BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Reformasi pada tahun 1998 mengamanatkan otonomi daerah secara

penuh, pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda)

adalah perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa

rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) pada

seluruh tingkatan pemerintahan. Setiap tingkatan pemerintahan dituntut untuk

meningkatkan kemandirian yang diharapkan dapat diraih melalui otonomi

daerah, sehingga tidak terpaku dengan pemerintah pusat. Tujuan program

otonomi daerah menurut Bastian (2006) adalah :

Untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis,

menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan

keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural

dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan

globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain,

pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu

dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

1

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang nomor

22 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto Undang-

undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat

dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif

dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Misi utama Undang-undang nomor 33

tahun 2004 adalah bukan hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara langsung, tetapi yang lebih

penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Selanjutnya

Bastian (2006) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang

handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan

daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan

daerah itu sendiri.

Dinamisnya sistem otonomi daerah di Indonesia berimbas pada

disetujuinya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15-Jan-2014 yang

mengamanatkan desa untuk dapat mandiri dan mengelola keuangannya sendiri

sesuai dengan pendapatan asli desa. Namun sampai dengan saat ini pemerintah

belum menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman untuk

mengatur Keuangan Desa seperti yang diamanatkan pada beberapa pasal dalam

undang-undang tersebut. Padahal dalam Analisis prestasi, kinerja keuangan

2 | Desa Ciburial

dari pemerintahan desa itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan

kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan

keterbatasan sumber-sumber ekonomis desa untuk pemenuhan seluas-luasnya

kebutuhan masyarakat di desa itu sendiri..(Bastian, 2006).

Di kabupaten Bandung terdapat sebuah desa yang bernama Desa

Ciburial, Desa ini amat menarik karena memiliki kelebihan letak geografis

yang amat strategis dan sumber daya alam yang cukup indah selain itu dari

segi otonomi daerah Desa Ciburial memiliki kewenangan otom dalam

mengelola keuangan. Desa Ciburial digolongkan menjadi desa administratif

karena struktur pemerintahannya di bawah Kabupaten Bandung. Meskipun

Desa Ciburial digolongkan menjadi desa administratif tetapi desa ini memiliki

kewenangan mengelola keuangan secara otonom, namun tentu tidak lantas

menghilangkan dana dari pemerintah pusat yang diberikan melalui pemerintah

desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi

hak dari desa-desa administratif. Kewenangan otonom yang dimiliki Desa

Ciburial dimana desa tersebut memiliki kebebasan untuk mengolah keuangan

sendiri menjadikan perangkat desa dari Desa Ciburial produktif dalam mencari

tambahan pendapatan bagi keuangan desa. Salah satu potensi dari letak

geografis Desa Ciburial yang strategis dan menarik dimanfaatkan oleh investor

untuk membuka tempat usaha yang retribusinya dapat masuk ke kas desa.

3 | Desa Ciburial

Selain itu melalui perangkatnya desa diberi keuntungan materi lain dengan

memberi surat pengantar bagi investor untuk mendapatkan surat ijin usaha.

Adanya investor yang membuka rumah usaha menjadikan Desa Ciburial

semakin terkenal dan kemudian ramai dikunjungi wisatawan.

Pelaksanaan otonomi terutama pada bidang keuangan identik dengan

adanya tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa

tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya Good Governance

merupakan prasayarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara termasuk didalam desa

prinsip Good Governance harus terus ditegakan. Mengingat desa Ciburial

merupakan desa percontohan dengan potensi ekonomi dari pariwisata maupun

investasi yang cukup tinggi membuat pendapatan asli desa terus meningkat

tiap tahunnya, berdasarkan data dari tahun 2013 sampai pada semester 1 tahun

2015 peningkatan Pendapatan asli desa lebih dari 12%. Pada dasarnya terdapat

tiga pilar utama didalam mewujudkan good governance, yaitu : Akuntabilitas,

Transparasi, dan Partisipasi. Satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-

prinsip dasar Good Governance ini adalah penyampaian laporan keterangan

pertanggung jawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi

pemerintahan yang telah diterima secara umum.

