Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash

Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1Nikesari Puji Utari dan 2Roy Valiant Salomo

1. Department of Administrative Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of

Indonesia, Depok, 16424, Indonesia 2. Department of Administrative Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of

Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

E-mail : [email protected] dan [email protected]

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.. Kata Kunci : Analisa, Transaksi Non Tunai, Good Governance, 7’S Mc Kinsey, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Analysis of Implementation of Non-Cash Transaction Based on Good Governance Principles in DKI Jakarta Provincial Government

Abstract

This thesis discusses the analysis of non-cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non-cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non-cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder / vendor / third party And the community also succeeded in the success of this non-cash implementation. McKinsey's 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill & staffing and style & shared value all play an important role in the successful implementation of this non-cash mechanism program. Keyword : Analysis, Non Cash Transaction, Good Governance, 7’S Mc. Kinsey, The Government of DKI Jakarta

Pendahuluan

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di

bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik

(good governance) dimana Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan

Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017

keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi

masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan

pelayanannya kepada publik.

Posisi wilayah strategis menjadikan Jakarta sebagai pusat penggerak roda

perekonomian dan perkembangan teknologi, globalisasi serta era demokratisasi dan

menjadikan masyarakatnya semakin cerdas menuntut adanya keterbukaan informasi atas

pengelolaan keuangan daerah. Atas kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang

menjadi sorotan masyarakat nasional atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi atas

penyelewengan keuangan pemerintah daerah. Indikasi atas kerugian daerah tersebut dapat

ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang dipakai dalam melakukkan

pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Gambar 1. Grafik Tren Realisasi Belanja Tahun 2011-2016 Pemprov DKI Jakarta

Sumber : BPKD DKI Jakarta

Kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagai daerah

otonom harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, seluruh kegiatan

pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan cara-cara pembiayaan atas kegiatan

tersebut tertuang dalam APBD. Dari grafik tren realisasi belanja tahun 2011-2016 diketahui

bahwa realisiasi belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung di

Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun sangatlah besar nilainya. Hasil evaluasi audit yang

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Provinsi DKI Jakarta merupakan cara dalam mengukur akuntabilitas keuangan suatu

Pemerintahan dan dapat dikatakan evaluasi audit atas LKPD DKI masih kurang baik. Dapat

diketahui dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 opini BPK atas tata kelola keuangan


daerah menghasilkan jawaban Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut menandakan

bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu perbaikan dalam sistem pengendalian

internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan atas audit LKPD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 BPK melakukan

nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT Bank DKI selaku mitra

Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyimpanan Rekening Umum Kas Daerah, Rekening

Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dengan melakukan nota kesepakatan tentang Akses

Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara perbankan online dan selain

itu adanya penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi gerakan GNNT “Gerakan

Nasional Non Tunai” yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga

melatarbelakangi wujud Pemerintah DKI untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan GNNT dibuat MOU (kerjasama) antara Bank BI dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan

keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan

sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yang dimplementasikan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui

Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi

non-cash) yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) dimana di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi

melakukan transakasi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD

melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai dan diterapkan melalui layanan Cash

Management System (CMS) dari PT Bank DKI untuk setiap transaksi pendapatan maupun

belanja pemerintah daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi

temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan

keuangan/korupsi.

Masih buruknya sistem pengendalian internal dalam tata kelola keuangan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta seperti pengelolaan belanja daerah belum memadai, diantaranya masih

dijumpai indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah, hasil

pengadaan belanja barang tidak digunakan, serta catatan belanja daerah tidak didukung bukti

pertanggungjawaban secara lengkap yang kesemuanya terlihat dari penilaian dari BPK

terhadap LKPD DKI Jakarta, adanya tuntutan atas Reformasi Keuangan Negara serta, adanya

MOU GNNT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia serta terbitnya

Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan


Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan

transaksi non tunai. Dalam mengatasinya tata kelola kuangan daerah yang baik sangatlah

dibutuhkan di Provinsi DKI Jakarta.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi

Gubernur DKI Jakarta atas pelaksanaan transaski non tunai tersebut mampu membuat tata

kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip Good Governance yang akuntabel,

transparan dan berdasakan landasan hukum (rule of law). Berdasarkan pokok rumusan

masalah tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi good

governance tentang pelaksanaan pembayaran non tunai (non cash) pada tata kelola keuangan

pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? serta apakah pelaksanaan transaksi

non tunai di Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dikelola berdasarkan tata kelola

keuangan yang baik, jika belum, mengapa?. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana penerapan dari Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) mampu menciptakan good governance dalam

tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Tinjauan Teoritis

1. Prinsip Good Governance

Inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi karena

reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan

penciptaan good governace karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiki daya

tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyrakat. Penelitian ini

menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparasi dan rule of

law. Akuntabilitas, transparansi dan rule of law tersebut dimaksudkan untuk memastikan

bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan

baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik

meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas

pengelolaan keuangan pemerintah dan berikut penjelasan masing masing teori:

a. Akuntabilitas

Menurut Hatry (1997) dalam Widodo (2001:256) akuntabilitas merupakan suatu istilah

yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk

tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Birokrasi publik

dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secar objektif oleh orang (masyarakat atau yang

mewakilinya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak

terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki berasal.


b. Transparasi

Tranparasi yaitu yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Informasi

mengenai pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima

oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya

baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara

jelas dan tanpa adayang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan

implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan baik di pusat maupun didaerah harus

selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

c. Rule of Law

Menurut Tjokroamidjojo (2004), Rule of Law merupakan keputusan, kebijakan

pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut masyarakat serta pihak ketiga dan

dilakukan berdasarkan hukum (peraturan yang sah). Begitupun yang diungkapkan oleh Salam

(2007) dimana Rule of law atau supremasi hukum dari sisi aparat birokrasi, berarti ada

kejelasan dan prediktibilitas dari birokrasi terhadap sector swasata dan dari segi masayarakat

sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga Negara

dalam pertanggunggugatan pemerintah.

2. Sistem Pembayaran

Bank Indonesia (2006:9), Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang mencakup

seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi Pembayaran

secara tunai atau tindakannya disebut dengan transaksi tunai tidak terlepas dari penggunaan

uang sebagai alat tukar pembayaran. Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat

dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui Real Time Gross

Settlement (RTGS), APMK, e-money, dan electronic channel lainnya. Dan Cash Management

System (CMS) atau dikenal dengan Manajemen Kas (Cash Management) merupakan fitur

fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan

perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan

transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun

entitas publik dalam bertransaksi.

3 Kerangka Kerja Mc Kinsey 7-S (Mc Kinsey 7-S Framework)

Model 7-S McKinsey merupakan kerangka yang banyak didiskusikan untuk melihat

saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey


atau yang lebih dikenal dengan McKinsey 7S Framework adalah sebuah model manajemen

untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Seperti

yang digambarkan pada Gambar 2 tentang Kerangka Kerja Model Mc. Kinsey

Gambar 2 Kerangka Kerja Model Mc Kinsey

Faktor faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi

perusahaan ini selanjutnya disebut sebagai 7-S Mc Kinsey dijelaskan sebagai berikut:

1) Strategi

Strategi adalah seni menggunakan kecakapan sumber daya suatu organisasi untuk

mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang

menguntungkan. Strategi merupakan fase pertama dalam perencanaan yang mengarah kepada

pengembangan visi dan misi suatu organisasi, sehingga strategi merupakan suatu proses untuk

menentukan arah yang dijalani.

2) Sistem (Sistem)

Sistem meliputi prosedur-prosedur, proses dan aktifitas kerja yang menunjukkan

bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, sistem finansial, sistem rekrutmen, promosi dan

penilaian hasil kerja, dan sistem informasi. Organisasi sebagai suatu sistem diharapkan dapat

berfungsi secara efisien dan efektif apabila memiliki komponen dan unsur masukan dengan

standar tertentu sehingga dapat ditransformasikan untuk memperoleh keluaran yang optimal.

3) Struktur

Struktur berkaitan erat dengan pemetaan organisasi dan aturan-aturan yang

mengikatnya yang menggambarkan jenjang hirarki (siapa melapor kepada siapa) serta

bagaimana tugas-tugas dalam organisasi didistribusikan dan diintegrasikan. Menurut Robbin

(1994:89-90) struktur organisasi terdiri dari komponen-komponen yaitu kompleksitas,

formulasi dan sentralisasi.

4) Sumber Daya Manusia (Staff)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dengan

keahlian, begitu pula sebaliknya. SDM yang handal dan memiliki keahlian merupakan aset


yang sangat berharga bagi organisasi untuk dapat terus bertahan, tumbuh, dan berkembang.

Manajemen sumber daya manusia meliputi usaha peningkatan produktivitas, pemanfaatan

sumber daya manusia dan unsur-unsur yang ada hubungannya seperti pengadaan,

pengembangan, pemberian imbalan, motivasi, dan penanganan anggota-anggota dari suatu

organisasi.

