Upload
others
View
14
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Amandemen Konstitusi KepentinganElite Politik
Bivitri Susanti
(Dosen HTN, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera; anggota Indonesian Constitutional and Administrative Law Society)
INTEGRITY Constitutional Discussion #2 dengan Tema Urgensi AmandemenKonstitusi Ditengah Pandemi: Untuk Kepentingan Siapa?”
26 Agustus 2021
Pokok Pikiran / Alur Presentasi
Proses Amandemen Konstitusi
Isu Amandemen yang Elitis, tidak berkaitan
dengan konteks masyarakat saat ini.
UUD 1945BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Kesepakatan Politik tentang Konstitusi pada Proses Amandemen 1999-2002
1999:
• Dalam bentuk amandemen, bukan Konstitusi Baru
Maret 2000:
• Tidak mengubah isi Pembukaan UUD 1945
• Tetap menganut sistem pemerintahan presidensial
• Tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
“Matematika” Amandemen
• MPR = DPR dan DPD → 575 + DPD → 575 + 136 = 711
• Koalisi Partai Mayoritas: jika PDIP + Golkar + Gerindra + Nasdem + PKB + PPP + PAN, maka: 469.
• Asumsi anggota DPD mendukung, maka total dukungan: 469 + 136 = 605.
• Kebutuhan suara untuk masuk agenda (1/3 MPR): 237
• Kebutuhan suara untuk rapat (2/3 MPR ): 474
• TETAPI amandemen bukan soal hitung-hitungan matematis, melainkan soal politik, yaitu: kemampuan politisi menangkap aspirasi rakyat VERSUSkemampuan politisi untuk memanfaatkan jabatannya untuk kepentinganpolitik kelompoknya sendiri, dengan memanipulasi aspirasi rakyat.
Sejarah Konstitusi Republik Indonesia
UUD 1945
• ProklamasiKemerdekaan
• Disusun oleh BPUPKI
UUD RIS 1949
• Hasil KonferensiMeja Bundar, kesepakatandiplomasi RI-Belanda Desember1949
UUD Sementara 1950
• Agustus 1950
• Kembali ke Negara Kesatuan
UUD 1945 setelah Amandemen 1999-
2002
• Mengikuti Reformasi 1998
• Perubahan mendasarketatanegaraan
Harus ada Momentum
Konstitusional, Bukan Sekadar
“Angan-Angan” Elite
Politik
• Benang merah sejarah konstitusi RI: Amandemen tidak lahir dari ruang kosong, gagasan elite politik, melainkan adamomentum konstitusional.
• Amandemen Konstitusi yang lazim memang mengikuti peristiwa politik luar biasa, seperti Reformasi 1998, UUD RIS 1949, UUDS 1950, Konstitusi Thailand yang berganti-ganti setelah demokratisasi dan setelah kudeta militer, Perubahan Konstitusi Filipina 1987, Perubahan Konstitusi Afrika Selatan 1997 Pasca-Apartheid, dll.
Amandemen Konstitusi yang
Didesain Elite Politik Biasanya Memang untuk
Kepentingan Elite
• Di Hungaria, pada 2011, Perdana Menteri Viktor Orbán mengubah konstitusi yang menghapusindependensi peradilan, kebebasan pers, independensi kejaksaan, otoritas pajak, dan komisi pemilihan umum.
• Di Venezuela, Presiden Hugo Chávez mendorong amendemen konstitusi pada 1999 dan 2007 untuk memperbesar kekuasaan. Pada 2009, ia baru berhasil menghapus pembatasan masa jabatanpresiden.
• Dalam studi-studi hukum tata negara dan politik, ada kecenderungan munculnya keinginan elite politik mengamandemen konstitusi untuk melegalkan hal-hal yang ingin dilakukannya. Secara prinsip ada pelanggaran nilai konstitusi, tapi para elite mengubah konstitusi itu agar praktik yang takkonstitusional tersebut tak menjadi pelanggaran.
Uji Isu Amandemen
Uji signifikansi isu dalam HTN
• Apakah ada implikasi hukum konkrit dari usulanamandemen? Apakah justru adaimplikasi negatif?
Uji bentuk
• Apakah saat ini memang adasuatu celah dalam sistem ketatanegaraan kita yang memang hanya bisa diatasidengan amandemen? (tidak melalui UU, tidak melalui tafsir konstitusi oleh MK)
Uji popularitas isu
• Apakah memang adapembicaraan yang massif (bukan didapat dari sosialisasiaktif MPR) mengenai topik yang ingin diamandemen? Apakah betul saat ini fokus perhatianmasyarakat memang isu itu?
Haluan Negara
Uji signifikansi isu dalam HTN
•Tidak ada implikasi hukum karena presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR.
•MPR juga bukan lagi lembagatertinggi perwujudan kedaulatanrakyat, MPR pasca-2002 adalah Sidang DPR dan DPD pada waktu tertentu.
•Bisa merembet ke wewenang MPR, termasuk soal pemilihan presiden.
•Benarkah pembangunan tidak sinkron karena tdk ada GBHN? Atau karena pelaksanaan yang dikorupsidan kepemimpinan yang dikontrololigarki?
Uji bentuk
•Untuk tujuan yang sama, sudah adaRPJP dan RPJM. Untuk level yang lebih tinggi (overarching vision), adaPembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
•Perlukah visi bangsa dalam sebuahdokumen utk kesuksesan jangkapanjang? Kalau acuannya Sukarno, krn kepemimpinannya yang kharismatik. Kalau acuannya Suharto, krn kepemimpinannya yg otoriter. Faktornya bukan ada-tidaknya GBHN.
•Rencana Pembangunan berdasarkan SPPN (UU 25/2004) bersifat bottom up, tidak top down (ada kritik dlmpelaksanaan murenbang, tetapi sec. prinsip berbeda dengan GBHN).
Uji popularitas isu
•Masyarakat lebih fokus ke isu-isu konkrit seperti korupsi, pembungkaman demokrasi, pandemi, ekonomi akibat pandemi. Haluan negara tidak punya pengaruhlangsung, yang penting adalah kebijakan konkrit mengenai hal-halitu.
Presiden 3 periode
Uji signifikansi isu dalam HTN
• Implikasi hukum yang burukkarena (1) masa jabatan yang terlalu lama berpotensipenyalahgunaan kekuasaan; dan (2) memperlambatperubahan generasikepemimpinan.
Uji bentuk
• Untuk isu ini, memang hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD.
Uji popularitas isu
• Masyarakat lebih fokus ke isu-isu konkrit seperti korupsi, pembungkaman demokrasi, pandemi, ekonomi akibatpandemi. Haluan negara tidak punya pengaruh langsung, yang penting adalah kebijakankonkrit mengenai hal-hal itu.
• Tetapi waktu isu dimunculkanoleh elite politik, mungkin pendukung Jokowi mendukung ide ini.
Penguatan DPD
Uji signifikansi isu dalam HTN
• Ada implikasi positif, sesuai tujuan kelahiran DPD untuk (1) menjadi “matakedua” untuk mengawasi eksekutifdan (2) menguatkandaerah.
Uji bentuk
• Untuk isu ini, memang hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD.
• Sebagian penafsiransudah dilakukan oleh MK, namun tidak sepenuhnyadiakomodasi dalam UU MD3.
Uji popularitas isu
• Tidak banyak perhatianpada DPD karena memang wewenangnyaterbatas.
• Tetapi ada dukunganmasyarakat dalam beberapa survei nasional.
Kesimpulan
Terima kasih