4 | Desa Ciburial

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi desa oleh pemerintahan

pusat desa Ciburial memikul suatu tugas untuk memberikan suatu inovasi

didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih

mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan

pemerintahannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan

daerah dan pusat bahkan masyarakat desa itu sendiri. Maka berdasarkan atas

pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di Desa Ciburial yang berkenaan dengan penganalisaan kinerja

keuangan pemerintahan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat sebuah

pertanyaan penelitian ‘Bagaimanakah Kinerja Keuangan Desa Ciburial

berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi, rasio

aktivitas, serta rasio pertumbuhan, pada tahun 2013 dan 2014 ?’

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisa Kinerja Keuangan

Desa Ciburial berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian, efektifitas dan

efisiensi, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan, pada tahun 2013 dan 2014.

5 | Desa Ciburial

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa Ciburial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tanggal 27

Juli 1987 bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam

upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di

wilayah tersebut, dipandang perlu untuk merubah batas wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung dengan memasukkan sebagian wilayah dari

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4

ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam lingkungan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat harus ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Bandung adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16

Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13

Tahun 1954, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950. Batas wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan

memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Desa

6 | Desa Ciburial6

Ciburial masuk ke dalam Kecamatan Cimenyan yang dahulu bernama

Kecamatan Cicadas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berisi Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia maka secara resmi kantor Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan

diakui sebagai pemerintahan desa yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

2.1.1 Visi Desa Ciburial

Terwujudnya masyarakat Desa Ciburial yang sejahtera dan dinamis

dalam nuansa religius dan berwawasan lingkungan sebagai desa pendidikan

dan wisata. Adapun makna dari Visi tersebut adalah:

1. Terwujudnya masyarakat Desa Ciburial yang sejahtera dan

dinamis, mengandung arti kondisi Desa Ciburial yang

masyarakatnya memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi

sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun

kemasyarakatan secara layak serta senantiasa penuh tenaga dan

semangat untuk cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri

7 | Desa Ciburial

dengan keadaan untuk terus menuju perubahan ke arah yang

lebih baik.

2. Dalam nuansa religius dan berwawasan lingkungan, mengandung

arti bahwa segala aktivitas kehidupan di Desa Ciburial senantiasa

dijiwai oleh nilai-nilai budaya, norma, dan agama dan kepedulian

terhadap lingkungan.

3. Sebagai desa pendidikan dan wisata, Desa Ciburial berdasarkan

potensi kewilayahan merupakan desa tempat diselenggarakannya

berbagai kegiatan pendidikan dan kegiatan pariwisata yang

berkualitas.

2.1.2 Misi Desa Ciburial

Untuk terwujudnya visi tersebut ada empat upaya atau misi yang akan

mendukukung pencapaiannya yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah Desa yang bersih, amanah, dan

transparan serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman

dan takwa.

4. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib

dan teratur. Secara umum penyelenggaraan visi dan misi Desa

8 | Desa Ciburial

Ciburial tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah

desa ciburial tahun 2007-2013.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai pola hubungan antara

komponenkomponen atau bagian dari suatu organisasi. Struktur organisasi

adalah kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara

kedudukan dan peranan dari suatu lingkungan Berikut adalah tugas dan

wewenang dari pemerintah daerah Desa Ciburial:

9 | Desa Ciburial

1. Kepala Desa

Bertindak sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

yaitu membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian

desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mengajukan

rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa

bersama dengan BPD.

2. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan tugas dan sebagian wewenangnya adalah

melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi

penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa,

dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan

penyetoran PBB kepada kas negara, memungut dan meyetorkan pajak

lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kaur Umum

Kepala urusan umum tugas dan sebagaian wewenangnya adalah

pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat,

tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan

10 | Desa Ciburial

kepustakaan serta dokumentasi dan tugas lain yang diberikan oleh

kepala desa.

4. Kasi Pemerintahan Kepala

Seksi pemerintahan sebagian tugas dan wewenangnya adalah

melaksanakan administrasi pemerintahan desa, melaksanakan

administrasi penduduk di desa, mengadakan kegiatan pencatatan mutasi

tanah dan pencatatan administrasi pertahanan, melaksanakan dan

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), melaksanakan kegiatan monografi/profil

desa, melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi desa dan

keputusan kepala desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

kepala desa.

