Ambulatory

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Kesehatan

Menurut Levey dan Lomba (1973), yang kemudian dikutip oleh Azwar

(1996), pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan

perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.

2.1.1 Strata Pelayanan Kesehatan

Strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh setiap negara tidaklah sama,

namun secara umum, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan

menjadi tiga macam, yaitu:

a) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok,

yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai

nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada

umumnya pelayanan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan.

b) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua

Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih

lanjut, telah bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannya telah

dibutuhkan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.

9

Universitas Sumatera Utara

c) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga

Pelayanan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih

kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis

2.1.2 Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan (ambulatory service) adalah salah satu bentuk dari

pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pelayanan

kesehatan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien

tidak dalam bentuk rawat inap (hospitalization). Pelayanan rawat jalan tidak hanya

yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal

seperti Rumah Sakit atau Klinik, tetapi juga dilaksanakan di rumah pasien (home

care) serta di rumah perawatan (nursing homes) (Muninjaya, 2005).

Dibandingkan dengan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan ini

memang tampak lebih berkembang. Romer (1981) mencatat bahwa peningkatan

angka utilisasi pelayanan rawat jalan di rumah sakit adalah dua sampai tiga kali

leibh tinggi dari peningkatan angka utilisasi pelayanan rawat inap. Hal yang sama

juga ditemukan pada fasilitas pelayanannya. Menurut laporan Prospective Payment

Assessment Commision, di Amerika Serikat, peningkatan jumlah sarana pelayanan

tersebut untuk periode 1983-1988 tidak kurang dari 41% (Azwar, 1996).


2.1.2.1 Bentuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Sesuai dengan perkembangan yang dialami, maka pada saat ini berbagai

bentuk pelayanan kesehatan rawat jalan banyak diselenggarakan dalam beberapa

bentuk, antara lain (Muninjaya, 2005):

a. Pelayanan rawat jalan oleh klinik rumah sakit

Bentuk pertama dari pelayanan rawat jalan adalah yang

diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan rumah sakit. Pada

saat ini, berbagai jenis pelayanan rawat jalan banyak diselenggarakan oleh

klinik rumah sakit, yang secara umum dapat dibedakan atas empat jenis,

yaitu:

- Pelayanan gawat darurat (emergency services), yaitu untuk

menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan

mendadak.

- Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient

services), yaitu yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna

sesuai dengan kebutuhan pasien.

- Pelayanan rujukan (referral services), yaitu hanya melayani pasien-

pasien yang dirujuk oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk

diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap

ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk


- Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services), yaitu yang

memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang

sama.

b. Pelayanan rawat jalan oleh klinik mandiri

Bentuk kedua dari pelayanan rawat jalan adalah diselenggarakan oleh

klinik yang mandiri, yakni yang tidak ada hubungan organisatoris dengan

rumah sakit (free standing ambulatory centers). Bentuk klinik mandiri ini

banyak macamnya yang secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- Klinik mandiri sederhana

Bentuk klinik mandiri sederhana (simple free standing ambulatory

centers) yang populer adalah praktek dokter umum dan praktek dokter

spesialis secara perseorangan.

- Klinik mandiri institusi

Bentuk klinik institusi (institutional free standing ambulatory centers)

banyak macamnya. Mulai dari praktek berkelompok, poliklinik,

BKIA, dan Puskesmas.

Puskesmas sebagai bagian dari sarana kesehatan juga melaksanakan

program pelayanan rawat jalan.

2.1.3 Rawat Inap

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi,

pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap


pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta Puskesmas

perawatan dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus

menginap (Muninjaya, 2005).

Penderita adalah seseorang yang mengalami/menderita sakit atau mengidap

suatu penyakit. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit baik milik

pemerintah maupun swasta, dan Puskesmas. Setiap pasien sebelum mendapat

perawatan inap pada RSU atau Puskesmas, terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan rawat inap. Dan bagi yang mendapatkan pelayanan khusus diluar paket

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

pemberian pelayanan khusus dan ditandatangani oleh Kepada Unit dan serta

persetujuan dari Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Bapel Jamkesda),

kecuali pelayanan pada malam hari atau darurat.

Paket pelayanan rawat inap di Puskesmas dan RS, meliputi:

- Perawatan Kelas II

- Persalinan Normal atau Patologis

- Tindakan Pembedahan sesuai kebutuhan medis

Pelayanan Penunjang, meliputi:

- Radiologi

- USG

- EKG

- Laboratorium

- Fisioterapi (Muninjaya, 2004).


