihadiri seluruh komponen pimpinan universitas, pimpinan

Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan program studi untuk membahas kebijakan

yang akan diambil dalam rangka penerimaan mahasiswa baru.

Sistem pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat panitia penerimaan

mahasiswa baru di Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Keputusan dilakukan dengan

mempertimbangkan kelengkapan administrasi, hasil test tertulis dan tes wawancara

dengan berdasarkan pada pedoman akademik dan standar kriteria kelulusan yang telah

ditentukan. Selanjutnya hasil keputusan rapat diajukan ke Rektor untuk dibuatkan surat

keputusan Rektor Universitas Halu Oelo tentang penetapan kelulusan calon mahasiswa

baru pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Hasil keputusan kelulusan calon

mahasiswa baru disampaikan secara tertulis ke alamat calon mahasiswa yang dinyatakan

lulus dan ditempel pada papan pengumuman

4. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Penerimaan calon mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo

melalui Seleksi Mandiri Masuk Program Pascasarjana (SMMPPS) Universitas Halu Oleo.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman www.uho.ac.id. dengan mengisi

semua identitas dan persyaratan sesuai format yang telah disiapkan sesuai Panduan

Pendaftaran Online Seleksi Masuk Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dengan tahapan

sebagai berikut:

1) Mengkases halaman www.repasca.uho.ac.id, maka akan muncul tampilan

halaman utama seperti pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat dua pilihan

menu, Menu pertama untuk membuat username dan password jika pendaftar belum

melakukan proses pendaftaran. Menu kedua untuk melakukan login kedalam

sistem jika Pendaftar sudah pernah melakukan pendaftaran.

http://www.uho.ac.id/

http://www.repasca.uho.ac.id/


2) Pada gambar di atas, merupakan tampilan signup/mendaftar ketika memilih pilihan

yang pertama pada halaman awal. Calon Mahasiswa mengisi user baru sesuai dengan

form pengisian yang disediakan dan di isi dengan data yang sebenarnya. Username

dan Password harap di INGAT dengan baik untuk mempermudah proses login

kedalam sistem.

3) Selanjutnya Pada gambar di atas, merupakan tampilan login ketika memilih pilihan

yang kedua pada tampilan awal. Pendaftar melakukan Login kedalam sistem

dengan memasukan Username dan Password yang didaftarkan pada saat melakukan

pendaftaran.


4) Setelah berhasil melakukan pendaftaran awal, selanjutnya akan masuk kedalam

halaman dashboard pendaftar seperti pada gambar dibawah ini. Didalam halaman

dashboard tersebut, disebelah kiri terdapat beberapa tahap-tahap yang harus

diselesaikan oleh pendaftar. Tahap-tahap tersebut harus diselesaikan secara

berurutan, mulai tahap ke 1 membuat user sampai tahap ke 8 yaitu cetak kartu

ujian. Pendaftar tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum

menyelesaikan tahap sebelumnya.

5) Seperti yang dijelaskan pada gambar di atas, pendaftar selanjutnya megerjakan

tahap 2. Pada tahap 2 berisi tentang kode pembayaran. Kode pembayaran ini yang

harus dibawa oleh Pendaftar ke Bank Sultra untuk melakukan proses pembayaran.

Biaya pendaftaran untuk Program Studi Magister Hukum sama dengan program

studi lain dilingkup Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebesar Rp 500.000.


Setelah melakukan proses pembayaran di bank SULTRA maka, pendaftar masuk

kedalam sistem untuk memastikan apakah sudah membayar atau belum. Untuk

melihat itu, silahkan lihat di tahap 3 pada dashboard, seperti gambar dibawah ini.

6) Setelah melakukan pembayaran, pendaftar selanjutnya mengisi data pokok ke

dalam form yang telah disediakan didalam sistem pada tahap 4 seperti pada gambar

dibawah ini.


Setelah pendaftar mengisi data pokoknya, maka akan muncul tampilan data

pendaftar seperti pada gambar dibawah ini.

7) Setelah mengisi data pokok, selanjutnya mengerjakan tahap 5 yaitu proses upload

foto, ijazah dan transkrip kedalam sistem seperti pada gambar dibawah ini.


8) Setelah melakukan proses upload foto, ijazah dan transkrip, selanjutnya pendaftar

melanjutkan ke tahap 6 yaitu mengisi pilihan Proragm Studi yang diminati. Pada tahap

ini, diberikan dua pilihan yang dapat dipilih oleh pendaftar. Silahkan pendaftar memilih

pilihan program studi yang diminati seperti pada gambar dibawah ini.

Setelah mengisi pilihan program studi, maka akan muncul tampilan seperti gambar

dibawah ini


9) Setelah menyelesaikan tahap pengisian pilihan program studi, pendaftar melakukan

tahapan selanjutnya yaitu tahap 7 mencetak biodata pendaftar kemudian di print out

seperti gambar dibawah ini

Secara Sederhana Diagram Alir Tahapan dan Syarat Pendaftaran Penerimaan

Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Pencetakan kartu ujian dapat dilakukan setelah penguman lolos berkas (sesuai

jadwal yang ditentukan)

Pelaksanaan Computer Based Test TPA, sesuai dengan waktu dan lokasi yang

tercetak pada kartu ujian

Pelaksanaan wawancara sesuai dengan waktu dan lokasi yang tercetak pada kartu

ujian. Verifikasi berkas dengan membawa dokumen sebagai berikut:

1. Form Data (versi cetak) yang ditempel pas foto berwarna ukuran 4x6

2. Legalisir Ijazah S1/S2


3. Legalisir Transkrip Nilai S1/S2

4. Sinopsis Penelitian maks 3 halaman (untuk S3)

5. Surat Izin Tugas Belajar (Formulir A)

6, Surat Rekomendasi Kelayakan Akademik (Formulir B)

7. Surat Jaminan Pembiayaan (Formulir C)

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari instansi yang berwenang

9. Pernyataan Keabsahan Dokumen (Formulir D)


3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan

3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = … Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5)

Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = … tahun Catatan: (1)TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang (2)Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT. (3)Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum

Ikut SeleksiLulus

Seleksi

Bukan

TransferTransfer

Bukan

TransferTransfer

Bukan

TransferTransfer Min Rat Mak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TS-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TS-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TS-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TS-1 60 60 34 34 0 34 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TS 60 65 52 0 0 52 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH 120 125 86 0 34 52 34 0 0 0

Rataan #DIV/0!

Jumlah Total MahasiswaJumlah Calon MahasiswaTahun

Akademik

Daya

Tampung

Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Lulusan IPK Lulusan RegulerJumlah

Mahasiswa WNA


3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah).

No. Nama Mahasiswa Jenis Prestasi Kegiatan, Waktu, dan

Tempat

Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 La Ngakarisu Presentasi Terbaik Pendampingan, 2017, Kabupaten Kolaka

Lokal

2 Honesto Ruddy Dangsilolo Peserta Penyidik Terbaik KPK, 2016, Jakarta Nasional

3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada enam tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Masuk Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun

Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer)

TS-5 TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TS-4 (a)= (b)= (c)=

TS-3

TS-2

TS-1 (d)=34 (e) =34 (f) =

TS 52

Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.

3.3 Evaluasi Lulusan

3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan

Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?

tidak ada

ada Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.


3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:

Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna)= ...

No. Jenis Kemampuan

Tanggapan Pihak Pengguna

Pemanfaatan Hasil Pelacakan Sangat Baik

Baik Cukup Kurang

(%) (%) (%) (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Integritas (etika dan moral) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)

0.00 0.00 0.00 0.00

3 Keluasan wawasan antar disiplin ilmu

0.00 0.00 0.00 0.00

4 Kepemimpinan 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Kerjasama dalam tim 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Bahasa asing 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Komunikasi 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Penggunaan teknologi informasi

0.00 0.00 0.00 0.00

9 Pengembangan diri 0.00 0.00 0.00 0.00

Total (a)= 0.00 (b)= 0.00

(c)= 0.00

(d)= 0.00

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan

(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100


3.4 Himpunan Alumni

Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.


STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan

Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

Sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen

dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Studi

Magister Hukum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sistem Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sistem rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi Magister

Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good

Governanance yang meliputi prinsip transparansi, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Perencanaan ini berdasarkan Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi

Universitas Halu Oleo. Program dilaksanakan secara terintegrasi yang mengacu pada

rasio sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hasil seleksi kebutuhan dosen

Magister Hukum dihimpun selanjutnya di transfer ke dalam Rencana Strategi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Halu Oleo. Perolehan hasil ini

berdasarkan kebutuhan tenaga pengajar dalam durasi 5 (lima) tahun yakni Rencana

Strategis Ketenegaan Perguruan Tinggi 2015-2019.

Sistem kebutuhan dosen, dimulai dari surat permintaan dari Direktur Pascasarjana

Universitas Halu Oleo yang kemudian diusulkan ke Rektor Universitas Halu Oleo.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo, selanjutnya

Rektor Univeristas Halu Oleo menyampaikan nama-nama dosen yang mempunyai

keahlian hukum berbasis kompetensi keilmuan. Sumber daya manusia sesuai dengan

keahlian tenaga pendidik dan berpendidikan S3 (Doktor).

Dasar kompetensi ini dengan melampirkan ijazah S1, S2, dan S3 yang dilengkapi dengan

Transkrip Nilai S1, S2, dan S3. Pengalaman dosen adalah prasyarat mengajar di

Magister Hukum. Hal ini diukur dari mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang berlatar

belakang keahliannya, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata

Negara dan lain sebagainya. Kemudian, penerimaan dosen kompetensi dalam Program

Studi Magister Hukum dilakukan dengan dua sistem yakni Universitas Halu Oleo

mengadakan pergantian jabatan dan penerimaan staf Program Studi Magister Hukum.

Pascasarajana Universitas Halu Oleo mengrekrut staf program studi dengan cara menilai

beban pekerjaan serta memenuhi persyaratan antara lain: (a) Mempunyai kualifikasi


sarjana Strata Satu (S1); (b) Memiliki pengetahuan ilmu komputer khususnya word dan

excel; (c) Menandatangani perjanjian kontrak; (d) Membuat pemutusan hubungan kerja

yang telah disepakati masing-masing pihak.

2. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penugasan tenaga pengajar pada Program Studi Magister Hukum berdasarkan pada

pangkalan dosen yang kemudian menyaring para dosen berbasi kompetensi atau

keahlian hukum masing-masing. Setalah itu, diusulkan kepada DIrektur Pascasarjana

Universitas Halu Oleo yang menentukan dan memutuskan sebagai dosen tetap. Adapun

dosen yang mengasuh matakuliah terdiri dari dua dosen. Kemudian, berdasarkan

ususlan formasi pegawai BAK Universitas Halu Oleo menempatkan dan mengalokasikan

staf Program Studi Magister Hukum. Sedangkan staf yang telah melengkapi ketentuan

dan prasyarat harus meneken surat pernyataan yang telah diputuskan oleh Pascasarjana

Universitas Halu Oleo.

Pascasarjana Universitas Halu Oleo menugaskan dosen Program Studi Magister Hukum

yang berbasis kompetensi. Kemudian dosen kompetensi tersebut mengampuh mata

kuliah yang dijadwalkan. Sedangkan koordinator Magister Hukum menunjuk dosen yang

telah ditunjuk untuk mengasuh mata kuliah wajib. Pihak Pascasarjana Universitas Halu

Oleo memutuskan usulan Program Studi Magister Hukum tentang penugasan staf

program studi. Adapun pencantuman staf program studi adalah sebagai berikut: (a)

Koordinator Program Studi Magister Hukum mengajukan dosen dan staf Program Studi

Magister Hukum kedapa Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Kemudian

Direktur mengusulkan kepada Rektor Universitas Halu Oleo berdasarkan keahlian hukum

untuk masing-masing dosen; (b) Basis kompetensi dosen dinyatakan dengan keahlian

yang linier, hasil karya ilmiah, serta profesionalisme dalam mengajar dan meneliti; (c)

Pada akhirnya Rektor Universitas Halu Oleo menugaskan masing-masing dosen

berdasarkan ajuan dan prasaran dari Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo

3. Pembinaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka menjamin mutu pengaturan dan pengelolaan Program Studi Magister

Hukum Universitas Halu Oleo, maka kegiatan efisiensi dan efektivitas tenaga pengajar

dan tenaga kependidikan haruslah terkonsulidasi dan terpadu dengan pihak Universitas

Halu Oleo. Berdasarkan fungsi dan wewenang Badan Layanan Umum (BLU) Universitas

Halu Oleo, prototipe BLU ini telah mensejahterakan dosen dan staf Program Studi


Magister Hukum. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen

Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan terbitnya

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

Sistem monitoring dan evaluasi serta rekam kerja akademik dosen dan kinerja tenaga

kependidikan pada Program Studi Magister Hukum berpedoman pada statuta Universitas

Halu Oleo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 149

Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo, Peraturan Rektor

Nomor 798/UN29/SK/PP/2015 dan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas

Halu Oleo Nomor 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang panduan akademik Pascasarjana

Universitas Halu Oleo yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Dosen Serta Tenaga Kependidikan

Sistem monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi

Magister Hukum mengacu pada pedoman tertulis yang mengatur tentang sistem

monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang

diatur dalam Statuta UHO, Peraturan Rektor Nomor

798/UN29/SK/PP/2015 tentang peraturan akademik Universitas Halu Oleo, Renstra

Universitas Halu Oleo dan Renstra Pascasarjana Universitas Halu Oleo tahun 2015-

1019. Pada tingkat Program Studi Magister Hukum sistem monitoring dan evaluasi

kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh UJM dan Kelompok Kerja

Jaminan Mutu (KKJM). KKJM yang dibentuk pada unit jaminan mutu tingkat PPs yang

berfungsi sebagai pelaksanaan siklus penjamin mutu. Sistem monitoring dan evaluasi,

rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan pada Program

Studi Magister Hukum secara berkala dijalankan diprogram studi. Kegiatan ini bertujuan

untuk mengetahui sejak dini jika tidak terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan.

Proses monitoring dan evaluasi ini tertuang dalam manual prosedur yang sudah ada

Kode Dokumen MM-SPMI-PPS UHO/3/1/1 Revisi ke 4. Evaluasi Kinerja Dosen (EKD)

adalah kegiatan mengkaji kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan

Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta


pengabdian kepada masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi (monev) pada Program

Studi Magister Hukum diselenggarakan dengan dibentuknya tim Unit Jaminan Mutu

(UJM) PPs. Tim ini terdiri atas Direktur dan Wadir I sebagai Pelindung dan

Penanggungjawab, Koordinator UJM dan Tim pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo

mendasarkan pekerjaannya pada dokumen mutu Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Monitoring dan Evaluasi kinerja tenaga kependidikan tercantum dalam manual prosedur

evaluasi kinerja tenaga kependidikan dengan Kode Dokumen MM-SPMI-PPS

UHO/3/1/2a-2n. Agar memudahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta

pelacakan rekam jejak kinerja akademik dosen pada Program Studi Magister Hukum

terintegrasi dengan pihak universitas dalam mengembangkan sistem informasi berbasis

elektronik. Sistem informasi yang terdiri atas sejumlah data base yang terintegrasi dibuat

dalam rangka membantu proses administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, dan

kecepatan proses pengambilan keputusan manajemen di Universitas Halu Oleo.

2. Rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan a) Rekam jejak

kinerja akademik dosen

Tenaga pendidik/dosen pada Program Studi Magister Hukum dalam melaksanakan

segala tugasnya senantiasa di monitor, diantaranya dengan adanya absensi kehadiran

dosen dan juga melalui berita acara perkuliahan yang dapat di gunakan untuk melihat

kesesuaian antara materi yang diajarkan dikelas dengan satuan acara perkuliahan yang

sebelumnya telah disusun. Adapun beberapa komponen yang dijadikan sebagai aspek

penilaian yang kemudian akan dihitung dengan bobot tertentu yang telah ditentukan

secara baku untuk berlaku di lingkungan Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Adapun

komponen tersebut terdiri dari: prestasi kerja yang meliputi kualitas hasil kerja nyata yang

dihasilkan dan kuantitas hasil pekerjaan yang dihasilkan dalam mengajar di kelas

dedikasi yang meliputi disiplin kerja, rasa tanggung jawab dan loyalitas pada

kepentingan.

Sistem informasi yang terdiri dari adalah sistem informasi akademik (SIAKAD) Online

yang dapat diakses pada situs http://siakad.uho.ac.id. Selain pada situs tersebut saat ini

juga terdapat SISTER dimana terdapat menu pendidik yang didalamnya juga terdapat

menu portofolio pendidik yang memuat data-data tentang riwayat hidup, riwayat

pendidikan, riwayat jabatan, riwayat penelitian, riwayat pengabdian kepada mansyarakat,

data sertifikasi dosen, kepangkatan, workshop/pelatihan, karya ilmiah (buku/tulisan),

penghargaan, dan lainnya.

Data-data yang ada dalam sistem tersebut bersifar self updated sehingga masing-masing

pendidik dapat meng-update sendiri datanya secara online dengan menggunakan user

name dan password masing-masing dosen. Melalui data-data dari portofolio tersebut,

pimpinan dan unuit kerja terkait dapat memantau aktivitas pelaksanaan tridharma


perguruan tinggi masing-masing pendidik. Selain itu, terdapat sistem pemutakhiran data

dosen melalui operator PDPT melalui http://forlap.dikti.go.id seluruh sistem aplikasi

seperti kenaikan pangkat, sertifikasi dosen, beasiswa, Sistem Informasi Pengembangan

Karier Dosan (SIPKD), dan sistem informasi lainnya yang terkait dengan data dosen

merujuk pada data yang tersedia pada PDPT. Demikian pula sistem informasi kinerja

pendidik yang berisi tentang beban kerja dosen dalam melaksanakan kegiatan setiap

semester.

Rekam jejak dosen didokumentasikan dalam bentuk SK, Surat Tugas, dan bukti lain yang

dapat dipertanggungjawabkan. Semua dokumen tersebut dilampirkan pada setiap

kenaikan pangkat dan jabatan. Selain dalam dokumen konvesional, setiap dosen harus

melaporkan kegiatan tridarmanya dalam bentuk softcopy (Beban Kerja Dosen, BKD)

pada setiap semester. Beban kerja dosen dievaluasi oleh koordinator Program Studi

Magister Hukum untuk menilai batas minimal kinerja seorang pendidik. Setelah disetujui

oleh Ketua program studi, BKD dievaluasi oleh Assesor. Selain itu sistem monitoring dan

evaluasi untuk dosen dilakukan tiap akhir semester dengan mengharuskan mahasiswa

mengisi questioner.

Monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan dapat juga dilakukan dengan

mengisi surat keluhan dan dimasukkan dalam kotak saran sesuai dengan SOP dengan

nomor dokumen 018/SOP-PPS/2018 tentang penanganan keluhan stakeholder dan

suasana akademik. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara berkala dijalankan di

Program Studi Magister Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejak dini jika

terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sesuai SOP tentang pengendalian layanan

tidak sesuai dengan tujuan segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau

meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan administrasi dan akademik

dengan standar/persyaratan awal yang telah ditetapkan.

b) Rekam jejak kinerja tenaga kependidikan

Sistem informasi lainnya yang telah ada dan terpusat di UHO adalah Sistem Informasi

Kepegawaian (SIMPEG). Sistem ini digunakan di Bagian Kepegawaian UHO dalam

rangka monitoring kepangkatan pegawai di UHO. Untuk tenaga kependidikan, sistem

monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Acuan

untuk memonitor dan evaluasi tenaga kependidikan adalah buku Tugas Pokok dan

Fungsi. Kedisiplinan pegawai dibuktikan dengan daftar kehadiran harian, melalui absensi

secara elektronik (menggunakan sidik jari). Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga

kependidikan tercantum dalam SOP evaluasi kinerja tenaga kependidikan


4.3 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.

4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No. Nama Dosen

Tetap(1)

NIDN(2) Tgl.

Lahir Jabatan

Akademik Gelar

Akademik

Pendidikan S1, S2, S3

dan Asal PT(3)

Bidang Keahlian untuk Setiap

Jenjang Pendidikan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Muhammad Jufri

0009086004 Guru Besar

Ya S3 Hukum Tata Negara

1

2 Sukring 0003056904 Lektor Kepala

Ya S3 Hukum Islam

2

3 Deity Yuningsih

0001016424 Lektor Kepala

Ya S3 Hukum Perdata

3

4 Muhammad Satria


Ya S3 Hukum Perdata

4

5 Ruliah 0006017403 Lektor Kepala

Ya S3 Hukum Perdata

5

6 Guswan Hakim


Ya S3 Hukum Perdata

6

7 Muhammad Sjaiful


Ya S3 Hukum Perdata

7

8 Herman 0006037603 Lektor Kepala

Ya S3 Hukum Pidana

8

9 Handrawan 0025048402 Lektor Tidak S3 Hukum Pidana

9

10 Guasman Tatawu

0003037310 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara

10


0001097303 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara

11

12 Oheo K. Haris

0016067305 Lektor Ya S3 Hukum Pidana

12


0028096505 Lektor Ya S3 Hukum Pidana

13

14 La Sensu 0001037210 Lektor Ya S3 Hukum Tata Negara

14

15 Zahrowati 0015077610 Lektor Tidak S3 Hukum Perdata

15

16 Idaman Alwi 0017127705 Lektor Tidak S3 Hukum Islam

16

17 Kamaruddin Jafar

0020027002 Lektor Tidak S3 Hukum Tata Negara

17

Keterangan: (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar

dilampirkan. (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.