5) Keahlian (Skill)

Skill sebagai kemampuan dalam pengelolaan organisasi oleh pegawai secara

keseluruhan, dan bukan kemampuan individu. Pengembangan SDM membantu memastikan

bahwa organisasi mempunyai orang-orang ahli dan berpengalaman yang diperlukan untuk

mencapai tujuan. Pengembangan dapat dirumuskan sebagai pembentuk tingkah laku melalui

keterampilan dan pengalaman.

6) Nilai-nilai Bersama (Shared Values)

Sistem nilai organisasi sebagai kepribadian organisasi, sedangkan shared values (nilai

bersama merupakan nilai atau norma yang diyakini suatu orgnisasi dalam melakukan sesuatu.

Nilai-nilai bersama dalam organisasi erat kaitannya dengan pembahasan budaya atau kultur

organisasi (organization culture), dimana setiap organisasi memiliki keunikan dan

karakteristik tersendiri. Budaya organisasi sebagai sesuatu yang menunjuk pada pola

keyakinan, nilai-nilai yang dipahami sesuai dengan pengalaman yang diperoleh sepanjang

sejarah organisasi dan termanifestasikan dalam perangkat material dan perilaku anggotanya

7) Gaya Kepemimpinan (Style)

Gaya (style) adalah gaya atau cara bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam

organisasi. Dari definisi teresebut menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan

penggunaan pengaruh dan karenanya semua hubungan yang saling mempengaruhi dapat

merupakan upaya kepemimpinan. Kepemimpinan juga menyangkut pentingnya proses

komunikasi karena mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Unsur lain yakni berfokus

pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif akan berurusan dengan tujuan individu,

kelompok, dan organisasi. Untuk mencapai tujuan pimpinan harus memiliki tiga visi utama,

yaitu: mencapai komitmen dan kerjasama, mengajak kelompok tersebut bertindak demi

terciptanya tujuan, dan mengoptimalkan penggunaan keahlian,kekuatan dan bakat kelompok.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivistme.

Model penelitian yang tepat untuk kasus ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif

tanpa mengesampingkan paradigma positivis. Pendekatan ini dipilih karena peneliti


bermaksud untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan good governance pada

proses penerapan transasksi non tunai (non cash). Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif, karena penelitian ini bertujuan memberikan kepada peneliti untuk menggambarkan

aspek-aspek yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai

suatu fenomena. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan

secara detail mengenai penerapan pelaksanaan transaksi non tunai (non cash) di Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni, yang memiliki

orientasi akademis dan ilmu pengetahuan. Dari sisi dimensi waktunya penelitian merupakan

penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi

kepustakaan dan studi lapangan. Informan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan

data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan informan yang

berhubungan dengan pembuat kebijakan instruksi dari transaksi non tunai di Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta. Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan strategi analisis

Illustrative Method. Menurut Neuman (2013:489 – 490) Metode Illustrative Method ini

adalah model analisis yang mengambil konsep dan memperlakukan sebagai kotak kosong

untuk diisi dengan deskripsi dan contoh-contoh secara empiris.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Proses Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash)

Umumnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bertansaksi dalam pembayaran

keuangan masih menggunakan sistem pembayaran tunai, dimana Bendahara sebagai

Pengelola Keuangan, pemegang uang atau juru bayar di SKPD/UKPD masih dapat

mencairkan cek dalam bentuk uang tunai (cash) dan masih dapat melakukan berbagai

pembayaran kegiatan dengan uang tunai tersebut. Sejak Tahun 2013 sampai dengan 2016

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Provinsi DKI berupaya merubah pola

pembayaran dengan cara mengeluarkan instruksi/kebijakan tegas yang dengan adanya

kebijakan pelaksanaan transaksi non tunai (non cash) berarti merubah pola bendahara maupun

pihak-pihak lainnya yang ingin bertransaksi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

lebih menggunakan perbankan online sistem. Dalam Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016

tersebut jajaran birokrasi di pemerintah DKI Jakarta diamanatkan untuk tidak lagi melakukan

transaksi tunai yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pelaksanan Transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup segala

jenis APBD yang terbagi dalam Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari sisi Pendapatan

mencakup segi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Penerimaan Asli Daerah


lainnya dimana dari sisi penerimaan tersebut pengembangan sistem aplikasi untuk non tunai

sudah dilakukan secara online sistem. Sistem pencatatan elektronik dikembangkan melalui

sistem elektronik retibusi (e-Retribusi) untuk retribusi dan e-Parkir untuk permasalahan

pendapatan parkir. Untuk penerimaan pendapatan tersebut Pemerintah Provinsi DKI

melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai perbankan nasional dan PT POS Indonesia,

dimana penerimaan pendapatan dilakukan secara sistem online perbankan melalui auto debit

yang masuk langsung ke rekening pendapatan pemerintah secara akuntabel dan transaparan

sudah dikelola dengan baik tanpa adanya lagi pungutan dimanapun.

Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja

seperti belanja subsidi/layanan publik, belanja pembangunan dan belanja rutin. Dalam

kegiatan Belanja Daerah proses pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan secara bertahap

dimana awal pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah BPKD Provinsi DKI

Jakarta melakukan berbagai pendekatan terhadap stakeholder/vendor/pihak ketiga dengan

melakukan berbagai macam bentuk kerjasama. Bebagai penerapan yang dilakukan dalam

pelaksanaan transaksi non tunai khususnya dalam hal/ kegiatan belanja yaitu dengan membuat

perjanjian kerja sama (PKS). Bentuk kerjasama yang pertama kali dilakukan yaitu kerjasama

dengan PT Bank DKI karena merupakan mitra utama selaku pemegang RKUD Provinsi DKI

serta sebagai mitra dalam hal penggunaan fitur CMS. Selain itu Pemprov DKI juga

melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak payung dengan vendor/pihak ketiga dimana

SKPD/UKPD yang memiliki kegiatan belanja yang sama dikonsolidasikan bentuk belanjanya

agar dapat melakukan bentuk kontrak kerjasama/ perjanjian kerja sama (PKS) berupa kontrak

anak yaitu perpanjangan kontrak dari Kontrak Payung yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi DKI dan untuk lebih meminimalisir penggunaan uang tunai para pengelola keuangan

di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dimaksimalkan mekanisme pembayaran Langsung

(LS) yang ditranfer langsung kepada pihak ketiga melalui rekening BUD.

Berbagai bentuk instrumen perbankan yang dipakai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam membantu mewujudkan pelaksanaan transaksi non tunai diantaranya adalah Cash

Management System (CMS), Auto Debet, RFID, ATPM, dan berbagai bentuk e-card sesuai

dengan fungsinya. Penggunaan e-card atau emoney juga merupakan bentuk kerjasama

Pemerintah DKI dengan Bank DKI maupun bank swasta lainnya dalam rangka transparasi

atas pendapatan yang diperoleh DKI dan meminimalisir bentuk peredaran uang di masyarakat

khususnya masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

2. Analisa Good Governance dari Pelaksanaan Transaksi Non Tunai


Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika Pemerintah konsisten memberikan

informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada akhirnya akan

memperkuat dukungan mereka terhadap Pemerintahan. Selain itu adanya Reformasi keuangan

negara di Indonesia yang ditandai dengan adanya Undang Undang di bidang Keuangan

Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKD sebagai narasumber

perwakilan Kepala Badan BPKD Provinsi DKI Jakarta, salah satu bentuk Reformasi

Keuangan Negara didalamnya adalah keharusan Pemerintah Pusat maupun Daerah menuju

implementasi accrual basis sistem. Dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum, sejak awal kepemimpinan Gubernur

Joko Widodo dan beralih di tahun 2014 melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta berupaya

menginstruksikan kepada aparatur dibawahnya untuk mewujudkan pemerintah Jakarta yang

bersih dan bebas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelaksanaan transaski non

tunai dimulai dari awal tahun 2014 sampai dengan 2016 dimana Pemerintah DKI Jakarta atas

arahan Gubernur mengeluarkan berbagai perubahan Instruksi Gubernur secara bertahap

mengenai pelaksanaan transaksi non tunai. Beberapa prinsip yang dikaitkan dalam penelitian

penerapan transaksi non tunai ini yaitu prinsip akuntabilitas, transaparasi dan berdasarkan

hukum (rule of law).

a. Akuntabilitas

Berdasarkan data yang didapat berkaitan tentang penerapan transaksi non tunai di

DKI, dalam menghadapi tantangan perubahan telah membuat grand desain “Akuntansi

Berbasis Akrual Provinsi DKI Jakarta”, dalam menyiapkan pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan transaparan, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu

program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya jakarta baru yang

sejahtera. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanan non tunai adalah penggunaan

APBD yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akir saldo yang ada dalam

pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara real time tersaji

serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Bendahara Pengeluaran di Pemprov DKI Jakarta menjelaskan sejak berlakunya

penerapan non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas

dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara real time

didukung dengan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan hal tersebut mewujudkan


tertib administrasi pengelolaan kas yang mengakibatkan di akhir tahun yaitu pada tanggal 31