2.2 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Hakekat dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah untuk memenuhi

kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan terhadap kesehatan

(health needs and demands) sedemikian rupa sehingga kesehatan para pemakai jasa

pelayanan kesehatan tersebut tetap terpelihara, bertitik tolak dari hakikat dasar ini,

maka pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sempurna bila memenuhi kebutuhan

dan tuntutan di setiappasien yang terkait dengan timbulnya rasa puas terhadap

pelayanan kesehatan (Azwar, 1994).

Pemanfaatan (utilisasi) pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan

waktu, kapan kita memerlukan pelayanan kesehatan, dan seberapa jauh efektifitas

pelayanan tersebut, menurut Arrow yang dikutip Tjiptoherijanto (1994), hubungan

antara keinginan sehat dengan permintaan akan pelayanan kesehatan hanya

kelihatannya saja sederhana, tetapi sebenarnya sangat komplit. Penyebab utamanya

adalah karena persoalan kesenjangan informasi. Adanya keinginan sehat menjadi

konsumsi perawatan kesehatan melibatkan berbagai informasi, yaitu aspek yang

menyangkut status kesehatan saat ini, informasi tentang status kesehatan yang baik,

informasi tentang jenis perawatan yang tersedia. Dari informasi inilah masyarakat

kemudian terpengaruh untuk melakukan permintaan dan penggunaan (utilisasi)

terhadap suatu pelayanan kesehatan.

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), bahwa faktor-faktor

yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu:


1. Karakteristik Predisposisi (predisposing characteristics), karakteristik ini

digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai

kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Hal

ini disebabkan karena adanya ciri-ciri individu yang digolongkan ke dalam

ciri-ciri:

a) Demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga)

b) Struktur Sosial (tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, kesukuan, agama,

tempat tinggal)

c) Sikap, keyakinan, persepsi, pandangan individu terhadap pelayanan

kesehatan.

2. Karakteristik pendukung (enabling characteristics), karakteristik ini

mencerminkan bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk

menggunakan pelayanan kesehatan, ia tidak akan bertindak

menggunakannya, kecuali jika ia mampu untuk menggunakan. Penggunaan

pelayanan kesehatan yang ada tergantung kemampuan konsumen untuk

membayar. Termasuk dalam karakteristik ini adalah: sumber keluarga

(pendapatan keluarga, cakupan asuransi kesehatan, dan pembiayaan

pelayanan kesehatan, keterjangkauan, dan tarif).

3. Karakteristik kebutuhan (need characteristics), faktor predisposisi dan faktor

yang memungkinkan untuk mencapai pengobatan dapat terwujud di dalam

tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan.


2.3 Puskesmas

2.3.1 Pengertian

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah salah satu unit

pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat

pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan

kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan yang meyeluruh,

terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal

dalam suatu wilayah tertentu (Azwar, 1996).

Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah Organisasi

fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh,

terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta

aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan

masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan

kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang

optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes RI, 2005).

2.3.2 Fungsi

Dalam Kebijakan Dasar Puskesmas, ada tiga fungsi Puskesmas, yaitu: (1)

Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Dalam

hal ini, Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan

pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah


kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Upaya

yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan. (2) Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Puskesmas

selalu berupaya agar perorangan, keluarga, masyarakat terutama pemuka

masyarakat dan dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan

melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam

memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaan, serta ikut

menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. (3)

Puskesmas sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pelayanan yang

diberikan adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan untuk rawat inap untuk

beberapa Puskesmas tertentu. Pelayanan promosi kesehatan, pemberantasan

penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,

keluarga berencana, dan kesehatan jiwa (Azwar, 1996).

2.3.3 Azas Pengelolaan

Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia,

pengelolaan kerja di Puskesmas berpedoman pada 4 (empat) azas pokok, yakni

(Azwar, 1996):


1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melakukan

pertanggungjawaban wilayah. Artinya, Puskesmas harus bertanggung jawab atas

semua masalah yang terjadi di wilayah kerjanya. Akibat adanya azas ini, maka

program kerja Puskesmas tidak dilaksanakan secara pasif saja, dalam arti hanya

menanti kunjungan masyarakat ke Puskesmas, melainkan harus secara aktif, yakni

memberi pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan masyarakat. Lebih daripada

itu, karena Puskesmas harus bertanggung jawab atas semua masalah kesehatan yang

terjadi dalam wilayah kerjanya, maka banyak dilakukan program pemeliharaan

kesehatan dan pencegahan penyakit yang merupakan bagian dari pelayanan

kesehatan masyarakat.