4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No. Nama

Dosen Tetap

SKS Pengajaran pada SKS

Pene-litian

SKS Pengab-

dian kepada Masya-rakat

SKS Manajemen** Jum-

lah SKS PS Sendiri

PS Lain PT Sen-

diri PT Lain PT Sen-

diri PT

Lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Muhammad Jufri

7 6 2 4 2 2 2 25

2 Sukring 4 4 0 2 2 2 0 14 3 Deity Yuningsih 4 4 2 2 2 2 2 18 4 Muhamad

Satria 2 5 0 1 1 0 0 9

5 Ruliah 2 4 0 2 2 0 0 10 6 Guswan Hakim 2 5 0 1 1 0 0 9 7 Muhammad

Sjaiful 4 5 0 1 2 2 0 14

8 Herman 4 4 0 1 2 10 0 21 9 Handrawan 4 5 0 1 0 0 0 10 10 Guasman

Tatawu 4 4 0 1 0 6 0 15


2 5 0 1 0 0 0 8

12 Oheo K. Haris 4 5 0 1 2 4 0 16 13 Hj. Sabrina

Hidayat 4 6 0 1 1 0 0 12

14 La Sensu 2 5 0 1 0 4 0 12 15 Zahrowati 2 5 0 1 0 0 0 8 16 Idaman Alwi 2 6 0 1 0 0 0 9 17 Kamaruddin

Jafar 2 5 0 1 0 0 0 8

Jumlah 55 83 4 23 17 32 4 218 Rata-rata* 3.24 4.88 0.24 1.35 1.00 1.88 0.24 12.82

Catatan: SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah. * rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap. ** SKS manajemen dihitung sbb :

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. - rektor/direktur politeknik 12 SKS - pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS - ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS - pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 SKS - sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS

- sekretaris PS 3 SKS Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru

disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

4.4 Dosen Tidak Tetap

4.4 Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:


No. Nama Dosen

Tidak Tetap(1)

NIDN(2) Tgl.

Lahir Jabatan

Akademik Gelar

Akademik Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT(3)

Bidang Keahlian untuk Setiap

Jenjang Pendidikan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Muh. Amir S.H

Keterangan: (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar

dilampirkan. (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.

4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun

terakhir

4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang

yang sesuai dengan bidang PS

No. Nama Dosen Jenjang

Pendidikan Lanjut

Bidang Studi

Perguruan Tinggi

Negara Tahun Mulai Studi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)

No. Nama Tenaga Ahli/Pakar Nama dan Judul Kegiatan Waktu Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4)

1 G.H. Addink Climate Change and Environmental Law

2018

2 Irwansyah Metode Penelitian Hukum 2018

3 Dr (HC) Susi Pudjiastuti (KKP/Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)

Perikanan Berkelanjutan 2017

4 Dr. Ir. T. Ersti Yulika Sari, M.Si. (UNRI/Dosen FPIK)

Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab

2017

5

Septiana, A.Pi., M.M. (KKP/Sekertaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan)

Peranan BKIPM dalam Mendukung Ekspor Produk Perikanan dan Pencegahan Penyelundupan Sumberdaya Ikan

2017

6

H.Abdurahman Saleh, SH., MSi. (Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengara)

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung, Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

2016

7 Zainal Arifin Muchtar Kuliah Umum " Reformasi Hukum dalam Perundang-undangan"

2016

8 La Ode Syarif Kuliah Umum " Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "

2016


9 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Kuliah Umum " Pengawasan Persaingan Usaha dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

2016

4.5.3 Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT

No. Nama Dosen Jenis Kegiatan* Tempat Waktu Sebagai

Penyaji Peserta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Muhammad Jufri

Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi " TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2018 V V

The 8th International Conference on Innovation and Collaboration towards ASEAN Community 2015, Implementation of Law Government in of Fort to Build the Nation CharactersImplementation of Law Government in of Fort to Build the Nation Characters

Plaza in, Kendari 2015 V

2 Sukring Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"

Kendari 2016 V

Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia Wilayah Timur

Kendari 2016 V

3 Deity Yuningsih

Seminar Nasional dan Konferensi APHKI V Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menghasilakn Paten Berbasis Penelitian

Kendari 2015 V

Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatatnegaraan

Kendari 2016 V

FGD : Penataan Kewenangan DPD

Kendari 2016 V

Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"

Kendari 2016 V


4 Muhammad Satria

Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"

Kendari 2016 V


Kendari 2016 V

5 Ruliah Seminar Internasional dengan Tema "Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia"

Kendari 2015 V

Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk Wilayah Timur

Makassar 2016 V

Simposium Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Migas Berbasis Budaya Serta Pengukuhan Pengurus ICKN (Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara)

Makassar 2016 V

Diskusi Kebangsaan Badan Pengkajian MPR RI dengan Tema "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Kendari 2016 V

Focus Group Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Tema "Penataan Kewenangan DPD"

Kendari 2016 V

Focus Group Discussion dan Seminar Penguatan Lembaga Adat Nusantara

Jakarta 2016 V

Focus Group Discussion "Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Putusan Pengadilan dan Hukum Nasional

Makassar 2017 V

6 Guswan Hakim

Seminar Internasional dengan Tema "Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia"

Kendari 2015 V

Seminar Nasional "Dualisme Pengelolaan Pemerintahan Desa" Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya 2015 V


Seminar Hak Cipta & Public Awareness On Copyrights 2015 Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya 2015 V

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasistas Paralegal

Kendari 2015 V

Bimtek Peningkatan Kapasitas Paralegal Kabupaten Konawe Selatan

Konawe 2015 V

Pelatihan "Pengembangan Keterampilan Dasar teknik Instruksional (PEKERTI)" LPMP UHO

Kendari 2016 V

Focus Group Discussion dan Seminar Penguatan Lembaga Adat Nusantara

Jakarta 2016 V

Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan MPR RI

Kendari 2016 V


Kendari 2016 V

Seminar dan Focus Group Discussion Penguatan Lembaga Adat Nusantara dengan Tema : " Reaktualisasi Model Kepemimpinan Klasik Kerajaan/Kesultanan Nusantara"

Jakarta 2016 V

Seminar Internasional Gerhana Matahari Total (GMT) Tahun 2016 dan Parade Kebudayaan Sulawesi Tengah

Palu 2016 V

International Conference and Call For Paper Faculty Of Law Sultan Agung Islamic University

Semarang 2017 V

Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas hukum Universitas Halu Oleo

Kendari 2017 V

Workshop "Penyamaan Persepsi Bagi Calon Assesor Beban Kerja Dosen (BKD) Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo

Kendari 2018 V


Seminar Regional Konstitusi "Penegasan Demokrasi Konstitusional UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Halu Oleo

Kendari 2018 V

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Penelitian dan Pengabdian Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo

Kendari 2018 V

7 Muhammad Sjaiful

Nilai Hukum Perspektif Syariah Versus Epistemologi Hukum Berbasis Hukum Kodrat dan Positivisme, Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada 11 April 2015.

Solo 2015 V

Titik Kritis Hermeneutika sebagai Metode Tafsir terhadap Nilai-Nilai Kefilsafatan Hukum Islam, Konfrensi ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, bertempat di Kampus Pascasarjana Imu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.

Bandung 2016 V

Contract Restructuring on Islamic Financial Institutions Which Based Maqashid Syariah In Indonesia, dalam kegiatan First Gadjah Mada International Conference on Islamic Accounting and Finance

Yogyakarta 2016 V

The Model for Resolution of Land Conflict Through the Mediation Integrating Legal ,Aid Based on College In South Easr Sulawesi Province In The Sharia Perspective, dalam kegiatan The 1st International Conference on Islamic Bussiness Law: Sharia Compliance

Surabaya 2017 V


The Legal Study on Corporate Social Responsibility In The Realization for Environmental Development In South East Sulawesi, dalam kegiatan The International Conference on Law, Governance and Globalization, Faculty of Law, Airlangga University

Surabaya 2017 V

The Effectiveness of Mediation Based on In South East Sulawesi Province, Indonesia dalam kegiatan The 2nd The International Conference on Law, Governance and Globalization, Faculty of Law, Airlangga University

Surabaya 2018 V

8 Herman Pelatihan Reviwer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Seluruh Indonesia

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

2018 V

9 Handrawan

10 Guasman Tatawu

Rapat Koodinasi Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum dan Bintek bagi Pengelola Video Conference di Jakarta

Jakarta 2016 V

11 Sabaruddin Sinapoy

4th TWINSEA International Workshop "Enhancing Resilience In Indonesia and South East Asia Cities Through Low Regret Adaptation Measures"

Bali, Indonesia 2017 V


Kendari 2018 V

The 1st Annual Scientific Symposium Of Indonesian Collegians In Japan (ASSIGN) 2018

Tokyo 2018 V


Seminar Nasional "Perspektif Hukum Atas Kemaritiman, General Administrative Law Act, Perizinan dan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan"

Kendari 2018 V

Pelatihan Penguatan Kapasitas Politik Bagi Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari 2018 V

The 1st International Conference On Maritime Infrastucture and Development (ICMID)

Kendari 2018 V

12 Oheo K. Haris

Pembicara Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi "TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, 23-25 November 2018

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

2018 V

Pembicara International Conference of Law and Free Trade, at Garden Palace Hotel Surabaya, 29-30 October 2018.

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

2018 V

The 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (ICoL GaS)

FAKULTAS HUKUM JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO, JAWA TENGAH

2018 V


Seminar Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Makassar 2016 V

Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan MPR RI

Kendari 2016 V


Kendari 2016 V


Diskusi Kebangsaan Badan Pengkajian MPR RI dengan Tema "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Kendari 2016 V

Pelatihan "Pengembangan Keterampilan Dasar teknik Instruksional (PEKERTI)" LPMP UHO

Kendari 2016 V

Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Kendari 2017 V

Seminar Nasional "Perspektif Hukum Atas Kemaritiman, General Administrative Law Act, Perizinan dan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan"

Kendari 2018 V

simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer

Padang 2018 V

Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V, 3 April 2018, Kerjasama Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Padang

Fakultas Hukum Universitas Andalas

2018 V


Kendari 2018 V

14 La Sensu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, Sumber dana, APBD,

Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah., Sulawesi Tenggara

2017 V


Pendamping Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Kabupaten Buton Tengah

2017 V

Dampak Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris)

Pemerintah Kabupaten Muna

2017 V

15 Zahrowati Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"

Kendari 2016 V


Kendari 2016 V

16 Idaman Alwi Diskusi Kebangsaan bersama MPR RI "Menggagas Perubahan UUD NRI Tahun 1945"

Kendari 2016 V


Kendari 2016 V

17 Kamaruddin Jafar

Parameter HAM dalam Produk Hukum Daerah

Kendari 2017 V


Kendari 2016 V

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll

4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai: 4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber

No. Nama Dosen Nama Lembaga Waktu Tingkat

(Lokal, Nasional, Internasional)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Muhammad Jufri The 8th International Conference on Innovation And Cillaboration Towards Asean Community 2015

2013 2013

International Conference Indonesia-

2014 2014


Australia Relations From The Perspective of International Law, Human Rights Security and Regional

Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan di Indonesia

2014 2014

The 9 thCRISU-CUPT International Conference 2014

2014 2014

Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum

2014 2014

Konferensi Internasional Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin Makassar, 15-17 Oktober 2015

2015 2015

The Contitutional Court of the Republic Indonesia

2017 2017

2 Sukring Narasumber; Motivasi Pegawai Statistik Prov. Sultra

2017 2017

Narasumber Di PT Pegadaian (persero). Pada Calon Jemaah Haji

2017 2017

Nara Sumber di BNN Prop. Sulawesi Tenggara

2017 2017

Penghargaam Dari Kapolda Sultra sebagai Pembina Kerohanian

2017 2017

3 Oheo K. Haris Pembicara Colloquium Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi "TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan,

2018 2018

Pembicara International Conference of Law and Free Trade, at Garden Palace Hotel Surabaya

2018 2018

Pembicara the 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON

2018 2018


LAW, GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (ICoL GaS) ON 25th & 26th SEPTEMBER 2018, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah

Pemateri Corporate Crime of Legal Comparison between Criminal Law in the Netherlands and Indonesia

2017 2017

Pembicara Lokarkarya Eksaminasi Publik di Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Hotel de’Blizt, Kendari

2016 2016

4.5.4.2 Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah


(Nasional, Internasional)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Muhammad Jufri Pengurus ICMI Orwil Sultra

2016 2017

Tim Ahli Deks Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara

2017 2018

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basarnas) Provinsi Sultra

2017 2018

Majelis Ulama Indonesia Prov. Sultra

2017 2018

2 Sukring Sekretaris umum Bakomubin Sultra 2016 - 2021

2016 2021

Ketua Komisi Dakwah, MUI Prov. Sultra 2017- 2022

2017 2022

Wakil Ketua PW NU Prov. Sultra 2017 - 2022

2017 2022

3 Deity Yuningsih Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)

2018 2020

Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI)

2018 2020

Asosiasi Dosen Hukum Perbandingan Indonesia (ADPHI)

2018 2020

Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia (APHLI)

2018 2020


Asosiasi Pengajar Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

2018 2020

Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

2018 2020

4 Muh. Satria Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)

2018 2020

5 Ruliah Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

2018 2020

6 Guswan Hakim Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

2018 2020

Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)

2018 2020

Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

2018 2020

7 Muhammad Sjaiful Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)

2018 2020

8 Herman Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

2018 2020

9 Guasman Tatawu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

2004 2006

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

2012 2015


Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (APHTN-HAN)

2017 2020

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)

2018 2020

11 Oheo K. Haris Pengurus Alumni Netherlands Support Office (NESO)

2008

Pembina Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

2004 2006

Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

2008 2009


Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI)

2017 2018


Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul ‘Aisyiyah (Puteri Muhammadiyah) Sulsel

1995 2000

Tim Perumus Sosialisasi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Wilayah Indonesia Timur Tahun

2006 2006

Lembaga PSG dan Pemberdayaan Perempuan Universitas Halu Oleo

2006 2009

Majelis Hukum & HAM pada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tenggara

2007 2015

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tenggara selaku Koordinator Majelis Hukum & HAM dan Lembaga Penelitian & Pengembangan Aisyiyah

2015 2020

Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sultra

2017 2022

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

2018 2020

13 La Sensu Kepengurusan DPD GMPK Kota Kendari Tahun 2016, dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum DPD GMPK Kota Kendari, Nomor : 49/ KPTS/ GMPK/ ORG/ XI/ 2016

2016 2017

Pengurus Majelis Wilayah KAHMI SULAWESI TENGGARA MASA BAKTI 2011-2016, dengan jabatan sebagai BIRO PEMBINAAN UMAT, nomor : 050/SK/PKMN-KAHMI/III/2011

2011 2012

Wakil Ketua Pengurus dalam susunan Kepengurusan DPD GRANAT (Gerakan

2017 2022


Nasional Anti Narkoba) Provinsi Sulawesi Tenggara

LBH PEKAT – IB SULAWESI TENGGARA dalam susunan Kepengurusan DPD PEKAT - IB (Pembela Kesatuan Tanah Air – Indonesia Bersatu) Provinsi Sulawesi Tenggara

2017 2022

Kepengurusan MPW - ADI (Majelis Pengurus Wilayah – Asosiasi Dosen Indonesia) Provinsi Sulawesi Tenggara

2017 2022

14 Idaman Alwi Sekretaris Umum PMII Rayon Fak. Ushuluddin, IAIN Alauddin Makassar

1997 1998

Sekretaris Lembaga Studi Agama dan Sosial, Makassar

1998 2000

Anggota Departemen Penalaran dan Keilmuan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, IAIN Alauddin Makassar

1997 2000

Koordinator Pusat Kajian Lintas-generasi IAIN Alauddin Makassar

1998 2000

Anggota Dewan Pembina Asosiasi Jurnalis IAIN Alauddin Makassar

1999 2001

Koordinator Kajian dan Riset RETAS Institute Yogyakarta

2003 2005

Presidium Eksponen Ngabean Kulon

2004 2005

Dewan Pembina Himpunan Mahasiswa Konawe (HIMAKO) Yogyakarta

2004 2005

Anggota Majelis Pembina PMII Cabang Konawe

Anggota Dewan Sara Laskar Penegak Hukum Adat Tolaki (Bawaa Pobende Sarano Tolaki- BANDERANO Tolaki)

4.5.4.3 Visiting professor



(Nasional, Internasional)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Muhammad Jufri Universitas Muhammadiyah

2004 2019

4.5.5 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan,

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

No. Nama Dosen Prestasi yang Dicapai* Waktu

Pencapaian

Tingkat (Lokal, Nasional,

Internasional)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Muhammad Jufri Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX

2016

2 Ruliah Anugerah Atas Peran Serta dan Usaha Yang Luar Biasa Untuk Mewujudkan Menerbitkan Buku Sejarah Daerah Terbesar Yang Pertama "Tolaki, Sejarah, Identitas dan Budaya"

2016

3 Oheo K. Haris PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI DOSEN BERPRESTASI PADA FALTAS HUKUM

2017

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.

4.6 Tenaga kependidikan

4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang

melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No. Jenis Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir Unit Kerja

S3 S2 S2 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pustakawan * 0 3 9 0 2 0 0

Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Fakultas,

Universitas 2 Laboran/ Teknisi/

Analis/ Operator/ Programer

0 4 18 0 6 0 0 0 Program Studi, Pascasarjana

Universitas Halu Oleo, Universitas

3 Tenaga Administrasi 0 16 18 0 0 0 0 2 Program Studi, Pascasarjana

Universitas Halu Oleo, Universitas

4 Lainnya : … 0 0 1 0 2 0 0 25 Total 0 23 46 0 10 0 0 27


* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

tenaga kependidikan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah

merekomendasi dan memberikan tugas untuk magang/pelatihan teknis sesuai dengan

bidangnya, rekomendasi tugas dan izin belajar bagi tenaga kependidikan diberikan

untuk mengikuti pelatihan dan studi lanjut S1 dan S2 dengan bea siswa UHO.

Selanjutnya telah dilakukan pelatihan teknis operasional dan interpretasi perekaman

bagi tenaga laboratorium. Kemudian telah dikirim tenaga kependidikan untuk

mengikuti kegiatan bimtek dan sosialisasi pengelolaan layanan administrasi.

Kemudian telah dikirim tenaga kependidikan untuk mengikuti SIAKAD dan EPSBED

yang diselenggarakan oleh LPPMP Universitas Halu Oleo. Upaya yang dilakukan

Program Studi Magister Hukum dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

tenaga kependidikan adalah:

1) Mengusulkan tenaga kependidikan kepada Rektor melalui Direktur

Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal

D3 yang sesuai dengan bidang tugas.

2) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk

mengirim tenaga kependidikan mengikuti pelatihan IT.


mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan ESBED.


mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan Digital Library.


mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan website.

6) Mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo mengirim

tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sistim kearsipan


STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

• Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

• Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

• Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

5.1.1 Kompetensi

Uraikan secara ringkas kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya).

1. Kompetensi Utama

Lulusan Program Magister Hukumdiharapkan memiliki kompetensi utama antara

lain:

1) Mampu mengembangkan ilmu Hukum untuk melakukan perencanaan,

pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi dengan memanfaatkan

IPTEKS sehingga menghasilkan sumberdaya yang profesional.

2) Mampu mengembangkan berbagai sumber belajar dan media untuk

mendukung pelaksanaan pembelajaran bidang ilmu Hukum yang inovatif

dan teruji dengan memanfaatkan potensi lokal dan nasional untuk

menghasilkan sumber daya yang kreatif, problem solver, dan berkarakter

berbasis IPTEKS.

3) Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS untuk menghasilkan

publikasi ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun internasional

4) Mampu berkontribusi dalam mengembangkan Hukum organisasi dan

birokrasi yang inovatif, dan berkarakter untuk mewujudkan organisasi yang

sehat dan professional.

2. Kompetensi Pendukung


Secara umum kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumharus

memiliki etika dan integritas, memiliki kemampuan leadership, analitis dan

berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan kooperatif. Karena itu secara

spesifik kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumyaitu:

1) Mampu mengusulkan solusi alternatif dalam memecahkan

permasalahan sosio-kultural yang dihadapi oleh masyarakat dengan

pendekatan Ilmu Hukum.

2) Mampu menunjukkan hasil kerja profesional berdasarkan disiplin

ilmunya untuk memajukan masyarakat dan organisasi atau instansi tempat

berkecimpung dan mengembangkan karir.

3) Mampu mampu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pokok ilmiah keHukuman

secara berkelanjutan serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang

dalam pembangunan Hukum dan masyarakat.

4) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keHukuman dan

menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan bemasyarakat.

3. Kompetensi lainnya

Lulusan Program Magister Hukum diharapkan memiliki kompetensi lainnya

antara lain:

1) Kemampuan mengembangkan potensi diri yang mendukung kecakapan

hidup (life skill), kepribadian dan spritual yang matang serta karakter

humanis (soft skill).

2) Mampu memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas

masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur

yang ada dalam masyarakat melalui pemanfaatan data dan informasi hasil

riset dalam bidang keHukuman.

3) Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta

mengevaluasi pembanguan bidang keHukuman melalui pemanfaatan

hasil- hasil penelitian keHukumn kontemporer untuk menghasilkan karya

ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional.

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas No. 045/U/2002.

5.1.2 Struktur Kurikulum


Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini.

Struktur kurikulum Program Magister Hukumberdasarkan urutan mata kuliah setiap semester

telah tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Program Magister-Universitas Halu Oleo

berdasarkan SK direktur Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Olelo

Nomor: ……/SK/UN29.19/PP/2015. Mata kuliah dan urutannya sesuai dengan standar

kompetensi dan profil lulusan. Beban studi mahasiswa merupakan kegiatan akademik yang

wajib dilakukan/diikuti oleh mahasiswa, terdiri atas perkuliahan, tugas-tugas terstruktur,

praktek lapangan, studi kasus, seminar dan tesis, yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu

per semester. Kegiatan perkuliahan pada Program Magister Hukum, dilakukan secara

terstruktur dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS) selama III semester kuliah kelas

dan satu semester tesis, yang dirancang untuk mendukung sepenuhnya pencapaian standar

kompetensi. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 34 SKS mata kuliah wajib prodi dan 4

mata kuliah atau 8 SKS mata kulihan pilihan dan 6 sks tesis. Struktur kurikulum Program

Magister Hukumterdiri atas:

1) Semester I. Mata Kuliah wajib prodi atau inti adalah 5 mata kuliah atau 11 SKS dan

Institusi atau Universitas 2 mata kuliah 0 SKS

2) Semester II. Mata kuliah wajib prodi atau inti pada adalah 7 mata kuliah atau 15 SKS

dan Institusi atau universitas 1 mata kuliah 2 SKS

3) Semester III. Mata Kuliah pilihan, dimana mahasiwa wajib memilih 4 mata kuliah atau 8

sks dari 24 sks atau 12 mata kuliah pilihan yang telah ditentukan.