5. Kasi Trantibum

Kepala seksi ketertiban umum sebagian tugas dan wewenangnya adalah

menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat secara

umum, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya-upaya dalam

rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melaksanakan

kegiatan kemasyarakatan 13 termasuk kegiatan ketentraman dan

ketertiban serta perlindungan masyarakat (LINMAS), menginvertarisasi

11 | Desa Ciburial

kegiatan dan personil keamanan lingkungan, dan melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh kepala desa.

6. Kasi Kesra

Kepala seksi kesejahteraan rakyat sebagian tugas dan wewenangnya

adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi, dan pelaporan data

dibidang kesejahteraan masyarakat, sosial, serta mengadakan

pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan

masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

desa.

7. Kasi Ekonomi

Kepala seksi ekonomi sebagian tugasnya adalah mengumpulkan,

mengolah, mengevaluasi, dan pelaporan data di bidang perekonomian

desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 8.

Kasi Pembangunan Kepala seksi pembangunan sebagian tugasnya

adalah koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja dalam bidang

pembangunan, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang

terkait baik secara formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan

pendapat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8. Staf Kasi Pemerintahan

12 | Desa Ciburial

Staf seksi pemerintahan tugasnya adalah membantu kepala seksi

pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

9. Staf Kasi Trantibum

Staf seksi ketertiban umum tugasnya adalah membantu kepala seksi

trantib dalam menyelenggarakan administrasi keamanan dan ketertiban

desa.

10. Staf Kasi Kesra

Staf seksi kesejahteraan rakyat tugasnya adalah membantu kepala seksi

kesra dalam menyelenggarakan administrasi kesejahteraan sosial

masyarakat desa.

11. Staf Kasi Ekonomi

Staf seksi ekonomi tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah,

mengevaluasi, dan pelaporan data di bidang perekonomian desa.

12. Staf Kasi Pembangunan

Staf seksi pembangunan tugasnya adalah membantu kepala seksi

pembangunan dalam menyelenggarakan administrasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan di Desa Ciburial.

13. Kepala Dusun I

13 | Desa Ciburial

Tugasnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan

tugas kepala desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

kepala desa.

14. Kepala Dusun II

Tugasnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan

tugas kepala desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

kepala desa.

15. Kepala Dusun III

Tugasnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan

tugas kepala desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

kepala desa.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan

terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut

diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan

14 | Desa Ciburial

keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai

penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan

desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-

kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2008-

2012. Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran,

dapat dilihat dalam gambar berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana

pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya

15 | Desa Ciburial

dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara

pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program

dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan desa yang

diambil oleh Desa mengandung makna : a. Arah belanja APBDesa digunakan

sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka

menengah 5 tahunan; b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan

pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan

yang substansial dan dengan jumlah yang memadai. Mengingat kebijakan

masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa

juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Sutoro, 2015). Adapun hubungan

strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam

gambar berikut :

16 | Desa Ciburial

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan

kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis

adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan

standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan

belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Jatilor pada prinsipnya

adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan,

sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat

diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan

belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya

(Sutoro, 2015). Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar

mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan

agar sumbersumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini

17 | Desa Ciburial

diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan

diupayakan sumber-sumber baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Desa Jatilor.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit,

maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan

dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka

kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup

defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa

mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam

pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam

peraturan perundang-undangan (Sutoro, 2015). Sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa yang antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan

desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

18 | Desa Ciburial

memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka

semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa

tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan

dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip

pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa,

struktur pendapatan dan struktur belanja desa (Sutoro, 2015).

2.3 Tinjauan Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan sering dalam bahasa inggris disebut dengan

Community Development, pembangunan masyarakat desa merupakan proses

perubahan sosial yang direncanakan untuk mengubah keadaan yang tidak

dikehendaki kearah yang dikehendaki dan lebih baik. Menurut Sutoro (2015)

pembangunan masyarakat desa adalah merupakan bagian dari pembangunan

nasional, secara khusus pembangunan masyarakat desa memiliki pengertian

sebagai berikut :

1. Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat

tradisional menjadi masyarakat modern.

2. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya

masyarakat dan rasa percaya diri sendiri.

19 | Desa Ciburial

3. Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani

atau membangun pertanian.

