Upload
others
View
28
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
ANALISA PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL 159
DAN 160 KUHAP DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA
DITINJAU DARI PENCAPAIAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Mojokerto)
Oleh :
Septi Ekasari
NIM : 201310110311198
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2017
ii
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Septi Ekasari
NIM : 201310110311198
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Analisa Penafsiran Hakim
Tergadap Penerapan Pasal 159 dan 160 KUHAP Dalam Praktek
Persidangan Pidana Ditinjau dari Pencapaian Asas Kepastian Hukum (Studi
di PN Mojokerto dan PN Malang) adalah hasil karya tulis saya dan dalam
naska Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang
pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu
pergutuan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis
atau diterbitkan orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber
kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir
Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG
TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Malang, 29 Maret 2017
Yang menyatakan,
iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat
dan Hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa
Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena
perjuangan dan usahanya bersama keluarga dan para sahabat dapat membawa
umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang. Penulisan
skripsi ini merupakan penulisan hukum sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk
mendapatkan gelar Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang. Penulis mengajukan judul “Analisa Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 159
dan 160 KUHAP Dalam Praktik Persidangan Pidana Ditijau dari Pencapaian Asas
Kepastian Hukum.
Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini
tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu
dalam penulisan skripsi ini dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima
kasih kepada :
1. Alloh SWT, yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-NYA sehingga
Penulis dapat menyelesaikan penulisan hokum ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Suwono dan Ibu Anik Sundari (Almh) yang telah
mendukung penulis dari segi rohani dan pendanaan serta membentuk
kepribadian Penulis mulai dari yang selalu bergantung kepada orang lain
menjadi seseorang yang mandiri dan seseorang yang tidak mudah
meneteskan air mata.
3. Drs. H. Fuzan M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
yang selalu mendorong mahasiswanya untuk mampu berprestasi.
4. Dr. Sulardi S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang telah
memberikan pengarahan dan mengingatkan kekurangan dalam skripsi
penulis.
5. Bayu Dwiwiddy Jatmiko,SH., M.Hum. selaku dosen wali yang
mengajarkan penulis mengenai teknik penulisan dan memberikan masukan,
arahan, serta wejangan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Moh. Najih Phd, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang
senantiasa mengarahkan dan membimbing Penulis dengan sabar, sehingga
selesailah penulisan hokum ini.
7. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. selaku dosen pembimbing II yang telah
mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari ketidak tahuan hingga
mengerti permasalahan dalam melakukan penelitian skripsi ini. Mengerti
bahwa esensi sebuah penulisan hokum bukanlah untuk sekedar memperoleh
gelar semata melainkan sebagai karya agung yang harus di kerjakan
sungguh-sungguh.
8. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa dan dukungan untuk
segera menyelesaikan pendidikan strata 1.
9. Narasumber dalam penelitian Penulis yakni Bapak Rightmen MS
Situmorang, SH., M.Hum dan Ibu Susilowati, SH selaku Hakim PN
Malang, Ibu Ina Rachman., S,H,M.Hum selaku Hakim PN Mojokerto, serta
Bapak Wakil Ketua PN Malang
v
10. Teman-teman seperjuangan FH UMM angkatan 2013, maupun kakak
tingkat dan adik tingkat yang selalu membantu Penulis, saling sharing
pengalaman , dan setia menunggu bimbingan bersama khususnya Lailatul
Maf’ula, yang juga membantu menemani Penulis ketika penelitian
11. Teman-teman KKN UMM 149 yang selalu mensuport satu sama lain
terutama Astrid Dwi yang membantu Penulis menerjemahkan abstraksi
dalam Bahasa Inggris
12. Teman-teman dan orang terdekat yang telah membantu Penulis sehingga
penulis tidak merasa bosan dalam mengerjakan skripsi ini. Bisa bangkit
ketika Penulis mengalami kegagalan. Khususnya kepada teman kos A 49 B
Fitriatus Sholikhah yang kini sedang mengejar gelar SPd dan Weda
Heristin, SE
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Akhir kata semoga orang-orang yang membantu Penulis mempermudah
menyelesaikan skripsi ini diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Allag SWT dan
semoga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi akademisi,
praktisi maupun masyarakat luas terkait penafsiran hakim yang tidak
mencerminkan kepastian hukum.