4) Semester IV. Tesis yaitu 6 sks. Pra tesis didahului dengan Seminar, yaitu 1 SKS.

Perkuliahan pada Program Magister Hukum diselenggarakan dalam waktu 3 semester dan 1

semester penulisan tesis. Dengan demikian mahasiswa dapat selesai dalam waktu kurang

dari 4 semester. Frekuensi kuliah 16 kali pertemuan terdiri atas tatap muka 50 menit, kegiatan

terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit. Dua kali pertemuan ujian yaitu Ujian

Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), baik ujian tengah semester dan ujian

akhir semester bisa diadakan dalam bentuk tertulis maupun tugas-tugas sesuai dengan

karakter masing-masing mata kuliah. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimum

80% kehadiran untuk setiap mata kuliah.

Mahasiswa yang frekuensi kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti

ujian semester. Kemudian kuliah tatap muka, juga diberikan tugas-tugas terstruktur dan

tidak terstruktur yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok tugas-tugas ini akan dinilai


dan mendapat porsi 20% dalam komponen nilai akhir. Selanjutnya mahasiswa

diperkenankan mengajukan judul tesis dan usul dosen pembimbing pada akhir semester

kedua. Atas usul Koordinator Program Magister Hukum kepada direktur Program Magister-

UHO menerbitkan surat keputusan tentang dosen pembimbing tesis. Umumnya mahasiswa

Program Magister Hukum dibimbing oleh dua orang dosen. Setelah mahasiswa memperoleh

Surat Keputusan Dekan tentang dosen pembimbing, mahasiswa dapat memulai proses

bimbingan. Setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2,

mahasiswa mengusulkan pada Koordinator Program Magister Hukumuntuk menempuh ujian

proposal tesis, selanjutnya Koordinator merekomendasikan atau menentukan dosen penguji

dan waktu ujian. Dosen penguji terdiri atas dua dosen pembimbing dan tiga orang dosen selain

pembimbing. Jika mahasiswa lulus ujian proposal tesis maka mahasiswa tersebut dapat mulai

melakukan penelitian.

Selama proses melakukan penelitian mahasiswa selalu berkonsultasi dengan para dosen

pembimbing dan penguji. Selanjutnya mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian

dan dosen sudah menyetujui naskah hasil penelitian mahasiswa dapat mengusulkan kepada

Koordinator Program Magister Hukum untuk diselenggarakan seminar hasil penelitian.

Seminar hasil penelitian dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 dosen pembimbing dan dua orang

dari tiga dosen penguji serta sekurang-kurangnya 5 orang mahasiswa. Jika dosen pembimbing

dan penguji berpendapat bahwa mahasiswa tersebut sudah layak untuk ujian tesis maka

mahasiswa dapat mengusulkan kepada Koordinator Program Magister Hukumuntuk ujian

akhir tesis.

Koordinator Program Magister mengusulkan kepada Direktur Program Magister-UHO tentang

susunan tim penguji tesis. Atas usul Koordinator Program Magister tersebut Direktur

menentukan lima dosen penguji tesis yang terdiri atas dua dosen pembimbing dan tiga orang

dosen selain pembimbing. Ujian tesis hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-

kurangnya tiga orang dosen yaitu satu pembimbing dan dua orang dosen penguji. Masa

studi pada Program Magister Hukum paling lama 6 (enam) semester, apabila melewati batas

masa studi tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan permohonan

perpanjang studi kepada Rektor selama 1 semester. Selanjutnya jika mahasiswa telah

mengajukan permohonan studi selama satu semester belum juga dapat menyelesaikan

srudinya maka mahasiswa tersebut akan di DO atau dapat meminta surat keterngan

pengunduran diri apabila belum diterbitkan SK DO.


Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot sks

sks MK dlm Kurikulum

Bobot Tugas

***

Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak Penyelenggara

Inti **

Institusional Deskripsi Silabus SAP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I MIH8102 Teori Hukum 3 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8103 Politik Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8104 Filsafat Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8105 Sejarah Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8106 Hukum Hak Asasi Manusia

2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

II PPS8304 Wawasan Kemaritiman


MIH8207 Teori dan Hukum Konstitusi


MIH8208 Hukum Lingkungan 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO


MIH8209 Aspek-Aspek Pengubah Hukum


MIH8210 Penemuan Hukum 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8211 Kebijakan Hukum Pidana


MIH8212 Hukum Persaingan Usaha


MIH8213 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum


III MIH8314 Hukum Perizinan 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8315 Perbandingan Hukum Tata Negara


MIH8316 Hukum Otonomi Daerah dan Desa


MIH8317 Hukum Pelayanan Publik


MIH8318 Perbandingan Hukum Pidana



MIH8319 Kriminologi dan Viktimologi


MIH8320 Teori Pertanggungjawaban Pidana


MIH8321 Kejahatan Kontemporer


MIH8322 Hukum Ekonomi Syariah


MIH8323 Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif


MIH8324 Hukum Investasi 2 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

MIH8325 Kontrak-Kontrak Internasional (P)


IV MIH8427 Seminar 1 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

PPS8406 Tesis 6 V V V V V V MH Pascasarjana UHO

(1) Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)

(2) Menurut rujukan peer group / Kepmendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e)


(3) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.


5.1.2.2 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada

tabel berikut:

Semester Kode MK Nama MK (pilihan) Bobot SKS

Unit/ Jur/ Fak Pengelola

(1) (2) (3) (4) (6)

III MIH8314 Hukum Perizinan 2 Program Studi Hukum

MIH8315 Perbandingan Hukum Tata Negara

2 Program Studi Hukum

MIH8316 Hukum Otonomi Daerah dan Desa


MIH8317 Hukum Pelayanan Publik 2 Program Studi Hukum

MIH8318 Perbandingan Hukum Pidana 2 Program Studi Hukum

MIH8319 Kriminologi dan Viktimologi 2 Program Studi Hukum

MIH8320 Teori Pertanggungjawaban Pidana


MIH8321 Kejahatan Kontemporer 2 Program Studi Hukum

MIH8322 Hukum Ekonomi Syariah 2 Program Studi Hukum

MIH8323 Strategi Penyelesaian Sengketa Alternatif


MIH8324 Hukum Investasi 2 Program Studi Hukum

MIH8325 Kontrak-Kontrak Internasional 2 Program Studi Hukum

Total SKS

5.1.3 Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut.

Mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses

peninjauan tersebut, serta hasil peninjauan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme peninjauan kurikulum

Mekanisme peninjauan kurikulum pada Program Studi Magister Hukum dilakukan

oleh tim kelompok bidang ilmu hukum. Peninjauan kurikulum dilakukan pada tahun

2017 berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi

terkait standarisasi kompetensi lulusan program studi magister di Indonesia sehingga

Visi Misi pada Program Studi Magister Hukum diselaraskan dengan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan dengan perubahan dan

perkembangan kebutuhan pengguna. Revisi dan perbaikan kurikulum, Koordinator

Program Studi Magister Hukum berupaya melakukan pembenahan kurikulum secara


berkala dan kontinyu, dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain adalah

kesesuaian antara materi kurikulum dengan perkembangan visi-misi-tujuan program

studi, relevansi antar kurikulum yang digunakan dengan kebutuhan masyarakat

pengguna lulusan, hasil evaluasi penyelenggaraan kurikulum sebelumnya, serta

fleksibilitas atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode pelaksanaan peninjauan kurikulum melalui lokakarya rekontsruksi kurikulum

sesuai Permenrsitekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDIKTI dengan melibatkan

alumni sebagai narasumber. Selanjutnya peninjauan kurikulum juga merujuk pada

merujuk pada Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud 49 Tahun 2014

dan Permenristek nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan

Tinggi serta Panduan Praktis Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2017. Hasil

peninjauan tersebut selanjutnya diserahkan ke Kelompok Kerja Jaminan Mutu

(K2JM). Peninjauan dilakukan terhadap aspek: (1) Kesesuaian kurikulum dengan visi

dan misi program studi; (2) Struktur kurikulum; (3) Cakupan kurikulum; (4)

Ketersediaan peta kurikulum; (5) Urutan mata kuliah di dalam peta kurikulum; (6)

Urutan pelaksanaan mata kuliah di dalam kurikulum dibandingkan peta kurikulum; (7)

Relevansi kurikulum; (8) Relevansi kesesuaian kurikulum; (9) Beban kredit kurikulum;

(10) Integrasi kurikulum; (11) Kesesuaian keahlian pendidik dengan mata kuliah yang

diajarkan (12) Fleksibilitas kurikulum; (13) Fleksibilitas mata kuliah pilihan; (14)

Kesesuaian praktikum; dan (15) Kecukupan modul praktikum.

Peninjaun kurikulum dilakukan secara mandiri melalui proses

pengayaan/pembaharuan untuk persiapan rekonstruksi kurikulum baru. Peninjauan

kurikulum Program Studi Magister Hukum disusun mengikuti prosedur-prosedur yang

ditentukan sebelumnya antara lain dengan menerbitkan manual prosedur

penyusunan kurikulum, technical assistance. Bentuk kegiatan pengayaan berupa

workshop dengan melibatkan: pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa,

dan tenaga kependidikan), pemangku kepentingan eksternal (masyarakat) dan

lembaga penegak hukum. Pengembangan kurikulum memperhatikan visi, misi, dan

umpan balik program studi. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, kemudian

dilakukan lokakarya kurikulum yang hasilnya dirumuskan oleh tim perumus yang

bertanggung jawab sampai dengan pengusulan kepada Direktur untuk disetujui dan

ditetapkan.

Peran Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam pengembangan kurikulum,

yaitu melaksanakan lokakarya kurikulum secara periodik untuk menyusun: (1) Profil

lulusan; (2) Rumusan kompetensi lulusan; (3) kandungan elemen kompetensi pada

program studi; (4) Bahan kajian mata kuliah PS; (5) Perkiraan dan penetapan beban

SKS mata kuliah PS; (6) Distribusi mata kuliah pada PS; (7) Struktur kurikulum pada


PS; dan (8) Sistem monitoring dan evaluasi kurikulum. Kemudian rekonstruksi

kurikulum pada Program Studi Magister Hukum juga dilakukan oleh tim pengajar mata

kuliah pada setiap semester. Evaluasi kurikulum juga dilakukan setiap tahun

disesuaikan untuk mengakomodasi mahasiswa yang memiliki asal program sarjana

S1 yang tidak sebidang dan penyesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pada bulan September Tahun 2017 telah dilakukan peninjauan kembali terhadap

kurikulum Tahun 2013 yang selanjutnya hasil finalisasi revisi penyusunan kurikulum

Program Studi Magister Hukum disahkan berdasarkan SK Rektor Nomor:

507/UN29/SK/2018.

2. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan

Penyusunan kurikulum di Program Studi Magister Hukum dilakukan dengan

melibatkan stakeholder terkait unsur pimpinan, dosen, calon mahasiswa, tenaga

kependidikan, kalangan birokrasi, praktisi, toko masyarakat dan pengguna alumni

(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Asosiasi Advokat. Peran Koordinator

Program Studi Magister Hukum dalam penyusunan kurikulum program studi berupa

pemberian fasilitas kepada program studi untuk melakukan lokakarya penyusunan

atau peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali atau disesuaikan dengan

perkembangan kebijakan dan memberikan pertimbangan tentang peluang keilmuan

dan praktek sesuai permintaan pasar kerja.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan kurikulum terdiri dari pemangku

kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan). Selanjutnya

sebagai Narasumber/pemateri yaitu Rektor UHO dengan Tema ―Kebijakan

Universitas dalam Pengembangan Kurikulum Program Pascasarjana‖, (2) Direktur

Pascasarjana Universitas Halu Oleo sekaligus menjadi Narasumber dengan Tema

―Kebijakan Program Pascasarjana dalam Pengembangan Kurikulum Program

Pascasarjana‖, (3) Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum, dan (5) Seluruh

Mahasiswa Aktif Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu

Oleo, (4) Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana


Hasil peninjauan kurikulum yang merujuk pada kerangka regulasi pengembangan

kurikulum tersebut, UHO menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum

sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo.

Kebijakan institusi tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen SK

Direktur Pascasarjana Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang Pedoman


Akademik Program Pascasarjana dan Peraturan Rektor Nomor:

798/UN29/SK/PP/2015 Tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo,

khususnya Bab X pasal 46 – 55. Hasil peninjauan kurikulum antara lain memuat:

1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada program

studi merupakan kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

2) KKNI terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.

3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang harus

dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang

berlaku secara nasional, terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan

kepribadian (MPK), kelompok kajian yang mencirikan tujuan pendidikan dalam

bentuk penciri ilmu dan keterampilan (MKK), Mata kuliah keahlian berkarya (MKB),

sikap berperilaku dalam berkarya (MPB), dan cara berkehidupan bermasyarakat

(MBB), sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam

penyelesaian program studi.

4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pembelajaran yang

merupakan bagian dari kurikulum yang berlaku di universitas, terdiri atas keseluruhan

atau sebagian dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti, yang disusun dengan

memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas universitas.

5) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa

kelompok mata kuliah yang disebut: (a) kelompok bidang keahlian tertentu, atau (b)

kelompok bidang konsentrasi tertentu, atau (c) kelompok lain, yang disebut sebagai

kelompok bidang keahlian yang merupakan pilihan untuk melengkapi jumlah SKS.

6) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa

dalam bidang ilmu hukum dan masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan

diberi beban SKS tertentu untuk dilaksanakan menurut sistem semester.

7) Kurikulum memberikan ciri spesifik Program Studi Magister Hukum dan

memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan

umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Tuliskan hasil peninjauan kurikulum mengikuti format tabel berikut.

No. No. MK

Nama MK

MK Baru/ Lama/Hapus

Perubahan pada Alasan

Peninjauan

Atas Usulan/

Masukan dari

Berlaku Mulai

Sem./Th. Silabus

/SAP Buku Ajar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


5.2 Persyaratan Mengikuti Pendidikan Magister, Proses Pelaksanaan dan

Persyaratan Kelulusannya.

5.2.1 Jelaskan persyaratan mukim (residency requirement), pelaksanaan dan kendala yang

dihadapi.

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum harus memenuhi persyaratan mukim

(residency requirement) di Kota Kendari. Persyaratan ini diperlukan agar mahasiswa

dapat berkonsentrasi dalam menempuh studinya sehingga dapat lulus tepat waktu.

Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh. Mahasiswa Program

Studi Magister Hukum harus mempunyai alamat tinggal Kendari minimal 3 semester,

karena pada 2 semester awal terdapat mata kuliah wajib yang harus diselesaikan

dan persiapan ujian proposal tesis. Pada dasarnya selama penyelesaian studi

mahasiswa harus berdomisili di Kota Kendari, tetapi tergantung pada data yang harus

diperoleh untuk kebutuhan penyelesaian tesis. Kendala yang dihadapi sampai saat

ini belum ada karena sebahagian besar mahasiswa berdomisili di Kota Kendari.

5.2.2 Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris

digunakan standar TOEFL.

Persyaratan akademik yang masuk dalam kurikulum non-SKS Program Studi

Magister Hukum adalah penguasaan bahasa asing (Inggris). Saat ini baru

menggunakan bahasa inggris (standar TOEFL) setara dengan nilai TOEFL ≥ 450.

Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Kompetensi ini sangat berguna mahasiswa untuk

menelaah berbagai sumber bacaan untuk keperluan tesis dan kemampuan

menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Bagi mahasiswa yang ingin

meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan bahasa Inggris dan pencapaian

skor TOEFL tersebut, maka Pascasarjana Universitas Halu Oleo menyarankan untuk

mengikuti kursus bahasa Inggris pada UPT Bahasa Universitas Halu Oleo. Proses

pelaksanaan TOEFL pada Program Studi Magister Hukum telah diatur melalui SOP

dengan Nomor Dokumen: 014/SOP-PPS/2018. Sertifikat TOEFL yang dikeluarkan

oleh UPT Bahasa Universitas Halu Oleo atau lembaga lain yang kualitasnya diakui

oleh Universitas Halu Oleo dengan skor nilai minimal 450 bagi program magister

atau sertifikat kelulusan kuliah Bahasa Inggris nol kredit yang diselenggarakan oleh

Program Pascasarjana.

5.2.3 Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa

perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Persyaratan perkuliahan pada Program Studi Magister Hukum telah diatur melalui SOP

dengan nomor dokumen 002/SOP-PPS/2018 tujuannya adalah tertibnya mekanisme

layanan registrasi dan untuk memperoleh data mahasiswa setiap semester dengan

jelas dan akurat. Selanjutnya setiap mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa


pada semester berjalan yang dibuktikan dengan Slip pembayaran SPP atau UKT dan

KRS. Mahasiswa dipersyaratkan kehadiran 80% pada kuliah terstruktur. Sedangkan

mata kuliah tidak terstruktur diserahkan sepenuhnya kepada Pembina mata kuliah.

Syarat kehadiran minimal 80% dari jumlah pertemuan dalam setiap semester sesuai

buku pedoman akademik dan SOP. Selanjutnya ujian mata kuliah diserahkan

sepenuhnya kepada dosen pengampuh mata kuliah untuk membuat soal ujian mata

kuliah. Peran koordinator PS memberikan saran dan masukan kepada dosen

pengampuh agar mutu soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa isinya sesuai

perkembangan ilmu mutakhir dalam bidang Program Studi Magister Hukum.

Pelaksanaan kuliah dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan Sistem Kredit

Semester (SKS), berupa satu Satuan Kredit Semester (SKS) yang terdiri dari kegiatan-

kegiatan setiap Minggunya, yaitu tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit

dan kegiatan mandiri 60 menit. Proses pembelajaran diselenggarakan secara

sistematis dan terstruktur seperti memberi kuliah, tugas-tugas khusus serta seminar

mandiri atau kelompok. Metode pengajaran di kelas dilakukan dengan cara: (a) Metode

kuliah: untuk membahas teori ataupun kajian hasil temuan penelitian. (b) Diskusi

kelas: digunakan dalam kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa

terhadap teori-teori hukum yang dikaji dan juga studi normatif dari hasil temuan

penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. (c) Tugas/karya mandiri: tugas/

karya mandiri yang dimaksud adalah pekerjaan- pekerjaan mahasiswa yang ditulis

dalam bentuk paper (studi kasus) sebagai satu syarat dalam pengambilan materi

kuliah. Dalam proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada konteks teoritis

tetapi juga mengkombinasikan dengan realitas yang terjadi, sehingga materi yang

dipelajari dalam proses pembelajaran berkesinambungan antara teoritis dan

faktualnya. Proses penilaian dilakukan melalui :

1. Penilaian Tugas-tugas dengan proporsi 20%;

2. Ujian Tengah Semester (UTS) proporsinya 40%;

3. Ujian Akhir Semester (UAS) proporsinya 40%.

Dosen masing-masing mata kuliah mempunyai kewenangan penuh untuk

menentukan jenis ujian, nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah ujian

dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi saat ini relatif belum ada, kondisi ini dapat dicermati bahwa

sampai saat ini mahasiswa Program Studi Magister Hukum maupun dosen pengampuh

mata kuliah belum ada yang komplain terhadap persyaratan perkuliahan dan ujian

mata kuliah (atau tugas-tugas dari komisi pembimbing) yang isinya berupa

perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Meskipun demikian karena kesibukan


dari mahasiswa sendiri, sehingga kualitas diskusi dan konsultasi dengan dosen

pengampuh mata kuliah dianggap masih kurang. Karena itu kedepan Koordinator

Program Studi Magister Hukum berupa untuk meningkatkan motivasi dan semangat

mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan ilmu mutakhir dalam bidang Ilmu

Hukum baik lokal, nasional maupun internasional.

5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis.

Prosedur pendaftaran seminar hasil penelitian sesuai Surat keputusan direktur

Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang

Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo adalah:

1. Mendaftarkan diri ke Program Studi dengan melampirkan:

1) Foto copy proposal/hasil penelitian tesis yang telah diperbaiki dan disetujui

komisi pembimbing;

2) Fotokopi sertifikat tes TOEFL yang dilegalisir dengan nilai minimal 450 dan

Program Studi Magister Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga Bahasa

Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;

3) Sertifikat Pra-Pascasarjana dan KRS semester berjalan;

4) Kartu kontrol seminar yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi,

harus memenuhi minimal 10 (sepuluh) kali menghadiri seminar proposal

dan/atau seminar hasil penelitian dengan komposisi 60% dari Program Studi

mahasiswa yang bersangkutan dan 40% dari Program studi yang lain;

5) Koordinator Program Studi mengusulkan matriks jadwal dan komposisi dosen

penguji kepada Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo melalui Wakil

Direktur I;

2. Bagian Keuangan:

1) Mengecek/menvalidasi bukti pembayaran UKT untuk semester yang telah dan

sedang berlangsung;

2) Memberikan keterangan hasil pengecekan/validasi bukti pembayaran UKT yang

akan digunakan Bagian Akademik untuk proses lebih lanjut;

3. Bagian Akademik

1) Menyetor fotocopy kelengkapan berkas dari Program Studi dan bukti

pembayaran UKT yang telah divalidasi Bank / BAUK UHO sebanyak 3 (tiga)

rangkap;

2) Menetapkan waktu dan ruang seminar (paling lambat 3 hari setelah

mengusul rencana jadwal seminar) dengan ketentuan mahasiswa yang

bersangkutan telah memperoleh kesepakatan waktu dari tim penguji;


3) Tim seminar membuat SK penetapan penguji yang ditandatangani oleh Direktur

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo;

4) Mengambil undangan seminar yang telah ditetapkan oleh Direktur Program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk diedarkan kepada masing-masing

dosen penguji dengan melampirkan 1 (satu) eksemplar naskah seminar

proposal/hasil penelitian yang telah diperbaiki paling lambat 7 hari sebelum

pelaksanaan seminar.

Cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis telah diatur dalam SOP

dengan Nomor dokumen 010/SOP-PPS/2018 dan buku pedoman penulisan tesis.

Pengajuan rencana penelitian tesis, dimulai dengan mahasiswa mengajukan judul

penelitian dan calon dosen pembimbing ke Koordinator Program Studi Magister

Hukum. Selanjutnya Koordinator Program Studi Magister Hukum menempatkan

dosen

pembimbing sesuai dengan kompetensi keilmuan dosen yang bersangkutan.

