Analisa Penyimpangan UU Nomor 23 tahun 1945 terhadap Pancasila dan UUD 1945

Negara Indonesia dalah sebuah Negara yang demokratis yang diman semua kedaulatanya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis dan terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Dalam kehidupan beragama, Negara mengatur dan memfasilitasi kehidupan rakyat untuk beragama tanpa terkecuali.ketidak kepemihakan Negara terdapat salah satu agama menjadikan jaminan bagi setiap penduduk untuk dapat melakukan ibadah agamanya dengan baik.

Ketidak selarasanya UU Nomor 23 tahun 2011 Terhadap Pancasila.UU Nomor 23 tahun 2011 tidak selaras dengan nilai nilai dari pancasila di

karenakan UU Nomor 23 tahun 2011 dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ini bias menjadikan bersifat diskriminatif karena Indonesia adalah Negara dengan yang terdapat 6 agama yang diakui dan bukan negara islam. Jadi menurut saya UU Nomor 23 tahun 2011 tidak selaras dengan beberapa butir nilai dari pancasila, antara lain:

a. UU Nomor 23 tahun 2011 tidak selaras dengan butir pancasila sila pertama butir ke-3 “Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda beda terhadap tuhan yang maha esa.” Yang berkaitan jika ini dapat menjadikan kesenjangan antar umat bragama karena sya merasa seperti ada unsur yang diutamakan.

b. Butir ke-7 berbunyi “ tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap tuhan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.”

Dari ke-2 butir tadi dapat di simpulkan bahwa jika Indonesia terlalu menghususkan 1 agama yang mayoritas di Indonesia dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara umat beagama dan ini berdampak negative karena menurut saya Indonesia itu adalah Negara yang terdiri dari banyak suku,ras dan Agama. Selain itu ketidak selarasan ini juga bisa di lebarkan lagi dengan meninjau dengan UUD 1945 yang lebih komplit membahas ini.

UU Nomor 23 tahun 2011 berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena UU Nomor 23 tahun 2011 ini tidak menjamin kemerdekaan beragama tiap-tiap penduduk, bersifat diskriminatif, dan melanggar Hak Asazi Manusia.  Ketidak sesuaian ini terdapat pada :

a. Negara tidak lagi menjamin kemerdekaan/kebebasan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing (melanggar UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2). Kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing diberikan kepada setiap individu penduduk Indonesia, dan bukannya kepada kelompok agama secara kolektif untuk mewajibkan kemauannya kepada individu dalam kelompok tersebut.  Oleh sebab itu, negara tidak boleh merampas hak individu penduduk tersebut dengan membuat peraturan perundangan yang mengutamakan sebuah aturan agama. Pelaksanaan aturan agama harus berasal dari kesadaran dan dorongan hati nurani setiap individu penduduk, dan bukannya karena desakan undang-undang, dengan pengenaan sanksi pidana, baik pidana penjara dan/atau pidana  denda.

b. Negara bersifat diskriminatif karena negara mengutamakan kesejahteraan fakir miskin yang menganut agama tertentu saja (melanggar UUD 1945 pasal 34, pasal 23 A, dan menyimpang dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4) Zakat adalah sebuah keharusan agama dimana penggunaannya bukan ditujukan untuk semua fakir miskin, tetapi ditujukan untuk fakir miskin dari agama tersebut saja. Sebuah undang-undang yang meng-‘anak emas’-kan sebuah ajaran agama, demi kepentingan kesejahteraan fakir miskin kelompok agama tersebut saja, adalah undang-undang yang bersifat diskriminatif Pasal 23A UUD 1945 mengungkapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa adalah untuk keperluan negara.  Kalau zakat termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa, maka zakat harus dipakai untuk kepentingan negara sesuai dengan tujuan negara yang dinyatakan di Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.  Apabila negara memperkenankan pungutan zakat untuk digunakan bukan untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat tanpa terkecuali, maka negara telah menyimpang dari amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 tersebut.

c. Negara melakukan pelanggaran HAM terhadap warganegaranya (melanggar UUD 1945 pasal 28I, pasal 28H ayat 4)Sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap orang terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan bukannya malah mendukung tindakan diskriminatif tersebut.  Dukungan negara terhadap UU no 23 tahun 2011 ini dapat dilihat sebagai pelanggaran HAM dari negara terhadap penduduknya karena negara mengutamakan satu kelompok warganegara dengan latar

belakang agama tertentu dibandingkan dengan yang lainnya.  Kelalaian negara dalam memberikan jaminan perlindungan HAM ini merupakan pelanggaran UUD 1945 pasal 28I. Apabila negara mengharuskan penerapan suatu aturan agama, maka negara melakukan pemaksaan atas nama agama.  Dengan demikian, negara telah bertindak sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi warganegaranya dalam bentuk keharusan dalam membayar zakat.  Dengan demikian, negara telah melanggar UUD 1945 pasal 28 H ayat 4.

Apa yang harus dilakukan:Penyeimbangan porsi peraturan perundangan tentang agama atas semua

agama yang ada di Indonesia.