ANALISA DAMPAK PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KERTAS PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) YANG MENGANCAM KESEHATAN WARGA SURABAYA

Tugas Mata KuliahPendidikan Ilmu Lingkungan

Disusun Oleh

Ika Ayu Rahmania Islam

NIM. 5111100201

Kelas PIL 28

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER

2013KATA PENGANTARAssalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Lingkungan mengenai Analisa Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Kertas pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mengancam Kesehatan Warga Surabaya ini dengan baik.

Tugas Makalah Pendidikan Ilmu Lingkungan mengenai Analisa Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Kertas pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mengancam Kesehatan Warga Surabaya, yang bertemakan sebuah kasus lingkungan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dalam Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Lingkungan semester 4 (Mata Kuliah Umum Bersama).Untuk itu, saya haturkan terima kasih pada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini.

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Besar harapan saya agar makalah ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai penulis dan khususnya para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surabaya, 25 Mei 2013

Ika Ayu Rahmania I

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai subyek dari pengelola dan pelindung lingkungan pastilah memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi lingkungan hidup atau alam sekitarnya. Hal ini bukanlah tanpa tujuan tetapi dilakukan agar manusia dan pada umumnya mahluk hidup lainnya itu bisa hidup dengan baik dan layak sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Selain itu pula dengan terjaganya lingkungan hidup maka dengan sendirinya peradaban manusia juga bisa tetap eksis sampai kapanpun juga. Badan usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dari keusakan dan ketidakseimbangan melalui apa yang disebut dengan corporate social responsibility seperti bagaimana cara pengolahan limbah yang baik serta pembuangannya jangan sampai menyebakan kerusakan pada lingkungan

Tetapi kadangkala apa yang menjadi kewajiban justru dilanggar oleh manusia atau badan usaha. Seringnya terjadi kerusakan lingkungan merupakan suatu potret betapa lemahnya dan suramnya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang seharusnya dijaga dan diayomi kelestarianya. Hal inilah yang ternyata dilakukan oleh sebuah badan usaha berbentuk PT pada perusahaan-perusahaan kertas yang berkedudukan di Surabaya. Badan usaha ini membuang hasil limbahnya ke kali Surabaya sehingga menyebabkan kali Surabaya telah terkontaminasi logam berat jenis Hg dan Cu dan untuk Hg ternyata telah melampaui ambang batas yang telah ditentukan oleh gubernur Jatim. Padahal seperti yang diketahui bahwa kali Surabaya itu airnya merupakan bahan baku air bersih bagi 3.000.000 warga kota Surabaya.

Selama bertahun-tahun perusahaan kertas ini telah membuang limbahnya ke kali Surabaya. Hal ini tentu saja menyebabkan keresahan bagi para petani yang juga menggunakan air sungai ini untuk kegiatan pertanian di kecamatan Drinorejo. Dan hal yang paling membahayakan adalah ancaman kesehatan bagi warga pengkonsumsi air minum yang berasal dari air sungai ini. Menurut laporan neraca kualitas lingkungan daerah menyatakan bahwa air sungai kali Surabaya mengandung logam-logam berbahaya seperti mercury atau air raksa (Hg), cuprum atau tembaga ( Cu ), chromium atau crom ( Cr ), plumbum atau timah hitam ( Pb ), Zeng atau seng ( zn ) dan nikle ( ni ).

Padahal saat ini kontaminasi logam Hg di beberapa titik dikarang pilang dan kedurus mencapai angka 0,0080. untuk Hg menurut SK gub Jatim batas maksimal hanyalah 0,0001mg/L. dengan hadirnya perusahaan kertas, maka akan semakin meramaikan dan malah meningkatkan nilai pencemaran logam Hg yang badan usaha ini buang pada dua sungai yaitu kali Surabaya dan kali Tengah.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik ingin mengangkatnya sebagai sebagai makalah dan membahasnya dari segi hukumnya sehingga sedikit banyak mampu memberikan masukan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup yaitu pencemaran yang menimpa Kali Surabaya dan Kali Tengah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan-perusahaan kertas tersebut sesuai fakta berita diatas terbukti melakukan pencemaran lingkungan ?

2. Bagaimanakah bentuk sanksi secara hukum bagi perusahaan-perusahaan kertas tersebut ?

3. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut?BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Sumber Pencemaran Air Sungai

Di Jawa Timur, jumlah industri yang secara langsung mempengaruhi sungai Brantas dan anak sungai utama termasuk Kali Surabaya adalah 483 industri dengan total beban BOD mencapai 125 ton. Industri-industri tersebut dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan pencemar utama yang dihasilkan, yaitu: (1) industri pulp dan kertas; (2) pabrik gula; (3) industri kimia; (4) industri pertanian dan derivatifnya; (5) industri tekstil; (6) industri minyak dan deterjen; (7) industri makanan; dan (8) industri cat dan metalurgi.