Setelah mahasiswa mendapat komisi pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) dosen

pembimbing (Ketua dan Anggota), maka dikeluarkan SK bimbingan oleh

Direktur, kemudian mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Tahap selanjutnya mahasiswa menyusun proposal dan diajukan untuk ujian setelah

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

1. Penyajian rencana penelitian

Rencana penelitian mahasiswa harus diuji dalam forum ujian oleh 5 orang penguji.

yang merupakan kelompok tenaga akademik yang diberi tugas oleh Program Studi.

Ujian proposal tesis minimal dihadiri oleh 3 orang penguji dan dilaksanakan secara

terbuka, dihadiri minimal oleh 5 orang. Mahasiswa diwajibkan presentasikan rencana

penelitiannya dalam bentuk power point dan membagikan proposalnya kepada

peserta.

2. Penilaian rencana penelitian

Komponen penilaian dalam ujian rencana penelitian (proposal) ini mencakup: (1)

Penguasaan teori ilmunya bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan,

(2) Penguasaan metodologi penelitian, (3) Penguasaan proposal tesis merupakan

kemampuan mengadakan abstraksi dan kemampuan sistematisasi dan perumusan

hasil pemikiran, (4) Penguasaan diri merupakan kemampuan mengendalikan diri dan

etika dalam mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari penguji. Masing-

masing penguji memberikan penilaian dengan nilai lulus proposal tesis minimal 61

(setara B). Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi standar layak, harus


mengulang ujian proposal tesis, termasuk mengulang proses konsultasi

bimbingan. Setelah persetujuan majelis penguji didapatkan, maka mahasiswa tersebut

diperkenankan ke

lokasi penelitian untuk pengumpulan data dengan membawa surat izin penelitian.

5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar

(internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis terdapat pada

panduan akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat keputusan

direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015.

Kemudian dirujuk dari Peraturan Rektor Nomor:

798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo.

Selanjutnya peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam

seminar (internasional, nasional, atau lokal) telah dituangkan dalam SOP pada PS

Magister Hukum dengan nomor dokumen 020/SOP-PPSUH/2018 yang menyatakan

bahwa hasil penelitian tesis diseminarkan secara terbuka.

Pelaksanaan dan Kendala seminar hasil penelitian

Seminar seminar hasil penelitian tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti seminar proposal/hasil

penelitian minimal 6 kali pada program studinya dan minimal 4 kali diluar program

studinya pada lingkup program pascasarjana yang dibuktikan dengan kartu

seminar.

2) Menunjukkan sertifikat pra-pascasarjana Program Pascasarjana Universitas Halu

Oleo pada saat seminar proposal.

3) Mempersiapkan bahan seminar proposal ataupun bahan seminar hasil melalui

power point yang layak dan komunikatif.

4) Baik seminar proposal maupun seminar hasil penelitian, dapat dilaksanakan

jika dihadiri minimal 10 orang mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Halu

Oleo sebagai peserta seminar yang dapat berasal dari berbagai program studi dan

dihadiri oleh minimal 1 orang komisi pembimbing dan minimal 2 orang dosen

penguji seminar.

5) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan kemudian (jika

diperlukan).

Dalam pelaksanaan seminar seminar hasil penelitian telah merujuk pada SOP dengan

nomor dokumen 012/SOP-PPSUH/2018, mahasiswa diwajibkan membuat ringkasan


proposal/hasil penelitian digandakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya dipresentasikan

untuk mendapat tanggapan/klarifikasi dan saran/koreksi perbaikan dari peserta

seminar kemudian dilanjutkan oleh dosen yang hadir sebagai penguji/pembimbing

seminar. Dosen penguji/pembimbing seminar terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Anggota yang diajukan Koordinator Program Studi dan ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direktur Program Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Koordinator Program Studi Magister Hukum menyelenggarakan seminar hasil

penelitian tesis mahasiswa secara terbuka yang dihadiri oleh dosen pembimbing,

dosen penguji dan mahasiswa minimal 10 orang. Sesuai dengan peraturan,

pembimbing perlu dan selalu mengingatkan tentang kewajiban penyajian hasil

penelitian tesis dalam seminar hasil penelitian yang dilakukan seminar hasil yang

dihadiri oleh komisi pembimbing, tiga (3) orang penguji yang memiliki kompetensi

keilmuan, peserta terdiri atas mahasiswa, umum yang dilakukan secara terbuka.

Seminar hasil penelitian menjadi salah satu penilaian pada saat ujian tesis. Mahasiswa

didorong agar secara aktif selalu mencari peluang-peluang untuk mempresentasikan

hasil penelitian tesis dalam seminar lokal, nasional maupun internasional. Kendala

yang dihadapi adalah kurangnya sponsor untuk memberikan bantuan dana untuk

bisa berpartisipasi dalam seminar nasional dan internasional.

5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Sistem penjaminan mutu tesis Program Studi Magister Hukum dilakukan secara

terpadu oleh program studi, dosen pembimbing dan dosen penguji sesuai dengan SOP

nomor 012/SOP-PPSUH/2018 tujuannya adalah untuk mencegah praktek-praktek

plagiat dalam karya ilmiah mahasiswa dan menegakkan academic integrity.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu tesis meliputi:

1) Standarisasi penulisan tesis berdasarkan panduan penulisan tesis Program Studi

Magister Hukum,

2) Standarisasi pembimbing dan penguji tesis harus bergelar doktor dan memiliki

sertifikasi sebagai pendidik,

3) Revisi proposal penelitian harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari

seluruh anggota tim penguji,

4) Revisi laporan akhir tesis harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari

seluruh anggota tim penguji,

5) Pelaksanaan ujian tesis akan bisa dimulai apabila minimal 3 dosen penguji yang

sudah hadir di tempat,

6) Pelaksanaan penilaian kelayakan mutu tesis.


Mutu tesis senantiasa dimonitor sehingga tidak ada celah bagi mahasiswa untuk

melakukan tindakan plagiat. Setiap mahasiswa yang menyetor tugas, karya-karya

ilmiah, dan tesis harus membuat pernyataan di atas kertas bermeterai yang secara

eksplisit menegaskan bahwa karya tersebut bebas dari plagiarisme dan apabila

didapatkan plagiarisme dalam karya tersebut, maka mahasiswa tersebut bersedia

menerima segala sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk menjaga

kelayakan mutu tesis mahasiswa diwajibkan membuat ”Pernyataan Orisinalitas

Tesis”. sebagai berikut: Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya

bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya

ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan

Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh

orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan

dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah

penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis

ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Magister Program Studi

Magister Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan undang- undang

(UU Nomor: 20, Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Kendala: Masih ada mahasiswa yang kurang memahami tata cara penulisan tesis

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya waktu yang dibutuhkan

untuk bisa presentasikan maupun dipamerkan dari karya tesis yang dibuat oleh

mahasiswa cukup

lama. Karena itu upaya yang dilakukan oleh Koordinator Program Studi Magister

Hukum adalah mengajak mahasiswa untuk mengikuti international conference.

5.2.7 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister,

pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister,

pelaksanaan serta kendala yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan keanggotaan tim penguji tesis

Peraturan keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi Program Studi Magister

Hukum telah diatur Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo melalui

Surat keputusan direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:

4970/SK/UN29.19/PP/2015, Peraturan Rektor No:

798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo dan SOP

pada Program Studi Magister Hukum nomor 015/SOP-PPSUH/2018 yang

menyatakan bahwa keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir Program Studi Magister

Hukum ditetapkan berdasar SK Direktur bahwa Tim Penguji sebanyak 5 orang yang

terdiri dari dua orang dari dosen pembimbing, dan tiga orang dosen penguji.


Penetapan tim penguji didasarkan pada keahlian keilmuan sesuai dengan topik tesis.

Pembimbing tesis sekaligus sebagai penguji tesis. Syarat untuk menjadi

pembimbing I adalah menyandang jabatan guru besar atau bergelar doktor. Syarat

untuk menjadi pembimbing II adalah bergelar doktor. Selain para pembimbing tesis

mahasiswa diuji oleh dua orang penguji, jabatan guru besar atau bergelar doktor.

Dosen penguji/pembimbing seminar berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua)

pembimbing tesis dan 3 (tiga) orang dosen penguji. Ketua penguji/pembimbing

seminar dijabat oleh dosen penguji diluar dosen pembimbing mahasiswa yang

diuji/seminar tesis, sekretaris dijabat oleh Koordinator Program Studi. Jika

Koordinator Program Studi sebagai pembimbing mahasiswa yang diuji/seminar, maka

sekretaris dijabat oleh salah satu dari 3 (tiga) dosen penguji. Jika ketua tim

penguji seminar/ tesis berhalangan, dapat diganti oleh sekretaris atau salah satu

dosen penguji diluar dosen pembimbing mahasiswa yang diuji. Jika sekretaris panitia

ujian berhalangan, maka jabatan sekretaris dapat didelegasikan oleh ketua kepada

salah satu anggota penguji.

Peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister pada

Program Studi Magister Program Studi Magister Hukum yakni :

1) Dosen yang menjadi Tim Penguji minimal bergelar Doktor

2) Dosen yang menguji harus relevan dengan bidang keilmuannya

3) Dosen yang menjadi Ketua Tim Penguji memiliki minimal fungsional Lektor

4) Dosen yang menguji harus memiliki sertifikat Pendidik

2. Pelaksanaan Ujian Tesis

Pelaksanaan ujian tesis mahasiswa setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Telah melakukan seminar hasil penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas

penguji/pembimbing seminar hasil penelitian disertai matriks hasil perbaikan yang

telah ditandatangani oleh seluruh tim penguji/pembimbing seminar hasil

penelitian, dan telah disetujui oleh komisi pembimbing.

2) Naskah tesisnya telah diperbaiki sesuai saran dan koreksi pada saat seminar hasil

penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing.

3) Telah membuat artikel siap publikasi yang disetujui Komisi Pembimbing, minimal

10 halaman dan maksimal 15 halaman, diserahkan kepada Koordinator Program

Studi dan Bagian Akademik Program Pascasarjana dalam bentuk hard copy dan

soft copy yang telah ditandatangi dosen pembimbing tesis.

4) Telah menyelesaikan semua Matakuliah minimal 36 SKS dengan nilai IPK minimal

3,00 dan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) Matakuliah yang ditunjukan dengan

transkrip nilai sementara.


5) Telah menyelesaikan kewajiban lainya yang terkait dengan biaya pendidikan pada

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

6) Telah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan nilai minimal

450 dan minimal 500 khusus prodi Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga

Bahasa Inggris yang resmi dan diakui oleh Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

7) Memiliki sertifikat pra-pascasarjana.

Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang diberikan

oleh masing-masing tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang

tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada

mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus

ujian tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali

maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum

juga lulus maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dalam studi pada Program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan yang dibuktikan

dengan matriks perbaikan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, mahasiswa

yang bersangkutan dapat menggandakan naskah tesis tersebut minimal 9 (sembilan)

rangkap, kemudian didistribusikan 2 (dua) rangkap untuk Perpustakaan Program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk:

Program Studi, Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota), Perpustakaan Universitas

Halu Oleo, Kearsipan Universitas Halu Oleo, Unit Jaminan Mutu Program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan mahasiswa yang bersangkutan.

Sebelum naskah tesis didistribusikan, terlebih dahulu disahkan/ditandatangani oleh

Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana


3. Kendala yang dihadapi

Kendala yang dialami oleh mahasiswa dalam ujian tesis adalah penyesuaian waktu

antar dosen penguji yang satu dengan dosen penguji yang lain karena masing-masing

punya kesibukan sendiri-sendiri. Meskipun demikian kendala terbut masih dapat

diatasi karena Ketua Program Studi Magister Hukum terus memantau dan melakukan

koordinasi antara mahasiswa dengan dosen penguji yang difasilitasi. Karena itu

masing-masing dosen sudah mengalokasikan hari/waktu untuk menghadiri ujian

tersebut yang dibuktikan dengan daftar kesediaan menguji yang telah ditandatangani

atau di paraf oleh tim penguji.


5.3 Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

Mekanisme monitoring perkuliahan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu monitoring

kehadiran dosen, monitoring kehadiran mahasiswa, dan monitoring materi kuliah yang

telah diatur dalam SOP pada Program Studi Magister Hukum nomor 005/SOP-PPS/2018

dan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kode/No. SPMI- PPs

UHO/SI/3/1/2h dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Monitoring kehadiran dosen

Kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan dimonitor melalui pengisian peresensi

pada setiap perkuliahan. Peresensi tersebut dievaluasi setiap hari oleh bagian

akademik. Peresensi kehadiran dosen ditanda tangani oleh wakil mahasiswa. Kehadiran

dosen dievaluasi secara berkala setiap semester. Jumlah kehadiran dosen akan

menentukan hasil evaluasi kinerja dosen.

Sesuai aturan yang berlaku di Universitas Halu Oleo, tatap muka perkuliahan

dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dan kewajiban bagi dosen pengampu mata

kuliah untuk melaksanakannya. Tingkat kehadiran dosen dimonitor setiap perkuliahan

dengan melibatkan tenaga kependidikan dan direkap pada akhir semester. Evaluasi

dilakukan dalam rapat pertemuan para dosen Program Studi Magister Hukum akan

dijadikan topik pembicaraan dan kemudian dijadikan catatan bagi dosen yang

bersangkutan.

2. Monitoring kehadiran mahasiswa

Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dimonitor melalui pengisian

peresensi pada setiap perkuliahan dalam setiap semester. Peresensi tersebut

dievaluasi setiap hari oleh bagian akademik. Hasil evaluasi jumlah kehadiran

mahasiswa tersebut digunakan untuk menentukan keikutsertaan mahasiswa dalam

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Syarat kehadiran mahasiswa untuk

dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester minimal adalah 80% dari

jumlah tatap muka

3. Monitoring materi kuliah


Monitoring materi kuliah dilaksanakan pada awal, pertengahan, dan akhir

semester. Pada awal semester dosen wajib menyerahkan Satuan Acara Pengajaran

(SAP), pertengahan semester pengelola memantau perkembangan proses pembelajaran

berdasarkan SAP yang telah disepakati, sedangkan pada akhir semester pengelola

melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran secara komprehensif terhadap

setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen. Monitoring yang dilakukan mahasiswa

menggunakan instrumen untuk menilai kompetensi dosen pengampu mata kuliah, yang

meliputi:

1) Penguasaan materi,

2) Kemudahan memahami, dan

3) Relevansi materi perkuliahan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penilaian prestasi akademik mahasiswa Program Magister (S-2) menggunakan huruf

dan/atau angka dengan ketentuan sebagaimana pada Tabel 5:

Interval Nilai Nilai Huruf Nilai Angka Nilai Mutu

> 81 A 4,00 Pujian/sangat baik

61-80 B 3,00 Baik

41-60 C 2,00 Cukup

21-40 D 1,00 Kurang

< 20 E 0,00 Gagal

T Tidak lengkap

Komponen penilaian Program Magister (S-2) terdiri atas tugas individu dan tugas

kelompok, Praktikum/Praktek Lapang/Studi Lapang, Ujian Tengah Semester (UTS), dan

Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian terhadap prestasi mahasiswa selain mengunakan

huruf A, B, C, dan E, juga menggunakan huruf T yang berarti Tidak lengkap karena ada

beberapa komponen penilaian tidak ada karena yang bersangkutan berhalangan

(menjalankan tugas dinas atas nama institusi atau sakit). Nilai T harus dilengkapi

paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal pengumuman hasil ujian setiap Matakuliah.

Perbaikan nilai T harus mengikuti format nilai yang telah ditentukan dan ditandatangani

oleh semua dosen Pembina Matakuliah serta diketahui oleh Koordinator Program Studi.

Nilai T yang tidak dilengkapi sampai dengan batas waktu tersebut, secara otomatis berubah

menjadi nilai E (gagal/tidak lulus).

Pengumuman hasil ujian dilakukan oleh bagian akademik Program Pascasarjana

Universitas Halu Oleo setelah nilai ujian masing-masing Matakuliah ditandatangani oleh

dosen Pembina Matakuliah dan disetor pada bagian akademik. Batas waktu penyetoran nilai

oleh masing- masing dosen, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir

semester (UAS). Pelaksanaan UAS adalah pada pertemuan ke-16 terhitung sejak

pertemuan pertama sebagaimana yang diatur dalam kalender akademik Program


Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Setiap mahasiswa dapat melihat capaian nilai

matakuliah hasil penilaian dosen melalui lembar pengumuman atau melalui Kartu Hasil

Studi (KHS) yang disiapkan oleh Sub Bagian Akademik Pascasarjana Universitas Halu

Oleo. Capaian nilai ini dapat pula diakses melalui laman web SIAKAD UHO

(http://siakad.uho.ac.id/ademik.php).

5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut

silabusnya.

http://siakad.uho.ac.id/ademik.php

http://siakad.uho.ac.id/ademik.php


5.4 Penelitian Tesis

5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup

informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.

Berdasarkan SK direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:

4970/SK/UN29.19/PP/2015, tentang pedoman akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo

bahwa mahasiswa Program Magister (S-2) yang sudah mengumpulkan 12 SKS dapat

mengajukan rencana penelitian melalui Koordinator Program Studi (KPS) untuk selanjutnya

diproses pada Sub Bagian Akademik dan dikonsultasikan pada Wakil Direktur Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan. Hasil konsultasi ini selanjutnya diteruskan pada Direktur

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo untuk mendapatkan Surat Keputusan

Penunjukan Komisi Pembimbing.

Judul rencana penelitian yang diajukan oleh mahasiswa harus menunjukkan isu hukum

yang sesuai dengan teori hukum yang sesuai/berkaitan dengan program studi yang diikutinya.

Bagi mahasiswa yang memilih konsentrasi tertentu (khusus pada program studi yang

menawarkan konsentrasi), harus mengajukan judul rencana penelitian yang sesuai dengan

konsentrasi yang dipilihnya. Komisi pembimbing penulisan tesis terdiri dari 2 orang dosen,

pembimbing I dan II. Sistem pembimbingan tesis pada PS Magister Hukum, mencakup

informasi tentang: Ketersediaan buku panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme

penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.

1. Ketersediaan panduan

Program Studi Magister Hukum telah memiliki panduan berupa Buku Pedoman Penulisan

Tesis. Panduan pembimbingan tugas akhir diterbitkan dalam bentuk buku dan setiap tahun

ajaran baru diberikan kepada setiap mahasiswa baru pada awal semester 1. Selanjutnya

Program Studi Magister Hukum melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang akan

mengambil tugas akhir yang bertujuan untuk memberikan informasi segala sesuatu yang

terkait dengan tugas akhir mahasiswa. Saat ini sistem pembimbingan penelitian tesis pada

Program Studi Magister Hukum tertuang juga dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana

Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan SOP dengan nomor dokumen

010/SOP-PPS/2018.

2. Kebijakan pembimbingan

Kebijakan pembimbingan pada Program Studi Magister Hukum sesuai persyaratan DIKTI

yang dioperasionakan buku panduan penulisan tesis dan pedoman akademik Pascasarjana

Universitas Halu Oleo Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 bahwa pembimbing harus dosen

dengan jabatan akademis lektor, memiliki sertifikat pendidik dan berpendidikan Doktor. Saat

ini PS Magister Kajian Bud mengambil kebijakan pembimbing harus dari dosen tetap PS

Magister Kajian Bud agar tanggung jawab pembimbingan dapat lebih terjamin dan terkendali.


Penentuan dosen pembimbing melalui rapat dosen di setiap program studi dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Kesesuaian kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu

yang akan diteliti mahasiswa, baik ketua maupun anggota pembimbing.

2) Ketua komisi pembimbing harus bergelar doktor dengan pangkat akademik minimal

lektor serta memiliki sertifikat pendidik..

3) Anggota komisi pembimbing harus bergelar doktor pada bidang ilmu yang relevan

dengan bidang ilmu yang akan diteliti mahasiswa.

4) Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing harus menandatangi pernyataan

kesediaan untuk membimbing.

3. Mekanisme penunjukan pembimbing

Mekanisme penentuan atau penunjukan pembimbing Program Studi Magister Hukum telah

diatur pada pedoman akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo Nomor:

4970/SK/UN29.19/PP/2015 dan SOP dengan nomor dokumen 010/SOP-PPS/2018. Sebelum

dilakukan seleksi komisi pembimbing dengan tahapan kegiatan dilakukan oleh PS sebagai

berikut:

1. Mahasiswa sudah memasukkan judul rencana penelitian ke Prodi pada semester dua.

2. Kaprodi mengundang rapat dosen homebase untuk menentukan pendistribusian

pembimbingan berdasarkan kompetensi dan integritas dengan memperhatikan beban

kerja dosen.

3. Berdasarkan hasil rapat, Kaprodi membuat rancangan pembimbingan untuk

disampaikan pada bagian akademik.

4. Bagian akademik membuat konsep SK penunjukkan dosen pembimbing penelitian

dengan berkonsultasi dengan Wadir I.

5. Bila ada perbaikan maka prodi dapat melakukan konsultasi pada Direktur/Wadir I.

6. Wadir I mengkonsultasikan ke Direktur untuk ditetapkan komisi pembimbing tesis.

7. SK dikembalikan ke bagian akademik untuk didistribusikan kepada mahasiswa,

UJM, Prodi, bagian akademik, dan dosen pembimbing.

Komisi pembimbing yang ditetapkan sebagai pembimbing tesis adalah dosen yang

berkualifikasi doktor yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu

yang akan diteliti atau dikaji oleh mahasiswa. Selanjutnya pembimbing ditunjuk dan ditentukan

oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum melalui mekanisme yang sudah ditentukan,

yaitu mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metodologi penelitian hukum selanjutnya

diperkenankan mengajukan judul dan membuat proposal dan mengisi form pengajuan

pembimbing sebanyak tiga dosen. Koordinator Program Studi Magister Hukum akan

menyeleksi dan menentukan dosen yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa dengan

mengacu pada kompetensi, kapasitas bimbingan, ketersediaan waktu dan tempat. Jika tidak

memenuhi ketersedian pembimbing, mahasiswa dihubungi untuk mengisi form pengajuan


pembimbing yang baru atas masukan Koordinator Program Studi Magister Hukum. Setelah

form disetujui oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum baru dibuatkan surat resmi

persetujuan pembimbing sebagai bentuk formal penunjukan pembimbing tesis. Kemudian di

ajukan kepada direktur untuk dibuatkan SK Pembimbingan.