2. Azas Peran Serta Masyarakat

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan azas

peran serta masyarakat. Artinya, berupaya melibatkan masyarakat dalam

menyelenggarakan program kerja tersebut. Bentuk peran serta masyarakat dalam

pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam berbagai macam, seperti Posyandu.

3. Azas Keterpaduan

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan

keterpaduan. Artinya, berupaya memadukan kegiatan tersebut bukan saja dengan

program kerja kesehatan lain (lintas program), tetapi juga dengan program dari

sektor lain (lintas sektoral). Pelaksanaan azas tersebut, berbagai manfaat akan dapat


diperoleh. Bagi Puskesmas dapat menghemat sumber daya, sedangkan bagi

masyarakat, lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Azas Rujukan

Dalam menyelenggarakan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan

rujukan. Artinya, jika tidak mampu menangani suatu masalah kesehatan harus

merujukkannya ke sarana kesehatan yang lebih mampu. Untuk pelayanan

kedokteran jalur rujukannya adalah Rumah Sakit, sedangkan untuk pelayanan

kesehatan masyarakat rujukannya adalah pelbagai kantor kesehatan.

2.3.4 Jenis Pelayanan Puskesmas

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas merupakan indikator

tingkat kepuasan pasien yaitu:

a. Pelayanan Masuk Puskesmas

1. Lama waktu pelayanan sebelum dikirim ke ruang perawatan

2. Pelayanan petugas yang memproses masuk ke ruang perawatan

3. Kondisi tempat menunggu sebelum dikirim ke ruang perawatan

4. Pelayanan petugas Unit Gawat Darurat (UGD)

5. Lama pelayanan di ruang UGD

6. Kelengkapan perawatan di ruang UGD

b. Pelayanan Dokter

1. Sikap dan perilaku dokter saat melakukan pemeriksaan

2. Penjelasan dokter terhadap pengobatan yang akan dilakukan


3. Ketelitian dokter memeriksa pasien

4. Kesungguhan dokter dalam menangani penyakit pasien

5. Penjelasan dokter tentang obat yang harus diminum

6. Penjelasan dokter tentang makanan yang harus dipantangkan

7. Kemanjuran obat yang diberikan dokter

8. Tanggapan dan jawaban dokter atas keluhan pasien

9. Pengalaman dan senioritas dokter

c. Pelayanan Perawat

1. Keteraturan pelayanan perawat setiap hari (pemeriksaan nadi, tekanan darah,

suhu tubuh dan lain-lain)

2. Tanggapan perawat terhadap keluhan pasien

3. Kesungguhan perawat melayani kebutuhan pasien

4. Ketrampilan perawat dalam melayani (menyuntik, mengukur tensi dan lain-

lain)

5. Pertolongan yang sifatnya pribadi (mandi, menyuapi makanan, pemberian

obat)

6. Sikap perawat terhadap keluarga dan pengunjung pasien

7. Pemberian obat dan penjelasan tentang cara meminumnya.

8. Penjelasan perawat tentang tindakan yang akan dilakukan

d. Sarana Medis dan Obat-obatan

1. Ketersediaan obat-obatan di apotik puskesmas

2. Pelayanan petugas apotik puskesmas


3. Lama waktu pelayanan apotik puskesmas

4. Kelengkapan peralatan medis sehingga tidak perlu dikirim ke puskesmas lain

untuk pemakaian suatu alat

5. Kelengkapan peralatan laboratorium puskesmas

6. Sikap dan perilaku petugas pada fasilitas penunjang medis

7. Lama waktu mendapatkan kepastian hasil dari pemeriksaan penunjang

e. Kondisi Fasilitas Puskesmas (Fisik Puskesmas)