Desember 2016 tepat pukul 19.05WIB Pemerintah Provinsi DKI telah dapat menyelesaikan

tutup buku atas seluruh transaski yang ada di tahun 2016 dari hal tersebut disimpulkan

penerapan non tunai dapat mempercepat proses tutup buku pada akhir tahun. Dampak lain

dari penerapan non tunai yaitu berupa efisiensi belanja. Dari data yang peneliti peroleh,

berdasarkan hasil evaluasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi

DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan Laporan Keuangannya ke DPRD

pada tanggal 31 Mei 2016 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang masih memperoleh

penilaian Wajar Dengan Pengecualian tetapi dalam hal penggunaan pengelolaan keuangan

atas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan UP/GU/TU di bendahara pengeluaran

sudah tidak menjadi temuan utama lagi.

b. Transparasi

Transparasi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi

kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang

baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat

maupun di tingkat daerah. Pengelolaan keuangan atas pelaksanaan non tunai di Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, saat ini secara tidak langsung sudah diketahui oleh publik, dikarenakan

setiap transaski keluar masuk uang yang melalui APBD sudah berupa non cash, seperti pada

penerapan berbagai bentuk pembayaran retribusi ataupun pajak daerah, pemberian hibah

maupun bantuan sosial yang kesemuanya sudah menggunakan online sistem berbasis

perbankan.

Bentuk transaksi yang dapat dilakukan masyarakat ke Pemprov DKI dalam hal

pembayaran/transaski atas retribusi ataupun pajak daerah saat ini menggunakan sistem auto

debit, masyarakat yang ingin melakukan pembayaran dapat melakukan transaksi langsung

melalui layanan perbankan berupa transaksi melalui teller ataupun melalui transfer atau via

ATM ke rekening pemerintah yang ditunjuk, sehingga pengelolaan keuangan tersebut dapat

secara transparan diketahui aliran dananya. Dalam kegiatan belanja peran stakeholder ataupun

pihak ketiga yang menyediakan berbagai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat

diketahui dari kebijakan yang dibuat dalam hal ini adalah pembayaran secara non tunai

dimana stakeholder harus mempersiapkan ketersediaan barang yang diminta serta melengkapi

segala adminitrasi pertanggungjawaban. Biasanya para stakeholder sudah terinformasikan

langsung dari aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SKPD/UKPD ataupun dari Badan

Pengadaan Barang Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Bentuk transparasi yang didapat bagi masyarakat belum sepenuhnya didapat tetapi

bentuk transparasi yang juga telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini

diantaranya adanya layanan akses data keuangan yang diberikan secara terbuka melalui

website-website resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakses melalui

http://www.jakarta.go.id/. Keterbukaan informasi keuangan yang berupa data melalui akses

open data dapat diakses melalui www.data.jakarta.go.id serta dapat mengakses layanan

jakarta smart city di http://smartcity.jakarta.go.id/ dimana konsep dari smart city di jakarta

dibuat berdasarkan 6 pilar: Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility,

Smart Economy, dan Smart Environment. Smart city harus bermanfaat untuk seluruh

masyarakat sehingga warga jakarta bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dimana data

disajikan dengan lebih transparan dan masyarakat dapat terlibat dalam pembenahan

Pemerintah DKI Jakarta.

c. Rule of Law

Prinsip rule of law mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik dan peraturan publik yang dibuat dan

dilaksanakan.Pemerintah yang baik berarti pemerintah yang mampu

mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik

hukum maupun ekonomi dan diinformasikan terbuka ke publik. Sebagai langkah awal,

Pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan segala regulasi dan berbagai kebijakan yang

mendukung terlaksananya pelaksanaan non tunai sehingga dirumuskanlah instruksi yang

mendasari implementasi non tunai secara penuh di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yaitu

Instruksi Gubernur No. 04 tahun 2014, pada tahun yang sama dikeluarkan kembali pengganti

instruksi tersebut dengan Instruksi Gubernur No.151 tahun 2014 sebagai wujud proses

percepatan pelaksanaan transaksi non tunai. Dan pada tahun berikutnya dikeluarkan instruksi

pengganti yaitu Instruksi Gubernur No. 256 tahun 2016 dimana per hari dibatasi transaksi

maksimum Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dikarenakan untuk lebih meminimalisir

penggunaan uang tunai Pemerintah Provinsi DKI juga menghimbau kepada para bendahara

pengeluaran untuk dapat dimaksimalkan mekanisme pembayaran Langsung (LS) serta

menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank DKI selaku bank yang

memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan menghimbau

bendahara-bendahar di SKPD/UKPD untuk mempergunakan CMS.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, atas dasar rapat tentang pembahasan

Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Non Tunai, sejak tahun 2015

dilakukan pengembangan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Bank Indonesia


dan Kementerian Keuangan RI sehingga Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 pada tanggal

1 Maret 2016 tersebut jajaran birokrasi di pemerintah DKI Jakarta diamanatkan untuk tidak

lagi melakukan transaksi tunai yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) selain dengan cara transaksi non

tunai atau melalui online sistem menggunakan layanan Cash Management System (CMS).