Malang, 29 Maret 2017
Penulis
vi
Daftar Isi
Lembar Pengesahan .................................................................................... ii
Surat Pernyataan.......................................................................................... iii
Ungkapan Pribadi/motto ............................................................................. iv
Abstrak ........................................................................................................ v
Abstract ....................................................................................................... vi
Kata Pengantar ............................................................................................ vii
Daftar Isi...................................................................................................... ix
Daftar Lampiran .......................................................................................... xi
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 3
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 10
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 10
D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 11
E. Kegunaan Penelitian ............................................................................ 11
F. Metode Penelitian ................................................................................ 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Orisinalitas Penelitian ........................................................................ 16
B. Tinjauan Umum Penafsiran Hakim ................................................... 20
C. Tinjauan Umum Hakim ..................................................................... 27
D. Tinjauan Umum KUHAP .................................................................. 31
E. Tinjauan Umum Pembuktian ............................................................. 34
F Tinjauan Umum Pembuktian Saksi ..................................................... 38
G. Tinjauan Umum Kewajiban Hakim dalam Mengendalikan Saksi di
Persidangan ........................................................................................ 42
H. Tinjauan Pencapaian Asas Kepastian Hukum ................................... 43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
B. Pemahaman Pasal 159 dan 160 KUHAP Menurut Pandangan Hakim
a. Penafsiran Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 159 KUHAP
1. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Memastikan Hadirnya
Saksi Menurut Hakim PN Malang ......................................... 55
2. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Memastikan Hadirnya
Saksi Menurut Hakim PN Mojokerto .................................... 61
3. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Mencegah Saksi Saling
Berhubungan Menurut Hakim PN Malang ............................ 63
4. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Mencegah Saksi
Saling Berhubungan Menurut Hakim PN Mojokerto ................. 67
b. Penafsiran Hakim Terhadap Pelaksanaan Pasal 160 KUHAP
vii
1. Pemahaman dan Penerapan Pelaksanaan Pemanggilan Saksi
Di Persidangan Menurut Hakim PN Malang ......................... 69
2. Pemahaman dan Penerapan Pelaksanaan Pemanggilan Saksi
Di Persidangan Menurut Hakim PN Mojokerto..................... 74
c. Pemahaman dan Penafsiran Pasal 159 KUHAP Berdasarkan Hasil
Wawancara dengan Wakil Ketua PN Malang
1. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Hakim Dalam
Memastikan Kehadiran Saksi Di Persidangan ....................... 78
2. Pemahaman dan Penerapan Kewajiban Hakim dalam
Mencegah Saksi Berhubungan Satu Sama Lain Sebelum
Persidangan Dimulai ................................................................... 79
3. Pemahaman dan Penafsiran Pasal 160 KUHAP Berdasarkan
Hasil Wawancara Wakil Ketua PN Malang ................................ 81
C. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Dilihat dari Penafsiran Hakim
Terhadap Pasal 159 dan 160 KUHAP
a. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Pasal 159
KUHAP
1. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim PN Malang ..... 84
2. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hakim PN Malang ..... 86
3. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Wakil PN Malang ...... 88
b. Pencapaian Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Pasal 160
KUHAP
1. Berdasarkan Hasil Wawancara Hakim PN Malang ................. 88
2. Berdasarkan Hasil Wawancara Hakim PN Mojokerto............. 89
3. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Wakil PN Malang ...... 90
D. Implikasi Penafsiran Hakim Ketika Terjadi Pertikaian di
Persidangan ..................................................................................... 91
BAB 1V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 94
B. Saran ................................................................................................ 95
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Surat Tugas Penelitian................................................................................. 96