Menurut Machbubet al. (1988), industri yang membuang limbah anorganik berupa logam terlarut adalah industri pipa, industri keramik, dan industri sepeda. Sedangkan industri yang membuang bahan pencemar organik dalam jumlah besar ke Kali Surabaya adalah industri kulit, industri bumbu masak/MSG, industri kertas, industri gula, dan industri minuman dengan beban BOD dan COD seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Industri yang membuang limbah organik ke Kali Surabaya

Limbah industri dapat berupa bahan sintetik, logam, dan bahan beracun berbahaya yang sulit diurai oleh proses biologi. Pada umumnya air limbah industri mengandung air, pelarut organik, minyak, padatan terlarut, dan senyawa kimia terlarut. Kandungan kimia limbah dapat berupa bahan organik atau anorganik, dari air kotor yang tidak berbahaya hingga mengandung logam beracun dan endapan organik. Limbah industri juga dapat mengandung logam dan cairan asam yang berbahaya, misalnya limbah yang dihasilkan industri pelapisan logam yang mengandung tembaga dan nikel serta cairan asam sianida, asam borat, asam kromat, asam nitrat dan asam fosfat. Limbah tersebut bersifat korosif dan dapat mematikan tumbuhan dan hewan air. Selain itu, limbah industri yang lebih berbahaya adalah yang mengandung logam berat seperti merkuri (Hg), kromium (Cr), timbal (Pb), kadmium (Cd), dan arsen (As). Logam berat tersebut bersifat menetap dan mudah mengalami biomagnifikasi. Apabila logam berat mencemari air yang selanjutnya terkonsumsi oleh organisme, seperti ikan dan biota perairan lainnya, maka akan mengumpul dalam waktu yang lama yang bersifat sebagai racun yang akumulatif.

2. Kualitas Air Sungai

Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Setiap penggunaan air memiliki persyaratan kualitas air tertentu. Oleh karena itu, pada umumnya kualitas air ditunjukkan dengan adanya beberapa kombinasi parameter kualitas air.

a. Karakteristik fisik

Parameter fisik meliputi Karakteristik fisik yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas air meliputi suhu, konduktivitas, padatan terlarut, padatan tersuspensi, salinitas, dan lain-lain yaitu sebagai berikut:

1) Suhu

Suhu air sangat berkaitan dengan kualitas perairan. Semakin tinggi suhu perairan maka semakin menurun kualitasnya karena kandungan oksigen terlarut di perairan semakin kecil. Sungai yang besar dan arus yang deras akan dapat menetralkan air panas tersebut dengan cepat, tetapi jika buangan air panas dalam jumlah besar akan dapat merusak ekosistem di dalam sungai atau danau yang dikenal dengan polusi termal.

2) Total Padatan Tersuspensi (TSS) dan Total Padatan Terlarut (TDS)

Padatan tersuspensi (suspended solid)adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri atas partikel-partikel tersuspensi (diameter >1 m) yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 0.45 m. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik terutama yang disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi yang terbawa ke dalam badan air. Penyebab utama terjadinya TDS adalah bahan anorganik berupa ion-ion yang umum dijumpai di perairan. Sebagai contoh, air buangan sering mengandung molekul sabun, deterjen, dan surfaktan yang larut air misalnya pada air buangan rumah tangga dan industri pencucian.

3) Konduktivitas

Konduktivitas atau daya hantar listrik (DHL) adalah gambaran numerik dari kemampuan air untuk menghantarkan aliran listrik. Pada suatu perairan, semakin banyak garam-garam terlarut yang dapat terionisasi, nilai DHL semakin tinggi. Perairan alami memiliki nilai DHL sekitar 20 1500 S/cm, sedangkan perairan laut memiliki nilai DHL sangat tinggi karena banyak mengandung garam terlarut. Limbah industri memiliki nilai DHL mencapai 10000 S/cm.

b. Karakteristik kimia

Karakteristik kimia yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas air meliputi pH, DO, BOD, COD, NH3, NO3-, NO2-, PO4,Oksigen terlarut (DO) merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup organisme suatu perairan.

1) Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH menunjukkan tingkat keasaman atau kekuatan asam dan basa dalam air. Derajat keasaman air penting untuk menentukan nilai daya guna perairan baik bagi keperluan rumah tangga, irigasi, kehidupan organisme perairan dan kepentingan lainnya. pH merupakan salah satu parameter penting dalam pemantauan kualitas air. Pertumbuhan organisme perairan dapat berlangsung dengan baikpada kisaran pH 6.5 8.5.

2) Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO)

Pembuangan limbah ke dalam perairan akan menentukan keseimbangan oksigen di dalam sistem. Besarnya oksigen terlarut dalam air menunjukkan tingkat kesegaran air di lokasi tersebut, apabila kadar oksigen terlarut rendah maka ada indikasi telah terjadi pencemaran oleh zat organik. Hal ini terjadi karena semakin banyak zat organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, semakin banyak pula oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme.

Tabel 2 Kriteria Kualitas Air berdasarkan kandungan DO

3) Kebutuhan Oksigen Biokimia (Biochemical Oxygen Demand, BOD)

Kebutuhan oksigen biokimia adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme anaerobik di dalam lingkungan air untuk mendegradasi bahan buangan organik yang ada dalam lingkungan air tersebut dalam waktu lima hari. BOD merupakan salah satu indikator pencemaran organik pada suatu perairan. Perairan dengan nilai BOD tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut tercemar oleh bahan organik dan menurunnya kualitas perairan. Nilai BOD berbanding lurus dengan jumlah bahan organik di perairan.

Tabel 3 Kriteia Kualitas Air berdasarkan kandungan BOD

4) Kebutuhan Oksigen Kimia (Chemical OxygenDemand, COD)

Kebutuhan oksigen kimia(COD) menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologi maupun yang sukar didegradasi menjadi CO2dan H2O. Semakin tinggi nilai COD, semakin tinggi pula pencemaran oleh zat organik.