Konsep pembangunan masyarakat desa mengacu pada teori dasar bahwa

sasaran pembangunan yang utama adalah manusia. Dalam membangun

manusia maka harus bisa mendorong agar masyarakat berkemauan dan

berkemampuan untuk menolong dirinya, salah satu dimensi yang penting

dalam pembangunan masyarakat desa adalah desentralisasi dalam artian bahwa

pembangunan masyarakat desa juga merupakan bagian dari upaya melakukan

desentralisasi dalam pembangunan nasional. Sedangkan dalam pembangunan

desa yang bersifat sentralistis mengakibatkan ketidak mampuan dalam 24

kegiatan-kegiatan yang ada di desa, serta adanya ketergantungan masyarakat

terhadap pemerintah pusat. Dengan melihat proses pembangunan desa selama

ini ada beberapa pokok masalah (Sutoro, 2015):

1. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Urban bias (ketergantungan antara masyarakat desa dengan kota)

3. Belum berkembangnya kesadaran aparatur pemerintah terhadap

pembangunan masyarakat desa.

4. Masih lemahnya koordinasi antara instansi sehingga

menyebabkan masyarakat desa lebih sering menjadi obyek dari

pada subyek pembangunan.

20 | Desa Ciburial

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari

suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan

pekerjaan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah

satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam

menjalankan otonomi daerah (Sutoro, 2015). Otonomi terdapat dua aspek

kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum

otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan

mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan

pendapatan asli daerah (Anom, 2015). Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000

tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya

adalah momentum dimulainya pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah

secara penuh (desentralisasi fiskal).

Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas

otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan

transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam

pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi

Pembiayaan. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya

digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan

tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan ini tidak hanya perubahan

21 | Desa Ciburial

paradigma, namun juga perubahan manajemen. Model manajemen yang cukup

populer misalnya adalah New Public Management yang mulai dikenal tahun

1980-an dan populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk konsep

manageralism, market based public administrator, dan lain sebagainya. (Anom,

2015)

Manajemen sektor publik berorientasi kinerja, bukan berorientasi pada

kebijakan yang membawa konsekuensi pada perubahan pendekatan anggaran

yang selama ini dikenal dengan pendekatan anggaran tradisional (tradisional

budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget), tuntutan

melakukan efisiensi, optimalisasi pendapatan, pemangkasan biaya (cost

cutting) dan kompetisi tender (compulsory competitive tendering contract).

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan tentang Kinerja

Keuangan Dalam Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu

hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja

daerah dengan menggunakan indikator keuangan APBD yang ditetapkan

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu

periode anggaran dengan membandingkan anggaran sebelum/sesudahnya.

Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa Rasio Keuangan yang terbentuk

dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan

22 | Desa Ciburial

APBD. Didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat

tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintahan daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang

ditetapkan dalam APBD.

2. Efisiensi Biaya

3. Efektifitas Program.

4. Pemerataan dan keadilan

Menurut (Anom, 2015) terdapat beberapa analisa rasio didalam

pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data

keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan

kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan

daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal

dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

23 | Desa Ciburial

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama

pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi

masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

24 | Desa Ciburial

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan

kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih

baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi

yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam

melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai

kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi

berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan

secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk

belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang

25 | Desa Ciburial

digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian itu dapat

diformulasikan sebagai berikut :

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin

maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi

oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian,

sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk

memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif kecil. Oleh karena itu, rasio

belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan

diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber

26 | Desa Ciburial

pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi

mana yang perlu mendapat perhatian.

Keterangan :

Xn = Tahun Yang dihitung

Xn-1 = Tahun Sebelumnya

BAB III

Desa Ciburial, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung (Pembahasan)

3.1 Gambaran Potensi Ekonomi dan Pembangunan Desa

Potensi Unggulan Desa. Kegiatan ekonomi desa selama ini masih

didominasi oleh sektor kepariwistaan dan sektor pertanian, khususnya

peternakan. Namun dari pesatnya kepariwisataan dan pertanian desa belum

sutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya

pengetahuan (SDM) dan kurangnya akses ke sumber permodalan. Sebagian

27 | Desa Ciburial

27

masyarakat Desa Ciburial banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani,

peternak sapi, peternak kambing, di bidang kepariwisataan, serta pekerjaan

lainya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi

kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan

yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, upah buruh

yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako.

Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Ciburial namun wilayah

lain juga keadaanya sama. Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi

oleh sektor kepariwisataan dan sektor pertanian, khususnya peternakan sapi.

Peternak Ayam hanya beberapa orang yang melaksanakan kegiatan ini karena

memerlukan pembiayaan yang besar. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi d

atas, banyak potensi kepariwisataan yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak

belum bisa diberdayakan. Diantaranya adalah: wisata kuliner, wisata alam,

wisata sejarah, wisata rohani, dan sejenisnya. Selain itu, di sektor pertanian,

banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan.

Diantaranya adalah: tanaman obat- obatan ( Jahe, Lengkuas, Mengkudu,

Dewa- dewi, kumis kucing dan lainnya ), tanaman perkebunan / pohon

produktif ( Petai, Blimbing, Nangka dan lainnya), tanaman pangan (bawang

merah, terong, mentimun, dan lainnya). Potensi perikanan kurang mendukung.

28 | Desa Ciburial

Potensi yang menjanjikan adalah di sektor jasa kepariwisataan, peternakan

sapi, kambing, penggemukan sapi, dan tanaman hortikurtura.

Segala aktivitas pembangunan yang diselenggarakan di Desa Ciburial

pada hakikatnya merupakan upaya guna meningkatkan kualitas manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan Desa Ciburial

diarahkan sepenuhnya pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar

manusia. Pembangunan manusia terdiri dari tiga kompenen pokok, yaitu

pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan pada kondisi

yang ada (eksiting), permasalahan, potensi, dan peluang yang dimiliki Desa

Ciburial, dengan senantiasa memandang bahwa semua bidang pembangunan

berada dalam kedudukan yang sama penting, ditetapkan prioritas

pembangunan desa sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai luhur agama dan

budaya dalam kehidupan kemasyarakatan dan kepemerintahan;

2. Peningkatan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun serta

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

berkualitas melalui peningkatan intensitas informasi peran

penting pendidikan kepada masyarakat. Pemberdayaan

perekonomian masyarakat.

29 | Desa Ciburial

3. Peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi

masyarakat. Peningkatan ketersediaan infrastruktur.

4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan

budaya tertib dan sadar lingkungan sehat serta pencegahan dini

terhadap bencana alam.

5. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan

disiplin, profesianalisme, efektivitas, dan efesiensi kinerja

aparatur desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

6. Peningkatan kapasitas pernerintahan desa.

3.2 Anggaran dan Alokasi Dana Desa Ciburial

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali

belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini juga terjadi di Desa Ciburial, di

desa/wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan

kegiatan di desa, dana dialokasikan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap

perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang

besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi

30 | Desa Ciburial

Jawa Barat, juga kepada masyarakat desa. Realisasi pekerjaan pembangunan di

desa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih

kurang/lebih, diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan

3.2.1 Pengelolaan Untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional

Berdasarkan hasil studi pustaka pada laman ciburial.desa.id diperoleh

data-data yang disajikan sebagai berikut ini : Penerimaan Dana Alokasi Desa

yang diterima oleh pemerintah desa Ciburial, berdasarkan hasil pengamatan

yang dilakukan oleh penulis, pembiayaan yang berasal dari anggaran Alokasi

Dana Desa (ADD) tersebut diterima oleh pemerintah desa Ciburial dari tahun

2013 sampai dengan 2014 yang jumlahnya setiap tahun berbeda, penerimaan

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tahun Anggaran Alokasi Realisasi

2013 Rp. 94.112.100 Rp. 104.754.342

2014 Rp. 126.473.400 Rp. 152.616.234

Alokasi belanja Aparatur dan Belanja Operasional meningkat pada

tahun 2014 hal ini dikarenakan terjadi pembangunan yang dilakukan pada

tahun 2014 dengan rencana pada tahun 2013. Lebih lanjut belanja operasional

31 | Desa Ciburial

juga digunakan untuk menggaji beberapa perangkat desa yang ditambah pada

beberapa sektor.