1. Keterjangkauan letak puskesmas

2. Keadaan halaman dan lingkungan puskesmas

3. Kebersihan dan kerapian gedung, koridor, dan bangsal rawat inap puskesmas

4. Keamanan pasien dan pengunjung.

5. Penerangan lampu pada bangsal dan halaman di waktu malam

6. Tempat parker kendaraan di puskesmas

f. Kondisi Fasilitas Ruang Perawatan

1. Kebersihan dan kerapian ruang perawatan

2. Penerangan lampu pada ruang perawatan

3. Kelengkapan perabot ruang perawatan

4. Ruang perawatan bebas dari serangga ( semut, lalat, nyamuk)

g. Pelayanan Administrasi Keluar Puskesmas

1. Pelayanan administrasi tidak berbelit-belit dan menyulitkan

2. Peraturan keuangan sebelum masuk ruang perawatan

3. Cara pembayaran ruang perawatan selama di rawat


4. Penyelesaian administrasi menjelang pulang

5. Sikap dan perilaku petugas administrasi menjelang pulang

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Era Desentralisasi 2001 yang

tersusun oleh Tim Reformasi Puskesmas Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial, disebutkan bahwa salah satu kelompok indikator pencapaian Kecamatan Sehat

2010 yang dipantau tahunan adalah indikator pelayanan kesehatan yang meliputi

pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan mutu pelayanan (Depkes RI,

2005).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasillitas kesehatan,

seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Umur

berkaitan dengan kelompok umur tertentu yang lebih banyak memanfaatkan

pelayanan kesehatan karena pertimbangan tingkat kerentanan. Tingkat pendidikan

mempunyai hubungan yang eksponensial dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi

tingkat pendidikan, semakin mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri,

kreatif, dan berkesinambungan. Tingkat pendapatan mempunyai kontribusi yang

besar dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, karena semakin tinggi tingkat

pendapatan, semakin leluasa untuk memilih pelayanan kesehatan (Sutanto, 2002).

Menurut Azwar (1996), pemanfaatan seseorang terhadap pelayanan kesehatan

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi orang


tersebut. Bila tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi baik, maka

secara relatif pemanfaatan pelayanan kesehatan akan tinggi.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan melibatkan berbagai informasi, antara lain:

status kesehatan saat ini, informasi tentang status kesehatan yang membaik, informasi

tentang berbagai macam perawatan yang tersedia, dan informasi tentang efektivitas

pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh interaksi antar konsumen dan penyedia

layanan (provider) (Azwar, 1996).

Pemanfaatan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi kelas sosial, perbedaan

suku bangsa dan budaya. Ancaman-ancaman kesehatan yang sama (yang ditentukan

secara klinik), tergantung dari variabel-variabel tersebut dapat menimbulkan reaksi

yang berbeda dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Koos (1954) misalnya telah

menunjukkan bagaimana tingkah laku sakit berbeda secara menyolok sesuai dengan

kelas sosial dan ekonomi dalam populasi yang sekurang-kurangnya homogen. Ia

menemukan bahwa para warga lapisan sosial atas dalam suatu masyarakat kecil di

bilangan kota New York lebih cepat menginterpretasi gejala khusus sebagai indikasi

sakit, dibanding dengan warga kelas sosial bawah; karena itu mereka akan lebih

cenderung untuk segera mencari perawatan dokter (Anderson, 1986).

Perbedaan budaya dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan lebih menonjol dari

pada perbedaan ekonomi. Dalam suatu studi yang dilakukan pada sebuah rumah sakit

veteran di New York City, Zborowski menemukan bahwa orang Yahudi dan Italia

lebih emosional dalam respon mereka terhadap rasa sakit daripada orang Eropa Utara.

Meskipun sejumlah dokter merasakan bahwa warga dari kelompok-kelompok


tersebut seharusnya memiliki ambang sakit yang lebih rendah dibanding dengan

warga dari kelompok-kelompok lain; perbedaanya tak diragukan lagi, bersifat

budaya. Kebudayaan Yahudi dan Italia membolehkan pengungkapan bebas perasaan

dan emosi melalui kata-kata, bunyi, dan syarat-isyarat, maka baik orang Yahudi

maupun orang Italia merasa bebas berbicara mengenai rasa sakit mereka, mengeluh

dan menunjukkan penderitaan mereka dengan mengaduh, menangis dan sebagainya.

Mereka tidak merasa malu dengan ekspresi tersebut. Mereka dengan sukarela

mengakui bahwa bila kesakitan, mereka memang sangat banyak mengeluh, minta

tolong dan mengharapkan simpati serta bantuan dari warga kelompoknya dalam

lingkungan sosialnya yang langsung (Anderson, 1986).