5) Amonia, Nitrat, dan Nitrit

Senyawa nitrogen di perairan dapat berbentuk gas Nitrogen ( N2), amonia terlarut (NH3), nitrit, nitrat, senyawa amonium, dan senyawa bentuk lain yang berasal dari limbah pertanian, pemukiman, dan industri.

6) Logam Berat Merkuri, Timbal, dan Kadmium

Penelitian di kali Surabaya menyatakan bahwa sumber pencemaran Hg berasal dari industri pulp dan kertas, industri batu baterai, dan sampah rumah tangga berupa baterai, lampu neon, dan AC dengan kandungan Hg melebihi ambang baku mutu dan konsentrasi yang terus meningkat di bandingkan kandungan Hg di air pada tahun 2001. Kadar Hg dalam air di beberapa lokasi sepanjang kali Surabaya di daerah Driyorejo sebesar 0.0584 0.0892 mg/ l, di Warugunung sebesar 0.0275 0.0368 mg/ l, di Karang Pilang 0.0134 0.0308 mg/l, di Kemlaten 0.0067 0.0142 mg/ l, dan di Kedurus 0.0049 0.0348 mg/ l. Semuanya telah melampaui nilai ambang batas sebesar 0.001 mg/ l.Kadmium (Cd) adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 40, massa molar112.4 g/mol, titik leleh 321oC, titik didih 767 oC, dan densitas 8.65 g/ml. Kadmium berwarna putih perak, bersifat lentur, tahan terhadap tekanan, tidak larut dalam basa, dan mudah bereaksi. Banyak sungai di Indonesia telah tercemar logam kadmiun, seperli Kali Surabaya, Kali Porong, Sungai musi, dan sembilan sungai di Bekasi yang terkontaminasi oleh logam Cd melebihi baku mutu.Timbal (Pb) adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilat serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal memiliki nomor atom 82, massa molar 207.20 g/ mol, titik leleh 328oC, titik didih 1740oC, dan densitas 11.34 g/ mL. logam Pb mempunyai sifat tahan karat, reaktif, mudah dimurnikan, bertekstur lunak, dan dengan logam lain dapat membentuk campuran yang lebih baik daripada logam murninya.

BAB IIIANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pencemaran Air Sungai Surabaya

Menurut Bapedal Jatim (2006), kualitas air Kali Surabaya mengalami penurunan sejak dimulainya industrialisasi pada awal tahun 1980-an. Penurunan kualitas air ditandai oleh tingginya kandungan bahan pencemar dalam air Kali Surabaya hingga melewati kriteria mutu air kelas 1, punahnya biota alami seperti nyambik, bulus, berbagai jenis burung, ikan dan kerang air tawar, serta seringnya terjadi ke matian ikan secara masal. Pembuangan air / limbah industri ke sungai akan menyebabkan menurunnya kualitas air sehingga meningkatkan biaya penyediaan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Air sungai yang terpolusi juga membahayakan kesehatan dan kehidupan masyarakat yang tinggal dan bekerja di area sekitar sungai, selama mereka tetap menggunakannya secara langsung. Hal ini terjadi karena keterbatasan mereka yang tinggal di sepanjang sungai. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar sungai adalah masyarakat dengan sosial ekonomi rendah. Kualitas air Kali Surabaya yang buruk menyebabkan unit penjernihan air PDAM mengalami kesulitan untuk mengolah air minum.Tabel 2 Data intake PDAM Surabaya

Di sepanjang Kali Surabaya, saat ini terdapat empat pabrik besar yang diperkirakan menyumbangkan 80% dari seluruh beban polusi industri yang mencemari Kali Surabaya, yaitu PT Surya Agung Kertas, PT Surabaya Mekabox, PT Suparma dan PT Miwon. Keempat industri ini membuang debit limbahnya mencapai 50000 m3/hari ke Kali Tengah atau langsung ke Kali Surabaya. Industri-indus tri ini berloka si di antara Kecamatan Driyorejo (21 km dari Dam Mlirip) hingga pengambilan air PDAM Surabaya di Karang Pilang (33 km dari Dam Mlirip) (Dinas Pengairan PU 1989).

Limbah cair dari industri kertas mengandung serat lignin yang tidak dapat didegradasi secara biologis. Kondisi ini diperburuk dengan adanya polusi terlarut yang berasal dari bahan aditif pada limbah cardboard yang merupakan bahan baku proses. PT Suparma telah membangun unit proses penanganan limbah cair yang terdiri atas unit dissolved air flotation untuk setiap mesin kertas, bak aerasi, unit flotasi, bak pengendap tahap kedua dan unit filtrasi, namun IPAL yang dimiliki tidak kontinu dijalankan karena biaya operasional yang cukup mahal. Beberapaindustri di sepanjang Kali Surabaya telah membangun unit penanganan limbah cair sendiri, namun masih belum mencukupi untuk menjaga agar kualitas efluen sesuai standar kualitas air sungai.Kehidupan akuatik di Kali Surabaya telah jauh menurun seperti invertebrata kecil dan ikan yang merupakan indikator ekologis. Sejumlah spesies dan komunitas flora dan fauna telah hilang dari Kali Brantas terutama di Kali Surabaya. Indikator lain adalah matinya tanaman pangan disebabkan telah terkontaminasinya air irigasi yang diambil dari sungai. Bahkan telah terjadi kematian di beberapa tambak-tambak ikan, udang di daerah muara DAS Brantas yang merupakan daerah hilir Kali Surabaya. Kapasitas asimilasi polusi sungai hanya tinggi pada musim hujan seiring dengan tingginya laju alir dan efek pengenceran. Akan tetapi pada musim kemarau, sungai kelebihan polutan organik terlarut ataupun tidak terlarut.Kali Surabaya memiliki tingkat pencemaran sangat tinggi karena beban pencemaran yang diterima tidak seimbang dengan daya dukung sungai. Berdasarkan studi daya dukung Kali Surabaya terhadap beban pencemaran, air limbah industri pada daerah aliran Kali Surabaya pada umumnya tidak memenuhi persyaratan BOD dan COD berdasarkan Baku Mutu Air Limbah Kep. Men-02/KLH/1/1988.