3.2.2 Pengelolaan Belanja Publik dan Pembangunan

Program-program pembangunan desa dilakukan melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Usulanusulan dari tingkat RT di tampung dan di musyawarahkan. Untuk

selanjutnya dibahas bersama dalam forum dan mekasime Musrenbangdes

RPJMdes (5 Tahunan) dan RKPDes (Satu Tahunan). Semua program kegiatan

ini dijadikan Database Kegiatan Pembangunan 5 Tahun (Termuat dalam

Dokumen RPJMDes) dan 1 Tahunan (termuat dalam Dokumen RKPDes).

Kegiatan pembangunan fisik di Desa Ciburial mengacu pada Dokumen

RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kesehatan Masyarakat, Perhubungan, Pertanian serta Pemerintahan masih

menjadi Prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa.

Pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah Desa hanya

menampung/menjembatani/memfasilitasi kemudian usulan tersebut di

masukan dalam agenda pembangunan. Berikut alokasi dana desa untuk Belanja

Publik dan Pembangunan :

32 | Desa Ciburial

Tahun Anggaran Alokasi Realisasi

2013 Rp. 932.886.980 Rp. 1.192.423.230

2014 Rp. 972.459.800 Rp. 1.008.994.800

Terlihat bawa realisasi belanja publik dan pembangunan menurun pada

tahun 2014, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 merupakan tahun realisasi

proyek sehingga menyerap anggaran yang amat banyak sedangkan pada tahun

2014 beberapa proyek telah selesai sehingga relatif sedikit. Dalam rangka

pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat

melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program

tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun

membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan-bangunan yang ada

khususnya bangunan sarana umum, sarana ibadah, dan sarana sosial, umumnya

umurnya sudah lama dan perlu di renovasi/rehabilitasi bahkan dibangun total

karena sudah tidak layak di gunakan. Khusus untuk Pengerasan Jalan

Cibengang yang kondisinya masih tanah menjadi program prioritas karena

jalan Cibengan kondisinya masih tanah dan belum dikeraskan. Sampai

sekarang kegiatan pengerasan Jalan Cibengan, baru mencapai tahap pelapisan

33 | Desa Ciburial

dengan batu belah, sisanya akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun anggaran awalnya adalah anggran tahun 204 yaitu berupa pemasangan

batu belah di atas permukaan Jalan Cibengang.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ciburial masih

mengandalkan dana-dana yang di alokasikan dari Pemerintah Kabupaten

Bandung juga partisipasi/swadaya dari masyarakat. Baik itu, Alokasi Dana

Desa ( ADD ), P4, dan program lainnya. Berikut disampaikan sarana dan

prasarana desa yang ada: a) Kantor Desa jumlah 1 unit ( 2 Gedung ); b) Ruang

musyawarah jumlah 1 unit ( 1 ruangan); c) Masjid jumlah 33 Masjid d)

Sekolah Dasar jumlah 10 Unit SD e) Sekolah Menengah Pertama jumlah 2

Unit SMP f) Sekolah Menengah Atas jumlah 1 Unit SMA g) Lapangan Bola

Voli jumlah 12 Unit h) Lapangan Bulu Tangkis, jumlah 12 Unit i) Posyandu,

jumlah 12 unit j) Poskesdes, jumlah 1 Unit k) Polindes Desa, jumlah 1 Unit. l)

Balai Pertemuan, jumlah 3 unit.

3.3 Kinerja Keuangan Desa Ciburial

Penilaian terhadap kinerja keuangan Pemdes Ciburial ini yaitu dengan

cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Desa.

Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolok ukur

dalam menilai:

34 | Desa Ciburial

● Kemandirian keuangan desa dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan.

● Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan desa.

● Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kajian sederhana ini menggunakan data sekunder yaitu laporan

keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Desa Ciburial. Data laporan

keuangan ini merupakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder

berupa laporan keuangan pemerintah desa yang dipublikasikan. Yang terdiri

dari Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2013 dan Laporan

Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2014.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian keuangan desa mengindikasikan kemampuan Pemerintah

Desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat. Kemandirian keuangan desa ditunjukkan oleh besar

kecilnya pendapatan asli desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan desa

yang berasal dari sumber lainnya misalnya Dana Bagi Hasil, Bagian Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah

/Provinsi /Kabupaten /Desa lainnya, Hibah, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

35 | Desa Ciburial

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan berpartisipasi yang merupakan

komponen pendapatan asli desa. Semakin tinggi masyarakat berswadaya dan

berpartisipasi menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat

semakin tinggi.