4. Mahasiswa bimbingan

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing dalam bentuk SK yang sudah ditanda tangani

oleh Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo, maka secara resmi proses pembimbingan

dimulai dengan menunjukan proposal yang sudah dibuat dan disetujui pada seminar proposal

tesis. Proposal diajukan melalui Koordinator Program Studi Magister Hukum dan disertai

dengan usulan dosen pembimbing, selanjutnya Komisi pembimbing yang terdiri dua dosen

yaitu satu dosen sebagai ketua dan satu anggota yang bertugas mengkaji, mengarahkan dan

mengevaluasi proses pembimbingan dan kelayakan hasil penelitian tesis, sebelum hasilnya

diseminarkan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh dosen, komisi pembimbing dan

mahasiswa Program Studi Magister Hukum maupun peserta lainnya.

Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Wajib, telah

mempunyai topik tesis yang telah disetujui oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum

dan pembimbing. Mahasiswa bimbingan harus terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana

Universitas Halu Oleo pada semester yang bersangkutan, telah memenuhi persyaratan

akademis dan administrasi. Selama dalam proses pembimbingan mahasiswa harus

menyertakan bukti pembimbingan yang tertuang dalam kartu pembimbingan sampai yang

bersangkutan dinyatakan layak untuk diikutkan dalam ujian akhir (ujian tesis). Untuk menjamin

proses pembimbingan dapat berjalan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditentukan

maka Ka.Prodi secara intens melakukan koordinasi dan evaluasi dengan komisi

pembimbing.

5. Proses pembimbingan

Proses pembimbingan dan pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana

kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian tesis yang telah lulus ujian proposal dan

disahkan oleh komisi pembimbing. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang

dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum

melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan

akademik dan administrasi yang berlaku.

Penulisan tesis, harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan Buku Pedoman

Penulisan Tesis. Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan

terhadap karya tulis orang lain dengan menandatangani surat pernyataan. Penulisan tesis

dimulai efektif setelah melakukan penelitian (research) dengan memperhatikan masukan dari

berbagai kegiatan seminar hasil penelitian, seminar nasional/internasional, dan artikel jurnal


internasional yang relevan. Sistem pembimbingan penelitian tesis pada Koordinator

Program Studi Magister Hukum, mencakup: ketersediaan buku panduan, kebijakan

pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses

pembimbingannya tertuang dalam panduan tertulis yang berupa Buku Pedoman Penulisan

Tesis, SOP dan Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Buku panduan

tertulis tersebut telah disosialisasikan setiap awal tahun kepada mahasiswa, dosen,

dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan. Semua isi dalam buku panduan

tersebut telah dilaksanakan dengan konsisten.

5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang

dibimbingnya pada TS dengan mengikuti format tabel berikut:

No Nama Dosen Pembimbing Tesis Pendidikan Tertinggi

Jabatan Akademik

Dosen

Banyaknya Mahasiswa yang Dibimbing dan Status

Pembimbing

Ketua Anggota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Muhammad Jufri S3 GURU BESAR 2 2 2 Herman S3 LEKTOR

KEPALA 2 2

3 Hj. Sabrina Hidayat S3 LEKTOR 2 2 4 La Sensu S3 LEKTOR 2 2 5 Guasman Tatawu S3 LEKTOR 2 2 6 Muhammad Sabaruddin

Sinapoy S3 LEKTOR 2 2

Total 12 12

5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : 0 bulan.

(Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester).

5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran

Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan standard operating procedure (SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev. 5.5.1 Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis

Penyusunan usulan penelitian (proposal) tesis merupakan karya tulis mahasiswa yang

berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada

Program Studi Magister Hukum. Dalam SOP dengan nomor dokumen 010-014/SOP-

PPS/2018 dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo, usulan

penelitian (proposal) tesis ditulis sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang berlaku di

Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Standard Operating Procedure (SOP) proses

penyusunan tesis, terdiri atas beberapa kegiatan:


1) Penyusunan usulan penelitian tesis dilakukan mahasiswa Program Studi Magister Hukum

setelah mendapat persetujuan dari Koordinator program studi dengan dibimbing oleh dua

orang pembimbing yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2.

2) Setelah melalui tahap ujian proposal dan disetujui oleh komisi pembimbing

direkomendasikan untuk memulai penelitiannya. Jika diperlukan dapat

dibuatpermohonan surat pengantar untuk melakukan penelitian pada instansi yang

dituju, melalui Wakil Direktur I bidang akademik Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

3) Surat pengantar ditujukan ke instansi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Propinsi agar mahasiswa diberikan izin untuk melakukan penelitian.

4) Tahap berikutnya adalah mahasiswa menulis hasil penelitiannya dan selanjutnya dinilai

melalui seminar hasil.

Proses penyusunan usul penelitian telah tertuang di dalam pedoman akademik dan

petunjuk penulisan tesis, oleh karena itu dapat menjadi acuan awal bagi mahasiswa yang

akan mengajukan penyusunan usul penelitian. Adapun proses penyusunan usul penelitian

dan pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendaftarkan diri ke staf akademik, untuk menyerahkan topik tesis,

menyerahkan fotocopy KHS terakhir dan fotocopy bukti pembayaran SPP terakhir.

2. Mengisi formulir pendaftaran tesis.

3. Mengajukan topik penelitian dan pengusulan Dosen Pembimbing.

4. Program Studi melalui Direktur PPS mengeluarkan surat tugas pembimbingan kepada

Dosen Pembimbing dan memberikan tembusan kepada mahasiswa.

5. Setelah menerima surat tugas, dosen dan mahasiswa baru dapat melaksanakan

aktivitas pembimbingan.

6. Bagi mahasiswa yang terlibat dalam proyek penelitian internal atau eksternal

diwajibkan menyerahkan fotocopy surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa

dosen pembimbing yang bersangkutan memperoleh hibah penelitian dari pihak yang

dapat dipertanggungjawabkan

Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis telah tercantum

dalam Prosedur Baku (SOP) PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO. Penelitian

harus senantiasa dilakukan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.

Sedangkan pengujian terhadap Usulan Penelitian tesis, dilakukan dalam Seminar Proposal.

Setelah dilakukan penelitian, maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan seminar hasil

penelitian sebelum masuk pada tahap ujian tesis. Dengan demikian keberadaan standard

operating procedure (SOP), keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan

mekanisme monev sebagai berikut:

1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP)


Seluruh Proses pengusulan penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis pada

Program Studi Magister Hukum didasarkan atas manual prosedur yang telah

ditetapkan, dimulai: mengajukan judul penelitian dan calon dosen pembimbing sesuai

dengan kompetensi keilmuan calon pembimbing. Keberadaan SOP dengan nomor

dokumen 010-014/SOP-PPS/2018 dan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana

Universitas Halu Oleo, usulan penelitian (proposal) tesis ditulis sesuai dengan pedoman

penulisan tesis yang berlaku di Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Setelah mendapat

persetujuan dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi Magister Hukum, maka

mahasiswa tersebut dimotivasi untuk menyusun proposal penelitiannya. Proposal diuji

oleh tim penguji dan diwajibkan revisi hasil proposal dan mendapatkan persetujuan tanda

tangan oleh setiap anggota tim penguji.

2. Keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana

Pelaksanaan proses usul penelitian dilakukan oleh komisi pembimbing dan

Koordinator Program Studi Magister Hukum serta dosen penguji penelitian mahasiswa,

dimulai: mengajukan judul penelitian dan calon dosen pembimbing sesuai dengan

kompetensi keilmuan calon pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dosen

pembimbing dan Koordinator Program Studi, mahasiswa tersebut dimotivasi untuk

menyelesaikan proposal penelitiannya. Tugas Komisi Pembimbing adalah

mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam perencanaan penelitian,

pelaksanaan penelitian serta penulisan Tesis. Komitmen Komisi Pembimbing sangat

dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa yang dibimbing, sejalan

dengan usaha dan kedisiplinan mahasiswa yang dibimbing. Mahasiswa selain

melakukan konsultasi rutin selama masa penyusunan Tesis, juga pembimbing dan

mahasiswa dapat mengadakan sidang komisi jika dipandang perlu oleh komisi

pembimbing maksimum 2 kali selama penyelesaian tesis yang diusulkan melalui

Koordinator Program Studi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana Universitas Halu

Oleo. Sidang Komisi dimaksudkan untuk:

1) Menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas Tesis.

2) Memperoleh kesepahaman antar anggota komisi tentang substansi, arah penelitian

dan materi tesis.

3) Menyelaraskan pendapat antara mahasiswa dengan pembimbing dan atau antar

Komisi Pembimbing tentang substansi, arah penelitian dan materi Tesis.

Sidang Komisi harus terdaftar dan dibiayai oleh Pascasarjana Universitas Halu

Oleo. Alternatif waktu pelaksanaan sidang komisi yaitu: (a) sebelum pengesahan

proposal atau (b) selama proses penelitian atau (c) selama penulisan draf tesis atau (d)

sebelum seminar hasil dan atau (d) sebelum ujian tesis.


3. Mekanisme Monev

Proposal diuji oleh tim penguji dan diwajibkan revisi hasil proposal dan

mendapatkan persetujuan tanda tangan oleh setiap anggota tim penguji. Proses ini

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, seperti: (a) ketidak sesuaian

landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian, (b) metode penelitian yang kurang

tepat, (c) duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada.

Pelaksanaan penelitian tesis diawali dengan riset pendahuluan (preliminary research)

untuk memperkuat proposal riset yang diajukan, setelah proposal tersebut

diseminarkan dan diperbaiki sesuai hasil seminar barulah mahasiswa tersebut

melakukan penelitian lapangan untuk kemudian menyusun hasil penelitiannya dan

berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya.

5.5.2 Proses penulisan tesis

Proses penulisan tesis dapat dimulai jika penunjukkan komisi pembimbingan telah di

tentukan oleh Koordinator Program Studi Magister Hukum yang ditandai surat keputusan

direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo tentang pembimbingan dan penyerahan usulan

penyusunan penelitian tesis. Karena itu proses penulisan tesis harus dapat menjamin mutu

penulisan yang telah ditentukan, adapaun proses penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib membawa Lembar pembimbingan setiap konsultasi kepada Dosen

Pembimbing.

2. Mahasiawa Program Studi Magister Hukum dalam proses bimbingan harus membawa

naskah proposal atau tesis yang diserahkan kepada dosen pembimbingnya untuk

dikoreksi.

3. Pembimbing diharapkan selalu mengisi dan menandatangani formulir bimbingan dan

lembar bimbingan mahasiswa setiap mahasiswa konsultasi untuk mengetahui bagian

atau sub mana yang menjadi saran koresiknya.

4. Mahasiswa setelah bertemu dosen pembimbingnya memperbaiki naskah tesis atau

proposalnya untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki mahasiswa menghadap kembali

kepada dosen pembimbingnya untuk konsultasi lagi dan jika sudah sesuai dengan

permintaan dosen pembimbing maka tesis/proposal mendapatkan tanda tangan

persetujuan pembimbing.

5. Setelah mendapatkan persetujuan dari dua orang dosen pembimbingnya mahasiswa

Program Studi Magister Hukum meminta pengesahan dari kaprodi untuk selanjutnya

didaftarkan di bagian akademik untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan unjian.

6. Lembar pembimbingan wajib ditunjukkan pada pengelola seminar ketika mendaftarkan

seminar.


7. Lembar pembimbingan dikumpulkan ke pengelola tesis sebagai prasyarat untuk

menempuh ujian tesis.

Proses penulisan naskah tesis merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada

hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah tesis mengikuti ―Pedoman

Penulisan Tesis Program Magister pada Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

1. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Proses penulisan tesis pada PS Magister Hukum didasarkan atas manual

prosedur dan SOP dengan nomor dokumen 012/SOP-PPS/2018 yang telah ditetapkan,

yaitu Proses penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian di lapangan kemudian disusun

dan dianalisa dengan metode penelitian yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun format tesis disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta mengikuti kaidah-

kaidah penulisan sebuah karya ilmiah yang tercantum dalam buku pedoman penulisan

tesis.


Pelaksanaan proses penulisan tesis dilakukan oleh komisi pembimbing dalam proses

penulisan hasil peneltian dan diseminarkan dalam seminar hasil peneltian yang

dilakukan di Program Studi Magister Hukum, yang dipimpin oleh seorang ketua yang

memiliki kompetensi sesuai dengan penelitian mahasiswa yang dihadiri oleh dosen

penguji dan mahasiswa.

3. Mekanisme Monev:

Monitoring dan evaluasi penulisan tesis, mekanismenya hampir sama dengan

mekanisme pengajuan usul penelitian. Mahasiswa harus secara berkala berkonsultasi

dengan dosen pembimbing dengan dilengkapi kartu kendali setiap melakukan

bimbingan. Sebelumnya, tesis tersebut harus diseminarkan Setelah lolos dari

pemeriksaan baru kemudian mahasiswa boleh mengajukan ujian tesis.

5.5.3 Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.

Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan haruslah memiliki integritas dan

dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas. Kelayakan pembimbing dalam

proses pembimbingan pada Program Studi Magister Hukum, telah diatur Peraturan Rektor

Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015. Selanjutnya dioperasionalkan melalui SK direktur

Pascasarjana Nomor: 4970/SK/UN29.19/PP/2015 tentang kualifikasi pembimbing, penguji

dan pengajar. Persyaratan dosen untuk menjadi pembimbing yaitu harus bergelar

akademik doktor yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi Magister Hukum,

berjabatan akademik minimal Lektor dan telah memiliki sertifikat pendidik.

1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP):


Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada Program Studi Magister

Hukum didasarkan atas SOP dengan nomor dokumen 013/SOP-PPS/2018 dan

manual prosedur yang telah ditetapkan yaitu Dosen yang berhak membimbing

dan menguji tugas akhir adalah dosen yang jabatan fungsionalnya lektor

bergelardoktor (S3) dan profesor. Dosen tersebut juga harus memiliki keahlian

sesuai bidangnya, memiliki penguasaan ilmu serta metodologi.


Pelaksanaan proses kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada

Program Studi Magister Hukum ditentukan oleh Koordinator Program Studi Magister

Hukum dengan persetujuan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Komisi

pembimbing penulisan tesis mahasiswa terdiri dari 2 (dua) orang dosen, Pembimbing I

dan Pembimbing II. Penentuan dosen pembimbing melalui rapat dosen di setiap program

studi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kesesuaian kompetensi bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen dengan bidang ilmu

yang dikaji mahasiswa yang dibimbing, baik ketua maupun anggota pembimbing

2. Komisi pembimbing harus bergelar doktor pada bidang ilmu yang relevan dengan

bidang ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa yang akan dibimbing.

3. Dosen yanng ditunjuk menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembimbingan.

3. Mekanisme Monev

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghindari kelebihan jumlah

bimbingan dan ketidaksesuaian keilmuan dosen pembimbing. Koordinator PS membuat

matrikulasi pembimbingan, sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol.

Mahasiswa dan dosen harus mengisi kartu kontrol bimbingan tesis yang mencakup

informasi tentang hari dan tanggal bimbingan, materi yang dikonsultasikan, dan tanda

tangan persetujuan dari dosen pembimbing untuk setiap point revisi yang sudah

diperbaiki

5.5.4 Ujian akhir studi magister.

Mahasiswa berhak mengusulkan ujian tesis setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Telah melakukan seminar hasil penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas

penguji/pembimbing seminar hasil penelitian disertai matriks hasil perbaikan yang telah

ditandatangani oleh seluruh tim penguji/pembimbing seminar hasil penelitian, dan telah

disetujui oleh komisi pembimbing.


2) Naskah tesisnya telah diperbaiki sesuai saran dan koreksi pada saat seminar hasil

penelitian yang disetujui oleh Komisi Pembimbing.

3) Telah membuat artikel siap publikasi yang disetujui Komisi Pembimbing, minimal 10

halaman dan maksimal 15 halaman, diserahkan kepada Koordinator Program Studi

dan Bagian Akademik Program Pascasarjana dalam bentuk hard copy dan soft copy yang

telah ditandatangi dosen pembimbing tesis.

4) Telah menyelesaikan semua matakuliah minimal 36 SKS dengan nilai IPK minimal 3,00

dan nilai C tidak lebih dari 2 matakuliah yang ditunjukan dengan transkrip nilai.

5) Telah menyelesaikan kewajiban lainya yang terkait dengan biaya pendidikan pada

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

6) Telah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL dengan nilai minimal 450

dan minimal 500 khusus prodi Keguruan Bahasa yang didapat dari Lembaga Bahasa

Inggris yang resmi dan diakui oleh Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

7) Memiliki sertifikat pra-pascasarjana.

Penetapan hasil ujian dilakukan secara musyawarah berdasarkan nilai yang

diberikan oleh masing-masing tim penguji berdasarkan kriteria/indikator penilaian yang

tercantum dalam formulir ujian. Hasil penilaian ujian disampaikan langsung kepada

mahasiswa yang bersangkutan pada saat ujian berakhir. Jika mahasiswa tidak lulus ujian

tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk diuji kembali

maksimal 2 (dua) kali. Apabila pada ujian ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum

juga lulus maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dalam studi pada Program

Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan yang

dibuktikan dengan matriks perbaikan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing,

mahasiswa yang bersangkutan dapat menggandakan naskah tesis tersebut minimal 9

(sembilan) rangkap, kemudian didistribusikan 2 (dua) rangkap untuk Perpustakaan

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, dan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk:

Program Studi, Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota), Perpustakaan Universitas Halu

Oleo, Kearsipan Universitas Halu Oleo, Unit Jaminan Mutu Program Pascasarjana

Universitas Halu Oleo dan mahasiswa yang bersangkutan. Sebelum naskah tesis

didistribusikan, terlebih dahulu disahkan/ditandatangani oleh Komisi Pembimbing,

Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Ujian akhir Program Studi Magister Hukum adalah ujian tesis secara substantif yang

menilai kemampuan materi semua kegiatan selama proses studi di Program Studi Magister

Hukum. Ujian tesis Program Studi Magister Hukum dapat dilakukan apabila mahasiswa telah


melengkapi semua persyaratan administrasi serta tesis telah dinyatakan layak dan

disetujui oleh komisi pembimbing.

1. Keberadaan Standard operating procedure (SOP)

Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tesis pada Program Studi Magister

Hukum didasarkan atas SOP dengan nomor dokumen 015/SOP-PPS/2018 dan manual

prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Mahasiswa yang tesisnya disetujui oleh Komisi

Pembimbing, dan telah melakukan seminar hasil penelitian berhak maju ujian tesis.


Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada

Koordinator Program Studi Magister Hukum. Berdasarkan usulan ketua komisi

pembimbingke KPS menetapkan tiga orang dosen penguji di luar komisi pembimbing.

Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji

disertai jadwal dan tempat ujian tesis.

3. Mekanisme Monev:

Naskah tesis harus sudah diterima oleh tim penguji satu minggu sebelum ujian

dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi anggota tim penguji membaca tesis

tersebut. Ujian tesis dilaksanakan dalam sidang penguji yang terdiri dari dosen

pembimbing dan penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Ujian tesis dipimpin

oleh Ketua Komisi Ujian yang ditentukan oleh Ketua Program Studi di luar komisi

pembimbing. Apabila ketua komisi ujian tidak hadir karena sesuatu dan lain, Ketua

Program Studi dapat menugaskan Anggota Tim Penguji lainnya sebagai ketua komisi

ujian. Ujian tesis dilaksanakan selama + 150 menit dengan materi tesis antara lain

meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam

penyajian dan mempertahankan tesisnya. Hasil ujian ditetapkan berdasarkan nilai

rata-rata yang diberikan oleh anggota tim penguji terhadap tesis mahasiswa.

Nilai kelulusan didasarkan pada akumulasi nilai matakuliah dan nilai ujian tesis bagi

program magister. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan predikiat

kelulusan dan sebutan gelar. Adapun syarat predikat kelulusan dan sebutan gelar diatur

sebagai berikut:

1. Predikat pujian (cumlaude), didasarkan pada:

a. IPK > 3,75 dan tidak ada nilai C

b. Nilai ujian tesis harus A

c. Masa studi program magister maksimum 5 (lima) semester.


2. Predikat sangat memuaskan didasarkan pada:

a. IPK 3,50 – 3,74

b. IPK > 3,75 tetapi tidak memenuhi syarat-syarat predikat pujian (cumlaude).

c. Masa studi melebihi 4 (empat) semester bagi program magister.

3. Predikat memuaskan bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) jika memiliki IPK 3,0

– 3,49.

Sebutan gelar bagi mahasiswa yang lulus Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor:

239a/UN29/SK/PP/2015 adalah Magister Hukum (M.H.).

5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:

5.6.1 Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). Siapkan dokumen terkait.

Kebijakan tentang suasana akademik pada Program Studi Magister Hukum agar

menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik

mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009. Dokumen

tertulis kebijakan yang mengatur pelaksanaan suasana akademik (otonomi keilmuan,

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) tertuang dalam Statuta Universitas Halu

Oleo Bab IX Pasal 83, Peraturan Rektor Nomor: 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Peraturan

Akademik Universitas Halu Oleo Pasal 25, Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas

Halu Oleo Nomor: 2130a/SK/UH29.2/KP/2015. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pada

Program Studi Magister Hukum dioperasionalkan melalui Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Internal pada Standar Suasana Akademik dengan Kode dokumen Nomor: SPMI- PPs

UHO/SI/3/1/2j dan SOP dengan Nomor Dokumen 018/SOP-PPS/2018. Merujuk pada

aturan dan dokumen di atas maka kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan,

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan otonomi keilmuan

Kebijakan otonomi keilmuan dilakukan dengan cara memberi peluang dan tanggung

jawab penuh kepada sivitas akademika untuk menyelenggarakan kegiatan akademik

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang

berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan. Contoh kebijakan otonomi keilmuan

tersebut adalah:

1) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk menerbitkan Bahan ajar/Modul Kuliah

maupun melakukan publikasi ilmiah.


2) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk menerbitkan tulisan/artikel ilmiah yang

bersumber dari hasil penelitian.

3) Memberikan kebebasan kepada dosen dalam menciptakan gagasan baru sesuai

dengan bidang keahlian dosen.

4) Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengembangkan diri melalui

seminar, pelatihan, workshop, serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5) Memberikan kebebasan dosen dalam melakukan kerja sama dengan dosen diluar

Program Studi Magister Hukum dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

6) Memberikan kebebasan kepada dosen untuk ikut serta dalam keanggotaan

organisasi di bidang komunikasi.

7) Memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi berbasis software.

8) Program studi memantau keberhasilan program bimbingan penyelesaian tugas akhir

oleh dosen pembimbing tesis setiap semester. Kemudian program studi mempunyai

mekanisme untuk menampung aspirasi/keluhan dan penyelesaian terhadap keluhan

mahasiswa tersebut. Selanjutnya direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo

menfasilitasi dosen dalam bentuk rekomendasi untuk mengikuti seminar nasional

atau internasional untuk dosen dan mahasiswa minimum setahun sekali.

2. Kebijakan kebebasan akademik

Kebijakan kebebasan akademik dilakukan dengan cara memfasilitasi semua

kegiatan sivitas akademika dalam upaya mendalami dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan secara

bertanggung jawab melalui pelaksanaan pengajaran, penelitian, pengabdian dan kegiatan

ekstra kurikuler mahasiswa yang diatur dalam Statuta dan Peraturan Akademik

Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Suasana akademik merupakan ciri yang harus ada

dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi. Dengan suasana akademik yang baik,

setiap anggota sivitas akademika dapat dengan leluasa mengemukakan ide, kreasi, dan

daya inovasinya dalam mengembangkan minat khusus keilmuannya. Terciptanya

suasana akademik yang baik dapat diawali dari adanya kebijakan yang memungkinkan

lahir atau tumbuhnya suasana tersebut. Program Studi Magister Hukum beberapa

kebijakan yang diambil agar tumbuhnya suasana akademik yang kondusif. Kebijakan-

kebijakan tersebut sebagai berikut:

1) Perbaikan metode pembelajaran, perbaikan ini dilakukan melalui pengembangan

metode diskusi kelompok, diskusi kelas dan tutorial. Pada intinya, metode tersebut

dikembangkan sebagai sarana meningkatkan interaksi antara mahasiswa dengan

dosen serta antar mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selain itu, agar meningkatkan

partisipasi aktif mahasiswa.


2) Kebebasan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, para dosen dibebaskan

untuk menentukan masalah yang akan diteliti, sepanjang penelitian tersebut sesuai

dengan latar belakang pendidikan. Begitu juga dengan mahasiswa, pada saat

penelitian untuk tesis, diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan

konsentrasi yang diminati dengan tetap mendapat arahan dari pembimbing.

3. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik, Program Studi Magister Hukum memfasilitasi

dan memberikan kewenangan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk

mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar,

simposium, diskusi panel, ujian dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya dalam kerangka

pelaksanaan pendidikan. Kegiatan Seminar ini diselenggarakan dengan menghadirkan

ilmuwan atau praktisi diluar program studi. Seminar ini dihadiri oleh seluruh dosen baik

dari Pascasarjana Universitas Halu Oleo, mahasiswa S1, S2, S3, dan praktisi. Dengan

adanya seminar ini, maka akan terjadi pertukaran pengetahuan, sehingga baik dosen

maupun mahasiswa bisa memiliki wawasan yang lebih luas terutama pada sesi tanya

jawab dimana suatu permasalahan dapat dibahas lebih dalam. Selain itu setiap dosen

yang telah mencapai jabatan guru besar diwajibkan menyampaikan pidato ilmiah

sesuai dengan bidang keilmuannya dalam rapat senat terbuka. Interaksi sivitas

academika Program Studi Magister Hukum berjalan dengan baik.

Keakraban hubungan dosen, suasana akademik di Program Studi Magister Hukum

dirancang agar setiap civitas academika memiliki kebebasan akademik dan kebebasan

mimbar akademik yang terbuka dan demokratis. Kegiatan administrasi yang dilakukan

oleh staf administrasi yang selalu dikomunikasikan dengan Program Studi Magister

Hukum, sehingga beberapa permasalahan belajar mengajar dan lain-lain yang

dianggap penting segera dapat terselesaikan. Di setiap awal dan akhir semester diadakan

rapat dengan seluruh staf dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Hukum

untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.

Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,

kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosenmahasiswa) mengacu pada PP 60

tahun 1999 Bab IV tentang kebebasan akdemik dan otonomi keilmuan, pasal 17

sampai dengan 20 dan Statuta Universitas Halu Oleo, Renstra, Panduan Akademik,

Standar Suasana Akademik dengan Kode dokumen Nomor: SPMI- PPs UHO/SI/3/1/2j

dan SOP dengan Nomor Dokumen 018/SOP-PPS/2018. Audit peningkatan suasana

akademik tiap semester dilakukan oleh koordinator UJM bekerja sama dengan LPPMP

ditingkat universitas. Strategi pencapaian kebijakan suasana akademik yang

kondusif dirumuskan dalam nilai-nilai luhur Universitas Halu Oleo yang diimplementasikan

dalam spirit- sosiokultural yaitu: (1) kecerdasan spiritual; (2) kecerdasan intelektual; (3)


kehati- hatian yang tinggi; (4) daya tahan yang tinggi; (5) kecerdasan lingkungan; (6)

kecerdasan sosial; (7) taat asas; (8) kepemimpinan. Pengejewantahan nilai-nilai luhur

tersebut telah diekstraksi slogan: ―UHO BISA JAGAD KITA- yang merupakan akronim

dari Universitas Halu Oleo Bersih, Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong,

Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.

5.6.2 Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja

mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, common room, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika

Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, dan dana agar terciptanya

interaksi akademik antara sivitas akademika koordinator Program Studi Magister Hukum

berkoordinasi dengan direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo dan Biro Perencanaan

Universitas Halu Oleo. Karena itu peran koordinator program studi untuk memanfatakan,

menjaga dan memelihara sarana yang memadai dalam menunjang kegiatan belajar

mengajar, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Sarana yang dimiliki terdiri dari

ruang kuliah, ruang administrasi kuliah, ruang praktik dan laboratorium komputer,

perpustakaan, mushollah, kantin dan tempat parkir. Penggunaan sarana dan prasaran oleh

koordinator Program Studi Magister Hukum merujuk pada Sistem Penjaminan Mutu Internal

pada Standar Sarana dan Prasarana dengan kode dokumen No. SPMI- PPs UHO/SI/3/1/2e.

Sebagai upaya untuk memperlancar segenap kegiatan akademik Pascasarjana Universitas

Halu Oleo telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan

PBM antara lain: 7 Gedung perkulaiahan yang terdiri dari 39 ruang perkuliahan, 7 ruang

seminar, 1 Aula, Perpustakaan, Kebun percobaan, 6 hotspot, 1 mushalah, 1 masjid dan 1

kantin.

Sarana perkuliahan di Program Studi Magister Hukum terintegrasi dan tepadu dengan

Pascasarjana Universitas Halu Oleo yang ditunjang oleh berbagai fasilitas seperti LCD, white

board, laptop dan sarana lainnya. Jumlah fasilitas tersebut sudah bisa digunakan untuk

hampir semua ruang kuliah yang ada PPs. Karena itu mahasiswa dan dosen dapat

melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan nyaman. Sarana penunjang

dalam proses pembelajaran adalah perpustakaan baik perpustakaan Pascasarjana

Universitas Halu Oleo maupun perpustakaan yang ada pada masing-masing PS telah

menyediakan buku-buku terbitan dalam dan luar negeri untuk memenuhi perkembangan

kebutuhan informasi yang semakin meningkat terutama dalam bidang Program Studi

Magister Hukum, jurnal ilmiah, tesis, hasil penelitian dosen, berbagai media cetak dan

dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan jaringan internet.

Penyediaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Pascasarjana Universitas Halu

Oleo antara lain: (1) Proses pembelajaan meliputi: ruang kuiah, ruang praktikum yang

dilengkapi AC, LCD, ruang diskusi, ruang tunggu dosen, ruang baca dan ruang perpustakaan;


(2) Fasilitas perpustakaan atau ruang baca ditingkat Program Studi seperti e-book, e-liberary

dan pro- quest; (3) Tempat ibadah (musalah) dan tempat parkir yang luas dan aman;

(4) 95% ketersediaan ruangan untuk kebutuhan ruang dosen sebagai tempat pelayanan

akademik; (5) 100% ketersediaan ruangan untuk proses belajar mengajar, dengan

pembagian jadwal ruangan 1 semester sebelum perkuliahan dimulai.

Peran Koordinator Program Studi Magister Hukum dalam kegiatan yang melibatkan

sumber daya sarana prasarana dengan cara mengusulkan pada tingkat Pascasarjana

Universitas Halu Oleo dan Universitas untuk peningkatan kapasitas band width, perluasan

akses hotspot, jaringan perpustakaan pusat yang terintegrasi secara on line dengan

Koordinator Program Studi Magister Hukum. Selanjutnya, untuk memperluas akses informasi

dalam rangka meningkatkan wawasan akademik sivitas akademika telah diadakan e-book

dan e-journal yang dapat diakses melalui laman www.uho.ac.id. Infrastruktur ini didukung

dengan sistem net working yang berbasis fiber optic yang memiliki kapasitas broad band 100

Mbps. Pada awal tahun 2018 direncanakan kapasitas band width akan ditingkatkan menjadi

250 Mbps. Adanya berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan

yang kondusif antara sivitas akademika dengan pemanfaatan sarana dan prasarana

yang tersedia.

5.6.3 Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses

pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Demi terciptanya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, antar

mahasiswa, serta antar dosen maka ditetapkan dan diadakan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan secara terjadwal dan rutin. Kegiatan akademik yang mendorong interaksi

akademik antara dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan perilaku

kecendekiawanan diantaranya dapat dilihat pada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian

dosen mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan dan

publikasi hasil penelitian. Program Studi Magister Hukum juga senantiasa mendorong dosen

dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam seminar-seminar ilmiah, baik nasional maupun

internasional sebagai co-presenter.

Peran Koordinator PS Magister Hukum dalam mendorong interaksi akademik

antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan diwujudkan

dalam bentuk: diskusi ilmiah (mahasiswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan topik

perkuliahan baik di ruang kelas maupun di luar kelas), pelatihan, praktek lapang, dan

pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, unit pengelola Program

Studi Magister Hukum menyediakan bantuan dana yang dapat diakses dalam bentuk

http://www.uho.ac.id/


proposal kegiatan dosen maupun mahasiswa. Interaksi tersebut diharapkan dapat

mendorong dan mengembangkan prilaku kecendekiawan mahasiswa antara lain:

1. Program dan kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas

Interaksi akademik dosen dan mahasiswa secara formal untuk pengembangan

perilaku kecendekiawanan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas

dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1) Pembimbingan selama perkuliahan dan praktikum, pada saat perkuliahan,

dosen melakukan pembimbingan melalui pemberian tugas terstruktur dan integrasi

soft skill dalam penyampaian materi kuliah, sedangkan pada saat praktikum, dosen

melakukan pembimbingan berkaitan dengan materi praktikum, ketika mahasiswa

mengalami permasalahan atau kesulitan selama pelaksanaan praktikum. Dalam

perkuliahan dosen dituntut memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan

umpan balik, sekaligus tanggapan kritis terhadap materi-materi yang diajarkan.

Masukan para mahasiswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi dosen dalam

perkuliahan. Interaksi akademik dilakukan minimal 16 kali setiap semester.

2) Tutorial, proses tutorial yang bertujuan untuk pendalaman materi mata kuliah juga

menjadi salah satu media untuk meningkatkan interaksi akademik antara dosen

dan Mahasiswa Materi kuliah yang belum dipahami secara maksimal dalam proses

perkuliahan, akan dituntaskan dalam proses tutorial. Jika waktu untuk bertanya dalam

proses perkuliahan terkadang menemui hambatan keterbatasan waktu, maka

proses tutorial Mahasiswa mempunyai waktu berinteraksi dengan dosen.

3) Pembimbingan Tugas Akhir (Tesis), Proses pembimbingan tugas akhir dilakukan

melalui beberapa cara, antara lain: (a) Diskusi mengenai materi atau

perkembangan arah penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing; (b) Diskusi

perkembangan ilmu terbaru antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan

secara tidak terjadwal; (c) Mahasiswa diminta untuk membuat summary mengenai

perkembangan ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa tersebut dan

(d) Pemberian masukan dan saran oleh dosen selama pelaksanaan seminar tugas

akhir. Proses pembimbingan tugas akhir (tesis) terjadi proses interaksi yang lebih

intensif antara dosen dan Mahasiswa. Selama proses penyelesaian tesis rata-rata

dilakukan 5-10 kali pertemuan intensif antara dosen dan Mahasiswa.

4) Pembimbingan ekstrakurikuler dan sarasehan, mahasiswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler mendapatkan pembimbingan dari dosen pengasuh melalui pemberian

motivasi untuk pengembangan bakat mahasiswa. Sarasehan antara dosen dan

mahasiswa dilakukan secara periodik. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk

mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa secara


umum sehingga diperoleh kesepakatan bersama yang dapat menunjang kegiatan

akademik.

5) Pembimbingan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen selalu melibatkan

mahasiswa. Hal ini ditujukan agar mahasiswa mengetahui dan memahami kondisi

masyarakat sesungguhnya dan diharapkan mahasiswa juga dapat memberikan solusi

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

6) Kuliah umum, adalah salah satu bentuk kuliah umum yang diperuntukkan bagi semua

sivitas akademika sehingga interaksi akademik antar dosen, antar mahasiswa

dan antar dosen-mahasiswa dapat terjadi.

2. Program dan kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan di luar kelas

Program dan kegiatan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan di luar kelas,

untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif yaitu:

1) Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, dilaksanakan dengan pembiayaan

dari proyek penelitian yang diperoleh oleh dosen yang bersangkutan. Penelitian

bersama dilakukan dengan melibatkan dosen program studi dengan dosen dari luar

program studi. Kajian Penelitian bersama menyangkut penelitian lintas disiplin.

2) Temu alumni, dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang silaturahmi dan untuk

memperoleh data tracer study guna menciptakan suasana akademik.

3) Peer teaching and brainstorming. Dalam kegiatan pembelajaran ini, para

mahasiswa diminta secara berkelompok mempersiapkan materi kuliah yang telah

ditentukan oleh dosen dan mempresentasikannya di kelas.

4) Praktikum Lapangan, Kegiatan praktikum lapangan agar mahasiswa dapat

mulai mengenal dunia kerja dan belajar mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang ada. Pada saat praktikum lapangan dilakukan mahasiswa

dibimbing oleh dosen yang bertugas sebagai pembimbing lapangan.

Akhirnya interaksi secara resmi antara pengelola, dosen dan mahasiswa dimulai

dengan pertemuan orientasi untuk memperkenalkan program pembelajaran bagi mahasiswa

baru, pemberian kewenangan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan

keilmuannya. Interaksi akademik dalam kelas dilakukan melalui kegiatan perkuliahan pada

Program Studi Magister Hukum dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang

dapat ditunjukkan dengan frekuensi kehadiran dosen sebanyak 16 kali dalam satu semester.

Selanjutnya mahasiswa diberikan ruang oleh para dosen dan pengelola program studi untuk

melakukan konsultasi akademis maupun non-akademis. Interaksi akademik di luar kelas

dilakukan dalam berbagai forum seperti seminar, lokakarya dan workshop. Interaksi ilmiah

tidak terbatas dilakukan di dalam kelas tetapi dapat berlangsung secara intensif seperti

diskusi dan sharing pengetahuan yang terkait dengan isu yang sedang berkembang. Interaksi


tersebut untuk saat ini tampaknya berjalan dengan baik mengingat mahasiswa yang

menempuh pendidikan di samping dari kalangan dosen baik PTN maupun PTS, serta dari

kalangan birokrasi dan para praktisi.

Strategi pencapaian kebijakan suasana akademik yang kondusif dirumuskan dalam

nilai-nilai luhur Universitas Halu Oleo yang diimplementasikan dalam spirit-sosio kultural yaitu:

(1) kecerdasan spiritual; (2) kecerdasan intelektual; (3) kehati-hatian yang tinggi; (4) daya

tahan yang tinggi; (5) kecerdasan lingkungan; (6) kecerdasan sosial; (7) taat asas; (8)

kepemimpinan. Pengejawantahan nilai-nilai luhur tersebut telah diekstraksi slogan: ―UHO

BISA JAGAD KITA- yang merupakan akronim dari Universitas Halu Oleo Bersih, Indah, Sejuk,

Aman, Jujur, Adil, Gotong-royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran, dan Amanah.

5.6.4 Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal

kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya.

Upaya Program Studi Magister Hukum untuk mengembangkan perilaku

kecendekiawanan diwujudkan melalui komitmen untuk membangun perilaku ilmuwan bagi

seluruh sivitas akademika dan sesuai dengan kode etik, seperti tertuang pada Kode Etik

Dosen dan etika akademik yang telah diatur melalui SOP dengan kode dokumen

018/SOP-PPS/2018 pada point ke dua mengatur tentang etika akademik. Dalam

melakukan pendidikan dan pengajaran dosen Magister Program Studi Magister Hukum harus

berpegang teguh Kode Etik Dosen mencakup:

1) Dosen untuk mengasuh mata kuliah harus sesuai dengan keahliannya, ijazah dan

validasi sejawat. Sesuai Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo tentang

Kualifikasi Minimum Pembimbing, Penguji, dan Pengajar pada Program Studi Magister

Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

2) Dosen harus memiliki dedikasi yang tinggi dengan memberikan seluruh ilmu dan

teknologi yang dikuasainya kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum tanpa

pamrih dari mahasiswa.

3) Dalam proses evaluasi hasil pembelajaran, dosen harus objektif sesuai prestasi

akademik mahasiswa, tanpa dipengaruhi oleh: SARA, hubungan yang bersifat pribadi,

latar belakang, dan sifat mahasiswa.

4) Dosen memfasilitasi mahasiswa agar mampu menjalani proses belajar dan tidak

memberikan tugas yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar.

Dalam melakukan penelitian dosen Program Studi Magister Hukum harus berpegang

teguh pada Kode Etik Dosen yang mencakup:

1) Sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dikuasainya

2) Menghargai hasil penelitian yang bukan menjadi kompetensinya


3) Menolak penugasan penelitian yang berada di luar kompetensi bidang ilmu dan

teknologi yang dikuasainya

4) Memiliki kejujuran dalam setiap penelitian yang dilakukan mengutamakan objektivitas

dalam menyusun laporan penelitian tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi,

golongan, etnis maupun agama

5) Berusaha menggunakan metode ilmiah dalam membuktikan kebenaran.

Upaya koordinator Program Studi Magister Hukum untuk mengembangkan perilaku

kecendekiawanan dengan kegiatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa

dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Proyek penelitian yang didanai oleh BOPTN UHO, Pemda (APBD), BLU UHO, DIKTI,

Kemenristek dengan tujuan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan,

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi,

politik, sosial, Hukum antara lain:

1) Model Konstruk Masyarakat Hukum Demokrasi (MHD) dalam Mencegah Kecurangan

/Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara

2) Kajian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sulawesi Tenggara

3) Model Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pranata Mediasi yang Mengintegrasikan

Peran Lembaga Hukum

4) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan

Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah

5) Kajian dan Pemetaan Masalah Kemiskinan Daerah Kab. Buton Tengah

6) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan

Masyarakat Hukum Adat Kab. Kolaka Timur

7) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Pengisian Keanggotaan

Badan Permusyarawatan Kab. Kolaka Timur

8) Penyusunanan Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPMD)

9) Revisi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab.

Buton Tengah

10) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang perubahan dan

penyesuaian nama-nama desa dan kecamatan

11) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang lambang daerah Kab.

Muna Barat

12) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang pengelolaan ruang

terbuka hijau

13) Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang Perusahaan daerah

Air Minum Kab. Muna Barat tahun 2017


2. Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang

didanai DIPA-BLU, BOPTN dan mandiri bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan,

Pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Kegiatan

penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, Hukum antara lain:

1) Optimalisasi Pemahaman Hukum Masyarakat Pesisir melalui Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Berazaskan Nilai Kearifaan Lokal di DesaToli-Toli Kec. Lalonggasumeeto

Kab. Konawe

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum Untuk Mendukung

Pembangunan Daerah Di Desa Lanto Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton

3) Penyuluhan Hukum tentang perlindungan hak anak ats akta kelahiran

4) Penyuluhan Hukum tentang Pemenuhan Hak anak yang Lahir dari perkawinan yang

tidak di catatkan dalam mendapatkan akta kelahiran

5) Penyuluhan Hukum tentang kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah pada desa

wawatu kec. Moramo utara kab. Konsel

6) Pencegahan Berita Hoax Berbasis Literasi SMA Negeri 9 Kota Kendari

Perilaku mahasiswa Program Studi Magister Hukum dari awal masa perkuliahan sudah

diarahkan kepada perilaku mahasiswa yang jujur, disiplin dan mengikuti etika akademik yang

mengacu pada Peraturan Akademik. Selain mengacu pada Peraturan Akademik, mahasiswa

juga wajib menaati dan menghormati norma-norma khusus (kode etik) pada Universitas Halu

Oleo yang merupakan penjabaran dari Peraturan Akademik. Begitu juga dosen dan tenaga

pendukung, selain harus taat pada peraturan kepegawaian, juga harus taat pada kode etik

dosen yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Halu Oleo.

Walaupun memberikan rambu-rambu kode etik tetapi program studi tetap memberikan

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan

mahasiswa. Dengan demikian kode etik digunakan agar dosen dan mahasiswa tidak

menyalahgunakan otonomi dan kebebasan akademik.