Berdasarkan studi industri oleh Departemen PU (1989), persentase sumber polusi industri di DAS Brantas adalah 21% berada di hulu Mojokerto, 41% berlokasi di sepanjang Kali Surabaya dan 38% berasal dari industri yang berlokasi di Kali Mas, Wonokromo dan Kali Porong. Sumber limbah cair industri terbesar di DAS Brantas adalah industri kertas dan pulp, pabrik minyak nabati, penyulingan dan transformasi makanan tradisional termasuk rumah potong hewan.

Jumlah industri di Kali Surabaya dan dianggap potensial sebagai sumber pencemaran kurang lebih 40 buah, terdiri dari berbagai jenis industri yang antara lain industri kimia (9 buah), penyamakan kulit (1 buah), kertas (5 buah), logam (7 buah), minyak (3 buah), makanan-minuman (5 buah), karet (2 buah), keramik (3 buah), sabun (2 buah), sumpit (1 buah), tekstil (1 buah) dan gula (4 buah). Dari jumlah tersebut yang masuk prioritas Prokasih ada 15 buah. Besarnya beban pencemaran dari sektor industri yang masuk ke Kali Surabaya bervariasi dari 20.3% hingga 58.9% (1992-1993) atau dari 34.56% hingga 77.92% (1993-1994).Pengendalian pencemaran air yang menitik beratkan semata-mata kepada sistem pembersihan air limbah oleh setiap industri tidak dapat dijadikan jaminan terbebasnya air Kali Surabaya dari ancaman pencemaran air. Apabila diinginkan agar Kali Surabaya terbebas sepenuhnya dari pencemaran air, sehingga dapat menjamin mutu sumber baku air minum sepanjang tahun, maka diperlukan saluran pengumpul air limbah untuk industri sepanjang Kali Surabaya dan pada ujung saluran pengumpul tersebut dapat dibangun instalasi pengolahan air limbah secara gabungan (cluster).

2. Pembuangan Limbah Kertas ke Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh Pabrik-pabrik Kertas di Surabaya

Menurut pengertian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertian limbah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu sisa hasil usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu pengertian bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disingkat dengan B3 adalah zat, ebergi, dan/atau komponen lain yang karna sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Kali Surabaya, sebagai sumber utama air konsumsi sekitar 2,3 juta warga Surabaya setiap harinya digelontor 330 ton limbah yang berasal dari ratusan industri yang berdiri di bantaran kali Surabaya hingga sampai ke Kali Mlirip, Mojokerto. Limbah di Kali Surabaya tersebut 64 persennya disumbang oleh limbah industri dan 36 persennya disumbang limbah domestik. Limbah-limbah industri tersebut dipasok oleh perusahaan kertas. Limbah yang dibuang di kali Surabaya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena limbah tersebut mengandung timbal hitam dari tinta koran. Keberadaan pabrik kertas di Jatim membawa degradasi bagi kualitas air2.1 Pembuangan limbah kertas pada DAS oleh PT Suparma Tbk, Mastrip Surabaya

Pabrik kertas yang berlokasi di wilayah Mastrip, Surabaya itu merupakan salah satu industri yang sebelumnya sempat beberapa kali terjaring Tim Patroli Air Terpadu atas limbah cair hingga masuk rana pidana. Pertama yakni pada pelaksanaan patroli 7 Desember 2008. Saat itu, tim mengambil sampel air limbah dan diujikan lab PJT I, diketahui bahwa limbahnya tidak memenuhi baku mutu. Adapun proses tindak lanjut yang diambil untuk PT Suparma adalah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan dilakukan proses penyidikan atas kesengajaan membuat saluran dari bocoran pompa press sludge. Pompa itu seharusnya menyedot air limbah untuk kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akibat dari kebocoran tersebut, limbah yang seharusnya diolah, langsung terbuang ke Kali Surabaya. Upaya perbaikannya yang dilakukan pun belum maksimal, hingga terjaring lagi oleh tim dan mendapatkan SP2 pada 2009. Selanjutnya, dari proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian (saat itu Polwiltabes Surabaya) hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan mendapatkan vonis denda sebesar Rp 90 juta.

Tim Garda Lingkungan Surabaya & Menejemen PT. Suparma bersama-sama mengambil sampel ALI di bak kontrol, Sabtu (7/5/2011)

Tidak hanya membuang limbahnya pada DAS, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) juga di buang di lahan kosong seluas 3 hektare di dusun Karang Asem, Desa Karangandong tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, tumpukan limbah tersebut menggunung hingga 10 meter. Limbah padat B3 itu, berupa sisa pembakaran batu bara dan ampas kertas. Dengan bau yang cukup menyengat, limbah tersebut diangkut dengan menggunakan dump truck, dan dibuang tak jauh dari tempat penampungan limbah di pabrik.