Tahun Anggaran PADes Dana NonPADes Rasio Kemandirian

2013 Rp. 356.269.250 Rp. 836.153.980 42,61%

2014 Rp. 154.819.000 Rp. 854.175.800 18,12%

Berdasarkan Tabel di atas nampak bahwa Pemerintah Desa Ciburial

tingkat kemandiriannya mengalami penurunan hal ini bisa dilihat dari adanya

penurunan rasio kemandirian dari 42,61% tahun 2013 menjadi 18,12% tahun

2014. Jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan pedoman tingkat

36 | Desa Ciburial

kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri tahun 1996, maka

Pemerintah Desa Ciburial untuk tahun 2013 tingkat kemampuan keuangannya

masih rendah dan 2014 tingkat kemampuan keuangannya masih rendah sekali.

b. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam

merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa.

Tahun Target PADes Realisasi PADes Rasio Efektivitas

2013 Rp. 206.533.000 Rp. 356.269.250 172,50%

2014 Rp. 225.784.000 Rp. 154.819.000 68,57%

Berdasarkan Tabel di atas nampak bahwa terjadi penurunan rasio

efektifitas dari 172,50% menjadi 68,57% pada tahun 2014, sehingga kriteria

efektifitas menurun dari “Sangat Efektif” menjadi “Kurang Efektif”. Dengan

37 | Desa Ciburial

demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Ciburial pada tahun 2014

kurang efektif dalam mengelola PADes-nya.

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan

yang diterima. Pemdes dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1

(satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja

pemerintah desa semakin baik.

Tahun Realiasasi Penerimaan

PADes

Biaya Pemungutan

PADes

Rasio

Efisiensi

2013 Rp. 356.269.250 Rp. 14.724.000,- 4,13%

2014 Rp. 154.819.000, Rp. 14.724.000,- 9,51%

38 | Desa Ciburial

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa rasio efisiensi mengalamai

penurunan efesiensi dari 4,13% di tahun 2013 dan menjadi 9,51% di tahun

2014. Meskipun mengalami penurunan tingkat efesiensi namun Rasio Efisiensi

tersebut masih menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ciburial dalam

mengelola pendapatan asli desanya sudah “sangat efisien” karena hasil rasio

efisiensi kurang dari 60%.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Desa Ciburial

dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai

selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen

sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan

untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Tahun Realiasasi

Penerimaan

PADes (Rp.)

Total

Pendapatan

(Rp.)

Rasio

Pertumbuhan

PADes (Rp.)

Rasio

Pertumbuhan

Pendapatan

39 | Desa Ciburial

2013 356.269.250,- 1.192.423.230 - -

2014 154.819.000,- 1.008.994.800,

-

-56,54% -15,38%

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014

PADes Ciburial mengalami pertumbuhan negatif yang cukup tinggi yakni

sebesar -56,54%. Demikian juga untuk total pendapatan di tahun 2014

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -15,38%.

3.4 Tantangan Desa Ciburial di Masa Depan

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan

pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong-royong ada beberapa

masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan

musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih

ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki

pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua

keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun

swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan

40 | Desa Ciburial

dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan

tersebut sesuai dengan rencana.

Sebagian pekerjaan di dalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak

kekurangan-kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan

tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis

pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang

dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang

dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun

hal tersebut diselesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan

kurang. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan, pemerintah desa melakukan pinjaman kepada pihak ke-tiga

dengan rencana pengembalian pinjaman tersebut dengan Pendapatan Asli

Desa. Sedangkan dana ADD dan P4 dilaksanakan sesuai Pos masing- masing,

sesuai dengan Petunjuk Teknis ADD.