2.5 Karakteristik Masyarakat

Karakteristik individu berbeda dengan karakteristik masyarakat dimana

karakteristik individu meliputi keahlian, pendidikan, pengalaman kerja. Sedangkan

karakteristik masyarakat meliputi identitas budaya, struktur masyarakat, aspek sosial,

ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, faktor-faktor karakteristik dalam hal

ini adalah faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Roucek & Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakteristik

sebagai berikut: (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografik

sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat

intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial


rendah; (6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi

jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan (Ihromi, 1999).

Pitirim A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman mengemukakan sejumlah faktor

yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu mata

pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan,

differensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan solidaritas sosial

(Koetjaraningrat, 1993).

2.6 Karakteristik Masyarakat Tionghoa

Orang Tionghoa adalah mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang

Tionghoa, mempunyai darah Tionghoa (walaupun sudah banyak bercampur) dan

mempunyai nama Tionghoa (namun banyak Tionghoa Indonesia yang lahir di masa

Orba tidak lagi mempunyai nama Tionghoa). Satu hal yang khas dari Tionghoa

peranakan dari Indonesia (khususnya Jawa), bahwa mereka sudah tidak bisa lagi

berbahasa Mandarin (Setiono, 2003).

Kebanyakan orang Indonesia asli telah banyak bergaul dengan orang

Tionghoa Indonesia; tetapi sebagian besar belum mengenal golongan penduduk ini

dengan wajar. Orang Tionghoa yang ada di Indonesia, sebenarnya tidak merupakan

suatu kelompok yang berasal dari satu daerah di Negara China, tetapi terdiri dari

beberapa suku bangsa yang berasal dari dua provinsi yaitu Fukien dan Kwantung,

yang terpencar di daerah-daerahnya. Setiap imigran ke Indonesia membawa

kebudayaan sukunya sendiri-sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Ada


empat bahasa China yang dipergunakan di Indonesia yaitu: Hokkien, Teo-Chiu,

Hakka dan Kanton yang masing-masing memiliki perbedaan sehingga penggunaan

bahasa yang satu belum tentu diketahui atau dipahami suku yang lain (Somers, 2003).

Karakteristik etnis masyarakat Tionghoa yang cenderung lebih mengutamakan

faktor material (makanan) dari faktor kesehatan, mengingat latar belakang

kedatangan mereka ke Indonesia yang saat itu dilanda kelaparan di negerinya sendiri.

Hal ini menciptakan sebuah nilai budaya yang unik dalam bidang kesehatan. Setiap

kali bertemu, masyarakt Tionghoa umumnya bertanya sudah makan atau belum.

Berbeda dengan masyarakat etnis Jawa yang lebih mengutamakan faktor kesehatan

sehingga setiap bertemu, lebih cenderung mempertanyakan sehat apa tidak (Wahid,

2006).

Di sisi entitas kelompok, penduduk keturunan Tionghoa bukan hanya terlihat

sebagai orang luar (out group), tetapi juga menempatkan dirinya sebagai orang luar.

Umumnya, badan-badan usaha-usaha milik etnik Cina hampir tidak pernah

mempercayakan jabatan-jabatan puncak manajemen kepada tenaga profesional yang

bukan etnik Cina demikian pula, perkawinan campuran antara Cina dan yang bukan

Cina amat jarang terjadi. Dengan demikian, baik dalam sistem ekonomi maupun

dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnik Cina tampak terpisah dari masyarakat

lingkungan sekitarnya. Hal ini menambah sulitnya masyarakat Tionghoa

membaurkan diri dengan masyarakat pribumi. Semua ini berakibat terhadap tingkat

partisipasi masyarakat Tionghoa terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan sangat


rendah, khususnya fasilitas kesehatan yang dijalankan oleh orang pribumi (Wahid,

2006).

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pemanfaatan

pelayanan kesehatan pada masyarakat etnis Tionghoa tidak jauh berbeda dengan

masyarakat lain. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

2.6.1 Umur

Umur dapat didefiniskan sebagai jumlah waktu kehidupan yang telah

dijalani oleh seseorang. Umur sering dihubungkan dengan kemungkinan terjangkit

penyakit. Kelompok umur usia muda (anak-anak) ternyata lebih rentan terhadap

penyakit infeksi (diare, infeksi saluran pernafasan). Usia-usia produktif lebih

cenderung berhadapan dengan masalah kecelakaan lalu-lintas, kecelakaan kerja dan

penyakit akibat gaya hidup (life style). Usia yang relatif lebih tua sangat rentan

dengan penyakit-penyakit kronis (hipertensi, jantung koroner atau kanker)

(Notoatmodjo, 2005).