2.2 Pembuangan limbah kertas pada DAS oleh PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, Driyorejo Gresiksemambung

Sesuai dengan pengertian pencemaran lingkungan hidup, pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Surabaya Agung Kertas (SAK) ke dalam Kali Tengah yang mengalir ke Kali Surabaya merupakan kegiatan yang mencemari lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari limbah yang dibuang adalah logam berat yang berjenis Hg (raksa) dan Cu (tembaga). Kedua logam berat tersebut sangat membahayakan apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Masyarakat yang berada di sekitar Kali Surabaya memanfaatkan kedua sungai tersebut sebagai bahan baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya, namun walaupun sudah dioleh oleh PDAM, air yang dihasilkan tetap mengandung logam berat, mungkin karena sistem pengolahan PDAM yang kurang baik dalam menetralisir air atau memang bahan baku dari kali di Surabaya sangat buruk. Selain itu, para petani meresahkan hal tersebut karena limbah dari PT Surabaya Agung Kertas telah mencemari saluran irigasi lahan pertanian di sekitar Kali Tengah. Dari hasil uji sampel limbah pada tahun 2009, diketahui hasil uji lab limbah SAK selalu melebihi baku mutu untuk kadar BOD, COD, dan TSS. Hasil yang diperoleh adalah limbah tersebut memiliki pH 6,42 dan suhu 35,2 derajat celcius. Hasil uji BOD, COD, dan TSS menunjukkan terdapat kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) mencapai 223,9 mg/l dari standar 150 mg/l, dan Total Suspended Solid (TSS) 94 mg/l dari standar 70 mg/l. Sedangkan untuk outlet atas SAK diketahui kandungan COD mencapai 221,6 mg/l dari standar 150 mg/l,dan TSS 123,3 mg/l dari standar 70 mg/l.Pada tahun 2011 juga diadakan uji sampel limbah yang menunjukkan diketahui Bio Oxygen Demand (BOD)nya mencapai 212,8 mg/l dari standar 70 mg/l,COD mencapai 502,15 mg/l dari standar 150 mg/l,TSS mencapai 295 m/l dari standar 70 mg/l, dan zat timbale (Pb) sebesar 0,394 m/l dari standar 0,1 mg/l.3. Komposisi dan Reaksi Kimia Limbah KertasSesuai dengan pengertian pencemaran lingkungan hidup, pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut ke dalam Kali Surabaya dan Kali Tengah merupakan kegiatan yang mencemari lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari limbah yang dibuang adalah logam berat yang berjenis Hg (raksa) dan Cu (tembaga). Kedua logam berat tersebut sangat membahayakan apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Masyarakat yang berada di sekitar Kali Surabaya memanfaatkan kedua sungai tersebut sebagai bahan baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya, namun walaupun sudah dioleh oleh PDAM, air yang dihasilkan tetap mengandung logam berat, mungkin karena sistem pengolahan PDAM yang kurang baik dalam menetralisir air atau memang bahan baku dari kali di Surabaya sangat buruk. Selain itu, para petani meresahkan hal tersebut karena limbah dari perusahaan-perusahaan kertas tersebut telah mencemari saluran irigasi lahan pertanian di sekitar Kali Tengah.Kerugian lainnya adalah limbah bubur kertas encer menimbulkan perubahan warna air sepanjang radius 100 m Kali Surabaya. Selain itu karakteristik limbah pabrik kertas yaitu berwarna kehitaman atau abu-abu keruh, bau yang khas yang mengakibatkan terganggunya udara di masyarakat sekitar perusahaan-perusahaan kertas tersebut kandungan padatan terlarut dan padatan tersuspensi yang tinggi, COD yang tinggi dan tahan terhadap oksidasi biologis. Bukti yang lainnya yaitu kesehatan pengomsumsi air yang bersumber dari Kali Surabaya menjadi terancam karena lingkungannya sudah tercemar oleh logam logam berbahaya seperti Mercury/ air raksa (Hg), Cuprum/ tembaga (Cu), Cromium/ Crom (Cr), Plumbum/timah hitam (Pb), Zeng/Seng (Zn) dan Nikel (Ni). Saat kontaminasi logam Hg dibeberapa tempat mencapai angka 0,0080, padahal angka yang ditentukan sesuai dengan SK Gub Jatim 413/87 yaitu sebesar 0,001 mg/L, selain itu juga Pabrik kertas juga menghasilkan limbah beracun seperti :a. Limbah korosif dari penggunaan asam dan basa kuat dalam proses pembuburan kertas.

b. Limbah pewarna dan tinta yang mengandung logam berat, warna air limbah yang hitam tidak mudah terurai secara alami sehingga meninggalkan warna yang persisten pada badan air penerima dan akan menghambat fotosintesis dan pembersihan alami Self Purification di sepanjang aliran kali Surabaya dan kali tengah

Bahan kimia dalam air limbah pabrik kertas seperti sulfite, fenol, klorin, metal merkaptan sangat membahayakan kehidupan biota perairan, dapat mengendap ke dasar perairan dan mengganggu keseimbangan dan kelestarian kehidupan perairan.

Tingginya kebutuhan oksigen untuk menguraikan limbah pabrik kertas akan menurunkan kadar oksigen terlarut (DO) dalam air dan dapat menyebabkan kondisi anoksik di perairan sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh biota alami di Kali Surabaya dan Kali Tengah.

Industri kertas juga membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat mengancam keseimbangan air pada lingkungan sekitarnya karena akan mengurangi jumlah air yang diperlukan makhluk perairan sungai dan mengubah suhu air. Limbah pabrik kertas dapat menyebabkan kelainan reproduktif pada plankton dan invertebrate yang menjadi makanan ikan serta kerang-kerangan.