Salah satu tantangan yang harus menjadi fokus desa adalah

penanggulangan bencana alam yang terjadi, ( selama ini berupa tanah longsor),

dalam keadaan darurat koordinasi dengan instansi terkait dioptimalkan dalam

rangka penanganan bencana tersebut. Instansi sebagaimana dimaksud adalah

Muspika Kecamatan Cimenyan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) Kabupaten Bandung. Untuk ansisipasi dini selalu berkoordinasi

41 | Desa Ciburial

dengan Kepala Bidang Pengamatan Gempabumi dan Gerakan Tanah Badan

Geologi; Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pelaksanaan

penanggulangan bencana di Desa Ciburial telah dibentuk Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan

bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri

dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila

bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak Tim Desa

maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Bandung.

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan

penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi

terkait sangat diperlukan.Dalam penanganan semua Bencana Alam

memerlukan biaya, Di Desa Ciburial Anggaran untuk penanganan bencana

dituangkan kedalam APBDesa dalam pos Belanja Tidak Terduga. Apabila

terjadi bencana Pemerintah Desa akan mencairkan dana tersebut karena

keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari APBDesa. Apabila terjadi

dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut

diserahkan pada pihak Kabupaten Bandung melalui Camat Cimenyan. Dalam

mengantisipasi kejadian bencana alam Tim Penanggulangan Bencana tingkat

42 | Desa Ciburial

Desa Ciburial menyediakan alat tanda bahaya kentongan dan peralatan

sederhana lainya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam

maupun bencana yang lainya kepada Aparat Desa setempat dan dilaporkan

kepada instansi terkait dan yang berkepentingan.

Selain Bencana alam fokus lain tentunya adalah ketertiban umum, di

Desa Ciburial dibentuk Tim Penanggulangan Bencana Tingkat Desa. Untuk

tahun 2010 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada.

Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada

masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan

diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah

yang ditujukan kepada warga miskin desa Penanggulangan ketertiban umum

sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan

proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak pelaksana mendapat

kecaman maupun yang lainya. Namun dalam hal ini tidak menjadi

permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam

teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan tim pelaksana dan

apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika

Kecamatan Cimenyan yang jarak tempuhnya 12 km. Pelaksanaan

penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi

untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat

43 | Desa Ciburial

permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah Desa Ciiburial hanya

membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program

tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada atau

bersifat insidentil.

44 | Desa Ciburial

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Ciburial untuk tahun 2013 dan 2014

yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek

kemandirian, aspek efektivitas, dan aspek pertumbuhan. Berdasarkan uraian

hasil pengamatan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut;

1. Pengelolaan keuangan Desa Ciburial secara administratif telah tersusun

dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari

proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan,

pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua

proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Ciburial dalam mengelola

keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana

perimbangan, pajak dan retribusi dan sumber lainnya yang tidak

mengikat dan syah menurut hukum.

2. Pengelolaan keuangan Desa Ciburial baik secara administratif akan

tetapi tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya

hambatan-hambatan teknik dalam Namun realitanya di Desa Ciburial,

lebih banyak alokasi keuangan desa untuk pembiayaan rutin bila

45 | Desa Ciburial44

dibandingkan alokasi keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan

desa.

4.2 Saran

Para pemangku kepentingan desa (lurah, BPD, lembaga desa, tokoh

masyarakat dan warga masyarakat). Artinya mereka juga harus mengambil

prakarsa dan bergerak sendiri untuk mengembangkan kapasitas pada lingkup

desa. Sekarang bukan zamannya Pak Lurah selalu memberi petunjuk dan

pengarahan, melainkan harus mengembangkan proses belajar bersama dengan

unsur-unsur lain. Forum warga atau rembug desa merupakan wadah yang bisa

digunakan untuk belajar bersama, sekaligus mengkonsolidasikan berbagai

unsur desa. Membuat Perdes atau APBDes secara bersama-sama

46 | Desa Ciburial

Daftar Pustaka

Anom Surya Putra, 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha

Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Bastian, Indra, 2006a, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Jakarta:

Erlangga.

Pemerintah Desa Cibrual. 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Akhir Tahun 2014. Tersedia http://s.id/LPP11ciburial di akses pada 11

Desember 2015.

Pemerintah Desa Ciburial. 2010. Profil Desa Ciburial. Tersedia

http://ciburial.desa.id/profil-desa-ciburial/ di akses pada 11 Desember

2015.

Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.

Yogyakarta: FPPD

Sutoro Eko, 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU

Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

47 | Desa Ciburial