Resiko kesakitan akibat faktor umur ini menyebabkan tingkat pemanfaatan

pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh umur. Menurut Feldstein (2004)

semakin bertambah umur seseorang, maka semakin bertambah pula permintaannya

terhadap pelayanan kesehatan (Razak, 2004).

2.6.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah ciri khas tertentu yang dimiliki oleh mahluk hidup,

dalam hal ini manusia. Jenis kelamin sering dibagi ke dalam dua kategori, dengan


menggunakan istilah masing-masing; laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita.

Dalam studi epidemiologi, jenis kelamin juga menjadi salah satu bagian dari

karakteristik yang memiliki pengaruh terhadap kejadian kesakitan. Sebagai contoh,

penyakit kanker serviks hanya dijumpai pada wanita, sedangkan kanker prostat hanya

dijumpai pada pria (Notoatmodjo, 2005).

Tingkat kerentanan manusia yang bersumber dari jenis kelamin tersebut

menjadikan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan juga berbeda pada masing-

masing jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih rentan terhadap penyakit-penyakit

infeksi. Hal ini disebabkan oleh tahap-tahap kehidupan yang dilaluinya, mulai dari

remaja (haid), dewasa (mengandung dan melahirkan) sampai masa tua (menopause).

Secara umum, kaum perempuan lebih peduli dengan keadaan kesehatannya sehingga

lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah

kesehatannya (Notoatmodjo, 2005).

2.6.3 Tingkat Pendapatan

Kemauan masyarakat Tionghoa untuk mengakses pelayanan kesehatan di

Puskesmas juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Rata-rata tingkat

pendapatan perkapita masyarakat Tionghoa lebih tinggi dari rata-rata pendapatan

perkapita penduduk lainnya, sehingga cenderung lebih memilih mengakses fasilitas

kesehatan yang lebih bermutu dan mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,

seperti: rumah sakit, praktek dokter, dan laboratorium mandiri (Wang, 1991).


Menurut Rafael yang dikutip Tarigan (2002), tingkat penghasilan (income)

seseorang berhubungan kuat dengan permintaan pelayanan kesehatan. Semakin tinggi

tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan fasilitas

kesehatan yang lebih baik dan lengkap secara sarana dan prasarana.

Menurut data Susenas 2001, penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan

pelayanan Puskesmas untuk rawat inap, sedangkan penduduk kaya lebih akses pada

RS Swasta. Sedangkan untuk tingkat nasional, RS Pemerintah lebih banyak

dimanfaatkan penduduk kawasan timur Indonesia yang relatif memiliki tingkat

pendapatan perkapitan lebih rendah dari kawasan barat Indonesia.

Menurut Saadah (1999), yang dikutip oleh Lukito (2003), tingkat sosial

ekonomi sangat mempengaruhi seseorang terhadap pemilihan media, sumber

informasi, dan kemampuan dalam membeli alat yang dibutuhkan dalam menunjang

kesehatannya.

2.6.4 Tingkat Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2002), kesehatan merupakan interaksi berbagai

faktor, baik internal (dalam diri manusia) maupun eksternal (di luar diri manusia).

Faktor internal terdiri dari faktor fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal terdiri

dari kondisi sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi,

pendidikan, dan sebagainya. Menurut, Lukito (2003), pemanfaatan masyarakat

terhadap berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin mudah


seseorang untuk memahami sebuah perubahan dan manfaat sebuah perubahan,

khususnya dalam bidang kesehatan.

Menurut penelitian Prihardjo (2005), rendahnya pemanfaatan kesehatan

Puskesmas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan

yang dimaksud bisa bersifat dualis. Disatu sisi, rendahnya pemanfaatan pelayanan

kesehatan Puskesmas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat

tidak banyak mengerti tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan

oleh Puskesmas. Disisi lain, tingkat pengetahuan yang tinggi juga bisa

menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas. Hal ini

dilihat masyarakat yang telah mengetahui kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan

yang masih rendah di Puskesmas.

