ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) DI KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

OLEH :

DEDE INDRA

NIM. 07C20101009

Program Studi Ekonomi dan Pembangunan

Universitas Teuku Umar

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

2015

iii

ABSTRAK

Dede Indra. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

Dibawah Bimbingan Alisman dan Herman Syahputra.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak)

untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa

yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan gerakkan oleh

peralatan teknik. Rumusan masalah itu adalah 1). Seberapa besar kontribusi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Nagan Raya.. 2). Apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses

pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Nagan Raya. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah

data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam

bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang

diambil literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, majalah,

artikel, waktu/periode petunjuk teknis dan lain–lain yang memiliki relevansi dengan

masalah yang diteliti. Hasil penelitian meunjukkan Kontribusi Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun 2012 sebesar

1.69 % termasuk dalam kategori sangat kurang atau rendah. Dengan demikian

sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2008-2012 masih rendah. Akan

tetapi Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) saja, karena masih terdapat penerimaan pendapatan

lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci : Analisis, Kontribusi, Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1). Pancasila sebagai

paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan

nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata

baik materil dan spirituil berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis dalam lingkungan

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang

cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung

kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat

diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk,

salah satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang

pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi : “ Pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang”.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam

pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada

dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta

perkembangan bangsa ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai

dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa

sekarang ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor

mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap

potensi yang dimiliki daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proporsi anggaran belanja yang

memperhatikan juga peningkatan pelayanan pada sektor publik. Melihat

perkembangan yang terjadi terhadap potensi pendapatan melalui pajak terutama di

Kabupaten Nagan Raya, dari perbandingan perolehan daerah melalui pajak, Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki persentase sekitar 70 % dari seluruh pajak

yang ada. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini didukung oleh adanya

upaya pajak, efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolahan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya dalam

hal ini yang tercakup dalam wilayah kerja Kabupaten Nagan Raya.

Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolahan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Nagan Raya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh No.3 Tahun 2001 Tentang Pajak

Daerah, salah satu diantaranya adalah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dari hasil sementara, pencapaian pendapatan daerah serta realisasi anggaran

belanja selama lima tahun (2008-2012) pada Dinas Pengelolahan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya, tiap tahunnya

mengalami peningkatan yang signifikan melalui upaya efektivitas dan efisiensi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Pendapatan yang diperoleh pada Dinas Pengelolahan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya melalui

kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan

gambaran adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dalarn pelaksanaan

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian pajak dengan

memberdayakan potensi pajak, dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), agar

lebih diarahkan pada kegiatan perencanaan dan penyusunan kegiatan. Hal ini

dilakukan dalam rangka pengoptimalisasian dan penyesuain antara pendapatan yang

diterima dengan pengeluaran daerah. Penerimaan pendapatan yang diperoleh Dinas

Pengelolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan

Raya, memberikan prospek yang bisa diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terutama perolehan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nagan raya

Tahun 2008-2012

Tahu

n

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

Realisasi

penerimaan

Persen

tase

(%)

2008 40,423,494,271

1. Hasil Pajak Daerah 4,187,599,822 104.19

2. Hasil Retribusi Daerah 6,286,372,001 91.23

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

1,606,020,789 77.40

4. Lain-Lain Pendapatan Aset daerah 28,343,501,658 189.44

2009 27,874,493,673

1. Hasil Pajak Daerah 4,276,502,262 94.23

2. Hasil Retribusi Daerah 5,990,145,924 75.91

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

1,658,387,037 71.02

4. Lain-Lain Pendapatan Aset daerah

11,584,981,880 128,09

2010 24,272,574,383

1. Hasil Pajak Daerah 4,870,897,008 105.77

2. Hasil Retribusi Daerah 5,977,950,136 72.77

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2,993,230,076 100.00

4. Lain-Lain Pendapatan Aset daerah

5,040,878,010 66.42

2011 21,042,866,954

1. Hasil Pajak Daerah 5,860,183,148 51.00

2. Hasil Retribusi Daerah 5,364,089,688 71.82

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2,216,828,812 70.87

4. Lain-Lain Pendapatan Aset daerah

2,186,838,368 49.36

2012 24,727,256,869

1. Hasil Pajak Daerah 6,087,693,450 87.54

2. Hasil Retribusi Daerah 7,243,203,111 38,06

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2,522,369,293 100.00

4. Lain-Lain Pendapatan Aset daerah

1,988,340,235 88.15

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Nagan Raya

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomur 28 Tahun 2009 adalah

kontribusi wajib kepada daearah yang tertang boleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang

Nomur 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Disisi lain masyarakat sebagai pihak

yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan

fungsinya yang bias ditujukan melalui keikut sertaanya dalam pembiayaan Negara.

Perkembangan dari tahun ke tahun memberikan indikasi pada perspektif

pandapatan Kabupaten Nagan Raya yang cukup potensial dan prospektif. Melihat

kondisi ini penting sekali dilakukan terus-menerus upaya pajak, pemantapan

efektivitas pajak serta pemanfaatan pajak secara efisien dengan harapan dapat

memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi . Dengan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam

rangka pembangunan khususnya di daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan

pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi

dengan judul : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Nagan Raya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

2. Apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses pengutipan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

2. Mengetahui Apa saja hambatan dan kesulitan di lapangan dalam proses

pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi yang berkaitan

dengan pemahaman tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis berguna sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk

berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber

dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti atau

pihak-pihak yang ingin mengkaji tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB).

1.5 Sistematika Penelitian

I Pendahuluan

Dalam bab ini penulisan skripsi akan menjelaskan permasalahan sehingga

menjadi pilihan dalam penyusunan tugas akhir, selanjutnya merumuskan masalah

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang Landasan teoritis sebagai instrument untuk

menganalisis permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

III Metode Penelitian

Menjelaskan Populasi Dan Sampel, Data Penelitian, Model Analisis Data,

Definisi Operasional Variabel, dan Pengujian Hipotesis.

IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Menjelaskan tentang Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, Hasil Pengujian

Asumsi Klasik, Hasil Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

V Simpulan dan Saran

Dalam Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut

perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk

mewujudkan kemandirian suatu bangsa/ negara dalam pembiayaan pembangunan

dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam berupa pajak.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan pancasila, di dalam

wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu,

dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta

dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan

damai. Sementara, yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat

Indonesia.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan

masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan

kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu

dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

2.1.1 Pengertian Pajak dan Prinsip-Prinsip Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat

(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak digunakan untuk

pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Adriani (2003, h.147) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat

dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan

derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan

Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.

Menurut Smeets (2004, h.61) Pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang

melalui norma-norma sumum, dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi

yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai

pengeluaran pengeluaran pemerintah.

Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak adalah:

a. Iuran / pungutan

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

c. Pajak dapat dipaksakan

d. Tidak menerima kontra prestasi

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi

individual pemerintah

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai.

e. Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara

berdasarkan Undang-undang.

Menurut Rachmat (2005, h.341) Undang-Undang pajak adalah produk hukum

dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai

pembuatnya, pelaksanaanya, maupun mengenai materinya.

Ada dua prinsip yang lazim digunakan dalam prinsip perpajakan di Indonesia

khususnya yaitu:

a. Prinsip keuntungan, yaitu menyatakan bahwa individu harus dibebani pajak

dengan proporsi untuk keuntungan yang mereka dapatkan dari program-

program pemerintah. Sama seperti orang membayar uang secara pribadi

dalam proporsi untuk konsumsi mereka atau roti pribadi, pajak seseorang

harus berkaitan dengan pemakaian mereka atau barang-barang kolektif.

b. Prinsip kemampuan untuk membayar, yang menyatakan bahwa jumlah pajak

yang harus dibayar oleh seseorang harus berkaitan dengan pendapatan atau

kesehatan, semakin tinggi pula pajaknya. Biasanya sistem pajak yang diatur

dengan prinsip kemampuan membayar juga bersifat redistributive yang

berarti bahwa mereka mendapatkan dana dari orang-orang dengan pendapatan

yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi kelompok-

kelompok yang lebih miskin (Samuel Nordhaus 2003, h,392)

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

a. Fungsi Budgetaire (Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas negara

sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran rutin negara.

Contoh Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untusk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya

mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang

sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang.

Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak

Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, h,187)

2.1.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-undang

Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut

maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-

Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut

pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk

membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang

langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan

karena menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan Undang-undang Dasar

1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) secara bersama-sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan

Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan

kesepakatan antara presiden ( pemerintah) dan DPR.

Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang

fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. yang

diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan

tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang

sangat negatif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat juga disebut sebagai asas-

asas pajak atau asas dalam pengenaan pajak. Menurut Santoso (2002, h, 671) Dalam

pemungutan pajak haruslah diperhatikan azas-azasnya, yaitu;

a. Falsafah Hukum

Meninjau Pemungutan Pajak dari sudut falsafahnya, sehingga pajak itu

menjadi adil

b. Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang

berdasarkan kepastian hukum.

c. Ekonomis

Pemungutan pajak jangan sampai menunggu kehidupan ekonomis dari Wajib

Pajak. Jadi jangan sampai akibat adanya pemungutan pajak terhadap seseorang maka

orang tersebut melarat, yang dikenakan pajak adalah pendapatan bukan modal.

d. Finansial

Finansial adalah Pemungutan pajak disesuaikan dengan fungsinya, yaitu

fungsi untuk obligasi kas negara.

2.2 Tinjauan Pajak Berbagai Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya dengan menyerahkan sebagian

penghasilan kepada negara, tetapi harus ditinjau dari berbagai aspek :

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan Negara yang

digunakan untuk mengarahjkan kehidupan masyarakat menuju sejahtera. Dalam

kehidupan ekonomi, sebagian besar kegiatan ekonomi dilakukan melalui mekanisme

pasar bebas, mekanisme ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak didukung oleh

pemerintah dalam menunjang sarana dan prasarana, untuk itu pemerintah

memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah

merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang

mengalir dari masyarakat nantinya akan kembali ke masyarakat pula. Hal ini erat

kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan

kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.

Hubungan antara aspek ekonomi dengan pajak adalah dengan adanya pajak

maka pemerintah dapat membangun prasarana ekonomi yang nantinya erat kaitannya

dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, negara tidak

dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, tanpa adanya

kesadaran membayar pajak oleh warga maka pemerintah tidak mampu untuk

meningkatkan prasarana ekonomi.

b. Aspek Hukum

Dasar yang digunakan pemerintah dalam memngatur masalah keuangan

negara adalah Pasal 23A Amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya pajak dan

pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam

Undang-Undang.

c. Aspek Keuangan

Pajak dipandang penting sebagai penerimaan negara, sehingga kondisi

keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas

akan tetapi menjadikan pajak sebagai salah satu dari penerimaan utama negara. Alat

ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak

yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecendrungan

umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi

tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah Produk

Domestik Bruto (PDB).

d. Aspek Sosiologi

Pajak pada aspek sosiologis ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut

akibat-dampak terhadap masyarakat atas pungutan hasil yang diserahkan kepada

negara. Jelaslah bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan ekonomi, sehingga nantinya

akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata.

Dari beberapa pengertian pajak, tersimpul ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan

pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi

individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah, yang bila dari

pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur

(Waluyo 2007, h.8)

2.3 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan pungutannya

2.3.1 Menurut Golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara periodik atau berulang-

ulang yang mempunyai daftar dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan

pada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara insidental yaitu pada

saat terpenuhinya keadaan, perbuatan dan peristiwa yang ditentukan dalam

Undang-Undang pajak, tidak mempunyai daftar dan jumlahnya dapat

dilimpahkan pada orang lain. Contoh Bea materai, Bea Lelang, Pajak

Pertambangan Nilai, Bea Balik Nama, dan sebagainya.

2.3.2 Menurut sifat

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh

:Pajak penghasilan

b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkat pada obyeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambangan Nilai

2.3.3 Menurut Lembaga pemungutan

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut Oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak penghasilan, Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, Yaitu Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang terdiri dari Pajak

Propinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dan Pajak Kabupaten/kota, contoh Pajak Hotel dan Restoran

(pengganti pajak Pembangunan), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pengertian Pajak menurut Feldmann dalam buku De Over heidsmiddelen Van

Indonesia (terjemahan) Pajak adalah presentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Soeparman dari disertasinya yang berjudul Pajak

Bardasarkan Azas Gotong Royong, menyatakan Pajak adalah iuran wajib berupa

uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum. Dari definisi diatas tidak tampak isilah “dipaksakan” karena

bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan

kontraprestasi menekan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku De Economische betekenis

belastingen (terjemahan) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang

melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya.tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah.

2.4 Jenis-Jenis Pajak

2.4.1. Menurut Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administratif yuridis menghasilkan apa yang

sering dikenal sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Suatu jenis pajak

dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-

ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar

dan kohir. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh). Adapun pajak tidak langsung

dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang). Jadi pajak tidak langsung hanya

dipungut sesekali ketika terpenuhi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-

Undang. Misalnya Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai

2.4.2 Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan akan

menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri

orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang

dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya

(adriani,2003, h.86)

2.4.3 Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut

pajak bersifat pribadi dan pajak kebendaan:

a. Pajak yang bersifat pribadi atau juga yang bisa disebut sebagai bersifat

perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan

diri serta keluarga wajib pajak.

b. Pajak yang bersifat kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa

memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat

kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung (adriani, 2003,h.90)

2.4.4 Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat

digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak

pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

a. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada

pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPn.BM), Bea Materai dan Cukai.

b. Pajak daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada

pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota. (Adriani, 2003,h,120)

2.5 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut pengaturan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pada bab II tentang pajak dan jenis pajak, pasal 2

adalah sebagai berikut:

2.5.1 Jenis Pajak Provinsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, jenis pajak

terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan

kendaraan bermotor, semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan

di semua jenis jalan darat dan gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,

atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penmgunaan bahan

bakar kendaraan bermotor. Bahn bakar kendaran bermotor adalah semua jenis bahan

bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaran bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah,

tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.

e. Pajak Rokok.

Pajak pokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah.

2.5.2 jenis pajak Kabupaten Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dihotel. Hotel adalah

fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran,

yang juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan semua

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau utuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalh pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau

permukaan bumi untuk dimamfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaran tempat parkir diluar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemamfatan air tanah. Air

tanah adalah air yang tedapat kualitas dalam lapisan tanh atau batuan di bawah

permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak ats kegiatan pengambilan dan

pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak perolehan

hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimamfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan Pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak

atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan

bangunan oleh orang pribadi atau Badan (Sapto 2010, h. 19).

2.6 Tinjaun Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah PERDA Nomor 4

Tahun 2003 yaitu :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan

alat-alat besar yang bergerak;

2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang

dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang

yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam;

3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang

dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan

kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan

atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor

(BPKB);

5. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan

bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah

menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Objek BPHTB adalah sesuai PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) Yang menjadi objek PKB (PERDA Nomor 4

Tahun 2003) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah Sesuai PERDA Nomor 4

Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Dikecualikan

sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor oleh (a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (b) Kedutaan,

konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga

internasional dengan azas timbal balik (c) Pabrikan atau importir yang

semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

3. Subjek Pajak yaitu sesuai PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) Yang menjadi subjek PKB (PERDA Nomor 4

Tahun 2003) adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau

menguasai kendaraan bermotor.

c. Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan PKB.

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Sesuai PERDA Nomor 4

Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.

b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.

c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar

2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sesuai PERDA

Nomor 4 Tahun 2003) yaitu

a. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan

Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

b. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran

umum.

Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor

ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor

b. Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor

tekanan gandar, jenis bahan bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan,

ciri-ciri kendaraan bermotor

c. Jenis kendaraan bermotor

d. Merek kendaraan bermotor

e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor

f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang

diizinkan

g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

3. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam perhitungan PKB yang harus diperhatikan adalah Objek PKB, dasar

pengenaan, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan Tarif

PKB.

Jumlah PKB terutang = Tarif x DPP

Masa dan Saat PKB Terutang (PERDA Nomor 4 Tahun 2003) yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan

berturut-turut sejak saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.

2. PKB dibayar sekaligus dimuka.

2.7 Pendapatan Asli Derah (PAD)

2.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber

pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak

(Saragih, h. 123)

http://www.pajakonline.com/engine/learning/maos.php?opt=peraturan&nomor=PERDA_4_2003

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana

perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan

asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan

bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

Menurut Nurcholis (2007,h,182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan

yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba

perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Santoso (2002,h,23) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur

dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan

daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh

pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas)

yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah diperoleh dari Hasil Retribusi Daerah yaitu Hasil

Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lan pendapatan daerah yang sah

Dalam pasal 79 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, diharapkan

kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana

(anggaran) dari pusat melalui pembangian dana perimbangan. Dalam administrasi

keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri

oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan

ketentuan maka PAD dapat disimpulkan sebagai:

a. PAD merupakan sumber pendapatans daerah dengan mengelola dan

memanfaatkan potensial daerahnya.

b. Di dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD

dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah

lainnya yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Ahmad Yani 2002, h.39)

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbaru berdasarkan Nomor

13 Tahun 2006 terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang

dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan

retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang

tentang pajak daerah dan retribusi daearh. Jenis hasil pengelolaan kekayaaan daerah

yang dipisahkan dan dirinci oleh menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba penyertaan

modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis-jenis Pendapatan Asli daerah yang sah disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah,

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci

menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti

kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan

keuntungan dari selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda

atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan

denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan

penjualan (Gregory, 2009, h.12)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan

kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai

pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai

pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memamfaatkan potensi-

potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daearh (Rusyadi 2005, h.52)

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula

sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut

Devas bahwa kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II

mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan

bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan

dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat

bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

a. Otonomi Daerah

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah Indonesia adalah pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut pembagian daerah Indonesia atas daerah

besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem

pemerintahan negara dan hak-hak urus daerah yang bersifat istimewa. Dalam

penjelasan pasal tersebut dirumuskan Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah

propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah

itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut

aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Secara etimologis kata

otonomi berasal dari bahasa Latin, “Autos” yang berarti “sendiri” dan “Nomos”

aturan. Amran Muslimin mengatakan otonomi itu termasuk salah satu sari azas-azas

pemerintahan negara, dimana pemerintah suatu negara dalam pelaksanaan

kepentingan umum untuk mencapai tujuan.

Otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan

kemerdekaan. Kemerdekaan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian

kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Kewenangan otonomi luas adalah

keleluasaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup

kewenangan semua bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan

fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.

Selain itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan

bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, penggerakan da evaluasi.

Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan dibidang tertentu yang hidup dan berkembang didaerah. Sedang

otonomi yang bertanggung jawab maksudnya ialah: berupa perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi, adalah berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi

keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia

Jadi otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas meliputi

kewenangan lintas kabupaaten dan kota, dan kewenangan dibidang pemerintahan

lainnya.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dan

bertanggungjawab

3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten

dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang

terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar

daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah

otonomi da karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi

wilayah administratif.

6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah

atau pihak lain, seperti badan otoritass, kawasan industri, kawasan

perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan

baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah

otonomi.

7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan

maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah propinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan sebagai wilayah administrasi.

Administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan

dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari

pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan

prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik perlu

memperhatikan sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah

daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, faktor kemimpinan.

Disamping itu hal-hal yang mempengaruhi pengembangan otonomi daerah

menurut Yosef (2004, h.75) sebagai berikut :

a. Faktor manusia pelaksana yang baik

b. Faktor keuangan daerah yang cukup dan baik

c. Faktor peralatan yang cukup dan baik.

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah kabupaten banyak

bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan

dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan

ketergantungan pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan,

akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang

berkembang.

Menurut Pamudji (2006, h.138) Pemerintahan daerah dapat melaksanakan

fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan

pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria

untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah

tangganya sendiri.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut

atau keuangan daerah. Dengan kemampuan ekonomi maksudnya adalah adanya

kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri

tanpa ketergantungan dengan pusat. Dengan demikian jelas sumber-sumber

penerimaan daerah meliputi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah

pendapatan asli daerah yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah.

2.7.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32

Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh

daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak

daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan

untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang

pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat

ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan

formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan

pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu

retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan

bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk

anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang

dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan

dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan

perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak

termasuk dalam jenis-jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah

daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam

kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu

kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

e. Dana perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan

sumber daya alam dan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dana

perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi

khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.8 Hipotesa Penelitian

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution,

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat

materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi

kebaikan bersama. Dalam penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa

besar sumbangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam pos

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya. Diharapkan dengan semakin

tinggi kontribusi penerimaan PKB maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Nagan Raya.Sumbangan yang di berikan pajak Kendaraan Bermotor

berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam pemungutan pajak adalah

kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak sehingga data

yang didapat tidak seseuai dengan wajib pajak yang terdapat di Nagan Raya.

Masyarakat juga cenderung menggunakan Plat Kendaraan Bermotor Daerah Luar,

sehingga Pajak yang seharusnya dibayarkan di Nagan Raya, harus di bayarkan ke

Daerah lain. Serta masyarakat tidak mau ikut serta dalam mutasi Plat Kendaraan

Bermotor.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian adalah Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengingat luasnya

Aspek penelitian penulis membatasi penelitian ini selama 4 tahun (2008-2012).

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang

telah diolah, baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Dalam

penelitian ini data sekunder yang diambil literature yang relevan dengan judul

penelitian seperti buku-buku, majalah, artikel, waktu/periode petunjuk teknis dan

lain–lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

yang diambil dari SAMSAT Nagan Raya tentang data laporan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) periode tahun 2008-2012.

3.2.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data

sekunder, dilakukan melalui tinjauan dan kajian literatur, peraturan-

peraturan, dokumen serta berbagai materi rujukan lain yang relevan dengan

penelitian.

2. Observasi langsung

Pengumpulan data dengan observasi langsung dilakukan dengan

mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian yang mana telah

direncanakan secara sistematik dan berkaitan dengan tujuan penelitian serta

mengadakan interaksi sosial dengan pihak- pihak yang dianggap dapat

memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan selama

berlangsungnya aktifitas penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Motode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Analisis

deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan

menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan

dengan data kualitatif untuk menginterprestasikan hasil data perhitungan tersebut

serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif

untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan

dari pengolahan data tersebut. Adapun langkah-langkah pengolahan datanya adalah

sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Efektifitas

Menurut Ruslan (2006, h,189) Besarnya efektifitas dapat dihitung dengan

langkah sebagai berikut:

1. Membuat tabel penerimaan PKB tahun 2008-2012, dan realisasi penerimaan

pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2008-2012

2. Menyusun tabel analisis efektivitas PKB yaitu perbandingan antara

penerimaan dan potensi PKB pada tahun 2008-2012, Rumus yang digunakan

dalam menghitung tingkat efektivitas PKB adalah:

Efektivitas PKB = %100Re

xPKBPotensi

PKBPenerimaanalisasi

Tabel 2

Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase Kriteria

>100% Sangat Efektif

90-100% Efektif

80-90% Cukup Efektif

60-80% Kurang Efektif

Gx = %100)1(

)1(x

tx

txXt

Keterangan:

Gx = laju pertumbuhan penerimaan PKB Nagan Raya pertahun

Xt = Realisasi penerimaan PKB Nagan Raya tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan pendapatan daerah Nagan Raya pada

tahun sebelumnya.

3.3.2 Analisis Kontribusi

Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PKB terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Demi mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PKB maka

untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PKB terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2004) digunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi PKB = %100Re

..Rex

erimaanPADalisasiPen

PKBPenerimaanalisasi

Tabel 3

Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria

0,00-10% Sangat Kurang

10,10%-20% Kurang

20,10%-30% Sedang

30,10%-40% Cukup Baik

40,10%-50% Baik

Diatas 50% Sangat Baik

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang

Berdasarkan Model Analisis data dan instrumen penelitian yang digunakan, maka

teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis data secara

kuantitatif dan akan disajikan secara deskriptif evaluatif. Teknik ini di pergunakan

untuk menggambarkan masalah yang ada berdasarkan jawaban yang sesuai dengan

kenyataan di lapangan, selanjutnya dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan dan

saran. Jadi penulis berupaya untuk meneliti dan menemukan fakta atau informasi

seluas mungkin untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang selanjutnya

akan dianalisa guna mencari solusi dan alternative terhadap Analisis pajak khususnya

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebagai sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten

Nagan Raya Provinsi Aceh.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel- variabel utama

pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel sebagai

berikut

Pajak Kendaraan Bermotor (Variabel X) adalah pajak yang dikenakan atas

perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengakibatkan diperolehnya atau

dimilikinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh orang perseorangan pribadi atau

badan.

Pajak Asli Derah (Variabel Y) adalah pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua objek pajak seperti

orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak di Kabupaten Nagan Raya pada kurun

waktu 2008-2012.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif adalah variabel terikat, variabel bebas dan

variabel kontrol, penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Nagan Raya sehingga akan memberikan gambaran yang jelas

mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan pembangunan

ekonomi daerah.

Dalam Undang undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

perkembangan daerah secara keseluruhan maupun dalam ruang lingkup pedesaan

karena wajib pajak merupakan obyek pajak yang merupakan pengerak pembangunan

bangsa dan Negara. Oleh sebab itu berbagai hali diupayakan oleh pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan.

4.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya dalam

kurun waktu 2008-2012 terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan tersebut

dapat diraih karena adanya upaya antara lain dilakukannya intensifikasi,

ekstensifikasi, peningkatan mutu layanan, mendekatkan tempat pelayanan kepada

wajib pajak melalui SAMSAT Keliling dan semakin membaiknya perekonomian

masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun secara absolut. Pajak daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar

dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari total

Pendapatan Daerah selama Tahun anggaran 2008 sampai dengan Tahun 2012

Kontribusi yang terbesar adalah berasal dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan sebagian besar masih didukung dana dari

Pendapatan Daerah dan Pemerintah Pusat. Dari beberapa sumber pajak daerah, sejak

kurun waktu tahun 2008-2012, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebagai

sumber pendapatan daerah terbesar dibandingkan dengan jenis penerimaan daerah

dari Pajak Daerah yang lain. Jika diperhatikan secara menyeluruh selama kurun

waktu tahun 2008 hingga 2012, Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan

kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Nagan Raya yang bersumber

dari pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun

2003. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang

pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota, dalam Peraturan

Daerah yang menjadi obyek pajak adalah pengguna hak tanah dan bangunan.

Tabel 4

Penerimaan PKB tahun 2008-2012, dan realisasi penerimaan pendapatan

daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2008-2012.

Tahun Realisasi Penerimaan PKB Nagan Raya

(Rp)

2008 3,005,795,794

2009 2,798,207,997

2010 3,128,512,140

2011 1,326,388,246

2012 418,335,193

Sumber: SAMSAT Nagan Raya

4.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah di kabupaten Nagan Raya merupakan pajak yang dipungut

oleh pemerintah pada wajib pajak. Penarikan pajak dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Nagan Raya di berbagai subsektor dalam meningkatkan Pajak

daerah yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening dan disetorkan ke

DPKAD.

Potensi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) memegang peranan yang

sangat penting, khususnya dalam merencanakan dan menghitung pendapatan daerah

secara tepat. Hal demikian dapat dijadikan sarana untuk mengetahui kemampuan

pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi dari potensi pendapatan daerah

setempat, sebelum melakukan berbagai macam pembiayaan dari sumber lain,

termasuk dari pos pinjaman daerah. Lebih jauh diungkapkan bahwa pembiayaan

pembangunan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi

daerah yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan dikuranginya

ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menjadi sumber keuangan terbesar.

Potensi Pajak daerah di kabupaten Nagan Raya sangat potensial untuk

digali. Dari sisi penerimaan pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang

memiliki penerimaan terbesar dari penerimaan pos-pos Pajak Daerah Kabupaten

Nagan Raya. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah berbagai

subsektor diharapkan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori

yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan,

maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian.

Tingkat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Nagan Raya

dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dengan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 5

Analisis efektivitas PKB Tahun 2008-2012,

Tahun

Target Potensi

PKB

((Rp)

Realisasi

PKB

(Rp)

Efektivitas

PKB

(%)

Keterangan

2008 2,470,137,193 3,005,795,794 121,68 Sangat Efektif

2009 3,489,792,531 2,798,207,997 80.18 Cukup Efektif

2010 3,438,456,444 3,128,512,140 90.98 Efektif

2011 4,229,983,444 1,326,388,246 31,35 Tidak Efektif

2012 500,000,000 418,335,193 83.66 Cukup Efektif

Sumber: SAMSAT Nagan Raya

Berdasarkan tabel penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dari Tahun 2008 - 2012 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat

tertentu, yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat

efektif. Tingkat efektivitas mulai tahun 2008 yaitu sebesar 121,68 % hal ini

menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dari tahun 2008 termasuk pada kategori sangat Efektif. Dan pada

tahun 2009 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

sebesar 80.18 %, termasuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2010 diperoleh

efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 90.98 % termasuk

dalam kategori efektif. diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) sebesar 31,35% yang termasuk dalam kategori Tidak efektif. Dan pada Tahun

2012 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar

83.66 % termasuk dalam katagori Cukup efektif.

4.2.2 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dengan menggunakan analisis Laju pertumbuhan kita dapat mengetahui

seberapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama

tahun pengamatan, berikut ini adalah tabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama

kurun waktu 4 tahun dari Tahun 2008-2012 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 6

Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2008-2012,

Tahun Realisasi PKB

(Rp)

Persentase Laju Pertumbuhan

(%)

2008 3,005,795,794 -

2009 2,798,207,997 -6,90

2010 3,128,512,140 11,80

2011 1,326,388,246 -57,60

2012 418,335,193 -68,45

Sumber: SAMSAT Nagan Raya

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada Tahun

2009 dan 2010 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju

pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan menjadi -

57,60 % pada Tahun 2011 dan -68,45 % pada Tahun 2012.

4.2.3 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan

Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya dihitung dengan membandingkan jumlah

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan jumlah penerimaan Pajak

Daerah. Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak

Daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 7

Analisis Kontribusi Realisasi PKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tahun 2008-2012

Tahun Realisasi PKB

(Rp)

Pendapatan

Asli Daerah

(Rp)

Kontribusi

(%)

Keterangan

2008 3,005,795,794 40,423,494,271 7.43 Sangat kurang

2009 2,798,207,997 27,874,493,673 10.03 kurang

2010 3,128,512,140 24,272,574,383 12.88 kurang

2011 1,326,388,246 21,042,866,954 6.30 Sangat kurang

2012 418,335,193 24,727,256,869 1.69 Sangat kurang

Sumber: SAMSAT Nagan Raya

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagai

pembanding terhadap pendapatan daerah karena pada Tahun 2008-2010 pemungutan

pajak masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian diberikan kepemerintah

daerah sebagai dana perimbangan pajak bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi penerimaan PKB terhadap

PAD Tahun 2008 7.43 % dapat dikategorikan sebagai sangat kurang , Pada Tahun

2009, dan 2010 kontribusi penerimaan PKB meningkat menjadi 10.03%, dan 12.88

% yang dapat dikategorikan kurang. semenjak diberikan kepemerintah daerah

sebagai dana perimbangan pajak bagi hasil dari PKB yang diterima oleh Pemerintah

Daerah semakin terjadi Penurunan kontribusi pada Tahun 2011 menjadi 6.30% dapat

dikatagorikan sebagai sangat kurang. Dan terjadi lagi penurunan pada Tahun 2012

menjadi 1.69%, dapat dikatagorikan sebagai sangat kurang.

4.3 Pembahasan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan

biaya kepada masyarakat berupa pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain

yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Undang-undang No. 32 tahun

2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang

berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan

pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah

memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk

melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian

dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan

jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan

yang diberikan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai

pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai

kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya.

Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Kabupaten Nagan Raya dimaksudkan untuk

memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada

pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang

diharapkan.

Berdasarkan APBD, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Hasil pajak

daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah yang

potensial terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak

Kendaraan di Atas Air (PKA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB),

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber

Pendapatan Asli Daerah terbesar Nagan Raya.

Penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, dapat

diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari

Tahun 2008 - 2012 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu

tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif.

Tingkat efektivitas mulai tahun 2008 yaitu sebesar 121,68 % hal ini menunjukkan

bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dari tahun 2008 termasuk pada kategori sangat Efektif. Dan pada tahun 2009

diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 80,18%,

termasuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2010 diperoleh efektivitas

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 90,98 % termasuk dalam

kategori efektif diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

sebesar 31,35% yang termasuk dalam kategori Tidak efektif. Dan pada Tahun 2012

diperoleh efektivitas penerimaan PKB sebesar 83.66 % termasuk dalam katagori

Cukup efektif.

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi

pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2009 dan 2010 laju pertumbuhan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup besar

dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) mengalami penurunan menjadi -57,60 % pada Tahun 2011 dan -68,45 % pada

Tahun 2012.

Realisasi penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagai pembanding terhadap

pendapatan daerah karena pada Tahun 2008-2010 pemungutan pajak masih

dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian diberikan kepemerintah daerah sebagai

dana perimbangan pajak bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang

diterima oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Tahun

2008 7.43 % dapat dikategorikan sebagai sangat kurang , Pada Tahun 2009, dan

2010 kontribusi penerimaan PKB meningkat menjadi 10.03%, dan 12.88 % yang

dapat dikategorikan kurang. semenjak diberikan kepemerintah daerah sebagai dana

perimbangan pajak bagi hasil dari PKB yang diterima oleh Pemerintah Daerah

semakin terjadi Penurunan kontribusi pada Tahun 2011 menjadi 6.30% dapat

dikatagorikan sebagai sangat kurang. Dan terjadi lagi penurunan pada Tahun 2012

menjadi 1.69%, dapat dikatagorikan sebagai sangat kurang.

Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun secara

absolute, hal ini menggambarkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam

pengeloaan pajak daerah, yang diharapkan penerimaan daerah dari Pajak kendaraan

bermotor dapat dijadikan sumber pembiayaan yang manjadi harapan dalam

pembangunan daerah di Nagan Raya.

Jumlah kendaraan roda II dan roda IV terus mengalami peningkatan tahun ke

tahun karena adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dimana kendaraan bermotor

baik roda II maupun roda VI tidak lagi dianggap kebutuhan mewah melainkan

merupakan kebutuhan primer dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari,

sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan daerah yaang berasal

dari pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber penerimaan daerah sangat

penting dan perlu harus dikelola dengan baik guna menunjang penerimaan asli

daerah (PAD) Nagan Raya.

Peningkatan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari kontribusi

PKB yaitu dengan adanya penerapan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan

Bermotor (Super PKB) karena semakin banyak wajib pajak yang rutin membayar

pajaknya maka otomatis penerimaan daerah makin meningkat. Sementara itu

peningkatan kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT keliling juga

sangat penting karena akan lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar

pajaknya dan lebih efisien dan efektif. Dan juga peningkatan jual beli kendaraan

bermotor roda II maupun roda VI akan lebih meningkat jika kulitas sarana dan

prasarana jalan yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota se Sulawesi Tengah

maka akan lebih banyak masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor

sehingga kontribusi dari masing-masing pajak tersebut akan lebih meningkat.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa:

a. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang

dilakukan pada Tahun 2008-2012 didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2008

dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas terendah terjadi pada Tahun 2011

dengan kriteria tidak efektif.

b. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terendah

terjadi pada Tahun 2012 sebesar -68,45% dan laju pertumbuhan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada Tahun 2010 sebesar

11,80 %

c. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli

Daerah terendah pada tahun 2012 sebesar 1.69 % termasuk dalam kategori

sangat kurang atau rendah. Dengan demikian sumbangan atau manfaat yang

diberikan oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2008-2012 masih rendah. Akan tetapi

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) saja, karena masih terdapat penerimaan

pendapatan lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis

maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Perolehan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara nominal

memang sangat kurang, dengan demikian perlu diadakan upaya untuk

melakukan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dengan mengadakan program sosialisai kepada masyarakat serta peningkatan

kesadaran masyarakat atas kewajiban wajib pajak yang diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap

perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nagan Raya.

b. Pemerintah daerah Nagan Raya hendaknya meningkatkan kinerjanya, dengan

cara memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat atau wajib pajak

agar wajib pajak nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran pajak Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan

daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih

spesifik tentang data-data yang akan diperoleh dan lingkup yang lebih luas

seperti lingkup Kabupaten Nagan Raya

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Perpajakan, Renika Cipta, Jakarta, 2003.

Arikunto, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

Abdul, 2004, Otonomi Daerah, Jilid 1 Edisi Ketiga, Jakarta.

Halim,2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta. Jakarta.

Nurcholis,2007, Perpajakan, PT Global Media Edukasi, Yogyakarta.

Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta, 2003.

Muljono Djoko, PPH dan PPN untuk berbagai kegiatan usaha, Edisi 1. ANDI

offset, Yogyakarta

Pamudji,2006,. Pengantar Hukum Pajak. Bumi Aksara,Jakarta.

Guritno. Kontribusi Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Rachmat., Sumitro Pajak Kendaraan Bermotor, Eresco, Bandung,2005.

Rusyadi,2005,Peranan pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah, Universitas Islam Indonesia.

Ruslan,2006, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Edisi I, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta,

Suandy, Pengantar Hukum Pajak. Rineka Cipta,Jakarta,2008.

Smeets, Pengantar Perpajakan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Santoso, Hukum Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta 2002.

Waluyo, Pembangunan Nasional, PT grafika Indo, Bandung, 2001

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

Efektivitas PKB = %100Re

xPKBPotensi

PKBPenerimaanalisasi

Efektivitas 2008 = %100193,137,470,2

794,795,005,3x = 121,68%

Efektivitas 2009 = %100531,792,489,3

997,207,797,2x = 80.18 %

Efektivitas 2010 = %100444,456,438,3

140,512,128,3x = 90,98 %

Efektivitas 2011 = %100444,983,229,4

246,388,326,1x = 31,35 %

Efektivitas 2012 = %100000,000,500

193,335,418x = 83.66 %

LAMPIRAN 2 :

Gx = %100)1(

)1(x

tx

txXt

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan penerimaan PKB Nagan Raya pertahun

Xt = Realisasi penerimaan Nagan Raya tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan Pajak PKB pada tahun sebelumnya

Formula diatas untuk menghitung laju pertumbuhan PKB pertahun, berikut

ini laju pertumbuhan PKB tahun terakhir penelitian yakni tahun 2008-2012

Gx Tahun 2009 = %100794,795,005,3

794,795,005,3977,207,798,2x

= -6,90 %

Gx Tahun 2010 = %100977,207,798,2

977,207,798,2140,512,128,3x

= 11,80 %

Gx Tahun 2011 = %100140,512,128,3

140,512,128,3246,388,326,1x

= -57,60 %

Gx Tahun 2012 = %100246,388,326,1

246,388,326,1193,335,418x

=