Standar 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 6.1 Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

Universitas Halu Oleo setiap mengadakan kegiatan rapat kerja atas perencanaan anggaran

tahunnya dilaksanakan diakhir tahun. Kemudian Koordinaotor Program Studi Magister Hukum

memulai dengan mengadakan pertemuan bersama dosen dan para staf. Agenda pertemuan ini

merencanakan anggaran berikutnya. Setelah itu, Koordinator Program Studi Magister Hukum

menyampaikan hasil rapat kepada Direktur Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Selanjutnya

akan menjadi bahan rapat pimpinan tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Hasil dari

rapat pimpinan tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo tentang perencanaan penganggaran

dilaporkan ke Rektor melalui Biro Perencanaan UHO sebagai bahan Rapat Kerja Universtias Halu

Oleo.

Keterlibatan Program Studi Magister Hukum dalam perencanaan anggaran dimulai dengan

melakukan evaluasi program kerja dan anggaran pada tahun sebelumnya dan estimasi dana

masuk pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut selanjutnya dilakukan

perencanaan awal penyusunan anggaran dan program kerja yang dimuat dalam rencana kerja

tahunan (RKT). Langkah selanjutnya adalah memasukkan proposal tentang dana yang

dibutuhkan ke Universitas melalui Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Penggunaan dana oleh

program studi dimulai dengan mengajukan Surat permintaan dana sesuai kebutuhan kepada

Pascasarjana Universtias Halu Oleo melalui Kepala Tata Usaha (KTU). Selanjutnya,

Pascasarjana Universtias Halu Oleo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Rektor

melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar

(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat SP2D dicairkan oleh Bendahara

Pembantu PPs berdasarkan SPP yang diajukan. Dana yang telah dicairkan tersebut oleh

Bendahara Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo diserahkan kepada Pascasarjana

Universtias Halu Oleo untuk digunakan sesuai kebutuhan dan dipertanggungjawabkan oleh

program studi melalui Bendahara Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo.

Pengelolaan dana seluruhnya dilakukan oleh Universitas yang didasarkan atas program kerja

yang disusun melalui Rapat Kerja UHO. Proses perencanaan anggaran di UHO mengacu pada

prinsip penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua unsur pengelola di tingkat unit kerja

seperti program studi dengan mengajukan usulan kegiatan dan dana yang dibutuhkan (bottom-

up). Proses penganggaran didasarkan pada Prosedur.

6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada

tabel berikut:

Jenis Dana Jumlah Dana (juta rupiah)


Sumber Dana TS-2 TS-1 TS

Rata-Rata per tahun

Usaha Sendiri

KANTIN 0 0.60 0.70 1.3

PHOTO COPY 0 0.6 0.7 0.433333333

TOKO SOUVENIR 0 1.05 1.15 0.733333333

Jumlah Dana Usaha Sendiri

0 0.85 1 0.616666667

Mahasiswa PENDAFATARAN CALON MAHASISWA BARU PPS UHO

0 2.5 2.85 1.783333333

UKT/SPP MAHASIWA 0 30 32.5 20.83333333

Jumlah Dana Mahasiswa

0 387.6 592.8 326.8

Pemerintah (Daerah & Pusat)

GAJI DOSEN DAN PEGAWAI

0 417.6 625.3 347.6333333

SERTIFIKASI DOSEN/TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR

0 1,995 1,995.00

1330

UANG LAUK PAUK DOSEN

0 588 588 392

REMUNERASI DOSEN

0 132.6 132.6 88.4

BLU UHO STAF PRODI

0 714 714 476

DANA PENGEMBANGAN PRODI

0 14 14 9.333333333

PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER, PRINTER,DLL

0 15 15

10

PENGADAAN MOUBILER RUANG PRODI

0 550 550 366.6666667

PENELITIAN 0 2.5 1.5 1.333333333

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

0 689.76 379.67 356.4766667

Jumlah Dana Pemerintah

0 97 0 32.33333333

Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)

PENELITAN KERJASAMA

0 4,798 4389.77 3062.543333

PENGABDIAN KERJASAMA

0 0 0 0

Jumlah Dana Sumber Lain

0 0 20

6.666666667

TOTAL * 0 0 20 6.666666667

0 5217.96 5037.92 3418.626667


6.2.2 Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir. TS-2 TS-1 TS

Jumlah Mahasiswa

Jumlah Dana Operasional

(Juta Rupiah)

Jumlah Mahasiswa


(Juta Rupiah)

Jumlah Mahasiswa


(Juta Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A1=0 B1=0 A2=34 B2= 5217.96 A3=86 B3= 5037.92

Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = 85.46566667 Gunakan rumus: (B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)

Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan penelitian tesis).

6.2.3 Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Judul Penelitian Nama Dosen yang Terlibat

Sumber dan

Jenis Dana

Jumlah Dana*

(juta Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

2017-2018

Model Konstruk Masyarakat Hukum Demokrasi (MHD) dalam Mencegah Kecurangan /Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara

Herman, SH.,LL.M, Dr. Kamaruddin, SH.,M.Hum, Sitti Aisa Abdullah, SH.,MH

DIKTI 70

2017-2018

Kajian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sulawesi Tenggara

Prof. Dr. H. MUH. JUFRI, SH.,MS, Dr. DEITY YUNINGSIH, SH.,MH

DIKTI 190

2017-2018

Model Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pranata Mediasi yang Mengintegrasikan Peran Lembaga Hukum

MUH. SJAIFUL, SH.,M.Hum; JUMIATY UKKAS, SH.,MH

DIKTI 120

2016-2017

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah

DR. LA SENSU, SH., MH

LPPM 77.60

2016-2017

Kajian dan Pemetaan Masalah Kemiskinan Daerah Kab. Buton Tengah


LPPM 97.00

2016-2017

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kab. Kolaka Timur

DR. GUSWAN HAKIM, S.H., M.M

LPPM 46.73

2016-2017

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyarawatan Kab. Kolaka Timur

DR. GUASWAN TATAWU, S.H., M.M

LPPM 46.73

2016-2017

Penyusunanan Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPMD)

DR. HERMAN, SH., LL.M

LPPM 106.70

2016-2017

Revisi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Buton Tengah


LPPM 97.00


2016-2017

Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang perubahan dan penyesuaian nama-nama desa dan kecamatan


LPPM 48.50

2016-2017

Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang lambang daerah Kab. Muna Barat


LPPM 48.50

2016-2017

Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang pengelolaan ruang terbuka hijau

Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H

LPPM 48.50

2016-2017

Penyusunan Naskah akademik raperda Kab. Muna Barat tentang Perusahaan daerah Air Minum Kab. Muna Barat tahun 2017

DR. GUSWAN HAKIM, S.H., M.M

LPPM 72.50

Jumlah 1069.43

Rata-Rata per Tahun 82.26384615

* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.

6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir

dengan mengikuti format tabel berikut:

6.3 Prasarana

6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen Jumlah Ruang

Jumlah

Luas (m2)

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen 0 0 0

Satu ruang untuk 3-4 dosen 0 0 0

Satu ruang untuk 2 dosen 3 36 36

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)

14 126 126

Total (t) 162

TahunJudul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada

MasyarakatSumber dan Jenis Dana

Jumlah Dana*

(juta Rp)

(1) (2) (4) (5)

2017PENCEGAHAN BERITA HOAX BERBASIS LITERASI

SMA NEGERI 9 KOTA KENDARIMANDIRI 5

2016Optimalisasi Pemahaman Hukum Masyarakat Pesisir melalui

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berazaskan Nilai LPPM UHO 57

2015Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemahaman

Hukum Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Di Desa LPPM UHO 40

2017Penyuluhan Hukum tentang perlindungan hak anak ats akta

kelahiranMANDIRI 5

2017Penyuluhan Hukum tentang Pemenuhan Hak anak yang Lahir

dari perkawinan yang tidak di catatkan dalam mendapatkan MANDIRI 5

2017Penyuluhan Hukum tentang kekuatan hukum sertifikat hak

milik atas tanah pada desa wawatu kec. Moramo utara kab. MANDIRI 5

117

19.5

Jumlah

Rata-Rata per Tahun


6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) untuk mahasiswa

program magister.

Ketersedian tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth) pada Program Magister Hukum

tersedia beberapa tempat antara lain; di perpustaakan, ruang Prodi, dan ruang terbuka.

Jaringan wifi ini dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Dalam rangka mempercepat akses

data, Lembaga Universitas Halu Oleo mengadakan jaringan yang dikenal dengna istilah

backbone dengan mengplilasikan fiber optic (FO) yang dimulai dengan bandwidth internet 100

Mbps kemudian ditingkatkan lagi sampai pada kecepatan 250 Mbps pada awal tahun 2018.

Selain akses di Pascasarjana Universitas Halu Oleo, juga tersedia wifi di Fakultas Hukum

Universitas Halu Oleo. Sarana dan prasarana dalam mengolah data pada Program Studi

Magister Hukum secara terpadu tersambung langsung dengan Pascasarjana Universitas Halu

Oleo menggunakan local area network (LAN) yang diikuti pada backbone fiber optic yang

menghubungkan 5 titik di area kampus yang salah satunya adalah Program Studi Magister

Hukum. Dengan demikian, mahasiwa dan dosen dapat mengkases dan mencari bahan jurnal.

6.3.3 Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang

perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No. Jenis Prasarana Jumlah

Unit Total Luas

(m2)

Kepemilikan Kondisi Utilisasi (Jam/Min

ggu) SD SW Terawat Tidak

Terawat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Perpustakaan; a) Ruang baca PRODI MH; b) Ruang baca Pascasarajana; c) Ruang baca UHO

1 1 1

40

96.00

169

40

40

40

Ruang Kepala Perpustakaan 1 16.00 40

Ruang Staf Perpustakaan

2 Ruang informasi dan teknologi 1 15.75 40

3 Ruang kelas 21 48 30

4 Ruang Sidang: Ruang Seminar Ruang Rapat Pimpinan Ruang Ujian Tertutup

5 1 5

285.50 44.00 194.10

25 20 25

5 Ruang Dosen Prodi: Ruang Tunggu-1 Ruang Tunggu -2 Ruang Tunggu -3 Ruang Tunggu -4

1 1 1 1

12.21 13.20 13.69 20.00

40 40 40 40


6 Sanggar Seni 1 24 40

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:

No. Jenis Prasarana

Penunjang Jumlah

Unit Total Luas

(m2)

Kepemilikan Kondisi Unit

Pengelola SD SW Terawat

Tidak Terawat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Lapangan Sepak Bola

2 17.600 UHO

2 Futsal Outdoor 2 5.000 UHO

3 Tenis Lapangan 5 1.304 UHO

4 Gedung Olah Raga 1 260.87 UHO

5 Lapangan Badminton

4 2.182.24 UHO

6 Volley Outdoor 4 648 UHO

7 Basket Outdoor 2 728 UHO

8 Unit Kegiatan Seni 1 56 UHO

9 Workshop 1 500 UHO

10 Sport Center 1 1.755 UHO

11 Power House 6 330 UHO

12 Masjid/Musholla Sabiilil Muttaqin Musholla

2 1

650.00 44.00

UHO/PPs

PPs

13 Ruang Cleaning Ruang Perlengkapan & Cleaning Service

1

44.00

PPs

14 Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa PPs

1

15.75 PPs

15 Ruang SATPAM 1 22.00 PPs

16 Ruang Fotocopy 1 32.00 PPs

17 Ruang Unit Usaha 1 32.00 PPs

18 Ruang Kantin 1 64.00 PPs

19 Ruang Dharma 1 15.75 PPs

20 Lapangan Parkir Depan Gedung A

1 2250.00 PPs

21 Lapangan Parkir Depan Gedung B

1 1220.00 PPs

22 Lapangan Parkir Tempat Olah Raga

1 1.579.70 PPs

23 Lapangan Parkir Samping Gedung B

1 188.50 PPs

24 Lapangan Parkir Belakang Gedung B

1 1.532.90 PPs

25 Lapangan Parkir Depan Gedung F,G dan H

1 1.020.00 PPs

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.


6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (hard copy)

maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya)) Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut: Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS

Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy

(1) (2) (3)

Buku teks 1002 1857

Jurnal nasional yang terakreditasi Dikti/LIPI 5

Jurnal internasional 10

Prosiding 20 20 Tesis 20 61 Disertasi 61 30

Total 30 1968

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah

(1) (2) (3) (4)

Jurnal Terakreditasi Dikti/LIPI

1. JURNAL RECHTS VINDING MEDIA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. AL-AHWAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol 8, No 1 (2015)

2 2 2 2 2 2

3. YUDISIA JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Vol 8, No 2 (2017): Yudisia 2 Vol 8, No 1 (2017): Yudisia 2 Vol 7, No 2 (2016): Yudisia 2 Vol 7, No 1 (2016): Yudisia 2 Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA 2 Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA 2

2 2 2 2 2 2


4. JURNAL HUKUM ISLAM

Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015

2 2 2 2 2 2

5. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM

Vol 24, No 4: OKTOBER 2017 Vol 24, No 3: JULI 2017 Vol 24, No 2: APRIL 2017 Vol 24, No 1: JANUARI 2017 Vol 23, No 4: OKTOBER 2016 Vol 23, No 3: JULI 2016 Vol 23, No 2: APRIL 2016 Vol 23, No 1: JANUARI 2016 Vol 22, No 4: Oktober 2015 Vol 22, No 3: Juli 2015 Vol 22, No 2: APRIL 2015 Vol 22, No 1: Januari 2015

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6. JURNAL HUKUM JURISPRUDENCE

Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015

2 2 2 2 2 2

7. JURNAL HUKUM PRIORIS

Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015 Vol 4, No 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


8. JURNAL MIMBAR HUKUM

Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

VOL 6, NO 3 (2017) VOL 6, NO 2 (2017) VOL 6, NO 1 (2017) VOL 5, NO 3 (2016) VOL 5, NO 2 (2016) VOL 5, NO 1 (2016) VOL 4, NO 3 (2015) VOL 4, NO 2 (2015) VOL 4, NO 1 (2015)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

10. JURNAL MEDIA HUKUM

Vol 24, No 2 (2017): December 2017 Vol 24, No 1 (2017): June Vol 23, No 2 (2016): December Vol 23, No 1 (2016): June Vol 22, No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2015)

2 2 2 2 2 2

11. UNIFIKASI JURNAL ILMU HUKUM

VOL 4, NO 2 (2017) VOL 4, NO 1 (2017) VOL 3, NO 2 (2016) VOL 3, NO 1 (2016) VOL 2, NO 2 (2015) VOL 2, NO 1 (2015)

2 2 2 2 2 2

12. JURNAL DINAMIKA HUKUM

Vol 17, No 3 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 3 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 3 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015)

2 2 2 2 2 2 2 2 2


Jurnal Internasional

1. Criminal Law and Philosophy

volume 11 December 2017, Issue 4, Pages 645-865 volume 11 September 2017, Issue 3, Pages 431-644 volume 11 June 2017, Issue 2, Pages 213-429 volume 11 March 2017, Issue 1, Pages 1-211 volume 10 December 2016, Issue 4, Pages 657-888 volume 10 September 2016, Issue 3, Pages 395-655 volume 10 June 2016, Issue 2, Pages 215-394 volume 10 March 2016, Issue 1, Pages 1-214 volume 9 December 2015, Issue 4, Pages 587-784 volume 9 September 2015, Issue 3, Pages 395-585 volume 9 June 2015, Issue 2, Pages 189-394 volume 9 March 2015, Issue 1, Pages 1-188

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. International Journal of Law, Crime and Justice

Volume 51 Pages 1-84 (December 2017)Volume 50 Pages 1-82 (September 2017) Volume 49 Pages 1-70 (June 2017)Volume 48 Pages 1-90 (March 2017) Volume 47 Pages 1-120 (December 2016) Volume 46 Pages 1-116 (September 2016) Volume 45 Pages 1-170 (June 2016)Volume 44 Pages 1-230 (March 2016) Volume 43, Issue 4 Pages 397-700 (December 2015) Volume 43, Issue 3 Pages 293-396 (September 2015) Volume 43, Issue 2 Pages 129-292 (June 2015) Volume 43, Issue 1 Pages 1-128 (March 2015)

2 2 2 2 2 2 2 2 2


3. Jindal Global Law Review

volume 8 October 2017, Issue 2, Pages 117-260 volume 8 April 2017, Issue 1, Pages 1-116 volume 7 October 2016, Issue 2, Pages 117-335 volume 7 April 2016, Issue 1, Pages 1-116 volume 6 October 2015, Issue 2, Pages 137-273 volume 6 April 2015, Issue 1, Pages 1-136

2

2

2

2

2

2

4. Criminal Law Forum vol 28 December 2017, Issue 4, Pages 631-789 vol 28 September 2017, Issue 3, Pages 357-630 vol 28 June 2017, Issue 2, Pages 183-356 vol 28 March 2017, Issue 1, Pages 1-182vol 27 December 2016, Issue 4, Pages 393-550 vol 27 September 2016, Issue 3, Pages 257-391 vol 27 June 2016, Issue 2, Pages 131-256 vol 27 March 2016, Issue 1, Pages 1-130 vol 26 December 2015, Issue 3-4, Pages 347-593 vol 26 June 2015, Issue 2, Pages 181-345 vol 26 March 2015, Issue 1, Pages 1-179

2

2

2

2

2

2

2

2

2


5. International Journal of Law and Psychiatry

Volume 55 Pages 1-80 (November–December 2017) Volume 54 Pages 1-162 (September–October 2017) Volume 53 Pages 1-110 (July–August 2017) Volume 52 Pages 1-110 (May–June 2017) Volume 51 Pages 1-62 (March–April 2017) Volume 50 Pages 1-82 (January–February 2017) Volume 49, Part B Pages 161-258 (November–December 2016) Volume 49, Part A Pages 1-160 (November–December 2016) Volume 48 Pages 1-92 (September–October 2016) Volume 47 Pages 1-188 (July–August 2016) Volume 46 Pages 1-136 (May–June 2016) Volume 45 Pages 1-88 (March–April 2016) Volume 44 Pages 1-122 (January–February 2016) Volumes 42–43 Pages 1-188 (September–December 2015) Volume 41 Pages 1-106 (July–August 2015) Volume 40 Pages 1-102 (May–June 2015) Volume 39 Pages 1-98 (March–April 2015) Volume 38 Pages 1-114 (January–February 2015)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


6. Law and Philosophy volume 36 December 2017, Issue 6, Pages 615-752 volume 36 October 2017, Issue 5, Pages 469-613 volume 36 August 2017, Issue 4, Pages 345-468 volume 36 June 2017, Issue 3, Pages 225-343 volume 36 April 2017, Issue 2, Pages 115-223 volume 36 February 2017, Issue 1, Pages 1-114 volume 35 December 2016, Issue 6, Pages 537-662 volume 35 October 2016, Issue 5, Pages 435-536 volume 35 August 2016, Issue 4, Pages 337-433 volume 35 June 2016, Issue 3, Pages 249-335 volume 35 April 2016, Issue 2, Pages 137-247 volume 35 February 2016, Issue 1, Pages 1-135 volume 34 November 2015, Issue 6, Pages 581-720 volume 34 September 2015, Issue 5, Pages 485-579 volume 34 July 2015, Issue 4, Pages 369-484 volume 34 May 2015, Issue 3, Pages 241-368 volume 34 March 2015, Issue 2, Pages 119-239 volume 34 January 2015, Issue 1, Pages 1-118

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


7. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law

vol 48 December 2017, Issue 8, Pages 897-1005 vol 48 November 2017, Issue 7, Pages 757-896 vol 48 September 2017, Issue 6, Pages 623-756 vol 48 August 2017, Issue 5, Pages 501-622 vol 48 June 2017, Issue 4, Pages 381-500 vol 48 May 2017, Issue 3, Pages 251-380 vol 48 March 2017, Issue 2, Pages 129-250 vol 48 February 2017, Issue 1, Pages 1-127 vol 47 December 2016, Issue 8, Pages 887-1002 vol 47 November 2016, Issue 7, Pages 759-885 vol 47 September 2016, Issue 6, Pages 635-758 vol 47 August 2016, Issue 5, Pages 515-634 vol 47 June 2016, Issue 4, Pages 383-514 vol 47 May 2016, Issue 3, Pages 259-382 vol 47 March 2016, Issue 2, Pages 135-257 vol 47 February 2016, Issue 1, Pages 1-133 vol 46 December 2015, Issue 8, Pages 915-1001 vol 46 November 2015, Issue 7, Pages 755-913 vol 46 September 2015, Issue 6, Pages 629-753 vol 46 August 2015, Issue 5, Pages 505-627 vol 46 June 2015, Issue 4, Pages 383-504 vol 46 May 2015, Issue 3, Pages 271-382 vol 46 March 2015, Issue 2, Pages 153-270 vol 46 February 2015, Issue 1, Pages 1-152

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


8. International Review of Law and Economics

Volume 52 Pages 1-124 (October 2017)Volume 51 Pages 1-60 (August 2017) Volume 50 Pages 1-60 (June 2017) Volume 49 Pages 1-56 (March 2017) Volume 48 Pages 1-88 (October 2016) Volume 47 Pages 1-96 (August 2016) Volume 47, Supplement Pages 1-72 (August 2016) Volume 46 Pages 1-92 (June 2016) Volume 45 Pages 1-72 (March 2016) Volume 44 Pages 1-86 (October 2015) Volume 43 Pages 1-238 (August 2015) Volume 42 Pages 1-218 (June 2015) Volume 41 Pages 1-116 (March 2015)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Jindal Global Law Review

volume 8 October 2017, Issue 2, Pages 117-260 volume 8 April 2017, Issue 1, Pages 1-116 volume 7 October 2016, Issue 2, Pages 117-335 volume 7 April 2016, Issue 1, Pages 1-116 volume 6 October 2015, Issue 2, Pages 137-273 volume 6 April 2015, Issue 1, Pages 1-136

2 2 2 2 2 2

10. Beijing Law Review Volume 8, Number 4, December 2017 Volume 8, Number 3, September 2017 Volume 8, Number 2, June 2017 Volume 8, Number 1, March 2017 Volume 7, Number 4, December 2016 Volume 7, Number 3, September 2016 Volume 7, Number 2, June 2016 Volume 7, Number 1, March 2016 Volume 6, Number 4, December 2015 Volume 6, Number 3, September 2015 Volume 6, Number 2, June 2015 Volume 6, Number 1, March 2015

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jika melanggan e-journal, agar dilampirkan daftar judul jurnal yang dapat diakses penuh.