2.6.5 Pekerjaan

Sebagain besar etnis Tionghoa di Indonesia memliki mata pencaharian

sebagai pedagang terutama di wilayah Jawa. Sebagian besar mereka adalah orang

Hokkien. Namun, berbeda dengan etnis Tionghoa yang berada di Jawa Barat dan di

bagian Pantai Barat Sumatera. Etnis Tionghoa yang berada di wilayah ini lebih

banyak bekerja sebagai petani dan penanam sayur-mayur, sedangkan di Bagan

Siapiapi (Riau) orang Hokkien umumnya menjadi nelayan (Puspa, 2005)

Pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas


merupakan bagian dari etnis Tionghoa yang menyebar ke Bagan Siapapi (Riau) yang

memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Berbeda dengan etnis Tionghoa lainnya yang

cenderung memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Jenis pekerjaan kasar/lepas yang

memiliki resiko kecelakaan inilah yang menyebabkan Puskesmas dimanfaatkan oleh

masyarakat etnis Tionghoa yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan (Puspa, 2005).

2.6.6 Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang

terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan

sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi

terhadap obyek (Notoatmodjo, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu berasal dari kata

tahu yang berarti: mengerti sesudah (melihat, mengalami). Pengetahuan dapat

diperoleh dari pengalaman langsung, maupun dari pengalaman orang lain yang

sampai kepadanya. Selain itu, dapat juga melalui media komunikasi, seperti: radio,

televisi, majalah, atau surat kabar (Poerwadarminta, 1976).

Menurut Benjamin Bloom (1908), yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005)

pengetahuan dibagi menjadi beberapa tingkatan yang selanjutnya disebut dengan

Taksonomi Bloom. Menurut Bloom, pengetahuan dibagi atas: tahu (know),

memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis

(synthesis), dan evaluasi (evaluation).


Menurut beberapa ahli, pengetahuan merupakan salah satu penyebab utama

timbulnya tindakan atau perubahan perilaku. Menurut Fritz Heider, perubahan

perilaku terjadi karena disposisi internal, misalnya pengetahuan, motif, sikap, dan

sebagainya. Sedangkan menurut Finer (1957) timbulnya tindakan terjadi akibat

ketidakseimbangan kognisi (cognitive dissonance). Ketidakseimbangan ini terjadi

karena dalam diri individu terdapat dua elemen kognisi (pengetahuan, pendapat, atau

keyakinan) yang bertentangan. Apabila individu menghadapi suatu stimulus atau

obyek, dan stimulus tersebut menimbulkan keyakinan bertentangan di dalam diri

individu sendiri, maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan inilah yang

menyebabkan lahirnya sebuah perilaku baru. Menurut Rogers (1962), tindakan dapat

timbul melalui kesadaran. Kesadaran yang dimaksud berawal dari tingkat

pengetahuan seseorang. Kesadaran tersebut kemudian akan berlanjut mengikuti

empat tahap berikutnya, yaitu keinginan, evaluasi, mencoba, dan menerima

(penerimaan) atau dikenal juga dengan AIETA (Awareness, Interest, Evaluation,

Trial, and Adoption) (Nursalam, 2007).

2.6.7 Sikap

Sikap (attitude), adalah evaluasi positip-negatip-ambivalen individu terhadap

objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan

kecenderungan perilaku yang relatip menetap. Unsur-unsur sikap meliputi kognisi,

afeksi, dan kecenderungan bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya


sikap adalah pengalaman khusus, komunikasi dengan orang lain, adanya model, iklan

dan opini, lembaga-lembaga sosial dan lembaga keagamaan (Makmun, 2005).

Sikap adalah juga respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek

tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan

(senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Dengan

demikian, dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan sindrom atau kumpulan gejala

dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan,

perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2005).

Dalam bidang kesehatan, yang dimaksud dengan sikap terhadap kesehatan

adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

pemeliharaan kesehatan, yang mencakup sekurang-kurangnya empat variabel, yaitu:

1. Sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular (jenis penyakit dan tanda-

tandanya atau gejalanya, penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahannya,

cara mengatasi atau menanganinya sementara)

2. Sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan/atau mempengaruhi kesehatan,

antara lain: gizi makanan, sarana air bersih, pembuangan air limbah, pembuangan

kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan sehat, polusi udara, dan

sebagainya.

3. Sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang professional maupun tradisional.

4. Sikap untuk menghindari kecelakaan, baik kecelakaan rumah tangga, maupun

kecelakaan lalulintas, dan kecelakaan di tempat-tempat umum (Notoatmodjo,

2005).


Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa sikap masyarakat etnis Tionghoa

cenderung lebih mengutamakan faktor material (makanan) dari faktor kesehatan,

mengingat latar belakang kedatangan mereka ke Indonesia yang saat itu dilanda

kelaparan di negerinya sendiri. Hal ini menciptakan sebuah nilai budaya yang unik

dalam bidang kesehatan. Setiap kali bertemu, masyarakat Tionghoa umumnya

bertanya sudah makan atau belum. Berbeda dengan masyarakat etnis Jawa yang

lebih mengutamakan faktor kesehatan sehingga setiap bertemu, lebih cenderung

mempertanyakan sehat apa tidak (Wahid, 2006).

2.6.8 Persepsi

Ada banyak definisi tentang persepsi sebagaimana yang dikemukakan para

ahli. Atkinson (1991), menyatakan bahwa persepsi timbul karena adanya respons

terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus

masuk kedalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui

proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi. Definisi yang hampir sama

dikemukakan oleh Gibson (1986). Menurut Gibson persepsi mencakup penerimaan

stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran

stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku dan

membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain

sesuai dengan keadaannya (Notoatmodjo, 2005).

Persepsi adalah suatu proses otomatis yang terjadi dengan sangat cepat dan

terkadang tidak kita sadari, dimana kita mengenali stimulus yang kita terima. Persepsi


yang kita miliki dapat mempengaruhi tindakan kita. Menurut Robbin (2003), yang

dikutip Notoatmodjo (2005), mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana

seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan

dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungannya.

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), persepsi merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam memanfaatkan

pelayanan kesehatan. Persepsi termasuk dalam faktor predisposisi (predisposing

factors), karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap

individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang

berbeda-beda.

2.6.9 Solidaritas Komunal

Salah satu karakteristik masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah memiliki

solidaritas komunal yang tinggi sehingga menyebabkan sulitnya proses pembauran

etnis. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang menganggap dirinya sebagai pihak

luar sehingga nasionalismenya sangat diragukan untuk mendorong proses pembauran.

Sehingga tidak ada pilihan lain mereka selain untuk bertahan dengan solidaritas

komunal mereka sebagai kelompok minoritas yang tertindas (Ihromi, 1999).

Demikian juga dalam penggunaan bahasa, walaupun mereka menjalankan

integrasi lokal dalam beberapa kehidupan keseharian etnis Cina, terutama yang belum

atau tidak melakukan pernikahan asimilasi dengan pihak pribumi, tetapi mereka tetap

mempertahankan kemampuan baca dan berbicara bahasa Mandarin dan atau Kanton.


Etnis Cina yang tidak atau belum berasimilasi melalui perkawinan dengan kaum

pribumi, biasanya hanya mengambil kebiasaan-kebiasaan budaya lokal terutama

dalam hal makanan (Ihromi, 1999).

2.7 Landasan Teori

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), bahwa faktor-faktor

yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu:

1. Karakteristik Predisposisi (predisposing characteristics), karakteristik ini

digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai

kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Hal

ini disebabkan karena adanya ciri-ciri individu yang digolongkan ke dalam

ciri-ciri:

a) Demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga)

b) Struktur Sosial (tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, kesukuan, agama,

tempat tinggal)

c) Sikap, keyakinan, persepsi, pandangan individu terhadap pelayanan

kesehatan.

2. Karakteristik pendukung (enabling characteristics), karakteristik ini

mencerminkan bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk

menggunakan pelayanan kesehatan, ia tidak akan bertindak

menggunakannya, kecuali jika ia mampu untuk menggunakan. Penggunaan


pelayanan kesehatan yang ada tergantung kemampuan konsumen untuk

membayar. Termasuk dalam karakteristik ini adalah: sumber keluarga

(pendapatan keluarga, cakupan asuransi kesehatan, dan pembiayaan

pelayanan kesehatan, keterjangkauan, dan tarif).

3. Karakteristik kebutuhan (need characteristics), faktor predisposisi dan faktor

yang memungkinkan untuk mencapai pengobatan dapat terwujud di dalam

tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan.

2.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam

penelitian ini, maka kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Struktur Sosial: 1. Tingkat Pendapatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Solidaritas Komunal

Demografi: 1. Umur 2. Jenis Kelamin 3. Jumlah Anggota Keluarga

Perilaku: 1. Tingkat Pengetahuan 2. Sikap 3. Persepsi


Documents

Ambulatory