Atas hasil instruksi gubernur tersebut Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan

berupa berbagai peraturan gubernur ataupun instruksi instruksi yang mendukung pelaksanaan

non tunai dapat terpadu dijalankan seperti aturan mengenai Revolving Fund. Revolving fund

yang dimaksud terkait konsep uang persediaan yang dikelola di SKPD/UKPD. Revolving

Fund/Uang Persediaan (UP) diapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya belum

pasti dan jumlahnya tidak material. Konsep revolving diantaranya yaitu

a. Setiap SKPD mempertanggungjawabkan terlebih dahulu pengunaan dana, sebelum

meminta pengisian kembali dana,

b. Pemerintah Provinsi DKI memberlakukan ketat kebijakan Uang Persedian di

SKPD/UKPD dengan cara mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang mekanisme Uang

Persedian yang ditiap tahunnya besaran Pagu Uang Persedian (UP) dievaluasi

c. Berbagai pembayaran yang dilakukan SKPD yang melalui Uang Persediaan (UP) harus

dilakukan melalui mekanisme transfer perbankan sehingga alur transaksi penggunaan UP

tersebut dan SPJ yang berkaitan atas pembayaran tersebut harus segera diinput kedalam

sistem SIPKD sehingga pada akhirnya proses pembayaran tersebut dapat ditelesuri

realisasi belanjanya secara realtime dan update.

Selain Revolving fund, berbagai bentuk kerjasama yang berlandaskan hukum dilakukan

oleh Pemprov DKI bersama dengan stakeholder-stakeholder yang mampu menyediakan

prasarana kebutuhan atas pelaksanaan transaksi non tunai bentuk kerjasama tersebut

dituantgkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang nantinya SKPD menuangkan kembali

dalam bentuk kontrak anak dari cara tersebut diketahui bahwa pembuatan regulasi

memerankan peranan penting dalam proses pelaksanan transaksi non tunai dimana regulasi

dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada publik agar publik dapat terinformasi

secara baik akan berbagai pelaksanaan transaksi non tunai.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan, hanya dapat dicapai

apabila berbagai faktor pendukung sudah terpenuhi seperti penyiapan regulasi dan kebijakan,

penyiapan SDM yang kompeten serta sistem informasi yang terintegrasi sudah memadai.

Melalui McKinsey 7S Framework efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang

diinginkannya dapat terlihat dimana perubahan rencana strategis perusahaan seharusnya


mempunyai implikasi terhadap perubahan organisasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan

transaksi non tunai juga perlu dikaji untuk mengevaluasi suksesinya strategi program tersebut,

faktor dari berbagai segi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi non tunai di

Pemerintah Provinsi DKI akan dibahas selanjutnya.

a. Segi Strategi

Strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah yang perlu dituju oleh

organisasi dalam rangka memenuhi misinya. BPKD sebagai unsur pelaksana fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan memiliki keinginan “Terwujudnya Tata

Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta yang Sejahtera”

atas hal tersebut BPKD memiliki visi dan misi yang menunjang untuk mewujudakannya

dengan merancang suatu bentuk grand desain. Grand desain yang dimaksud merupakan

implementasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam “Program Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah” dimana program peningkatan akuntabilitas tersebut

merupakan rencana strategis DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

transaparan.

Pemerintah DKI Jakarta mengakui adanya kelemahan dalam organisasinya maka

untuk mensukseskan implementasi non tunai dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak,

berbagai strategi diantaranya yaitu melalukan strategi kerjasama yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI diataranya kerjasama melalui PT Bank DKI bentuk kerjasama yang

dilakukan diantaranya Bank DKI memberi kemudahan dalam pembukaan rekening Bank DKI

bagi masyarakat, bagi UMKM maupun bagi stakeholder/vendor (pihak ketiga). Selain itu