6.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:

No.

Nama Laboratorium

Jenis Peralatan Utama

Jumlah Unit

Kepemilikan Kondisi Rata-Rata Waktu

Penggunaan

(jam/minggu)

SD SW Terawat Tidak

Terawat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Lab./Studio Drama dan/Panggung UK Seni UHO

Panggung 1 V V 6

Latar 1 V V 6

Kain Wing 1 V V 7

Peralatan Lampu 25 V V 10

Peralatan alat music dan tari 18 V V 10

Lampu sorot 11 V V 6

Lampu Seba guna 1 V V 6

Kipas 2 V V 6

Lemari 1 V V 6

Meja 1 V V 5

2.

Laboratorium Komputer Program Studi Magister Hukum

Komputer (PC) 30 V V 40

LCD 5 V V 25

TV 1 V V 30

Layar 2 V V 10

Printer 2 V V 25

Kursi Futura 50 V V 40

UPS 2 V V 40

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.


6.5 Sistem Informasi 6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk

proses pembelajaran (hardware, software, e-library, dll.), administrasi, dan pengambilan keputusan.

Mekanisme informasi yang berjalan di Program Magister Hukum mengaplikasikan sistem

yang telah disediakna oleh pihak Unversitas Halu Oleo. Proses pembelajaran melalui e-

learning dan e-library dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sarana jaringan internet

ini telah disediakan setiap fakultas, jurusan dan program studi.

Adapun sarana dan prasaran yang telah disediakan adalah sebagai berkut:

1. Fasilitas dan sarana komputeriasi dilingkungan Universitas Halu Oleo telah di dukung

oleh jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Dalam

mengakses data, lingkup Universitas Halu Oelo menyediakan jaringan backbone

kampus menggunakan fiber optic (FO) dengan bandwidth internet 250 Mbps. Begitu

pula dalam rangka meningkatkan kapabilitas dosen, sarana ini menyediakan proses

belajar mengajar berbasis Website. Selanjutnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidkan

(LPPMP) telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi dosen UHO tentang

penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran. Dalam rangka efisiensi

akses informasi secara masal, pihak Universitas Halu Oleo menyediakan fasilitas

teleconference sebagai wujud dari program jaringan informasi dan komunikasi

INHERNT (Indonesia Higher Education Network);

2. Fasilitas dan sarana data di lingkup Universitas Halu Oleo dapat memanfaatkan Local

Area Network (LAN) dengan backbone fiber optic yang terhubung ke Pascasarjana

Univeristas Halu Oleo, Unit Pelayanan Terpadu,. Perpustakaan, Unit Pelayanan

Terpadu. Bahasa. Kapasitas bandwith internet saat ini sebesar 100 mbps dan akan terus

ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan;

3. Fasilitas dan sarana yang digunakan pihak Universitas Halu Oleo meliputi: Sistem

Informasi Akademik (SIAKAD), pembayaran SPP/UKT online, Sistem Informasi

Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB), Sistem Informsai Manajemen Aset dan

Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Data penelitian dan pengabdian dosen

terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemem Penelitian dan Pengabdian

(SIMLITABMAS), dan kinerja dosen menggunakan Sistem Informasi Pengembangan

Kinerja Dosen (SIPKD). Pemutakhiran data dosen maupun data mahasiswa secara

nasional dilaporkan secara berkala melalui EPSBED dan forlap.dikti.go.id/. khusus

untuk layanan perpustakaan tersedia e-journal online.

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan

teknologi dan informasi. Upaya tersebut dapat berjalan, maka di Program Studi Magister


Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo telah tersedia fasilitas internet yang dapat

dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Magister Hukum dalam mengakses

berbagai perkembangan infortmasi. Kaitannya dengan kajian literatur, selain perpustakaan

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Perpustakaan Pusat

Universitas Halu Oleo dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Tenggara, maka Program

Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo memiliki ruang baca, yang

disertai fasilitas untuk memudahkan mahasiswa mengakses literatur. Di website Program

Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo juga tersedia tautan akses

jurnal on line seperti jurnal yang terbit dalam lingkup Universitas Halu Oleo melalui

http://ojs.uho.ac.id/index.php/. Dengan demikian, sarana ini dapat mempermudah

mahasiswa untuk mendapatkan akses jurnal. Untuk meningkatkan kemampuan

mahasiswa dalam menyampaikan ide melalui komunikasi oral maupun tertulis, maka

setiap dosen mata kuliah mewajibkan mahasiswa untuk membuat tugas paper dan

dipresentasikan dalam ruang kelas dengan rancangan slide power point yang menarik dan

dengan isi yang dapat menjelaskan semua materi yang akan dipresentasikan.

Sarana dan prasarana atas sistem informasi yang digunakan oleh Program Studi Magister

Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo secara terintegrasi dan terpusat pada tingkat

Universitas Halu Oleo untuk mengelola prasarana dan sarana (hardware, software).

Universitas Halu Oleo menyediakan fasilitas perangkat keras (hardware) berupa server,

fiber optic, wireless, bandwith, Komputer PC, dan jaringan kabel data untuk mendukung

penggunaan sistem informasi di Universitas Halu Oleo. Disamping itu, beberapa software

juga tersedia untuk digunakan dalam pengelolaan prasarana/sarana seperti:

1. Sistem Manajemen Aset dan Kekayaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), digunakan

untuk menginventarisasi semua barang yang dimiliki Universitas Halu Oleo.

2. Sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/electronic procurement

(e-proc) digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa secara online yang ditaut

dengan di laman http://lpse.uho.ac.id/eproc4v

3. Sistem informasi pendaftaran wisuda, digunakan untuk melakukan pendaftaran wisuda

oleh mahasiswa secara on line pada alaman http://wisuda.uho.ac.id/

6.5.2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan

mengikuti format tabel berikut:

http://ojs.uho.ac.id/index.php/

http://lpse.uho.ac.id/eproc4v

http://wisuda.uho.ac.id/


No. Jenis Data

Sistem Pengelolaan Data

Secara Manual

Dengan Komputer

Tanpa Jaringan

Dengan Komputer Jaringan

Lokal (LAN)

Dengan Komputer Jaringan

Luas (WAN)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mahasiswa V

2 Kartu Rencana Studi (KRS) V

3 Jadwal mata kuliah V

4 Nilai mata kuliah V

5 Transkrip akademik V

6 Lulusan V

7 Dosen V

8 Pegawai V

9 Keuangan V

10 Inventaris V

11 Perpustakaan V


Standar 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam Tiga Tahun

Terakhir 7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis

1. Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut.

No. Nama Dosen Agenda

Penelitian Judul Penelitian

Keterlibatan dengan Jaringan Penelitian*

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Dr. La Sensu, S.Ag., S.H., M.H.

“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna).

PEMDA TK II Kabupaten Muna .

2 Dr. Idaman, S.Ag., M.A. Naskah Akademik Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara” Kerjasama Sekretariat DPRD PROV. SULTRA dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Halu Oleo 2018.

Sekretariat DPRD PROV. SULTRA .

3. Dr. Ruliah, S.H., M.H.

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Kecil Dan Nelayan Tradisional Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Tangkapan Di Desa Lalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe.

PEMDA TK II Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

4 Dr. Muh. Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.H

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA PRAKARSA DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Tentang 1. Adaptasi Perubahan Iklim, 2. Administrasi Kependudukan, 3.

DPRD Prov. Sulawesi Tenggara


Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disbailitas, 4. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga Center for International Forestry Research (CIFOR), International Center for Research in Agroforestry (ICRAF). Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll.)

2. Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir

mengikuti format tabel berikut. No. Nama Mahasiswa Judul Tesis Nama Dosen Pembimbing (1) (2) (3) (4)

1 1. 2. dst.

2 1. 2. dst.

dst. 1. 2. dst.

7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan

mahasiswa.

Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa

Program Studi Magister Hukum dengan menganalisis pendekatan penelitian yang sering

digunakan dalam Program Studi Magister Hukum saat ini secara umum dosen dan mahasiswa

adalah pendekatan konsep hukum, perundang-undangan, perbandingan, dan pendekatan

kasus. Meskipun saat ini terdapat penelitian empiris, namun mahasiswa harus membedakan

dan menerapkan secara konsisten dalam penelitian hukum. Dalam dasarwarsa terakhir,

penelitian dosen dan mahasiswa sudah menggunakan pemikiran baru disesuaikan dengan

perkembangan keilmuan ilmu hukum dan tuntan pengguna alumni dan masyarakat. Apalagi

sebagai Program Studi Magister Hukum harus berpikir yuris, profesional, mandiri, inovatif, dan

adaptif pelopor pendidikan hukum. Oleh karena itu, perkembangan hukum selalu mengikuti

perkembangan zaman.

7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa pada butir 7.1.1.

yang berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.

Hasil penelitian Dosen Program Studi Magister Hukum yang telah dilakukan dari total

penelitian pada memiliki dampak terhadap produktivitas 54%, kesejahteraan masyarakat 24%

dan sisanya 22% berdampak pada mutu lingkungan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian


tesis mahasiswa dapat disimpulkan bahwa yang berdampak pada peningkatan produktivitas

sebanyak 75%, kesejahteraan masyarakat 15% dan sisanya hanya sekitar 10% yang

berdampak pada peningkatan mutu lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa baik hasil penelitian dosen yang memiliki dampak terbesar pada peningkatan

produktivitas. Selanjutnya yang memiliki dampak yang paling rendah baik hasil penelitian

dosen maupun mahasiswa adalah peningkatan mutu lingkungan. Karena itu ke depan

diharapkan kajian penelitian dosen maupun mahasiswa ke depan difokuskan pada

peningkatan mutu limu hukum, sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan universitas dapat

terselenggara dengan baik.

Dampak hasil penelitian dosen maupun mahasiswa lebih dominan pada peningkatan

produktivitas individu bukan pada organisasi atau lembaga, sehingga agenda penelitian ke

depan dapat mengkaji lebih komprehensif baik peningkatan produktivitas individu maupun

organisasi. Selanjutnya mutu lingkungan kerja lebih dititikberatkan lingkungan kerja bukan

pada lingkungan organisasi secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat yang dikaji pada

penelitian dosen dan mahasiswa hanya menitik beratkan pada kajian kesejahteraan secara

umum atau hanya memfokuskan pada kajian kesejahteraan di level masyarakat secara

general bukan secara individu masyarakatnya. Karena itu agenda riset dosen maupun

mahasiswa dapat mengkaji tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih spesifik yang

menyentuh masyarakat secara individu.

7.1.4 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang

dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan.

7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh

dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No. Judul(1) Tahun Tingkat(3)

Sumber Dana Kegiatan Penelitian

Jumlah Penelitian dalamTahun Pelaksanaan

Jumlah Penelitian Selama

Tiga Tahun TS-2 TS-1 TS

(1) (2) (3) (4) (5)

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 0 97 20 117

PT yang bersangkutan 0 595 0 595

Depdiknas 0 0 380 380

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas

0 0 0 0

Institusi luar negeri 0 0 0 0


Nama-nama Dosen

Dipubli-kasikan

pada

Penyajian/ Publikasi

Nama Lembaga Sitasi(2)

Lokal/ Nasional

Tidak Terakre-

ditasi

Nasional Terakre-

ditasi

Interna-sional

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Evidence Doctor Error In Alleged Of Criminal Act On Medical Malpractice

Sabrina Hidayat

Internasional Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 02, February 2015

2015 V

2 Tanggung Jawab Keperdataan Biro Perjalanan Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Jamaah Haji dan Umroh

Zahrowati Jurnal Ecosystem LPPM Universitas "45" Makassar

2015 V

3 Nomenklatur Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Jufri, Muhammad Sjaiful

Komunika

2015

4 Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan

Oheo Kaimuddin Haris

Yuridika 30 (1), 36-54

2015 V


5 Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana (Tindak Pidana Korupsi)


Jurnal Yuridika

2015 V

6 Implementation of Article 29 Indonesian Constitution as Embodiments of Religious Tolerance in Islamic Law Perspective


Journal UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016 V

7 The Implementation of Article 29 UUD 1945 as an Embodiment of Religious Tolerance in Indonesia: AN Islamic Law Perspective


JICSA Volume 05-Number 0, June 2016

2016 V

8 The Essence of Property Obtained Between Husband and Wife Durring Marriage

Zahrowati Journal of Law, Policy, and Globalization

2016 V


9 Pembrontakan Terhadap Pemerintahan Yang Sah (Bugah) Dalam Perspektif Hukum Islam

Sukring, Rustam

Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

2016 V

10 President Permission To The Investigation Of State Officers On Maladministration Action

Muh. Sabaruddin Sinapoy

Yuridika Volume 31, No. 3, September 2016

2016 V

11 Legal Analysis The Power of Corruption Eradication Commission On Investigation Of Case Combination On Corruption and Money Laundering

Sabrina Hidayat

Halu Oleo Law Review Volume 1 Issue 2, September 2017

2017 V

12 Hukum Adat Kalosara

Guswan Hakim

Barokah Raya Kendari

2017 V

13 The Application Of Strict Liability (Absolute Responsibility) In Public Transportation Accidents Only Ship Of The Ship In Indonesia

Guswan Hakim

Internasional Journal Of Advanced Research (IJAR)

2017 V


14 Management Model With By In Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Di Kabupaten Bombana

Jabal Nur, Nur Intan

Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017

2017 V

15 Penerapan Sanksi Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi)


Jurnal Hukum Universitas Semarang

2017 V

16 Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Daerah


Yuridika 30 (1), 58-83

2017 V

17 Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi)


Jurnal Ius Constituendum

2017 V


18 Pembadanan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Studi Kasus Di Sulawesi Tenggara),


Hang Tuah Law Review Perspektif Hukum Journal 15 (2), 111-127

2017 V

19 Settlement For Land Conflict In Transmigrant Community Through Mediation By Integrating Team For Handling Of Social Conflict In The East Kolaka Regency, Indonesia

Heryanti, Lade Sirjon, Sabrina Hidayat

Internasional Journal Of Advanced Research (IJAR)

2018 V

20 Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata

Zahrowati Halu Oleo Law Review Volume 1 Issue 2, September 2018

2018 V


21 Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene Dalam Perlindungan dan Pengolalaan Lingkungan Hidup

Muh. Sabaruddin Sinapoy

Halu Oleo Law Review Volume 2 Issue 2, September 2018

2018 V

22 Broadening of The Concept of Obscenity in The Draft of Indonesian Penal Code


Hasanuddin Law Review Volume 3 Issue 2, August 2018

2018 V

23 Preventing Maladministration On Issuing Mining License (a Case Study In South East Sulawesi, Indonesia)

Oheo Kaimuddin Haris, Rizal Muchtasar dan Sahbudin

Icol GaS 2018 SHS Web of Conferences 54

2018 V

24 Same Sex Marriage in Legal and Human Rights Perspectives

Deity Yuningsih, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rezky, Hilaire Tegnan

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden Vol. 21, Iss. 3

2018 V

25 Victim’s Involvement Model In Children Legal Process Based On Law No. 11/2012 On Children Criminal Justice System


Yuridika, Vol 34, No 1 (2019)

2019 V

Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam citation index)


(2) Contoh nama lembaga sitasi:Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus, Google Scholar.

(3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program

magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).

No. Nama Dosen Topik Penelitian Jumlah Mahasiswa

yang Terlibat

(1) (2) (3) (4)

1 Oheo K. Haris Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi 1 2 Herman Diversi Anak 1 3 Muhammad Jufri Sistem Kenegaraan 1 4 La Sensu Keberlakuan Produk Hukum

Daerah 1

5 Guasman Tatawu Penerapan Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1

6 Muhammad Sabaruddin

Sinapoy

Sistem Pemerintahan Daerah 1

7 Sabrina Hidayat Tindak Pidana Korupsi 1 Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen

A=7

Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen

B=

Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS A+B=7

7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh

hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir.

No.

Nama Karya*

Paten/HaKI Karya yang Mendapat

Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional

(1) (2) (3)

1

2

Dst. * Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/

internasional.

7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun Terakhir 7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai

dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada

Masyarakat

Tahun Pelaksanaan

TS-2 TS-1 TS Jumlah Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5)

Pembiayaan sendiri oleh dosen 0

PT yang bersangkutan 2 2

Depdiknas 5 7 12

Institusi dalam negeri di luar Depdiknas 15 20 35

Institusi luar negeri 0


Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

No. Nama Dosen Judul Kegiatan

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu Kegiatan

Hasil atau Dampak Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5)

7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir 7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program

studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No. Nama Instansi Jenis

Kegiatan

Kurun Waktu Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh

Mulai Berakhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 MK Kegiatan pengelolaan, layanan konsultasi perkara Konstitusi dan Persidangan Jarak jauh Melalui video conference

Januari 2018

Desember 2018

Mendapatkan akses yang mudah dalam penyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi

2 KPK Perekaman sidang perkara Korupsi

2018 2019 Medokumentasikan hasil sidang sebagai bahan kuliah praktik peradilan

3 Fakultas Hukum Sultan Agung Tirtayasa

Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2018 2022 Pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM

4 Badan pembinaan hukum nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap Masyarakat.

2018 2019 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan pengabdian/penelitian dosen.

5 PT. Antam Tbk Pengembangan tridharma perguruan tinggi: 1) Pendidikan 2) Penyaluran

program beasiswa

4/5/2015 4/5/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi


3) Pendayagunaan sarana dan prasarana

4) Pelaksanaan penelitian

6 POLDA Sulawesi Tenggara dan KOREM 143 Haluoleo

Peningkatan kujalitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan IPTEK Pendampingan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN

5/8/2015 5/8/2020 Pendampingan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN

7 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3/8/2015 3/8/2020 Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa

8 Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia

20/10/ 2015

20/10/ 2020

Peningkatan kapasitas SDM, wadah kegiatan praktek mahasiswa dan pengabdian/penelitian mahasiswa dan dosen dan tempat sosialisasi

9 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

03/02/ 2015

03/02/ 2017

Meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan aset.

10 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


11 Pemerintah Kabupaten Bombana

Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian



kepada masyarakat

12 Bank BPD Sultra Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

27/10/ 2015

27/10/ 2016

Pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM serta membina hubungan kelembagaan demi menunjang pertumbuhan pembangunan dan kestabilan ekonomi.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program

studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No. Nama Instansi Jenis

Kegiatan

Kurun Waktu Kerjasama Manfaat yang Telah Diperoleh

Mulai Berakhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 University Kebangsaan Malaysia

Kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian

26/10/2016

26/10/ 2021

Penelitian, pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM

2 Philippines Women‟s Univerisity

International Seminar

2014 October 2015

Publikasi International Proceeding MenambahPengetahuan Dosen&Mahasiswa

3 USAID, Amerika Terms of Reference Between ChemonicsInternational INC And UHO

2012 28 Nov. 2016

Kerjasama & Kepemimpinan dan Pengembangan Kapasitas dalam Proyek Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Tinggi USAID/ Helm

4 Naresuan University, Thailand

Education, Training and Research

2012 2017 Kerjasama bidang pendidikan dan penelitian

5 Queen Mary, University of London


15/11/2016

15/11/ 2021

Penelitian, pertukaran dosen/staf dan mahasiswa, magang mahasiswa dan peningkatan SDM

6 Al Balqa Applied University, Jordan


19/4/ 2016

19/4/ 2021

Peningkatan kapasitas SDM dan publikasi

7 Universite de La Rochelle (French) -Univ. Haluoleo

Cooperation programme

9/11/ 2011

9/11/ 2016

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Bagi Mahasiswa dan Dosen

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan


DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No. Nomor Butir Keterangan

1 - Fotokopi SK pendirian PS

2 - Fotokopi SK izin operasional PS

3 4.3.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap PS.

5 4.4 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.

6 7.1.7 Surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN


1 1.1.2 Dokumen mengenai strategi pencapaian sasaran program studi

2 2.1 Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.

3 2.3 (1) Rencana pengembangan program studi (2) Standard Operating Procedure (SOP)

4 2.4 Dokumen tentang jaminan mutu.

5 2.5 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

6 3.1 Dokumen tentang sistem rekrutmen yang mencakup: kebijakan rekrutmen, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.

7 3.2.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)

8 3.2.2 Bukti prestasi/reputasi yang dicapai mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik (prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olah raga, seni dsb)

9 3.3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.

10 3.4 Laporan kegiatan himpunan alumni.

11 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

12 4.2 • Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.

• Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

13 4.5.2 Bukti kehadiran tenaga ahli/pakar dari luar PT sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, sebagai pembicara tamu, dsb.

14 4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan.

15 4.5.4.1 Bukti kegiatan dosen tetap sebagai pakar/konsultan/staf ahli/ narasumber di luar PT.

16 4.5.4.2 Bukti keanggotaan dosen tetap dalam himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah nasional dan internasional.

17 4.5.4.3 Bukti dosen tetap sebagai visiting professor di PT lain tingkat nasional atau internasional.

18 4.5.5 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Tidak termasuk ceramah, penyajian makalah, simposium, seminar.



19 4.6.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat vokasi tenaga kependidikan.

20 5.1.1 Kurikulum pendidikan magister.

21 5.1.3 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.

22 5.2 Dokumen tentang persyaratan mengikuti pendidikan magister, proses, pelaksanaan, dan persyaratan kelulusannya.

23 5.3 Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan..

24 5.4 Dokumen tentang sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis

25 5.5 Dokumen tentang sistem monotoring dan evaluasi proses pembelajaran (masing-masing untuk proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, proses penulisan tesis, kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, ujian akhir studi magister).

26 5.6 Dokumen tentang kebijakan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif serta bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya.

27 6.1 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

28 6.2.3 Kontrak penelitian.

29 6.4.1 Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.

30 6.5.1 Daftar software, petunjuk pemanfaatan SIM.

31 7.1.1 • Hasil penelitian dosen tetap (rekapitulasi judul dan dokumen laporan hasil penelitian)

• Bukti keterlibatan dengan jaringan penelitian nasional atau internasional.

• Tesis mahasiswa.

32 7.1.4 Bukti artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap.

33 7.2 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.

34 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri

35 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri

Documents

AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER · dan sasaran Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Hasil-hasil perubahan didokumentasikan dalam bentuk berita acara