Berita Acara Seminar Proposal .................................................................. 97
Daftar Hadir Seminar ................................................................................. 98
Kartu Kendali Bimbingan ........................................................................... 99
Surat Keterangan Penelitian PN Mojokerto ................................................ 101
Surat Keterangan Penelitian PN Malang..................................................... 102
Struktur Lembaga PN Mojokerto ................................................................ 103
Panduan Pertanyaan Wawancara Hakim .................................................... 104
Foto Wawancara.......................................................................................... 106
ix
Daftar Pustaka
Referensi Buku-Buku :
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum
Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 130
Andi Hamzah.1996. KUHP dan KUHAP.Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. hal.10
A. Minkenhof, hal. 219, dikutip Andi Hamzah. (1985). Pengantar Hukum Acara
Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 241
Ahmad Syaukani dan A. Hasan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Rajawali
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 33
Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Penerbit :
Djembatan. Hal.133
D. Simons. (1952). Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering,
Haarlem, de Erven F. Bohn, hal.114
Jan Michiel Otto. 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang. Jakarta:
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. hal.5-6
Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan
Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran ,terdapat dalam
http://jimly.com/ pemikiran/makalah?page=3
Lon Fuller.1971.Tthe Morality of Law halaman 54-58
Martiman Prodjohamidjojo. 1984.Komentar atas KUHAP.Jakarta. Pradnya
Paramitha. Hal 11
Munir Fuady,S.H., 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung.
Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 14
Mohammad Taufik. 2010. Makaro dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori
dan Praktek. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia hlm. 107
Nanda Agung Dewantoro. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani
Suatu Perkara Pidana.Jakarta, Indonesia. Penerbit Aksara Persada. hal. 149
Nur Rasaid.1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 49
Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya). Jakarta.
Penerbit : Sumber Ilmu Jaya. Hal.2
x
Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Aditya Bakti.
Hal.23
Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam. Bandung. Penerbit PT
Citra Aditya Bakti. Hal.94
Sidik Sunaryo. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang. Penerbit
Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 27
Soedikno Mertokususmo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2001, hal 56-57
Subekti.2001. Hukum Pembuktian.Jakarta. Penerbit Pradnya Paramitha. Hal.1
Wirjono Projodikoro,S.H. 1974. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung.
Penerbit Citra Aditya Bakti, Hal. 15
Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan,
pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 853
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,Jakarta : SinarGrafika, 2004,
hlm. 6-7.
Sumber Jurnal, Kamus Hukum dan Aturan Perundang-Undangan :
A Salman Maggalatung,Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara
Kekuasaan Otoriter, terdapat dalam http://journal.uinjkt.ac.id
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981
WJS.Poerwadarminta.1985. Kamus Bahasa Indonesia.Jakarta. Penerbit P.N.Balai
Pustaka
Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan
Pengadilan, terdapat dalam https://www.academia.edu
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga, Balai Pustaka, 1990, hal. 336.
UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004
Yusi Amadani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam
http://download.portalgaruda.org,
xi
Marga Kahfi,Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
putusan hakim di Peradilan Perdata, terdapat dalam
https://www.academia.edu,
Sumber Internet :
Kukuh Tirta S. Pembuktian Perkara Pidana, (Definisi dan Klasifikasi Alat Bukti),
terdapat dalam http://kukuhtirtas.blogspot.co.id,
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Alur Peradilan Pidana, terdapat dalam
https://yustypurba.files.wordpress.com,
Mohammad Aldyan, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, terdapat dalam
https://sidik ppln.wordpress.com,
Rozieq, Penafsiran Hukum, terdapat dalam http://kuliahhukum-
rozieq.blogspot.co.id
Tanpa Nama, Pemberitaan sidang Jessica Wongso berpotensi giring opini public,
terdapat dalam http://www.bbc.com
Tanpa Nama, Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran
Hukum, terdapat dalam http://www.ensikloblogia.com,
Tomy Michae, Hormati Penyelesaian Kasus Ahok Secara Hukum, terdapat dalam
http://beritajatim.com,