Pemerintah DKI juga melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak ataupun perjanjian

kerjasama (PKS) guna mensupply kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI dan strategi BPKD

yaitu mengeluarkan berbagai Instruksi Gubernur maupun mengeluarkan berbagai keputusan

gubernur sesuai dengan permasalahan maupun kendala yang dihadapi serta melakukan

berbagai kerjasama denga berbagai pihak tanpa mengesampingkan dasar hukum yang ada

demi kelancaran suksesi pelaksanaan non tunai.

b. Segi Struktur

Struktur organisasi merupakan ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan

atau membedakan semua bagiannya. Dalam mewujudkan implementasi transaksi non tunai,

BPKD merupakan perumus kebijakan karena BPKD merupakan Badan Pengelola Keuangan

yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembenahan tata kelola keuangan khususnya dalam

pengelolaan APBD. Dari hasil wawancara yang didapat dapat diketahui bahwa sinergi


struktur dalam organisasi di BPKD ataupun organisasi di seluruh Organisasi Pemerintah

Daerah (OPD) Provinsi DKI mempengaruhi suksesnya implementasi non tunai di DKI.

c. Segi Sistem

Dengan keterkaitannya dengan tata pengelolaan keuangan di DKI Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sudah melakukan upaya pengembangan sistem baik itu sistem yang mendukung

penatausahan keuangan bagi bendahara maupun prasarana implentasi non cash. Menurut data

yang diperoleh Melalui implementasi transaksi non tunai yang didukung dengan implelentasi

sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU), pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara

secara real time yaitu saat terjadinya transfer dana ke pihak ketiga melalui mekanisme CMS.

Melalui mekanisme ini seluruh transaksi direkam dan dicatat saat terjadinya transaksi dan

untuk menjamin validitas pencatatan belanja dan saldo kas di bendahara, dilakukan

rekonsiliasi secara periodik untuk memastikan keakuratan pencatatan transaksi dalam e-BKU

dibandingkan dengan rekening Koran Bank. Peranan sistem secara finansial dengan

keterkaitannya dengan tata pengelolaan keuangan di DKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sudah melakukan upaya pengembangan sistem diantaranya pengembangan sistem SIPKD dan

pengembangan sistem CMS dari PT Bank DKI.

d. Segi Skill dan SDM (Staffing)

Berdasarkan data yang didapat, SDM yang memainkan peranan penting dalam

pelaksanaan transaksi non tunai yakni bendahara. Bendahara yang dimaksud merupakan

bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran yang ada di SKPD/UKPD. Skill dalam

penggunaan SIPKD dan CMS juga sangat penting bagi bendahara pengeluaran karena skill

tersebut dibutuhkan dalam mengotorisasi perpindahan uang. Dari hal tersebut segi skill dan

SDM saling terkait, melaui transaksi non tunai, dimana seluruh dana baik itu di Bendahara

Umun Daerah (BUD) maupun dana yang ada di Bendahara (746 bendahara) seluruhnya

tersimpan di rekening bank. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini

BPKD dapat dengan mudah melakukan monitoring posisi saldo kas seluruh rekening di bank

secara real time, sebagai dasar pengembilan keputusan manajemen, terutama untuk kebutuhan

penganggaran kas. Untuk mendukung berhasilnya pelaksanaan non tunai, bendahara di

SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI juga diberikan reward baik oleh Gubernur maupun

reward yang diberikan oleh PT Bank DKI sebagai stimulus dalam keberhasilan penerapan non

tunai serta dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan non tunai dapat tercapai apabila

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan prasarana sarana maupun kebutuhan yang

dibutuhkan oleh SDM yang ada untuk mengimplementasikan transaksi non tunai.


e. Segi Shared Values and Style

Aparat Pemerintah Provinsi dahulunya dikenal lamban dalam hal pekerjaan, serta

dikenal sebagai aparat yang suka korup namun saat pergantian kepemimpinan dari era Bapak

Fauzi Bowo kemudian Bapak Joko Widodo serta kepemimpinan Bapak Basuki Tjahaja

Purnama era perubahan telah dimulai. Gaya kepimpinan dari Kepala Daerah atau Gubernur

provinsi DKI Jakarta juga menentukan berhasil atau tidaknya sebuah instruksi itu terlaksana

atau tidak. Pentingnya komitmen dari seorang pemimpin berpengaruh besar dalam kesuksesan

implementasi non tunai. Pentingnya perubahan capaian share value dan style (gaya

kepemimpinan) yang dimiliki oleh suatu organisasi mendorong suatu program untuk berhasil.