Sludge pabrik kertas yang dibuang ke Kali Surabaya dan Kali Tengah menimbulkan pendangkalan sungai dan membunuh tumbuhan air di tepi sungai karena tumbuhan tersebut tertutupi oleh lapisan bubur kertas. Limbah sludge tersebut mestinya tidak dibuang ke sungai bersama air limbah tetapi diendapkan dan dikeringkan untuk kemudian dibuang secara sanitary land fill atau dibakar agar tidak mencemari air tanah, air dan udara.

Pemberian ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)oleh Gubernur melalui Bapedal (dengan rekomendasi Dinas LH Gresik. Perum Jasa Tirta Asa I dan PU Pengairan Jatim) sarat dengan ketidakadilan dan upaya perlindungan pemerintah terhadap industri /tunduknya pemerintah terhadap kemauan industri.

Dilain fihak pemerintah Jatim belum memiliki perangkat yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukankontrol terhadap pencemaran.4. Dampak Larutnya Komposisi Limbah Kertas dalam DAS pada Kesehatan MasyarakatKekawatiran sebagian ilmuwan dan kelompok pemerhati lingkungan tentang bahaya Minamata di Surabaya rupanya belum menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya prefentif pada daerah-daerah pantai yang rawan pencemaran logam berat. Padahal Saat ini tingkat pencemaran logam berat jenis Cadmium(Cd) dan Mercuri (Hg) diperairan Kenjeran Pantai Timur Surabaya terbukti melebihi negara industri besar seperti Inggris dan Amerika. Bahkan penelitian terakhir menyebutkan bahwa pencemaran kedua logam tersebut paling tinggi di dunia. Peringatan bahaya Minamata sebenarnya sudah ada sejak tahun 1991, DR. Suharno Pikir, SKM, Mkes (alm) Merekomendasikan dalam penelitiannya bahwa lumpur Pamurbaya tercemar logam berat Cu (Cuprumperak), Hg(Mercuri), Cd(Cadmium), Fe(Besi), Pb(Timah Hitam) sehingga satwa yang tinggal dalam lumpur (benthos) seperti kupang, dan kerang, rawan untuk dikonsumsi karena kandungan logam berat dalam dagingnya sangat tinggi. Pada tahun 1993, lebih detail menunjukkan kadar logam berat Cd di Keputih merupakan kandungan Cd dalam lumpur terbesar di dunia yakni sebesar 1,575 ppm. Kadar Hg pada lumpur Keputih 1,485 ppm dan Kenjeran sebesar 0,605 (angka ini lebih tinggi dibandingkan kadar Hg dalam lumpur diperairan Southamton Inggris sebesar 0,48 0,57 ppm dan Khusus untuk Keputih kadar Hg lebih tinggi dibanding Pantai California yang merupakan pusat industri berat tercatat hanya 0,02-1,0 ppm) Kemudian dampak pada manusia baru diketahui pada tahun 1996, oleh Daud Anwar SKM, Mkes. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa darah dari sampel warga Kenjeran/Sukolilo mengandung Cuprum (Cu) 2511,07 ppb dan Merkuri (Hg) 2,48 ppb.Kandungan Cuprum dalam darah warga Kenjeran ini telah melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO/FAO yaitu 800-1200 ppb. Kondisi ini tidak membuat

Pemerintah tergerak untuk melakukan upaya penanggulangan, namun instansi-instansi ini malah saling tuding dan lempar tanggung jawab sehingga akhirnya muncul penelitian terbaru A. Vera Hakim, Pusat Kajian Regional Gizi Masyarakat Universitas Indonesia dan Dr. R. Gross Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammernarbeit Eschborn Jerman. Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya kandungan merkuri (Hg) pada darah ibu-ibu warga Kenjeran sebesar 2,8 miligram perliter yang melebihi ambang batas yang di tentukan WHO yaitu kurang dari satu miligram perliter. Penelitian tersebut juga menyebutkan adanya kandungan timah dalam darah ibu-ibu di Kenjeran yaitu sebesar 416 mg/l, padahal kadar normal dalam darah adalah 200 mg/l. Hasil tes terhadap air susu ibu juga menunjukkan adanya kandungan timbal sebesar 543,2 mg/l yang melebihi kadar normal yaitu lebih kecil dari 5 mg/l, dan terdapat pula kandungan kadmium sebesar 36,1 mg/l padahal kadar normal harus lebih kecil dari 20 mg/l. Hal ini tentunya sangat membahayakan kesehatan bayi-bayi yang mengkonsumsi ASI, karena bayi yang berusia 0-5 tahun sedang mengalami masa pertumbuhan dan sangat sensitif terhadap kontaminasi zat beracun seperti logam berat yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tubuh, bahkan menimbulkan cacat fisik dan penurunan kecerdasan. Untuk kedua kalinya pemerintah tidak berbuat apa-apa. Penyakit Minamata sangat menakutkan karena pengobatan untuk prnyakit ini untuk saat ini sulit dicari jalan keluarnya .Penyakit karena kontaminsai logam berat bisa meracuni secara sistematik, sehingga darah, ginjal,dan hati penderita berubah sama sekali.

Sebagian pakar kesehatan memprediksikan Sepuluh tahun atau lima tahun lagi kenjeran akan dapat mungkin menjadi Minamata II sekarang tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan pada masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan yang nyata bukan kegiatan bersih-bersih selokan dan pantai yang hanya bersifat formalitas dan jauh dari penyelesaian masalah.

5. Bentuk Penerapan Sanksi bagi perusahaan-perusahaan kertas tersebutTerkait dengan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan solusinnya , berikut adalah uraian secara singkat tentang penerapan sanksi bagi perseorangan atau badan hukum yang telah melakukan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hokum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi ganti rugi yang terdapat dalam ranah hukum perdata.Pada pasal 76 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tentang sanksi Administratif yang dapat diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan kertas tersebut . Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam terkait penerapan sanksi administratif bagi perusahaan-perusahaan kertas tersebutBentuk- bentuk sanksi administratif itu dapat berbentuk :

1. Teguran tertulis

2. Paksaan pemerintah

3. Pembekuan izin lingkungan

4. Pencabutan izin lingkungan

Pada pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. Dari pasal tersebut badan hukum itu selain dapat dijerat oleh sanksi administrative dapat pula dijerat dengan sanksi pidana.

Pada pasal 80 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan bentuk-bentuk paksaan pemerintah yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum terkait dengan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk paksaan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Penghentian sementara kegiatan produksi

b. Pemindahan sarana produksi

c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi

d. Pembongkaran

e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

f. Penghentian sementara seluruh kegiatan

g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Pada pasal 81 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap penanggungjawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Hukum pidana yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dicatat telah mengalami kemajuan yang sangat berarti, jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP, UUPLH 1982, dan UUPLH 1997. Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Prinsip pemidanaan secara delik formal maupun materiil

2. Prinsip pemidanaan terhadap idividu

3. Prinsip pemidanaan terhadap korporasi

4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian

5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan

6. Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus

Pola penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu pada ketentuan-ketantuan hukum baik dalam pidana formil maupun materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke tiga tahapan pokok, yakni :

a. Tindakan pre-emptive

adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yakini faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.b. Tindakan preventiv

adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah prusakan atau pencemaran lingkungan.c. Tindakan represive

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyelidikan

2. Tahap penyidkan

3. Tahap prosekusi

4. Tahap peradilan

5. Tahap eksekusi

Dasar hukum pemidanaan bagi pelaku kejahatan lingkungan terdapat pada pasal 97-120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Sistem ini memperbaiki sistem yang dipakai UUPLH 1982 dan UUPLH 1997. Membahas delik materiil tampaknya lebih jelas dan dapat dipahami jika membahas delik lingkungan yang dianut oleh UUPPLH 2009. Delik lingkungan dalam UUPPLH 2009 yang terdiri dari 23 pasal. Untuk lebih jelasnya pasal 102 UUPLH 2009 dikutipkan sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Sesuai dengan pasal ini, seseorang dapat disebut telah melakukan delik lingkungan hidup ternyata sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perbuatan

2. Dengan sengaja atau lalai

3. Menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup

4. Menurut undang-undang

Dalam hukum lingkungan terdapat juga ruang mengenai hukm perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat perlindungan lingkungan.

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (liability). Ganti rugi dalam lingkungan adalah sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (environtmental responsibility). Tanggungjawab lingkungan adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UUPPLH 2009 menentukan environmental responsibility baik masalah ganti rugi kepada orang-perorangan (privat compensation) maupun biaya pemulihan lingkungan (public compensation). Dengan demikian sifat environmental liability bisa bersifat privat maupun publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang-perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau sebaliknya.

Jikalau kita melihat lagi keterangan-keterangan diatas maka dalam rangka penerapan sanksi dan bentuk sanksi itu sendiri bagi perusahaan-perusahaan kertas tersebut adalah terdiri dari petanggungjawaban secara administrative yakni dari yang paling ringan adalah teguran tertulis sampai yang paling berat adalah pencabutan ijin usaha. Selain itu pula dalam ranah hukum pidana, pelaku pencemaran lingkungan dalam hal ini dapat dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Dalam hal ini yang terkena ancaman pidana ini adalah actor intelektual atau penyebab pencemaran atau penaggung jawab pengolahan limbah pada perusahaan-perusahaan kertas tersebut sesuai dengan pasal 102 UU no 32 tahun 2009. Dan bentuk sanksi yang terakhir adalah sanksi dalam ranah hukum keperdataan adalah ganti rugi untuk perseorangan yakni korban ( privat compensation ) serta baya pemulihan lingkungan (environmental responsibility ) yang telah tercemar oleh limbah.

6. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pencemaran

Pemerintah daerah adalah salah satu organ pelaksana jalannya kepemerintahan yakni organ eksekutif yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah bergulirnya reformasi 1998 dan jatuhnya rezim otoriter orde baru maka peran pemerintah daerah amatlah mendapatkan angin segar dengan berlakunya otonomi, yaitu daerah diberi kebebasan dalam rangka mengelola serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya. Dalam hal ini termasuk pula perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang termaktub dalam pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup, dirinci beberapa tugas dan wewenang pemerintah daerah propinsi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

a) Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.

b) Menetapkan dan melaksanakan KLSH ( kajian lingkunhan hidup strategis ) tingkat provinsi.

c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH ( rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ) provinsi.

d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-PL.

e) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.

f) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

h) Meakukan pembinaan dan pengawasa terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

i) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

j) Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup.

k) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa.

l) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.

m) Melaksanakan standar pelayanan minimal.

n) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lngkungan hidup pada tingkat propinsi.

o) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat propinsi.

p) Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.

q) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.

r) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat propinsi dan

s) Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat propinsi.

Tetapi, bila kita cermati tentang kasus pencemaran limbah oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut yang menyebabkan kandungan logam berat raksa bertambah banyak di kali Surabaya ataupun kali tengah memperlihatkan betapa tidak tanggapnya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya. Penanganan permasalahn ini seakan-akan masih jauh panggang daripada api atau masih jauh dari harapan. Malahan pemerintah propinsi Surabaya yaitu gubernur melalui Bapedal Jatim mengeluarkan surat ijin pembuangan limbah cair atau IPLC kepada perusahaan-perusahaan kertas tersebut.Sungguh merupakan hal yang aneh jika kita sekali lagi melihat tugas dan wewenang pemerintah daerah yang pada pasal 63 ayat 2 khusunya pada butir ke s diterangkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat propinsi. Tetapi kenyataannya hal itu masih jauh dari harapan. Pemerintah propinsi serasa lepas tangan dan cenderung melindungi perusahaan-perusahaan kertas tersebut dalam penanganan pencemaran limbah ke kali Surabaya dan Kali tengah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut. dan malah gubernur mengeluarkan surat ijin pembuangan limbah cair ke badan sungai kali Surabaya padahal kali Surabaya ini merupakan penyuplai atau bahan baku air Minum bagi 3.000.000 warga kota Surabaya. Akibatnya, kesehatan warga Surabaya Sendiri akhirnya terancam dengan adanya kandungan logan berat yang berbentuk mercury atau air raksa yang berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri serta biota-biota yang hidup di sepanjang aliran sungai.Sungguh merupakan hal yang ironi sekali melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi diatas. Pemerintah daerah yang biasanya berperan tanggap dalam menegakkan hukum lingkungan tetapi malah melindungi badan usaha yang telah merusak tatanan lingkungan yang melakukan pencemaran limbah ke badan sungai tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah.

BAB IVPENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beranjak dari permasalahan diketengahkan di atas serta sebagai akhir daripada pembahasan makadapat diberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1) perusahaan-perusahaan kertas tersebut sesuai dengan fakta dan data kasus di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pencemaran lingkungan hidup dengan cara membuang limbahnya ke badan kali Surabaya dan Kali tengah.

2) Pembuangan limbah oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut ke badan kali Surabaya mengancam kesehatan pengkonsumsi air minum 3.000.000 penduduk kota Surabaya karena mengandung logam-logam berbahaya seperti Mercury/air raksa (Hg), Cuprum/tembaga (Cu),Cromium/Crom (Cr), Plumbum/timah hitam (Pb), Zeng/Seng (Zn) dan Nikel (Ni).

3) Bentuk-bentuk sanksi secara hukum yang dapat diterapkan kepada perusahaan-perusahaan kertas tersebut adalah berupa sanksi administrative yang dapat berupa teguran tertulis hingga penabuan izin usaha, pemidanaan seperti yang diatur dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta ganti rugi baik perorangan ( privat compensation ) kepada masyarakat yang menjadi korban atau pemulihan lingkungan hidup yang tercemar ( public comsentation ) terhadap lingkungan yang dicemari.

4) Peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Surabaya dalam rangka penanganan masalah pencemaan limbah perusahaan-perusahaan kertas tersebut kurang berjalan dengan baik bahkan cenderung mengabaikan masalah lingkungan serta bertendensi juga melindungi perusahaan-perusahaan kertas tersebut. Bahkan melalui surat ijin pembuangan limbah cair yang berasal dari gubernu jatim melalui Bapedal jelas-jelas menerangkan betapa lalainya pemerintah daerah dalam perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2 SaranMenunjang kesimpulan-kesimpulan di atas maka, dapatlah diajukan saran-saran sebagai berikut:

1) Seyogyanya perusahaan-perusahaan kertas tersebut bertanggungjawab secara hukum karena telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengn cara membuang limbah ke badan Kali Surabaya dan Kali Tengah.

2) Untuk setiap badan usaha ataupun perorangan agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar permasalahan pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi dan dapat dicegah serta permasalahan pencemaran lingkunga perusahaan-perusahaan kertas tersebut Tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang sehingga bisa tercipta iklim lingkungan yag sehat dan bersih demi terciptanya kesejahteraan bersama.

3) Untuk pemerintah daerah harus lebih berperan aktif serta tanggap dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta tetap menjaga profesionalitasnya sebagai pengayom masyarakat dan jangan sampai mengabaikan kepentingan daripada masyarakat itu sendiri terutama juga keserasian dan kelesetarian lingkungan hidup karena baik langsung maupun tidak langsung lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dengan manusia dan makhluk hidup lainnya demi tetap bisa berkembangnya manusia di masa-masa mendatang.

DAFTAR RUJUKANhttp://wartapedia.com/lingkungan/perusakan/3111-pencemaran-3-indistri-buang-limbah-di-kali-surabaya.htmlhttp://panjisuroboyo.com/berita-191-pt-sak-tertangkap-basah-buang-limbah-.htmlhttp://www.lensaindonesia.com/2012/10/30/warga-kedungandong-keluhkan-pembuangan-limbah-b3-pt-suparma.htmlhttp://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=84a7b3381d10a12ff0f5ed39bc9030f2&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862chttps://www.google.com/search?q=PT+surabaya+kertas+membuang+limbah&hl=id&noj=1&ei=hd6gUcebBs3KrAeTsIGACw&start=10&sa=N&biw=1280&bih=561Gambar 1 Proses Pengolahan Kertas pada PT Suparma