Dalam pelaksaan transaski non tunai di DKI Jakarta style dari pemimpin yaitu Bapak

Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang dikenal dengan sebutan “Pak Ahok” memang

mendorong aparat di bawahnya untuk ikut tunduk dalam peraturan yang dibuat dan

dampaknya yakni perubahan pola kerja yang terjadi di DKI. Atas arahan dan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan selama jabatan Pak Gubernur maka tingkat capaian pelaksanaan

transaski non tunai di DKI dapat dikatakan berhasil.

Atas hasil pembahasan rapat koordinasi terkait persiapan Pemerintah Daerah atas

implementasi transaksi non tunai di Kementrian Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 14

Maret 2017 yang dihadiri oleh Sekertaris Dirjen Kementrian Keuangan, Asosiasi Perbankan

Daerah, BPKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai perwakilan Pemerintah Daerah yang

sudah memulai pelaksanaan non tunai dan beberapa unsur pemerintah daerah yang belum

memulai pelaksanaan non tunai, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan sebagai

contoh/pilot project dalam setiap persiapan pelaksanaan transaksi non tunai bagi seluruh

Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Atas pelaksanaan

transasksi non tunai yang sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta, maka para

kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota sangat tertarik untuk dapat belajar dan melihat

secara langsung implementasi transaski non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal

tersebut dapat dilihat dari banyaknya jajaran staff perwakilan kepala daerah datang

berkunjung melalukan studi banding (benchmarking) ataupun mengundang Kepala BPKD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi narasumber atas pengalaman yang telah

dilakukan. Pelaksanaan kegiatan studi banding tersebut berdasarkan atas SE Mendagri No.

910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah dimana

dalam SE tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah

harus segera dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018.


Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Instruksi Gubernur

mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dilatar belakangi beberapa hal. Proses

implementasi non tunai di DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016, meliputi

penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai (non cash) pada tata

kelola keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berdasarkan good

governance tetapi belum sempurna karena tujuan dan sasaran dari implementasi pembayaran

secara non tunai adalah untuk menciptakan akuntabilitas, transparasi serta berlandaskan

hukum namun yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap

pengembangan sehingga masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov

DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta

masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi ini non tunai ini.

Teori 7S Mc Kinsey yang dipergunakan juga membuktikan bahwa berbagai aspek seperti

strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan

penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini. Atas suksesi

keberhasilannya oleh Kementrian Dalam Negeri di tahun 2017 ini Pemerintah provinsi DKI

Jakarta dijadikan sebagai contoh atas keberhasilannya dalam implementasi non tunai bagi

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten di seluruh Indonesia hal tersebut berdasarkan

atas SE Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi non Tunai pada

Pemerintah Daerah Provinsi yang harus diberlakukan paling lambat 1 Januari 2018, sehingga

untuk mewujudkan aparatur pemerintahan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi dapat

terwujud sebagai suatu keberhasilan dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta sebaiknya tetap mengevaluasi atas penerapan pelaksanaan pembayaran non tunai

khususnya dalam kegiatan Belanja yang dilakukan di unit SKPD/UKPD di seluruh wilayah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa perbaikan memang diperlukan agar program

penerapan cash less ini terus berjalan dengan baik, perbaikan kualitas sumber daya manusia

yang dimiliki serta perlunya pembenahan atas integrasi dan keakuratan sistem yang telah ada

juga perlu menjadi prioitas yang utama, karena di setiap aspek pengelolaan keuangan

pemerintahan perlu adanya keserentakan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah

sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparasi dan berlandaskan

hukum untuk menuju pemerintah yang good governance dapat tercapai.


Daftar Referensi

Elmi, Bachrul.2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI-Press Farazmand, Ali.2004. Policy and administration Innovations. USA: Praeger Hafidh, Aula Ahmad dan Maimun Sholeh. Analisa transaksi non tunai dalam mempengaruhi permintaan uang guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien. Prosiding Seminar Nasional.Universitas Negeri Yogyakarta LAN, TIM. 2004. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Peters, Thomas J., Waterman, Robert H Jr. 1997. In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, Ga.K. Hall & Co., Maine, USA Robbins, Stephen P.1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi terjemahan Jusuf Udaya, Lic.,Ec.. Jakarta : Arcan Syakrani, Dr. dan Dr. Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tim Peniliti FH UNDIP. 2015. Persyaratan dan implikasi pengaturan pmbatasan transaksi tunai di indonesia. Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 12 Tjokroamidjojo, Bintoro.2004. Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. Jakarta Yuwono,Sony dkk.2007.Memahami APBD dan Permasalahannya (panduan pengelolaan keuangan daerah).Malang: Bayumedia Publishing


Documents

Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash